IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA PENGEOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET DI KECAMATAN DELTA PAWAN KABUPATEN KETAPANG

PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 4 Nomor 4 Edisi Desember 2015 http://jurmafis.untan.ac.id

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA PENGEOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET DI KECAMATAN DELTA PAWAN KABUPATEN KETAPANG Oleh: ADNAN PRADANA NIM. E01111060 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak. Tahun 2015 Email : [email protected]

Abstrak Penulisan artikel ini berdasarkan indikasi-indikasi masalah pengelolaan usaha sarang burung walet di Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang. Permasalahan ditunjukan dengan masih banyaknya usaha sarang burung walet yang menyalahi aturan serta masih banyak usaha yang berjalan secara ilegal. Tujuan dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui sejauhmana proses implementasi Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2009. Dalam memaparkan sebuah proses implmentasi, penulis menggunakan teori dari Charles O. Jones yakni interpretasi, organisasi, dan aplikasi. Penulisan artikel ini menggunakan metode deskriftif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 22 Tahun 2009 tentang izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet masih belum optimal. Hal ini ditunjukan dengan SOP yang dijalankan KPT Kabupaten Ketapang tekait dengan proses perizinan usaha sarang burung walet belum berjalan secara baik. Selain itu, persyaratan dalam pengajuan izin usaha sarang burung walet dianggap rumit oleh pengusaha. Kemudian pemahaman isi dan tujuan kebijakan masih belum timbul kesepahaman terkait kebijakan izin usaha sarang burung walet antara pihak KPT Kabupaten Ketapang, pihak Kecamatan Delta Pawan, dan Kelurahan serta para pengusaha sarang burung walet sebagai sasaran kebijakan. Selain itu belum ada kesepahaman antara KPT Kabupaten Ketapang dengan pihak Kelurahan maupun pengusaha sarang burung walet terkait dengan kebijakan ini. Selain itu juga, hingga saat ini pihak KPT Kabupaten Ketapang masih belum menerapkan pelayanan yang bersifat dinamis seperti pelayanan izin jemput bola. Saran penulis dalam penelitian ini ialah perlu adanya pelayanan prima di KPT Kabupaten Ketapang. Pelayanan prima bisa ditunjukan dengan kepastian waktu penyelesaian izin dan pelayanan dengan pola lain seperti pelayanan izin jemput bola. Kata-kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2009, Izin Usaha Sarang Burung Walet, Kecamatan Delta Pawan

THE IMPLEMENTATION OF THE REGULATION ON BUSINESS LICENSE MANAGEMENT AND EXPLOITATION SWALLOW NEST IN DELTA PAWAN DISTRICT KETAPANG REGENCY Abstract This article writing is based on indications of business management issues about bird nest in Delta Pawan District Ketapang Regency. The problems indicated by still many bird nest business that violates the rules, and there are still many businesses operating illegally. The purpose of this paper is to find out how far the implementation process Regional Regulation No. 22 of 2009. In describing the process of implementation, the author uses the theory of Charles O. Jones that interpretation, organizations, and applications. The writing of this article uses descriptive method by qualitative approach. The results showed that the implementation of Ketapang Regency Regulation No. 22 of 2009 concerning the business license management and exploitation of bird's nest is still not optimal. This is evidenced by SOP that is run by KPT Ketapang Regency relating to the business licensing process bird nest has not worked well. In addition, the requirements in filing a business license swallow nest are considered complicated by the employer. Then, the content understanding and purpose of the policy is still not growing agreement related to policies permit swallow nest among the KPT Ketapang District,

3

ADNAN PRADANA, NIM. E01111060 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN


the District of Delta Pawan, and villager and swallow nest entrepreneurs as a policy goal. Moreover there has been no agreement among KPT Ketapang Regency with villager and swallow nest entrepreneurs relating to this policy. Also, until now the KPT Ketapang still do not implement the dynamic services such as proactive service permission. Author suggestion for this study is the need for excellent service at KPT Ketapang. Excellent service can be shown in with the certainty of permission turnaround time and service with other patterns such as proactive service permission. Keywords: Policy Implementation, Regional Regulation No. 22 of 2009, Business Licenses Swallow's Nest, Delta Pawan District

daerah

A. PENDAHULUAN

dalam

pengelolaan

usaha

ini.

Berdasarkan data dari Kantor Pelayanan Proses

pembudidayaan

sarang

Terpadu

(KPT)

Kabupaten

Ketapang,

burung walet di Kabupaten Ketapang

terhitung jumlah usaha sarang burung walet

hingga saat ini masih terdapat beberapa

yang

bangunan yang menyalahi aturan. Banyak

usahanya di Kecamatan Delta Pawan

bangunan-bangunan

tata

Kabupaten Ketapang hingga tahun 2011

gedungnya tidak rapi, letak lokasi bangunan

sebanyak 37 usaha. Sedangkan data dari

yang terkesan tidak melihat lingkungan,

Dinas

seperti di pasar-pasar, di toko-toko, di

Ketapang (DISPENDA) mencatat NPWP

rumah makan, di lingkungan perumahan,

untuk usaha sarang burung walet pada

dan bahkan di tepi jalan-jalan raya, serta

tahun 2014 di Kecamatan Delta Pawan

gedung usaha walet satu dengan yang

sebanyak

lainnya berdempet. Seiring dengan masalah

tersebut, menunjukan bahwa masih banyak

itu pula, suara kegaduhan yang diakibatkan

pengusaha sarang burung walet

oleh burung walet maupun audio peniru

berlokasi di Kecamatan Delta Pawan belum

suara burung walet ini sangat menganggu

mengajukannya izin usahanya.

ketentraman

walet

wilayah

yang

yang

berdekatan

berdiri

dan

Pendapatan

mendaftarkan

Daerah

izin

Kabupaten

132 usaha. Berdasarkan data

yang

Berdasarkan

kewenangan

dengan bangunan usaha sarang burung

pemerintah daerah dalam

menjalankan

walet tersebut.

otonomi

daerah,

maka

Pemerintah

Proses administrasi usaha sarang

Kabupaten Ketapang telah mengeluarkan

burung walet di Kabupaten Ketapang juga

kebijakan berupa Peraturan Daerah Nomor

ditemukan

22 Tahun 2009 Tentang Izin Usaha

masalah,

masih

terdapat

beberapa pengusaha-pengusaha walet yang

Pengelolaan

berada

tidak

Burung Walet. Peraturan Daerah Nomor 22

mengantongi izin legal dari pemerintah

Tahun 2009 tersebut dimaksudkan sebagai

di

Kabupaten

Ketapang

dan

Pengusahaan

Sarang

4



acuan dalam melakukan pembinaan dan

sarang burung walet yang menyalahi aturan

pemberian izin di bidang pengelolaan dan

administratif maupun aturan tata kota.

pengusahaan sarang burung walet untuk

Fokus penelitian dalam penelitian

membina, menata, mengatur, menertibkan,

ini adalah proses implementasi Peraturan

serta mengawasai dan memantau kegiatan

Daerah tentang izin usaha pengelolaan dan

pengelolaan

pengusahaan

burung

dan

walet,

pengusahaan serta

bertujuan

sarang untuk

Kecamatan

sarang Delta

burung Pawan

walet

di

Kabupaten

memberikan rasa aman dan nyaman kepada

Ketapang. Sedangkan rumusan masalah

masyarakat di lingkungan bangunan dan

dalam penelitian ini adalah “Bagaimana

rumah tempat bersarangnya burung walet.

proses

Berdasarkan

garis

besar

dari

implementasi

tentang

izin

Peraturan

usaha

Daerah

pengelolaan

peraturan daerah tersebut, jelas bahwa

pengusahaan

pengelolaan usaha sarang burung walet di

Kecamatan

Kabupaten Ketapang harus memiliki SITU

Ketapang?”.

(Surat Izin Tempat Usaha) dari Pemerintah

penelitian ini ialah untuk mengetahui

Kabupaten Ketapang. Namun fakta dan data

sejauhmana proses implementasi Peraturan

menunjukan bahwa usaha sarang burung

Daerah tentang izin usaha pengelolaan dan

walet yang memiliki izin usaha hanya 37

pengusahaan

usaha dari 132 usaha yang beroperasi di

Kecamatan

Kecamatan

Ketapang.

Delta

Pawan

Kabupaten

sarang Delta

burung

dan

Pawan

Adapun

sarang Delta

walet

Kabupaten

tujuan

burung Pawan

di

dalam

walet

di

Kabupaten

Ketapang. Permasalahan yang sedang dihadapi sekarang adalah masih belum optimalnya

B. KAJIAN PUSTAKA

proses implementasi dari peraturan daerah tersebut. Hal ini dibuktikan masih banyak

James Anderson (dalam Agustino,

usaha sarang burung walet yang beroperasi

2006:7) memberikan definisi kebijakan

secara ilegal, dan juga masih banyak

publik, yaitu serangkaian kegiatan yang

terdapat usaha sarang burung walet yang

mempunyai maksud/tujuan tertentu yang

menyalahi aturan. Selain itu masih belum

diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor

adanya tindakan tegas dari pemerintah

atau sekelompok aktor yang berhubungan

daerah

dalam

dengan suatu permasalahan atau suatu hal

memberikan sanksi terhadap pengusaha

yang diperhatikan. Setelah rangkaian yang

Kabupaten

Ketapang

dibuat untuk memecahkan masalah selesai, 4



maka

tahapan

selanjutnya

adalah

usaha-usaha untuk mencapai perubahan-

pelaksanaan dari apa yang sudah dirangkai

perubahan besar dan kecil yang ditetapkan

sebelumnya atau dalam arti lain ialah

oleh keputusan-keputusan kebijakan. Tidak

tahapan implementasi. Tahap ini dianggap

adanya

paling penting dalam proses kebijakan

implementasi dalam suatu badan pelaksana

publik, karena jika kebijakan yang tidak

berdampak tidak tercapainya tujuan dari

diimplmentasikan

dan

suatu kebijakan. Mengenai aktivitas dalam

kebijakan tersebut akan menjadi dokumen-

implementasi kebijakan publik, Charles O.

dokumen elit yang terbengkalai. Oleh

Jones

karena itu, suatu program kebijakan harus

memberikan tiga macam aktivitas dalam

diimplementasikan

sebuah implementasi, antara lain adalah,

akan

sia-sia

agar

mempunyai

dampak dan tujuan yang diinginkan. Ripley

dan

Franklin

upaya-upaya

(dalam

aktivitas

Widodo,

Interpretation, (dalam

atau

2011:89)

Organization,

dan

Application.

Winarno, 2014:148) berpendapat bahwa

Menurut Ripley (dalam Purwanto,

implementasi adalah apa yang terjadi

2012:68), implementasi dapat dilihat dari

setelah undang-undang ditetapkan yang

dua perspektif sebagaimana ia jelaskan

memberikan otoritas program, kebijakan,

bahwa “Implementation studies have two

keuntungan (benefit), atau suatu jenis

major foci: “complience” and “what’s

keluaran

(tangible

happening”.

output)Selanjutnya, Van Horn dan Van

(complience)

Meter

2014:149)

implementasi dalam arti sempit yaitu

membatasi implementasi kebijakan sebagai

sebagai kepatuhan para implementor dalam

tindakan-tindakan yang dilakukan oleh

melaksanakan kebijakan yang tertuang

individu-individu

kelompok-

dalam dokumen kebijakan. Berbeda dengan

kelompok) pemerintah maupun swasta yang

perspektif pertama, perspektif kedua tidak

diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan

hanya memahami implementasi dari aspek

yang telah ditetapkan dalam keputusan-

kepatuhan

keputusan

Persperktif

yang

(dalam

nyata

Winarno,

(atau

kebijakan

sebelumnya.

Perspektif

pertama

memahami

implementor kedua

ini

keberhasilan

semata-mata. berusaha

untuk

Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-

memahami implementasi secara lebih luas

usaha dan upaya-upaya untuk mengubah

diukur dari keberhasilan mereka dalam

keputusan-keputusan

merealisasikan

menjadi

tindakan-

tujuan-tujuan

kebijakan

tindakan operasional dalam kurun waktu

yang wujud nyatanya berupa munculnya

tertentu maupun dalam rangka melanjutkan

dampak kebijakan. 5



pengamatan atau observasi yang dilakukan langsung pada objek yang diteliti.Peneliti dalam

penetuan

sampel

penelitian

menggunakan teknik Purposive. Pemilihan sampel purposif atau bertujuan, kadangkadang Masalah :

disebut

sampling,

Masih banyak pengusaha yang tidak memiliki izin usaha dalam pengelolaan usaha sarang burung walet serta belum ada sanksi yang tegas atas usaha yang ilegal tersebut

sebagai

merupakan

judgement

pemilihan

siapa

subjek yang ada dalam posisi terbaik untuk memberikan informasi yang dibutuhkan (Silalahi, 2012:272). Adapun Subjek-subjek penelitian ini diantaranya: (a) Kepala

3 macam aktivitas implementasi kebijakan menurut Charles O. Jones (dalam Widodo, 2011:89), yakni Organization, Interpretation, dan Application

Kantor

Pelayanan

Terpadu

Kabupaten

Ketapang, (b) Camat Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang, (c) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Tujuan : Mendeskripsikan sejaumana proses implementasi Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2009 tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang.

Ketapang satu orang, (d) Pengusaha sarang burung walet di Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang dua orang. Teknik peneliti dalam mengumpulkan data adalah dengan observasi, wawancara terhadap

Gambar 1. Alur Pikir Penelitian.

informan, dan dokumentasi.

C. METODE PENELITIAN

D. PEMBAHASAN

Jenis penelitian yang digunakan

1.

Interpretasi

dalam penelitian ini adalah jenis penelitian

Tahap

interpretasi

merupakan

deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis data

tahapan penjabaran sebuah kebijakan yang

berdasarkan situasi sosial, yaitu bisa berupa

masih bersifat abstrak kedalam kebijakan

pernyataan dan pendapat atau informasi

yang lebih bersifat teknis operasional.

yang

Kebijakan umum atau kebijakan strategis

telah

peneliti

peroleh

dan

dikumpulkan dari beberapa narasumber,

akan

baik dari

menejerial

terhadap

sumber wawancara narasumber

maupun

peneliti

dijabarkan dan

kedalam

kebijakan

kebijakan

menejerial

pada 6



dijabarkan

kedalam

operasional

(dalam

teknis

dalam SKPD melaksanakan kebijakan.

Widodo, 2012:90).

Tafsiran Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun

Permasalahan implementasi akan muncul

2009 tentang izin usaha pengelolaan dan

apabila terjadi perbedaan interpretasi atau

pengusahaan sarang burung walet adalah

pemahaman oleh implementor dan sasaran

Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2006

kebijakan tersebut. Hal pertama yang perlu

tentang

diperhatikan

suatu

Ruko/Bangunan untuk Budidaya Sarang

kebijakan adalah memahami tentang isi dan

Burung Walet. Peraturan Bupati tersebut

tujuan kebijakan tersebut. Dengan konsep

berisikan instruksi-instuksi dari Bupati

ini peneliti memberi poin penting dalam

Kabupaten Ketapang berupa penentuan

interpretasi

pelaksana

dalam

kebijakan

menjalankan

adalah

pertama

adanya

Izin

Sementara

Pemanfaatan

kebijakan,

syarat-syarat

peraturan bupati yang berupa tafsiran dari

pengajuan izin dan bagaimana pelaksanaan

perda nomor 22 tahun 2009, kemudian

perizinan tersebut.

adanya

b. Standar Opersional Prosedur (SOP)

penetapanStandar

Prosedur

(SOP)

Operasional

sebagai

peraturan

Penafsiran

Peraturan

Daerah

administratif yang dijalankan oleh intansi

Kabupaten Ketapang Nomor 22 Tahun 2009

yang ditunjuk sebagai pelaksana kebijakan,

Tentang

dan selanjutnya pemahaman isi dan tujuan

Pengusahaan Sarang Burung Walet tidak

kebijakan itu sendiri.

hanya sampai pada peraturan bupati, namun

a. Peraturan Bupati

perlu

Peraturan

Izin

Usaha

ditafsirkan

Pengelolaan

lagi

oleh

dan

pihak

Bupati

tidak

hanya

intansi,dinas atau SKPD yang ditunjuk

peraturan

yang

masih

sebagai pelaksana kebijakan sebagaimana

bersifat abstrak, namun juga berisi instruksi-

yang disebutkan dalam Peraturan Bupati.

instruksi kepada Satuan Kerja Perangkat

Penafsiran Peraturan Bupati bisa berbentuk

Daerah (SKPD) tentang siapa pelaksana

Peraturan

kebijakan,

apa

Operasional Prosedur. Peraturan ini berupa

pelaksana

kebijakan

menerjemahkan

yang

harus dan

dilakukan bagaimana

Administratif

atau

Standar

peraturan yang lebih operasioal

yang

kebijakan tersebut dilaksanakan. Peraturan

menegaskan lebih rinci mengenai jadwal

Bupati merupakan penjelas dari peraturan

dan

yang bersifat abstrak agar mereka yang

menjalankan

melaksanakan kebijakan menjadi paham

Pelayanan

dan lebih terarah, selain itu Peraturan

Ketapang

Bupati digunakan sebagai payung hukum

mendasar pada Peraturan Bupati Nomor 44

waktu

penyelesaian.

Dalam

kegiatannya,

Kantor

Terpadu sebagai

(KPT)

Kabupaten

pelaksana

kebijakan

7



Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas,

dan

dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu.

menyatukan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang alur

pengusaha sarang burung walet yang ilegal.

pekerjaan

dan

Beberapa

perizinan.

Peraturan

pelaksanaan Bupati

program ini

juga

KPT

penting

Kabupaten tindakan

alasan dalam

Ketapang terkait

koordinasi tahapan

demi dengan

sangatlah

implementasi

menjadi standar operasional dan prosedur

kebijakan (Badjuri dan Yuwono, 2002:120)

KPT dalam menjalankan tugasnya. Dalam

sebagai berikut :

implementasi kebijakan ini KTP Kabupaten

1) Koordinasi penting dilakukan agar ada

Ketapang

menemui

kendala,

semenjak

kejelasan arah, tujuan dan tindakan yang

tahun 2011 tidak ada lagi pengusaha sarang

akan

burung walet yang mendaftarkan izin

implementasi sebuah kebijakan publik.

usahanya. Selain itu pihak pengusaha

dilakukan

2) Koordinasi

berkaitan

akan

dengan

menumbuhkan

sarang burung walet yang belum memiliki

kesatupaduan tindakan dan metode yang

izin usahanya mengaku kebingungan dan

akan

kurangnya

kebijakan publik.

informasi

terkait

dengan

kebijakan ini, selain itu pengusaha juga

dipakai

dalam

3) Koordinasi memungkinkan sharing of

mengaku bahwa selama ini belum ada

information

pemberitahuan

pelaksana kebijakan.

dari

pemerintah

terkait

dengan kebijakan ini. Berbeda dengan

implementasi

dari

4) Koordinasi

berbagai

akan

agen

memungkinkan

pengusaha sarang burung walet yang belum

partisipasi dan keterlibatan intensif dari

memiliki izin, pengusaha lainnya yang telah

berbagai elemen dan publik oleh karena

memiliki izin mengaku bahwa proses dalam

hal

perizinan

kesempatan bagi terbukanya keterlibatan

usaha

sarang

burung

walet

itu

menyediakan

diakuinya rumit dan memakan waktu yang

umum.

cukup lama. Dari pihak lain yakni Satpol

5) Koordinasi

sangat

waktu

dan

memungkinkan

PP Kabupaten Ketapang mengaku bahwa

pembagian pekerjaan yang jelas antar

sudah pernah dilakukan razian terkait

pelaksana kebijakan.

dengan

IMB,

Kabupaten

SITU

Ketapang

yang

ilegal

namun

di

hanya

c. Pemahaman Isi dan Tujuan Memahami isi dan tujuan sebuah

berbentuk teguran. Kegiatan kerja sama

kebijakan

sangat

diperlukan

antar instansi penertiban dan instansi

terselenggaranya

administratif saat ini dinilai sangat penting.

kebijakan tersebut. Pemahaman isi dan

Perlu terciptanya koordinasi antar Satpol PP

ujuan ini harus dilakukan oleh para

atau

untuk

terlaksanakanya

8



implementor

dan

disampaikan

masyarakat terutama sasaran kebijakan. Keefektifan

suatu

upaya

untuk

menetapkan dan menata sumber daya, unit-

sebuah

unit, dan metode yang mengarah pada

pemahaman para

upaya mewujudkan kebijakan menjadi hasil

pelaksanaan

kebijakan ditunjukan

Merupakan

kepada

kebijakan

sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan

mereka

sasaran kebijakan. Menurut Charles O.

lakukan. Suatu program atau kebijakan

Jones (dalam Widodo, 2012:91), tahap

dapat dilaksanakan dengan optimal jika

pengorganisasian ini lebih mengarah pada

sudah ada pemahaman yang sama, terutama

proses kegiatan pengaturan dan penetapan

pihak

pihak

siapa yang menjadi pelaksana kebijakan

masyarakat yang memiliki usaha sarang

(penentuan lembaga organisasi) mana yang

burung walet di Kecamatan Delata Pawan

akan melaksanakan, dan siapa pelakunya,

mengenai Peraturan Daerah Kabupaten

penetapan anggaran, penetapan prasarana

Ketapang Nomor 22 Tahun 2009 tentang

dan sarana apa yang diperlukan untuk

Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan

melaksanakan kebijakan, penetapan tata

Sarang

aspek

kerja, dan penetapan manajemen pelaksaan

Pemahaman isi dan tujuan, KPT Kabupaten

kebijakan. Menurut Charles O. Jones

Ketapang

(dalam Widodo, 2012:91) terdapat beberapa

implementor

atau

tentang

yang

sudah

apa

pelaksana

Burung

pelaksana seharusnya

(KPT)

Walet.

sebagai

memahami

dan

Pada

pelaksana tujuan

kebijakan

dan

proses

bagian

dalam

pengorganisasian,

yakni

pelaksanaan kebijakan, namun di beberapa

pelaksana kebijakan dan sumber daya

pihak dapat ditemukan indikasi bahwa

keuangan dan peralatan.

pemahaman terkait dengan kebijakan ini

a. Pelaksana Kebijakan

belum sepenuhnya dipahami, terlebih pada

Pelaksana

kebijakan

sangat

yang

tergantung kepada jenis kebijakan apa yang

proses

akan dilaksanakan, namun setidaknya dapat

berjalannya kebijakan ini, selain itu pihak

diidentifikasi seperti; Dinas, Badan, Kantor,

kelurahan Kantor yang ada di Kecamatan

Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan

Delta

belum

Pemerintah Daerah.

memahami secara detail terkait dengan

Berdasarkan

pengusaha sarang burung walet mengaku

belum

Pawan

juga

memahami

mengaku

kebijakan ini.

Peraturan

Daerah

Kabupaten Ketapang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis

2. Organisasi

Daerah, Pemerintah Kabupaten Ketapang telah membentuk organisasi lembaga teknis 9



yang mengatur tentang perizinan dan non

menetapkan

lembaga

perizinan. Organisasi lembaga teknis ini

melaksanakan

dan

diberi nama Kantor Pelayanan Terpadu

melaksanakan,

tetapi

(KPT). Pembentukan organisasi lembaga

tugas pokok, fungsi, kewenangan, dan

teknis ini diiringi dengan dikeluarkannya

tanggung jawab dari masing-masing pelaku

Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2008

kebijakan.

tentang Fungsi, Rincian Tugas, dan Tata

Agustino, 2006:153) mengatakan bahwa

Kerja

pada umumnya kewenangan harus bersifat

Kantor

Pelayanan

Terpadu

Kabupaten Ketapang.

siapa

saja

juga

Kemudian

yang yang

menetapkan

Edward

(dalam

formal agar perintah dapat dilaksanakan.

Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) Kabupaten

mana

Ketapang

merupakan

Kewenangan legitmasi

merupakan

bagi

para

otoritas

atau

pelaksana

dalam

perpanjangan tangan dari Bupati dalam

melaksanakan kebijakan yang ditetapkan

menyelenggarakan

secara politik.

pelayanan-pelayanan

yang bersifat administratif yaitu perizinan dan

non

perizinan.

Kedudukan

KPT

b. Sumber

Daya

Keuangan

dan

Peralatan

Kabupaten Ketapang dalam melaksanakan

Kegiatan

tugas

perkantoran

Bupati Kabupaten Ketapang Nomor 26

pemerintahan tentunya didukung dengan

Tahun

Sementara

sumber daya keuangan atau anggaran demi

Gedung

mendukung suatu pekerjaan. Terbatasnya

Untuk Budidaya Sarang Burung Walet

dukungan seperti sumber daya keuangan

dalam pasal 1 ayat 2 yang menyebutkan

akan berdampak dengan hasil pekerjaan

“apabila telah dibentuk Kantor Pelayanan

suatu

Terpadu

diberikan kepada publik juga akan terbatas.

Pemanfataan

tentang

Izin

Ruko/Bangunan

Kabupaten

Ketapang,

maka

instansi

pelayanan dan pemberian izin dilaksanakan

Selain

oleh kantor dimaksud”. Maka dari itu,

berjalan

pelaksana

anggaran

pengelolaan

kebijakan dan

dari

izin

pengusahaan

usaha

sebuah

sebuah

kebijakan ini dijelaskan pada Peraturan

2006

atau

kerja

serta

program secara suatu

instansi

pelayanan

kegiatan optimal,

tidak

yang

dapat

terbatasnya

pekerjaan

juga

sarang

mengakibatkan disposisi suatu instansi

burung walet ini ada dalam organisasi

rendah, bahkan bisa berakibat kepada tidak

lembaga teknis ini.

terealisasinya suatu tujuan yang telah

Charles O. Jones (dalam Widodo, 2012:92)

mengungkapkan

bahwa

penetapkan pelaku kebijakan bukan sekedar

ditetapkan sebelumnya. KPT Kabupaten Ketapang dalam mengerjakan tugas dan fungsinya

menggunaan

anggaran

dari 10



APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja

mereka tidak mempunyai pedoman program

Daerah) Kabupaten Ketapang. Selain itu

atau petunjuk teknis lainnya.

Peralatan yang menunjang pekerjaan KPT

b. Pelaksanaan Bersifat Dinamis

Kabupaten Ketapang, diakui oleh Kepala KPT sudah cukup memadai.

Pelaksanaan bersifat dinamis adalah tersedianya pelaksanaan pelayanan yang tidak hanya mengacu pada jadwal hari kerja dan di kantor saja. Dalam arti lain adanya

3. Aplikasi Tahap aplikasi merupakan tahap

suatu pola kerja yang lain yang dilakukan

penerapan rencana proses implementasi

oleh KPT Kabupaten Ketapang untuk

kebijakan

dalam

nyata.

memberi kemudahan dan pelayanan yang

Aktivitas

aplikasi

aktivitas

maksimal dalam mengurus izin. Hal ini

realitas

yang

merupakan

penerapan penyedian pelayanan secara rutin

bertujuan

sesuai dengan tujuan dan sarana kebijakan

masyarakat dalam mengurus izin khususnya

yang ada. Tahapan aplikasi ini adalah

izin usaha sarang burung walet ini. Didalam

pelaksanaan

meliputi

pekerjaannya, KPT Kabupaten Ketapang

penyediaan barang dan jasa. Dalam tahapan

dalam memberikan pelayanan perizinan

aplikasi, peneliti membatasi dengan aspek

masih

pedoman program dan pelaksanaan bersifat

melakukan pelayanan di kantor, dan jadwal

dinamis.

perkantoran. KPT Kabupaten Ketapang

a. Pedoman Program

belum pernah melakukan pelayanan dalam

kegiatan

yang

untuk

membuat

mengacu

pada

ketertarikan

SOP,

yakni

Pedoman program merupakan acuan

pola lain terkait dengan perizinan usaha

dasar suatu organisasi dalam melakukan

sarang burung walet ini. Pola lain dalan

segala kegiatan yang disusun berdasarkan

pelayanan perizinan bisa berupa jemput

tugas dan fungsinya. Terkhusus KPT

bola. Hal ini diakui KPT Kabupaten

Kabupaten Ketapang yang merupakan suatu

Ketapang

organisasi

membentuk tim khusus untuk melakukan

lembaga

teknis

daerah

menggunakan pedoman program mengarah

karena

pihaknya

belum

pelayanan jemput bola ini. Kegiatan

kepada SOP yang ada, seperti yang telah

pemberian

pelayanan

sebelumnya.

kepada publik merupakan tujuan utama dari

Didalam pekerjaannya, KPT Kabupaten

didirikannya suatu instansi publik, sehingga

Ketapang mempunyai pedoman program

sudah

yakni SOP yang mereka miliki. Selain itu

memberikan pelayanan baik dan berkualitas

dipaparkan

oleh

peneliti

kepada

seharusnya

masyarakat.

instansi

Menurut

tersebut

Widodo 11



(2011:159) mengungkapkan bahwa setiap

dikumpulkan oleh sebagian pengusaha

perangkat daerah yang bertugas memberi

sarang burung walet di Kabupaten

layanan

dianjurkan

Ketapang. Kemudian pemahaman isi dan

pelayanan

tujuan kebijakan masih belum timbul

masyarakat,

menerapkan

prinsip-prinsip

prima. Mulai dari prinsip kesederhanaan,

kesepahaman

kejelasan,

usaha sarang burung walet antara pihak

dan

kepastian,

keamanan,

terkait

KPT

yang merata, dan ketepatan waktu. Selain

Kecamatan Delta Pawan, dan Kelurahan

itu

serta para pengusaha sarang burung

Sedarmayanti

(2010:250)

mengatakan bahwa pelayanan prima dapat berhasil, apabila organisasi menerbitkan standar

pelayanan

prima

yang

Ketapang,

izin

keterbukaan, efesiensi, ekonomis, keadilan

menurut

Kabupaten

kebijakan

pihak

walet sebagai sasaran kebijakan. 2) Pelaksana Kebijkan untuk perizinan

dapat

usaha sarang burung walet di Kabupaten

dijadikan pedoman dalam melayani dan

Ketapang sudah jelas, hal ini dijelaskan

panduan.

pada Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pemanfaatan Ruko/Gudang untuk Budidaya Sarang Burung Walet, dan

pada

peraturan

tersebut

juga

dijelaskan kedudukan KPT Kabupaten

E. PENUTUP

Ketapang sebagai pelaksana kebijakan izin usaha sarang burung walet. Sumber

a) Kesimpulan Berdasarkan dari hasil penelitian terhadap

masalah

yang

telah

daya yang mendukung dalam proses

peneliti

perizinan saat ini diakui oleh Kepala

paparkan diatas, maka ada beberapa hal

KPT Kabupaten Ketapang sudah cukup

yang dapat disimpulkan dari pembahasan

membantu, baik dari

tersebut, yaitu :

anggaran, maupun dari sumber daya

1) Pelaksanaan SOP dilapangan sampai

peralatan.

sumber daya

saat ini masih ditemukan indikasi-

3) Aplikasi dari kebijkan ini belum terdapat

indikasi masalah. Seperti penyelesaian

pelayanan yang bersifat dinamis dalam

proses perizinan masih bisa dibilang

melakukan proses perizinan, seperti

lamban dan tidak tepat waktu. Selain itu,

pelayanan yang dilakukan diluar kantor

terkait

persyarata-persyaratan

dan waktu kerja. Proses perizinan juga

pengajuan izin usaha sarang burung

masih mengacu pada SOP yang ada

walet

tanpa adanya inisiatif untuk melakukan

dengan

dianggap

banyak

dan

susah

12



pelayanan perizinan seperti jemput bola.

Sosialisasi

bisa

dilakukan

dengan

Selain itu pedoman program masih

berbagai cara, seperti menempatkan

mengacu pada SOP yang ada dan tidak

iklan ajakan untuk mengurus izin usaha

terdapat pedoman program yang lain

walet di radio, dan spanduk/baliho di

seperti standar pelayanan prima.

lokasi yang terdapat banyak usaha sarang burung walet yang ilegal. Hal ini bertujuan agar masyarakat menerima

b) Saran Saran-saran

tersebut

sebagai

informasi secara jelas dan pemahaman

berikut:

persyaratan dengan benar terkait dengan

1) Dalam menjalankan pelayanan perlu

izin usaha sarang burung walet ini.

adanya

kepastian

penyelesaian

waktu

pelayanan

untuk

untuk

2) Saran peneliti dalam aspek organisasi ini

para

adalah

pelanggan. Kepastian waktu yang sudah

dengan

tertuang pada SOP perlu ditingkatkan

mendukung proses pekerjaan agar proses

kepastiannya. Kepastian waktu yang

pelayanan dapat cepat diselesaikan.

tepat dapat memainkan peran kualitas

memaksmalkan menambah

kerja

kantor

peralatan

yang

3) Aplikasi untuk proses kebijakan izin

pelayanan, selanjutnya baiknya suatu

usaha

pelayanan akan menghasilkan kepuasan

diperlukan pelayanan dengan pola yang

pada

mengurus

lain. Perlunya pelayanan yang bersifat

administratif sehingga masyarakat akan

dinamis seperti pelayanan jemput bola

merasa tertarik dan terpanggil akan

perizinan. Hal ini bertujuan agar para

bagusnya suatu pelayanan. Kemudian

pemilik usaha sarang burung walet

terkait dengan usaha sarang burung

merasa terpanggil dalam mengurus izin

walet yang ilegal perlu mendapatkan

usahanya. Selain itu diperlukan prosedur

sanksi sebagaimana

pekerjaan

masyarakat

dalam

yang dituliskan

sarang

burung

yang

walet

mengatur

juga

untuk

dalam peraturan. Koordinasi antar KPT

pelayanan yang lebih prima. Hal ini

dengan Satpol PP saat ini diperlukan

bertujuan agar pengusaha sarang burung

untuk

walet merasa puas dalam pelayanan izin

menentukan

tindakan

dalam

dan

menyatukan

memberikan

sanksi

usaha sarang burung walet.

kepada usaha sarang burung walet yang tidak mematuhi peraturan administratif. Selain itu diperlukan sosialisasi yang

F. REFERENSI

lebih aktif dari Kabupaten Ketapang. 13



1.

Buku-Buku:

Agustino, Leo. 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah.

Badjuri, Abdulkahar dan Yuwono, Teguh. 2002. Kebijakan Publik: Konsep dan Startegi. Semarang: Universitas Dipenogoro.

Peraturan Bupati Kabupaten Ketapang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Fungsi, Rincian Tugas, dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu

Purwanto, Erwan Agus & Sulistyastuti, Dyah Ratih. 2012. Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gava Media. Sedarmayanti. 2010. Reformasi Administrasi Publik, reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan .PT Refika Aditama, Bandung. Silalahi, Ulber. 2012. Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT Refika Aditama. Sugiyono. 2011.Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. Widodo, Joko. 2011. Membangun Birokrasi Berbasisi Kinerja. Bayumedia Publishing. Malang. .................... 2012. Analisis Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasi Analisis Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia Publishing. Winarno. 2014, Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus, Yogyakarta : CAPS.

2.

Dokumen Peraturan :

Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet. Peraturan Bupati Kabupaten Ketapang Nomor 26 Tahun 2006 Tentang Izin Sementara Pemanfaatan Ruko/Bangunan Gedung Untuk Budidaya Sarang Burung Walet. 14


KEMENTERIAN

RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS TANJUNGPURA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGELOLA JURNAL MAHASISW A Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak Kotak Pos 78124

LEMBAR PERNYAT AAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI KARY A ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA J

Sebagai civitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya: Nama Lengkap NIM I Periode lulus Tanggal Lulus Fakultasl Jurusan E-mail addresl HP

: : : : :

ADNAN PRADANA EOllll0601I1 29 Oktober 2015 ISIP I Ilmu Administrasi Negara [email protected]

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (SI), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Publika*) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul**) : IMPLEMENT ASI PERA TURAN DAERAH TENT ANG IZIN USAHA PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET DI KECAMATAN DELTA PAWAN KABUPATEN KETAPANG beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelo1anya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkanl mempublikasikannya di Internet atau media lain):

c:::J Secarafulltex

uz1 content

artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya se1ama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulisl pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan. Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segal a bentuk tuntutan hukurn yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

ntianak Januari 2016

Catatan : *tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing (publikaiGovernanceIAspirasiISociodevISosio!ogique) Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harns di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA PENGEOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET DI KECAMATAN DELTA PAWAN KABUPATEN KETAPANG

Recommend Documents