IMPLEMENTASI PERATURAN DESA NO. 3 TAHUN 2009 TERHADAP KETERTIBAN PENYELENGGARAAN HAJATAN DI DESA SIRAPAN KECAMATAN MADIUN KABUPATEN MADIUN TAHUN 2014
Soenarjo* Mira**
Abstrak Dalam penyelenggaraan hajatan masyarakat Desa Sirapan kerap muncul gangguan atau kegaduhan yang dilakukan oleh orang tertentu yang tidak bertanggungjawab, membuat masyarakat ketika menyelenggarakan hajatan merasa tidak nyaman, tidak tentram, dan tidak damai. Serta dari keonaran atau kisruh tersebut juga menimbulkan kerugian yang harus ditanggung penyelenggara hajatan. Dengan adanya tindakan tersebut, maka kepala desa dan BPD membuat peraturan desa. Untuk mewujudkannya semua elemen desa haruslah ikut berpartisipasi agar ketertiban yang diharapkan pada penyelenggaraan hajatan terwujud dan terlaksana dengan baik, yang mana aturannya terdapat pada Peraturan Desa nomor 3 tahun 2009 tentang ketertiban penyelenggaran hajatan. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan pendekatan metode deskriptif kualitatif. Penelitian akan dilakukan di lapangan (Field research) yang bersifat deskriptif kualitatif. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2009 khususnya mengenai ketertiban penyelenggaraan hajatan telah di laksanaakan sesuai aturan sehingga tidak mengganggu ketertiban di dalam penyelenggaraan hajatan yang diadakan masyarakat Desa Sirapan.Hal ini dapat dibuktikan, bahwa setiap di laksanakannya penyelenggaraan hajatan di Desa Sirapan selalu berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan keributan-keributan yang dapat mengganggu ketenangan masyarakat Desa Sirapan saat menyelenggarakan hajatan. Sehingga, penyelenggaraan hajatan dapat berjalan dengan baik, tertib, lancar, dan aman serta keadaan menjadi kondusif dan terkendali. Ini disebabkan karena adanya kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam pelaksanaan Peraturan Desa Nomor 3 tahun 2009 khususnya mengenai ketertiban penyelenggaraan hajatan dan kerjasama yang baik antara masyarakat Desa Sirapan dengan perangkat desa. Dengan demikian, tujuan dari ketertiban yakni terwujudnya rasa aman, tidak ada sengketa maupun tidak ada konflik dapat terwujud dan terlaksana dengan baik. Kata kunci : Peraturan Desa, ketertiban masyarakat
*Dosen Prodi PPKn IKIP PGRI Madiun ** Mahasiswa Prodi PPKn IKIP PGRI Madiun
102
Pemerintah desa selalu diatur melalui
PENDAHULUAN Sesuai
dengan
Undang-
berbagai
perundang-undangan,
Undang Nomor 32 tahun 2004
peraturan pelaksana, dan kebijakan
tentang
desa
pemerintah pusat dan pemerintah
mempunyai wewenang mengatur dan
daerah. Pemerintah desa dibentuk
mengurus
berdasarkan
peraturan
daerah,
urusan
masyarakat
kelembagaan
setempat sesuai dengan asal usul adat
masyarakat desa dan bentuk serta
istiadatnya. Dalam rangka mengatur
fungsinya ditetapkan sesuai dengan
urusan masyarakat setempat tersebut
keputusan atau ketetapan pemerintah
desa dapat membuat peraturan desa.
yang lebih atas.
Peraturan desa merupakan bentuk regulasi
yang
Menurut
Undang-Undang
dikeluarkan
nomor 22 tahun 1999 jo Undang-
sebagaimana
Undang nomor 32 tahun 2004 desa
peraturan
tidak lagi dibawah kecamatan tapi di
daerah. Landasan pemikiran dalam
bawah kabupaten atau kota. Dengan
pengaturan mengenai desa adalah
demikian, kepala desa langsung di
keanekaragaman partisipasi, otonomi
bawah
asli,
walikota. Kecamatan bukan lagi
pemerintah
desa
kabupaten
membuat
demokratisasi
pemberdayaan
dan
masyarakat
(Hanif
Nurcholis, 2011:113). Dipandang
sebagai
pembinaan
suatu
bupati
wilayah
atau
yang
membawahi desa-desa tapi hanya segi
merupakan wilayah kerja camat.
merupakan
Camat sendiri bukan kepala wilayah
bawahan dari kota. Selain itu secara
dan penguasa tunggal di wilayahnya,
struktural merupakan unit terendah di
tapi hanya sebagai perangkat daerah
bawah kecamatan. Pemerintah desa
kabupaten. Jadi, camat hanyalah staf
merupakan representasi kepanjangan
daerah kabupaten yang mengurusi
struktur
pusat.
desa-desa. Di dalam Undang-Undang
Pemerintah desa umumnya bukan
Nomor 22 tahun 1999 membedakan
pemerintahan yang mandiri, tetapi
secara tegas peran Kepala Desa Dan
fokus
Badan
pemerintahan,
dari
desa
pemerintah
penerapan
pemerintahan
tingkat
kebijakan atasnya.
Permusyawaratan
Desa
(BPD). Kepala desa adalah pelaksana
103
kebijakan
sedangkan
Badan
hajatan merasa tidak nyaman, tidak
Permusyawaratan Desa atau BPD
tentram, dan tidak damai. Serta dari
adalah lembaga pembuat kebijakan
keonaran atau kisruh tersebut juga
(Peraturan
Badan
menimbulkan kerugian yang harus
permusyawaratan desa atau BPD
ditanggung penyelenggara hajatan.
mempunyai tugas salah satunya ialah
Dengan adanya tindakan tersebut,
membuat peraturan desa bersama
maka
Kepala Desa, peraturan desa jika di
membuat peraturan desa.
Desa).
kepala
desa
dan
BPD
pemerintah daerah disebut peraturan
Penggunaan peraturan desa
daerah, sedangkan di tingkat negara
ini dimungkinkan dapat efektif dalam
disebut
menangani kisruh atau keonaran
undang-undang
(Hanif
Nurcholis, 2005:235-236).
dalam
Peraturan desa ini ditetapkan
penyelenggaraan
hajatan
tersebut, serta dapat membuat jera
oleh Kepala Desa bersama BPD.
pelaku-pelaku
Peraturan
kerusuhan itu. Dan akan terjadi
desa
rangka
dibentuk
dalam
penyelenggaraan
yang
perubahan
ketika
pemerintahan desa. Peraturan desa
peraturan
desa
merupakan penjabaran lebih lanjut
masyarakat.
dari peraturan perundang-undangan yang
lebih
tinggi
mempetimbangkan
kondisi
membuat
diterapkannya ini
didalam
Ketertiban
merupakan
dengan
keadaan dimana dalam masyarakat
sosial
itu serba teratur (Kamus Besar
budaya masyarakat desa setempat. Adanya peraturan desa ini
Bahasa
Indonesia,
keadaan
inilah
2008:1455), yang
sangat
digunakan oleh masyarakat desa,
dibutuhkan bagi masyarakat. Dengan
khususnya masyarakat Desa Sirapan
adanya keadaan yang tertib itu, akan
untuk menertibkan kekisruhan yang
tercipta
sering terjadi saat penyelenggaraan
Dimana
acara
diinginkan
hajatan
berlangsung.
Banyaknya
kekisruhan
keonaran
tersebut,
ataupun
terpenuhi
keadaan
yang
keadaan
tertib
masyarakat dan
kondusif.
tercipta
yang akan dengan
membuat
sendirinya. Tertib sendiri diartikan
masyarakat ketika menyelenggarakan
suatu konisi kehidupan di mana
104
segala kegiatan berjalan sebagaimana
peraturan
semestinya, berjalan sebagaimana
penyelenggaraan hajatan benar-benar
disepakati
orang,
dilaksanakan dan dijalankan oleh
berjalan dalam norma-norma yang
warga Desa Sirapan, maka keinginan
diberlakukan, berjalan berdasarkan
mewujudkan
aturan-aturan yang diberlakukan.
hajatan yang aman, tentram, dan
oleh
semua
Keadaan
tertib
yang
mengenai
ketertiban
penyelenggaraan
damai tanpa ada konflik ataupun
demikian sangatlah diinginkan oleh
konaran
semua elemen masyarakat. Karena
terlaksana
tujuan peraturan atau hukum itu
mewujudkannya semua elemen desa
adalah untuk menciptakan ketertiban
haruslah ikut
dalam
bermasyarakat
ketertiban yang diharapkan pada
maka hukum sendiri dapat diartikan
penyelenggaraan hajatan terwujud
sebagai aturan-aturan tingkah laku
dan terlaksana dengan baik, yang
guna terwujudnya ketertiban dalam
mana
kehidupan bermasyarakat. Ini berarti
Peraturan Desa nomor 3 tahun 2009
bahwa hukum diberlakukan untuk
tentang ketertiban penyelenggaran
mencapai ketertiban, dan tercapainya
hajatan.
kehidupan
ketertiban
pada
gilirannya
akan
dan dan
kerusuhan
dapat
terwujud.
Untuk
berpartisipasi
aturannya
terdapat
Sebagaimana
isi
agar
pada
dari
mewujudkan rasa aman, rasa damai,
Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2009
tanpa
ada
peraturan yang ke 12 yaitu “Putusan
sengketa, semua berjalan dalam lalu
lembaga desa orang yang punya hajat
lintas yang teratur sesuai dengan
kalau
jalur-jalur aturan yang diberlakukan.
membuat kisruh atau onar diberi
Dengan demikian, ketertiban
sanksi denda untuk mengganti biaya
berkaitan erat dengan peraturan yang
hajatannya” (Peraturan Desa Nomor
ada.
3 Tahun 2009, 2009:1).
ada
konflik,
Dengan
peraturan ketertiban
tanpa
tercapainya maka
yang
tujuan
terwujudlah
yang
merusak
atau
Undang-Undang Nomor 6
oleh
Tahun 2014 tentang desa, penjelasan
semua masyarakat. Khususnya warga
peraturan desa terdapat pada Pasal
Desa
69,
Sirapan,
diinginkan
ada
karena
ketika
dijelaskan
pada
ayat
(2)
105
sebagaimana
berbunyi
“Peraturan
perencanaan pembangunan daerah”,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
serta
dilarang
dengan
“Perencanaan
pembangunan
dan/atau
desa/kelurahan
sebagaimana
bertentangan
kepentingan ketentuan
umum peraturan
ayat
(2)
yang
berbunyi
perundang-
dimaksud pada ayat (1) disusun
undangan yang lebih tinggi”. Jadi
secara partisipasif oleh pemerintahan
peraturan desa yang dibuat tidak
desa/ pemerintahan kelurahan sesuai
boleh bertentang dengan peraturan-
dengan kewenangannnya”.
peraturan
yang
Sedangkan
ada
diatasnya.
Peraturan
Pemerintah
Kajian tentang Peraturan Desa
yang mengatur mengenai Peraturan
Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Desa ini, terdapat pada Peraturan
Ketertiban
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005
hajatan
tentang
Kecamatan Madiun Kabupaten
desa
Bab
V
mengatur
mengenai
Peraturan
Desa.
Selanjutnya,
Peraturan
Daerah
Penyelenggaraan di
Desa
Sirapan
Madiun Peraturan Desa Nomor 3
Kabupaten Atau Kota, terdapat pada
Tahun
Peraturan Daerah Kabupaten Madiun
penyelenggaraan
Nomor 13 Tahun 2007 tentang
sebagaimana bunyinya “Barang siapa
mekanisme
perencanaan
membuat onar atau kisruh atau
pembangunan desa dan kelurahan,
merusak ditempat hajatan diberi
Bab
sanksi
II
mengenai
perencanaan
2009
tentang
denda
ketertiban
hajatan
untuk
ini
mengganti
pembangunan desa dan kelurahan
biayanya”. Adanya peraturan ini
Pasal 2 ayat (1) (dalam Peraturan
karena
Daerah Kabupaten Madiun Nomor
suasana atau keadaan yang tertib,
13 Tahun 2007, 2007:4-5) yang
aman
berbunyi
penyelenggaraan hajatan di Desa
“Dalam
penyelenggaraan
rangka pemerintahan
Sirapan.
diharapkan
serta
terwujudnya
damai
Peraturan
ini
dalam
dibuat
Desa/Kelurahan disusun perencanaan
berdasarkan kondisi masyarakat pada
pembangunan
saat itu, dan berdasarkan keputusan
Desa/Kelurahan
sebagai satu kesatuan dalam sistem
bersama
antara
Kepala
Desa,
106
perangkat
desa,
serta
tokoh
Dalam
bernegara
modern
itu
melalui
legislasi
dan
masyarakat. Peraturan Desa ini juga
dilakukan
bisa berasal dari usulan masyarakat
hasilnya adalah hukum positif.
desa sendiri. Peraturan desa nomor 3 tahun 2009 ini diharapkan dapat
Fungsi Ketertiban
mewujudkan keinginan masyarakat
Masyarakat
membutuhkan
mengenai keadaan yang diharapkan.
ketertiban serta keteraturan dan oleh
Pengertian Ketertiban
karena itu membutuhkan hukum
Menurut Dirdjosiswoyo
Soedjono
(Satjipto Rahardjo, 2006:168). Ini
(2010:134)
berarti bahwa hukum diberlakukan
“ketertiban adalah suasana bebas
untuk
yang terarah, tertuju kepada suasana
tercapainya
yang didambakan oleh masyarakat,
gilirannya akan mewujudkan rasa
yang
hukum”.
aman, rasa damai, tanpa ada konflik,
Rahardjo
tanpa ada sengketa, semua berjalan
mengemukakan
dalam lalu lintas yang teratur sesuai
menjadi
Sedangkan
tujuan
Satjipto
(2006:143-144)
mencapai
ketertiban,
ketertiban
pada
bahwa : Secara garis besar diawali
dengan
dengan
ide
ketertiban
dibelakukan (Faried Ali dan Nurlina
(order).
Bagaimana
keadaannya,
Muhidin, 2012:7). Adapun fungsi
komunitas manusia tidak akan dapat
ketertiban berdasarkan uraian diatas,
bertahan hidup tanpa ada ketertiban.
sebagai berikut:
Ketertiban ada untuk menjalankan
a. Menumbuhkan budaya disiplin
masyarakat sehingga secara sosial
pada masyarakat, berarti dengan
menjadi produktif. Banyak faktor,
tumbuhnya
elemen, dalam suatu masyarakat
khususnya
yang
untuk
peraturan yang ada di lingkungan
memunculkan ketertiban itu. Dalam
masyarakat, akan tercipta suasana
proses
yang aman dan tertib.
berkompetisi
bernegara
diputuskan faktor
tentang
modern,
bagaimana
tersebut
pada
harus
sekalian
jalur-jalur
dan
b. Menciptakan
aturan
budaya dalam
yang
disiplin mematuhi
keadaan
yang
akhirnya
teratur dan damai, berarti dengan
membentuk suatu pola ketertiban.
terciptanya keadaan yang teratur
107
dan damai, akan terwujud pula
produsen ketertiban. Oleh karena itu
ketertiban di masyarakat.
ia tampil dengan membuat macam-
c. Memupuk rasa tanggung jawab
macam
peraturan,
suruhan
dan
pada diri masyarakat, dengan
larangan; hukum menjadi sebuah
adanya rasa tanggung jawab pada
institusi normatif (normerende)”.
diri masing-masing individu akan
Ketertiban
muncul rasa menghargai hak-hak
Hajatan
orang lain, dan masing-masing
Kecamatan Madiun Kabupaten
individu akan bertanggungjawab
Madiun
terhadap apa yang telah mereka lakukan.
di
orang
lain,
degan
Desa
Ketertiban menciptakan
d. Menumpuhkan rasa menghargai pada
Penyelenggaraan Sirapan
yang
berarti
keadaaan
ataupun
suasana yang teratur ataupun tertib sesuai dengan peraturan dan rapi,
menghargai orang lain, tidak akan
berusaha
diwujudkan
ada konflik ataupun sengketa
masyarakat
di
antar masyarakat, yang ada rasa
Berdasarkan aturan yang telah ada di
aman, damai dan toleransi antar
desa, peraturan yang sudah menjadi
masyarakat.
kebiasaan warga Desa Sirapan ini,
e. Menciptakan suasana lingkungan
tetap
Desa
dijalankan
oleh Sirapan.
tanpa
adanya
yang aman, keadaan aman akan
peraturan yang tertulis. Adapun tata
tercipta apabila semua elemen
cara
masyarakat mematuhi peraturan
diselenggarakan,
yang
ada,
ketertiban
sebelum
dan
terwujudlah
masing
di
lingkungan
mengadakan
masyarakat.
hajatan
yaitu
masyarakat
masing-
yang
hajatan
ingin
haruslah
melapor atau meminta izin kepada
Syarat Ketertiban Menurut Satjipto Rahardjo
desa atau perangkat desa
yang
bertugas
akan
saat
(2006:96) bahwa “hukum memang
menyelenggarakan
berbicara
waktu 15 hari sebelum acara hajatan
dan
berurusan
dengan
ketertiban, hukum menempatkan diri
tersebut
sebagai
mendapatkan
penjaga,
pengatur
dan
hajatan
diselenggarakan. surat
dari
pada
Setelah desa,
108
dilanjutkan membawa surat dari desa
masyarakat sekitar. Dimulai dari
ke Polsek daerah setempat. Nantinya
mengantongi
surat dari Polsek itu yang masyarakat
lembaga
yang
gunakan sebagai pegangan ketika
pengatur
keamanan
mereka mengadakan hajatan.
Kepolisian.
surat
ijin
kepada
terkait
sebagai
yaitu
pihak
Dalam hal penyelenggaraan hajatan ini, hajatan yang dimaksud
METODOOGI PENELITIAN
ialah
Pendekatan dan Jenis Penelitian
penyelenggaraan
acara
tasyakuran pernikahan. Menurut Liza Zakaria,
Fitri
Ariesbowo
Peneliti dalam penelitian ini
Liza,
Fekum
menggunakan pendekatan metode
(2007:10),
definisi
deskriptif kualitatif. Penelitian akan
pernikahan merupakan “salah satu
dilakukan
aspek
research) yang bersifat deskriptif
dari
kehidupan
manusia,
sedangkan dalam definisi sederhana,
di
lapangan
(Field
kualitatif.
penikahan adalah suatu ikatan batin
Penelitian ini menggunakan
antara seorang pria dan wanita
pendekatan
sebagai suami istri”. Serta dapat
kualitatif karena penelitian kualitatif
diartikan pula sebagai perhelatan
sendiri merupakan penelitian yang
yang sangat menguras perhatian,
menganalisis dan mendeskripsikan
khususnya
calon
fenomena mengenai masalah sosial
mempelai” (Liza Zakaria, Fitri Liza,
yang terjadi di masyarakat yang
Fekum Ariesbowo, 2007:30).
terjadi
bagi
sepasang
Penyelenggaraan
hajatan
metode
secara
deskriptif
alami
tanpa
ada
rekayasa. Bila dihubungkan dengan
merupakan perhelatan yang besar
penelitian
bagi masyarakat, dengan demikian
Peneliti,
membutuhkan
untuk
Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2009
atau
keadaan
terhadap ketertiban penyelenggaraan
ketika
penyelenggaraan
hajatan
hajatan. Maka penelitian ini juga
digelar
tetap
membuat
nyaman,
peraturan
suasana
kondusif,
tentram
sesuai
aman,
akan
yang yaitu
akan
dilakukan
implementasi
mendeskripsikan
maupun
yang
menganalisis masalah sosial yang
diinginkan penyelenggara maupun
terjadi di Desa Sirapan khususnya
109
saat
penyelenggaraan
hajatan
Sumber Data
berlangsung yakni terjadi kerusuhan
1. Sumber Data Primer
atau keonaran.
Dengan
menggunakan
teknik
pengumpulan data berupa observasi Jenis Penelitian Jenis
dan wawancara. Sumber data primer penelitian
digunakan
adalah
yang kualitatif
merupakan suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, dan sikap, yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Data ini biasanya diperoleh dari hasil wawancara dan bersifat subjektif sebab data tersebut dapat ditafsirkan lain oleh orang yang berbeda. Berdasarkan dengan jenis penelitiannya yaitu kualitatif, dan bila dihubungkan dengan penelitian ini, maka Peneliti akan menganalisis dan
mendeskripsikan
mengenai
peristiwa yang terjadi di masyarakat Desa
Sirapan
implementasian Nomor
3
berkaitan Peraturan
Tahun
2009
dengan Desa tentang
Ketertiban Penyelenggaraan Hajatan dengan peristiwa kericuhan yang terjadi saat acara penyelenggaraan hajatan berlangsung.
dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara dengan Kepala Desa dan Aparatur Desa, serta masyarakat Desa Sirapan Kecamatan Madiun Kabupaten
Madiun
menyelenggarakan
yang
hajatan
tahun
2014 periode bulan Maret - Mei. Sumber data mengenai Peraturan Desa diperoleh dari Kepala Desa dan Aparatur
Desa
peraturan
sebagai
melalui
pembuat
wawancara.
Sedangkan sumber data mengenai ketertiban penyelenggaraan hajatan diperoleh dari wawancara dengan masyarakat Desa Sirapan Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun yang menyelenggarakan hajatan periode Maret - Mei. 2. Sumber Data Sekunder Penelitian ini akan mengkaji tentang Implementasi Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2009 Terhadap Ketertiban Penyelenggaraan Hajatan di Desa Sirapan
Kecamatan
Madiun
Kabupaten Madiun Tahun 2014. Maka,
Peneliti
dengan
ini
110
menentukan sumber data sekunder
Undang Nomor 6 Tahun
dalam penelitian ini adalah sebagai
2014
berikut:
penjelasan
a. Peraturan
Perundang-undangan
yang
sumber
dijadikan
Undang-Undang
(2)
data
peraturan
desa
berbunyi
“Peraturan
sebagaimana dimaksud pada Dasar
ayat
(1)
dilarang
Negara Republik Indonesia
bertentangan
Tahun 1945, terdapat pada
kepentingan umum dan/atau
Pasal 18B (2) yang berbunyi
ketentuan
“Negara
perundang-undangan
mengakui
mengormati
dan
adat
beserta
masih
3)
hak-hak
tradisionalnya
dan
peraturan
Peraturan terdapat
sepanjang
hidup
dengan
Pemerintah, pada
Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun
sesuai
2005 tentang desa Bab V
dengan
perkembangan
mengatur
masyarakat
dan
Peraturan Desa.
prinsip
Negara Kesatuan Republik
yang
lebih tinggi”.
kesatuan-
kesatuan masyarakat hukum
4)
mengenai
Peraturan Daerah Kabupaten
Indonesia, yang diatur dalam
Atau Kota, terdapat pada
undang-undang”. Serta Pasal
Peraturan Daerah Kabupaten
28J yang berbunyi “setiap
Madiun Nomor 13 Tahun
orang wajib
2007 tentang
menghormati
hak asasi manusia orang lain
perencanaan
dalam
mekanisme pembangunan
tertib
kehidupan
desa dan kelurahan, Bab II
bermasyarakat,
berbangsa,
mengenai
perencanaan
pembangunan
desa
dan bernegara”. 2)
desa,
terdapat pada Pasal 69 ayat
sekunder, sebagai berikut: 1)
tentang
Undang-Undang Peraturan
atau Pemerintah
kelurahan Pasal 2 ayat (1) yang
berbunyi
Pengganti Undang-Undang,
rangka
terdapat
pemerintahan
pada
Undang-
dan
“Dalam
penyelenggaraan
111
Desa/Kelurahan perencanaan
disusun
pembangunan
c. Foto-foto saat penyelenggaraan hajatan berlangsung.
Desa/Kelurahan sebagai satu kesatuan
dalam
perencanaan
sistem
pembangunan
Teknik Pengumpulan Data 1. Wawancara
daerah”, serta ayat (2) yang
Pelaksanaan
berbunyi
menggunakan
“Perencanaan
pembangunan desa/kelurahan sebagaimana dimaksud
pada
ayat
(1)
disusun secara partisipasif oleh
pemerintahan
pemerintahan
desa/
kelurahan
sesuai
dengan
peraturan
selanjutnya ialah Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2009 tentang
ketertiban
penyelenggaraan yang
hajatan
terdapat
pada
berkaitan
dengan
implementasi
lain
yang
pelaksanaan
Peraturan
Desa
Nomor 3 Tahun 2009 tentang ketertiban
penyelenggaraan
hajatan, misal berupa surat ijin mengadakan
keramaian
Polsek setempat;
interview
terpimpin/guided
interview
yaitu
interview
dilakukan
oleh
yang
pewawancara sederetan
dengan
membawa
pertanyaan
kepada
interviewer atau seseorang yang dianggap tahu mengenai lingkup penelitian yaitu tentang Peraturan
Ketertiban Penyelenggaraan Hajatan dan
Ketertiban
hajatan.
dari
penyelenggaraan
Wawancara
dilakukan
dengan Kepala Desa, Aparatur Desa, dan masyarakat Desa Sirapan yang menyelenggarakan hajatan. Kegiatan
penyelenggaraan hajatan. b. Dokumen-dokumen
teknik
Desa Nomor 3 Tahun 2009 Tentang
kewenangannnya”. Kemudian
wawancara
wawancara
ini
yang
menjadi informan ialah Kepala Desa, 3 orang aparatur desa beserta 1 orang tokoh masyarakat yang memberi informasi mengenai Peraturan Desa Nomor
3
Tahun
2009
tentang
ketertiban penyelenggaraan hajatan. Serta, 5 orang masyarakat Desa Sirapan
yang
menyelenggarakan
112
hajatan pada tahun 2014 periode
karya-karya
Maret - Mei.
seseorang”. Dengan dokumen ini
2. Observasi
peneliti akan mengambil data berupa
Mengadakan
observasi
kenyataan,
menurut
menggambarkannya
foto-foto
monumental
selama
dari
kegiatan
pengamatan berlangsung, serta foto
dengan kata-kata secara cermat dan
ketika
tepat apa yang diamati, mencatatnya
berlangsung. Dengan adanya foto
dan kemudian mengolahnya. Dapat
atau berupa gambar tersebut, akan
dikatakan dalam penelitian kualitatif,
digunakan
pedoman observasi hanya berupa
penelitian. Foto atau gambar diambil
garis-garis besar atau butir-butir
saat
umum
berlangsung maupun saat melakukan
kegiatan
yang
akan
diobservasi. Rincian dari
aspek-
aspek
yang
diobservasi
penyelenggaraan
sebagai
hajatan
pelengkap
penyelenggaraan
wawancara
dengan
hajatan
informan.
Adapun yang digunakan sebagai
dikembangkan di lapangan dalam
dokumen adalah sebagai berikut:
proses pelaksanaan observasi.
a. Peraturan desa nomor 3 tahun
Teknik observasi ini, yang akan
2009
dilakukan Peneliti saat observasi
penyelenggaraan
tentang implementasi Peraturan Desa
terdapat pada penyelenggaraan
Nomor
hajatan;
3
Tahun
2009
ialah
mengamati sejauh mana pelaksanaan
tentang
berkaitan
saat
implementasi
hajatan
hajatan
b. Dokumen-dokumen
Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2009 penyelenggaraan
ketertiban
dengan
lain
yang
yang
pelaksanaan
Peraturan
Desa
berlangsung pada periode Maret –
Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Mei tahun 2014.
ketertiban
3. Dokumentasi
hajatan, misal berupa surat ijin
Menurut
Sugiyono
(2010:329)
mengemukakan bahwa “dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah
berlalu,
berbentuk
tulisan,
dokumen gambar,
bisa
mengadakan
penyelenggaraan
keramaian
dari
Polsek setempat; c. Foto-foto saat penyelenggaraan hajatan berlangsung.
atau
113
Peneliti bisa meminta bantuan teman
Teknik Analisis Data Teknik analisis data yang
atau orang yang dianggap ahli untuk
digunakan adalah teknis analisis data
membantunya.
interaktif dari Milles dan Huberman.
2. Data display (penyajian data)
Miles
Dalam
and
Huberman
(dalam
penelitian
ini,data
Sugiyono, 2010:337) mengemukakan
diperoleh
bahwa “aktivitas dalam analisis data
obsevasi maupun dari dokumen saat
kualitatif dilakukan secara interaktif
penelitian
dan
terus
dengan urutan yang runtut. Dan
menerus sampai tuntas, sehingga
memudahkan untuk memahami apa
berlangsung
datanya
secara jenuh”.
sudah
ketika
yang
wawancara,
dilaksanakan
disajikan
Adapun
yang terjadi di lapangan berkaitan
beberapa aktifitas dalam analisis data
dengan implementasi Peraturan Desa
tersebut ialah data reduction, data
Nomor 3 Tahun 2009 terhadap
display,
ketertiban penyelenggaraan hajatan
dan
conclusion
drawing/verification.
Ketiga
jenis
tersebut.
analisis data tersebut dapat dijelaskan
3. Conclusion Drawing/verivication
sebagai
Kesimpulan awal yang dikemukakan
berikut
(Sugiyono,
2010:338-345):
masih bersifat sementara, dan akan
1. Data Reduction (Reduksi Data)
berubah bila tidak ditemukan bukti-
Reduksi
bukti
berpikir
data
merupakan
yang
proses
memerlukan
yang
pengumpulan
kuat
pada
data
tahap
berikutnya.
kecerdasan, keluasan dan kedalaman
Namun apabila kesimpulan awal
wawasan yang tinggi. Sedangkan
didukung oleh data dan bukti yang
dalam penelitian ini, ketika Peneliti
terjamin dan konsisten saat Peneliti
banyak
memperoleh
data
kembali
temuan
baru
melakukan
kesimpulan
wawancara maupun observasi di
merupakan
lapangan yang berkaitan dengan
kredibel.
implementasi Peraturan Desa Nomor
permulan penelitian, apabila saat itu
3 Tahun 2009 terhadap ketertiban
mendapatkan
penyelenggaraan
Maka, pada pelaksanaan penelitian
ketika
hajatan,
atau
maka
kelapangan, yang
maka
dikemukakan
kesimpulan Apabila
yang dilakukan
kesimpulan
awal.
114
dengan melakukan wawancara dan
tenang.
observasi, kesimpulan yang bersifat
banyak yang mengusulkan untuk
sementara
pembuatan
tadi
harus
dilengkapi
Sehingga
masyarakat
Peraturan
Desa
kuat.
tersebut” (wawancara hari senin
Semisal dengan adanya foto atau
tanggal 12 Mei 2014 pukul 10.30
gambar saat penyelenggaraan hajatan
WIB
berlangsung.
Sirapan).
dengan
bukti-bukti
Atau
yang
gambar
saat
mewawancarai informan.
tempat
kantor
Desa
Selanjutnya pendapat dari Bapak Fadlil, salah satu tokoh
Paparan
Data
dan
Temuan
masyarakat di Desa Sirapan
Penelitian
sebagai berikut:
a. Implementasi Peraturan Desa
“ya alasannya karena selama belum
Nomor 3 Tahun 2009 Hasil
wawancara
narasumber
ini
dari
berbagai
bertujuan
untuk
ada
tersebut
Peraturan
banyak
Desa
perkelahian,
banyak tawuran, banyak keonaran
mengetahui bagaimana implementasi
saat
Peraturan Desa Nomor 3 Tahun
menyelenggarakan
hajatan.
2009, dan adanya Peraturan Desa
Tentunya
banyak
Nomor 3 Tahun 2009 tersebut dapat
perkelahian,
memberikan dampak yang positif
keornaran tersebut, masyarakat
atau
menjadi
sebaliknya
saat
penyelenggaraan berlangsung.
acara hajatan
Adapun
hasil
ada
warga
dengan
yang
tawuran
takut
dan
saat
menyelenggarakan hajatan karena merasa
kurang
nyaman
dan
wawancaranya sebagai berikut:
tenang. Karena hal-hal tersebut,
1) Alasan
Kepala Desa, perangkat desa
pembuatan
Peraturan
Desa Nomor 3 Tahun 2009
beserta
tokoh
masyarakat
Menurut Bapak Roy Ator Subroto
mengadakan
musyawarah
selaku Kepala Desa berpendapat
terbentulah
Peraturan
bahwa: “alasannya karna banyak
Nomor 3 Tahun 2009 tersebut”
terjadi keributan, kekisruhan, dan
(wawancara hari selasa tanggal
menyebabkan masyarakat tidak
13 Mei 2014 pukul 15.00 WIB
dan Desa
115
tempat rumah Bapak Fadlil Desa
keadaan itu nantinya masyarakat
Sirapan RT 04/01).
merasa tidak takut lagi saat akan
Berdasarkan
paparan
di
atas
menyelenggarakan
hajatan”
mengenai alasan pemerintah Desa
(wawancara hari selasa tanggal
Sirapan membuat Peraturan Desa
13 Mei 2014 pukul 15.00 WIB
Nomor 3 Tahun 2009 dapat
tempat rumah Bapak Fadlil Desa
disimpulkan
bahwa
alasan
Sirapan RT 04/01).
pembuatan
Peraturan
Desa
Berdasarkan
Tahun
2009
mengenai
Nomor
3
dikarenakan
hasil
wawancara
tujuan
dibuatnya
banyak
terjadi
Peraturan Desa Nomor 3 Tahun
acara
hajatan
2009 dapat disimpulkan bahwa
sehingga
tujuan dibuatnya peraturan ini
masyarakat Desa Sirapan merasa
untuk menciptakan keadaan yang
tidak nyaman.
aman,
keributan
saat
berlangsung,
2) Tujuan dibuatnya Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2009 Menurut
Bapak
nyaman,
tentram,
dan
terkendali. 3) Yang diatur dalam Peraturan
Roy
Ator
Desa Nomor 3 Tahun 2009
Subroto, selaku Kepala Desa di
Menurut penuturan Bapak Kepala
Desa Sirapan beliau mengatakan
Desa yaitu Bapak Roy Ator
bahwa: “tujuannya itu supaya
Subroto bahwa:
tercipta
yang aman,
“pada dasarnya isi dari Peraturan
tentram, tenang dan terkendali”
Desa Nomor 3 Tahun 2009 yaitu
(wawancara hari senin tanggal 12
ada 12 poin. 12 poin tersebut
Mei 2014 pukul 10.30 WIB
sebagai berikut:
tempat kantor Desa Sirapan).
(a) Peraturan Desa Sirapan atau
keadaan
Selanjutnya pendapat dari salah satu
tokoh
masyarakat
yaitu
adat desa seperti tahun lalu, (b) surat
menyurat
dikenakan
bapak Fadlil bahwa: “ya seperti
membayar administrasi @Rp
saya
2.000,-
katakan
tadi,
tujuannya
supaya tercipta keadaan yang nyaman
dan
tenang.
Dengan
(c) surat menyurat jual beli tanah atau rumah dan lain-lain
116
diharuskan atau dikenakan membayar
sumbangan
ke
desa 3% kalau dalam desa kalau keluar desa 5%,
(k) administrasi
atau
surat
menyurat atau retribusi surat cerai @ Rp 10.000,- , (l) putusan lembaga desa yang
(d) surat menyurat talak atau
punya hajat kalau ada yang
rujuk @Rp 5.000,- atau cerai
merusak
Rp 10.000,- ,
kisruh atau onar diberi sanksi
(e) surat
orang
lain
memakamkan
desa
jenazah di
atau
membuat
denda untuk mengganti biaya hajatan.
Desa Sirapan di kenakan menyumbang
perbaikan
Sedangkan yang diteliti poin yang
makam @ Rp 50.000,- ,
terakhir itu, dalam Peraturan Desa
(f) orang luar desa tidak boleh
ini sifatnya masih umum belum
ngijing di makam,
ada penjabarannya. Biasanya di
(g) tali asih PJS Kepala Desa
desa itu kalau penjabaran dari
30% x 2 tahun selama 2
aturan-aturan tersebut di sesuaikan
tahun namun di minta 1
dengan adat yang telah ada”
tahun
2009
(wawancara hari senin tanggal 12
berasal darri tanah bengkok
Mei 2014 pukul 10.30 WIB tempat
atau kas desa,
kantor Desa Sirapan).
60%,
tahun
(h) honor PJS Kepala Desa 40%
Selanjutnya pendapat Bapak Fadlil
tahun 2009 dari bengkok dari
selaku
tanah kas desa,
mengatakan bahwa: “yang diatur
(i) administrasi
masyarakat
surat
dalam Peraturan Desa Nomor 3
menyurat atau retribusi surat
Tahun 2009 itu kalau semuanya
keterangan umum @ Rp
saya tidak hafal isinya apa saja,
2.000,- ,
tapi diantaranya ya jelas mengenai
(j) administrasi
atau
tokoh
atau
surat
ketertiban saat penyelenggaraan
menyurat atau retribusi surat
hajatan
berlangsung
yang
nikah Rp 5.000,- ,
membuat keonaran diberi sanksi itu, kemudian mengenai larangan
117
bagi orang yang lain desa saat
b. Ketertiban
memakamkan di makam Desa
hajatan
Sirapan, tidak boleh mengijing
Kecamatan Madiun Kabupaten
makam. Dalam Peraturan Desa
Madiun
Nomor 3 Tahun 2009 ini hanya
Hasil
peraturan yang umum saja, nanti
ketertiban
isinya lebih lanjut ya disesuaikan
hajatan
dengan adat di desa” (wawancara
Kecamatan Madiun Kabupaten
hari selasa tanggal 13 Mei 2014
Madiun
sebagai
informannya,
pukul 15.00 WIB tempat rumah
Peneliti
akan
melakukan
Bapak Fadlil Desa Sirapan RT
wawancara dengan masyarakat
04/01).
Desa
Berdasarkan
paparan
di
penyelenggaraan di
Desa
Sirapan
wawancara
mengenai
penyelenggaraan di
Desa
Sirapan
Sirapan
yang
atas
menyelenggarakan hajatan pada
mengenai apa saja yang diatur
bulan Maret – Mei 2014. Adapun
dalam Peraturan Desa Nomor 3
hasil wawancara sebagai berikut:
Tahun 2009 dapat disimpulkan
1) Makna ketertiban
bahwa pada dasarnya yang diatur
Menurut pendapat Ibu Tami
dalam Peraturan Desa Nomor 3
salah
Tahun 2009 ini terdapat 12 poin
Desa
atau 12 ayat, dalam penelitian ini
“ketertiban itu keadaan yang
yang akan dibahas yaitu poin ke 12
disiplin”
yakni mengenai putusan lembaga
senin tanggal 16 Juni 2014
desa yang punya hajat kalau ada
pukul 10.00 WIB tempat
yag merusak atau membuat kisruh
rumah ibu Tami Desa Sirapan
atau onar diberi sanksi denda
RT 05/RW 04).
untuk mengganti biaya hajatan.
Penuturan
Dalam Peraturan Desa Nomor 3
mengenai makna ketertiban
Tahun 2009 hanya memuat aturan
adalah:
umum,
kedisiplinan,
sedangkan
pemaparan
seorang
masyarakat
Sirapan
bahwa:
(wawancara
Bapak “ketertiban tertib
hari
Supadi itu dalam
ataupun penjelasannya disesuaikan
segala bidang” (wawancara
dengan adat istiadat desa.
hari senin tanggal 16 Juni
118
2014
pukul
15.30
WIB
2) Adanya
ketertiban
tempat rumah bapak Supadi
penyelenggaraan
Desa Sirapan RT 04/RW 01).
hajatan
Ibu
dampak positif
Sadikem
juga
mengemukakan
bahwa:
dapat
dalam kegiatan
memberikan
Menurut Ibu Tami bahwa:
“ketertiban merupakan suatu
“iya
peraturan
harus
supaya tercipta suasana yang
dijalankan dengan baik dan
aman” (wawancara hari senin
benar” (wawancara hari rabu
tanggal 16 Juni 2014 pukul
tanggal 18 Juni 2014 pukul
10.00 WIB tempat rumah ibu
09.15 WIB tempat rumah ibu
Tami
Sadikem Desa Sirapan RT
05/RW 04).
02/RW 01).
Sedangkan menurut penuturan
Selanjutnya menurut Bapak
Bapak Supadi bahwa: “iya,
Sumardi bahwa: “ketertiban
menjadikan
bermakna aturan yang dibuat
tenang dan aman” (wawancara
supaya
sesuatunya
hari senin tanggal 16 Juni
berjalan teratur” (wawancara
2014 pukul 15.30 WIB tempat
hari rabu tanggal 18 Juni
rumah bapak Supadi Desa
2014
Sirapan RT 04/RW 01).
yang
segala
pukul
18.30
WIB
dapat
memberikan,
Desa
Sirapan
keadaan
RT
yang
tempat rumah bapak Sumardi
Ibu Sadikem juga menjelaskan
Desa Sirapan RT 04/RW 01).
bahwa: “ya, karena apabila
Berdasarkan paparan di atas
ketertiban itu dapat dijalankan
mengenai makna ketertiban
dengan
dapat disimpulkan bahwa
(wawancara hari rabu tanggal
makna ketetiban bagi
18 Juni 2014 pukul 09.15
masyarakat yaitu keadaan
WIB
yang disiplin, tertib dalam
Sadikem Desa Sirapan RT
segala bidang sehingga segala
02/RW 01).
sesuatu berjalan dengan
Selanjutnya Bapak Sumardi
teratur.
mengatakan bahwa: “bisa jadi,
baik
tempat
dan
benar”
rumah
ibu
119
jika
ada
kesadaran
masyarakat
untuk
dari
menjaga
Karena tidak adanya dasar atau aturan
yang
jelas
mengenai
ketertiban yang telah dibuat
ketertiban saat penyelenggaraan
sehingga
keadaan
hajatan, menyebabkan keadaan
yang aman dan kondusif”
yang tidak terkontrol dan keadaan
(wawancara hari rabu tanggal
yang tidak kondusif. Hal ini
18 Juni 2014 pukul 18.30
tentunya membuat masyarakat
WIB tempat rumah bapak
merasa tidak nyaman, dengan
Sumardi Desa Sirapan RT
alasan
04/RW 01).
mengusulkan
Berdasarkan paparan di atas
aturan mengenai ketertiban saat
mengenai dampak positif yang
penyelenggaraaan hajatan.
tercipta
diberikan
dengan
adanya
ketertiban
dalam
itu
masyarakat untuk
2. Kurangnya
dibuatkan
pengetahuan
masyarakat mengenai Peraturan
penyelenggaraan
hajatan
dapat
disimpulkan
bahwa
Berdasarkan wawancara yang telah
ketertiban
dalam
dilaksanakan, bahwa masyarakat
Adanya
Desa Nomor 3 Tahun 2009,
penyelenggaraan hajatan bagi
sebenarnya
masyarakat
Desa
Peraturan Desa Nomor 3 Tahun
memberikan
dampak
positif,
yaitu
Sirapan yang
terciptanya
2009
kurang
khusunya
mengenai
mengetahui
poin
mengenai
ke
12
putusan
keadaan yang aman, nyaman,
lembaga desa yang punya hajat
dan kondusif.
kalau
ada
yag merusak
atau
membuat kisruh atau onar diberi Temuan Data
sanksi denda untuk mengganti
1. Keadaan yang tidak terkontrol saat
penyelenggaraan
berlangsung
sebelum
hajatan adanya
Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2009,
biaya
hajatan.
pempublikasian peraturan,
bahkan
Kurangnya mengenai terdapat
masyarakat yang sama sekali tidak mengetahui apa itu Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2009.
120
Di
lapangan
mengetahui Desa
Peneliti
bahwa
Sirapan
masyarakat
dapat
penyelenggaraan hajatan.
dangdut,
musik
hadroh modern ataupun karawitan, dilaksanakan
saat
penyelenggaraan hajatan ataupun
Menurut teori dan hasil wawancara bahwa tujuan adanya ketertiban yakni mewujudkan rasa aman, damai dan tidak ada konflik, sama
Berdasarkan
harapan
masyarakat
yang Desa
Nomor
khususnya
3
Tahun
mengenai
2009
ketertiban
penyelenggaraan
hajatan.
Terciptanya keadaan yang aman dan tidak ada keributan, itu yang terjadi pada Desa Sirapan saat ini. Dengan
demikian,
dapat
disimpulkan bahwa tujuan adanya ketertiban ini dapat terwujud di Desa
Sirapan,
diharapakan
keadaan dapat
yang
terwujud,
tentunya disertai dengan peran serta dan kesadaran masyarakat dalam
implementasi
Peraturan
analisis
data
yang telah di laksanakan, maka dapat disimpulan sebagai berikut: Bahwa Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2009 mengenai
ketertiban
penyelenggaraan hajatan telah di laksanaakan sesuai aturan sehingga tidak dalam
mengganggu
ketertiban
penyelenggaraan
di
hajatan-
hajatan yang diadakan masyarakat Desa Sirapan. Hal
Sirapan setelah adanya Peraturan Desa
ketertiban
Simpulan
khususnya
pada acara-acara tertentu.
diinginkan
mengenai
2009
sering
hiburan
dengan
Tahun
merupakan
kegiatan
halnya
3
khususnya
menyelenggarakan
yang
Nomor
masyarakat
yang
dari
Desa
bahwa
ini
setiap
dapat di
dibuktikan,
laksanakannya
penyelenggaraan hajatan di Desa Sirapan selalu berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan keributankeributan yang dapat mengganggu ketenangan masyarakat Desa Sirapan saat
menyelenggarakan
hajatan.
Sehingga, penyelenggaraan hajatan dapat berjalan dengan baik, tertib, lancar, dan aman serta keadaan menjadi kondusif dan terkendali. Ini disebabkan karena adanya kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam pelaksanaan Peraturan Desa Nomor 3
121
tahun 2009 khususnya mengenai
kerjasama
ketertiban penyelenggaraan hajatan
perangkat
dan kerjasama yang baik antara
pemerintahan
masyarakat Desa Sirapan dengan
masyarakat
perangkat desa. Dengan demikian,
perangakat desa harus memberikan
tujuan
yakni
sosialisasi ataupun pemeberitahuan
terwujudnya rasa aman, rasa damai,
kepada masyarakat Desa Sirapan
tidak ada sengketa maupun tidak ada
mengenai Peraturan Desa Nomor 3
konflik
tahun 2009 khususnya mengenai
dari
ketertiban
dapat
terwujud
dan
yang
baik
desa
antara (lembaga
desa) desa.
dengan
Selain
itu,
terlaksana dengan baik. Dan tercipta
ketertiban penyelenggaraan hajatan.
keadaan aman saat penyelenggaraan
2. Bagi Masyarakat
hajatan berlangsung di Desa Sirapan.
Peran
aktif
masyarakat Saran
kesadaran
sangat
berpengaruh
dalam terwujudnya tujuan ketertiban
1. Bagi Perangkat Desa
penyelenggaraan hajatan. Sehingga
Peraturan Desa mengenai ketertiban penyelenggaraan
hajatan
akan
terlaksana dengan baik dan tujuan Peraturan
Desa
akan
terwujud
apabila perangakt desa melaksanakan Peraturan desa Nomor 3 Tahun 2009 khususnya
mengenai
ketertiban
penyelenggaraan
hajatan
dengan
Dan
aturan.
sesuai perlunya
penjabaran lebih lanjut mengenai aturan ketertiban penyelenggaraan hajatan yakni keributan yang terjadi setelah
dan
penyelenggaraan
berlangsung,
dikarenakan
kesadaran masyarakat akan membuat masyarakat melaksanakan Peraturan Desa
Nomor
khususnya
3
Tahun
mengenai
2009
ketertiban
penyelenggaraan
hajatan.
Diharapakan
dengan
penuh
masyarakat
kesadaran
melaksanakan
Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2009 khususnya
mengenai
penyelenggaraan
ketertiban
hajatan,
demi
mewujudkan Desa Sirapan yang aman saat penyelenggaraan hajatan.
hajatan masih
adanya keributan karna pengaruh minuman
keras.
Serta
adanya
122
DAFTAR PUSTAKA
Amin
Suprihatini. 2007. Pemerintahan Desa dan Kelurahan. Klaten: Cempaka Putih.
Azam Awang. 2010. Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Burhan Bungin. 2007. Penelitian Kualitatif. Jakarta: Prenada Media Group. Didik Sukriono. 2010. Pembaharuan Hukum Pemerintah Desa. Malang: Setara Press. Eni Anjani. 2007. Desaku Masa Depanku. Klaten: Cempaka Putih. Faried A, Nurlina M. 2012. Hukum Tata Pemerintahan Heteronom dan Otonom. Bandung: Rafika Aditama. Hanif Nurcholis. 2011. Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta: Grasindo. _____________. 2005. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta: Grasindo. Jimly Asshiddiqie. 2011. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Kaelan. 2012. Problem Epistemologis Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara. Yogyakarta: Paradigma. Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2008. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama. Lexy. J. Moleong. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset Liza
Z, dkk. 2007. Let’s Get Married. Depok: Penebar Swadaya.
Margono. 2010. Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta. Mohammad Taufik, Sarman. 2011. Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta. Nana
Syaodih. 2012. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
Nyoman Kutha. 2010. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Belajar. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2007 tentang Mekanisme Perencanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan. Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Daerah. 2006. Jakarta: Eka Jaya.
123
Sadu W, Irwan T. 2006. Prospek Pengembangan Desa. Bandung: FokusMedia. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. _______. 2013. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. Tri
Satjipto Rahardjo. 2006. Hukum Dalam Jagat Ketertiban. Jakarta: Uki Press. Soedjono Dirdjosiswoyo. 2010. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada Suharsimi Arikunto. 2006. Prosedur Penelitian. Jakarta: Asdi Mahasatya. Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan
Haryanto. 2007. Menuju Masyarakat Swadaya dan Swakelola. Klaten: Cempaka Putih.
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (http://www.kemendagri.go.i d/pdf, diunduh tanggal 20 April 2014 Pukul 19.00). Undang-undang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011). 2012. Jakarta: Sinar Grafika.
124
