IMPLEMENTASI PENCABUTAN IZIN USAHA BANK PERKREDITAN

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

IMPLEMENTASI PENCABUTAN IZIN USAHA BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) KENCANA ARTHA MANDIRI OLH BANK INDONESIA CABANG SURAKARTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 23 TAHUN 2009 TENTANG BANK INDONESIA (Studi di Bank Indonesia Cabang Surakarta)

Penulisan Hukum (Skripsi) DiSusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Prasyarat guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukm Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh : Caesia Nareswari E0007099

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta commit to user 2012


digilib.uns.ac.id

commit to user


digilib.uns.ac.id

commit to user


digilib.uns.ac.id

.

commit to user


digilib.uns.ac.id

ABSTRAK Caesia Nareswari, E0007099. 2012. IMPLEMENTASI PENCABUTAN IZIN USAHA BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) KENCANA ARTHA MANDIRI OLEH BANK INDONESIA CABANG SURAKARTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA (Studi di Bank Indonesia cabang Surakarta). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) peran Bank Indonesia cabang Surakarta dalam mencabut izin usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kencana Artha Mandiri Surakarta, (2) hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Bank Indonesia cabang Surakarta dalam menyehatkan dan mencabut izin usaha Bank Perkreditan Rakyat Kencana Arta Mandiri. Penelitian ini termasuk jenis penelitian sosiologis empiris yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Bank Indonesia cabang Surakarta. Jenis data yang digunakan adalah data primer berupa data yang diperoleh langsung dari responden dan data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, internet. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang diperoleh langsung dari Kantor Bank Indonesia Surakarta dan sumber data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen, artikel, internet, maupun sumber-sumber lain yang terkait dengan penelitian penulis. Teknik pengumpulan data melalui studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, wawancara dan teknik analisis data. Analisis data menggunakan metode analisis interaktif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa BPR Kencana Artha Mandiri dinyatakan bank gagal dan selanjutnya dan selanjutnya dicabut izin usahanya. Dalam mencabut izin usaha terdapat 3 (tiga) proses yaitu (1) Persiapan pencabutan izin usaha; (2) Pemberitahuan kepada masyarakat; (3) Tindak Lanjut setelah pencabutan izin usaha BPR Kencana Artha Mandiri. Hambatan-hambatan yang dihadapi Kantor Bank Indonesia Solo dalam pengawasan disebabkan karena Pemegang Saham BPR Kencana Artha Mandiri tidak dapat memenuhi permintaan Kantor Bank Indonesia cabang Surakarta dalam melakukan tambahan modal. Kata kunci : Implementasi, Bank Perkreditan Rakyat, Pencabutan izin usaha, Bank Indonesia, Undang-Undang Bank Indonesia

commit to user


digilib.uns.ac.id

ABSTRACK Caesia Nareswari, E0007099. 2012. IMPLEMENTATION OF BUSINESS LICENSE REVOCATION OF RURAL BANK KENCANA ARTHA MANDIRI BY BANK OF INDONESIA SURAKARTA BRANCH UNDER LAW NUMBER 6 OF 2009 CONCERNING OF THE SECOND AMENDMENT THE LAW NUMBER 23 OF 1999 ABOUT THE BANK OF INDONESIA (Studies in Bank of Indonesia branch Surakarta ). Law Faculty of Sebelas Maret University. This research has an aim to discover (1) the role of Bank of Indonesia branch of Surakarta for revoke the license of Rural Bank (RB) Kencana Artha Mandiri Surakarta, (2) the barriers faced by Bank of Indonesia Surakarta branch for making more healthier and revoke the license of Rural Self Kencana Arta Bank. This research includes the type of sosiologic empiric research that descriptive with qualitative approach. The location of research conducted at Bank of Indonesia branch of Surakarta.The type of data which is used was the primary data in the form of data obtained directly from respondents and secondary data was obtained from the legislation, books, the internet. Sources of data which is used was the source of primary data obtained directly from Indonesian Bank branch Surakarta and sources of secondary data was obtained from the legislation, books, documents, articles, internet or other sources that was related to the author's study. Techniq to get the substance of the research through study documents or library materials, observation, interviews. The analysis of data using interactive analysis methods. From the research results can be concluded that the Rural Bank has been stated that Kencana Artha Mandiri Rural Bank is a failed bank and for next the subsequent license has been revoked. In a business license revoked, there are 3 (three) processes, namely (1) Preparing the Decree of the Governor of Bank Indonesia Request revocation decision, (2) Request for revocationdecision, (3) Coordination with the Office of Bank Indonesia Surakarta branch, (4) Coordination with LPS . Barriers faced by the Bank of Indonesia branch Surakarta in surveillance due to Shareholder Rural Bank Kencana Artha Mandiri can not comply the demand of Bank of Indonesia Surakarta branch in conducting additional capital. Keywords: Implementation, Rural Banks, revocation of business licenses, Bank Indonesia, Bank Indonesia Law

commit to user


digilib.uns.ac.id

MOTTO Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan (Yeremia 17:7). Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. (Filipi 4:13) “The important is not to stop questioning. Curiosity has its own reason for existing” (Albert Einstein, 1955) “Setiap doa dan kesungguhan hati akan membawamu kepada jalan yang telah di ciptakanNya (Penulis)

PERSEMBAHAN Tuhan Yesus Kristus Bapak Dharsono,SH.,MH Mama Sri Rahayu Kakak Tyas Ayu Puspita, S.Farm., Apt Adik Damai Nugroho Budhe Tatik Sriyati Sahabat tercinta

commit to user


digilib.uns.ac.id

KATA PENGANTAR Segala puji syukur dan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa melimpahkan kasih karunia serta penyertaan kepada penulis sehingga penulis dapat

menyelesaikan

penulisan

hukum

(skripsi)

ini

dengan

judul

“IMPLEMENTASI PENCABUTAN IZIN USAHA BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) KENCANA ARTHA MANDIRI OLEH BANK INDONESIA CABANG SURAKARTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA (Studi di Kantor Bank Indonesia Cabang Surakarta)”. Penulisan hukum (skripsi) ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan kelulusan derajat S1 di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulisan hukum (skripsi) yang berjudul Implementasi Pencabutan Izin Usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kencana Artha Mandiri oleh Bank Indonesia Cabang Surakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 ini menjelaskan tentang pemberian izin usaha bank secara umum, kondisi yang menyebabkan BPR Kencana Artha Mandiri dikategorikan sebagai bank gagal dan akhirnya dicabut izin usahanya oleh Bank Indonesia Cabang Surakarta. Selain itu juga menjelaskan tentang implikasi pencabutan izin usaha bagi nasabah dan pihak ketiga. Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi dukungan dan semangat untuk menyelesaikan penulisan hukum ini, yaitu kepada 1. Tuhan Yesus Kristus yang telah memberi kasih karunia, berkat, dan penyertaan dalam setiap kehidupan. 2. Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. commit to user


digilib.uns.ac.id

3. Pujiono, S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar dan bijaksana memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan hukum (skripsi) ini. 4. Rahayu Subekti, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Akademik yang dengan arif dan bijak telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 5. Hugo selaku Pimpinan Bank Indonesia cabang Surakarta, I Gedhe Sujana serta Reza Surya A yang telah memberikan ijin penelitian di Kantor Bank Indonesia cabang Surakarta. 6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis. 7. Seluruh karyawan dan karyawati Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum UNS. 8. Keluarga tercinta Bapak Mama, juga kakak dan adik yang telah menyemangati dan memberi dukungan dan kasih sayang sehingga terselesaikanlah penulisan hukum ini. 9. Sahabat-sahabat tercinta Yunita Candra Devi, Windha Saktiana, Natalia Destri Mariani, Lita Nurbaity, Kartika Surya Utami, Amelia Inti Astuti, Pratiwi Damarjati yang selalu memberikan semangat dan saling mendoakan agar segera menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini. 10. Teman-teman Fakultas Hukum UNS angkatan 2007 yang selalu memberikan semangat dan saling megingatkan agar segera menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan. 11. Pihak-pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan masih ada banyak hal yang harus penulis pelajari. Oleh karena itu penulis sangat mengharap adanya saran dan kritik yang membangun dan dapat membuat lebih baik. Akhirnya penulis berharap bahwa apa yang telah penulis susun dapat memberi manfaat yang baik bagi siapa saja yang membaca.

commit to user

Surakarta, 2 Januari 2012


digilib.uns.ac.id

Penulis, Caesia Nareswari DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL………………………………………………

i

HALAMAN PERSTEJUAN……………………………………...

ii

HALAMAN PENGESAHAN…………………………………….

iii

HALAMAN PERNYATAAN.........................................................

iv

ABSTRAK…………………………………………………………

v

ABSTRACT.....................................................................................

vi

HALAMAN MOTTO......................................................................

vii

HALAMAN PERSEMBAHAN......................................................

vii

KATA PENGANTAR.....................................................................

viii

DAFTAR ISI....................................................................................

x

DAFTAR TABEL............................................................................

xii

BAB I

PENDAHULUAN……………………………………..

1

A. Latar Belakang Masalah…………………………….

1

B. Perumusan Masalah…………………………………

6

C. Tujuan Penelitian ……………………………………

7

D. Manfaat Penelitian .................................……………

7

E. Metode Penelitian ...........................……………….

8

F. Sistematika Penulisan Hukum ...................................

13

TINJAUAN PUSTAKA ......…………………………...

15

A. Kerangka Teori .......………………………………....

14

1. Tinjauan Umum tentang Implementasi ...............

15

2. Pengertian tentang Izin Usaha................... ..........

17

3. Tinjauan Umum tentang Bank.......... ...................

19

4. Tinjauan Umum tentang Bank Perkreditan Rakyat .....

36

5. Tinjauan Umum tentang Bank Indonesia..................... commit to user B. Kerangka Pemikiran ................…….……………………

46

BAB II

54


digilib.uns.ac.id

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN…..…...….

56

A. Deskripsi Lokasi………………………...................…….

56

B. Implementasi Pencabutan Izin Usaha BPR Kencana Arta Mandiri oleh

KBI

cabang Surakarta

1. Pemberian Izin Usaha BPR secara umum..................

62

2. Kondisi BPR Kencana Artha Mandiri.....…...............

64

3. Tujuan Pencabutan Izin Usaha .................................

73

4. Prosedur Pencabutan izin usaha BPR Kencana Artha Mandiri............................................

74

5. Implikasi Pencabutan izin usaha BPR Kencana Artha Mandiri...........................................

78

C. Hambatan-Hambatan Bank Indonesia Cabang Surakarta Dalam mencabut Izin Usaha BPR Kencana Artha Mandiri Dan Solusi BAB IV

untuk menyelesaikannya..........................

82

PENUTUP A. Kesimpulan .......................................................................

85

B. Saran .................................................................................

87

DAFTAR PUSTAKA DAFTAR LAMPIRAN

commit to user


digilib.uns.ac.id

DAFTAR GAMBAR Gambar 1. Analisis Kualitatif Model Interaktif .....................................

12

Gambar 2. Kerangka Pemikiran .............................................................

54

Gambar 3. Bagan Struktur Organisasi Kantor Bank Indonesia Solo .....

61

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Bank merupakan intermediasi dana untuk menggerakkan dunia bisnis dan mempunyai tugas sebagai perantara untuk menyalurkan permintaan dan penawaran kredit pada waktu yang ditentukan dan suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat juga dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Lembaga keuangan bank pada dasarnya mempunyai fungsi untuk mentransfer dana (loanable funds) dari penabung atau unit surplus (lender) kepada peminjam (borrowers). Sebagai badan usaha, bank akan selalu berusaha mendapatkan keuntungan dari usaha yang dijalankannya, sebaliknya sebagai lembaga keuangan, bank mempunyai kewajiban untuk mendorong kegiatan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja (Adrian, 2010:v). Bank selain menghimpun dan menyalurkan dana bank juga memberikan jasa asuransi dan juga jual beli valas mata uang asing. Perbankan mempunyai fungsi yang tercantum dalam Pasal 3 UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Sedangkan tujuan perbankan yang strategis dan tidak semata-mata berorientasi ekonomis, tetapi juga berorientasi kepada hal-hal yang nonekonomis seperti masalah menyangkut stabilitas nasional yang mencangkup antara lain stabilitas politik dan stabilitas sosial. Hal ini diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang berbunyi “Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak” (Hermansyah, 2009: 20). Selain Bank umum, adapun bank lain yaitu Bank Perkreditan Rakyat (BPR). commit to user Bank Perkreditan Rakyat (BPR) lahir setelah perang kemerdekaan. Bank


digilib.uns.ac.id

Perkreditan Rakyat lahir dari keinginan untuk membantu rakyat kecil, pedagang, nelayan, ataupun petani yang ingin mendapatkan dana dengan bunga yang kecil, karena pada saat itu banyak rentenir yang menjebak dengan memberikan atau meminjamkan dana dengan bunga yang sangat tinggi. Setelah itu kemudian pemerintah mendorong pendirian bank-bank pasar yang terutama sangat dikenal karena didirikan di lingkungan pasar dan bertujuan untuk memberikan pelayanan jasa keuangan kepada para pedagang pasar. Bank-bank pasar tersebut kemudian berdasarkan Pakto 1988 dikukuhkan menjadi BPR. Bank-bank yang didirikan antara 1950 - 1970 didaftarkan sebagai Perseroan Terbatas (PT), CV, Koperasi, Maskapai Andil Indonesia (MAI), Yayasan, dan perkumpulan. Pada masa tersebut, berdiri beberapa lembaga keuangan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah seperti Bank Karya Produksi Desa (BKPD) di Jawa Barat, Badan Kredit Kecamatan (BKK) di Jawa Tengah,Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK) di Jawa Timur, Lumbung Pitih Nagari (LPN) di Sumatera Barat dan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali. Pada Oktober 1988 pemerintah mengeluarkan kebijakan deregulasi perbankan, yang dikenal sebagai Pakto 88 yang antara lain memberi kemudahan bagi pendirian BPR. Sejak itu BPR di Indonesia tumbuh dengan subur. Bank Perkreditan Rakyat memiliki peranan yang besar dalam membantu pengembangan usaha kecil atau sektor informal. Peran tersebut ditunjukkan dengan memberikan pelayanan perbankan kepada lapisan masyarakat tingkat bawah seperti peternak, petani, pedagang kecil, pengusaha kecil, dan pegawai kecil. Bank Perkreditan Rakyat pada umumnya mempunyai kegiatan usaha yaitu: 1. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; 2. Memberikan kredit; 3. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan atau tabungan pada Bank lain. Peranan

yang

diberikan oleh Bank Perkreditan Rakyat dalam commit to user pengembangan sektor informal diharapkan dapat meningkatkan kedudukan


digilib.uns.ac.id

golongan ekonomi lemah, meningkatkan kesempatan berusaha dan pemerataan pendapatan, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produksi barang dan jasa, dan meningkatkan mobilisasi tabungan masyarakat terutama di daerah pedesaan (Pandu, 1992 : 47). Bank Perkreditan Rakyat yang didirikan guna membantu rakyat kecil, pedagang, nelayan, dan petani yang pada awalnya memiliki kinerja yang baik dan sehat semakin lama mengalami kemerosotan di dalam kinerjanya. Masalah yang dihadapi Bank Perkreditan Rakyat adalah banyaknya BPR yang melanggar prinsip kehati-hatian bank. Prinsip kehati-hatian bank yang dilanggar adalah mengenai pengucuran kredit. Pinjaman umumnya diberikan tanpa memperhatikan persyaratan dan tanpa akta notarial sehingga muncul ketimpangan yang besar antara pendapatan dan pembiayaan. Pelanggaran tersebut berakibat pada NPL BPR tersebut. NPL adalah Non performing Loans yang merupakan salah satu indikator kesehatan suatu bank. Bank Perkreditan Rakyat seharusnya lebih berhati-hati dalam memberikan kredit, ketidak hati-hatian tersebut berdampak pada ketidaksehatan bank yang berujung pada masuknya BPR tersebut kedalam Daftar Khusus Pengawasan Bank (DPK). Apabila BPR berada di DPK bank maka akan ada upaya penyehatan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia selaku bank sentral yang mempunyai fungsi pengawasan dan pengaturan dituntut untuk cermat terhadap kondisi kesehatan bank yang ada di Indonesia, karena jika kondisi suatu bank mengalami kesulitan maka dapat membahayakan kelangsungan usaha dunia perbankan. Tugas dan fungsi pengawasan dan pengaturan perbankan yang semula berada di Menteri Keuangan beralih berada di Bank Indonesia. Pengaturan bank adalah memuat tentang ketentuan izin usaha bank, ketentuan kepemilikan bank, mengatur tentang solvabilitas, likuiditas, jenis usaha yang dapat dilakukan, dan resikonya. Sedangkan Fungsi pengawasan adalah fungsi yang memuat tentang pengawasan baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kelangsungan suatu bank. Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui membuat laporan berkala bank tersebut yaitu laporan pembukuan. Pengawasan langsung dilakukan commit user tentang ketaatan suatu bank dengan adanya pemeriksaan umum danto khusus


digilib.uns.ac.id

terhadap prinsip kehati-hatian suatu bank. Fungsi Pengaturan dan pengawasan bank juga terdapat suatu ketentuan tentang kewenangan Bank Indonesia untuk menjatuhkan sanksi terhadap suatu bank. Bank Indonesia dalam upaya penyehatan terhadap BPR, memerintahkan BPR tersebut untuk melakukan tindakan agar pemegang saham menambah modal, mengganti dewan komisaris dan direksi bank juga menghapus kredit dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya, merger atau konsolidasi dengan bank lain yang bersedia mengambil alih beserta seluruh kewajibannya. Langkah-langkah seperti yang disebutkan di atas dilakukan untuk mempertahankan atau menyelamatkan bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat. Berkurangnya kepercayaan terhadap suatu bank dengan mudah menyebar ke bank lain yang pada dasarnya sehat. Ini terjadi karena nasabah mengetahui bahwa apabila terjadi rush, maka nilai aset bank akan turun dengan cepat sehingga nasabah akan berupaya menarik simpanannya sebelum nasabah yang lain. Pada umumnya terdapat 5 (lima) pihak yang mempunyai kepentingan dengan kesehatan bank, yaitu nasabah, masyarakat, pemilik, pengurus dan karyawan, serta pemerintah. menyangkut nasabah, dengan perkembangan perbankan yang sehat maka kebutuhan pembiayaan dan segala aktivitas yang menyangkut segi perekonomian pada umumnya, dapat dipenuhi. Di samping itu, terjadi suatu sistem pembayaran yang baik yang diperlukan oleh masyarakat pada umumnya. Bank-bank yang sakit membuat pemerintah akhirnya mengambil suatu kebijaksanaan untuk melikuidasi, karena bank-bank yang sakit tersebut dikhawatirkan akan membahayakan perekonomian bangsa. Kebijaksanaan pemerintah untuk melikuidasi bank tersebut tentunya akan mempengaruhi peredaran uang dan dapat merugikan masyarakat, khususnya nasabah penyimpan dana. Penutupan bank yang merupakan exit policy guna menyelamatkan dan mengamankan dana nasabah telah banyak tersimpan. Exit policy diberikan oleh Undang-undang secara atributif untuk melakukan pencabutan izin usaha bank tersebut. Kewenangan Exit policy juga merupakan salah satu bentuk kewenangan to user bagian penting dari suatu sistem power of licence Bank Indonesia.commit Audit sebagai


digilib.uns.ac.id

pengawasan di negeri Indonesia sepertinya memang belum membudaya, kondisi tersebut merupakan salah satu sebab terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan. Kelemahan pengelolaan keuangan beberapa BPR berakibat fatal hingga perlu dilakukan pencabutan ijin usaha BPR yang tidak mampu mengatasinya. Pencabutan dan penutupan beberapa bank yang merupakan tindakan awal dari program exit policy telah dilakukan pada November 1997. Penutupan dan pencabutan izin usaha bank merupakan langkah awal dari penandatanganan persetujuan Pemerintahan Indonesia terhadap bantuan International Monetery Found (IMF). Pencabutan usaha bank dilakukan karena bank dalam pengelolaannya ketidaksehatan

terdapat bank,

dan

beberapa adanya

kesalahan bank

sehingga

yang bermasalah

menyebabkan yang

dapat

membahayakan sistem perbankan nasional. Adanya beberapa bank yang dicabut izin usahanya mengakibatkan penurunan kepercayaan masyarakat akan bank yang mempunyai peran sebagai Intermediatory service. Pencabutan izin usaha bank oleh BI juga berkerjasama dengan Lembaga Penjamin Simpanan. Laporan Lembaga Penjamin Simpanan menyebutkan bahwa dari tahun 2007-2008 terdapat sekitar 20 (dua puluh) BPR yang dicabut izin usahanya oleh Bank Indonesia. Alasan pencabutan izin usaha BPR tersebut adalah karena adanya tindakan baik dari Komisaris utama ataupun dari pengelola dari BPR

yang

menyebabkan bank tersebut menjadi gagal dan membahayakan kelangsungan usaha bank tersebut. Di Surakarta terdapat 2 (dua) BPR yang dicabut izin usahanya oleh Bank Indonesia, salah satunya adalah BPR Kencana Artha Mandiri Surakarta. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kencana Artha Mandiri dicabut izin usahanya pada tanggal 13 Maret 2008. Dewasa saat ini,dimana banyak bank yang di cabut izin usahnya menyebabkan banyak kepanikan yang timbul dalam masyarakat. Secara umum hanya Bank Umum saja yang mendapat perhatian dari masyarakat dan Bank Indonesia. Masyarakat sekarang juga hanya mendapat pemberitaan mengenai pencabutan izin usaha itu sendiri tanpa memberitahukan tentang prosedur pencabutan izin usaha dan juga mengenai implikasi hukum bagi nasabah dan kreditur. commit to user


digilib.uns.ac.id

Berdasarkan latar belakang dan masalah mengenai pemberitahuan tentang pemberitahuan yang tidak transparan mengenai prosedur dan implikasi hukum dari pencabutan izin usaha BPR Kencana Artha Mandiri, peneliti merasa hal tersebut diatas menarik untuk di telaah dan di kaji lebih lanjut yaitu mengenai pelaksanaan pencabutan izin usaha BPR Kencana Artha Mandiri. Karena alasan tersebut, untuk itulah peneliti mengangkatnya dalam suatu penulisan skripsi dengan

judul

“IMPLEMENTASI PENCABUTAN IZIN USAHA BANK PERKREDITAN RAKYAT

(BPR)

INDONESIA

KENCANA

CABANG

ARTHA

SURAKARTA

MANDIRI

OLEH

BERDASARKAN

BANK

UNDANG-

UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA.” B. Perumusan Masalah Permasalahan yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan penulisan hukum mencapai tujuan yang diinginkan maka perlu disusun perumusan masalah yang didasarkan pada uraian latar belakang diatas. Adapun perumusan masalah dalam penelitian hukum ini adalah : 1.

Bagaimanakah implementasi pencabutan izin usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kencana Artha Mandiri oleh Bank Indonesia Cabang Surakarta?

2.

Apakah hambatan-hambatan yang dialami oleh Bank Indonesia cabang Surakarta dalam mencabut izin usaha BPR kencana Artha Mandiri? C. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian pada hakekatnya mengungkapkan apa yang hendak

dicapai oleh peneliti, yang mana tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1.

Tujuan Objektif a. Untuk mengetahui bagaimana peran Bank Indonesia Cabang Surakarta dalam mencabut izin usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kencana commit to user Artha Mandiri.


digilib.uns.ac.id

b. Untuk mengetahui hambatan yang dialami Bank Indonesia Cabang Surakarta dalam mencabut izin usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kencana Artha Mandiri. 2.

Tujuan Subjektif a. Menambah, memperluas dan mengaplikasikan pengetahuan penulis dalam lingkup hukum perdata khususnya mengenai peran Kantor Bank Indonesia Surakarta dalam mencabut ijin usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kencana Artha Mandiri. b. Melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar sarjana strata satu (S1) bidang Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. D. Manfaat Penelitian Setiap penelitian diharapkan adanya suatu manfaat dan kegunaan yang dapat

diambil dari penelitian yang dilakukan, sebab besar kecilnya manfaat penelitian akan menentukan nilai-nilai dari penelitian tersebut. Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah : 1.

Manfaat Teoritis a. Memberikan manfaat pada pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Perdata, serta Hukum Perbankan pada khususnya. b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu tambahan referensi, masukan data ataupun literatur bagi penulisan hukum selanjutnya yang berguna bagi para pihak-pihak yang berkepentingan terutama yang berkaitan dengan peran Kantor Bank Indonesia Solo dalam melaksanakan tugas pengawasan tingkat kesehatan Bank Perkreditan Rakyat.

2.

Manfaat Praktis a. Memberikan suatu gambaran dan informasi tentang penelitian yang sejenis dan pengetahuan bagi masyarakat yang luas tentang pelaksanaan pencabutan ijin usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kncana Artha Mandiri oleh Kantor Bank Indonesia Solo dalam melaksanakan tugas pengawasan tingkat kesehatan Bank Perkreditan Rakyat. commit to user


digilib.uns.ac.id

b. Menjadi wahana bagi penulis untuk mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir ilmiah sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh. E. Metode Penelitian Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam tehadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahanpermasalahan yang timbul dalam gejala bersangkutan (Soerjono Soekanto, 2008:43). Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut : 1.

Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris, maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat (Soerjono Soekanto, 2008:52).

2.

Sifat Peneltian Dilihat dari sudut sifatnya, maka penelitian ini bersifat deskriptif. Suatu penelitian deskriptif , dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru (Soerjono Soekanto, 2008:10). Penulis dalam penelitian ini akan memberikan deskripsi mengenai peran Kantor Bank Indonesia Solo dalam melaksanakan pencabutan izin usaha BPR Kencana Artha Mandiri.

3.

Pendekatan Penelitian

commit to user


Pendekatan

digilib.uns.ac.id

penelitian

ini

menggunakan

pendekatan

kualitatif.

Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata (Soerjono Soekanto, 2008:32). 4.

Lokasi Penelitian Lokasi penelitian hukum ini akan dilaksanakan di Kantor Bank Indonesia cabang Surakarta, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 4 Surakarta.

5.

Jenis Data Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini berupa data primer dan data sekunder. a. Data primer Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden, yakni perilaku responden di lapangan maupun keterangan yang diberikan (Soerjono Soekanto, 2008:12). Data yang diberikan oleh narasumber adalah mengenai kondisi BPR Kencana Artha Mandiri, Alasan BPR Kencana Artha Mandiri dikategorikan sebagai bank gagal dan akhirnya dicabut izin usahanya b. Data sekunder Data sekunder merupakan data yang digunakan untuk mendukung data primer, diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, hasil penelitian berwujud laporan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.Undang-Undang yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang No 2 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang, dan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

6.

Sumber Data a. Sumber data primer Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari commit user lapangan. Penulis memperoleh datatolangsung dari lokasi penelitian yaitu


digilib.uns.ac.id

Kantor Bank Indonesia Solo. Sumber data didapat dengan mewanwancara Kepala Bagian Pengawasan Perbankan yaitu Bapak I Gedhe Sujana, dan staff Bagian Pengawasan Perbankan Bapak Reza Surya A. b. Sumber data sekunder Sumber data sekunder merupakan data yang mendukung sumber data primer. Data tersebut diperoleh dari peraturan perundang-undangan, bukubuku, dokumen-dokumen, artikel, internet, maupun sumber-sumber lain yang terkait dengan penelitian penulis. Sumber data sekunder berupa UndangUndang yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004. 7.

Teknik Pengumpulan Data a. Studi dokumen atau bahan pustaka Tipe data apapun yang akan dikehendaki oleh penulis, maka studi dokumen atau bahan pustaka yang akan selalu dipergunakan terlebih dahulu (Soerjono Soekanto, 2008:201). Penulis dapat mempergunakan peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen, maupun laporanlaporan dari peneliti terdahulu yang berisikan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan, karena akan sangat berguna bagi penulis. Buku-buku, penelitian, serta laporan penelitian terlebih dahulu kemudian ditelaah dan di sinkronosasikan serta diaplikasikan ke dalam masalah yang penulis kaji dalam penulisan hukum ini. b.

Pengamatan atau observasi Penulis akan melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam lapangan

penelitian, kemudian dari kenyataan-kenyataan yang ada maka penulis melakukan pengamatan. Persepsi penulis akan menjadi penafsiran, yang dinamakan sebagai fakta. Fakta merupakan hasil penafsiran terhadap gejala yang diamati penulis. Penulis harus selalu berpedoman pada kerangka teoritis dan kerangka konsepsionil yang menjadi dasar penelitiannya (Soerjono Soekanto, 2008:219-220). c. Wawancara

commit to user


digilib.uns.ac.id

Wawancara adalah suatu kegiatan seseorang dengan tujuan tertentu melakukan percakapan atau tatap muka guna memperoleh data baik secara lisan atau tulisan atas sejumlah tulisan atau data yang diperlukan. Penulis menggunakan teknik wawancara dengna mewawancarai Kepala Bagian Pengawasan Perbankan yaitu Bapak I Gedhe Sujana, dan staff Bagian Pengawasan Perbankan Bapak Reza Surya A. 8.

Teknik Analis Data Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Lexy J. Maleong, 2002:103). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis interaktif (interactive model of analysis), yaitu model analisis dalam penelitian kualitatif yang terdiri dari tiga komponen analisis yang dilakukan dengan cara interaksi, baik antar komponennya, maupun dengan proses pengumpulan data, dalam proses yang berbentuk siklus (H.B.Sutopo, 2002:96). Analisis data kualitatif model interaktif menggunakan 3 (tiga) komponen pokok, yaitu: a)

Reduksi Data Reduksi data merupakan komponen pertama dalam analisis yang

merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data dari fieldnote. Proses reduksi ini akan berlangsung terus sepanjang pelaksanaan penelitian. b)

Sajian Data Sajian data merupakan suatu rakitan organisasi informasi

deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan untuk melakukan simpulan penelitian. Sajian data selain dalam bentuk narasi kalimat juga dapat meliputi berbagai jenis matriks, gambar, jaringan kerja, kaitan kegiatan dan juga tabel sebagai pendukung narasinya. c)

Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi commit to user


digilib.uns.ac.id

Kesimpulan akhir merupakan hasil dari pemahaman atas arti dari berbagai hal yang ditemukan peneliti dengan melakukan pencatatan peraturan-peraturan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat dan proposisi yang mungkin. Konklusi-konklusi dibiarkan tetap disitu yang pada awalnya kurang jelas, kemudian meningkat secara eksplisit dan juga memiliki landasan yang kuat. Kesimpulan akhir perlu diverifikasi agara cukup mantap dan benar-benar bisa dipertanggunggjawabkan. Dalam teknis analisis ini, peneliti tetap bergerak di antara ketiga komponen analisis dan pengumpulan data selama pengumpulan data selesai, maka peneliti bergerak di antara ketiga komponen analisis tersebut hingga waktu yang tersisa bagi penelitian berakhir (H.B.Sutopo, 2002:91-96). Adapun model analisis interaktif yang dilakukan dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam bentuk skema sebagai berikut: Pengumpulan Data

Reduksi Data

Sajian Data

Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi

Gambar 1 : Analisis Kualitatif Model Interaktif Keterangan : Data

yang

terkumpul

kemudian

direduksi

dengan

cara

penyelesaian dan penyederhanaan, kemudian dilakukan penyusunan sajian data dan penarikan kesimpulan. Keseluruhan tahap ini tidak harus dilakukan secara urut yang memungkinkan adanya penilaian commit togambaran user data kembali setelah memiliki mengenai kesimpulan.


digilib.uns.ac.id

F. Sistematika Penulisan Hukum Penjabaran gambaran seecara menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum, maka penulis menyiapkan suatu sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika ini terdiri dari 4 (empat) bab. Tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut : BAB I

: PENDAHULUAN Dalam bab ini berisi alasan pemilihan judul, latar belakang masalah,

rumusan

masalah,

tujuan

penelitian,

manfaat

penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan skripsi. BAB II

: TINJAUAN PUSTAKA Dalam bab ini akan dibahas mengenai dua hal, yaitu yang pertama adaah berisi tinjauan kerangka teori, yang meliputi, tinjauan tentang implementasi dan implementasi hukum , izin usaha, tentang Bank, tentang Bank Perkreditan Rakyat, dan tentang Bank Indonesia Pembahasan yang kedua adalah mengenai kerangka pemikiran.

BAB III

: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Bab ini akan menguraikan hasil dari penelitian yang membahas tentang Pemberian izin usaha BPR secara umum, Kondisi BPR Kencana Artha Mandiri, Tujuan Pencabutan Izin Usaha BPR Kencana Artha Mandiri, Prosedur pencabutan izin usaha BPR Kencana Artha Mandiri oleh Bank Indonesia cabang Surakarta Implikasi pencabutan BPR Kencana Artha Mandiri dan hambatan yang ada dalam melakukan pencabutan izin usaha beserta solusinya.

BAB IV

: PENUTUP

commit to user


digilib.uns.ac.id

Bab ini berisi kesimpulan yang telah penulis buat dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan saran yang relevan dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan. DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN BAB II. TINJAUAN PUSTAKA A. Kerangka Teori 1.

Tinjauan Tentang Implementasi a. Pengertian Implementasi Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan, penerapan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007: 427). Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut : “Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”(http://www. munir yusuf . com/ pengertian-implementasi-kurikulum .html) “Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif”(Setiawan, 2004:39). Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan

bahwa

implementasi

yaitu

merupakan

proses

untuk

melaksanakan ide, proses atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan penyesuaian dalam tubuh birokrasi demi terciptanya suatu tujuan yang bisa tercapai dengan jaringan pelaksana yang bisa dipercaya. commit to user


digilib.uns.ac.id

Implementasi menurut Hanifah Harsono dalam bukunya yang berjudul

Implementasi

Kebijakan

dan

Politik

mengemukakan

pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut : “Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan

kebijakan

dalam

rangka

penyempurnaan

suatu

program”(Harsono, 2002:67). Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya. Guntur Setiawan dalam bukunya yang berjudul Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut : “Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif (Setiawan, 2004:39). Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan

bahwa

implementasi

yaitu

merupakan

proses

untuk

melaksanakan ide, proses atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan penyesuaian dalam tubuh birokrasi demi terciptanya suatu tujuan yang bisa tercapai dengan jaringan pelaksana yang bisa dipercaya b. Pengertian Implementasi Hukum Penegakan Hukum (law enforcement) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum commit to userbaik melalui prosedur peradilan yang dilakukan oleh subjek hukum,


digilib.uns.ac.id

ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (alternative desputes or conflicts resolution). Bahkan, dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktifitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaedah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan-badan peradilan (Jimly Asshiddiqie, 2006:14). 2. Tinjauan Tentang Izin Usaha Perolehan izin terkadang tidaklah mudah, karena biasanya suatu izin usaha yang dikeluarkan perlu memenuhi berbagai persyaratan.Izin suatu usaha perlu diberikan agar perusahaan yang hendak didirikan atau dijalankan nantinya tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Bagi perbankan di Indonesia sebelum melakukan kegiatannya harus memperoleh izin dari Bank Indonesia. Artinya jika Ingin mendirikan bank atau pembukaan cabang baru maka diharuskan untuk memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditentukan Bank Indonesia (Kasmir,2002: 53). “Persyaratan tersebut meliputi Sususnan Organisasi dan kepengurusan, permodalan, kepemilikan, keahlian dibidang perbankan, dan kelayakan rencana kerja”. (Kasmir,2002:54). Izin usaha bank umum dan bank perkreditan rakyat dapat dilihat sebagai berikut. a. Izin Usaha Bank Umum “Bank umum dalam menjalankan usahanya sudah tentu membutuhkan persyaratan dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Ini sangat penting untuk melindungi kepentingan masyarakat, terutama terhadap nasabah commit to user penyimpan dan simpanannya”. (Hermansyah.2009:24)


digilib.uns.ac.id

Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Perbankan mengatur tentang izin usaha bank umum dan bank perkreditan rakyat. Ketentuan tersebut bank harus memnuhi syarat sekurang-kurangnya mengenai: 1) Susunan organisasi dan kepengurusan; 2) Permodalan; 3) Kepemilikan; 4) Keahlian di bidang perbankan; 5) Kelayakan rencana kerja. Sebagaimana terdapat pada ayat (2), maka terdapat ketentuan pokok yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, ketentuan pokok-pokok tersebut adalah: a) Persyaratan untuk menjadi pengurus bank antara lainmenyangkut keahlian dibidang perbankan dan konduite yang baik; b) Larangan adanya hubungan keluarga antara pengurus; c) Modal yang disetor; d) Batas minimum kepemilikan dan kepengurusan; e) Kelayakan rencana kerja; f) Batas waktu pemberian izin usaha bank (Hermansyah,2009:26). Sementara orang perorangan yang dapat menjadi pengurus bank umum adalah: (1) Warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia; (2) Warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia dengan warga asing Dalam pendirian bank, modal Bank Umum berbeda dengan BPR. Jika modal Bank Umum, disetor untuk mendirikan bank di tetapkan paling kurang sebesar Rp. 3.000.000.000.000,00 ,modal BPR disetor untuk mendirikan bank di tetapkan paling kurang sebesar Rp. 2.000.000.000,00.

commit to user b. Izin Usaha pendirian BPR


digilib.uns.ac.id

1) Pihak yang dapat mendirikan BPR a) Warga Negara Indonesia (WNI); b) Badan hukum Indonesia yang seluruh kepemilikannya oleh WNI; c) Pemerintah Daerah; atau d) Dua pihak atau lebih sebagaimana yang dimaksud dalam angka 1, 2 dan 3. 2) Persyaratan modal disetor BPR a) Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk BPR yang didirikan di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya dan Kabupaten/Kotamadya Tangerang, Bogor, Bekasi dan Karawang; b) Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk BPR yang didirikan di wilayah ibukota propinsi di luar wilayah tersebut pada angka 1; c) Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk BPR yang didirikan di luar wilayah tersebut pada angka 1 dan 2; Bagian dari modal disetor yang digunakan untuk modal kerja sekurang-kurangnya sebesar50%.). d) Modal disetor bagi BPR yang berbrntuk hukum koperasi adalah simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah sebagai mana diatur dalam undang-undang tentang perkoperasian ( Sentosa Sembiring, 2000:23) 3. Tinjauan Tentang Bank a.

Pengertian Bank Bank berasal dari kata Italia yaitu banco yaitu bangku. Bangku inilah yang digunakan oleh bankir untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada nasabah. Istilah bangku secara resmi dan populer menjadi bank (Malayu S.P. Hasibuan, 2009:1). Bank adalah lembaga keuangan berarti bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutamacommit dalam to bentuk user aset keuangan (financial assets)


digilib.uns.ac.id

serta bermotifkan profit dan juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuangan saja (Malayu S. Hasibuan, 2009: 2). Pendapat Dennis Weather yang dikutip oleh Djoko Retnadi dalam buku yang berjudul Memilih bank yang sehat adalah Bank is a “risk machine. It takes risks, it transforms them, it embedes them in banking product and services. In this context, those banks which actively manage their risk more consciously, they anticipate adverse changes, they protect them selves from unexpected events, they gain they expertise to price risk (Djoko Retnadi, 2005: 3). Perbankan (banking) menurut Abdulrahman adalah pada umumnya ialah kegiatan-kegiatan dalam menjual/belikan mata uang, surat efek dan instrumen-instrumen yang dapat diperdagangkan. Penerimaan deposito, untuk memudahkan penyimpanannya atau untuk mendapatkankan bunga, dan atau pembuatan, pemberian pinjaman-pinjaman dengan atau tanpa barang-barang tanggungan, penggunaan uang yang ditempatkan atau diserahkan untuk disimpan (Sentosa Sembiring, 2000:1) “Bank secara sederhana diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya”. (Kasmir, 2002:11) “Bank

lembaga keuangan

yang usaha

pokoknya

adalah

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang”. (Suhardjono, 2003:3). Bank adalah tulang punggung pembangunan ekonomi. Oleh karena itu pengawasan dan pembinaan terhadap Bank oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral sangat menentukan. Semuanya itu diatur dalam Undang-Undang Perbankan (Abdulkadir Muhammad, 2000:34) Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang PokokPokok Perbankan mendefinisikan “Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghompun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan, menarik uang dari dan menyalurkannya ke dalam masyarakat. commit to user


digilib.uns.ac.id

Bank juga berfungsi sebagai pedagang dana (money lender) yaitu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien. Fungsi tersebut mempunyai tujuan agar bank menjadi tempat untuk penitipan dan penyimpanan uang tersebut, maka kepada penitip dan penyimpanan uang tersebutdiberikan selembar kertas tanda bukti. Fungsi yang lain adalah sebagai Lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan dan pembayaran uang. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mendefinisikan “bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Definisi bank menurut Prof. G.M. Verryn Stuart dalam Malayu S.P Hasibuan memberikan definisi “Bank is a company who satisfied other people by giving a credit with the money they accept as a gamble to other, eventought they should supply the new money.” (Bank adalah badan usaha yang wujudnya memuaskan keperluan orang lain, dengan memberikan kredit berupa uang yang diterimanya dari orang lain sekalipun dengan jalan mengeluarkan uang baru kertas atau logam). Sedangkan definisi bank adalah “Bank adalah tulang punggung pembangunan ekonomi. Oleh karena itupengawasan dan pembinaan terhadap abnk oleh Bank Indonesia sangat menentukan. Semuanya ini diatur dalam Undang-Undang Perbankan”. (Abdulkadir Muhammad, 2000:34). b. Asas, Fungsi dan Tujuan Bank Dalam Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank mempunyai asas, fungsi dan tujuan sebagai berikut. 1) Asas Perbankan

Indonesia dalam melaksanakan kegiatan usahanya to user berasaskan demokrasicommit ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-


digilib.uns.ac.id

hatian. Menurut penjelasan secara resmi yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Makna dari demokrasi ekonomi oleh ahli ekonomi Universitas Gajah Mada Mubyarto dirumuskan dengan memiliki ciri-ciri sebagai berikut: a) Koperasi merupakan soko guru perekonomian b) Perekonomian Pancasila digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan yang terpenting adalah moral. c) Perekonomian Pancasila terdapat hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga terdapat solidaritas sosial. d) Nasionalisme menjiwai tiap kebijakan ekonomi. e) Tegas dan jelas ada keseimbangan antara perencanaan sentral dengan tekanan pada desentralisasi. Sedangkan yang yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian dalam hal ini adalah mengenai cara dari pihak bank dalam menjalankan tugas dan wewenangnya khususnya dalam membuat kebijakan harus secara cermat, teliti dan profesional. Selain itu juga harus mematuhi peraturan perundangan yang berlaku dengan didasari itikad yang baik. 2) Fungsi bank bagi sistem keuangan Bank menurut Thomas Suyatno didalam kehidupan dalam masyarakat mempunyai peran dan peran yang cukup penting, hal ini dikarenakan lembaga perbankan khususnya bank umum merupakan intisari dari sistem keuangan setiap negara. Bank sebagai lembaga keuangan mempunyai tempat bagi perusahaan, lembaga pemerintahan, dan swasta maupun perseorangan untuk menyimpan dananya. Selain itu adapun fungsi bank bagi kehidupan masyarakat. Funsi tersebut antara lainnya: a) Agent of Trust Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (trus), baik

commit user penyaluran dana. Masyarakat dalam penghimpunan danatomaupun


digilib.uns.ac.id

akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. b) Agent of Development Kegiatan perbankan berupa penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil. c) Agent of Service Disamping melakukan kegiatan perhimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyeleseian tagihan (Sigit Triandaru,2006:9). 3) Tujuan Perbankan

Indonesia

bertujuan

menunjang

pelaksanaan

pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat banyak (Malayu S.P. Hasibuan, 2009: 4) 4) Bank- bank sangat berperan penting dalam sistem keuangan nasional, peran bank tersebut antara lain: a) Pengalihan aset (asset transmutation) Bank

akan

memberi

pinjaman

kepada

pihak

yang

membutuhkan dana dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Sumber dana tersebut diperoleh dari pemilik dana yaitu unit surplus yang jangka waktunya dapat diatur sesuai dengan keinginan pemilik dana. b) Transaksi (transaction) Bank memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Dalam commit to user


digilib.uns.ac.id

ekonomi modern transaksi barang dan jasa tidak pernah terlepas dari transaksi keuangan. c)

Likuiditas (liquidity) Unit surplus dapat menempatkan dana yang dimilikinya dalam bentuk produk-produk berupa giro, tabungan, deposito dan sebagainya. Produk-produk tersebut masing-masing mempunyai tingkat likuiditas yang berbeda-beda. Dengan demikian, lembaga keuangan memberikan fasilitas pengelolaan kepada pihak yang mengalami surplus likuiditas.

d) Efisiensi (efficiency) Bank didalam sistem keuangan negara mencegah ekonomi biaya tinggi. (Sigit Triandaru,2009:11). c. Jenis-jenis Bank Perekonomian negara akan kuat bila didukung oleh lembaga keuangan khususnya bank, yang sehat dan terpercaya. Pemerintah menyadari akan pentingnya lembaga perbankan, oleh karena itu sistem perbankan di Indonesia memiliki peraturan tersendiri sebagai landasan hukum dan operasional yang disusun dalam suatu bentuk undang-undang. Praktek perbankan saat ini di Indonesia diatur dalam UU RI No. 10 tahun 1998 tentang perbankan. Bank dalam perkembangannya, di Indonesia terdapat berbagai jenis bank. Adapun perbedaan-perbedaan jenis bank dapat dilihat dari beberapa segi yaitu segi fungsi, kepemilikan, status, dan segi menentukan harga (Kasmir, 2004:20). Di bawah ini akan dijelaskan masing-masing jenis bank yang ada di Indonesia, yaitu: 1) Dari Segi Fungsi, Berdasarkan fungsinya maka terdapat dua jenis bank yaitu: a) Bank Umum Dalam praktiknya ragam produk tergantung dari status bank to status user bank umum dibagi kedalam dua yang bersangkutan.commit Menurut


digilib.uns.ac.id

jenis, yaitu bank umum devisa dan bank umum non devisa. Masing-masing status memberikan pelayanan yang berbeda. Bank umum devisa misalnya memiliki jumlah layanan jasa yang paling lengkap seperti dapat melakukan kegiatan yang berhubungan dengan jasa luar negeri. Sedangkan bank umum non devisa sebaliknya tidak dapat melayani jasa yang berhubungan dengan luar negeri. Kegiatan bank umum secara lengkap meliputi kegiatan sebagai berikut : (1) Menghimpun Dana (Funding) Kegiatan menghimpun dana merupakan kegiatan membeli dana dari masyarakat. Kegiatan ini dikenal juga dengan kegiatan funding. Kegiatan membeli dana dapat dilakukan dengan cara menawarkan berbagai jenis simpanan. Simpanan sering disebut dengan nama rekening atau account. Jenis-jenis simpanan yang ada dewasa ini adalah. (a) Simpanan Giro (Demand Deposit), Simpanan giro merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek atau bilyet giro. Kepada setiap pemegang rekening giro akan diberikan bunga yang dikenal dengan nama jasa giro. Besarnya jasa giro tergantung dari bank yang bersangkutan. Rekening giro biasa digunakan oleh para usahawan, baik untuk perorangan maupun perusahaannya. Bagi bank jasa giro merupakan dana murah karena bunga yang diberikan kepada nasabah relatif lebih rendah dari bunga simpanan lainnya. (b) Simpanan Tabungan (Saving Deposit), Merupakan simpanan pada bank yang penarikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh bank. Penarikan

tabungan dilakukan menggunakan buku commit to user kuitansi atau kartu Anjungan tabungan, slip penarikan,


digilib.uns.ac.id

Tunai Mandiri (ATM). Kepada pemegang rekening tabungan akan diberikan bunga tabungan yang merupakan jasa atas tabungannya. Sama seperti halnya dengan rekening giro, besarnya bunga tabungan tergantung dari bank yang bersangkutan. Dalam praktiknya bunga tabungan lebih besar dari jasa giro. (c) Simpanan Deposito (Time Deposit), Deposito merupakan simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu (jatuh tempo). Penarikannyapun dilakukan sesuai jangka waktu tersebut. Namun saat ini sudah ada bank yang memberikan fasilitas deposito yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. jenis depositopun beragam sesuai dengan keinginan nasabah. Dalam praktiknya jenis deposito terdiri dari deposito berjangka, sertifikat deposito dan deposit on call. (2) Menyalurkan Dana (Lending) Menyalurkan dana merupakan kegiatan menjual

dana

yang berhasil dihimpun dari masyarakat. Kegiatan ini dikenal dengan nama kegiatan Lending. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank dilakukan melalui pemberian pinjaman yang dalam masyarakat lebih dikenal dengan nama kredit. Kredit yang diberikan oleh bank terdiri dari beragam jenis, tergantung dari kemampuan bank yang menyalurkannya. Demikian pula dengan jumlah serta tingkat suku bunga yang ditawarkan. Sebelum kredit dikucurkan bank terlebih dulu menilai kelayakan kredit yang diajukan oleh nasabah. Kelayakan ini meliputi berbagai aspek penilaian. Penerima kredit akan dikenakan bunga kredit yang besarnya tergantung dari bank yang menyalurkannya. Besar kecilnya bunga kredit sangat

mempengaruhi keuntungan commit to user

bank,

mengingat


digilib.uns.ac.id

keuntungan utama bank adalah dari selisih bunga kredit dengan bunga simpanan. Selain memberikan jasa kredit, bank juga menanamkan modal ke dalam surat-surat berharga, melakukan penyertaan equality ke dalam perusahaan-perusahaan tertentu, melakukan penanaman modal ke dalam real estate dalam hal-hal tertentu (Sentosa Sembiring, 2000:9). (3) Memberikan jasa- jasa Bank Lainnya (Services) Jasa-jasa bank lainnya merupakan kegiatan penunjang untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Sekalipun sebagai kegiatan penunjang, kegiatan ini sangat banyak memberikan keuntungan bagi bank dan nasabah, bahkan dewasa ini kegiatan ini memberikan kontribusi keuntungan yang tidak sedikit bagi keuntungan bank, apalagi keuntungan dari spread based semakin mengecil, bahkan cenderung negatif spread (bunga simpanan lebih besar dari bunga kredit). Semakin lengkap jasa-jasa bank yang dapat dilayani oleh suatu bank maka akan semakin baik. Kelengkapan ini ditentukan dari permodalan bank serta kesiapan bank dalam menyediakan SDM yang handal. Disamping itu ,juga perlu didukung oleh kecanggihan teknologi yang dimilikinya. Dalam praktiknya jasa-jasa bank yang ditawarkan meliputi : (a) Kiriman Uang (Transfer) Merupakan jasa pengiriman uang lewat bank. Pengiriman uang dapat dilakukan pada bank yang sama atau bank yang berlainan. Pengiriman uang juga dapat dilakukan derigan tujuan dalam kota, luar kota atau luar negeri. Khusus untuk pengiriman uang keluar negeri harus melalui bank devisa. Kepada nasabah pengirim dikenakan commit user biaya kirim yangtobesarnya tergantung dari bank yang


digilib.uns.ac.id

bersangkutan. Pertimbangannya adalah nasabah bank yang bersangkutan

(memiliki

bersangkutan)

atau

rekening

bukan.

di

Kemudian

bank

yang

juga

jarak

pengiriman antar bank tersebut. (b) Kliring (Clearing) Merupakan penagihan warkat (surat-surat berharga seperti cek, bilyet giro) yang berasal dari dalam kota. Proses penagihan lewat kliring hanya memakan waktu 1 (satu) hari. Besarnya biaya penagihan tergantung dari bank yang bersangkutan. (c) Inkaso (Collection) Merupakan penagihan warkat (surat-surat berharga seperti cek, bilyet giro) yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Proses penagihan lewat inkaso tergantung dari jarak lokasi penagihan dan biasanya memakan waktu 1 (satu) minggu sampai 1 (satu) bulan. Besarnya biaya penagihan tergantung dari bank yang bersangkutan dengan pertimbangan jarak serta pertimbangan lainnya. (d) Safe Deposit Box Safe Deposit Box atau dikenal dengan istilah safe loket jasa pelayanan ini memberikan layanan penyewaan box atau kotak pengaman tempat menyimpan surat-surat berharga atau barang-barang berharga milik nasabah. Biasanya surat-surat atau barang-barang berharga yang disimpan di dalam box tersebut aman dari pencurian dan kebakaran. Kepada nasabah penyewa box dikenakan biaya sewa yang besarnya tergantung dari ukuran box serta jangka waktu penyewaan. (e) Bank Card (Kartu kredit) Bank card atau lebih populer dengan sebutan kartu kredit to user Kartu ini dapat dibelanjakan di atau juga commit uang plastik.


digilib.uns.ac.id

berbagaf tempat perbelanjaan atau tempat-tempat hiburan. Kartu ini juga dapat digunakan untuk mengambil uang tunai di ATM-ATM yang tersebar diberbagai, tempat yang strategis. Kepada pemegang kartu kredit dikenakan biaya iuran tahunan yang besarnya tergantung dari bank yang mengeluarkan. Setiap pembelanjaan memiliki tenggang waktu pembayaran dan akan dikenakan bunga dari jumlah uang yang telah dibelanjakan jika melewati tenggang waktu yang telah ditetapkan. (f) Bank Notes Merupakan jasa penukaran valuta asing. Dalam jual beli bank notes bank menggunakan kurs (nilai tukar rupiah dengan mata uang asing). (g) Bank Garansi Merupakan jaminan bank yang diberikan kepada nasabah dalam rangka membiayai suatu usaha. Dengan jaminan bank ini si pengusaha memperoleh fasilitas untuk melaksanakan kegiatannya dengan pihak lain. Tentu sebelum jaminan bank dikeluarkan bank terlebih dulu mempelajari kredibilitas nasabahnya. (h) Bank Draft Merupakan wesel yang dikeluarkan oleh bank kepada para nasabahnya. Wesel ini dapat diperjualbelikan apabila nasabah membutuhkannya. (i) Letter of Credit (L/C) Merupakan surat kredit yang diberikan kepada para eksportir dan importir yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas transaksi ekspor-impor yang mereka lakukan. Dalam transaksi ini terdapat berbagai macam jenis L/C, sehingga nasabah dapat meminta sesuai dengan commit to user kondisi yang diinginkannya.


digilib.uns.ac.id

(j) Cek Wisata (Travellers Cheque) Merupakan cek perjalanan yang biasa digunakan oleh turis atau wisatawan. Cek Wisata dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran diberbagai tempat pembelanjaan atau hiburan seperti hotel, supermarket. Cek Wisata juga bisa digunakan sebagai hadiah kepada para relasinya. (k) Menerima setoran-setoran Dalam hal ini bank membantu nasabahnya dalam rangka menampung setoran dari berbagai tempat antara lain : (i) Pembayaran pajak; (ii) Pembayaran telepon; (iii) Pembayaran air; (iv) Pembayaran listrik; (v) Pembayaran uang kuliah (l) Melayani pembayaran-pembayaran. Sama halnya seperti dalam hal menerima setoran, bank juga melakukan pembayaran seperti yang diperintahkan oleh nasabahnya antara lain : (i) Membayar Gaji/Pensiun/honorarium; (ii) Pembayaran deviden Pembayaran kupon; (iii) Pembayaran bonus/hadiah (iv) Bermain di dalam pasar modal. Kegiatan bank dapat memberikan atau bermain surat-surat berharga di pasar modal. Bank dapat berperan dalam berbagai kegiatan seperti menjadi : (i) Penjamin emisi (underwriter); (ii) Penjamin (guarantor); (iii) Wali amanat (trustee); commit to user efek (pialang/broker); (iv) Perantara perdagangan


digilib.uns.ac.id

(v) Pedagang efek (dealer); (vi) Perusahaan pengelola dana (invesment company) Kegiatan bank umum diatas diambil dari (Jamal Wiwoho, 2007: 25-27 b) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Konvensional atau kegiatan perbankan yang tidak boleh dilakukan BPR tetapi boleh dilakukan oleh Bank Umum. Disamping kedua jenis bank diatas, masih terdapat satu lagi jenis bank yang ada di Indonesia yaitu Bank Sentral atau Bank Indonesia. 2)

Dari Segi berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”. Kegiatan usaha BPR jauh lebih sempit dari Bank Umum, ada beberapa Kepemilikan. Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan maksudnya ialah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki oleh bank yang bersangkutan. Jenis bank dilihat dari segi kepemilikannya adalah sebagai berikut. a)

Bank Milik Pemerintah Akte pendirian maupun sebgaian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah. Contoh bank pemerintah antara lain Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI 46), Bank Tabungan Negara (BTN) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI).

b)

Bank Swasta Nasional Bank swasta nasional merupakan bank yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta. Contoh bank swasta nasional antara lain, Bank Central Asia (BCA) dan

c)

Bank Bukopin. commit to user Bank Asing


digilib.uns.ac.id

Bank milik asing merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing maupun pemerintah asing suatu negara. Contoh bank milik asing antara lain ABN Amro dan American Express Bank. d)

Bank Campuran Bank milik campuran merupakan bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Contoh bank campuran antara lain Inter Pacific Bank.

3) Dari Segi Status Pembagian jenis bank ditinjau dari segi status merupakan pembagian bank berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya. a)

Bank Devisa Bank devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, pembukaan dan pembayaran letter of credit (L/C), dan transaksi keluar negeri lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ditentukan oleh BI.

b)

Bank Non Devisa Bank dengan status non devisa merupakan bank yang belum mempunyai ijin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi transaksi yang dilakukan oleh bank non devisa terbatas pada wilayah suatu negara.

4) Dari Segi Menentukan Harga Ditinjau dari segi menentukan harga dapat pula diartikan sebagai cara penentuan keuntungan yang akan diperoleh. Jenis bank jika commit to user


digilib.uns.ac.id

dilihat dari segi caranya menentukan harga, baik harga jual maupun harga beli, terbagi kedalam dua kelompok, yaitu: a)

Bank yang Berdasarkan Prinsip Konvensional Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia adalah bank yang menjalankan usahanya dengan berlandaskan kepada prinsip konvensional Dalam menentukan keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode yaitu: (1) Menetapkan bunga sebagai harga jual untuk produk simpanan seperti tabungan, deposito, dan giro. Demikian juga harga beli untuk

produk

pinjamannya

(kredit)

juga

ditentukan

berdasarkan tingkat suku bunga tersebut. (2) Untuk jasa-jasa di bank konvensional yang lainnya, pihak perbankan konvensional menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau presentase tertentu seperti biaya administrasi, biaya provisi, sewa, iuran, dan biaya lainnya. b) Bank yang Berdasarkan Prinsip Syariah Bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah lembaga perbankan Bank Umum maupun BPR yang usaha pokoknya menghimpun

dana dari masyarakat dan menyalurkannya

kembali ke masyarakat yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Prinsip-prinsip syariat Islam yang digunakan oleh bank yang berdasarkan prinsip syariah antara lain pembiayaan berdasarkanprinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), commit to user pemindahan kepemilikan atas atau dengan adanya pilihan


digilib.uns.ac.id

barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina). Bank sebagai lembaga keuangan memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian nasional. Hal ini dikarenakan kegiatan perekonomian suatu negara tidak pernah terlepas dari lalu lintas pembayaran uang, di mana industri perbankan memegang peranan yang sangat strategis sehingga dapat dikatakan sebagai pusat dari sistem perekonomian. Kegiatan pokok bank yang menghimpun dana dari

masyarakat

masyarakat

dan

dengan

pembangunan

nasional

menyalurkannya tujuan

kembali

menunjang

dalam

rangka

kepada

pelaksanaan meningkatkan

pemerataan pertumbuhan ekonomi serta stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia secara menyeluruh merupakan fungsi bank sebagai intermediary service. Bank berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan (financial intermedier) antara pihak yang kelebihan dana (surplus

unit)

dengan

pihak

yang

kekurangan

atau

membutuhkan dana (deficit unit). Fungsi utama bank adalah menyediakan jasa yang menyangkut penyimpanan nilai dan perluasan kredit sehingga bank harus bekerja secara profesional dan bertanggung jawab dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Oleh karena itu,

kegiatan perekonomian

pada masa ekonomi modern tidak dapat dipisahkan dari peranan dan fungsi bank sebagai lembaga pembiayaan dan investasi dalam pembangunan nasional Secara etimologi bank berasal dari bahasa Italia yang berarti bantu atau pembantu. Namun dalam perkembangannya, pengertian bank merupakan suatu pranata sosial yang bersifat finansial,yang melaksanakan jasa-jasa keuangan. commit to user


digilib.uns.ac.id

Menurut Undang-undang Nomor 14 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan Pasal 1 huruf a, pengertian bank yaitu bank adalah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menerangkan bahwa pengertian bank diatur dalam Pasal 1 angka 1. Bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana

dari

masyarakat

dalam

bentuk

simpanan

dan

menyalurkannya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 atau UndangUndang yang Diubah memuat pengertian bank yang diatur dalam Pasal 1 angka 2. Bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit danatau bentuk-bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Undang-Undang

Nomor

7

Tahun

1992

tentang

Perbankan dan ditegaskan lagi dengan keluarnya UndangUndang RI Nomor 10 tahun 1998, bank dibagi dalam dua jenis yang terdiri dari : 1) Bank Umum Pengertian bank umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lampu lalu lintas pembayaran. Bank umum sering disebut juga bank komersil (commercial bank). Bank umum juga dikelompokan ke dalam dua jenis, antara lain bank umum devisa dan bank umum non devisa. to user devisa memiliki produk yang Bank umumcommit yang berstatus


digilib.uns.ac.id

lebih luas daripada bank non devisa, antara lain dapat dilaksanakan jasa yang berhubungan dengan seluruh mata uang asing atau jasa bank ke luar negeri. Bank umum juga terdiri dari dua jenis, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usahanya

secara

konvensional

dan/atau

bank

yang

melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatan memberikan jasa lalu lintas pembayaran berdasarkan prinsip syariah (Jamal Wiwoho, 2010:7). 2) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pengertian BPR menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Jamal Wiwoho, 2010:7). 4. Tinjauan tentang Bank Perkreditan Rakyat a. Sejarah Bank Perkreditan Rakyat Perbankan di banyak negara pada umumnya tidak ditujukkan untuk melayani masyarakat kecil. Tata letak perkantoran, struktur organisasi, program pendidikan dan kesehatan ditunjukkan kepada orang-orang yang mapan dan berada. Keadaan Indonesia yang lebih berpihakl pada pelayanan pada orang yang berada membuat adanya suatu keinginan untuk membantu para petani, pegawai, dan buruh yang ingin mendapatkan pinjaman atau modal dengan bunga rendah.Keinginan tersebut datang untuk melepaskan diri dari jerat pelepas uang (rentenir) yang memberikan kredit dengan bunga tinggi, lembaga perkreditan rakyat mulai didirikan. Sekilas dapat dipaparkan runtutan sejarah BPR: 1)

Abad ke-19 : dibentuk Lumbung Desa, Bank Desa, Bank Tani, dan Bank Dagang Desa;

2)

Pasca kemerdekaan Indonesia

didirikan Bank Pasar, Bank Karya

Produksi Desa (BKPD) commit to user


3)

digilib.uns.ac.id

Pada awal tahun 1970an : didirikan Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP) oleh Pemerintah Daerah.

4)

Pada tahun 1988 : Pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober 1988 (PAKTO 1988) melalui Keputusan Presiden RI No.38 yang menjadi momentum awal pendirian BPR-BPR baru. Kebijakan tersebut memberikankejelasan mengenai keberadaan dan kegiatan usaha “Bank Perkreditan Rakyat” atau BPR.

Pada tahun 1992 : Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan, BPR diberikan landasan hukum yang jelas sebagai salah satu jenis bank selain Bank Umum.PP No.71/1992 Lembaga Keuangan Bukan Bank yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan dan lembaga-lembaga keuangan kecil seperti Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, LPN, LPD, BKD, BKK, KURK, LPK, BKPD, dan lembagalembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu dapat diberikan statussebagai BPR dengan memenuhi persyaratan dan tata cara yang ditetapkan untuk menjadi BPR dalam jangka waktu sampai dengan 31 Oktober 1997. (http: //www. bi. go. id diakses pada 27 Januari 2011). b. Pengertian Bank Perkreditan Rakyat Landasan Hukum BPR adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998. Dalam Undang-Undang tersebut secara tegas disebutkan bahwa BPR adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintaspembayaran. Kegiatan usaha BPR terutama ditujukan untuk melayani usaha-usaha kecil dan masyarakat di daerah pedesaan. Bentuk hukum BPR dapat berupa Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah, atau Koperasi. Bank Perkreditan Rakyat merupakan bank yang khusus melayani masyarakat kecil di kecamatan dan pedesaan (Kasmir,2002: 8). c. Bentuk Hukum BPR Bentuk hukum BPR dapat berupa Perusahaan Daerah (Badan Usaha Milik Daerah), Koperasi, Perseroan Terbatas (berupa saham atas nama), dan bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. d. Kegiatan Usaha BPR

commit to user BPR 1) Kegiatan usaha yang dapat dilakukan


digilib.uns.ac.id

Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa depositoberjangka,

tabungan

dan/atau

bentuk

lainnya

yang

dipersamakan dengan itu; 2) Memberikan kredit; 3) Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan atau tabungan pada bank lain. e. Kegiatan usaha yang tidak dapat dilakukan oleh BPR antara lainnya: 1) Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran; 2) Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing kecuali sebagai pedagang valuta asing (dengan izin Bank Indonesia); 3) Melakukan penyertaan modal; 4) Melakukan usaha perasuransian; 5) Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana disebutkan pada butir c. f. Pendirian BPR UU Perbankan juga mengatur tentang cara pendirian Bank Perkreditan Rakyat. 1) Pihak yang dapat mendirikan Bank Perkreditan Rakyat: a) Warga Negara Indonesia (WNI); b) Badan hukum Indonesia yang seluruh kepemilikannya oleh WNI; c) Pemerintah Daerah; atau d) Dua pihak atau lebih sebagaimana yang dimaksud dalam angka 1

(satu), 2 (dua) dan 3 (tiga). 2) Persyaratan modal yang harus disetor menurut Peraturan Bank Indonesia No. 8/26/PBI/2006 tanggal 8 November 2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat, dibagi empat kelompok antara lainnya: a) Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) untuk Bank Perkredit- an commit to userDKI Jakarta; Rakyat yang didirikan di wilayah


digilib.uns.ac.id

b) Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) untuk Bank Perkreditan Rakyat yang didirikan di wilayah Ibukota Provinsi di pulau Jawa dan Bali dan di wilayah Kabupaten atau Kota Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi; c) Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk Bank Perkreditan Rakyat yang didirikan di wilayah Ibukota Propinsi di luar pulau Jawa dan Bali dan di wilayah pulau Jawa dan Bali diluar wilayah a dan b; d) Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk Bank Perkreditan Rakyat yang didirikan di wilayah di luar (1), (2), dan (3). 3) Persyaratan sumber dana modal Bank Perkreditan Rakyat antara lainnya: a) Tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank atau pihak lain di Indonesia; b) Tidak berasal dari hasil kegiatan yang melanggar hukum. 4) Persyaratan pemilik Bank Perkreditan Rakyat, antara lainnya: a) Tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan; b) Memiliki integritas, antara lain memiliki akhlak dan moral yang baik, mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bersedia mengembangkan Bank Perkreditan Rakyat yang sehat. 5)

Perizinan pendirian Bank Perkreditan Rakyat a) Usaha Bank Perkreditan Rakyat harus mendapat izin dari Menteri Keuangan, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat diatur dengan Undang-undang tersendiri. b) Izin usaha Bank Perkreditan Rakyat diberikan Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia. c) Untuk mendapatkan izin usaha, Bank Perkreditan Rakyat wajib memenuhi persyaratan tentang susunan organisasi, permodalan, kepemilikan, keahlian di bidang perbankan, kelayakan rencana kerja, hal-hal lain yang ditetapkan Menteri Keuangan setelah commit to user mendengar pertimbangan Bank Indonesia dan memenuhi


digilib.uns.ac.id

persyaratan tentang tempat kedudukan kantor pusat Bank Perkreditan Rakyat di Kecamatan. Bank Perkreditan Rakyat dapat pula didirikan di ibukota, Kabupaten atau Kotamadya belum terdapat Bank Perkreditan Rakyat. d) Pembukaan kantor cabang Bank Perkreditan Rakyat di ibukota Negara, ibukota Provinsi, ibukota Kabupaten dan Kotamadya hanya dapat dilakukan dengan izin Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia. Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor tersebut ditetapkan Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia. e) Pembukaan kantor cabang Bank Perkreditan Rakyat di luar ibukota Negara, ibukota Provinsi, Ibukota Kabupaten, dan Kotamadya serta pembukaan kantor dibawah kantor cabang Bank Perkreditan Rakyat wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia. Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor cabang tersebut ditetapkan Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia. f) Bank Perkreditan Rakyat tidak dapat membuka kantor cabang di luar negeri, karena Bank Perkreditan Rakyat dilarang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. Dalam rangka mendirikan Bank Perkreditan Rakyat baru yang tangguh, efisiensi, dan produktif serta dapat berkembang secara wajar guna memberika jasa layanan keuangan kepada masyarakat umumnya serta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) khususnya baik di pedesaan maupun perkotaan, sub bagian perizinan pendirian Bank Perkreditan Rakyat melaksanakan kegiatan antara lainnya : (1) Meneliti kelengkapan persyaratan administratif, izin prinsip, dan usaha sesuai ketentuang yang berlaku. (2) Melakukan wawancara (fit and proper test) terhadap pimpinan dan pengurus Bank Perkreditan Rakyat yang akan didirikan di commit to user wilayah kerja Kantor Bank Indonesia.


digilib.uns.ac.id

(3) Melakukan penilaian diskusi potensi dan kejenuhan bagi Bank Perkreditan Rakyat. 6) Cara Pendirian Bank Perkreditan Rakyat UU Perbankan juga mengatur tentang cara pendirian Bank Perkreditan Rakyat. a)

Pihak yang dapat mendirikan Bank Perkreditan Rakyat: a.

Warga Negara Indonesia (WNI);

b.

Badan hukum Indonesia yang seluruh kepemilikannya oleh WNI;

c.

Pemerintah Daerah; atau

d.

Dua pihak atau lebih sebagaimana yang dimaksud dalam angka 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga).

b) Persyaratan modal yang harus disetor menurut Peraturan Bank Indonesia No. 8/26/PBI/2006 tanggal 8 November 2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat, dibagi empat kelompok antara lainnya: (1) Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) untuk Bank Perkreditan Rakyat yang didirikan di wilayah DKI Jakarta; (2) Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) untuk Bank Perkreditan Rakyat yang didirikan di wilayah Ibukota Provinsi di pulau Jawa dan Bali dan di wilayah Kabupaten atau Kota Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi; (3) Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk Bank Perkreditan Rakyat yang didirikan di wilayah Ibukota Propinsi di luar pulau Jawa dan Bali dan di wilayah pulau Jawa dan Bali diluar wilayah a dan b; (4) Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk Bank Perkreditan Rakyat yang didirikan di wilayah di luar (1), (2), dan (3). (5) Usaha Bank Perkreditan Rakyat harus mendapat izin dari Menteri Keuangan, kecuali apabila kegiatan menghimpun to userdiatur dengan Undang-undang dana dari commit masyarakat


digilib.uns.ac.id

tersendiri. (6) Izin usaha Bank Perkreditan Rakyat diberikan Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia. (7) Untuk mendapatkan izin usaha, Bank Perkreditan Rakyat wajib memenuhi persyaratan tentang susunan organisasi, permodalan, kepemilikan, keahlian di bidang perbankan, kelayakan rencana kerja, hal-hal lain yang ditetapkan Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia dan memenuhi persyaratan tentang tempat kedudukan kantor pusat Bank Perkreditan Rakyat di Kecamatan. Bank Perkreditan Rakyat dapat pula didirikan di ibukota, Kabupaten atau Kotamadya belum terdapat Bank Perkreditan Rakyat. (8) Pembukaan kantor cabang Bank Perkreditan Rakyat di ibukota Negara, ibukota Provinsi, ibukota Kabupaten dan Kotamadya hanya dapat dilakukan dengan izin Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia. Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor tersebut ditetapkan

Menteri

Keuangan

setelah

mendengar

pertimbangan Bank Indonesia. (9) Pembukaan kantor cabang Bank Perkreditan Rakyat di luar ibukota Negara, ibukota Provinsi, ibukota Kabupaten, dan Kotamadya serta pembukaan kantor dibawah kantor cabang Bank Perkreditan Rakyat wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia. Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor cabang tersebut ditetapkan Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia. (10) Bank Perkreditan Rakyat tidak dapat membuka kantor cabang di luar negeri, karena Bank Perkreditan Rakyat dilarang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. commit to user Dalam rangka mendirikan Bank Perkreditan Rakyat baru yang


digilib.uns.ac.id

tangguh, efisiensi, dan produktif serta dapat berkembang secara wajar guna memberika jasa layanan keuangan kepada masyarakat umumnya serta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) khususnya baik di pedesaan maupun perkotaan, sub bagian perizinan pendirian Bank Perkreditan Rakyat melaksanakan kegiatan antara lainnya : (i) Meneliti kelengkapan persyaratan administratif, izin prinsip, dan usaha sesuai ketentuang yang berlaku; (ii) Melakukan wawancara (fit and proper test) terhadap pimpinan dan pengurus Bank Perkreditan Rakyat yang akan didirikan di wilayah kerja Kantor Bank Indonesia; (iii) Melakukan penilaian diskusi potensi dan kejenuhan bagi Bank Perkreditan Rakyat. g. Modal disetor untuk mendirikan BPR : Dalam akan mendirikan suatu BPR, maka pendiri harus menyetorkan modal. Modal yang harus di setor adalah: 1)

Rp. 5 miliar untuk BPR yang didirikan di wilayah DKI Jakarta;

2)

Rp. 2 miliar untuk BPR yang didirikan di wilayah ibukota provinsi di pulau Jawa dan Bali dan di wilayah Kabupaten atau Kotamadya Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi;

3)

Rp.1 miliar untuk BPR yang didirikan di ibukota provinsi di luar pulau Jawa dan Bali dan di wilayah pulau Jawa dan Bali di luar wilayah sebagaimana disebut dalam huruf a dan b;

4)

Rp. 500 juta untuk BPR yang didirikan di wilayah lain di luar wilayah sebagaimana disebut dalam huruf a, b dan c.

h. Kepemilikan BPR Yang dapat menjadi pemilik BPR adalah pihak-pihak yang: 1)

Tidak termasuk dalam daftar orang-orang tercela di bidang perbankan;

2)

Memiliki integritas, antara lain memiliki akhlak dan moral yang commit toperaturan user baik, bersedia mematuhi perundang-undangan yang


digilib.uns.ac.id

berlaku dan bersedia mengembangkan operasional BPR secara sehat. Sumber dana yang digunakan untuk kepemilikan BPR dilarang berasal dari: 3)

Pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain (kecuali berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) ;

4)

Berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang. Bagi pemegang saham pengendali, wajib memenuhi persyaratan bahwa yangbersangkutan bersedia untuk mengatasi kesulitan permodalan dan likuiditas yang dihadapi bank dalam menjalankan kegiatan usahanya dan memenuhi persyaratan kelayakan keuangan sesuai dengan ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) BPR.

i.

Kepengurusan BPR Kepengurusan BPR terdiri dari Direksi dan Komisaris. Anggota Direksi dan dewan Komisaris wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) BPR untuk menilai integritas, kompetensi dan reputasi keuangan. Anggota Direksi paling sedikit berjumlah 2 orang dan memiliki sertifikat kelulusan dari lembaga sertifikasi.

j.

Alokasi Kredit BPR Dalam mengalokasikan kredit, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh BPR, yaitu : 1) Dalam memberikan kredit, BPR wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan perjanjian. 2) Dalam memberikan kredit, BPR wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai batas maksimum pemberian kredit, pemberian jaminan, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh BPR kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, commit to user termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang


digilib.uns.ac.id

sama dengan BPR tersebut. Batas maksimum tersebut adalah tidak melebihi 30% dari modal yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia. 3) Dalam memberikan kredit, BPR wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai batas maksimum pemberian kredit, pemberian jaminan, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh BPR kepada pemegang saham (dan keluarga) yang memiliki 10% atau lebih dari modal disetor, anggota dewan komisaris (dan keluarga), anggota direksi (dan keluarga), pejabat BPR lainnya, serta perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan pihak pemegang saham (dan keluarga) yang memiliki 10% atau lebih dari modal disetor, anggota dewan komisaris (dan keluarga), anggota direksi (dan keluarga), pejabat BPR lainnya. Batas maksimum tersebut tidak melebihi 10% dari modal yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia. k.

Sasaran BPR Melayani kebutuhan petani, peternak, nelayan, pedagang, pengusaha kecil, pegawai, dan pensiunan karena sasaran ini belum dapat terjangkau oleh bank umum dan untuk lebih mewujudkan pemerataan layanan perbankan, pemerataan kesempatan berusaha, pemerataan pendapatan, dan agar mereka tidak jatuh ke tangan para pelepas uang (rentenir dan pengijon).

l. Asas BPR Dalam melaksanakan usahanya BPR berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Demokrasi ekonomi adalah sistem ekonomi Indonesia yang dijalankan sesuai dengan pasal 33 UUD 1945 yang memiliki 8 ciri positif sebagai pendukung dan 3 ciri negatif yang harus dihindari (free fight liberalism, etatisme, dan monopoli). (http: //www. bi. go. id tentang Facto tahun 1988 diakses pada 27 Januari 2011).

commit to user


5.

digilib.uns.ac.id

Tinjauan tentang Bank Indonesia Bank Indonesia sebagai bank sentral (central bank) dari segi fungsinya serta tujuan usahanya adalah bank yang dapat bertindak sebagai bankers bank, pimpinan, penguasa moneter, mendorong dan mengarahkan semua jenis bank yang ada. “Bank Indonesia atau bank sentral adalah lembaga yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sisitem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalanankan fungsi sebagai lender of last resort” (Djumhana,2006: 118). “Fungsi sebagai lender of the last resort adalah tempat peminjaman yang terakhir. Fungsi yang lain adalah fungsi sebagai bank to bank, fungsi tersebut adalah mengatur perbankan di suatu negara”. (Kasmir,2002 : 7). Menurut Undang-undang Nomor 06 Tahun 2009 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia (UUBI), Bank Indonesia adalah Lembaga Negara yang independen. Sebagai Lembaga Negara yang independen, Pemerintah dan/atau pihak-pihak lainnya dilarang melakukan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia (BI). “Bank Indonesia dalam kedudukannya sebagai badan hukum (publik), yaitu sebagai salah satu lembaga negara selain mempunyai wewenang dalam mengelola kekayaan sendiri yang terlepas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, juga berwenang untuk menetapkan peraturan dan mengenakan sanksi dalam batas kewenangannya”. (Djumhana, 2006:119120). Kemandirian Bank Indonesia menyebabkan pihak lain dilarang untuk melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Namun, sebaliknya Bank Indonesia wajib pula menolak dan mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak manapun. Akan tetapi, dalam kemandiriannya tersebut Bank Indonesia tetap menyampaikan commit to Dewan user Perwakilan Rakyat, sedangkan laporan pelaksanaan tugasnya kepada


laporan

keuangannya

digilib.uns.ac.id

diperiksa

oleh

Badan

Pemeriksa

Keuangan

(Djumhana,2006: 120). Tidak termasuk dalam pengertian campur tangan adalah adalah kerja sama yang dilakukan oleh pihak lain atau bantuan teknis yang diberikan oleh pihak lain atas permintaan Bank Indonesia yang diamanatkan UndangUndang Nomor 23 Tahun 1999 (Abdulkadir Muhammad,200:39). Bank Indonesia yang juga disebut Bank Sentral dalam pengaturannya dalam hukum Indonesia telah mengalami beberapa perubahan. Perubahan tersebut terjadi sebanyak empat (4) kali. Bank Indonesia pertama kali diatur dengan dibuatnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968, kemudian karena adanya perubahan ekonomi dan politik maka Undang-undang tersebut diubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999. Beberapa tahun kemudian dibuat Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 telah diubah dengan dibuatnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. a. Tujuan Bank Indonesia Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia, BI hanya mempunyai satu tujuan yaitu mencapai dan memelihara tingkat kesehatan rupiah .Pencapaian dan pemeliharaan kestabilan nilai Rupiah. Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia, guna mencapai tujuan kestabilan nilai tukar rupiah, BI memiliki tiga tugas yaitu: 1) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; 2) Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; 3) Mangatur dan mengawasi bank. b. Tugas Bank Indonesia Bank Indonesia memiliki tugas : 1) Tugas penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter dalam rangka melaksanakan tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, BI menetapkan sasaran

inflasi dengan memperhatikan

perkembangan dan prospek ekonomi makro, terutama perkembangan user harga. Tugas tersebutcommit antara to lain:


digilib.uns.ac.id

a) Menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkannya; b) Melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan caracara yang termasuk, tetapi tidak terbatas pada: (1) Operasi pasar terbuka di pasar uang, baik mata uang rupiah maupun valas; (2) Penetapan tingkat diskonto; (3) Penetapan cadangan wajib minimum; (4) Pengaturan kredit atau pembiayaan. c) Memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, paling lama 90 (sembilan puluh) hari kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek bank yang bersangkutan; d) Melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai tukar yang telah ditetapkan; e) Mengelola cadangan devisa; f)

Menyelenggarakan survei secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan yang dapat bersifat makro dan mikro (Kasmir, 2004:208-209).

2) Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran Dalam tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran Bank Indonesia berwenang: a) Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran; b) Mewajibkan

penyelenggara

jasa

sistem

pembayaran

untuk

menyampaikan laporan kegiatannya; c) Menetapkan penggunaan alat pembayaran; d) Mengatur sistem kliring antar bank baik dalam mata uang rupiah maupun asing; e) Menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar commit to user bank;


digilib.uns.ac.id

f) Menetapkan macam, harga, ciri uang yang akan dikeluarkannya, bahan yang digunakan dan tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah; g) Mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dari peredaran, termasuk memberikan penggantian dengan nilai yang sama (Kasmir, 2004:209-210). 3) Mengatur dan mengawasi bank Pemeriksaan yang dilakukan oleh BI meliputi pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung yaitu berbentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan. Pemeriksaan tidak langsung berbentuk pengawasan dini melalui penelitian, analisis, dan evaluasi laporan bank. Pemeriksaan dilakukan sekurang-kurangnya satu tahun sekali untuk setiap bank. Pengawasan dan pengaturan yang dilakukan oleh KBI cabang Surakarta dilakukan guna untuk menghindari dan meminimalisasi moral hazard dan tingkat kegagalan bank. Cato Journal, Vol. 29, No. 1 mengatakan bahwa bank gagal disebabkan oleh, First, protection has been offered too frequently (e.g., the bailout of Continental Bank in 1984 was not justified by plausible “systemic risk” concerns); some of themoral-hazard cost associated with too-big-tofail could be eliminated just by being more selective in applying the doctrine. Second, if the government didmore to create a credible intervention and resolution process for large, complex banks that become troubled, then much of the cost of too-big-to-fail could be eliminated, (Pertama, perlindungan yang berlebihan terlalu sering dilakukan, terutama bailout Bank Kontinental pada tahun 1984 yang tidak dibenarkan masuk kedalam sistemik yang berresiko), Kedua, Pemerintah yang tidak memberikan intervensi secara kredibel, dan proses resolusi secara besar-besaran, masalah perbankan yang telah menjadi kompleks, maka banyak biaya yang ditimbulkan dari kegagalan bank bisa dihilangkan. Pemeriksaan ini meliputi pemeriksaan buku-buku, berkasberkas, warkat, catatan, dokumen, dan data elektronis, termasuk salinan-salinan. Pemeriksaan ini pula apabila diperlukan untuk commit to user memperoleh hasil yang menyeluruh, maka dapat dilakukan terhadap


digilib.uns.ac.id

perusahaan induknya, anak perusahaannya, pihak terkait, juga terhadap

pihak

terafiliasi

dari

bank

yang

bersangkutan

(Djumhana,200:130). Dalam hal mengatur dan mengawasi Bank Indonesia berwenang: a) Menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian; b) Memberikan dan mencabut izin usaha bank; c) Memberikan izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank; d) Memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank; e) Memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan usaha tertentu; f) Mewajibkan bank untuk menyampaikan laporan, keterangan dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan Bank Indonesia; g) Melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan.; h) Memerintahkan bank untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian Bank Indonesia terhadap suatu transaksi patut diduga merupakan tindakan pidana dibidang perbankan; i) Mengatur dan mengembangkan informasi antar bank; j) Mengambil tindakan terhadap suatu bank sebagaiman diatur dalam undang-undang tentang perbankan yang berlaku apabila menurut

penilaian

kelangsungan

usaha

Bank bank

Indonesia yang

membahayakan

bersangkutan

membahayakan perekonomian nasional;

commit to user

dapat

dan

atau


digilib.uns.ac.id

k) Tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen dan dibentuk dengan undang-undang (Kasmir, 2002:210-211). 4) Tugas Pengaturan dan Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Dalam menjalankan tugas pengaturan dan penyelenggaraan sistem pembayaran, menurut Pasal 15 UUBI, BI berwenang: a) Melaksanakan

dan

memberikan

persetujuan

serta

izin

penyelenggaraan jasa sistem pembayaran; b) Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran

untuk

menyampaikan laporan kegiatannya; c) Menetapkan penggunaan alat pembayaran. d) Berkaitan dengan di sahkannya Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 21 Oktober 2011, maka Tugas Pengawasan perbankan yang semula dipegang oleh Bank Indonesia, maka beralih ke Lembaga Otoritas Jasa Keuangan pertanggal 31 Desember 2004. Peraturan perbankan juga telah ditetapkan dalam Peraturan bank dalam Capital Regulation and the Performance of the Nigerian banks: Need for Review mengatakan, Regulation is necessary in the case of bank specifically to maintain safe and sound banking system that can meet its obligation without difficulty, hence a high solvency and liquidity level is experience of individual banks than they would ordinarily maintain, (Peraturan perbankan penting dalam kasus khusus bank untuk menjaga sistem perbankan yang sehat dan aman, sehingga dapat memnuhi kewajiban tanpa kesulitan, karena solvabilitas yang tinggidan tingkat liquiditas dan pengalaman individu bank mereka yang akan membantu. Tugas Bank Indonesia karena adanya Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, hanya sebatas menetapkan dan menetapkan kebijakan commit to user moneter serta menjaga kelancaran sistem pembayaran. Adapun tugas


digilib.uns.ac.id

Lembaga Otoritas Jasa Keuangan menurut Undang-Undang OJK No 21 Tahun 2011 adalah pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, termasuk kewenangan perizinan kepada Lembaga Jasa Keuangan. Ootoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam UU OJK. Pengawasan perbankan oleh OJK telah diatur dalam Pasal 7 ayat (a), (b), dan (c) UndangUndang Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2011 tentang wewenang dan tugas OJK. c. Peranan Bank Indonesia Bank Indonesia sebagai bank sentral mempunyai peranan yang sangat pnting dalam segi makro dan mikro di Indonesia. Segi Makro, Bank Indonesia berhubungan dengan dunia perbankan sebagai urat nadi perekonomian nasional sehingga mempengaruhi maju mundurnya perekonomian negara. Sedangkan dalam segi mikro, Bank Indonesia yang bertugas mengatur dan mengawasi perbankan berhubungan erat dengan dana masyarakat yang disimpan di bank-bank tersebut. d. Fungsi Bank ndonesia Bank Indonesia mempunyai peran sebagai berikut: 1) Penyelesaian utang-piutang antar bank; 2) Mengedarkan uang kertas; 3) Wakil pemerintah dalam menerima pembayaran pajak; 4) Sumber dana pinjaman terakhir; 5) Memegang cadangan kas sistem; 6) Mengontrol volume dan keadaan kredit untuk mempertahankan tingkat kegiatan ekonomi.

commit to user


digilib.uns.ac.id

A. Kerangka Pemikiran UU No. 6 Tahun 2009

Bank Indonesia

Fungsi Moneter (Pasal 15 UU No 6 Th 2009)

Fungsi Pengawasan dan Pengaturan (Pasal 24 UU No 6 Th 2009)

Bank Sehat

Bank Gagal

Upaya Penyehatan Dapat di sehatkan

Tidak

Daftar Pengawasan Khusus BPR Kencana Artha Mandiri Impose Sanction oleh BI

Implementasi Pencabutan Izin Usaha

Hambatan dalam commit to user pencabutan izin usaha

Upaya Pelarangan


digilib.uns.ac.id

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut dapat dijelaskan bahwa Negara Republik Indonesia dalam menjaga dan mengatur tentang Perbankan dibentuklah Undang-Undang khusus yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Undangundang ini mengatur mengenai kewenangan dan tugas BI sebagai bank sentral. Bank Indonesia dapat melakukan pengawasan kepada bank sehat dan bank yang masuk ke dalam daftar pengawasan khusus. Bank yang termasuk kedalam daftar pengawasan khusus mendapatkan suatu pengawasan dan pemberlakuan khusus oleh Bank Indonesia. Dalam pemberlakuan khusus, apabila bank sakit gagal dalam proses penyehatan maka akan masuk ke dalam kategori bank gagal yang selanjutnya akan dicabut izin usahanya. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kencana Artha Mandiri pada tahun 2008 yang termasuk kategori bank gagal akhirnya ijin usahanya dicabut oleh Bank Indonesia. Prosedur dan tahapan yang dilalui beserta dengan hambatan yang dihadapi Bank Indonesia perlu mendapat kajian agar dapat mengetahui bagaimana pelaksaan pencabutan izin usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kencana Artha Mandiri oleh Bank Indonesia dan beserta hambatan yang dialami oleh Kantor Bank Indonesia Cabang Surakarta dalam mencabut ijin Bank Kencana Artha Mandiri.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi a. Deskripsi Singkat Bank Indonesia Cabang Surakarta Bank Indonesia adalah bank milik negara yang berkantor pusat di Jakarta serta mempunyai 41 Kantor Bank Indonesia di seluruh wilayah Republik Indonesia, juga 4 Kantor Perwakilan di luar negeri yaitu di London, New York, Singapura dan Jepang (Hasil wawancara dengan Imam Mustiantoko, Kepala Bidang bagian SDM KBI Semarang, 8 Februari

2011).

Bank

Indonesia

yang

menjadi

tempat

penulis

melaksanakan penelitian adalah Kantor Bank Indonesia Surakarta yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 4 Surakarta. Lokasi gedung Kantor Bank Indonesia Surakarta memiliki letak yang strategis karena berada di tengah kota Surakarta. Dimana sebelah Utara berbatasan dengan Bangunan Balaikota Surakarta, sebelah Barat berbatasan Kantor Advokat H.S.P & Partners dan berseberangan dengan Kantor Telkom, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Jenderal Sudirman, sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Ronggowarsito. Gedung Bank Indonesia Cabang Surakarta terdiri dari 3 (tiga) lantai, yaitu lantai dasar, lantai 1, dan lantai 2. Lantai dasar gedung terdiri dari tempat parkir motor dan mobil, ruang dapur umum, ruang rapat atau pertemuan, ruang kliring, mushola. Pada Lantai 1 (satu)

terdapat

perpustakaan, ruang bidang Sumber Daya Manusia, ruang bidang Pengawasan Perbankan, dan ruang bidang Akunting. Pada lantai 2 (dua) terdapat ruang bidang Ekonomi dan Moneter, dan ruang Pimpinan Kantor Bank Indonesia Surakarta. Bank Indonesia Cabang Surakarta wilayah kerjanya meliputi Daerah Tingkat II Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Wonogiri, Sragen, Klaten. commit to user


digilib.uns.ac.id

Tugas pokok yang diemban Kantor Bank Indonesia (KBI) Surakarta terdiri dari bidang sistem pembayaran, moneter dan perbankan. Pelaksanaan tugas pokok tersebut ditopang dan ditugaskan di bidang manajemen intern. Berikut akan dijabarkan mengenai tugas pokok masing-masing bidang (Mahendra Surya Perdana, 2010:8-11). Bidang Sistem Pembayaran, dibagi menjadi dua bagian, pertama Sistem Pembayaran Tunai (peredaran uang), Dibidang peredaran uang, Bank Indonesia Cabang Surakarta bertanggung jawab atas ketersediaan uang dalam jumlah dan komposisi pecahan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta pada waktu yang tepat. Disamping itu KBI Surakarta harus pula menjaga agar uang yang beredar di masyarakat selalu dalam kondisi baik dan layak edar (clean money policy). Kedua Sistem Pembayaran Non Tunai (giralisasi) yang masih dibagi menjadi dua yaitu, Kliring dan RTGS (Real Time Gross Settlement). Kliring adalah penukaran warkat atau data keuangan secara elektronik antarbank, baik atas nama bank maupun nasabah, yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Tujuan dari kliring ini adalah untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi dan keamanan pembayaran dengan menggunakan uang

giral

sehingga

dapat

meningkatkan

kelancaran

transaksi

perekonomian. Sedangkan RTGS (Real Time Gross Settlement) dengan sistem BI-RTGS adalah proses penyelesaian akhir transaksi pembayaran yang dilakukan per transaksi dan bersifat real time (electronically processed) dimana rekening bank peserta dapat didebit/dikredit berkalikali dalam sehari sesuai dengan perintah pembayaran dan penerimaan pembayaran. Bidang Moneter memiliki tugas di bidang moneter meliputi kegiatan penelitian dan pengelolaan statistik moneter, informasi pasar uang,

penyelesaian

pinjaman

luar

negeri,

serta

bantuan

teknis

pengembangan uasaha mikro, kecil dan menengah. Bidang Perbankan, tugasnya meliputi pengawasan dan pembinaan perbankan bertujuan untuk commit toyang user sehat, memelihara kepentingan menciptakan sistem perbankan


digilib.uns.ac.id

masyarakat dengan baik, mengembangkan diri secara wajar dan bermanfaat bagi perekonomian regional dan nasional. Bidang Menejemen Intern adalah sebagai pendukung pelaksanaan tugas pokok Bank Indonesia Surakarta dengan melaksanakan kegiatan di bidang manajemen intern, yaitu pengelolaan Sumber Daya Manusia, logistik, pengamanan dan kesekretariatan. Sebagai bagian dari komponen masyarakat di daerah, Bank Indonesia Surakarta melakukan kegiatan sosial dan menjalin kerjasama dengan lembaga lain sebagai wujud pengabdian dan pengembangan masyarakat. Bentuk-bentuk kontribusi ini antara lain berupa kerjasama dengan perguruan tinggi dalam rangka penelitian dan kuliah umum, pemberian kesempatan kepada para mahasiswa untuk melakukan praktek kerja, pemberian beasiswa, kegiatan rutin donor darah serta kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya. Pada Kantor Bank Indonesia terdapat struktur organisasi seperti terurai dibawah ini : a. Pimpinan Bank Indonesia b. Kepala Bidang : 1. Bidang Ekonomi & moneter i. Seksi pemberdayaan sektor riil & UMKM ii. Seksi kajian statistik & survey 2. Bidang Sistem Pembayaran & Manajemen Intern i. Seksi operasional kas ii. Seksi pelayanan nasabah & penyelenggara kliring iii. Seksi sumberdaya manusia a. Bagian sumber daya b. Bagian logistik c. Bagian pengamanan d. Bagian kesekretariatan 3. Bidang Pengawasan Bank i. Kelompok pengawasan bank I commitbank to user ii. Kelompok pengawasan II


digilib.uns.ac.id

iii. Kelompok pengawasan bank III iv. Kelompok pengawasan bank IV (Pemuatan nama–nama karyawan Kantor Bank Indonesia (KBI) Surakarta tidak diperkenankan untuk dimuat karena merupakan aturan kerahasaian dari Bank Indonesia). Kantor Bank Indonesia cabang Surakarta mempunyai visi, misi dan kewajiban tertentu dalam menjalankan tugasnya sebagai perwakilan Bank Indonesia di Surakarta untuk mengatur dan mengawasi perbankan di Surakarta. .

Visi, Misi, Core Function, dan Sasaran Strategis Bank Indonesia Cabang Surakarta 1) Visi, Misi, Core Function dan Sasaran strategis Kantor Bank Indonesia cabang Surakarta adalah sebagai berikut: a)

Visi Kantor Bank Indonesia cabang Surakarta Menjadi Kantor Bank Indonesia yang dapat dipercaya di daerah melalui peningkatan peran dalam menjalankan tugas-tugas Bank Indonesia yang diberikan.

(2) Misi Kantor Bank Indonesia Surakarta Mendukung pencapaian kebijakan Bank Indonesia di bidang moneter, perbankan dan sistem pembayaran secara efisien dan optimal serta memberikan saran kepada Pemda dan lembaga terkait lainnya di daerah dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi daerah. (3) Core Function Core function Kantor Bank Indonesia cabang Surakarta adalah sistem kebijakan sedangkan supportingnya adalah sistem operasional. Oleh karena itu, Kantor Bank Indonesia Surakarta pun tidak melakukan kegiatan-kegiatan seperti yang dilakukan oleh Bank Umum ataupun BPR seperti: menghimpun dana dari commit to user


digilib.uns.ac.id

masyarakat maupun menyalurkan dana dalam bentuk kredit ke masyarakat. (4) Sasaran Strategis Kantor Bank Indonesia cabang Surakarta Sasaran strategis yang di tetapkan di Kantor Bank Indonesia cabang Surakarta yaitu : (a) Terkendalinya inflasi daerah dan tersedianya informasi ekonomi regional; (b) Terwujudnya industri perbankan yang sehat; (c) Terpeliharanya

kehandalan

sistem

pembayaran

dan

pengedaran uang; (d) Mendukung upaya pengendalian inflasi; (e) Mendorong upaya penyehatan industri perbankan; (f) Memelihara keamanan dan kehandalan sistem pembayaran; (g) Meningkatkan

efektifitas

dan

efesiensi

penggunaan

anggaran; (h) Memperkuat dukungan organisasi dan kepemimpinan pegawai, serta mengembangan kompetensi pegawai; (i) Memperbaiki pelaksanaan governance.

commit to user


digilib.uns.ac.id

commit to user


digilib.uns.ac.id

B. Pembahasan 1. Implementasi Pencabutan Izin Usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kencana Artha Mandiri Surakarta oleh Bank Indonesia cabang Surakarta menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang. Bank Perkreditan Rakyat dalam kegiatannya memerlukan izin usaha. Izin usaha bank telah termuat dalam peraturan Bank Indonesia. Izin usaha merupakan faktor yang diperlukan apabila akan mendirikan suatu usaha perbankan. Izin usaha BPR hanya dapat diberikan oleh Bank Indonesia. Bank Perkreditan Kencana Artha Mandiri pada khususnya, Bank Perkreditan Rakyat pada umumnya dapat didirikan dengan dua (tahap) yaitu: a. Pemberian izin usaha Bank Perkreditan Rakyat dilakukan dalam dua (2) tahap yaitu : 1) Persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian Bank. Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diajukan paling kurang oleh salah satu calon pemilik kepada Gubernur Bank Indonesia, disertai dengan: a) Rancangan akta pendirian badan hukum, termasuk rancangan Anggaran Dasar yang paling kurang memuat: (1) nama dan tempat kedudukan; (2) kegiatan usaha sebagai Bank; (3) permodalan; (4) kepemilikan; (5) wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan anggota Dewan Komisaris serta anggota Direksi; dan (6) persyaratan bahwa pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi harus memperoleh persetujuan Bank Indonesia terlebih dahulu; commit to user


digilib.uns.ac.id

Persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip diberikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap. Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan. Persetujuan prinsip berlaku untuk jangka waktu 360 (tiga ratus enam puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan prinsip dikeluarkan b) Data kepemilikan berupa: Daftar calon pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi Bank yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah. 2) Izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha Bank setelah persiapan persetujuan prinsip telah dilakukan. Persetujuan atau penolakan permohanan izin usaha diberikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap. Bank yang telah mendapat izin usaha dari Bank Indonesia wajib melakukan kegiatan usaha selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal izin usaha dikeluarkan. Laporan pelaksanaan kegiatan usaha wajib disampaikan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah dimulainya kegiatan operasional. Pemberian persetujuan permohonan Izin usaha yang diberikan oleh Bank Indonesia sebaiknya mendapat pengawasan dan pengaturan yang efektif dan efesien agar tidak terjadinya perbuatan yang dapat membahayakan perekonomian nasional. menurut I Gedhe Sujana Kepala Bidang Pengawasan Bank Kantor Bank Indonesia cabang Surakarta tujuan dari pengaturan dan pengawasan bank adalah menciptakan sistem perbankan yang sehat, yang memenuhi tiga aspek, yaitu perbankan yang dapat memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar, dan memperhatikan faktor resiko. Dalam suatu kegiatan usaha suatu bank, kesehatan bank tersebut pelu dijaga dan diperhatikan. Kesehatan bank dapat diartikan sebagai commit to user kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional


digilib.uns.ac.id

perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. b. Kondisi perbankan dalam BPR Kencana Artha Mandiri sebelum dicabut izin usaha oleh Kantor Bank Indonesia cabang Surakarta. Secara

umum

berdasarkan

Undang-Undang

Lembaga

Penjamin

Simpanan Nomor 24 Tahun 2004 Pasal 1 (satu) ayat 7 (tujuh) menyeebutkan bahwa pengertian “Bank Gagal” (failing bank) adalah bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta disanyatakan tidak dapat disehatkan oleh Lembaga Pengawasan Perbankan sesuai dengan kewenangan yang dimiliknya atau bahwa suatu bank tidak dapat lagi memenuhi kewajibannya kepada deposan maupun kreditur. Sedangkan Bank yang sehat adalah bank yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi, dapat membantu kelancaran sistem pembayaran, serta dapat dipergunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan kebijakannya, terutama kebijakan moneter. Berdasarkan hasil penelitian dari wawancara, Gedhe Sujana mengatakan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kencana Artha Mandiri dikategorikan sebagai bank gagal. Adapun beberapa permasalahan yang menyebabkan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kencana Artha Mandiri menjadi bank gagal, permasalahan tersebut antara lain: 1) Bank menjadi gagal karena melakukan ekspansi kredit secara besarbesaran tanpa menjaga cadangan likuiditas dan tidak sebanding dengan pertumbuhan sumber dana. Apabila bank tidak memenuhi penarikan likuiditas (gagal bayar kepada nasabah), maka bank menghadapi permasalahan likuiditas dan dapat menjadi penyebab bank gagal; 2) Bank mejadi gagal karena memberikan kredit secara tidak berhati-hati sehingga kredit banyak yang macet, maka salah satu sumber likuiditas bank yang berasal dari pembayaran dan pelunasan kredit juga terganggu. commit user Disamping itu, karena bank harustomembentuk cadangan kerugian karena


digilib.uns.ac.id

kredit macet, akibatnya bank kemungkinan akan mengalami kerugian dan modal bank akan berkurang. Kredit macet mengakibatkan bank tidak mengalami cukup dana untuk membayar sumber dana yang jatuh tempo. Apabila bank gagal dalam menbayar kepada nasabah, maka bank menghadapi permasalahan likuiditas dan dapat menjadi penyebab bank gagal. Namun pada saat bersamaan, apabila modal bank menjadi negatif karena menutup kerugian akibat kredit macet, maka bank bank juga menghadapi masalah permodalan (insolvent), sehingga dapat menjadi penyebab bank gagal. Iliquid dan Insolvent yang secara bersamaan dapat menjadikan bank menjadi gagal. 3) Bank telah berhati-hati dalam memberikan kredit dan membeli surat berharga. Namun kondisi ekonomi makro yang kritis , ekonomi makro yang kritis dapat dikatakan telah terjadinya krisis moneter yang telah memukul usaha kreditur bank dan perusahaan penerbit surat berharga sehingga debitur dan penerbit surat berharga tidak dapat menyelesaikan kewajiban membayar sesuai dengan perjanjian. Kondisi ini dapat mengakibatkan likuiditas bank terganggu dan modal bank akan berkurang karena mengalami kerugian. Kredit yang macet karena adanya krisis ekonomi, mengakibatkan bank tidak memiliki cukup dana untuk membayar sumber dana yang jatuh tempo. Apabila bank gagal membayar kepada nasabah, maka bank menghadapi permasalahan likuiditas. 4) Adanya penarikan simpanan secara besar-besaran oleh nasabah. Hal ini terjadi karena penurunan kepercayaan nasabah kepada bank. Penurunan kepercayaan bisa terjadi karena moral hazard para pemilik bank,ataupun karyawan bank tersebut. Penarikan simpanan secara besar-besaran atau rust menyebabkan bank mengalami kesulitan likuiditas karena mismatch. Dana yang ditanamkan bank belum jatuh tempo, sementara bank harus membayar penarikan dana nasabahnya akibat krisis kepercayaan. Setelah mengetahui permasalahan diatas, bila melihat pada Bank to user Perkreditan Rakyat (BPR)commit Kencana Artha Mandiri maka Kantor Bank


digilib.uns.ac.id

Indonesia cabang Indonesia megatakan bahwa BPR Kencana Artha Mandiri dikategorikan

sebagai

bank

gagal

karena

tidak

dapat

memenuhi

kewajibannya kepada deposan atau kreditur. Menurut hasil penelitian, adapun rincian mengenai BPR Kencana Artha Mandiri yaitu: Data Simpanan

Simpanan Tidak Layak Bayar

Jumlah Rekening 216 rekening

Jumlah Rekening 5 rekening

Jumlah Nominal Rp 5.442.405.331,00

Jumlah Nominal Rp 100.80 juta

Dana Simpanan tidak layak bayar adalah : a) Simpanan yang dana nasabahnya tidak tercatat dibank; b) Dimana Nasabah merupakan nasabah yang diuntungkan secara tidak wajar; c) Nasabah

yang

menyimpan

dana

merupakan

pihak

yang

menyebabkan BPR Kencana Artha Mandiri menjadi tidak sehat. Adapun permasalahan yang menyebabkan BPR Kencana Artha Mandiri dicabut izin usahanya oleh Kantor Bank Indonesia cabang Surakarta adalah: (1) Rekayasa dalam penyaluran kredit yang dananya digunakan oleh Pemegang

Saham

Pengendali/Komisaris

Utama

dengan

menggunakan nama orang lain (kredit topengan); (2) Penyehatan Kredit yang tidak sesuai ketentuan; (3) Penilaian kolektibilitas kredit yg tidak sesuai ketentuan.Penilaian kredit sendiri ada 3 (tiga) penilaian, yaitu: (a) Kredit Lancar; (b) Kredit dalam Pengawasan Khusus (Special Mention); (c) Kredit Tidak Lancar. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 Tahun 2009, BPR Kencana Artha Mandiri masuk kedalam kategori bank gagal ditetapkan dalam status Pengawasan khusus oleh Kantor Bank Indonesia cabang Surakarta apabila commit to user memenuhi 1 (satu) atau lebih kriteria sebagai berikut.


1)

digilib.uns.ac.id

Rasio KPMM ( Kewajiban Penyediaan Modal Minimum) kurang dari 4 (empat) persen. Secara umum BPR diwajibkan untuk memenuhi rasio CAR minimal 8 (persen) % yang dihitung dari perbandingan antara Modal dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Komponen modal terdiri atas modal inti dan modal pelengkap dimana modal pelengkap maksimum sebesar 100(% dari modal inti. Modal inti terdiri dari modal disetor, agio, dana setoran modal, modal sumbangan, cadangan umum, cadangan tujuan, laba ditahan (setelah diperhitungkan pajak), laba tahun-tahun lalu (setelah diperhitungkan pajak) dan laba tahun berjalan (sebesar 50 % setelah taksiran pajak). Faktor pengurang pada modal inti berupa goodwill, disagio, rugi tahun-tahun lalu dan rugi tahun berjalan. Cash Adequacy Ratio (CAR) dipergunakan untuk mengukur kemampuan suatu bank untuk menutup penurunan terhadap aktivanya.

2)

Cash Ratio rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir kurang dari 3 (tiga) persen. Cash Ratio adalah kondisi keberadaan dan persediaan alat likuid bank (kas + penempatan dana di bank lain dalam bentuk tabungan dan giro). Cash Ratio diperlukan agar dapat mengetahui kempampuan suatu bank dalam mengembalikan kembali dana nasabah yang tersimpan.

Kedua hal tersebut ( KPMM dan Cash Ratio) sangat mempengaruhi kestabilan dan kesehatan bank karena masing-masing tersebut mempunyai bobot 30% dan 10% dari perhitungan tingkat kesehatan BPR. Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, data riil tentang Rasio KPMM dan Cash Ratio BPR Kencana Artha Mandiri tidak ditulis karena faktor Rahasia Bank yang melarang tentang pempublikasian tentang angka-angka/data-tata tentang kondisi perekonomian suatu Bank. commit to user Keadaan BPR Kencana Artha Mandiri yang masuk kedalam pengawasan


digilib.uns.ac.id

khusus oleh Kantor Bank Indonesia cabang Surakarta menyebabkan adanya suatu tindakan yang dilakukan sebelum ijin usaha BPR tersebut dicabut izin usahanya. Tindakan yang dilakukan oleh Kantor Bank Indonesia cabang Surakarta adalah memerintahkan pemegang saham dan atau pengurus BPR untuk melakukan penyehatan. BPR Kencana Artha Mandiri yang dalam pengawasan khusus dilarang untuk : a) Bank dilarang melakukan pembayaran distribusi modal (pembagian deviden atau pemberian bonus); b) Bank dilarang melakukan transaksi dengan pihak terkait atau pihak lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; c) Bank dikenakan pembatasan pertumbuhan aset; d) Bank

dilarang

melakukan

pembayaran

terhadap

pinjaman

subordinasi. Pinjaman Subordinasi adalah pinjaman yang berasal dari perjanjian tertulis dengan pihak lain yang hanya dapat dilunasi apabila memenuhi persyaratan tertentu. e) Bank dikenakan pembatasan kompensasi kepada pihak terkait; Adanya upaya pelarangan kegiatan yang dilakukan oleh Bank Indonesia Cabang Surakarta adalah untuk menghindari kegiatan yang dapat menyebabkan adanya kerugian yang muncul dari adanya kegiatan tersebut. Kemudian Kantor Bank Indonesia Cabang Indonesia menempatkan BPR Kencana Artha Mandiri ke dalam Bank Dalam Pengawasan Khusus untuk jangka waktu 3 bulan karena bank tersebut yang belum go-public. Jangka waktu tersebut diperpanjang dengan maksimal 3 bulan atas pertimbangan perkembangan

penyehatan

mengumumkan

kepada

Bank

yang

masyarakat

realistis. tentang

Bank

Inodonesia

adanya

pemberian

perpanjangan. Adapun upaya penyelamatannya yang telah dilakukan oleh Kantor Bank Indonesia cabang Surakarta kepada BPR Kencana Artha Mandiri adalah sebagai berikut : (1) Memerintahkan BPR Kencana Artha Mandiri atau pemegang saham

commit tosetoran user modal dengan memperhatikan untuk melakukan penambahan


digilib.uns.ac.id

potensi kerugian, antara lain akibat memburuknya aktiva produktif dan tambahan biaya operasional lain. Modal merupakan salah faktor yang

mempunyai

peran

penting

bagi

bank

dalam

rangka

pengembangan usaha dan menampung resiko kerugian. Modal bank merupakan modal yang berasal dari lembaga keuangan lain seperi pengadaian, dana pensiun,dan lain-lain. Sedangkan modal yang disetor yaitu modal yang disetor oleh pemilik bank, dalam hal ini pemilik Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kencana Artha Mandiri. Modal yang disetor oleh pemilik bank berbeda-beda, baik itu dari nominal ataupun jumlah modalnya. Adapun perintah penambahan modal BPR Daftar Pengawasan Khusus oleh pemegang saham baru ke dalam sistem escrow account. Pengertian penambahan modal dalam bentuk escrow account adalah dana setoran modal yang ditempatkan dalam bentuk deposito pada bank umum di Indonesia atas nama “Dewan Gubernur Bank Indonesia dan atas nama BPR Kencana Artha Mandiri dengan mencantumkan keterangan “Pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Gubernur Bank Indonesia. Penambahan modal tersebut diatas disertai pernyataan dari pemegang pemegang saham yang melakukan setoran modal bahwa dana setoran modal tersebut tidak berasal dari pinjaman ataupun fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari dan/atau pihak lain dan tidak berasal dari dan pencucian uang”. Terhadap penambahan modal BPR Kencana Artha Mandiri, Bank Indonesia melakukan penelitian untuk memastikan bahwa penambahan modal tersebut telah memenuhi ketentuan modal yang berlaku. Dalam rangka penelitian, Kantor Bank Indonesia cabang Surakarta melakukan pemeriksaan terhadap sumber modal serta melakukan fit and proper test berupa penilaian administratif dan/atau wawancara terhadap pemegang saham yang melakukan setoran modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. commit to user


digilib.uns.ac.id

(2) Memerintahkan BPR Kencana Artha Mandiri untuk menghapus

bukukan kredit yang tergolong macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modal bank sehingga diharapkan dapat memperkecil aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR) yang dapat mempengaruhi resiko KPMM bank. (3) Mengupayakan untuk menjual BPR Kencana Artha Mandiri kepada

pembeli yang bersedia mengambilalih seluruh kewajiban BPR Kencana Artha Mandiri. (4) Meminta pemegang saham untuk mengganti Dewan Komisaris BPR

Kencana Artha Mandiri; Suatu bank akan berjalan dengan baik apabila diimbangi dengan Sumber Daya Manusia yang berpotensi. Apabila suatu Bank Perkreditan Rakyat tidak stabil kondisinya, maka Tim Pengawas Bank Indonesia Cabang Surakarta akan memanggil Dewan Komsaris maupun Direksi dari Bank Perkreditan Rakyat untuk dimintai keterangan perihal keadaan perbankannya yang tidak sehat, apabila hal tersebut tidak memberikan penyehatan terhadap Bank Perkreditan Rakyat tersebut maka Bank Indonesia akan menyarankan pemegang saham untuk mengganti Dewan Komisaris maupun Direksinya. Tujuannya agar bank yang tidak sehat tersebut dapat dipulihkan pada kondisi yang sehat. 5) Meminta Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kencana Artha Mandiri untuk melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain. a) Merger atau Penggabungan Merger adalah penggabungan dari dua atau lebih perusahaan menjadi satu kesatuan yang terpadu. Perusahaan yang dominan dibanding

dengan

perusahaan

yang

lain

akan

tetap

mempertahankan identitasnya, sedangkan yang lemah akan mengaburkan identitas yang dimilikinya. Merger bank pada commit to user dasarnya harus memperhatikan hal-hal yang ada dibawah ini:


digilib.uns.ac.id

(1) Merger dilakukan atas inisiatif bank yang bersangkutan dan merger

yang

bersangkutan

atas

inisiatif

badan

khusus

penyehatan perbankan, maka sebelum merger wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Pimpinan Bank Indonesia; (2) Pelaksanaan merger harus memperhatikan kepentingan bank, kreditur, pemegang saham minoritas, dan karyawan bank; juga kepentingan rakyat banyak dan persaingan yang sehat dalam melakukan usaha bank; (3) Merger hanya dapat dilakukan dengan persetujuan RPUS atau rapat anggota yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah seluruh saham dengan suara yang sah dan disetujui oleh sekurang-kurangnya ¾ bagian dari jumlah suara pemegang saham yang hadir. b) Akuisisi Akuisisi adalah pembelian suatu perusahaan oleh perusahaan lain atau oleh kelompok investor. Akuisisi sering digunakan untuk menjaga ketersediaan pasokan bahan baku atau jaminan produk akan diserap oleh pasar. 6) Meminta bank untuk menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank tersebut kepada pihak lain. 7) Meminta Bank Perkreditan Rakyat untuk melakukan tindakan yang bertujuan untuk memperbaiki daya efiensi dan kinerja bank. 8) Menyampaikan rencana tindak (action plan) sesuai permasalahan yang dihadapi dan realisasi rencana tindak; 9) Menyampaikan daftar pihak terkait secara lengkap; 10) Menyampaikan rencana bisnis (business plan); 11) Melakukan tindakan lainnya dan/atau melaporkan hal-hal tertentu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 12) Mengalihkan pengelolaan kekayaan dan atau manajemen bank kepada pihak lain;

commit to user


digilib.uns.ac.id

13) Menghitung dan menetapkan kerugian yang dialami oleh Bank Perkreditan Rakyat dalam proses penyehatan dan membebankan kerugian tersebut kepada modal Bamk Perkreditan Rakyat Kencana Artha Mandiri, dan bilamana kerugian tersebut terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi, komisaris, dan atau pemegang saham maka kerugian tersebut akan dibebankan kepada yang bersangkutan; 14) Mencabut izin bank tersebut dan memerintahkan pelaksanaan likuidasi. Hal ini diatur dalam PBI Nomor 13 Tahun 2011 pasal 9. Upaya Penyehatan yang telah dilakukan oleh Kantor Bank Indoneesia cabang Surakarta secara nyata adalah: a) Memerintahkan BPR Kencana Artha Mandiri atau pemegang saham untuk melakukan penambahan setoran modal dengan memperhatikan potensi kerugian, antara lain akibat memburuknya aktiva produktif dan tambahan biaya operasional lain. Pemegang Saham diharapkan menambah setoran modal sehingga rasio KPMM BPR Kencana Artha Mandiri mencapai 4 (empat) persen. b) Memerintahkan BPR Kencana Artha Mandiri untuk menghapus bukukan kredit yang tergolong macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modal bank sehingga diharapkan dapat memperkecil aktiva tertimbang menurut resiko

(ATMR) yang

dapat mempengaruhi resiko KPMM bank. Namun kredit yang macet tidak hilang, tetapi tetap dalam di tagih oleh BPR Kencana Artha Mandiri; c) Menghitung dan menetapkan kerugian yang dialami oleh Bank Perkreditan Rakyat dalam proses penyehatan dan membebankan kerugian tersebut kepada modal Bamk Perkreditan Rakyat Kencana Artha Mandiri, dan bilamana kerugian tersebut terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi, komisaris, dan atau pemegang saham maka kerugian tersebut akan dibebankan kepada yang commit to user bersangkutan;


digilib.uns.ac.id

d) Mengupayakan untuk menjual BPR Kencana Artha Mandiri kepada pembeli yang bersedia mengambilalih seluruh kewajiban BPR. Namun dalam perkembangannya BPR Kencana Artha Mandiri tidak dapat disehatkan, maka selanjutnya Kantor Bank Indonesia cabang Surakarta memberitahukan hal tersebut kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk memperoleh keputusan apakah BPR Kencana Artha Mandiri diselamatkan atau tidak diselamatkan. Berdasarkan keputusan Lembaga Penjamin Simpanan tersebut bahwa BPR Kencana Artha Mandiri untuk tidak diselamatkan. Selanjutnya Kantor Bank Indonesia cabang Surakarta mencabut izin usaha BPR Kencana Atha Mandiri pada tanggal 13 Maret 2008 dengan Tim Likuidasi sebanyak 2 (dua) orang. Berdasarkan wawancara dengan I Gedhe Sujana bahwa “tindakan Kantor Bank Indonesia cabang Surakarta tidak diartikan sebagai pengambilalihan tanggung jawab perbuatan-perbuatan penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh dewan komisaris dan atau direksi lama, dan juga bukan berarti mengambil alih hak dan kewajiban bank. Tindakan terhadap bank gagak seperti hal diatas, salah satu pertimbangan didasarkan karena BPR Kencana Artha Mandiri tidak dapat melanjutkan usahnya sehingga harus dicabut izin usahnya pada tanggal 13 Maret 2008”. c. Tujuan dari pencabutan izin usaha BPR Kencana Artha Mandiri Pencabutan izin usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kencana Artha Mandiri sendiri mempunyai tujuan-tujuan yang akan dituju oleh Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas perbankan nasional. Tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut: 1) Tujuan bagi Perbankan Nasional Tujuan dari pencabutan izin usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kencana Artha Mandiri adalah agar terciptanya struktur perbankan nasional yang sehat. Dengan adanya struktur perbankan yang sehat, suatu negara memiliki fundamental yang kuat; 2) Tujuan bagi BPR Kencana Artha Mandiri, commit to user Meminimalisasi adanya dampak yang lebih luas antara lain berupa


digilib.uns.ac.id

kerugian bank yang semakin besar. 3) Tujuan bagi nasabah Adanya pencabutan izin dilakukan untuk melindungi dana simpanan yang tersimpan oleh BPR Kencana Artha Mandiri yang dananya dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. d. Adapun Prosedur pencabutan izin usaha BPR Kencana Artha Mandiri adalah sebagai berikut: 1) Persiapan pencabutan izin usaha BPR Kencana Artha Mandiri, persiapan pencabutan izin usaha tersebut antara lain : a) Mempersiapkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia yang memuat hal-hal sebagai berikut: (1)Penetapan Pencabutan Izin Usaha; (2)Perintah

penghentian

segala

kegiatan

usaha

termasuk

penutupan seluruh kantor; (3)Perintah bahwa setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh pengurus BPR wajib memperoleh persetujuan tertulis dari LPS. b) Permintaan Keputusan Pencabutan Izin Usaha, TPL mengusulkan kepada Gubernur BI untuk mencabut Izin Usaha BPR Kencana Artha Mandiri. c) Koordinasi dengan Kantor Bank Indonesia Surakarta Dalam rangka pencabutan izin usaha BPR Kencana Artha Mandiri, Tim Penjamin dan Likuidasi memberitahukan kepada Bank Indonesia cabang Surakarta tentang Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia tentang Pencabutan Izin Usaha BPR Kencana Artha Mandiri yang berkantor pusat di wilayah kerja di Bank Indonesia Surakarta, paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya sejak ditandatanganinya Surat Keputusan. commit to user


d)

digilib.uns.ac.id

Koordinasi dengan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam rangka pencabutan izin usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kencana Artha Mandiri, Tim Peminjaman dan Likuidasi (TPL) memberitahukan secara tertulis dan meminta kehadiran pejabat LPS pada saat penyerahan SK Gubernur BI tentang pencabutan izin usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kencana Artha Mandiri yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Bank Indonesia cabang Surakarta. Untuk pelaksanaan pencabutan izin usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kencana Artha Mandiri, Tim Pengawas memberitahukan rencana pelaksanaan pencabutan izin usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kencana Artha Mandiri kepada Tim Peminjam dan Likuidasi untuk selanjutnya diberitahukan kepada Lembaga Penjamin Simpanan. Kantor Bank Indonesia cabang Surakarta selanjutnya mengumumkan keputusan pencabutan izin usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kencana Artha Mandiri kepada masyarakat. Tim Likuidasi dilakukan oleh suatu Tim yang ditunjuk oleh Kepala Eksekutif. Proses seleksi dilakukan bersamaan dengan persiapan likuidasi bank.Tim Peminjaman dan Likuidasi BPR Kencana Artha Mandiri berjumlah dua (2) orang. Tim Peminjaman dan Likuidasi berkewajiban untuk: (1) Melakukan pencairan harta dan atau penagihan piutang

kepada para debitur; (2) Melakukan pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur

dari hasil pencairan dan atau penagihan piutang bank tersebut; (3) Melakukan pengalihan seluruh harta dan kewajiban bank

kepada pihak lain apabila disetujui oleh BI; (4) Menyusun Neraca Akhir Likuidasi. (5) Melaporkan

Neraca Akhir Likuidasi kepada BI commit to user serta mempertanggungjawabkan kepada RUPS;


digilib.uns.ac.id

(6) Mengumumkan berakhirnya likuidasi dan menempatkannya

pada Berita Negara Republik Indonesia, memberitahukan kepada instansi yg berwenang, Deperindag agar badan hukum bank tsb dicoret dari Daftar Perusahaan. 2) Pemberitahuan kepada BPR Kencana Artha Mandiri terkait pencabutan izin usaha. Pemberitahuan dapat disampaikan lewat rapat atau pertemuan pemegang saham BPR Kencana Artha Mandiri. 3) Tindak Lanjut setelah pencabutan izin usaha Tim Penjamin dan Likuidasi (TPL) mengusulkan pencabutan izin usaha BPR kepada Gubernur BI tentang Pencabutan Izin Usaha BPR Kencana Artha Mandiri yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Bank Indonesia cabang Surakarta, paling lambat 2 (dua) hari kerja berikutnya sejak Bank Indonesia menerima keputusan LPS untuk menyelamatkan BPR Kencana Artha Mandiri. a)

Pengumuman pencabutan izin usaha, Pengumuman pencabutan izin usaha BPR Kencana Artha Mandiri

dilakukan

dengan

memberikan

pemberitaan

melalui media cetak, selain itu juga dapat memberikan pemberitaan dikantor kecamatan. Pengumuman Pencabutan izin usaha di lakukan dikantor BPR Kencana Artha Mandiri. Sejak tanggal pencabutan izin usaha maka BPR Kencana Artha Mandiri wajib untuk menutup seluruh kantornya untuk umum dan mengentikan segala kegiatan perbankan serta

pengurus

banknya

dilarang

untuk

melakukan

perbuatan hukum yang berkaitan dengan aset dan kewajiban bank, kecuali adanya persetujuan dari Kantor Bank Indonesia untuk: (1)Pembayaran gaji pegawai bank; commit to user (2)Pembayaran biaya kantor;


digilib.uns.ac.id

(3)Pembayaran

kewajiban

bank

kepada

nasabah

penyimpan dana dengan menggunakan dana LPS. b) Pembubaran badan hukum dan likuidasi.

Likuidasi BPR adalah tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban BPR sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum BPR. Beberapa alasan suatu BPR dicabut izin usahanya oleh BI adalah karena : (1)

Tindakan penyehatan yang diminta oleh BI terhadap BPR yang mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, belum cukup mengatasi kesulitan yang dihadapi BPR. Sehingga akhirnya Kantor Bank Indonesia cabang Surakarta menetapkan untuk

tidak

menyelamatkan.

Adapun

tanggal

penetapan untuk tidak meyelamatkan BPR Kencana Artha Mandiri adalah tanggal 5 Maret 2008; (2)

Menurut penilaian BI keadaan suatu BPR dapat mem bahayakan sistem perbankan;

(3) Terdapat permintaan dari pemilik atau pemegang

saham BPR. Jangka waktu likuidasi Bank Perkreditan Rakyat yang ditetapkan adalah paling lama 5 tahun terhitung sejak terbentuknya Tim Likuidasi. Apabila melebihi 5 tahun, penjualan aset dilakukan melalui lelang dalam jangka waktu 180 hari sejak berakhirnya pelaksanaan likuidasi BPR. c) Biaya yang muncul dalam rangka pencabutan izin usaha,

Pencabutan izin usaha Bank Perkreditan Rakyat Kencana Artha Mandiri merupakan kewenangan Bank Indonesia sehingga biaya yang timbul dalam rangka pencabutan izin usaha tersebut merupakan beban Bank Indonesia. Sedangkan commitLembaga to user biaya kehadiran Penjamin Simpanan untuk


digilib.uns.ac.id

menindaklanjuti pencabutan izin usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kencana Artha Mandiri merupakan beban LPS. Kantor Bank Indonesia cabang Surakarta juga akan mencabut kewajiban-kewajiban BPR Kencana Artha Mandiri seperti berikut. (1)Menutup seluruh kantor dan mengehentikan segala perbankan sejak tanggal pencabutan izin usaha BPR Kencana Artha Mandiri yaitu 13 Maret 2008. (2) Menyusun neraca penutup per tanggal pencabutan izin

usaha dan diaudit oleh akuntan publik; (3) Menyelenggarakan RUPS (Rapat Umum Pemegang

Saham) karena BPR Kencana Artha Mandiri berbentuk Perseroan Terbatas, untuk memutuskan pembubaran badan hukum bank dan pembentukan tim likuidasi. Prosedur dan langkah pencabutan izin usha BPR Kencana Artha Mandiri oleh Bank Indonesia cabang Surakarta telah sesuai dengan Pasal 26 ayat a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang. e. Pencabutan Izin Usaha BPR Kencana Artha Mandiri menyebabkan beberapa implikasi yang terjadi. Implikasi tersebut antara lain: 1)

Bagi Pemegang Saham BPR Kencana Artha Mandiri Secara yuridis, Bamk Perkreditan Rakyat Kencana Artha Mandiri yang telah dicabut izin usahanya tidak dimungkinkan untuk hidup kembali. Adanya pencabutan izin usaha BPR Kencana Artha Mandiri mengakibatkan Pemegang Saham harus kehilangan saham yang ditanamkan di BPR Kencana Artha Mandiri tersebut, karena userdicabut izin usahanya dan ditutup BPR Kencana Arthacommit Mandiritoakan


digilib.uns.ac.id

oleh KBI cabang Surakarta. Rapat Umum Pemegang saham juga harus menyerahkan kepengurusannya serta hak dan kewajibannya kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Rapat Umum Pemegang Saham juga diselenggarakan untuk membubarkan badan hukum BPR Kencana Artha Mandiri dan membentuk Tim Likuidasi. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tidak mau membentuk Tim Likuidasi dan membubarkan badan hukum bank, maka Bank Indonesia Cabang Surakarta akan menggugat Pemegang Saham BPR Kencana Artha Mandiri ke Pengadilan Niaga. Pemegang saham wajib mengembalikan sisa kekayaan hasil likuidasi sebagaimana dimaksud secara proporsional dengan jumlah yang diterima terhadap jumlah tagihan. Selain itu Pemegang Saham harus kehilangan asetaset yang dimiliki karena ada tindakan pencairan aset yang bertujuan untuk membayar utang-utang yang dimiliki BPR Kencana Artha terhadap Pihak Ketiga. Pemegang Saham juga harus mengembalikan dana masyarakat. Pembayaran hutang kepada kreditur dilakukan dengan pencairan aset dan/atau penagihan piutang pemegang saham BPR Kencana Artha Mandiri diikuti dengan pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan dan/atau penagihan tersebut. 2)

Bagi Kantor Bank Indonesia cabang Surakarta Telah ditetapkan bahwa hanya Bank Indonesia saja yang boleh melakukan likuidasi bank. Kewenangan Kantor Bank Indonesia cabang Surakarta dalam mencabut izin usaha BPR Kencana Artha Mandiri merupakan kewenangan diskresioner yaitu kewenangan yang harus dilakukan oleh KBI cabang Surakarta karena BPR Kencana Artha Mandiri telah gagal memenuhi ketentuan prudential standart yang telah ditetapkan. Selain itu KBI cabang Surakarta bertindak sebagai pengawas pelaksana Likuidasi. KBI cabang Surakarta juga harus menyerahkan kepada LPS dokumen mengenai: commit to user a) Penggunaan fasilitas pendanaan dari Bank Indonesia;


digilib.uns.ac.id

b)

Data keuangan nasabah debitur;

c)

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham 3

tahun terakhir; dan d)

Informasi lainnya yang terkait dengan aset, kewajiban,

dan permodalan bank yang dibutuhkan LPS. Untuk selebihnya Kantor Bank Indonesia menyerahkan kepada LPS berkaitan dengan penyelesaian pembayaran hak dan kewajiban kepada deposan ataupun kepada pegawai BPR Kencana Artha Mandiri. Selanjutnya LPS melakukan tindakantindakan sebagai berikut: (1) Memberikan

talangan

untuk

pembayaran

gaji

pegawai BPR Kencana Artha Mandiri yang terutang dan talangan pesangon pegawai sebesar jumlah minimum pesangon sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; (2)

Melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka mengamankan aset bank sebelum proses likuidasi dimulai;

(3) Memutuskan Tim Likuidasi dan memutuskan untuk pembubaran Tim Likuidasi BPR Kencana Artha Mandiri. 3)

Bagi Nasabah BPR Kencana Artha Mandiri Sehubungan dengan adanya pencabutan izin usaha BPR Kencana Artha Mandiri, nasabah yang mendengar hal tersebut merasa khawatir akan dana yang disimpan di bank tersebut. Kekhawatiran nasabah tersebut diantisipasi oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Lembaga tersebut bertugas untuk melakukan penyelesaian kewajiban dan menjamin dan menjaga dana yang disimpan di BPR Kencana Artha Mandiri. Keamanan dan terjaminnya dana nasabah yang ditanggung oleh LPS commit to user terjadi karena asas kepercayaan (fiduciary relanshionship).


digilib.uns.ac.id

Simpanan yang dijamin meliputi giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Simpanan yang dijamin merupakan simpanan yang berasal dari masyarakat, termasuk yang berasal dari bank lain. Jumlah maksimal dana yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan adalah sebesar Rp 100.000.000,00. Adapun simpanan nasabah BPR Kencana Artha Mandiri yang bisa dibayar oleh LPS adalah: (a)

Simpanan yang tercatat dalam pembukuan bank;

(b)

Tingkat bunga simpanan tidak melebihi tingkat bunga yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan, dan

(c)

Nasabah BPR yang tidak diuntungkan secara tidak wajar oleh BPR Kencana Artha Mandiri;

(d)

Tidak melakukan tindakan yang merugikan bank, misal : memiliki kredit macet di bank.

Penjaminan yang dilakukan dengan LPS adalah dengan cara penggantian dana nasabah yang dahulu disimpan di BPR Kencana Artha Mandiri. Nasabah selama BPR Kencana Artha Mandiri dicabut izinnya sebaiknya menunggu pengumuman hasil rekonsiliasi dan verifikasi simpanan tahap I di BPR Kencana Artha Mandiri, media cetak dan/atau website Lembaga Penjamin Simpanan. 4)

Bagi Pihak Ketiga Selama pencabutan izin usaha BPR Kencana Artha Mandiri, utang-utang yang dimiliki oleh BPR tersebut tidak dilunasi. Namun dalam UU LPS, kreditur mendapat perlindungan hukum. Kreditur paling lambat 30hari setelah BPR Kencana Artha Mandiri yaitu tanggal 13 Maret 1998 dicabut izin usahanya harus mendapatkan informasi mengenai pencabutan dan pembubaran Bank dari Tim Likuiditor. Pemberitahuan kepada kreditor dalarn commit to userRepublik Indonesia memuat: Surat Kabar dan Berita Negara


digilib.uns.ac.id

a)

pembubaran Perserom dan dasar hukumnya;

b)

nama dan alarnat likuidator;

c)

tata cara pengajuan tagihan; dan

d)

waktu pengajuan tagihan.

Tagihan yang diajukan kreditor dapat dilakukan dalarn ha1 terdapat sisa kekayaan hasil likuidasi yang diperuntukkan bagi pemegang saham. Tagihan yang diajukan kreditor dapat dilakukan dalarn ha1 terdapat sisa kekayaan hasil likuidasi yang diperuntukkan bagi pemegang saham. Kreditor dapat mengajukan keberatan atas rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh hari) terhitung sejak tanggal 13 Maret 2008. II. Hambatan yang dialami oleh Kantor Bank Indonesia cabang Surakarta dalam menyehatkan dan mencabut izin usaha Bank Pekreditan Rakyat (BPR) Kencana Artha Mandiri. Kantor Bank Indonesia cabang Surakarta dalam melaksanakan tugasnya untuk mencabut izin usaha BPR Kencana Artha Mandiri tentu mempunyai kendala-kendala yang dihadapai. Kendala atau hambatan yang dihadapi oleh Kantor Bank Indonesia cabang Surakarta dapat berasal dari faktor eksternal dan internal . Soerjono Soekanto berpendapat, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut : a. Faktor hukum sendiri (termasuk faktor undang-undang); b. Faktor

penegak

hukum

(pihak-pihak

yang

membentuk

maupun

menerapkan hukum); c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; d. Faktor masyarakat (lingkungan atau masyrakat dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan); e. Faktor kebudayaan (hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada commit to user (Ishaq, 2008:245). karsa manusia di dalam pergaulan hidup)


digilib.uns.ac.id

Hambatan yang dialami KBI cabang Surakarta adalah: 1) Berasal dari Internal BPR, a) Pihak Pengelola BPR Kencana Artha Mandiri, Sehubungan dengan pemberitaan pencabutan izin usaha BPR Kencana Artha Mandiri, pihak pengelola mengalami rasa terkejut dan ketidaksiapan dalam melakukan aktivitas kegiatan perbankan yang berkaitan dengan dana simpanan nasabah. b) Pihak Pemegang Saham, Kantor Bank Indonesia sebelum mencabut izin usaha BPR Kencana Artha melakukan upaya penyehatan dengan menyuruh pemegang saham untuk penambahan modal. Hal ini dapat terjadi karena lemahnya sumber daya manusia dan sumber dana yang dialami oleh pemegang saham. Modal yang ditambahkan oleh pemegang

saham

dapat

membantu

membantu

kegiatan

keuangan BPR Kencana Artha Mandiri yang berkaitan dengan penyelesaian pembayaran kepada kreditur. Apabila tidak ada penambahan

modal,

berakibat

pada

penurunan

bahkan

penumpukan kewajiban yang tidak bisa dibayar oleh BPR Kencana Artha Mandiri. Akibat dari hal tersebut adalah adanya pencabutan zin usaha BPR Kencana Artha Mandiri karena tidak dapat disehatkan 2) Faktor Eksternal a) Berasal dari para nasabah, Akibat dari pengumuman bahwa BPR Kencana Artha Mandiri masuk kedalam kategori Daftar Pengawasan Khusus (DPK), masyarakat khawatir akan simpanan dana yang ditempatkan di BPR Kencana Artha tersebut. Kekhawatiran tersebut diikuti oleh penarikan simpanan besar-besaran oleh masyarakatan atau in-rust. Penarikan dana secara besarbesaran berdampak pada penurunan kepercayaan akan bank commit to user atau disebut krisis kepercayaan;


digilib.uns.ac.id

b) Pihak Ketiga Dengan adanya pencabutan izin usaha BPR Kencana Artha Mandiri menyebabkan hutang-hutang yang dimiliki BPR Kencana Artha Mandiri yang diberikan oleh para kreditur.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB IV. PENUTUP A. Simpulan 1. Implementasi pencabutan izin usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kencana Artha Mandiri oleh Kantor Bank Indonesia cabang Surakarta pada awalnya saat BPR tersebut dikategorikan sebagai bank gagal. Pengkategorian bank gagal karena tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada deposan dan kreditur. Setelah Bank Perkreditan Rakyat Kencana Artha Mandiri dinyatakan gagal maka BPR tersebut masuk ke dalam DPK (Daftar Pengawasan Khusus). Masuknya BPR Kencana Artha Mandiri kedalam DPK sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Pasal 2 No 11 Tahun 2009 tentang Bank dalam Pengawasn Khusus. Upaya Penyehatan yang telah dilakukan oleh Kantor Bank Indonesia cabang Surakarta secara nyata adalah: a) memerintahkan BPR Kencana Artha Mandiri atau pemegang saham untuk melakukan penambahan setoran modal dengan memperhatikan potensi kerugian, antara lain akibat memburuknya aktiva produktif dan tambahan biaya operasional lain. Modal yang disetor oleh pemegang saham BPR Kencana Artha Mandiri bertujuan agar modal yang disetor tersebut dapat membantu perekonomian BPR dan dalam membayar hutang-hutang kepada pihak ketiga ataupun kreditur; b) Memerintahkan BPR Kencana Artha Mandiri untuk menghapus bukukan kredit yang tergolong macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modal bank sehingga diharapkan dapat memperkecil aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR) yang dapat mempengaruhi resiko KPMM bank; c) Menghitung dan menetapkan kerugian yang dialami oleh Bank Perkreditan Rakyat dalam proses penyehatan dan membebankan kerugian tersebut kepada modal Bank Perkreditan Rakyat Kencana Artha Mandiri, dan bilamana kerugian tersebut terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi, komisaris, dan atau pemegang saham maka kerugian tersebut akan dibebankan kepada yang bersangkutan. Resiko dan Kerugian yang dicatat bertujuan agar semua informasi tentang transaksi dan commit userdapat semua moral hazard yang keuangan BPR dapat diketahui dantoagar


digilib.uns.ac.id

menyebabkan BPR menjadi tidak sehat dapat diketahui; d) Mengupayakan untuk menjual kepada pihak lain yang bersedia mengambil aih kewajiban BPR, karena BPR sudah mengalami kegagalan dan ketidaksehatan dalam kegiatan usahanya sebagai Intermediasi Bank, maka Bank Indonesia Cabang Surakarta mengupayakan untuk menjual BPR kepada pihak lain sehingga segala hutang yang dimiliki dapat ditangguhkan kepada penjual yang bersedia membeli BPR Kencana Artha Mandiri. Upaya pencabutan izin dan beserta langkah-langkahnya diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 pasal 9. Setelah masuk kedalam DPK dan tidak dapat dilakukan upaya penyehatan, maka Kantor Bank Indonesia melaporkan kepada LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) agar memperoleh keputusan apakah BPR Kencana Artha Mandiri diselamtkan atau tidak. Setelah dilakukan upaya penyehatan atau penyelamatan, ternyata usaha tersebut tidak berhasil. Upaya penyehatan yang tidak berhasil membuat Kantor Bank Indonesia cabang Surakarta harus mencabut izin usaha BPR Kencana Artha Mandiri. Usaha Pencabutan izin usaha BPR Kencana Artha Mandiri mencakup tiga (3) prosedur. Prosedur yang dilakukan Kantor Bank Indonesia cabang Surakarta adalah: Persiapan pencabutan izin usaha; Pemberitahuan kepada BPR Kencana Artha Mandiri; Tindak Lanjut setelah pencabutan izin usaha BPR Kencana Artha Mandiri. Adapun tujuan dari pencabutan izin usaha BPR Kencana Artha Mandiri yang dilakukan oleh Kantor Bank Indonesia adalah untuk melindungi nasabah dan juga untuk terciptanya struktur perbankan nasional. Pencabutan izin usaha BPR Kencana Artha Mandiri yang dilakukan oleh KBI cabang Surakarta menyebabkan dampak tertentu pada beberapa pihak, dampak yang terjadi pada Bank Indonesia Cabang Surakarta adalah adanya laporan yang harus diserahkan Bank Indonesia Cabang Surakarta kepada Lembaga Penjamin Simpanan, dampak terhadap nasabah BPR Kencana Artha Mandiri yaitu dana yang disimpan di BPR Kencana Artha Mandiri tersebut dijamin oleh LPS dan penyerahan dana simpanan kepada nasabah dilakukan sesuai dengan UU LPS, dampak kepada Pemegang Saham yaitu Rapat Umum Pemegang Saham commit user harus membentuk Tim Likuidasi gunatomelakukan tindakan likuidasi terhadap


digilib.uns.ac.id

BPR Kencana Artha Mandiri, sedangkan dampak terhadap Pihak Ketiga yaitu hutang-hutang yang dimiliki oleh BPR Kencana Artha Mandiri dilunasi dengan cara menjual aset BPR Kencana Artha Mandiri dan pelunasan adalah setelah adanya sisa penjualan BPR Kencana Artha Mandiri. 2. Hambatan Pencabutan Izin Usaha BPR Kencana Artha Mandiri yang dilakukan oleh Bank Indonesia Cabang Surakarta terdiri dari hambatan ekternal dan hambatan internal. Hambatan Internal berasal dari Pemegang saham BPR Kencana Artha Mandiri yang tidak dapat memenuhi permintaan Bank Indonesia Cabang Surakarta dalam menambah modal yang disetor dan dari nasabah BPR Kencana Artha Mandiri. Tidak adanya modal yang disetor oleh pemegang saham BPR Kencana Artha Mandiri menyebabkan tidak adanya dana yang digunakan untuk membantu kondisi keuangan BPR tersebut sehingga Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kencana Artha Mandiri dicabut izin usahanya. Sementara hambatan eksternal berasal dari masyatakat (nasabah), nasabah yang mendengar pencabutan izin usaha BPR tersebut menyebabkan beberapa nasabah menarik simpanannya, penarikan simpanan tersebut menyebabkan BPR yang dalam status pengawasan khusus mengalami kesulitan karena dana yang seharusnya dapat membantu keuangan BPR dalam membayar hutang telah ditarik secara besar-besaran oleh nasabah. B. Saran Berdasarkan pembahasan diatas penulis memberikan saran sebagai berikut : 1. Agar bank gagal tidak terjadi dikemudian hari maka para pegawai Kantor Bank Indonesia sebaiknya memberikan sosialisasi mengenai pengaturanpengaturan mengenai kesehatan bank kepada Bank Perkreditan Rakyat pada khususnya, dan bankbank lain pada umumnya agar tidak terjadi pelanggaran dan ketidakmengertian dalam pelaksanaannya. Para pegawai Bank Indonesia juga sebaiknya melakukan pengawasan baik internal maupun eksternal secara berkala dan intensif.

commit to user


digilib.uns.ac.id

2. Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Umum lainnya diwajibkan dan diharuskan

untuk

senantiasa

memenuhi

ketentuan-ketentuan

tentang

pentingnya kesehatan dalam kegiatan usaha suatu bank yang telah dibuat oleh Bank Indonesia, dan yang termuat dalam Undang-Undang Perbankan serta harus selalu menjalankan kegiatan operasional bank tetap mengacu pada prinsip kehati-hatian. 3. Nasabah deposan/penabung sebaiknya cermat dan teliti dalam menempatkan dananya, dan tidak tergiur oleh bunga yang tinggi melebihi pinjaman LPS, sedangkan untuk nasabah debitur agar cermat dalam memahami isi perjanjian kredit, baik dari sisi perhitungan bunga, biaya-biaya denda, dan penalti agar dikemudian hari tidak terjadi permasalahan karena ketidakmengertian dalam memahami perjanjian kredit tersebut.

commit to user

IMPLEMENTASI PENCABUTAN IZIN USAHA BANK PERKREDITAN

Recommend Documents