IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 02 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT PADA TAHUN

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 02 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT PADA TAHUN 2012-2014 (Studi Pada Badan Amil zakat Daerah/BAZDA Kota Bekasi) Oleh : Nur Arafat NPM : 170820120501 Program Magister, Program Studi Ilmu Politik Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Jl. Bukit Dago Utara No. 25 Bandung 40135 Email :[email protected] ABSTRAK Tujuan umum dari Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang pengelolaan zakat adalah meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama, meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial Pengelolaan dana zakat oleh BAZDA Kota Bekasi seyogianya dapat memberikan kontribusi terhadap masalah kemiskinan dalam hal membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada kenyataannya, jumlah penerimaan berbanding lurus dengan jumlah pengeluaran dana zakat pada BAZDA Kota Bekasi Tahun 2012-2014, dimana penerimaan dan pengeluaran dana zakat untuk setiap tahun mengalami peningkatan. Hal tersebut diduga terjadi peningkatan para muzakki dan mustahik pada setiap tahunnya di Kota Bekasi periode tahun 2012-2014. Berdasarkan hasil penjajagan diketahui bahwa pengelolaan zakat oleh BAZDA Kota Bekasi belum efektif yang diduga kurangnya transparansi dan profesionalisme dalam pelaksanaannya dimana mustahik mengalami peningkatan setiap tahunnya. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode kualitatif dimaksudkan untuk menemukan dan memahami apa yang ada dibalik fenomena yang akan diteliti. Informan dalam penelitian kualitatif menggunakan teknik purposive sampling, yaitu cara penentuan informan yang ditetapkan secara sengaja atas dasar kriteria atau pertimbangan tertentu. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Daerah/BAZDA Kota Bekasi Tahun 2012-2014 belum optimal. Namun demikian BAZDA Kota Bekasi berusaha meningkatkan sosialisasi sadar zakat kepada masyarakat serta mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam pengelolaan, pendistribusian dan pengawasan zakat dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat 1 Program Studi Ilmu Pemerintahan [email protected]

2

Berdasrkan hasil penelitian dan pembahasan dari bab sebelumnya maka peneliti menyimpulkan bahwa: Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Daerah/BAZDA Kota Bekasi Tahun 2012-2014 terdiri dari (a) Kejelasan isi kebijakan; (b) Sumber daya manusia; (c) Kelompok sasaran (target groups); dan (d) Karakteristik lembaga pelaksana. Kata Kunci: Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Bazda ABSTRACT The general objective of the Regional Regulation No. 02 Year 2008 concerning the management of zakat is to improve services for the public in accordance with the demands of practice regular charity, religion, improve the function and role of religious institutions in an effort to realize the public welfare and social justice charity fund management by Bazda Bekasi City should be able to contribute to the problem of poverty in terms of helping improve the welfare of the community. In fact, the amount of revenue is directly proportional to the amount of spending zakat on Bazda Bekasi in 2012-2014, where the receipt and expenditure of funds for the charity each year has increased. It is allegedly an increase in the muzakki and mustahik on annually in Bekasi year period 2012-2014. Based on assessment results known that zakat management by the City of Bekasi yet effective Bazda alleged lack of transparency and professionalism in the implementation where mustahik has increased every year. This study used a qualitative approach with descriptive methods. Qualitative methods are meant to find and understand what is behind the phenomenon to be studied. Informants in a qualitative study using purposive sampling technique, which is a way of determining informant intentionally set on the basis of certain criteria or considerations. Results of research and discussion shows that the implementation of the Regional Regulation No. 02 Year 2008 on the Management Board of Zakat Zakat on Regional / Bazda Bekasi in 2012-2014 has not been optimal. However Bazda Bekasi City consciously trying to improve the dissemination of zakat to the community and to create quality human resources in the management, distribution and monitoring of zakat in efforts to achieve social welfare Pursuant to the results of the study and discussion of the previous chapter, the researchers concluded that: Local No. 02 of 2008 on the Management of Zakat Zakat Agency Regional / Bazda Bekasi in 2012-2014 consisted of (a) Clarity of the contents of the policy; (b) Human resources; (c) target groups (target groups); and (d) Characteristics of the implementing agencies. Keywords: Policy, Implementation, Bazda

Program Studi Ilmu Pemerintahan [email protected]

3

PENDAHULUAN Peranan zakat sangat strategis dalam pembangunan ekonomi. Menurut Hasan (2006:27) bahwa: “ada banyak manfaat dari pemberdayaan dana zakat salah satunya zakat dapat membangun masyarakat yang lemah.” Melalui zakat, setiap muslim saling tolong-menolong antar umat dan saling berbagi rizki demi kesejahteraan bersama. Pasal 29 ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal ini, mengandung pengertian bahwa Negara Republik Indonesia wajib menjalankan, dalam pengertian menyediakan fasilitas, agar hukum yang berasal dari agama yang dipeluk bangsa Indonesia dapat terlaksana dan sepanjang pelaksanaannya memerlukan alat kekuasaan atau penyelenggara negara. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 dan 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq dan shadaqah. Dan diikuti dengan Instruksi Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1991 tentang Pembinaan Teknis Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah. Regulasi tersebut mencerminkan perubahan sikap politik pemerintah terhadap zakat. Pemerintah berniat untuk meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan zakat yang memiliki posisi dan kedudukan sangat strategis dalam membangun kesejahteraan, mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Adapun tujuan umum dari Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang pengelolaan zakat adalah meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama, meningkatkan fungsi dan peranan


4

pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. Charles O. Jones (1984:166) mengemukakan teori implementasi kebijakan yang terdiri dari tiga aktivitas utama yang sangat penting dalam implementasi kebijakan publik, yaitu organization, interpretation, and application. Selengkapnya Jones mengemukakan bahwa: Implementation is that set of activities directed toward putting a program into effect. three activities, in particular, are significant : 1. Organization: the establishment or rearrangement of resources, unit and methods for putting a policy into effect 2. Interpretation: the translation of program language (often contaned in a statute) into acceptable and feasible plans and directives 3. Application: the routine provision of service, paymens, or other agree upon objectives of instruments. Thomas R. Dye dalam Widodo (2008:13) mengemukakan bahwa dalam sistem kebijakan terdapat tiga elemen yaitu “(a) stakeholders kebijakan, (b) pelaku kebijakan (policy contents), dan (c) lingkungan kebijakan (policy environment)”. Berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan bahwasannya suatu kebijakan dibuat oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu yang didalamnya terdapat pelaku pelaku yang terlibat dalam mengatasi masalah yang timbul dari lingkungannya.

Model Implementasi Kebijakan Publik yang dikemukakan Grindle (1980:7) menuturkan bahwa: Program Studi Ilmu Pemerintahan [email protected]

5

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sampai kepada tercapainya hasil tergantung kepada kegiatan program yang telah dirancang dan pembiayaan cukup, selain dipengaruhi oleh Content of Policy (isi kebijakan) dan Contex of Implementation (konteks implementasinya). 1. Content of policy (isi/substansi kebijakan) - Interest affected (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi) - Type of benefits (tipe manfaat) - Extent of change envision (derajat perubahan yang ingin dicapai) - Site of decision making (letak pengambilan keputusan) - Program implementer (pelaksana program) - Resources committed (sumber-sumber daya yang digunakan) 2.

Context of policy -

Power,

interest,

and

strategy

of

actor

involve

(kekuasaan,

kepentingan-kepentingan, dan strategi dari actor yang terlibat) -

Institution and regime characteristic (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa)

-

Compliance and responseveness (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana).

Penelitian mengenai zakat dan BAZ sudah pernah dilakukan oleh Hasrullah (2012), Sularno (2010), dan Yusuf Wibisono (2009). Penelitian Hasrullah membahas mengenai efektifitas pelaksanaan zakat di Badan Amil Zakat Palopo, selanjutnya


6

penelitian yang dilakukan Sularno mengenai Pengelolaan Zakat oleh Badan Amil Zakat Daerah istimewah Yogyakarta dan penelitian yang dilakukan oleh Yusup wibisono mengenai Analisis Implementasi Undang-undang Nomor 38 Tahun 199 tentang Pengelolaan zakat. Perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian tersebut, penelitian ini lebih menekankan pada sejauhmana peran Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) sebagai leading sector

di Kota Bekasi dalam mengimplementasikan Peraturan

Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat terutama dalam menunjang keberhasilan dalam pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian zakat di Kota Bekasi. Berpijak pada uraian tersebut maka peneliti merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dan menuangkannya ke dalam tesis yang berjudul: “Implementasi Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat (Studi pada Badan Amil Zakat Daerah/BAZDA Kota Bekasi Tahun 20122014) PEMBAHASAN 1. Pengorganisasian dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat di Kota Bekasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 dimaksudkan agar pengelolaan zakat menjadi lebih baik, benar dan profesional. Untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan perlindungan, pembinaan, bimbingan dan pelayanan serta pengawasan


7

terhadap pengelolaan zakat agar lebih berhasil guna dan berdayaguna serta dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bekasi mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat.. 2. Interpretasi dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat di Kota Bekasi Adapun hasil yang dicapai atas diberlakukannya peraturan daerah tersebut yaitu terbentuknya BAZDA Kota Bekasi sebagai organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah daerah yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah daerah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama Islam. BAZDA Kota Bekasi sesuai dengan tugas dan fungsinya dituntut agar bisa optimal, transparan

dan tepat sasaran dalam

pendistribusian dana zakat. Charles O. Jones (1984:166) mengemukakan teori implementasi kebijakan yang terdiri dari 3 (tiga) aktivitas utama yang sangat penting dalam implementasi kebijakan

publik,

salah

satunya

yaitu

interpretation

(interpretasi).

Proses

implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat di Kota Bekasi melibatkan beberapa aktivitas yaitu salah satunya interpretasi atau penafsiran yang berupa penerjemahan dan penjelasan tujuan kebijakan ke dalam kegiatan yang lebih operasional sehingga lebih mudah dipahami oleh lembaga pelaksana maupun pemangku kepentingan dan kelompok sasaran.


8

Aplikasi dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat di Kota Bekasi Aplikasi adalah penerapan atau pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang bersifat dinamis karena berhubungan dengan kegiatan atau kebijakan lainnya. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat dimaksudkan untuk mengoptimalkan fungsi zakat serta mengurangi kemiskinan di Kota Bekasi. Selama ini fungsi zakat kurang optimal, para muzaki (pemberi zakat) memberikan zakatnya kepada para mustahik (penerima zakat) dalam bentuk uang secara langsung. Uang yang diberikan kepada para mustahik itu langsung habis untuk membeli kebutuhan sehari-hari sehingga mustahik kesulitan ekonomi lagi begitu uang tersebut habis. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Daerah/BAZDA Kota Bekasi Tahun 2012-2014 Konsep impelementasi kebijakan sebagaimana diungkapkan Merilee S. Grindle, diketahui bahwa terdapat dua hal penting dalam terealisasinya suatu kebijakan. Pertama, melingkupi isi kebijakan. Dalam isi kebijakan, Merilee S. Grindle mengemukakan enam variabel yang mempengaruhinya, antara lain tercakupnya kepentingan kelompok sasaran (target groups); tipe manfaat; derajat perubahan yang diinginkan; letak pengambilan keputusan; pelaksana program; dan sumberdaya yang dilibatkan. Kedua, lingkungan implementasi. Ada tiga variabel


9

yang mempengaruhi antara lain: kekuasaan, kepentingan dan strategi actor yang terlibat; karakteristik lembaga dan penguasa; dan kepatuhan serta daya tanggap. Keberhasilan proses implementasi kebijakan sampai kepada tercapainya hasil tergantung pada Content of Policy (isi kebijakan). Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan salah satunya yaitu mengenai kejelasan isi dari Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat di Kota Bekasi. 3. Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidang pengelolaan dana zakat menjadi salah satu faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat. Peneliti menganalisis lembaga zakat di Kota Bekasi terus mengalami perkembangan meskipun masih banyak terdapat kendala yang dihadapi BAZDA dalam mengoptimalkan pengelolaan zakat. Namun adanya BAZDA yang didukung oleh Peraturan Daerah menjadi satu langkah besar bagi BAZDA untuk meningkatkan jumlah pendapatan BAZDA setiap tahunnya . Dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia maka BAZDA Kota Bekasi mengadakan program bimbingan dan penyuluhan di bidang pengelolaan zakat meliputi pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat, pemberdayaan ekonomi umat ke arah usaha produktif. 4. Kelompok Sasaran (Target Groups)


10

Badan Amil Zakat Daerah Bekasi sebagai lembaga yang mengatur zakat dituntut agar bisa optimal, transparan

dan bisa tepat sasaran pendistribusiannya

kepada orang yang berhak menerima zakat tersebut. Peraturan Daerah Nomor 02 tahun 2008 dalam Pasal 25 menegaskan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BAZ dan LAZ pembiayaannya dapat diperoleh dari: -

bantuan Pemerintah Daerah;

-

mengambil sebagian dari jumlah keseluruhan hasil peroleh zakat, infaq, sesuai dengan ketentuan Agama Islam;

-

bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat. Selanjutnya peneliti melakukan pembenaran data dan diketahui informasinya

bahwa perkembangan pendistribusian dana zakat dari tahun ke tahun cukup meningkat. Ini dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah penerimaan dana zakat yang dikumpul. Sebenarnya dana yang telah distribusikan oleh BAZ Kota Bekasi belum cukup maksimal, ini karena banyaknya kuota dana yang diperuntuhkan pada kegiatan atau pengadaan yang lain seperti pembangunan kantor BAZ Kota Bekasi, Sosialisasi zakat dan biaya operasional zakat bukan untuk Mustahiq. Ini disebabkan oleh kurangnya partisipasi dan bantuan dari Pemerintah Kota Bekasi. Padahal Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat mengatur bahwa dalam melaksanakan tugasnya, BAZ Kota Bekasi dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil dan juga bisa dibantu dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.


11

5. Karakteristik Lembaga Pelaksana Badan

Amil

Zakat

Kota

Bekasi

mempunyai

kewenangan

dalam

penyelengaraan kegiatan pemungutan dan pengelolaan zakat di Kota Bekasi. Pembentukan BAZDA Kota Bekasi diusulkan oleh masyarakat Kota Bekasi yang tergabung

di

Majelis

Ulama

Indonesia

(MUI)

Kota

Bekasi,

organisasi

kemasyarakatan Islam dan para cendikiawan muslim serta mendapatkan dukungan dari Walikota Bekasi. Karakter dari staf yang bekerja di Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Bekasi tidak ada yang memiliki trade record buruk, semua stafnya bekerja sesuai dengan arahan pimpinannya. BAZDA Kota Bekasi bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bekasi dan Kementrian Agama Kota Bekasi berkaitan dengan pengawasan pengelolaan dana zakat. Untuk pengawasan secara kelembagaan terutama pengawasan keuangan dilakukan oleh Inspektorat Pemeriksa Keuangan Daerah Kota Bekasi. Dari hasil terakhir pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat, manajemen BAZ Kota Bekasi dinyatakan bebas dari temuan negatif atau tidak ada indikasi korupsi. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari bab sebelumnya maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut: 1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Daerah/BAZDA Kota Bekasi Tahun 2012-2014 belum


12

optimal. Namun demikian BAZDA Kota Bekasi berusaha meningkatkan sosialisasi sadar zakat kepada masyarakat serta mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam pengelolaan zakat dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Daerah/BAZDA Kota Bekasi Tahun 2012-2014 terdiri dari (a) Kejelasan isi kebijakan; (b) Sumber daya manusia; (c) Kelompok sasaran (target groups); dan (d) Karakteristik lembaga pelaksana. Saran Peneliti memberikan saran dalam upaya mengoptimalkan implementasi Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat sebagai berikut: 1. BAZDA Kota Bekasi -

BAZDA seharusnya menambah jumlah pengurus dan memberikan pelatihanpelatihan bagi para pengelola atau petugas zakat baik dari segi manajemen, organisasi maupun moralnya. Hal tersebut dimaksudkan agar BAZDA Kota Bekasi memiliki sumber daya manusia yang profesional dalam mengelola dan mendistribusikan zakat.

2. Bidang keilmuan/praktis


13

-

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Daerah/BAZDA Kota Bekasi Tahun 2012-2014 belum optimal yang disebabkan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan peraturan daerah tersebut.

-

Kepada rekan mahasiswa yang akan mengadakan penelitian tentang implementasi kebijakan berupa peraturan daerah, disarankan untuk mencari variabel dan sampel penelitian yang lebih relevan demi kemajuan ilmu pendidikan khususnya ilmu pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA Abdurrahman, Qadir. 2001. Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Agustino, Leo. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. Arikunto S, 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Ed Revisi VI,. Jakarta: PT Rineka Cipta Creswell, John W. 1994. Research Design: Qualitative and Quatitative Approach. California: Sage Publication. Dunn, William N. 2000. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta : Gadjahmada. Dye, Thomas R. 2008. Understanding Public Policy. Englewood Cliffs, PrenticeHall, Inc. Edward III, George C (edited). 1984. Public Policy Implementing, Jai Press Inc, London-England. Grindle, Merilee S., (ed). 1980. Politics and Apolicy Implementation in the Third World. New jersey: Princetown University Press.


14

Goggin, Malcolm L et al, 1990. Implementation, Theory and Practice: Toward a Third. Generation, Scott, Foresmann and Company, USA. Hafidhudin, Didin. 2002. Zakat Dalam Perekonomian Modern, Jakarta: Gema Insani Pres. Hasan, Muhammad. 2006. Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif. Yogyakarta: Idea Press Islamy, M. Irfan. 2009. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara Jones, Charles O. 1984. An Introduction to The Study of Public Policy. Third Edition. California: Cole Publishing Company. Kahf, Monzer, 1999. Ekonomi Islam Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam, (terj), Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Koentjaraningrat. 1993. Metode-Metode Penelitian Masyarakat. Edisi Ketiga. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Korten, David C. 2000. Pembangunan Berdimensi Kerakyatan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Kurniawati. 2004. Kedermawanan Kaum Muslimin,. Jakarta : PIRAMEDIA. Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Offset, Bandung. Muhammad. 2009. Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pergulatan Melawan Kemiskinan dan Penetrasi Ekonomi Global. Yogyakarta: Graha Ilmu. Nugroho, D. Riant. 2003. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Formulasi. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. Sofyan, Sauri. 2008. Panduan Kuliah Pendidikan Agama Islam (PAI) di Perguruan Tinggi. Bandung: CV. Yasindo Multi Aspek. Suandi. 2010. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka. Cipta. Subarsono. 2005. Analisa Kebijakan Publik. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.


15

Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Suharno. 2009. Prinsip-Prinsip Dasar Kebijakan Publik. Yogyakarta: UNY Press Tahjan. 2008. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI. Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Lukman. Tarigan, Antonius, 2000. Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya, Jurnal Kebijakan Publik. Jakarta. Wahab, Solichin A. 2001. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan. Jakarta: Bumi Aksara.. Widodo, Joko. 2008. Good Governance: Telaahan dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi. Surabaya: Insan Cendikia. Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik, teori dan Proses. Jakarta: Media Pressindo.

Sumber Lain: - Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan - Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat.

Penelitian Terdahulu: -

-

Hasrullah (2012) dengan judul penelitian: “EFEKTIVITAS PELAKSANAAN ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT PALOPO Sularno (2010) dengan judul penelitian: “PENGELOLAAN ZAKAT OLEH BADAN AMIL ZAKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SEDAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA” Yusuf Wibisono (2009) dengan judul penelitian: “ANALISA IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT”


IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 02 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT PADA TAHUN

Recommend Documents