IMPLEMENTASI MANAJEMEN PEMBIAYAAN DI MADRASAH ALIYAH (MA) PEMBAHARUAN KARANG BAHAGIA - BEKASI
Oleh : Ahmad Faizal Fahmi Nim : 107018202612
PROGRAM STUDI MANAJEMAN PENDIDIKAN JURUSAN KEPENDIDIKAN ISLAM FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1435 H / 2014 M
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING SKRIPSI
IMPLEMENTASI MANAJEMEN PEMBIAYAAN DI MADRASAH ALIYAH (MA) PEMBAHARUAN Skripsi Diajukan untuk Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Jurusan Kependidikan Islam Program Studi Manajemen Pendidikan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Oleh :
Ahmad Faizal Fahmi NIM: 107018202612
Di Bawah Bimbingan
Dr. Sita Ratnaningsih. M, Pd
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN JURUSAN KEPENDIDIKAN ISLAM FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1435 H/2014 M
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN MUNAQASAH Skripsi berjudul “Implementasi Manajemen Pembiayaan di Madrasah Aliyah (MA) Pembaharuan”disusun oleh AHMAD FAIZAL FAHMI Nomor Induk Mahasiswa 107018202612, diajukan kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dan telah dinyatakan lulus dalam Ujian Munaqasah pada hari Selasa 13 Mei 2014 dihadapan dewan penguji. Karena itu penulis berhak memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada Program Studi Manajemen Pendidikan.
Jakarta, 13 Mei 2014 Panitia Ujian Munaqasah Tanggal
Tanda Tangan
Ketua Sidang(Prodi Manajemen Pendidikan) Dr. Hasyim Asy’ari, M.Pd NIP. 19661009 199303 1 004
................. ......................
Penguji I Dr. Zahrudin, Lc., M.Pd NIP. 19730602 200501 1 002
…………. ……………..
Penguji II Yusar Sagara, Msi.Ak NIP.-
…………. ……………..
Mengetahui: Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Dra. Nurlena Rifa’i, MA. Ph.D NIP.19591020 198603 2 001
UJI REFERENSI Seluruh referensi yang digunakan dalam penulisan skripsi yang berjudul “Implementasi Manajemen Pembiayaan Di Madrasah Aliyah (MA) Pembaharuan” yang disusun oleh Ahmad Faizal Fahmi NIM: 107018202612 Program Studi Manajemen Pendidikan Jurusan Kependidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan UIN Syarif Hidayatulah Jakarta, telah diuji kebenarannya oleh dosen pembimbing skripsi pada tanggal 20 April 2014
Jakarta, 20 April 2014
Dosen Pembimbing
Dr. Sita Ratnaningsih, M. Pd
SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI Saya yang bertanda tangan di bawah ini : Nama
: Ahmad Faizal Fahmi
Tempat/Tgl. Lahir
: Bekasi, 01 Mei 1989
NIM
: 107018202612
Program Studi/Jurusan : KI-Manajemen Pendidikan Judul Skripsi
: Implementasi Manajemen Pembiayaan di Madrasah Aliyah (MA) Pembaharuan
Dosen Pembimbing
: Dr. Sita Ratnaningsih M. Pd
Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat benar-benar hasil karya sendiri dan saya bertanggung jawab secara akademis atas apa yang saya tulis.
Jakarta, 09 Februari 2014 Ahmad Faizal Fahmi
NIM. 107018202612
ABSTRAK Ahmad Faizal Fahmi, Manajemen Pembiayaan di Madrasah Aliyah Pembaharuan Bekasi, Jurusan Manajemen Pendidikan, Fakulitas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini bertujuan mengetahui Implementasi Manajemen Pembiayaan di Madrasah Aliyah (MA) Pembaharuan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriftif kualitatif, dengan mengambil kepala sekolah, komite sekolah, Tata Usaha, dan 2 orang guru sebagai sampel penelitian. Mengamati permasalahan
yang terjadi di Madrasah Aliyah
Pembaharuan, yang terkait dengan pembiayaan pendidikan. serta mengadakan wawancara/tanya jawab untuk mendapatkan informasi-informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dengan pihak-pihak yang kompeten dengan bidang sarana dan prasarana yang kemudian dicatat dan hasilnya dicatat, kemudian diolah dengan hasil olah pikir yang logis baru kemudian disajikan dalam bentuk tulisan baku. Hasil penelitian yang diperoleh di Madrasah Aliyah Pembaharuan menunjukkan bahwa Implementasi Manajemen Pembiayaan Pendidikan sudah berjalan, akan tetapi belum tercapai secara maksimal. Hal ini dibuktikan dengan jawaban yang diperoleh dari 1 Tata Usaha dan 2 orang guru melalui pertanyaan yang diajukan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada masyarakat khususnya pihak Madrasah Aliyah Pembaharuan Karang Bahagia sebagai penambah wawasan pengetahuan dalam hal Implementasi Manajemen Pembiayaan di lembaga pendidikan atau sekolah, sebagai bahan asupan tentang arti pentingnya Manajemen Pembiayaan Pendidikan bagi sekolah, sehingga segala hal yang telah direncanakan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dapat berjalan secara efektif dan efisien. Tujuan pendidikan yang berkualitas dapat tercapai.
i
KATA PENGANTAR
Bismillahirahmanirrahim Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang tiada hentihentinya memberikan berbagai nikmat dan rahmat-Nya, memberikan kasih serta sayang-Nya kepada kita dari segala ke-Mahaan-Nya. Shalawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah berjasa membawa kita ke jalan yang selalu di Ridhoi oleh Allah SWT. Selama proses penyusunan skripsi ini tidak sedikit kesulitan dan hambatan yang saya hadapi dan alami, baik yang menyangkut pengaturan waktu, pengumpulan data, maupun biaya yang tidak sedikit, dan beberapa hal lainnya. Akan tetapi dengan keinginan yang tulus dan kerja keras, kesungguhan hati serta dorongan dan motivasi dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada : 1.
Dra. Nurlena Rifa’i, MA., Ph. D. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
2.
Dr. Hasyim Asy’ari M.Pd Ketua Jurusan Manajemen Pendidikan
3.
Drs. H. Mu’arif SAM, M.Pd, yang telah banyak memberikan asupan pengetahuan baik secara teori ataupun praktik.
4.
Para staf dan para dosen jurusan KI-Manajemen Pendidikan yang telah memberikan banyak kebaikan untuk penulis selama penulis melaksanakan study di jurusan KI-Manajemen Pendidikan.
5.
Dr. Sita Ratnaningsih M.Pd, selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak
meluangkan
segenap
waktu,
memberikan
arahan
dan
kesabarannya dalam membimbing penulis hingga akhir penulisan skripsi ini. 6.
Pimpinan dan Staf Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Perpustakaan Umum dan Perpustakaan Ilmu Tabiyah dan Keguruan serta perpustakaan lainnya di Jakarta, yang telah membantu penulis dalam menyediakan buku-buku penulis butuhkan. ii
7.
Mamah dan Yayang tersayang H. Martaya dan Hj. Zubaidah, dan kakakkakak yang tersayang; Lili Muflihah, Ahmad Tetuko Taqiuddin, Rachmatullah, dan Afifah. Tak lupa si kecil tersayang Muhammad Nizham Kamil, Ratu Salsabila Rahmah, dan Sulki Hanif yang tak hentihentinya memberikan segala hal yang penulis butuhkan. Dan untuk yang telah berada di pangkuan Allah S.W.T, Abang. Badruddin; Terima kasih Untuk Do’a yang telah berikan.
8.
Keluarga besar Almujahidin, Terima Kasih yang selalu memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi yang penulis buat.
9.
keluarga besar SMK Karya Pembaharuan, Terima Kasih yang selalu memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi yang penulis buat.
10. Sahabat INVESTER Andi suhermansyah, Abdul Rifki Ramadhan, Dede Sulaiman, Trian, Susanto, Zulni, Aji, Rafli, dan Abdi, Bule, dan Ariel terima kasih atas perhatian, kasih sayang yang selalu memberikan keceriaan dan motivasi tersendiri kepada penulis selama penulis menempuh studi di fakultas tarbiyah. 11. Keluarga besar Abang Awi, Terima Kasih yang selalu memberikan motivasi yang tiada hentinya dalam proses pembuatan skripsi yang dibuat penulis. 12. Keluarga besar H. Hasan khususnya Cing Hj. Ipah dan Ita Falina Hafsari, Terima Kasih telah memberikan banyak bantuan baik dalam segi hal motivasi dan pengetahuan dalam proses pembuatan skripsi yang dibuat penulis. 13. Sahabatku angkatan 2007 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan khususnya kelas A Jurusan Kependidikan Islam Manajemen Pendidikan: Ade Gunawan, Faqih Mufti, Mediya Sutira, Hadromi, Topan Marta Siamtar, Eva Hariyanto, Musthofa Kamal, Syaceded F, Hari Muswen, Ade Aprianto, Maulana Hasanudin, Apri Purnomo, M. Lutfi, M. Irfan, Yayah Fazriyah, Aufa, Suci, Shinta, Yoyoh, Dede Eva, Mpok Dinah, Lindah, Fatma, Atiya, Afriyanti, Siva, Izzeh, Dinillah, Nurul, Khodizah, Richa, Evie, Lillah, dan teman-teman yang lainnya. Terima kasih banyak
iii
sahabat
dan
teman-teman
atas
segala
masukan,
motivasi
dan
dukungannya. 14. Keluarga besar Sekolah Madrasah Aliyah Pembaharuan Karang Bahagia, terutama Ibu Anggi Agnia A selaku Kepala Tata Usaha di Madrasah Aliyah Pembaharuan Karang Bahagia. Terima kasih yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi yang penulis butuhkan dalam penulisan skripsi ini. Semoga segala kebaikan yang telah kalian berikan mendapat balasan yang terindah dari Allah SWT. Semoga rahmat, taufiq dan hidayah-Nya selalu dilimpahkan pada kita semua sepanjang kehidupan kita. Amin.
Cikarang, 20 April 2014 Penulis
Ahmad Faizal Fahmi NIM: 107018202612
iv
DAFTAR ISI
JUDUL ABSTRAK ................................................................................................ i KATA PENGANTAR .............................................................................. ii DAFTAR ISI ............................................................................................. v BAB. I PENDAHULUAN ........................................................................ A. Latar Belakang Masalah .............................................................. B. Identifikasi Masalah ..................................................................... C. Pembatasan Masalah .................................................................... D. Perumusan Masalah ..................................................................... E. Tujuan dan Manfaat .....................................................................
1 1 8 8 9 9
BAB II KAJIAN TEORI ......................................................................... 10 A. Manajemen Pembiayaan Pendidikan ........................................... 10 1. Pengertian Manajemen ............................................................. 10 2. Pengertian Pembiayaan Pendidikan ......................................... 14 B. Perencanaan ................................................................................. 18 C. Pelaksanaan .................................................................................. 26 D. Pengawasan .................................................................................. 37 E. Komponen dan Sumber Biaya Pendidikan .................................. 42 F. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ........................................... 45 a. Pengertian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ..................... 45 b. Madrasah Penerima Program BOS Madrasah Aliyah (MA) ... 47 c. Program BOS dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) ........ 48 d. Organisasi Pelaksana ............................................................... 48 e. Mekanisme Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah Aliyah (MA) ............................................................ 50 f. Mekanisme Penyaluran dan pengambilan (BOS) Madrasah Aliyah (MA) ............................................................ 51 G. Implementasi Manajemen Pembiayaan Pendidikan .................... 55 H. Kerangka Berfikir ........................................................................ 58 BAB III METODOLOGI PENELITIAN .............................................. A. Tujuan Penelitian ......................................................................... B. Waktu dan Tempat Penelitian ...................................................... C. Metode Penelitian ........................................................................ D. Teknik Pengumpulan Data .......................................................... E. Sumber Data ................................................................................. F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .......................................... G. Instrumen Penelitian .................................................................... v
58 58 58 59 59 61 61 62
BAB IV HASIL PENELITIAN ............................................................... A. Gambaran Umum Objek Penelitian ............................................. 1. Sejarah Madrasah Aliyah (MA) Pembaharuan ........................ 2. Gambaran Umum Madrasah Aliyah (MA) Pembaharuan ....... 3. Sarana dan Prasarana Madrasah Aliyah Pembaharuan ............ 4. Struktur Organisasi Madrasah Aliyah Pembaharuan ............... 5. Tugas Struktur Organisasi Madrasah ....................................... 6. Keadaan Guru Madrasah Aliyah Pembaharuan ....................... B. Analisa dan Intersprestasi Data .................................................... C. Temuan Penelitian ....................................................................... D. Ulasan Jawaban Hasil Wawancara Penelitian ............................. 1) Perencanaan anggaran dalam Implementasi Manajemen Pembiayaan di Madrasah Aliyah Pembaharuan .............................................. 2) Pelaksanaan anggaran dalam Implementasi Manajemen Pembiayaan di Madrasah Aliyah Pembaharuan .............................................. 3) Pengawasan anggaran dalam Implementasi Manajemen Pembiayaan di Madrasah Aliyah Pembaharuan .............................................. 4) Sumber Pembiayaan di Madrasah Aliyah Pembaharuan .........
65 65 65 66 68 69 70 71 74 74 89
89
94
102 105
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ................................................... 109 A. Kesimpulan ............................................................................. 109 B. Saran ........................................................................................ 110 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN Tabel 2.1 Tabel 2.2 Tabel 2.3 Tabel 2.4 Tabel 2.5 Tabel 2.6 Tabel 2.7 Tabel 2.8 Tabel 2.9 Tabel 2.10 Tabel 2.11 Tabel 2.12 Tabel 2.12 Tabel 2.13 Tabel 2.15
DAFTAR TABEL Contoh Buku Pos ...................................................................... Contoh Faktur Pembayaran ..................................................... Contoh Buku Kas .................................................................... Contoh Buku Kas Pembayarann Uang Sekolah ...................... Contoh Buku Kas Piutang ....................................................... Kisi-kisi Instrumen Penelitian ................................................. Sarana dan Prasarana ............................................................... Keadaan Guru .......................................................................... Keadaan Siswa ........................................................................ Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Madrasah Aliyah Pembaharuan Tahun Pelajaran 2012/2013 ........ Data Penelitian Hasil Wawancara Dengan Kepala Sekolah ... Data Penelitian Hasil Wawancara Dengan Komite Sekolah .. Data Penelitian Hasil Wawancara Dengan Tata Usaha .......... Data Penelitian Hasil Wawancara Dengan Guru I .................. Data Penelitian Hasil Wawancara Dengan Guru II ................. vi
30 30 31 33 34 62 68 72 73 96 115 119 123 127 131
DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1 Gambar 2.2 Gambar 2.3 Gambar 2.4 Gambar 2.5 Gambar 2.6 Gambar 2.7
Contoh Lembar Cek ........................................................... Fungsi Manajemen Pembiayaan Pendidikan ...................... Pengeluaran Belanja Sekolah ............................................. Pendapatan Sekolah ............................................................ Alur Pengendalian Pendidik dan Tenaga Kependidikan .... Keterlibatan Peyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) ........................................... Kegiatan Pengawasan Pembukuan Sekolah .......................
vii
32 56 81 88 91 93 103
BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Masalah Pendidikan merupakan salah satu faktor untuk mencapai tujuan nasional
Negara Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945 pada pasal 31 ayat 1 s/d 3 dinyatakan bahwa: (1) Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan; (2) Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; serta (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Menyadari betapa pentingnya pendidikan sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan tujuan nasional, maka wajib bagi pemerintah untuk terus berupaya meningkatkan mutu pendidikan bangsa Indonesia. Akan tetapi dalam kenyataanya, dunia pendidikan di Indonesia masih memiliki beberapa persoalan yang sangat krusial yang harus segera dibenahi baik
1
2
oleh pemerintah, pengelola madrasah dan oleh masyarakat agar mutu pendidikan di Indonesia mampu menjawab amanah yang terdapat dalam undang-undang. Menurut Handayani bahwa persoalan pendidikan di Indonesia antara lain adalah: 1) kurangnya tenaga guru yang profesional, 2) kinerja dan kesejahteraan guru yang belum optimal, 3) proses pembelajaran yang konvensional, 4) keterbatasan anggaran pendidikan, 5) rendahnya mutu SDM pengelola pendidikan, 6) mutu lulusan dan life skill yang dihasilkan tidak sesuai kebutuhan, dan 7) pendidikan yang belum berbasis masyarakat dan lingkungan. 1 Dalam pencapaian pendidikan yang berkualitas, Pendidikan mempunyai standar acuan agar tercapainya pendidikan yang diharapkan. Acuan ini di jadikan standar pada sebuah lembaga pendidikan agar tujuan pendidikan yang berkualitas dapat tercapai. Diantara standar yang menjadi acuan ialah : Standar Kompotensi Lulusan. Standar kompetensi lulusan berfungsi sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik. Proses penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik dalam hal kognitif, afektif, psikomotorik. Standar Isi. Merupakan cakupan sekumpulan pencapaiaan tujuan yang telah ditentukan. Meliputi, kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan. Standar Proses. ialah proses pembelajaran yang dilakukan pada satuan pendidikan. Artinya segala kegiatan yang akan berlangsung di dalam kelas, biasa disebut sebagai Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). Baik dalam perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaiaan pembelajaran, dan pengawasan pembelajaran. Hal semua itu harus di susun serapih mungkin, agar proses kegiatan belajar mengajar yang berlangsung didalam kelas dapat berjalan dengan baik. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Seorang pendidik yang terdapat disuatu instansi pendidikan harus mempunyai kompetensi yang baik.
1
Handayani, http://ayok. wordpress. com/2007/06/18/problematika-sistem-pendidikanindonesia- gagasan-based- syariaeducation/ Ahad, 6 Januari 2007
3
pengembangan kompetensi bisa berupa pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak sekolah ataupun dari pemerintah daerah. Hal ini bertujuan agar pendidik dan tenaga pendidik berkompetensi dalam bidangnya, mudah dalam mengatasi segala problematika yang dihadapi dalam pekerjaan diruang lingkup lembaga pendidikan. Standar Sarana dan Prasarana. Karakteristik institusi pendidikan yang berkualitas ialah dengan memiliki sarana dan prasana yang baik. Mencakup ruang belajar, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, dalam keadaan baik. Artinya semua berfungsi seutuhnya. Standar Pengelolaan Pendidikan. Standar pengelolaan ialah standard Nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan kabupaten / kota, Provinsi, atau Nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Standar Pembiayaan Pendidikan. Pembiayaan pendidikan meliputi pada tiga hal (a) biaya satuan pendidikan (b) biaya penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan (c) biaya pribadi peserta didik. Standar Penilaian Pendidikan. Penilaian hasil belajar oleh pendidik, Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah. Pemerintah memiliki delapan standar untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas, Salah satunya yaitu melalui standar pembiayaan pendidikan. Dalam pencapaian tujuan pendidikan standar pembiayaan memiliki peran yang sangat penting, yang masuk dalam kategori delapan standar pendidikan pemerintah. Dapat dikatakan tanpa adanya biaya kegiatan yang dilakukan tidak akan berjalan secara maksimal. Terlebih pada proses pendidikan disekolah. Biaya yang berasal dari pemerintah pusat, daerah, ataupun orang tua harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Artinya segala biaya yang ada harus dipergunakan secara tepat, sesuai dengan tingkat kebutuhan dalam mewujudkan proses pendidikan yang bermutu sehingga dapat menghasilkan output yang berkualitas sesuai dengan kompetensi yang diharapkan pada setiap jenjang pendidikan. Pendidikan tanpa
4
didukung dengan biaya yang memadai, maka proses pendidikan disekolah tidak akan berjalan sesuai harapan. Pendidikan yang diharapkan hanya sebuah impian jika tidak didukung dengan biaya yang memadai. Pada perkembangan era globalisasi sekarang ini yang terjadi adalah kenaikan biaya pendidikan dimana saja, terlebih dampak dari kenaikan BBM. Akan tetapi tidak diseimbangkan dengan kenaikan anggaran yang diberikan oleh pemerintah. Dampaknya minat orang tua yang tidak berkeinginan melanjutkan pendidikan anak. Akibatnya banyak anak yang putus sekolah. Pemerintah menanggapi serius tentang pencapaian tujuan pendidikan yang berkualitas. Dengan bukti ditetapkannya aggaran dari APBN sebesar 20%. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah telah berupaya untuk memajukan pembangunan dalam bidang pendidikan. Akan tetapi anggaran yang ada tersebut belum mencukupi segala keperluan yang dibutuhkan dalam menunjang proses pendidikan pada semua sekolah yang berada di Indonesia. Anggaran untuk menunjang pendidikan bukan hanya berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ataupun biaya berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), akan tetapi biaya dapat bersumber dari masyarakat. Dalam hal ini biaya yang didapatkan sekolah melalui peserta didik (orang tua siswa). Biaya yang diterima tidak hanya sebatas pada pemerintah saja akan tetapi ada campur tangan masyarakat dalam hal donatur anggaran pendidikan. Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam hal anggaran pembiayaan pendidikan merupakan keseriusan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang bermutu. Untuk mencapai kemajuan yang akan mengantarkan pada tujuan pendidikan yang lebih baik dari sebelumnya. PP no 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan pada pasal 2 bahwa (1) pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. (2) masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi (a) penyelenggaraan (b) peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; dan (c) pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
5
Pandangan diatas menjelaskan bahwa setiap warga Negara Indonesia membutuhkan pendidikan, terkhusus dalam sektor pembiayaan pendidikan. Akan tetapi pada kenyataannya baru sebagian lembaga pendidikan yang dalam hal ini yaitu sekolah masih belum mendapatkan pemeraataan pendidikan dari pemerintah, terkhusus dalam pembiayaan pendidikan. Pada undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa Sistem Pendidikan Nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan dan peningkatan mutu serta relevansi pendidikan untuk menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Pandangan diatas menjelaskan bahwa setiap warga Negara Indonesia membutuhkan pendidikan, terkhusus dalam sektor pembiayaan pendidikan. Akan tetapi pada kenyataannya baru sebagian lembaga pendidikan yang dalam hal ini yaitu sekolah masih belum mendapatkan pemeraataan pendidikan dari pemerintah, terkhusus dalam pembiayaan pendidikan. Harapan untuk mencapai tujuan pendidikan yang bermutu harus diseimbangkan dengan biaya yang mencukupi. Dalam meningkatkan kualitas sumber daya ataupun sarana prasarana harus didukung dengan biaya yang tidak sedikit. Artinya kompetensi sumber daya manusia dan biaya sangat erat kaitannya dalam menunjang proses pendidikan, dalam ketercapaian tujuan pendidikan yang diharapkan. Dilain hal, tanpa adanya sumber daya manusia yang berkompeten dalam mengelola biaya juga dapat berpengaruh dalam ketercapaian tujuan pendidikan. Banyaknya
biaya
yang
dikeluarkan
tanpa
adanya
kemampuan
dalam
mengelola/manajemen biaya, maka yang terjadi adalah pengelolaan keuangan yang tidak tepat sasaran dan pemborosan semata. Pembiayaan pendidikan harus mengacu pada prinsip transparansi. Kejelasan mengenai hal yang menyangkut tentang pembiayaan harus dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara jelas. Tidak hanya sebatas pada proses pelaksanaan kegiatannya saja, akan tetapi perlu adanya penyajian laporan yang jelas untuk nantinya dipertanggungjawabkan. Segala hal yang menyangkut
6
tentang pendapatan dan pengeluaran anggaran biaya dapat dijelaskan secara mendetail lewat laporan yang dibuat. Kalaupun memang dikeluarkan untuk pelaksanaan sebuah program, harus jelas program yang mengarah pada pencapaian tujuan pendidikan yang bermutu. Prinsip transparansi dalam pembiayaan pendidikan perlu dilakukan oleh setiap lembaga pendidikan di Indonesia. Terkhusus pada Madrasah Aliyah Pembaharuan. Hal ini dimaksudkan untuk tersalurnya anggaran yang diterima pada program untuk meningkatkan kualitas pendidikan atau tidak. Jika memang tidak, maka harus segera ditindak lanjuti untuk mencari alternatif jalan keluar yang baik. Dengan adanya asas transfaransi biaya pada pembiayaan pendidikan dapat mengantisipasi segala anggapan yang negative dari berbagai pihak. Pengeluaran dan pemasukan harus dijelaskan dalam pembukuan dan dapat dipertanggungjawabkan secara jelas. Adanya anggapan yang negatif dari berbagai pihak dikarenakan tidak ada tranfaransi dalam pertanggungjawaban segala anggaran yang telah digunakan. Pengelolaan pembiayaan dilakukan dengan mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan, misalnya ditanggulangi dengan kepala tata usaha. Segala bentuk pengeluaran yang dilakukan harus mempunyai dampak kemajuan dalam bidang pendidikan. Baik dalam bentuk pengeluaran berupa uang maupun barang mempunyai dampak signifikan dalam pembangunan bidang pendidikan. Dalam hal menarik, merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi biaya yang ada, dituangkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Dibuktikan dengan bukti fisik yang berbentuk laporan keuangan yang jelas, dalam kurun jangka waktu yang telah ditentukan. Segala pengeluaran yang dilakukan dalam biaya pendidikan dimuat dalam Rancangan Anggaran Pembiayaan Sekolah (RAPBS). Segala pengeluaran yang dilakukan oleh lembaga pendidikan baik berupa uang maupun barang harus jelas runtutannya tertulis dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS).
7
Dari uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Implementasi Manajemen Pembiayaan Di Madrasah Aliyah (MA) Pembaharuan Karang Bahagia Bekasi ”
8
B.
Indentifikasi Masalah Melihat pelaksanaan pengelolaan pembiayaan yang terdapat di Madrasah
Aliyah Pembaharuan tersebut, dalam hal ini dapat diidentifikasi beberapa masalah yaitu sebagai berikut : 1. Gambaran mengenai sumber dana dalam menunjang proses belajar mengajar di Madrasah Aliyah Pembaharuan Karang Bahagia Bekasi. 2. Belum adanya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah di Madrasah Aliyah Pembaharuan. 3. Kurang transfaran pembiayaan pendidikan. 4. Belum efektif pembukuan di Sekolah 5. Belum efektif strategi pengelolaan penyusunan RAPBS yang terdapat di Madrasah Aliyah Pembaharuan Karang Bahagia Bekasi.
C.
Pembatasan Masalah Untuk mempermudah penelitian ini maka penulis perlu membatasi
masalah yang diteliti yaitu : 1. Mekanisme manajemen pembiayaan pendidikan di Madrasah Aliyah Pembaharuan Karang Bahagia Bekasi. 2. Mekanisme pengajuan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Aliyah Pembaharuan Karang Bahagia Bekasi. 3. Gambaran mengenai sumber dana pendidikan di Madrasah Aliyah Pembaharuan Karang Bahagia Bekasi.
9
D.
Perumusan Masalah Berdasarkan pembatasan masalah yang telah diuraikan diatas, maka
penulis merumuskan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini yaitu : 1. Bagaimana
mekanisme
pengelolaan
manajemen
pembiayaan
pendidikan di Madrasah Aliyah Pembaharuan Karang Bahagia Bekasi? 2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Aliyah Pembaharuan Karang Bahagia Bekasi? 3. Bagaimana gambaran mengenai sumber dana pendidikan di Madrasah Aliyah Pembaharuan Karang Bahagia Bekasi?
E.
Tujuan dan Manfaat Penelitian Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk : 1. Mengetahui Gambaran mengenai sumber dana pendidikan di Madrasah Aliyah Pembaharuan Karang Bahagia Bekasi. 2. Mekanisme pelaksanaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Aliyah Pembaharuan Karang Bahagia Bekasi. 3. Mengetahui
mekanisme
pengelolaan
manajemen
pembiayaan
pendidikan di Madrasah Aliyah Pembaharuan Karang Bahagia Bekasi.
Adapun manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini yaitu : 1. Menambah wawasan pengetahuan penulis terkait tentang manajemen pembiayaan pendidikan. 2. Penelitian ini dapat dijadikan sebuah masukan oleh kepala sekolah untuk dapat mengajukan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu pendidikan. 3. Penelitian ini dapat dijadikan sebuah masukan oleh kepala sekolah terkhusus pada bendahara sekolah dalam meningkatkan tujuan pendidikan yang bermutu lewat manajemen pembiayaan disekolah.
BAB II KAJIAN TEORI
A. Manajemen Pembiayaan Pendidikan 1. Pengertian Manajemen Definisi manajemen berasal dari bahasa inggris yang merupakan terjemahan langsung dari kata managemen yang berarti pengelolaan.2 Beberapa pakar pendidikan mempunyai definisi yang berbeda terkait tentang pengertian dari mamajemen. Diantaranya yaitu : Stoner manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.3
2 3
M. Sobry Sutikno “Manajemen Pendidikan” (Lombok: Holistica, 2012) h. 3 T Hani Handoko “Manajemen” (Yogyakarta: BPFE, 2003) Cet. 18, h. 8
10
11
Longnecker & Pringle merumuskan manajemen sebagai proses memperoleh dan menggabungkan sumber-sumber manusia, finansial dan fisik untuk mencapai tujuan pokok organisasi menghasilkan produk atau jasa/layanan yang diinginkan oleh sekelompok masyarakat. 4 Buford dan Bedeian manajemen adalah proses untuk mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan material secara efisien.5 Handoko menjelaskan manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.6 Ricky W Griffin manajemen merupakan suatu rangkaian aktivitas (termasuk perencanaan, dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian yang diarahkan pada sumber-sumber daya organisasi (manusia, finansial, fisik, dan informasi) untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara efektif dan efisien.7 Million Brown mengatakan, “Management mean the affective use of people, money, equipment, material, and method to accomplish a specific objective (manajemen adalah alat atau cara untuk menggunakan orang-orang, uang, perlengkapan, bahan-bahan, dan metode secara afektif untuk mencapai tujuan).8
4
Marno dan Triyo Supriyatno “Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam” (Bandung: PT Refika Aditama, 2008) Cet. 1, h. 1 5 Syaiful Sagala “Manajemen Berbasis Sekolah dan Masyarakat, strategi memenangkan persainan mut” (Jakarta: PT Nimas Multima, 2004) Cet. 1, h. 15 6 Sobry, Op. Cit., h. 4 7 Irham Fahmi “Manajemen, Teori Kasus dan Solusi” (Bandung: Alfabeta, 2011) h. 2 8 Didin kurniadin dan imam machali “Manajemen Pendidikan” (jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2012) h. 25
12
Suhardan manajemen merupakan usaha yang sistematis dalam mengatur dan meggerakkan orang-orang yang ada didalam organisasi agar mereka bekerja sepenuh kesanggupan dan kemampuan yang dimilikinya. 9 Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan proses dalam mengantur manusia, uang, perlengkapan, bahanbahan, dan metode secara afektif untuk mencapai tujuan tertentu melalui fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan secara terus-menerus dan konsekuen. Hal ini menjelaskan bahwa manajemen dapat berjalan melalui orang lain, uang, perlengkapan, barang, dan metode, secara efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sejak awal. Sebagaimana yang telah diketahui bersama bahwa manajemen ialah suatu proses mengatur orang lain mulai dari merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan dan mengawasi yang dilakukan secara berkala agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Menurut
pendekatan
manajemen,
pembiayaan
pendidikan
merupakan sebuah pondasi dasar dalam mekanisme penganggaran. Penentuan biaya akan mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektifitas kegiatan dalam suatu organisasi yang akan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu standar pendidikan yang di buat oleh pemerintah, sebagai prasyarat mencapai pendidikan yang bermutu. Dalam hal ini pembiayaan pendidikan memiliki komponen dalam kaitannya yaitu biaya langsung, biaya tidak langsung, dan biaya rutin sekolah. Pembiayaan pendidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kajian manajemen pendidikan. Akan tetapi pembiayaan pendidikan 9
Barnawi dan M. Arifin “Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah” (Jogjakarta: Arruzz Media, 2012) h. 14
13
mempunyai kajian tersendiri dalam kaitannya, dan mempunyai fungsi dalam prosesnya. Fungsi pembiayaan pendidikan yaitu bagaimana memperoleh biaya dan bagaimana mempergunakan biaya tersebut. Manajemen pembiayaan pendidikan tidak akan berjalan tanpa adanya biaya, Begitu juga minimnya biaya yang terdapat dalam lembaga pendidikan dapat
mempengaruhi
ketercapaian tujuan
yang telah
ditentukan. Biaya merupakan sebuah ruh dalam setiap kegiatan yang ada. Tanpa ada biaya segala kegiatan yang telah direncanakan sebaik mungkin tidak akan dapat berjalan. Suatu biaya penting keberadaannya dalam organisasi, terlebih pada dunia pendidikan. Akan tetapi bukan dari seberapa besar biaya yang akan dipergunakan
atau
yang
dikeluarkan
melainkan
biaya
tersebut
direncanakan untuk apa, dan bagaimana cara pelaksanaan penggunaan anggaran tersebut. Artinya segala hal yang akan dilakukan harus sesuai dengan segala literatur yang telah diencanakan sejak awal. Apabila mendapati segala yang terjadi dalam proses berjalannya maka harus segera di musyawarahkan dan secepatnya mencari alternatif jalan keluar yang baik. Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu komponen penting yang terdapat pada sistem pendidikan. Tanpa adanya biaya yang mendukung pada proses pelaksanaan pendidikan, pendidikan yang bermutu hanya dalam angan-angan semata. Segala hal yang berkaitan dengan proses pelaksanaan pendidikan yang berjalan disekolah berkaitan dengan biaya. Dari uraian diatas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa manajemen pembiayaan pendidikan merupakan proses mendapatkan dan mengatur pengeluaran berupa uang, barang, atau jasa melalui sumber daya manusia lewat fungsi manajemen yaitu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi, sehingga tercapainya mutu pendidikan yang diharapkan.
14
2. Pengertian Pembiayaan Pendidikan Keberadaan biaya dalam suatu organisasi merupakan sektor yang begitu penting keberadaannya, dalam hal menunjang segala kegiatan atau program yang akan dilaksanakan. Terkhusus dalam dunia pendidikan, biaya merupakan komponen yang sangat penting dalam proses pelaksanaan kegiatan pendidikan yang berjalan disekolah. Baik dalam kategori mikro ataupun makro. Sebaik apapun program yang telah direncanakan disekolah tanpa adanya biaya tidak akan dapat berjalan. Hanya terbengkalainya kegiatan yang telah direncanakan dengan sematang mungkin, karena tidak didukung dengan biaya yang memadai. Karena biaya merupakan sebuah alat yang digunakan untuk menunjang proses berjalannya suatu kegiatan. Segala hal yang berkaitan dengan proses kegiatan yang akan dilaksanakan tidak terlepas dari biaya. Menurut Ensiklopedia Nasional Indonesia (1990) mendefinisikan bahwa biaya adalah nilai barang dan jasa yang dipakai untuk melaksanakan kegiatan atau pendapatan. 10 Blocher dkk mengartikan biaya sebagai penggunaan sumber daya yang mempunyai kosekuensi keuangan. 11 Agus Irianto (2011) mendefinisikan Biaya pendidikan sebagai salah satu komponen instrumental yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan (disekolah). Biaya dalam pengertian ini memiliki cakupan yang luas, yakni semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang ataupun barang dan tenaga (yang dapat dihargai dengan uang).12 Dari beberapa pengertian biaya diatas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa biaya adalah seluruh anggaran yang dikeluarkan dalam bentuk barang atau uang untuk melaksanakan suatu kegiatan yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.
10
Mulyono “Konsep Pembiayaan Pendidikan” (Jogjakarta, Ar-ruzz media, 2010), Cet. 1,
h. 89 11
Ibid., hal. 90 Agus Irianto ”Pendidikan Sebagai Investasi dalam Pembangunan suatu Bangsa” (Jakarta: Kencana, 2011), h. 161 12
15
Pendidikan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang bermutu dapat diukur dari cara kerja yang dilakukan. Salah satu faktor penentu tercapai tujuan pendidikan yang bermutu yaitu melalui pendidik dan tenaga pendidik yang berkompetensi pada bidangnya. Guru merupakan ujung tombak pada proses pelaksanaan pendidikan. Penghasilan yang diperoleh oleh pendidik dan tenaga pendidik dapat mempengaruhi konsentrasi dalam melaksanakan proses kegiatan pendidikan yang berjalan disekolah. Penghasilan guru yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup akan menghilangkan beban pemikiran rumah tangga dalam melaksanakan tanggungjawab pekerjaan disekolah. Sebaliknya, minimnya penghasilan yang diperoleh guru dalam memenuhi kebutuhan hidup pokok sangat berpengaruh dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang berjalan disekolah, terlebih berpengaruh dalam konsentrasi pekerjaannya sebagai seorang pendidik. Karena memang terfokus pada kebutuhan rumah tangga yang harus dicukupi kebutuhannya. Pendidikan diartikan sebagai usaha yang dijalankan oleh seseorang atau kelompok orang lain agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup atau penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental.13 Menurut UU No. 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar
dan
proses
mengembangkan
pembelajaran
potensi
dirinya
agar untuk
peserta memiliki
didik
secara
kekuatan
aktif
spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. 14 Dari definisi pendidikan diatas dapat diambil sebuah kesimpulan, pendidikan ialah usaha/proses mewujudkan suasana pembelajaran yang
13
Kurniadin dan Machali Op. Cit., h. 113 Sarbini & Neneng Lina “Perencanaan Pendidikan” (Bandung: Pustaka Setia, 2011), Cet.1, h. 20 14
16
sistematis agar peserta didik dapat memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang dibutuhkan baik oleh dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Pengertian biaya dan pendidikan diatas yang kemudian disatukan dan didapat sebuah kesimpulan bahwa Pembiayaan Pendidikan merupakan seluruh anggaran yang dikeluarkan dalam bentuk barang atau uang yang diberikan oleh pemerintah, orang tua murid, ataupun masyarakat untuk mencapai tujuan pendidikan yaitu mewujudkan suasana pembelajaran yang sistematis agar peserta didik dapat memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang dibutuhkan baik oleh dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Anggaran pembiayaan pendidikan terdiri dari dua sisi yang satu sama lainnya saling berhubungan, yaitu sisi anggaran penerimaan dan sisi anggaran pengeluaran. Anggaran penerimaan yaitu pendapatan yang diterima setiap tahun oleh sekolah dari berbagai sumber resmi dan diterima secara teratur. Misalnya seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan pada pihak sekolah dari pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Anggaran pengeluaran ialah jumlah uang yang dibelanjakan setiap tahun untuk kepentingan pelaksanaan pendidikan disekolah. Sekolah memberikan pelayanan secara maksimal dengan cara memanfaat segala sumber bantuan yang ada, baik berupa uang ataupun barang yang telah diterima. Dipergunakan sesuai dengan kebutuhan disekolah, dalam pelaksanaan program untuk meningkatkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Dalam hal konsep pembiayaan pendidikan tidak hanya sebatas seberapa besar pengeluaran yang akan dikeluarkan, akan tetapi segala hal yang dikeluarkan harus sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai terjadi pemborosan dalam hal pengeluaran biaya yang dikeluarkan/belanjakan. Karena pada dasarnya konsep pembiayaan yang baik ialah penggunaan biaya secara minim, akan tetapi mencapai hasil yang maksimal.
17
Biaya dalam pendidikan meliputi biaya langsung (direct cost) dan biaya tidak langsung (indirect cost). Biaya Langsung (direct cost) ialah segala pengeluaran yang secara langsung menunjang penyelenggaraan pendidikan. Terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar siswa berupa pembelian alat-alat pelajaran, sarana belajar, biaya transfortasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, orang tua, maupun siswa sendiri. Biaya Tidak Langsung (indirect cost) ialah pengeluaran yang tidak secara langsung menunjang proses pendidikan tetapi memungkinkan proses pendidikan tersebut terjadi di sekolah. Berupa keuntungan yang hilang dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang yang dikorbankan oleh siswa selama belajar. Misalnya, biaya hidup siswa, biaya transportasi ke sekolah, biaya jajan, biaya kesehatan dan harga kesempatan. Dedi Supriadi mendefinisikan Biaya pendidikan sebagai salah satu komponen instrumental yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan (disekolah). Biaya dalam pengertian ini memiliki cakupan yang luas, yakni semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang ataupun barang dan tenaga (yang dapat dihargai dengan uang). Dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa biaya dapat dikelompokkan menjadi dua macam. Pertama, biaya langsung penunjang proses pelaksanaan pendidikan yang berjalan disekolah. Contohnya seperti proses kegiatan belajar mengajar yang dilakukan disekolah. Hal yang menunjang proses kegiatan belajar mengajar didalam kelas yaitu buku panduan pembelajaran. Untuk menyampaikan materi ajar dengan mudah maka dibutuhkan buku panduan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Buku panduan ini dapat di miliki jika sudah melunasi administarsi disekolah. Kedua, biaya tidak langsung yang tidak sengaja dikeluarkan akan tetapi menunjang proses pelaksanaan pendidikan yang berjalan disekolah. Contohnya ialah fotocopy, pembuatan makalah dalam pelaksanaan belajar mengajar yang dilakukan didalam kelas.
18
B. Perencanaan Tahap pertama dalam fungsi manajemen adalah tahap perencanaan. Perencanaan ialah proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak akan dicapai dan menetapkan jalan dan sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu secara efektif dan efisien mungkin (Roger A. Kauffman, 1972). 15 Pengertian perencanaan menurut Burhanuddin, Dkk adalah suatu kegiatan yang sistematis mengenai apa yang akan dicapai, kegiatan yang harus dilakukan, langkah-langkah, metode-metode, pelaksanaan tenaga yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan, pencapaian tujuan.16 Garth N. Jone mendefinisikan perencanaan sebagai berikut ‘planning is the process, of selecting and developing the best course of action to accomplish an objective’ (perencanaan adalah proses pemilihan dan pengembangan dari pada tindakan yang paling baik/menguntungkan untuk mencapai tujuan).17 B. Suryosubroto perencanaan adalah pemilihan dari sejumlah alternatif tentang penetapan prosedur pencapaian, serta perkiraan sumber, yang dapat disediakan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang dimaksud dengan sumber meliputi sumber manusia, material, uang, dan waktu.18 Gorton mengatakan bahwa perencanaan adalah proses mempersiapkan seperangkat
keputusan
bagi
perbuatan
dimasa
datang.
Definisisi
ini
mngisyaratkan bahwa pembuat keputusan merupakan bagian dari perencanaan, namun proses perencanaan dapat juga terfikir setelah tujuan dan keputusan diambil.19
15
Nanang Fattah “Landasan Manajemen Pendidikan” (Bandung: PT. Remaja rosdakarya, 2006), Cet. 8. h. 49-50 16 Sobry, Op. Cit., h. 21 17 Sarbini & Lina, Op. Cit., h. 16 18 B. Suryosubroto, “Manajemen Pendidikan di Sekolah” (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), Cet. 2 h. 22 19 Triyo, Op. Cit., h. 13
19
Fakry yang mendefinisikan perencanaan sebagai proses penyusunan berbagai keputusan yang akan dilakukan pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.20 Dari defini diatas dapat diambil sebuah kesimpulan perencanaan ialah proses pengumpulan berbagai keputusan yang akan dilaksanakan pada masa yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Artinya perencanaan dapat dikatakan sebagai suatu proses memikirkan dan menetapkan kegiatan-kegiatan atau program yang akan dilakukan dimasa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan juga dapat dikatakan sebagai suatu proses memikirkan dan menetapkan kegiatan-kegiatan atau program-program yang akan dilakukan dimasa yang akan datang untuk mencapai tujuan tertentu. Depdiknas (2000) manajemen keuangan merupakan tindakan pengurursan/ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan dengan demikian, manajemen keuangan sekolah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah, mulai dari perencanaan, pembukuan pembelanjaan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban keuangan sekolah.21 Dapat dikatakan bahwa fungsi dari manajemen keuangan salah satunya yaitu menyangkut tentang merencanakan uang yang akan dialokasikan untuk hal apa, dalam hal ini bertujuan untuk memajukan mutu pendidikan kedepannya. Mengenai konteks perencanaan pembiayaan pendidikan, pemahaman berbagai aspek pembiayaan pendidikan sangatlah penting. Pemahaman tersebut dimaksud merentang dari hal-hal sifatnya mikro (satuan pendidikan) hingga yang makro (nasional) antara lain meliputi sumber-sumber pembiayaan pendidikan, sistem dan mekanisme pengalokasiannya. Efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan, dan akuntabilitas hasilnya yang di ukur dari perubahan-perubahan
20
Kurniadin dan Machali Op. Cit., h. 139 Jamal Ma’mur Asmani “Tips Menjadi Kepala Sekolah Profesional” (jogjakarta: DIVA Press, 2012), h. 178 21
20
kuantitatif dan kualitatif yang terjadi pada semua tataran, khususnya ditingkat sekolah.22 Perencanaan tidak hanya sebatas pada memikirkan dan menetapkan, akan tetapi seberapa hasil dari proses kegiatan program yang telah dijalankan disekolah. Program yang telah dilaksanakan telah mencapai sasaran atau tidak. Jika memang telah mencapai sasaran maka perencanaan berjalan dengan baik. Dan jika perencanaan tidak dapat mencapai sasaran yang telah ditentukan maka perencanaan tidak dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pada dasarnya anggaran adalah alat dalam suatu perencanaan pembiayaan pendidikan. Anggaran dalam pembiayaan pendidikan harus mempunyai prinsip dasar yang jelas dalam perencanaan pembiayaan pendidikan. Prinsip dalam perencanaan anggaran menurut nanang Fattah yaitu sebagai berikut : 1) Adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas dalam sistem manajemen dan organisasi. 2) Adanya sistem akuntansi yang memadai dalam melaksanakan anggaran. 3) Adanya penelitian dan analisis untuk menilai kinerja organisasi. 4) Adanya dukungan dari pelaksana mulai dari tingkat atas sampai yang paling bawah. 23 Dari prinsip di atas dapat dikatakan bahwa penyusunan anggaran melibatkan beberapa sumber daya manusia dalam perencanaannya. Dilain hal, dukungan akuntasi/pembukuan sangat diperlukan sekali dalam penyusunan anggaran. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi segala pengeluaran ataupun pemasukan biaya yang disajikan dalam bentuk laporan tertulis. Dalam membuat suatu perencanaan, orang menghadapi berbagai hambatan. Hambatan-hambatan tersebut diantaranya adalah : 22
Dedi Supriadi, “Satuan Biaya Pendidikan” (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2010)
Cet, 5 h. 7 23
Nanang Fattah, “Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan” (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2006) Cet. 4 h. 49
21
1. Kesulitan dalam meramalkan. 2. Kesulitan dalam pembiayaan. 3. Kesulitan dalam memperoleh data dan informasi. 4. Kurang jelasnya tujuan.24 Jika suatu saat ditemukan permasalahan diatas dalam merencanakan suatu program atau kegiatan harus segera dicari alternatif jalan keluarnya. Dengan cara dimusyawarahkan bersama-sama mencari jalan penyelesaian atau jalan keluar masalah yang baik. Manajemen pembiayaan pendidikan tidak terlepas dari penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Landasan dasar dalam pembuatan RAPBS meliputi sumber pendapatan dan pengeluaran. Pada suatu lembaga pendidikan hal yang harus dilakukan dalam mengelola pembiayaan di sekolah adalah dengan membuat perencanaan anggaran atau biasa disebut sebagai Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah/Madrasah (RAPBS). Kepala sekolah dan seluruh bawahan bersama-sama menyusun RAPBS. Hal ini dilakukan untuk memastikan pendapatan dan pengeluaran yang akan dijalankan selama satu tahun, sehingga suatu kegiatan yang direncanakan dapat disesuaikan dengan kondisi keuangan yang ada. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan keuangan sekolah atau anggaran belanja sekolah menurut Morphet sebagai berikut : 1. Mengganti beberapa peraturan dan prosedur yang tidak efektif sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat akan pendidikan. 2. Melakukan perbaikan terhadap peraturan dan input lain yang relevan dengan merancang pengembangan sistem secara efektif. 3. Melakukan pengawaasan dan penilaian terhadap proses dan hasil secara terusmenerus
dan
berkesinambungan
sebagai
bahan
perencanaan
tahap
berikutnya.25 Pihak sekolah harus mempunyai rencana dari mana biaya yang akan diperoleh untuk menjalankan proses pelaksanaan kegiatan pendidikan yang 24 25
Sobry, Opcit, h. 32 Mulyono, Opcit,. hal. 164-165
22
berjalan disekolah. Selain itu, segala hal yang menyangkut tentang pengembangan kualitas sumber daya manusia baik dalam kategori formal ataupun non formal yang berjalan disekolah harus mencari donatur untuk mendukung terlaksananya program yang akan dijalankan diekolah. Dukungan dalam bentuk moril ataupun materil. Agar tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai. Setelah pendapatan biaya telah diperoleh dari berbagai pihak selanjutnya merencanakan kegiatan apa saja yang akan dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Kegiatan/program yang akan dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Hal ini untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan untuk menciptakan kehidupan sekolah yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Dalam implementasi manajemen berbasis sekolah (MBS) manajemen komponen keuangan harus dilaksanakan dengan baik dan teliti, mulai dari tahap penyusunan anggaran, penggunaan, sampai pengawasan, dan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar semua dana sekolah benar-benar dimanfaatkan secara efektif, dan efisien.26 Hal yang menyangkut dengan pembiayaan di Sekolah harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Dalam hal merencanakan, melaksanakan, atau mengawasi segala kegiatan pembiayaan. Menetapkan tujuan yang akan dicapai, kemudian dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan yang kemudian diawasi segala kegiatan berjalan. Baik pada awal kegiatan ataupun pada akhir kegiatan yang telah dilakukan. Tercapainya tujuan pendidikan disekolah dapat membawa dampak pada kemaslahatan bersama, baik pemerintah ataupun masyarakat. Karena terciptanya sumber daya manusia yaitu peserta didik yang memiliki kualitas sumber daya untuk menghadapi kemajuan zaman seperti sekarang ini. Baik dalam segi hal akademik pada peserta didik, ataupun non akademisi. pengembangan kualitas peserta didik ditentukan dengan kegiatan/program yang berjalan disekolah, yang tentunya kegiatan tersebut dapat meningkatkan kualitas sumber daya peserta didik baik dalam segi hal akademisi ataupun non akademis. 26
Ibid., hal. 160
23
Keberadaan sebuah perencanaan dalam proses manajemen pembiayaan disekolah sangatlah penting keberadaannya. Dengan adanya perencanaan pada pembiayaan pendidikan maka seluruh pengeluaran ataupun pemasukan yang berupa sumber daya (input) baik dalam bentuk uang ataupun barang dapat dialokasikan sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini bertujuan agar dana yang akan dikeluarkan sesuai dengan yang dibutuhkan. Selain itu, menghindari adanya pemborosan dalam pengeluaran biaya terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan. Hal ini bertujuan untuk mencapai tjuan pendidikan yang diharapkan, yaitu pendidikan yang bermutu. Perencanaan pada suatu proggram/kegiatan merupaka pola dasar. Penentuan sasaran yang akan dicapai dimulai dengan perencanaan yang dilakukan. Selanjutnya perencanaan juga menjadi acuan pelaksanaan yang akan dilaksanakan. Pelaksanaan yang akan dilakukan direncanakan dengan matang. Menentukan apa saja yang akan dilakukan nantinya pada proses pelaksanaan yang akan dijalankan. Semua kegiatan yang hendak dilakukan dimulai dengan perencanaan yang matang. Dapat dikatakan bahwa adanya perencanaan dalam sebuah pembiayaan sangatlah penting keberadaannya. Dengan adanya perencanaan pada pembiayaan maka seluruh pengeluaran ataupun masukan yang berupa sumber daya (input) baik berupa barang atau uang dapat dikeluarkan sesuai dengan kebutuhannya. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa hal yang terpenting dalam penyusunan anggaran yaitu bagaimana memanfaatkan dana yang ada secara efisien. Mengalokasikan secara tepat, sesuai dengan skala prioritas. Hal ini bertujuan agar dana yang dikeluarkan sesuai dengan keadaan yang dibutuhkan. Tidak adanya pemborosan dalam pengeluaran anggaran terhadap kegiatan yang dilaksanakan. Menghindari adanya pengeluaran biaya yang berlebihan. Ditunjukkan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Selain perencanaan berfungsi sebagai pola dasar pada sebuah kegiatan manajemen pembiayaan pendidikan, perencanaan juga dapat dikatakan sebagai petunjuk dalam pengambilan keputusan tentang cara mencapai tujuan. Artinya perencanaan pendidikan tidak terhenti pada saaat tersusunnya dan disetujuinya
24
rencana itu oleh pengambil keputusan, akan tetapi erat hubungannya dengan saat implementasinya. Dari uraian diatas dapat di ambil sebuah kesimpulan bahwa perencanaan pembiayaan pendidikan/Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) yaitu proses pengumpulan berbagai keputusan yang akan dilaksanakan pada masa yang telah ditentukan terkait dengan pendapatan biaya dan pengeluaran yang akan dilakukan.
C. Pelaksanaan/Pengelolaan Dalam melaksanakan anggaran pendidikan, hal yang perlu dilakukan adalah kegiatan membukukan atau accounting. Pembukuan merupakan pusat informasi keuangan yang akan disusun dalam bentuk laporan. Undang-undang nomor 28 tahun 2007 mendefinisikan pembukuan sebagai berikut “ Proses Mencatat Data dan Informasi Keuangan”.27 Dari defenisi diatas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pembukuan ialah proses mencatat yang berkaitan dengan informasi data keuangan baik dari biaya yang telah diperoleh atupun biaya yang telah digunakan disajikan dengan bentuk laporan tertulis. Pelaksanaan
pembiayaan
pendidikan
secara
garis
besar
dapat
dikelompokkan menjadi dua kegiatan, yaitu penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan yang berkaitan dengan dana yang telah diperoleh harus dibukukan secara jelas, sesuai dengan prosedur pengelolaan yang selaras dengan ketetapan yang disepkati, baik berupa konsep teoritis maupun peraturan pemerintah.
27
Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama RI “Peningkatan Manajemen Melalui Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas di Sekolah/Madrasah” (Jakarta: Maret 2011), h. 187
25
Pengeluaran sekolah berhubungan dengan pembayaran keuangan sekolah untuk pembelian beberapa sumber atau input dari proses sekolah seperti tenaga administrasi, guru, bahan-bahan, perlengkapan, dan fasilitas. 28 Segala biaya yang telah diperoleh dari berbagai pihak baik dari pemerintah maupun masyarakat harus digunakan secara efektif dan efisien. artinya, segala pengeluaran yang dilakukan harus sesuai dengan kebutuhan proses pendidikan yang terdapat disekolah yang dalam hal ini sesuai dengan perencanaan pembiayaan pendidikan yang telah dibuat sejak awal. Dalam SKB Mendikbud dan Menkeu No. 0585/K/1997 dan No. 590/kmk.03/03/1987, tanggal 24-9-1987 tentang peraturan SPP dan DPP meliputi, pelaksanaan pelajaaran, pengadaan prasaran/sarana, pemeliharaan sarana dan prasarana, kesejahteraan pegawai, kegiatan belajar, penyelenggaraan ujian, dan pengiriman/penulisan STTB/NEM, perjalanan dinas supervise, pengelolaan pelaksanaan pendidikan, dan pendataan.29 Ada beberapa komponen yang perlu di biayai dengan menggunakan uang dari dana belajar. Komponen-komponen tersebut meliputi : a. Honorarium untuk pemimpin atau penanggungjawab edukatif b. Honorarium untuk sumber belajar c. Honorarium untuk pemimpin umum lembaga diklusemas d. Honorarium untuk pinata usaha dan pembantu-pembantunya e. Biaya perlengkapan dan peralatan f. Biaya pemeliharaan sarana dan prasarana g. Biaya sewa atau kontrak h. Dana untuk mengembangkan usaha lembaga diklusemas i. Biaya-biaya lain untuk pengembangan dan biaya tak terduga Dari pendapat diatas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa hal pengalokasian anggaran diantaranya yaitu melalui proses belajar mengajar yang
28
E Mulyasa, “ Menjadi Kepala Sekolah Profesional” (Bandung : Pr Remaja Rosdakarya, 2009) Cet. 10 h. 201-203 29 Ibid., h. 203
26
terdapat disekolah. Salah satu penentu tercapainya tujuan sekolah yaitu lewat proses Kegiatan Belajar Mengajar atau biasa yang disebut KBM di dalam kelas. Karena KBM yang terdapat didalam kelas terjadi interaksi antara pendidik dan peserta didik. Penyaluran pengetahuan dari pendidik kepada peserta didik terjadi pada proses KBM. Dengan kata lain proses KBM yang terjadi di dalam kelas sangat mempengaruhi ketercapaian tujuan sekolah yang diharapkan. Harus adanya dukungan dalam fasilitas dalam Kegiatan Belajar Mengajar didalam kelas, terkhusus dalam segi hal sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam menunjang proses tersebut. Dari mulai perlengkapan media pembelajaran sampai pada metode pembelajaran yang digunakan oleh pendidik. Dalam hal ini, tentunya biaya sangat dibutuhkan sekali keberadaannya dalam pengalokasian untuk proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang terdapat didalam kelas, untuk menunjang proses belajar mengajar yang berjalan efektif dan efisien. Segala pengeluaran dalam pembiayaan pendidikan terkhusus sekolah tidak hanya terbatas pada kegiatan yang formal saja seperti kegiatan belajar mengajar (KBM), akan tetapi ada beberapa kegiatan informal yang harus dibiayai dalam pelaksanaannya. Hal ini diperuntukan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yaitu peserta didik. Peningkatan kualitas peserta didik tidak hanya terbatas pada kegiatan yang memang sudah ada di sekolah atau didalam sekolah, akan tetapi perkembangan bakat siswa dapat dikembangkan lewat kegiatan diluar sekolah atau ekstra kurikuler. Hal ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit nominalnya, akan tetapi butuh dukungan dari berbagai pihak khususnya pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang lebih baik lagi dari sumber daya manusia yang berkompeten, dukungan baik moril maupun materil. Kegiatan yang telah selesai dilaksanakan maka dibuatnya laporan untuk nantinya dipertanggungjawabkan. Laporan mulai dari biaya yang terkecil sampai yang terbesar dalam nominalnya. Harus disajikan sejelas mungkin dalam bentuk pembukuannya. Agar tidak adanya kekeliruan dalam hal pengeluaran yang telah dilakukan.
27
Prosedur pembukuan penerimaan keuangan sekolah memadukan antara aturan pemerintah pusat dan sekolah. Artinya ada beberapa kebijakan pemerintah yang tidak bisa di rubah oleh pihak sekolah dalam hal pengalokasian anggaran. Dalam hal ini pihak sekolah hanya beritindak sebagai pelaksana pengguna. Dilain hal dengan adanya Manajemen Berbasis Sekolah, sekolah memiliki kewenangan dan keleluasan untuk mengelola dana dalam mencapai efektifitas pencapaian tujuan sekolah. Pembukuan mencakup dua hal, yaitu : pengurus yang menyangkut kewenangan menentukan kebijakan menerima atau mengeluarkan uang, serta tindak lanjutnya, yakni menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang. Jenis pengurus kedua disebut juga dengan pengurus bendaharawan. Hal yang menyangkut dengan pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidikan menganut asas pemisahan tugas antara fungsi otorisator, ordonator dan bendaharawan. Otorisator adalah pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran anggaran. Ordonator adalah pejabat yang berwenang melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan berdasarkan otorisasi yang telah ditetapkan. Bendaharawan adalah pejabat yang berwenang melakukan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang atau surat-surat berharga lainnya yang dapat di
nilai
dengan
uang
serta
diwajibkan
membuat
perhitungan
dan
pertanggungjawaban. 30 Kepala sekolah bertugas sebagai pejabat otorisator dan dilimpahi dengan tugas ordonator. Kepala sekolah sebagai administrator harus diwujudkan dalam pengembangan administrasi keuangan rutin, pengembangan proposal untuk mendapatkan bantuan keuangan, dan mengembangkan proposal untuk mencari berbagai kemungkinan dalam mendapatkan bantuan dari berbagai pihak yang terkait. 30
h. 49
E Mulyasa, “ Manajemen Berbasis Sekolah” (Bandung : PT Rosdakarya, 2007) Cet, 11
28
Di lain hal, fungsi kepala sekolah dapat dikatakan sebagai manajerial yang berwenang dalam segi hal penggunaan dana yang telah diperoleh, yang kemudian menunjuk satu bendaharawan untuk mebuat laporan anggaran untuk nantinya dipertanggungjawabkan. Dapat dikatakan, manajemen pembiayaan disekolah dibebankan kepada kepala sekolah. Karena memang kepala sekolah berperan sebagai pemberi wewenang sekaligus penanggungjawab penuh terhadap anggaran yang telah diterima ataupun yang telah dikeluarkan. Untuk operasional, manajemen pembiayaan di sekolah biasa dikelola oleh bendaharawan yang melakukan pembukuan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pada suatu sekolah yang mempunyai keterlibatan terkait tentang pembiayaan
pendidikan
yaitu
dua
hal.
Bendahara
berfungsi
sebagai
penanggunjawab segala penggunaan anggaran yang dikeluarkan yang dilanjutkan dengan membuat pembukuan sesuai dengan standar, yang kemudian untuk di laporkan dan dipertanggungjawabkan segala biaya yang telah dikeluarkan. Baik dalam bentuk barang atupun jasa yang dinominalkan. Kepala sekolah sebagai pemberi wewenang dalam penggunaan anggaran. Segala pengeluaran yang akan dilakukan harus mempunyai wewenang dari pimpinan dalam hal ini ialah kepala sekolah. Karena memang kepala sekolahmemiliki hak sebagai pemberi wewenang yang kaitannya dalam pembiayaan pendidikan disekolah. Bendaharawan harus mengetahui apa saja yang terkait tentang pembukuan dalam hal penggunaan biaya. Hal ini perlu dilakukan agar adanya kejelasan biaya yang telah dikeluarkan, baik dalam kategori yang nominalnya kecil atau yang nominalnya besar. Disalurkan dalam hal apa saja biaya yang telah digunakan. Dilain hal untuk menyusun laporan sejelas mungkin agar nantinya laporan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Mulyono (2010) mengelompokan hal yang harus dilakukan yang berkaitan dengan kegiatan pembukuan antara lain yaitu :
29
1. Buku Pos Buku Pos mencatat peristiwa-peristiwa pembelanjaan uang harian. Tabel 2.1 Contoh Buku Pos Pos : Pemeliharaan Laboratorium IPA Anggaran : 8.250.000,00 Tanggal
Jumlah
Sisa (Rp)
3.000.000,00 100.000,00 550.000,00
5.250.000,00 5.190.000,00 2.500.000,00
Pembelian
26-02-2009 05-03-2009 10-04-2009 Dst.
Mikroskop Alat Pengukur Suhu Gelas Ukur
2. Faktur Faktur dapat diartikan berupa atau lembaran lepas yang dapat diarsipkan. Tabel 2.2 Contoh Faktur Pembayaran Nama Sekolah : ........................... FAKTUR PEMBAYARAN Dibayar kepada Catatan : faktur ini harus dibuat rangkap dua TANGGAL
26-02-2009
JENIS BARANG Alat bermain dan Olahraga
URAIAN
JUMLAH
Pembelian 3 buah bola sesuai kuitansi terlampir
Rp. 1.500.000,00
30
Pembayaran dengan Cek .......................... Tunai ......................... Jumlah dalam huruf ....................................................................... Jumlah tersebut diketahui dan disahkan oleh : Tanggal ............................. Tanda tangan .....................................
KEPALA SEKOLAH Dibayar oleh : Tanggal ............................. Tertanda ............................
Tanda tangan juru bayar ........................................... Tanggal .............................
3. Buku Kas Buku Kas mencatat rincian tentang penerimaan dan pengeluaran uang serta sisa saldo secara harian dan pada hari yang sama. Untuk lebih jelasnya, vontoh buku kas dapat di lihat pada table dibawah ini : Tabel 2.3 Contoh Buku Kas Tanggal
No. Bukti
Uraian
Debet
Kredit
Diambil dana 5.000.000,00 BOS dari Bank Dibayar ke 27-02-2009 2.500.000,00 toko bangunan Dibayar Ke Toko Abadi 28-02-2009 Biaya 2.500.000,00 Keperluan Kantor Jumlah Saldo Sumber : data diolah dari sekolah Madrasah Aliyah Pembaharuan 26-02-2009
Saldo 5.000.000,00 2.500.000,00
2.500.000,00
0
31
4. Lembar Cek Lembar Cek merupakan alat bukti bahwa pembayaran yang dikeluarkan adalah sah. Gambar 2.1 Contoh Lembar Cek
5. Jurnal Kepala Sekolah sebagai pengawas keuangan harus membuka buku jurnal yang mana seluruh transaksi keuangan setiap hari dicatat. 6. Buku Besar Buku Besar mencatat kapan terjadinya transaksi pembelian, keluar masuknya uang saat itu, dan neraca saldonya. 7. Buku Kas Pembayaran Uang Sekolah Buku Kas Pembayaran berisi catatan tentang pembayaran uang sekolah siswa menurut tanggal pembayaran, jumlah, dan sisa tunggakan, atau kelebihan pembayaran sebelumnya.
32
Tabel 2.4 Contoh Buku Kas Pembayarann Uang Sekolah Tahun Ajaran 2013-2014
Keterangan Komputer
: 90.000,00
Lks
: 160.000,00
Infaq
: 450.000,00 +
Total
: 700.000,00
Nama Tgl Kom Lks Infaq Ket Siswa 1 Adam 05 Juli 90.000,00 160.000,00 450.000,00 L 2 Anjani 19 Juli 80.000,00 3 Andi 20 Juli 160.000,00 4 Santo 23 Juli 450.000,00 5 Abdi 27 Juli 50.000,00 100.000,00 400.000,00 Sumber : data diolah dari sekolah Madrasah Aliyah Pembaharuan No
Tabel diatas menjelaskan tetntang catatan pembayaran uang sekolah siswa menurut tanggal pembayaran, dan jumlah yang masuk. Semua keuangan yang masuk dari siswa pada bendahara didata melalui tabel yang tertera diatas. Dengan adanya catatan diatas hal ini bertujuan agar segala pemasukan yang diperoleh dari siswa dapat di data secara jelas.
8. Buku Kas Piutang Buku ini berisi daftar atau catatan orang yang berutang kepada sekolah menurut jumlah uang yang terutang, tanggal pelunasan, dan sisa hutang yang belum dilunasi. Contoh Buku Kas Piutang seperti tabel di bawah ini :
33
Tabel 2.5 Contoh Buku Kas Piutang Tahun Ajaran 2013-2014 Nama Tgl Smt I Smt II Ket Siswa 1 Adam 05 Juli L 2 Anjani 620.000,00 3 Andi 540.000,00 4 Santo 250.000,00 5 Abdi 150.000,00 Sumber : data diolah dari sekolah Madrasah Aliyah Pembaharuan No
No
Nama Siswa
Tgl
Kom
Tunggakan Lks
Infaq
Ket
1 Anjani 10.000,00 160.000,00 450.000,00 2 Andi 90.000,00 L 450.000,00 3 Santo 90.000,00 160.000,00 L 4 Abdi 40.000,00 60.000,00 50.000,00 Sumber : data diolah dari sekolah Madrasah Aliyah Pembaharuan Tabel diatas menjelaskan tentang catatan piutang atau tunggakan siswa yang belum melunasi sisa pembayaran uang sekolah. Sisa tunggakan pembayaran uang sekolah diperoleh dari buku kas pemasukan sekolah, yang kemudian dilanjutkan dengan pengelompokkan siswa yang masih memiliki tunggakan atau kekurangan dalam pembayaran uang sekolah.
9. Neraca Percobaan Tujuan utama diadakannya neraca percobaan ialah untuk mengetahui secara tepat keadaan neraca pertanggungjawaban keuangan secara tepat. Laporan yang akan dipertanggungjawabkan nantinya tidak hanya sebatas pada laporan yang disajikan dalam bentuk pengeluaran saja, akan tetapi perlu adanya laporan yang berbentuk pemasukan dan pengeluaran yang dibuat secara tertulis dan jelas. Tujuannya agar hal yang berkaitan dengan pemasukan seimbang dengan pengeluaran yang dilakukan. Segala
34
biaya yang telah diterima secara jelas dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya. Dapat dialokasikan baik dalam hal bentuk kegiatan, atau jasa yang tujuannya untuk meningkatkan tujuan pendidikan yang lebih baik lagi. Dalam pelaksanaan pembiayaan disekolah lebih memfokuskan pada proses pembukuan. Karena segala laporan yang berkaitan dengan pembiayaan harus dibuktikan dengan laporan fisik yang jelas, yaitu berupa laporan berbentuk hasil perebelanjaan atau pernyataan yang sah. Contohnya yaitu berupa kuitansi dan lain sebagainya. Dari berupa pengeluaran yang kecil sampai yang besar nominalnya harus terdapat bukti fisiknya. Tanpa adanya bukti fisik yang jelas maka pengeluaran biaya harus dipertanyakan. Laporan yang disajikan yang kemudian harus dipertanggungjawabkan keberadaannya. Pembukuan yang dilakukan harus sesuai prosedur yang ada. Segala kekurangan laporan yang jelas dipertanggungjawabkan keberadaannya oleh kepala sekolah, Karena kepala sekolah sebagai pemegang tanggungjawab yang terkait dengan pembiayaan disekolah. Dilain hal, bendahara
bertugas
terkait
dengan
pembukuan
yang
akan
dipertanggungjawabkan nantinya. Mulai dari dana yang diterima sampai pada pelaksanaan anggaran yang dilakukan kepada hal apa saja. Laporan yang disajikan tidak hanya sebatas pengeluaran yang dilakukan, akan tetapi segala biaya yang telah diperoleh harus diperjelas dalam pembukuan yang disajikan, baik dana yang diperoleh dari pemerintah ataupun masyarakat.
35
D. Pengawasan Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk “menjamin” bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan kegiatankegiatan sesuai dengan yang direncanakan.31 Pengawasan merupakan proses dasar yang secara esensial tetap diperlukan bagaimanapun rumit dan luasnya suatu organisasi. Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan kepastian tentang pelaksanaan program atau pekerjaan/kegiatan yang sedang atau telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Kegiatan pengawasan pada dasarnya untuk membandingkan kondisi yang ada dengan yang seharusnya terjadi. 32 Dari beberapa pengertian di atas jika dikaitkan dengan proses pembiayaan pendidikan disekolah, pengawasan ialah proses mengawasi atau memantau segala kegiatan, untuk memastikan rencana tujuan awal dapat tercapai. Dengan melakukan pengawasan pihak sekolah mampu mengetahui sejauh mana proses pengelolaan pembiayaan di sekolah dapat berjalan dengan baik dan efisien. Apakah anggaran yang telah direncanakan pada tahap awalnya mampu dialokasikan dan dimanfaatkan dengan baik. Konsep dasar tentang pengawasan anggaran memiliki tujuan untuk mengukur, membandingkan, menilai alokasi biaya, dan pada tahap tingkat penggunaannya. Dengan adanya pengawasan anggaran diharapkan dapat mengetahui sejauh mana tingkat efektifitas dan efisiensi dari penggunaan sumbersumber dana yang ada. Disisi lain menghindari adanya pemborosan biaya yang dikeluarkan. Selain itu, segala biaya yang dipergunakan harus mempunyai dampak yang signifikan dalam perkembangan sumber daya manusianya. Dalam kebijakan umum pengawasan departemen pendidikan dan kebudayaan (Rekernas, 1999), dinyatakan bahwa sistem pengawasan harus berorientasi pada hal-hal berikut : a. Sistem pengawasan fungsional yang dimulai sejak perencanaan yang menyangkut aspek penilaian kehematan, efisiensi, efektivitasyang mencakup seluruh aktivitas program bidang organisasi. 31 32
Fahmi, Opcit,. h. 84 Kurniadin dan Machali, Opcit,. h. 367
36
b. Hasil temuan pengawasan harus ditindak lanjuti dengan koordinasi antara aparat pengawas dengan aparat penegak hukum serta instansi terkait turut menyamakan persepsi. c. Kegiatan pengawasan hendaknya lebih diarahkan pada bidang-bidang yang strategis dan bisa memperhatikan aspek manajemen. d. Kegiatan pengawasan hendaknya memberi dampak terhadap penyeleksian masalah dengan konsepsional dan menyeluruh. e. Kegiatan pengawasan hendaknya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kompetensi teknis, sikap, dedikasi, dan integritas pribadi yang baik. f. Akurat, artinya informasi tentang kinerja yang diawasi memiliki ketepatan data atau informasi yang sangat tinggi. g. Tepat waktu, artinya data yang dihasilkan dapat digunakan sesuai dengan saat untuk melakukan perbaikan. h. Objektif dan komprehensif i. Tidak mengakibatkan pemborosan atau in-efisiensi. j. Tindakan dan kegiatan pengawasan bertujuan untuk menyamakan rencana atau keputusan yang telah dibuat. k. Kegiatan pengawasan harus mampu mengoreksi dan menilai pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.33 Dengan adanya sistem pengawasan yang dikeluarkan oleh departemen pendidikan nasional dan kebudayaan maka dapat memudahkan kepada pihak sekolah untuk melakukan kegiatan pengawasan, karena sistem tersebut dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam melakukan pengawasan. Adanya
kebijakan
pemerintah
tentang
standarisasi
pengawasan
memudahkan pihak sekolah dalam memantau pembiayaan pada suatu sekolah. Akan tetapi komitmen yang menentukan dapat berjalan baik atau tidaknya pengawasan yang akan dilakukan oleh kepala sekolah. Pengawasan keuangan sekolah harus dilakukan melalui aliran masuk dan keluar uang yang dibutuhkan oleh bendahara. Hal itu dilakukan mulai dari proses keputusan
pengeluaran
pos
anggaran,
perbelanjaan,
perhitungan,
dan
penyimpanan barang oleh petugas yang ditunjuk. 34 Dari pendapat diatas dapat diambil sebuah kesimpulan terkait dengan pengawasan pembiayaan pendidikan, bahwa segala bentuk kegiatan yang terkait dengan pembiayaan pendidikan disekolah harus diawasi sepenuhnya, melalui 33 34
Fatah, “Ekonomi...”, Opcit,. h. 65-66 Mulyasa, “menjadi kepala sekolah...”, Opcit,. h. 205
37
aliran masuk dan keluarnya anggaran yang dilakukan. Mulai dari anggaran yang dialokasikan pada bentuk kegiatan ataupun berbentuk barang dan jasa. Segala bentuk kegiatan yang terdapat pada proses pendidikan yang berjalan disekolah terkhusus kegiatan pembiayaan pendidikan yang dalam hal ini adalah pembukuan harus diawasi secara mendetail. Hal ini dilakukan untuk memastikan berjalan secara efektif dan efisien. Kepala sekolah sebagai atasan langsung bertanggungjawab penuh atas pengendalian, sedangkan pengawasan dari pihak berwenang, melalui pemeriksaan yang dilaksanakan oleh instansi vertical, seperti petugas dari Dinas Pendidikan dan Bawasda.35 Hal diatas menjelaskan bahwa setiap sekolah memiliki Tim pengawas yang ditugaskan oleh pemerintah daerah, untuk mengawasi sekolah yang ditunjuk. Pengawas yang ditunjuk oleh kepala kantor untuk melaksanakan tugas mengawasi pada sekolah yang ditetapkan. Selain itu, komite sekolah mengawasi pula segala proses kegiatan yang berjalan disekolah. Menurut T Hani Handoko ada tiga tipe dasar pengawasan, yaitu : pengawasan pendahuluan, pengawasan yang dilakukan berbarengan dengan pelaksanaan kegiatan, dan pengawasan umpan balik.36 a. Pengawasan Pendahuluan Pengawasan pendahuluan ini dapat diterapkan oleh pihak sekolah untuk mengantisipasi masalah-masalah yang kemungkinan muncul dan menyimpang dari tujuan awal. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh pihak sekolah
sebelum
kegiatan
pendayagunaan
anggaran
selesai
dilaksanakan. Pengawasan ini mengharuskan pihak sekolah untuk lebih aktif dan agresif atau peka, dengan mendeteksi masalah-masalah dan mengambil tindakan yang diperlukan sebelum suatu masalah yang berkenaan dengan masalah anggaran itu terjadi.
35 36
Ibid., h. 205 Handoko.. Opcit, Manajeme… h. 361
38
b. Pengawasan
yang dilakukan berbarengan dengan pelaksanaan
kegiatan. Pengawasan ini dilakukan disaat kegiatan sedang berlangsung, disaat melihat penyimpangan terjadi maka pihak sekolah langsung berupaya untuk menyelesaaikan permasalahan yang terjadi. c. Pengawasan umpan balik Pengawasan ini dilakukan untuk mengukur hasil dari kegiatan penganggaran yang telah dilaksanakan. Dapat disepakati bersama bahwa proses pengawasan tidak hanya sebatas pada pengawasan awal dan akhir saja. Dapat dikatakan bahwa proses pengawasan tidak hanya sebatas pada pengawasan yang ada pada awal atau akhir kegiatan. Proses pengawasan dapat terjadi juga pada proses berjalannya kegiatan yang sedang berjalan. Adanya proses pengawasan semata-mata ditunjukkan untuk mengukur berjalan atau tidaknya perencanaan yang ditetapkan pada awalnya. Jika memang berjalan maka tujuan telah tercapai, akan tetapi jika tidak tujua yang telah ditentukan mengalami hambatan dalam proses berjalannya. Menurut Nanang Fattah (2006), langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan dalam proses pengawasan, yaitu : 1) Penetapan standar atau patokan yang digunakan berupa ukuran kuantitas, kualitas, biaya dan waktu. 2) Mengukur dan membandingkan . 3) Mengidentifikasi penyimpangan. 4) Menentukan tindakan perbaikan atau koreksi yang kemudian menjadi materi rekomendasi.37 Tahapan proses pengawasan yang dijelaskan diatas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa tahapan pengawasan dalam suatu anggaran tidak hanya sebatas pada berjalan atau tidaknya rencana yang ditetapkan 37
Fattah, “ Ekonomi...’’ Op cit,. h. 67
39
pada awalnya. Akan tetapi harus melihat pada tiga aspek, yaitu kuantitas, kualitas biaya dan waktu dalam penetapan yang ditetapkan pada awalnya. Adanya proses mengukur dan membandingkan dalam proses pengawasan kegiatan yang telah dilakukan dalam meningkatkan kualitas yang lebih baik lagi dari sebelumnya atau tidak, Dalam pencapaian tujuannya. Hambatan dalam proses berjalannya kegiatan yang dilakukan sudah barang tentu. Langkah yang kemudian harus dilakukan dalam menanggulangi hambatan dalam pengawasan adalah mengidentifikasi segala hambatan didalam proses berjalannya kegiatan yang telah dilakukan. Hambatan yang ada mempengaruhi atau tidak dalam peningkatan sumber daya manusianya. Harus ditindak lanjuti jika memang terjadi hambatan dalam sebuah program yang berjalan. Dengan mencari alternatif jalan keluar yang baik, yang kemudian hambatan tersebut dipelajari agar nantinya dapat diantisipasi jika memang suatu saat didapati hambatan yang sama pada program yang dilakukan.
E. Komponen dan Sumber Biaya Pendidikan Pendidikan merupakan bentuk investasi sumber daya manusia yang hasilnya dapat dipergunakan sebagai modal untuk mencukupi segala kebutuhan di masa yang akan datang. Proses
pendidikan
yang
sedang
berlangsung
disekolah,
segala
pengeluaran yang akan dilakukan lebih besar dari manfaaat (benefit). Besarnya pembelanjaan untuk proses pendidikan yang berjalan disebut sebagai besarnya biaya pendidikan, yang kemudian terbentuknya komponen-komponen biaya pendidikan di Indonesia. Agus Irianto mengelompokkan komponen-komponen yang membentuk biaya pendidikan di Indonesia terdiri dari empat hal : 1. Biaya Operasional Pendidikan (BOP) Adalah biaya yang dikeluarkan oleh anak didik untuk memenuhi tuntutan biaya penyelenggaraan di Institusi pendidikan.
40
2. Biaya Hidup (Living Cost) Adapun yang termasuk kedalam komponen biaya hidup adalah biaya tempat tinggal aau kos, biaya makan, biaya transfortasi, biaya untuk telekomunikasi, dan biaya untuk keperluan hiburan. 3. Biaya Pendukung Studi Komponen biaya yang termasuk kedalam biaya pendukung studi meliputi biaya pembelian alat tulis, buku tulis/catatan, modul, fotocopy, dan biaya untuk pembelian buku. 4. Biaya Pendukung Studi Tambahan Kategori yang termasuk dalam biaya pendukung studi tambahan meliputi taraf pendidikan modern seperti sekarang ini. Seperti komputer. 38 5. Beberapa diantaranya juga memilih perangkat tambahan seperti perangkat audio, televisi dan console box sebagai perangkat untuk hiburan. Pemerintah mengelompokkan kategori biaya menjadi tiga jenis: yaitu biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, serta biaya pribadi peserta didik. 1. Biaya satuan pendidikan adalah biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan yang meliputi : a. Biaya investasi adalah biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. b. Biaya operasional, terdiri dari biaya personalia dan biaya non personalia. Biaya personalia terdiri dari gaji pendidik dan tenaga kependidikan dan tunjangan-tunjangan yang melekat pada gaji. Biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dll. c. Bantuan biaya pendidikan yaitu dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya. d. Beasiswa adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang berprestasi. 2. Biaya penyelenggaraan atau pengelolaan pendidikan adalah biaya penyelenggaraan atau pengelolaan pendidikan oleh pemerintah,
38
Irianto, “Pendidikan Sebagai Investasi…” Op cit,. h. 152-155
41
pemerintah povinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau penyelenggara/saatuan pendidikan yang didirikan masyarakat. 3. Biaya pribadi peserta didik adalah biaya personal yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.39 Dari beberapa pendapat diatas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa komponen dalam pembiayaan pendidikan dapat dikategorikan pada tiga jenis. (a) Biaya satuan pendidikan, (b) Biaya penyelenggaraan atau pengelolaan pendidikan, (c) Biaya pribadi peserta didik. Adanya
komponen
dalam
penyelenggaraan
pendidikan
tentunya
mempunyai dampak pada perolehan sumber biaya yang harus di peroleh untuk menunjang proses pelaksanaan kegiatan pendidikan. Adanya pengeluaran yang harus dilakukan dalam hal biaya, sudah pasti ada perolehan sejumlah biaya yang harus di peroleh. Karena perolehan sumber pembiayaan pendidikan tidak hanya sebatas pada tanggung jawab orang tua, ataupun masyarakat saja. Akan tetapi adanya bantuan pemerintah untuk menunjang proses pelaksanaan pendidikan yang berjalan di sekolah. Pada Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional 1989 bahwa karena keterbatasan kemampuan pemerintah dalam
memenuhi
kebutuhan dana
pendidikan, tanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan dana pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan orang tua. 40 Dapat dikatakan komponen biaya pendidikan terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu : 1) penerimaan biaya dari Pemerintah, 2) penerimaan biaya dari masyarakat, 3) penerimaan biaya yang bersumber dari siswa atau orang tua siswa.
39
“Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah” (Jakarta : Kementerian Agama RI, 2010) h. 7-8 Mulyasa, op,cit., Manajemen Berbasis… h. 7 40 Mulyasa, op,cit., “Manajemen Berbasis”… h. 48
42
F. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bantuan Operasional Sekolah atau yang biasa disebut BOS merupakan program pemerintah, tujuannya untuk membantu biaya operasional sekolah, mengurangi angka putus sekolah, dan secara global untuk pemerataan pendidikan di Indonesia. Program pemerintah yang dalam hal ini yaitu Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat membantu mengurangi biaya pendidikan untuk masyarakat dan orang tua siswa.
a. Pengertian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bantuan Operasional Sekolah atau yang biasa disebut BOS didefinisikan sebagai program pemerintah berupa pemberian dana langsung kepada sekolah. Bantuan Operasional Sekolah ialah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. 41 Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan program pemerintah dalam penyaluran biaya yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang kemudian disalurkan pada tingkat pendidikan atau sekolah, untuk mencapai tujuan yang ditetapkan yan dalam hal ini yaitu wajib belajar. Pengertian diatas memberi gambaran bahwa tujuan adanya program Bantuan Operasional Sekolah secara umum untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka menjalankan program wajib belajar 12 tahun yang berbutu. Dilain hal tujuan adanya Bantuan Operasional Sekolah yaitu untuk pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, serta untuk tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. 41
“Buku Panduan Teknis Bantuan Operasional Sekolah” (BOS) Pada Madrasah Swasta dan PPS Tahun Anggaran 2013 (Jakarta, kementerian agama RI, 2012) h, 11
43
Adapun diselenggarakannya tujuan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah Aliyah secara umum ialah untuk mewujudkan pelayanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat dalam rangka mendukung program Pendidikan Menengah Universal (PMU). Secara khusus tujuan diselenggarakannya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah Aliyah (MA) ialah untuk : 1. Membantu biaya operasional madrasah 2. Mengurangi angka putus sekolah pada Madrasah Aliyah 3. Meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) siswa Madrasah Aliyah 4. Mewujudkan kebersihan pemerintah bagi siswa miskin Madrasah Aliyah dengan membebaskan atau membantu tagihan biaya sekolah bagi siswa miskin. 5. Memberikan kesempatan yang setara bagi siswa miskin pada Madrasah Aliyah untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu. Dengan adanya program pemerintah yaitu BOS dapat membantu problematika pendidikan, khususnya dalam proses berjalannya pendidikan yang terdapat disekolah. Program pemerintah yang terkait dalam hal ini yaitu Bantuan Operasional Sekolah (BOS) harus dipergunakan sebagai mana mestinya, sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sasarannya yaitu untuk membantu masyarakat yang mempunyai anggaran yang minim untuk melanjutkan pendidikan anak. Program BOS dapat membantu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, terkait masalah minimnya biaya yang diperoleh oleh masyarakat/orang tua, yang ingin melanjutkan pendidikan anak.
44
b. Madrasah Penerima Program BOS Madrasah Aliyah (MA) Program pemerintah yaitu Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah Aliyah (MA) memiliki kriteria syarat dalam pengalokasian anggaran yang akan diberikan kepada pihak sekolah. Segala prosedur yang terkait untuk memperoleh Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah Aliyah (MA) harus dilakukan sebagai mana mestinya. Yaitu :
Madrasah penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah Aliyah berkewajiban untuk mengisi data individual madrasah secara online ke website EMIS atau manual ke kantor wilayah Kementerian Agama Propinsi.
Sebagai
wujud
keberpihakan
terhadap
siswa
miskin atas
pengalokasian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah Aliyah, Madrasah penerima program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah Aliyah diwajibkan untuk membebaskan atau membantu siswa miskin dari kewajiban membayar iuran madrasah dan biaya-biaya untuk kegiatan ekstrakurikuler siswa.
Seluruh Madrasah yang menerima program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah Aliyah harus mengikuti pedoman yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.
c. Program BOS dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Prosedur Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah Aliyah memberikan dukungan kepada pihak sekolah atau madrasah untuk menerapakan konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yaitu kebebasan untuk menyusun Perencanaan, Pengelolaan dan Pengawasan program yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing madrasah. Pelaksanaan program ini mengacu pada asas demokratis, transparan dan akuntabel antara pihak madrasah, komite sekolah, dan masyarakat. Pengelolaan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah Aliyah (MA) menjadi kewenangan madrasah agar dapat
45
mandiri, dengan melibatkan kepala madrasah, komit madrasah, dan dewan guru. Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah Aliyah (MA) diperuntukkan untuk peningkatan layanan pendidikan pada Madrasah Aliyah.
d. Organisasi Pelaksana Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah Aliyah (MA) dikelola secara terpadu oleh Tim manajemen BOS pada MI dan MTS, mulai dari tingkat pusat, propinsi, dan kabupaten/kota. Dengan demikian maka proses pendataan, pencairan, dan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah Aliyah (MA) dikelola oleh Tim Manajemen BOS Bidang Pendidikan madrasah pada tingkat kantor kementerian agama kabupaten/kota, kantor wilayah kementerian agama pripinsi, dan Direktorat Pendidikan Madrasah pada Direktorat Jendral Pendidikan Islam. 42 Pendapat diatas menjelaskan bahwa organisasi penyelenggara program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terdapat 4 bagian. Yaitu :
Tim Manajemen Bos Tingkat Pusat
Pengelola Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah Aliyah (MA) tingkat pusat adalah Direktorat Jendral Pendidikan Islam, dan pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah tanggung jawab Direktorat Pendidikan Madrasah yang dibantu oleh tim teknis manajemen BOS.
Tim Manajemen BOS tingkat Propinsi
Pengelola Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah Aliyah (MA) adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi, dan tugas pelaksana sehari-hari dibawah tanggung jawab Bidang Pendidikan Madrasah.
42
“Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah Aliyah” (Jakarta, kementerian agama RI, 2014) hal, 5
46
Tim Manajemen BOS Tingkat Kabupaten
Pengelola Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah Aliyah (MA) pada tingkat Kabupaten Kota adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan pelaksanaan tugas sehari-harinya dibawah tanggung jawab Seksi Pendidikan Madrasah.
Tim Manajemen BOS Tingkat Madrasah
Pengelola Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah Aliyah (MA) pada tingkat madrasah yaitu : Penanggungjawab Kepala Sekolah Dalam hal ini Kepala Sekolah bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi manajemen pembiayaan yang meliputi merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mempertanggungjawabkan segala yang berkaitan dengan biaya BOS. Anggota Pendidik/Tenaga Pendidik yang di tugaskan oleh Kepala Madrasah untuk bertanggungjawab dalam mengelola dana BOS dalam Madrasah. Hanya mencakup pengelolaan biaya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah Aliyah (MA). Satu orang dari Komite Madrasah dan satu orang lagi dari pihak orang tua siswa. e. Mekanisme Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah Aliyah (MA) Pengalokasian
dana
Bantuan
Operasional
Sekolah
(BOS)
Madrasah Aliyah (MA) dilaksanakan dengan langkah-langkah sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh pemerintah, Yaitu : a) Tim Manajemen BOS Pusat mengumpulkan data jumlah siswa Madrasah Aliyah pada tiap Kabupaten/Kota melalui Tim Manajemen BOS Propinsi. Data siswa Madrasah Aliyah penerima
47
BOS harus dilengkapi dengan Nama, Tempat Tanggal Lahir, Alamat, dan data lainnya sebagaimana format isian yang disediakan oleh EMIS Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. b) Atas dasar data jumlah siswa madrasah pada tiap Kabupaten/Kota tersebut. Tim Manajemen BOS pusat menetapkan alokasi dana BOS Madrasah Aliyah untuk Madrasah pada tiap Propinsi yang dituangkan dalam DIVA Kanwil Kementerian Agama Propinsi. c) Setelah menerima dana BOS Madrasah Aliyah dari Manajemen BOS Pusat, Tim manajemen BOS Propinsi dan tim manajemen BOS Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi ulang data jumlah siswa tiap Madrasah sebagai dasar dalam menetapkan alokasi di tiap Madrasah. d) Tim manajemen BOS Kabupaten/Kota menetapkan Madrasah Swasta yang bersedia menerima dana BOS Madrasah Aliyah melalui surat keputusan (SK) yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kapupaten/Kota. SK yang telah ditandatangani dilampiri daftar Nama Madrasah dan besar dana bantuan yang. Madrasah yang bersedia dana BOS harus menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) sebagaimana pada formulir yang telah ditetapkan oleh pemerintah. e) Tim manajemen BOS Kabupaten/Kota mengirimkan SK atau alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah Aliyah (MA) dan lampirannya tersebut kepada Tim manajemen BOS Propinsi, tembusan ke Madrasah penerima program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah Aliyah (MA) atau yang disingkat BOS-MA.
48
f. Mekanisme Penyaluran dan pengambilan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah Aliyah (MA) A. Mekanisme penyaluran dana Penyaluran dana BOS ke madrasah hanya dilakukan untuk Madrasah Swasta, sedangkan untuk Madrasah Negeri dana BOS tidak disalurkan melalui tim manajemen BOS Propinsi, akan tetapi sudah teranggarkan dalam DIVA masing-masing satker. Syarat dalam penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah Aliyah (MA) BOS-MA adalah : 1. Bagi Madrasah yang belum memiliki rekening rutin, harus membuka rekening atas nama Madrasah (tidak boleh atas nama pribadi). 2. Madrasah mengirimkan nomor rekening tersebut kepada Tim manajemen BOS kabupaten/kota. 3. Tim manajemen BOS Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan
mengkompilasi
nomor
rekening
Madarasah
dan
selanjutnya dikirim kepada Tim manajemen BOS Propinsi, disertakan pula daftar Madrasah yang menolak BOS. B. Proses penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah Aliyah (MA) BOS-MA a. Penyaluran
dana
Bantuan
Operasional
Sekolah
(BOS)
Madrasah Aliyah (MA) atau yang disingkat yaitu BOS-MA untuk periode Januari-Desember dilakukan secara bertahap dengan ketentuan : 1)
Dana BOS-MA disalurkan setiap periode semesteran
2)
Dana BOS-MA diharapkan dapat disalurkan dari KPPN ke Madrasah dengan tepat waktu pada setiap periode semesteran dengan ketentuan :
Semester pertama (Januari-Juli) dilakukan paling lambat akhir bulan Maret 2014.
49
Semester kedua (Juli-Desember) dilakukan paling lambat akhir bulan September 2013.
b. Penyaluran
dana
Bantuan
Operasional
Sekolah
(BOS)
Madrasah Aliyah (MA) dilaksanakan oleh Tim manajemen BOS Propinsi dengan tahap-tahap sebagai berikut : 1)
Tim manajemen BOS Propinsi mengajukan Surat
Permohonan Pembayaran Langsung di singkat (SPPL-LS) dana BOS-MA sesuai dengan kebutuhan yang disertakan lampiran nomor rekening masing-masing Madrasah penerima Pogram BOS-MA. 2)
Unit terkait di kanwil kementerian agama propinsi melakukan verifikasi atas SPPL-LS dimaksud, kemudian menerbitkan surat perintah membayar langsung di singkat (SPM-LS).
3)
Kantor
Wilayah
Kementerian
Agama
Propinsi
selanjutnya mengirimkan SPM-LS dimaksud kepada SPPL-LS Propinsi. 4)
KPPN Propinsi melakukan verifikasi terhadap SPM-LS untuk selanjutnya menerbitkan SP2D yang dibebankan kepada rekening Kas Negara.
5)
KPPN mencairkan dana BOS-MA langsung kerekening masing-masing Madrasah penerima program BOS-MA.
6)
Tim manajemen BOS Kabupaten/Kota dan Madrasah harus mengecek kesesuaian dana yang disalurkan dengan alokasi dana BOS-MA yang ditetapkan oleh Tim manajemen
BOS
Kabupaten/Kota.
Jika
terdapat
perbedaan dalam jumlah dana yang diterima, maka perbedaan tersebut harus segera dilaporkan kepada Tim manajemen BOS Propinsi untuk diselesaikan lebih lanjut.
50
7)
Jika dana BOS-MA yang diterima Madrasah pada
semester
pertama
lebih
besar
dari
jumlah
yang
seharusnya, misalnya akibat kesalahan data jumlah siswa, maka
Madrasah
diperbolehkan
untuk
menyimpan
kelebihan dana tersebut pada rekening madrasah yang bersangkutan dan wajib melapor kelebihan dana tersebut kepada kepada Tim manajemen BOS Kabupaten/Kota untuk kemudian diperhitungkan dengan jumlah pencairan dana BOS-MA pada semester ke 2. 8)
Jika kelebihan dana BOS-MA terjadi pada semester kedua, maka kelebihan dana BOS-MA tersebut harus dikembalikan ke Kas Negara sebelum akhir tahun anggaran.
9)
Jika terjadi siswa pindah/mutasi ke Madrasah lain setelah pencairan dana pada semester berjalan, maka dana BOSMA siswa tersebut dalam semester berjalan menjadi hak Madrasah lama.
C. Mekanisme pengambilan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah Aliyah (MA) BOS-MA Prosedur pengambilan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah Aliyah (MA) harus sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yang meliputi sebagai berikut : 1) Pengambilan dana BOS dilakukan oleh Kepala Madrasah (atau Bendahara BOS-MA) dengan diketahui oleh Ketua Komite Madrasah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai peraturan yang berlaku. Saldo minimum ini bukan termasuk pemotongan. 2) Pengambilan penggunaan
dana
BOS-MA
dana
BOS
disesuaikan
sebagaimana
dengan formulir
rencana BOS-07.
Pengambilan dana BOS tidak diharuskan melalui sejenis
51
Rekomendasi/Persetujuan
dari
pihak
manapun,
sehingga
menghambat pengambilan dana dan jalannya kegiatan operasional madrasah. 3) Dana BOS-MA harus diterima secara utuh sesuai dengan SK alokasi yang dibuat oleh Tim manajemen BOS Kabupaten/Kota, dan tidak diperkenankan adanya pemotongan/pungutan biaya apa pun dengan alasan apa pun dan oleh pihak manapun. 4) Penyaluran dana BOS-MA yang dilakukan secara bertahap (semesteran), bukan berarti harus dihabiskan dalam tiap periode tersebut. Besar penggunaan dana BOS-MA tiap bulan disesuaikan dengan kebutuhan Madrasah sebagaimana tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM). 5) Bilamana terdapat sisa dana di Madrasah pada akhir tahun anggaran, maka dana tersebut tetap milik Kas Madrasah, dan harus digunakan untuk kepentingan madrasah. 6) Bunga Bank/Jasa giro akibat adanya dana di rekening Madrasah menjadi milik Madrasah untuk digunakan bagi kepentingan Madrasah. G. Implementasi Manajemen Pembiayaan Pendidikan Dalam
kamus
besar
bahasa
Indonesia
implementasi
merupakan
pelaksanaan dan penerapan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi juga dapat dikatakan suatu proses penerapan ide, konsep kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik perubahan pengetahuan,keterampilan maupun nilai, dan sikap. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya Anggaran pembiayaan pendidikan terdiri dari dua sisi yang satu sama lainnya saling berhubungan, yaitu sisi anggaran penerimaan dan sisi anggaran pengeluaran. Implementasi pembiayaan pendidikan dalam kaitannya meliputi biaya langsung (direct cost) dan biaya tidak langsung (indirect cost).
52
Biaya Langsung (direct cost) biaya pengeluaran yang secara langsung menunjang proses pendidikan yang terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar siswa berupa pembelian alat-alat pelajaran, sarana belajar, biaya transfortasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, orang tua, maupun siswa sendiri. Biaya Tidak Langsung (indirect cost) biaya pengeluaran secara tidak langsung yang menunjang proses pendidikan yang dalam hal ini berupa keuntungan yang hilang dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang yang dikorbankan oleh siswa selama belajar. Implementasi pembiayaan disini masuk dalam kategori pembuatan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS). Ada dua bagian pokok anggaran yang harus diperhatikan dalam penyusunan RAPBS. Yaitu : Pertama, rencana sumber atau target penerimaan atau pendapatan dalam suatu tahun yang bersangkutan, termasuk didalamnya keuangan yang bersumber dari kontribusi orang tua/wali siswa, sumbangan individu atau organisas, sumbangan pemerintah, dan hasil usaha. Kedua,
rencana
penggunaan
keuangan
dalam
satu
tahun
yang
bersangkutan. Semua penggunaan keuangan sekolah dalam satu tahun anggaran perlu direncanakan dengan baik agar kehidupan sekolah dapat berjalan dengan baik pula.43 Rencana sumber pendapatan dan rencana pengeluaran dapat direncanakan melalui
rencana
tahunan
yaitu
Rencana
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Sekolah. Hal yang menyangkut dengan biaya yang diterima harus sesuai dengan pengeluaran yang akan dilakukan. Lipham (1985) mengungkapkan empat fase kegiatan pokok penyusunan anggaran sebagai berikut : 43
Jamal Ma’mur Asmani “TipsMenjadi Kepala Sekolah Profesional” ((jogjakarta: DIVA Press, 2012), hal. 186
53
Perencanaan anggaran, merupakan kegiatan mengidentifikasi tujuan, menentukan
prioritas,
menjabarkan
tujuan
kedalam
penampilan
operasional yang dapat diukur, menganalisis alternative pencapaian tujuan dengan analisis cost effectiveness, membuat rekomendasi alternatif pendekatan untuk pencapaian sasaran. Mempersiapkan Anggaran, antara lain menyesuaikan kegiatan dengan mekanisme anggaran yang berlaku, bentuknya, distribusi, dan sasaran program
pengajaran
perlu dirumuskan dengan jelas. Melakukan
inventarisasi kelengkapan peralatan, dan bahan-bahan yang telah tersedia. Mengelola
Pelaksanaan
Anggaran,
antara
lain
mempersiapkan
pembukuan, melakukan pembelanjaan dan membuat transaksi, membuat perhitungan, mengawasi pelaksanaan sesuai dengan prosedur kerja yang berlaku, serta membuat laporan dan pertanggungjawaban keuangan. Menilai Pelaksanaan Anggaran, antara lain menilai pelaksanaan proses belajar-mengajar, menilai bagaimana pencapaian sasaran program, serta membuat rekomendasi untuk perbaikan anggaran yang akan datang44 Segala hal yang menyangkut tentanag jenis pengeluaran harus disesuaikan dengan kebutuhan untuk menunjang proses pendidikan yang berjalan di sekolah. Dilain hal, dalam implementasi manajemen pembiayaan pendidikan mengacu pada fungsi manajemen pembiayaan itu sendiri, yaitu merencanakan,
melaksanakan,
mengawasi,
dan
mempertanggungjawabkan. Tujuannya untuk mencapai tujuan sekolah yang telah direncanakan.
44
Mulyasa “Menjadi Kepala Sekolah Profesional” (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), Cet. 10, hal. 199
54
Gambar 2.2 Fungsi Manajemen Pembiayaan Pendidikan
Penjelasan gambar : Gambar 2.2 diatas menjelaskan implemetasi manajemen pembiayaan, melalui dari fungsi manajeme yaitu merencanakan, melaksanakan sampai pada tahap mengawasi maka akan tercapainya tujuan yang diharapkan.
H. Kerangka Berfikir Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah peneliti uraikan diatas, peneliti berfikir bahwa perspektif tentang pembiayaan merupakan faktor yang penting keberadaannya dalam proses pelaksanaan pendidikan. Dapat dikatakan tanpa adanya pembiayaan, pendidikan tidak akan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan tentunya tidak akan mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sumber pendapatan pembiayaan sekolah tidak hanya terbatas pada pemerintah saja, akan tetapi peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam membantu pembiayaan dalam proses pelaksanaan kegiatan di sekolah. Pemerintah yang dalam hal ini memberikan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk membantu sumber asupan biaya pada peserta didik. Tujuan adanya program pemerintah yaitu BOS bertujuan untuk membantu biaya operasional sekolah. Di lain hal, program BOS juga bertujuan untuk pemerataan pendidikan, agar dapat mengurangi masyarakat yang putus sekolah. Penelitian yang dilakukan mempunyai anggapan bahwa pembiayaan pada suatu lembaga pendidikan memiliki hubungan terhadap pengelolaan pembiayaan
55
di Madrasah Aliyah (MA) Pembaharuan. Munculnya anggapan ini dikarenakan dengan adanya pembiayaan yang cukup maka proses pendidikan yang berjalan disekolah dapat berjalan secara efektif dan efisien.dengan demikian peneliti dapat menggambarkan kerangka berfikir penelitian, dimana pengelolaan pendidikan dapat ditentukan oleh pembiayaan pendidikan.
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
B. Tujuan Penelitian Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk : 1. Mengetahui Gambaran mengenai sumber dana pendidikan di Madrasah Aliyah Pembaharuan Karang Bahagia Bekasi. 2. Mekanisme pelaksanaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Aliyah Pembaharuan Karang Bahagia Bekasi. 3. Mengetahui mekanisme pengelolaan manajemen pembiayaan pendidikan di
Madrasah
Aliyah
Pembaharuan
56
Karang
Bahagia
Bekasi.
57
C. Waktu dan Tempat Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Aliyah Pembaharuan yang beralamat di Jalan Raya Pilar Sukatani No. 001 Rt. 006/006 Desa Sukaraya Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi. Penelitian ini dilaksanakan selama enam (6) bulan di bulan Desember s/d bulan Februari 2013. Penelitian yang dilakukan diperkirakan dalam jenjang waktu enam bulan dapat dijalankan terhitung sejak terbitnya surat izin dari kaprodi Manajemen Pendidikan dan pihak Madrasah Aliyah Pembaharuan Karang Bahagia-Bekasi.
D. Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang menggambarkan objek penelitian secara verbal melalui data yang telah terkumpul dengan mengamati fenomena-fenomena yang terjadi, serta mengadakan wawancara/tanya jawab untuk mendapatkan informasi-informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dengan pihak-pihak yang kompeten dengan bidang tata usaha yang kemudian dicatat dan hasilnya direkam dalam perangkat audio, kemudian diolah dengan hasil olah pikir yang logis baru kemudian disajikan dalam bentuk tulisan baku. Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang sedang dan/atau telah diteliti.45 Dengan
menggunakan
metode
penelitian
diatas
penulis
menggambarkan mengenai Implementasi Manajemen Pembiayaan yang dilaksanakan pada Madrasah Aliyah Pembaharuan Karang Bahagia-Bekasi.
45
Sumadi Suryabrata “Metodologi Penelitian” (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997), Cet. 10, hal. 18
58
C. Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan
data
dalam
penelitian
kualitatif,
teknik
utama
pengumpulan datanya yaitu pengamatan partisipan/observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi.46 Untuk memperoleh data dalam observasi penelitian yang akan dilakukan, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu : 1. Observasi Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.47 Teknik ini bertujuan untuk mengamati dan mencatat dengan seksama segala pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di lokasi penelitian yang berkenaan dengan kegiatan manajemen pembiayaan di MA Pembaharuan yang kemudian hasil observasi ini untuk dijadikan data dalam menyusun skripsi ini. 2. Wawancara. Wawancara
dalam
suatu
penelitian
yang
bertujuan
untuk
mengumpulkan beberapa keterangan untuk kegunaan penelitian merupakan suatu pembantu utama dari metode atau tehnik observasi. 48 Teknik ini digunakan untuk mewawancarai kepala sekolah dan bagian keuangan dan pihak-pihak yang dinilai perlu untuk diwawancarai untuk dimintai informasi yang berkenaan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Teknik ini bertujuan untuk mendapatkan informasi-informasi seperti: prihal latar belakang penyelenggaraan manajemen pembiayaan di Madrasah Aliyah Pembaharuan. 3. Dokumentasi 46
Andi Prastowo “Memahami Metode Penelitian” (Jakarta: Ar-ruzz Media, 2011) Cet. 1,
hal. 35 47
Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial” (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2000), cet. 3, h. 54 48 Burhan Bungid “Metodologi Penelitian Kualitatif” (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2001), hal. 88
59
Teknik ini bertujuan untuk mendapatkan beberapa data/dokumen yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini. Dokumen yang dijadikan data bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.49 Dokumentasi yang berhubunga dengan segala proses pendidikan yang berjalan di Madrasah Aliyah Pembaharuan. Seperti Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). D. Sumber Data Agar terlaksana secara berkesinambungan dan memudahkan penelitian yang dilakukan karena keterbatasan waktu tenaga dan biaya, maka penelitian akan dilakukan populasi dan sampel untuk menentukan sasaran penelitian. Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis sumber data, yaitu sumber data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang langsung berkaitan dengan objek penelitian, dan data sekunder adalah data yang mendukung proyek penelitian, yang mendukung data primer, yang melengkapi data primer.50 Untuk lebih rincinya sumber data mana saja yang termasuk data primer dan yang menjadi data sekunder adalah sebagai berikut: 1. Data primer, kepala sekolah dan bagian keuangan/bendahara MA Pembaharuan. 2. Data sekunder, yaitu data tertulis yang diperoleh dari pihak sekolah MA Pembaharuan yang berkenaan dengan pelaksanaan manajemen pembiayaan, dan lain-lain.
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data Secara teknis proses pengolahan dan analisa data tidak jauh berbeda, keduanya dilakukan secara bersamaan. Setelah data-data diperoleh dari
49
Sugiyono “Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatf, Kualitatif dan R&D” (Bandung: Alfabeta, 2007), Cet. 3, hal. 329 50 Prastowo, op. cit., h. 31-32.
60
berbagai sumber, dengan memanfaatkan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus hingga datanya jenuh (tidak ada lagi data yang baru), yang kemudian diolah dengan menggunakan teknik yang telah ditentukan, kemudian data-data tersebut dianalisis dengan pendekatan deskriptif dengan metode induksi, yaitu suatu pemikiran yang bertolak dari peristiwa khusus untuk selanjutnya diambil kesimpulan secara umum, kemudian hasil penelitian ini disajikan secara verbal, karena pada dasarnya analisis data pada penelitian kualitatif bersifat induktif, yakni suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh.51 Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas, salah satu metode dalam teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan cara wawancara. Penulis mempersiapkan beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada pihak sekolah, terkait yang berhubungan dengan manajemen pembiayaan yang terdapat di sekolah. Selanjutnya dikaitkan dari semua jawaban yang telah diperoleh dari berbagai sumber, yang kemudian ditindak lanjuti dengan cara memberikan masukan pada pihak sekolah.
F. Instrumen Penelitian Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti untuk sebuah penelitian dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, sehingga lebih mudah diolah.
Tabel 2.6 Kisi-kisi Instrumen Penelitian No
Variabel
1
Implementasi
Sub Variabel 1. Perencanaan
Indikator 1. Bagaimana perencanaan
Manajemen
Manajemen
pembiayaan yang diterapkan
Pembiayaan
Pembiayaan
di sekolah
51
Prastowo, op. cit., h. 36
N Butir Jumlah 1
61
Pendidikan
2. Kepala sekolah memberikan
2
arahan sebelum melaksanakan tugas (Nanang Fattah)
3. Kepala sekolah menghargai
3
3
pendapat bawahan 4. Keterlibatan dewan guru
4
dalam perecanaan.
2. Pelaksanaan/
5. Pelaksanaan/Pengelolaan
Pengelolaan
yang dilakukan di sekolah
pembiayaan
sesuai dengan ketentuan yang
pendidikan
berlaku 6. Pengalokasian biaya pada
5
6
proses pendidikan di sekolah di salurkan dalam bentuk kegiatan apa saja (E. Mulyasa)
7. Siapa yang bertanggungjawab
7
untuk pelaksanaan/pengelolaan keuangan sekolah 8. Sekolah mengalokasikan
8
5
biaya pada proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) 9. Pelaporan keuangan yang terdapat di sekolah
3. Pengawasan
10. Bentuk kegiatan yang perlu di 10
pembiayaan
awasi berkaitan dengan
pendidikan
pembiayaan 11. Tim pengawas melakukan kordinasi terlebih dahulu
11
3
62
kepada pihak sekolah sebelum melakukan kegiatan pengawasan (Nanang Fattah)
12. Waktu kegiatan pengawasan
12
(Hani Handoko)
13. Pelaksanaan kegiatan
13
pengawasan dilakukan secara berkala dan memiliki jangka waktu yang ditentukan
4. Sumber dana pembiayaan pendidikan
14. Dari manakah sumber
14
pembiayaan yang diperoleh 15. Program pemerintah Bantuan
15
Operasional Sekolah (BOS) 16. Keterkaitan dewan guru
16
dalam pengalokasian sumber dana yang diperoleh 17. Bagaimana proses pengalokasian biaya pendidikan
17
5
BAB IV HASIL PENELITIAN
A. Gambaran Umum Objek Penelitian 1. Sejarah Madrasah Aliyah (MA) Pembaharuan Madrasah Aliyah (MA) Pembaharuan secara resmi berdiri pada Tahun 2005, Berlokasi di Desa Sukaraya Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi. Adapun pendiri Madrasah Aliyah (MA) Pembaharuan, adalah sebagai: Drs. H. Martaya selaku ketua Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Al Mujahidin, Ahmad Tetuko Taqiyuddin, SEI selaku Wakil Ketua YPI Al Mujahidin dan H. Fachrudin,
S.PdI
yang
sekarang sebagai
Kepala
Madrasah
Aliyah
Pembaharuan, serta tokoh-tokoh Masyarakat lainnya yang mendukung berdirinya Madrasah Aliyah Pembaharuan. Secara geografi dan strategi Madrasah Aliyah Pembaharuan ini menunjang lulusan dari beberapa Madrasah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang berlokasi di Desa Sukaraya, Desa Karang Asih, Desa Sukarukun, Desa
Karang
Setia,
Desa
Karang
63
Sentosa
dan
sebagainya.
64
2. Gambaran Umum Madrasah Aliyah (MA) Pembaharuan Sebagai
gambaran
umum
kondisi
Madrasah
Aliyah
(MA)
Pembaharuan pada Tahun Pelajaran 2012/2013 adalah sebagai berikut:
VISI dan MISI MADRASAH ALIYAH (MA) PEMBAHARUAN Pada setiap lembaga pendidikan terdaspat suatu visi dan misi yang jelas. Hal ini dikarenakan untuk mencapai tujuan yang akan di capai oleh peserta didik. Visi dan Misi merupakan arah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dalam mencapai tujuan pendidikan yang bermutu. Visi ialah gambaran global tentang tujuan pendidikan yang diharapkan sekolah dalam jangka waktu yang panjang. Sedangkan misi ialah sebuah program yang akan diberikan kepada siswa untuk mencapai misi yang telah ditetapkan dengan jelas
oleh
sekolah
yang
bersangkutan.
Dan
tujuan
merupakan
pengimplementasian dari misi yang akan di dilaksanakan.
VISI Adapun visi dari Madrasah Aliyah Pembaharuan ialah : “ Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Beriman, Berilmu Dan Berakhlak Serta Mampu Berkembang Sesuai Tuntunan Zaman ”.
MISI Agar visi dapat tercapai maka Madrasah Aliyah Pembaharuan mempunyai misi yaitu : 1. Menggali Dan Mengembangkan Potensi Sumber Daya Manusia Berupa Ilmu Dan Amaliyah Yang Islami Agar Mampu Mengikuti Perkembangan IPTEK, Unggul Dalam Prestasi Dan Teladan Dalam IMTAQ. 2. Meningkatkan Mutu Peserta Didik Sehingga Sanggup Berkompetisi Dengan Peserta Didik Dari Madrasah Lain Untuk Memasuki Jenjang Pendidikan Yang Lebih Tinggi Melalui Berbagai Kegiatan Yang Bernuansa Keilmuan, Serta Memiliki Bekal Keterampilan Dan Mental Wirausaha Untuk Terjun Ke Masyarakat.
65
3. Membentuk Peserta Didik Yang Memiliki Akhlakul Karimah, Disiplin Serta Dapat Menerapkannya Pada Kehidupan Sehari-Hari. 4. Menjadikan Madrasah Aliyah Pembaharuan Sebagai Lembaga Pendidikan Berwawasan Unggul Melalui Pendidikan Keterampilan. 5. Dan Keahlian Yang Mutu Dan Keunggulannya Menuju Sekolah Kategori Mandiri.
TUJUAN Menciptakan Madrasah Yang Bertarap Internasional PROFIL MADRASAH ALIYAH (MA) PEMBAHARUAN
I. IDENTITAS YAYASAN 1. Nama Yayasan
: YPI Al Mujahidin
2. Letak Geografis
: Kabupaten Bekasi Bagian Utara
3. Alamat Yayasan
:
a. Jalan
: Jl. Raya Sukatani No. 001
b. Desa
: Sukaraya
c. Kecamatan
: Karang Bahagia
d. Kabupaten
: Bekasi
e. Propinsi
: Jawa Barat
f. No Telp. / kode Pos
: (021) 8902719 / 17530
II. IDENTITAS MADRASAH 1. Nama Madrasah
: Madrasah Aliyah Pembaharuan
2. No. NPSN
: 20244732
3. Alamat Sekolah
: Jl. Raya Sukatani Wr. Satu Rt. 001/006 Desa Sukaraya Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi.
4. Nama Kepala Madrasah
: H. Fachrudin, S.PdI
5. SK Kepala Sekolah
: No. 03-01/Kep-YPIAM/VII/2005 Tanggal : 16 Juni 2005
6. Status tanah / Luas M2
: Milik sendiri / 3.600 M2
66
7. Status bangunan / Luas M2
: Milik Sendiri / 1.500 M2.
3. Sarana dan Prasarana Madrasah Aliyah Pembaharuan Madrasah Aliyah Pembaharuan memiliki luas tanah 3.600 M2 dan memiliki Sarana dan Prasaran yaitu :
Tabel 2.7 Sarana dan Prasarana No
Sarana dan Prasarana
Jumlah
1
Ruang Belajar
8 Ruang
2
Ruang Perpustakaan
1 Ruang
3
Ruang Laboratorium IPA
1 Ruang
4
Ruang Lab. Komputer
1 Ruang
5
Ruang Tata Usaha
1 Ruang
6
Ruang Guru
1 Ruang
7
Ruang Kepala Madrasah
1 Ruang
8
Gudang
1 Ruang
9
Mushola
1 Ruang
10
WC/Toilet Guru
2 Ruang
11
WC/Toilet Siswa
4 Ruang
Pendidikan yang bermutu dapat dilihat dari sarana dan prasarana yang dimiliki di sekolah. Sarana dan prasarana sangat mendukung dalam keterpaian tujuan pendidikan yang diharapkan. Minimnya sarana dan prasarana yang ada dapat menghambat segala tujuan yang telah direncanakan. Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan maka perlu adanya peningkatan dalam hal sarana dan prasarana yang memadai. Agar mempunyai dampak pada kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam proses kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan di sekolah. Sarana sangat penting keberadaannya. Dengan adanya sarana yang memadai dapat membantu segala problem siswa dalam proses kegiatan belajar
67
mengajar yang terdapat di sekolah. Di Madrasah Aliyah Pembaharuan sarana dan prasarana yang ada dapat dikatakan cukup memadai dalam keadaan baik untuk melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar, seperti ruang praktek komputer yang mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan proses belajar mengajar yang terjadi di sekolah. Sarana prasarana salah satu komponen yang dialokasikan dalam penyaluran anggaran yang dikeluarkan dalam pembiayaan pendidikan disekolah. Untuk merawat dan menjaga segala fasilitas yang ada. Segala fasilitas yang terdapat disekolah membutuhkan perawatan yang ekstra, sesuai dengan jangka waktu umur yang cukup lama keberadaannya. Keberadaan sarana dan prasarana salah satu penunjang dalam proses kegiatan belajar mengajar disekolah. Terciptanya suasana yang kondusif didukung dengan sarana prasarana yang mempunyai kualitas standar yang layak pakai. Hal ini ditunjukkan untuk mencapai tujuan pendidikan yang bermutu. 4. Struktur Organisasi Madrasah Aliyah Pembaharuan Komite Sekolah : H. Mastur Kepala Yayasan : Drs. H. Martaya Kepala Sekolah : H. Facruddin. M. Pd Kurikulum
: Rosid Jaya S
Bimbingan Koseling
: Sahroni
Kesiswaan
: Riri Sadiana
Wali Kelas
:
Kelas X
: Anggi Agnia A
Kelas XI
: Saidah. S.Pd
Kelas XII
: Ugem Subagio
Tata Usaha
:
Bendahara
: Hj. Siti Maesaroh
Administrasi
: Bintang Dwi
Perpustakaan
: Faesal. S. E
68
5. Tugas Struktur Organisasi Madrasah Pada Madrasah Aliyah Pembaharuan setiap yang tercantum dalam struktur organisasi sekolah mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda, antara lain yaitu :
a) Komite Madrasah Komite madrasah diambil dari wali murid, yang mempunyai tugas menampung, menyampaikan serta membantu lembaga (madrasah) untuk mewujudkan semua aspirasi serta tuntutan masyarakat.
b) Kepala Madrasah Tugas dan tanggungjawab Kepala Madrasah adalah sebagai pemimpin, penentu kebijakan atau keputusan dan pengawas pada madrasah yang dipimpinnya.
c) Wakamad Bid. Kurikulum Sebagaimana kita ketahui bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). Dengan demikian, kurikulum dalam pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat penting dan berfungsi untuk mewujudkan tujuan pendidikan.
d) Bimbingan Penyuluhan / Bimbingan Konseling Tugas dan tanggungjawab penyuluhan / bimbingan karir yaitu memberikan penyuluhan kepada siswa yang bermasalah dan memberikan solusi yang terbaik serta memberikan bimbingan kepada siswa yang mempunyai prestasi dan kreatifitas demi kemajuan Madrasal Aliyah Pembaharuan.
69
e) Wakamad Bid. Kesiswaan Tugas dan tanggungjawab kesiswaan yaitu mengurus, mengatur, yang berkaitan dengan siswa, serta membimbing segala kegiatan siswa baik kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan lainnya di Madrasah Aliyah Pembaharuan. Kesiswaan, termasuk didalamnya administrasi siswa, kegiatan ektrakurikuler, OSIS, Pramuka, Paskibra, PMR, UKS, BTQ, Bulutangkis, Volli Ball, dan sebagainya.
f) Wakamad Bid. Ketatausahaan Tugas dan tanggungjawab ketatausahaan yaitu menyusun, membuat, mengarsipkan Ketatausahaan,
seluruh
dokumen
menyangkut
di
Madrasah
surat-surat,
Aliyah
Pembaharuan.
Pengembangan
Pegawai,
Administrasi Kesiswaan, Pengarsipan, dan sebagainya.
g) Kepala Perputakaan Tugas dan tanggungjawab kepala perpustakaan adalah mengatur semua buku dan bahan baca yang ada diperpustakaan serta mencatat buku-buku dan membuat daftar hadir pengunjung perpustakaan di madrasah aliyah pembaharuan. 6. Keadaan Guru Madrasah Aliyah Pembaharuan Kemajuan suatu sekolah dapat ditentukan kemajuannya melalui pendidik dan tenaga pendidikan yang terdapat didalamnya. Hal ini dikarenakan segala proses pelaksanaan kegiatan pendidikan yang berjalan di sekolah melalui sumber daya manusia yang terdapat didalamnya, yang dalam hal ini pendidik dan tenaga kepandidikan. Pada Madrasah Aliyah Pembaharuan data mengenai pendidik dan tenaga kependidikan rinciannya yaitu : a. Guru
: 13 Orang
b. Tata Usaha
: 1 Orang
c. Bendahara
: 1 Orang
70
d. Kepala Perpustakaan
: 1 Orang
e. Kepala Lab. IPA
: 1 Orang
f. Kepala Lab. Komputer
: 1 Orang
g. BK/BP
: 1 Orang
h. Kebersihan
: 1 Orang
i. Penjaga Madrasah
: 1 Orang
Keadaan pendidik yang berada di Madrasah Aliyah Pembaharuan terdapat 19 orang dan 2 orang lainnya merupakan pegawai/tenaga kependidikan D2, D3. S1 dari Universitas Negeri dan swasta. Rincian dari tenaga kependidikan dan pendidik yaitu sebagai berikut :
Tabel 2.8 Keadaan Guru
No
Nama lengkap
Tgl lahir
Status Pegawai
Jabatan
1
H. Fachrudin, M. Ag
Bks, 18 Agustus 1978
DPK
Kepsek
2
Ugem Subagio
Bks, 01 November 1973
DPK
Guru
Bahasa Ingris
3
Muhyinawari
Bks, 11 Agustus 1980
GTY
Guru
Aqidah-Akhlak
4
H. Abdul haris
Bks, 16 Mei 1969
GTY
Guru
Fisika
5
Riri Sadiana
Bks, 28 Agustus 1985
GTY
Guru
Matematika
6
Sahroni
Bks, 05 Januari 1977
GTY
Guru
Bhs Indonesia
7
Hj. Siti Maesaroh
Bks, 05 Mei 1977
GTY
TU
Bendahara
8
Faesal. S. E
Bks, 16 Juli 1979
GTY
Guru
Ekonomi
9
Bintang Dwi
Jkrt, 15 November 1981
GTY
Guru
Biologi
10
Endam Bahtiar
Bks, 25 Oktober 1974
GTY
Guru
PKn
11
Partono
Bks, 04 Mei 1985
GTY
Guru
Penjaskes
12
Yaya Mas’ud
Bks, 20 November 1975
GTY
Guru
Mata diklat Ta’lim Muta'lim
Geografi Sosiologi
71
13
Sopyan
Bks, 25 Juli 1977
GTY
Guru
Bhs Arab
14
Rosid Jaya S
Bks, 07 Aprilil 1975
GTY
Guru
Sejarah & SKI
15
Khambali
GTY
Guru
Life Skill
16
Sudirman
Bks, 10 November 1987
GTY
Guru
Seni Budaya
17
Saidah
Jkrt, 12 Januari 1969
GTY
Guru
Qurdits
18
Karman Arfian
Bks, 06 Maret 1990
GTY
Guru
Staff TU
19
Anggi Agnia A
Bgr, 14 April 1993
GTY
TU
Bendahara
20
Wowo
Jkrt, 17 Maret 1983
GTT
Satpam
Satpam
21
Alimin
Bks, 25 mei 1987
GTT
Kebersihan
Kebersihan
Surabaya, 11 Desember 1946
7. Keadaan Siswa Madrasah Aliyah Pembaharuan Kemajuan suatu sekolah dapat diukur dari peningkatan jumlah siswa pada setiap tahunnya. Sekolah Madrasah Aliyah Pembaharuan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi
mengalami peningkatan siswa pada setiap tahunnya.
Sekarang ini Madrasah Aliyah Pembaharuan memiliki 254 murid dengan rincian sebagai berikut : Tabel 2.9 Keadaan Siswa
No
Kelas
Jumlah Siswa Laki-laki
Perempuan
Jumlah
1
Kelas X 1
22
20
44
2
Kelas X 2
26
17
43
3
Kelas XI IPA
18
25
43
4
Kelas XI IPS
23
21
44
5
Kelas XII IPA
26
13
39
6
Kelas XII IPS
24
17
41
139
113
254
Jumlah
72
B. Analisa dan Intersprestasi Data Data analisis merupakan suatu bagian yang penting keberadaannya dalam sebuah metode penelitian untuk menjabarkan sebuah arti dan makna dalam menjawab masalah yang di teliti. Pada bab sebelumnya telah diuraikan metode dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan wawancara dengan pihak terkait yang terdapat di sekolah Madrasah Aliyah Pembaharuan untuk memperoleh data tentang manajemen pembiayaan pendidikan. Data yang di dapat dari hasil wawancara kemudian ditindaklanjuti dengan cara mengaitkan hasil wawancara dengan teori yang ada, terkait dengan manajemen pembiayaan yang diterapkan disekolah. Dalam hal ini melalui fungsi manajemen yaitu, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan keterlibatan
pendidik
dalam
implementasi
manajemen
pembiayaan
pendidikan.
C. Temuan Penelitian Data yang ada dalam penelitian ini diperoleh melalui hasil wawancara dan observasi tentang Implementasi Manajemen Pembiayaan di Madrasah Aliyah Pembaharuan. Wawancara dilakukan kepada kepala sekolah yang ditunjuk sebagai unit analisis. Hasil wawancara telah dianalisis dengan triangulasi sumber dengan mengkroscek hasil wawancara kepada 1 orang tata usaha dan 2 orang guru. Kemudian data dilanjutkan dengan triangulasi dengan teori. Dari wawancara diperoleh beberapa temuan penelitian yaitu sebagai berikut :
Jawaban hasil wawancara perencanaan anggaran dalam Implementasi Manajemen Pembiayaan di Madrasah Aliyah Pembaharuan Perencanaan
pembiayaan/anggaran
Madrasah
Aliyah
Tahun
Pelajaran 2012/2013 telah dimusyawarahkan serta ditulis dalam RAPBS Madrasah Aliyah Tahun Pelajaran 2012/2013.
73
Dari hasil wawancara yang diperoleh dari Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Pembaharan yaitu H. Fachrudin bahwa perencanaan pembiayaan di sekolah mengacu pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah atau biasa disebut sebagai (RAPBS). Kepala sekolah sudah melibatkan beberapa pihak dewan guru dan staf adminsistrasi dalam merencanakan pembiayaan di Madrasah Aliyah Pembaharuan. Kepala sekolah memberikan arahan sebelum melaksanakan tugas, baik berbentul mental ataupun moril. Kepala sekolah dapat menghargai pendapat bawahan dalam pengambilan keputusan yang akan dilakukan, jika memang terdapat saran dan kritik yang baik untuk kemajuan Madrasah Aliyah Pembaharuan. Dari hasil wawancara yang diperoleh dari Komite Sekolah Madrasah Aliyah Pembaharan yaitu H. Mastur bahwa perencanaan pembiayaan di sekolah mengacu pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Madrasah Aliyah Pembaharuan. Kepala sekolah sudah melibatkan pihak guru dan staf adminsistrasi dalam merencanakan pembiayaan di Madrasah Aliyah Pembaharuan. Kepala sekolah selalu memberikan arahan sebelum melaksanakan tugas, sebelum melaksanakan tugas. Kepala sekolah dapat menghargai pendapat bawahan dalam pengambilan keputusan yang akan dilakukan, jika memang terdapat saran dan kritik yang baik untuk kemajuan Madrasah Aliyah Pembaharuan Dari hasil perolehan jawaban yang diterima dari Tata Usaha Madrasah Aliyah Pembahruan yaitu Hj. Siti Maesaroh
bahwa
perencanaan pembiayaan sekolah mengacu pada rencana yang telah dimusyawarahkan, yakni Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Hasil perolehan jawaban dari pihak Tata Usaha menjelaskan juga bahwa kepala sekolah sudah melibatkan dewan guru dan staf administrasi dalam
74
merencanakan pembiayaan disekolah, dalam musyawarah yang dilkukan disekolah. Hasil wawancara dari Tata Usaha Madrasah Aliyah Pembaharuan menjelaskan bahwa kepala sekolah selalu memberikan arahan kepada bawahan baik staf administrasi dan dewan guru sebelum melaksanakan tugas. Perolehan jawaban dari Tata Usaha Madrasah Aliyah Pembaharuan bahwa kepala sekolah selalu menghargai pendapat bawahan ketika mengadakan musyawaarah dalam merencanakan, yang dalam hal ini yaitu dewan guru dan staf administrasi. Dari hasil wawancara yang diperoleh dari guru 1 pihak Madrasah Aliyah yaitu Drs. Ugem Subagio Pembaharuan bahwa perencanaan pembiayaan sekolah mengacu pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah yaitu (RAPBS). Perolehan
jawaban
wawancara
dari
guru
1
Madrasah
Aliyah
Pembaharauan menjelaskan bahwa kepala sekolah sudah melibatkan beberapa staf administrasi dan dewan guru dalam merencanakan pembiayaan sekolah. Perolehan
jawaban
wawancara
dari
guru
1
Madrasah
Aliyah
Pembaharauan bahwa kepala sekolah selalu memberikan arahan sebelum melaksanakan tugas. Perolehan
jawaban
wawancara
dari
guru
1
Madrasah
Aliyah
Pembaharauan menjelaskan bahwa kepala sekolah selalu menghargai pendapat bawahan yang dalam hal ini yaitu dewan guru dan staf administrasi. Dari hasil wawancara yang diperoleh dari guru 2 pihak Madrasah Aliyah Pembaharuan yaitu Faesal. SE bahwa perencanaan pembiayaan sekolah mengacu pada pembuatan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Perolehan
jawaban
wawancara
dari
guru
2
Madrasah
Aliyah
Pembaharauan bahwa kepala sekolah selalu melibatkan pendidik dan
75
tenaga pendidik Madrasah Aliyah pembaharauan yang dalam hal ini yaitu guru dan staf administrasi dalam hal perencanaan pembiayaan di sekolah. Perolehan
jawaban
wawancara
dari
guru
2
Madrasah
Aliyah
Pembaharauan bahwa kepala sekolah selalu memberikan pengarahan kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang dalam hal ini yaitu dewan guru dan staf administrasi sebelum melaksanakan tugas. Perolehan
jawaban
wawancara
dari
guru
2
Madrasah
Aliyah
Pembaharauan bahwa kepala sekolah selalu menghargai pendapat dewan guru dan staf administrasi dalam hal kritik dan saran yang diberikan dalam musyawarah perencanaan pembiayaan yang dilakukan di sekolah. Dari beberapa jawaban yang diterima oleh kepala sekolah, komite sekolah, tata usaha dan dewan guru ditemukan sebuah penelitian bahwa pertama : perencanaan pembiayaan yang terdapat pada Madrasah Aliyah Pembaharuan mengacu pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Segala hal yang berkaitan dengan pengalokasian anggaran dituangkan pada RAPBS Madrasah Aliyah Pembaharauan. Kedua : kepala sekolah sudah melibatkan pendidik dan tenaga kependidikan yang dalam hal ini yaitu dewan guru dalam perencanaan pembiayaan sekolah, yang dalam hal ini pembuatan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah. Ketiga : kepala sekolah sudah memberikan arahan kepada bawahannya sebelum melaksanakan tugas, baik oleh dewan guru maupun staf administrasi. Keempat : kepala sekolah sudah menghargai pendapat bawahan, baik dalam hal penyampaian saran ataupun kritik dari dewan guru ataupun staf administrasi, dan staf lainnya.
76
Jawaban
hasil
wawancara
pelaksanaan
Implementasi
Manajemen
Pembiayaan di Madrasah Aliyah Pembaharuan Dari hasil wawancara yang diperoleh dari Kepala Sekolah Madrasah
Aliyah
Pembaharuan
yaitu
H.
Fachrudin
bahwa
pelaksanaan/pengelolaan pembiayaan yang terdapat di sekolah sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku, yaitu mengacu pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Perolehan jawaban wawancara dari Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Pembaharauan
bahwa
yang
bertanggung
jawab
atas
pengalokasian/pelaksanaan anggaran yaitu kepala sekolah Madrasah Aliyah Pembaharuan. Perolehan jawaban wawancara dari Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Pembaharauan bahwa pelaporan pembiayaan yang ada pada Madrasah Aliyah Pembaharuan menggunakan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) sekolah. Perolehan jawaban wawancara dari Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Pembaharauan bahwa sudah mengalokasikan anggaran yang ada untuk kegiatan proses belajar mengajar di sekolah. Perolehan jawaban wawancara dari Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Pembaharauan bahwa Pengalokasian biaya disalurkan pada bentuk gaji guru, gaji struktural, peralatan ATK, kurikulum, kegiatan siswa, dan perawatan sarana dan prasarana. Dari hasil wawancara yang diperoleh dari Komite Sekolah Madrasah Aliyah Pembaharuan yaitu H. Mastur bahwa pengelolaan biaya yang terdapat di Madrasah Aliyah Pembaharuan sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku, mengacu pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Pertanggung jawaban atas pengalokasian/pelaksanaan anggaran yang dikeluarkan yaitu kepala sekolah Madrasah Aliyah Pembaharuan.
77
Pelaporan pembiayaan yang terdapat di Madrasah Aliyah Pembaharuan menggunakan format Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) sekolah Madrasah Aliyah Pembaharuan. Pengalokasan anggaran yang ada sudah disalurkan untuk kegiatan proses belajar mengajar di sekolah. Perolehan jawaban wawancara dari Komite Sekolah Madrasah Aliyah Pembaharuan bahwa Pengalokasian biaya disalurkan pada bentuk gaji guru, gaji struktural, peralatan ATK, kurikulum, kegiatan siswa, dan perawatan sarana dan prasarana. Dari hasil wawancara yang diperoleh dari Tata Usaha Madrasah Aliyah Pembaharuan yaitu Hj. Siti Maesaroh bahwa pengelolaan pembiayaan yang terdapat di sekolah sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku, yaitu mengacu (RAPBS). Perolehan jawaban wawancara dari Tata Usaha Madrasah Aliyah Pembaharuan bahwa yang bertanggung jawab penuh atas pengalokasian anggaran yaitu kepala sekolah, selaku pimpinan yang memimpin di sekolah Madrasah Aliyah Pembaharuan. Perolehan jawaban wawancara dari Tata Usaha Madrasah Aliyah Pembaharuan bahwa pelaporan pembiayaan sekolah menggunakan format Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) sekolah. Perolehan jawaban wawancara dari Tata Usaha Madrasah Aliyah Pembaharuan bahwa sekolah sudah mengalokasikan biaya pada proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). Perolehan jawaban wawancara dari Tata Usaha Madrasah Aliyah Pembaharuan bahwa pengalokasian anggaran disalurkan pada gaji guru, gaji struktural, Alat Tulis Kantor (ATK), kurikulum, dan kegiatan siswa. Dari hasil wawancara yang diperoleh dari Guru 1 Madrasah Aliyah Pembaharuan yaitu Drs. Ugem Subagio bahwa palaksanaan anggaran sudah berjalan sesuai dengan yang tercantum pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS), namun belum berjalan secara maksimal.
78
Perolehan jawaban wawancara dari Guru 1 Madrasah Aliyah Pembaharuan bahwa penanggung jawab atas anggaran yang dipergunakan yaitu kepala sekolah Madrasah Aliyah Pembaharuan. Perolehan jawaban wawancara dari Guru 1 Madrasah Aliyah Pembaharuan bahwa pelaporan pembiayaan sekolah megacu pada pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) sekolah. Perolehan jawaban wawancara dari Guru 1 Madrasah Aliyah Pembaharuan bahwa sudah mengalokasikan biaya pada proses pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di sekolah. Perolehan jawaban wawancara dari Guru 1 Madrasah Aliyah Pembaharuan bahwa pengalokasian anggaran disalurkan pada gaji guru, Alat Tulis Kantor (ATK), kurikulum, dan kegiatan siswa Dari hasil wawancara yang diperoleh dari Guru 2 Madrasah Aliyah Pembaharuan yaitu Faesal SE bahwa pengalokasian anggaran sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Perolehan jawaban wawancara dari Guru 2 Madrasah Aliyah Pembaharuan bahwa penanggung jawab atas tindakan pengalokasian pembiayaan sekolah yaitu kepala sekolah, sebagai pimpinan sekolah. Perolehan jawaban wawancara dari Guru 2 Madrasah Aliyah Pembaharuan bahwa pelaporan yang terdapat di sekolah mengacu pada pembuatan Laporan
Pertanggung
Jawaban
(LPJ)
sekolah
Madrasah
Aliyah
Pembaharuan. Perolehan jawaban wawancara dari Guru 2 Madrasah Aliyah Pembaharuan bahwa sekolah sudah mengalokasikan anggaran pada proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di sekolah. Perolehan jawaban wawancara dari Guru 2 Madrasah Aliyah Pembaharuan bahwa pengalokasian anggaran disalurkan pada bentuk gaji guru, Alat Tulis Kantor (ATK), gaji struktural, kurikulum, dan kegiatan siswa.
79
Dari beberapa jawaban yang diterima oleh kepala sekolah, komite sekolah, tata usaha dan dewan guru ditemukan sebuah penelitian bahwa pertama : pengalokasian anggaran sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu mengacu pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Kedua : penanggung jawab atas tindakan pengalokasian anggaran sekolah yaitu kepala sekolah, sebagai pimpinan sekolah. Ketiga : pelaporan yang terdapat di sekolah mengacu pada pembuatan Laporan
Pertanggung
Jawaban
(LPJ)
sekolah
Madrasah
Aliyah
Pembaharuan. Keempat : Madrasah Aliyah Pembaharuan sudah mengalokasikan anggaran pada proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di sekolah. Kelima : Madrasah Aliyah Pembaharuan mengalokasikan anggaran disalurkan pada bentuk gaji guru, gaji struktural, pengembangan SDM, pengembangan sarana dan prasarana, transfort, Alat tulis kantor, langganan daya dan jasa. Pengalokasian anggaran yang terdapat pada Madrsah Aliyah Pembaharuan dapat dijelaskan melalui gambar berikut ini :
Gambar 2.3 Pengeluaran Belanja Sekolah
Pengeluaran Belanja Sekolah Gaji Guru Gaji Struktural Pengembangan SDM Pengembangan SANPRAS Transfort ATK
80
Keterangan : Pengeluaran Gaji Guru Pengembangan SDM Pengembangan SANPRAS Transport ATK Langganan Daya dan Jasa Gaji Struktural TOTAL
Jumlah Anggaran Rp. 201.600.000,Rp. 4.580.000,Rp. 9.200.000,Rp. 30.000.000,Rp. 30.400.000,Rp. 2.500.000,Rp. 27.600.000,Rp. 332.700.000,-
Keterangan Gambar : Gambar 2.3 diatas menjelaskan pengalokasian anggaran dalam 1 tahun lebih banyak disalurkan pada gaji guru. Untuk komponen yang lainnya belum terpenuhi secara maksimal. Karena minimnya anggaran yang diperoleh pihak Madrasah Aliyah Pembaharuan.
Jawaban
hasil
wawancara
pengawasan
Implementasi
Manajemen
Pembiayaan di Madrasah Aliyah Pembaharuan Dari hasil wawancara yang diperoleh dari Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Pembaharuan yaitu H. Fachrudin bahwa pengawasan yang perlu di awasi dalam hal pembiayaan yaitu pembukuan yang jelas, baik dari segi hal pemasukan dan pengeluarannya. Perolehan jawaban wawancara dari Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Pembaharuan bahwa tim pengawas kabupaten sudah melakukan kordinasi terlebih dahulu kepada pihak sekolah, sebelum melakukan kegiatan pengawasan. Perolehan jawaban wawancara dari Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Pembaharuan bahwa kegiatan pengawasan dilaksanakan pada awal dan akhir tahun ajaran pembelajaran. Perolehan jawaban wawancara dari Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Pembaharuan bahwa Kegiatan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh tim pengawas kabupaten tidak memiliki jangka waktu yang ditentukan.
81
Dari hasil wawancara yang diperoleh dari Komite Sekolah Madrasah Aliyah Pembaharuan yaitu H. Mastur bahwa pengawasan yang perlu di awasi dalam hal pembiayaan yaitu pembukuan yang jelas, baik dari segi hal pemasukan dan pengeluarannya. Perolehan jawaban wawancara dari Komite Sekolah Madrasah Aliyah Pembaharuan bahwa tim pengawas kabupaten sudah melakukan kordinasi terlebih dahulu kepada pihak sekolah, sebelum melakukan kegiatan pengawasan. Perolehan jawaban wawancara dari Komite Sekolah Madrasah Aliyah Pembaharuan bahwa kegiatan pengawasan dilaksanakan pada awal dan akhir tahun ajaran pembelajaran. Perolehan jawaban wawancara dari Komite Sekolah Madrasah Aliyah Pembaharuan bahwa Kegiatan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh tim pengawas kabupaten tidak memiliki jangka waktu yang ditentukan. Dari hasil wawancara yang diperoleh dari Tata Usaha Madrasah Aliyah Pembaharuan yaitu Hj. Maesaroh bahwa hal yang perlu di awasi dalam hal pembiayaan di sekolah yaitu pembukuan, dari mulai pendapatan dan alur pengeluaran anggaran. Perolehan jawaban wawancara dari Tata Usaha Madrasah Aliyah Pembaharuan bahwa tim pengawas kabupaten yang ditugaskan selalu melakukan kordinasi terlebih dahulu kepada pihak sekolah, sebelum melaksanakan kegiatan pengawasan. Perolehan jawaban wawancara dari Tata Usaha Madrasah Aliyah Pembaharuan bahwa kegiatan pengawasan oleh tim pengawas kabupaten dilakukan pada awal dan akhir tahun ajaran. Perolehan jawaban wawancara dari Tata Usaha Madrasah Aliyah Pembaharuan bahwa pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Tim pengawas pemerintah daerah di Madrasah Aliyah Pembaharuan belum memiliki jangka waktu yang di tentukan.
82
Dari hasil wawancara yang diperoleh dari Guru 1 Madrasah Aliyah Pembaharuan yaitu Drs. Ugem Subagio bahwa pengawasan yang perlu di awasi yang berkaitan dengan pembiayaan yaitu pembukuan, alur masuk dan keluarnya biaya. Perolehan jawaban wawancara dari Guru 1 Madrasah Aliyah Pembaharuan bahwa tim pengawas kabupaten selalu melakukan kordinasi terlebih dahulu
kepada
pihak
sekolah,
sebelum
melaksanakan
kegiatan
pengawasan di sekolah. Perolehan jawaban wawancara dari Guru 1 Madrasah Aliyah Pembaharuan bahwa kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh tim pengawas kabupaten dilakukan pada awal dan akhir tahun ajaran. Perolehan jawaban wawancara dari Guru 1 Madrasah Aliyah Pembaharuan bahwa pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh tim pengawas kabupaten belum memiliki jangka waktu yang ditetapkan. Dari hasil wawancara yang diperoleh dari Guru 2 Madrasah Aliyah Pembaharuan yaitu Faesal. SE bahwa hal yang perlu di awasi dalam hal pembiayaan di sekolah yaitu pembukuan yang jelas. Perolehan jawaban wawancara dari Guru 2 Madrasah Aliyah Pembaharuan bahwa tim pengawas kabupaten yang akan melakukan kegiatan pengawasan di sekolah selalu melakukan kordinasi terlebih dahulu kepada pihak sekolah, yang dalam hal ini yaitu kepala sekolah. Perolehan jawaban wawancara dari Guru 2 Madrasah Aliyah Pembaharuan bahwa kegiatan pengawasan dilakukan pada awal dan akhir tahun ajaran. Perolehan jawaban wawancara dari Guru 2 Madrasah Aliyah Pembaharuan bahwa kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pengawas belum memiliki jangka waktu yang ditentukan. Dari beberapa jawaban yang diperoleh dari hasil wawancara oleh kepala sekolah, komite sekolah, tata usaha dan dewan guru ditemukan sebuah penelitian bahwa pertama : kegiatan yang perlu di awasi dalam hal pembiayaan di sekolah yaitu pembukuan yang jelas. Baik dalam hal
83
perolehan biaya sampai pada hal pengeluaran yang dilakukan untuk apa saja. Kedua : Tim pengawas yang di tugaskan oleh pemerintah kabupaten untuk melaksanakan kegiatan pengawasan di Madrasah Aliyah Pembaharuan selalu melakukan kordinasi terlebih dahulu kepada pihak sekolah, yang dalam hal ini yaitu kepala sekolah. Ketiga : Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh tim pengawas kabupaten dilakukan pada awal dan akhir tahun ajaran. Keempat : Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh tim pengawas kabupaten yang datang ke sekolah belum memiliki jangka waktu yang ditetapkan.
Jawaban hasil wawancara sumber pembiayaan di Madrasah Aliyah Pembaharuan Dari hasil wawancara yang diperoleh dari Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Pembaharan yaitu H. Fachrudin bahwa sumber pembiayaan yang diperoleh oleh sekolah hanya sebatas dari masyarakat dan orang tua siswa. Perolehan jawaban wawancara dari Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Pembaharuan bahwa Belum adanya Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang terdapat di Madrasah Aliyah Pembaharuan. Perolehan jawaban wawancara dari Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Pembaharuan bahwa tidak ada guru yang terkait dalam hal pengalokasian sumber dana, hanya kepala sekolah dan pihak yayasan yang terlibat dalam pengalokasian sumber dana yang telah diperoleh. Perolehan jawaban wawancara dari Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Pembaharuan bahwa proses pengalokasian sesuai dengan Rencana yang terdapat pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Dari hasil wawancara yang diperoleh dari Komite Sekolah Madrasah Aliyah Pembaharan yaitu H. Mastur bahwa sumber pembiayaan
84
yang diperoleh oleh sekolah hanya sebatas dari masyarakat dan orang tua siswa. Perolehan jawaban wawancara dari Komite Sekolah Madrasah Aliyah Pembaharuan bahwa Belum adanya Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang terdapat di Madrasah Aliyah Pembaharuan. Perolehan jawaban wawancara dari Komite Sekolah Madrasah Aliyah Pembaharuan bahwa tidak ada guru yang terkait dalam hal pengalokasian sumber dana, hanya kepala sekolah dan pihak yayasan yang terlibat dalam pengalokasian sumber dana yang telah diperoleh. Perolehan jawaban wawancara dari Komite Sekolah Madrasah Aliyah Pembaharuan bahwa proses pengalokasian sesuai dengan Rencana yang terdapat pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Dari hasil wawancara yang diperoleh dari Tata Usaha Madrasah Aliyah Pembaharuan yaitu Hj. Maesaroh bahwa biaya yang diperoleh oleh pihak Madrasah Aliyah Pembaharuan bersumber dari orang tua siswa dan masyarakat. Perolehan jawaban wawancara dari Tata Usaha Madrasah Aliyah Pembaharuan bahwa Belum ada Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang terdapat pada Madrasah Aliyah Pembaharuan. Dari hasil wawancara yang diperoleh dari Tata Usaha Madrasah Aliyah Pembaharuan bahwa Belum ada dewan guru yang terkait dalam hal pengalokasian sumber dana, hanya kepala sekolah dan pihak yayasan yang terlibat dalam pengalokasian sumber dana. Perolehan jawaban wawancara dari Tata Usaha Madrasah Aliyah Pembaharuan bahwa Proses pengalokasian anggaran sudah sesuai Rencana yang terdapat pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Dari hasil wawancara yang diperoleh dari Guru 1 Madrasah Aliyah Pembaharan yaitu Drs. Ugem Subagio bahwa Biaya yang diperoleh oleh
85
pihak Madrasah Aliyah Pembaharuan hanya bersumber dari orang tua siswa dan masyarakat. Perolehan jawaban wawancara dari Guru 1 Madrasah Aliyah Pembaharuan bahwa Belum ada Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang terdapat di Madrasah Aliyah Pembaharuan. Perolehan jawaban wawancara dari Guru 1 Madrasah Aliyah Pembaharuan bahwa Belum ada dewan guru yang terkait dalam pengalokasian sumber dana, hanya kepala sekolah dan pihak yayasan yang terlibat dalam pengalokasian sumber dana. Perolehan jawaban wawancara dari Guru 1 Madrasah Aliyah Pembaharuan bahwa Proses pengalokasian anggaran sudah sesuai dengan Rencana yang terdapat pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Dari hasil wawancara yang diperoleh dari Guru 2 Madrasah Aliyah Pembaharan yaitu Faesal SE bahwa Biaya yang diperoleh oleh pihak Madrasah Aliyah Pembaharuan bersumber dari orang tua siswa dan masyarakat. Perolehan jawaban wawancara dari Guru 2 Madrasah Aliyah Pembaharuan bahwa Belum ada Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang terdapat pada Madrasah Aliyah Pembaharuan. Perolehan jawaban wawancara dari Guru 2 Madrasah Aliyah Pembaharuan bahwa Belum ada dewan guru yang terkait dalam hal
pengalokasian
sumber dana, hanya kepala sekolah dan pihak yayasan yang terlibat dalam pengalokasian sumber anggaran. Perolehan jawaban wawancara dari Guru 2 Madrasah Aliyah Pembaharuan bahwa Proses pengalokasian anggaran sudah sesuai Rencana yang terdapat pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Dari beberapa jawaban yang diperoleh dari hasil wawancara oleh kepala sekolah, komite sekolah, tata usaha dan dewan guru ditemukan sebuah penelitian bahwa pertama : Biaya yang diperoleh oleh pihak Madrasah Aliyah Pembaharuan selama ini bersumber dari orang tua siswa
86
dan masarakat, belum adanya campur tangan pemerintah dalam hal dukungan biaya untuk operasional. Biaya yang diperoleh baik oleh orang tua siswa, siswa dan yayasan dapat di jelaskan dalam gambar berikut ini :
Gambar 2.4 Pendapatan Sekolah
Orang Tua Siswa Siswa Yayasan
Keterangan : Orang Tua Siswa
Rp. 259.080.000,-
Siswa
Rp. 12.500.000,-
Yayasan
Rp. 74.800.000,-
TOTAL
Rp. 346.380.000,-
Keterangan Gambar : Gambar 2.4 diatas menjelaskan anggaran yang diperoleh oleh Madrasah Aliyah Pembaharuan lebih banyak bersumber dari orang tua siswa. Selanjutnya anggaran yang diperoleh sumbangan siswa dan yayasan. Hal ini menjelaskan belum adanya campur tangan pemerintah dalam perolehan dana yang diterima Madrasah Aliyah Pembaharuan. Dari hasil perolehan jawaban diatas diperoleh temuan penelitian bahwa biaya yang didapat oleh Madrasah Pembaharuan ini benar-benar murni diperoleh dari orang tua siswa dan yayasan. Hal ini tidak berpengaruh pada faktor yang fatal terhadap proses pendidikan yang berjalan di Madrasah
87
Aliyah Pembaharuan. Karena pembiayaan pendidikan tidak hanya terfokus pada sumbernya saja, akan tetapi juga penggunaan dana secara efisien. Kedua : Belum ada Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang terdapat pada Madrasah Aliyah Pembaharuan, yang dalam hal ini bantuan yang di berikan pemerintah untuk menunjang proses pendidikan yang bejalan disekolah. Ketiga : Belum ada dewan guru yang terkait dalam hal pengalokasian sumber dana, hanya kepala sekolah dan pihak yayasan yang terlibat dalam pengalokasian sumber anggaran. Keempat : Proses pengalokasian anggaran sudah sesuai Rencana yang terdapat pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Kelima : Pengalokasian biaya di Madrasah Aliyah Pembaharuan belum makasimalnya dalam hal pencapaian sasaran yang telah di tetapkan.
D. Ulasan Jawaban Hasil Wawancara Penelitian Dari beberapa jawaban yang diperoleh dari kepala sekolah, tata usaha, dan 2 orang guru hasil wawancara yang dilakukan di Madrasah Aliyah Pembaharuan, kemudian ditindaklanjuti dengan mengaitkan pada teori yang berhubungan dengan pembiayaan pendidikan melalui fungsi manajemen yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan sumber biaya yang telah diperoleh. Hal ini dimaksudkan untuk dapat mengetahui kondisi dan gambaran masing-masing aspek yang diteliti berdasarkan dari perolehan jawaban yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan di Madrasah Aliyah Pembaharuan. 1) Perencanaan anggaran dalam Implementasi Manajemen Pembiayaan di Madrasah Aliyah Pembaharuan Manajemen pembiayaan harus dilakukan dengan baik dan dengan teliti. Hal ini dikarenakan menghindari adanya pemborosan dalam pengeluaran
88
anggaran yang dilakukan. Dilain sisi, dalam hal penganggaran ada dua bagian pokok yang harus diperhatikan yaitu, pendapatan dan pengeluaran. Seperti yang diungkapkan Mulyasa (2007) : “ ada dua bagian dalam penganggaran, yaitu perkiraan pendapatan dan pengeluaran”.52 Dari teori diatas dikaitkan dengan hasil perolehan jawaban wawancara dapat diperoleh temuan penelitian bahwa manajemen pembiayaan pendidikan dalam penganggaran memiliki dua kegiatan pokok yang harus di rencanakan, yaitu bagaimana dana diperoleh dan dikeluarkan untuk apa dana tersebut. Kaitannnya dalam penganggaran disekolah yaitu menggunakan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah atau yang biasa disebut sebagai (RAPBS). Dari RAPBS akan dapat di taksir pendapatan dana yang akan diperoleh dari berbagai pihak. Selain itu, dapat di taksir dana tersebut digunakan untuk hal apa saja. Tentunya untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah. Madrasah Aliyah Pembaharuan meiliki Rencana Anggaran yang jelas, baik dalam hal dana yang diperoleh ataupun pengalokasian biaya tersebut. Perolehan jawaban dari hasil wawancara penelitian membuktikan bahwa segala pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan sudah tertuang sumuanya pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Madrasah Aliyah Pembaharuan. Kepala sekolah sebagai manajer mempunyai fungsi sebagai pimpinan yang mengatur dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembiayaan agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Dalam rangka melakukan peran dan fungsinya sebagai seorang manajer, kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk memberdayakan pendidik dan tenaga kepandidikan melalui kerjasama dalam hal mengelola pembiayaan di sekolah. Seperti pendapat Stoner (1982) yaitu : “
Manajemen
adalah
proses
perencanaan,
pengorganisasian,
pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan 52
Mulyasa, Manajemen Berbasis… op.cit , h. 174
89
penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan ”.53 Dari teori diatas dikaitkan dengan hasil perolehan jawaban wawancara dapat yang kemudian diperoleh temuan penelitian bahwa kepala sekolah selaku sebagai seorang manajer/pimpinan yang terdapat pada organisasi pendidikan yaitu sekolah harus mendayagunakan atau dengan kata lain melibatkan para anggota dalam pelaksanaan pembiayaan di sekolah, yang dalam
hal
ini
yaitu
pendidik
dan
tenaga
kependidikan.
Sebelum
melaksananakan tugasnya, kepala sekolah harus memberikan arahan kapada pendidik ataupun tenaga kepandidikan sebelum melaksanakan tugas yang akan dilakukan. Pada
Madrasah
Aliyah
Pembaharuan
kepala
sekolah
sudah
memberikan arahan kepada bawahannya sebelum melaksanakan tugas, hal ini dibuktikan dengan jawaban yang diperoleh dari pihak tata usaha dan dewan guru yang terdapat di Madrasah Aliyah Pembaharuan. Dengan kata lain, kepala sekolah Madrasah Aliyah Pembaharuan telah memberikan arahan pada bawahannya dalam hal ini yaitu pendidik dan tenaga kependidikan sebelum melaksanakan tugas yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang diharapakan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini :
53
Handoko “Manajemen” op.cit. h. 8
90
Gambar 2.5 Alur Pengendalian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidik & Tenaga Kependidikan
Kepala Sekolah
Tujuan
Penjelasan Gambar : Gambar 2.5 diatas menjelaskan bahwa kepala sekolah Madrasah Aliyah Pembaharuan selaku sebagai seorang manajer mempunyai wewenang untuk mengendalikan/mengarahkan pendidik dan tenaga kepandidikan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Selain itu kepala sekolah selaku seorang manajer berperan juga sebagai seorang motivator. Seperti yang disinggung sebelumnya, bahwa seorang kepala sekolah harus dapat mengendalikan dan mendayagunakan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Saran ataupun kritik yang ada harus dapat diterima yang kemudian di tindaklanjuti dengan menganalisa untuk kemudian perlu dipergunakan atau tidak pada saat nantinya. Peningkatan profesionalisme pendidik dan tenaga kepandidikan harus dimulai dengan sikap demokratis dari pimpinan yang dalam hal ini yaitu kepala sekolah. Perlu dipikirkan, dalam membina disiplin pendidik dan tenaga kependidikan kepala sekolah harus berasaskan pondasi dari prinsip demokratis, yaitu dari, oleh, dan untuk pendidik dan tenaga kependidikan. Pada Madrasah Aliyah Pembaharuan kepala sekolah sudah menghargai pendapat bawahan dalam hal perencanaan pembiayaan pendidikan. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh pendidik dan tenaga
kependidikan.
Hasil
wawancara
penelitian
yang
dilakukan
membuktikan bahwa kepala sekolah Madrsah Aliyah Pembaharuan sudah
91
menghargai pendapat bawahan, yang dalam hal ini yaitu pendidik dan tenaga kependidikan. Dalam penyusunan perencanaan pembiayaan yang terdapat disekolah harus melibatkan unsur pendidik dan tenaga kepandidikan. Hal ini seperti yang ditegaskan oleh teori Mulyono (2010) yaitu : “ Penyusunan anggaran pendapatan dan belaja sekolah (RAPBS) dilaksanakan dengan melibatkan beberapa unsur, diantaranya (1) Kepala Sekolah dibantu para wakilnya yang ditetapkan oleh kebijakan sekolah, (2) Orang Tua murid dalam wadah komite sekolah, (3) Dinas pendidikan Kota/Kabupaten, dan (4) Pemerintah Kota/Kabupaten setempat ”. 54 Dari teori diatas dikaitkan dengan hasil perolehan jawaban wawancara penelitian yang kemudian dapat diperoleh temuan penelitian bahwa dalam hal penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) harus melibatkan beberapa komponen, yakni pihak sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Pada Madrasah Aliyah Pembaharuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah sudah melibatkan komponen tersebut. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara penelitian yang dilakukan baik oleh kepala sekolah, tata usaha, dan dua dewan guru di Madrasah Aliyah Pembaharuan. Kegiatan penyusunan RAPBS dilakukan sebelum Kegiatan Belajar Mengajar dilakukan, pada awal tahun ajaran. Dengan melibatkan tata usaha, dewan guru, dan masyarakat yang ditunjuk sebagai pihak komite sekolah. Namun perwakilan pemerintah belum berantusias hadir dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanaja Sekolah (RAPBS) Madrasah Aliyah Pembaharuan. Hal ini dikarenakan waktu yang tidak memungkinkan bagi pihak memerintah yang tidak dapat menghadiri dalam kegiatan perencanaan anggaran pembiayaan pada Madrasah Aliyah Pembaharuan. Untuk lebih jelasnya dapat di perhatikan pada gambar dibawah ini :
54
Mulyono, Konsep Pembiayaan… op.cit , h. 165
92
Gambar 2.6 Keterlibatan Peyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS)
Keterangan Gambar : Gambar 2.6 diatas menjelaskan bahwa dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah di Madrasah Aliyah Pembaharuan melibatkan pihak sekolah, masyarakat dan pemerintah. 2) Pelaksanaan anggaran dalam Implementasi Manajemen Pembiayaan di Madrasah Aliyah Pembaharuan Pelaksanaan pembiayaan sekolah harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang sudah direncanakan sejak awal, yang dalam hal ini tercantum pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah sudah terencana biaya yang akan dialokasikan untuk hal apa saja, tentunya untuk proses pelaksanaan belajar mengajar yang berjalan di sekolah. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, bahwa dalam penganggaran mempunyai dua kegiatan inti, yaitu alur masuknya dana dan pelaksanaan dana yang telah diperoleh. Pada Madrasah Aliyah Pembaharuan pelaksanaan pembiayaan sudah mengacu pada standarisasi yang ditetapkan, yang tertuang pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Madrasah Aliyah Pembaharuan. Hal ini dapat dibuktikan dengan perolehan jawaban hasil wawancara penelitian yang dilakukan pada pihak sekolah Madrasah Aliyah Pembaharuan. Empat dari jawaban yang diterima mengatakan bahwa
93
pelaksanaan pembiayaan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Dalam pelaksanaan pembiayaan sekolah, yang bertanggungjawab dalam hal pelaksanaan anggaran yaitu pimpinan sekolah yang dalam hal ini yaitu kepala sekolah. Hal ini seperti yang ditegaskan oleh teori Mulyono (2010) yaitu : “ Agar dapat mengefektifkan pembuatan anggaran belanja sekolah, yang harus bertanggungjawab sebagai pelaksana adalah kepala sekolah ”.55 Dari teori diatas dikaitkan dengan hasil perolehan jawaban wawancara penelitian yang kemudian dapat diperoleh temuan penelitian bahwa pihak yang harus bertanggungjawab dalam hal pelaksanaan anggaran yaitu kepala sekolah. Pada Madrasah Aliyah Pembaharuan yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pembiayaan yaitu kepala sekolah sebagai pimpinan sekolah. Hal ini dibuktikan dengan hasil jawaban wawancara penelitian yang diperoeleh dari kepala sekolah, tata usaha, dan dua orang guru Madrasah Aliyah Pembaharuan. Dengan kata lain pihak Madrasah Aliyah Pembaharuan sudah memenuhi standar yang ditetapkan dalam hal penanggungjawab atas tindakan pelaksanaan anggaran yang dikeluarkan. Anggaran yang dikeluarkan sematamata untuk pencapaian tujuan pendidikan yang bermutu. Penyajian laporan keuangan harus sesuai dengan standarisasi yang ada. Baik dari pemerintah ataupun dari yayasan penyelenggara pendidikan. Standarisasi format dalam laporan pembiayaan sekolah yaitu adanya pemasukan dan pengeluaran yang jelas, dirinci melalui data pencatatan penerimaan dan pengeluaran uang serta pelaporan keuangan. Seperti standarisasi
yang dibuat
oleh Direktorat
Jendral
Pendidikan Islam
Kementerian Agama Tahun (2012) yaitu : “ RAPBM harus memuat rencana penerimaan dan rencana penggunaan uang dari semua sumber dana yang diterima madrasah ”.56 55 56
Mulyono. Konsep Pembiayaan… op.cit , h. 165 Kementerian Agama op.cit. Bantuan Operasional 2013… , h. 105
94
Dari teori diatas dikaitkan dengan hasil perolehan jawaban wawancara penelitian yang kemudian dapat diperoleh temuan penelitian bahwa laporan yang disajikan harus memuat tentang penerimaan dan penggunaan biaya secara mendetail. Madrasah Aliyah Pembaharuan memiliki laporan yang jelas, yang dalam hal ini tertuang pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Hal ini dibuktikan dengan hasil perolehan jawaban yang dilakukan oleh kepala sekolah, tata usaha, dan dewan guru terkait dengan pelaporan pembiayaan pada Madrasah Aliyah Pembaharuan. Pelaporan yang disajikan oleh pihak Madrasah Aliyah Pembaharuan sudah sesuai standarisasi yang ditetapkan, yang dalam hal ini yaitu Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah. Pelaporan pembiayaan sekolah disajikan lewat RAPBS yang telah di musyawarahkan pada awal tahun ajaran. Yang melibatkan staf adminisstrasi dan beberapa dewan guru dalam penuyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Madrasah Aliyah Pembaharuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 2.10 Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Madrasah Aliyah Pembaharuan Tahun Pelajaran 2012/2013 1. Rencana Penerimaan dan Pengeluaran No 1
Pengeluaran
Rutin
Rutin
a. SPP Siswa
b. Gaji
254
2
Jumlah Dana (Rp)
Penerimaan
x
Rp.
Pegawai
Jumlah Dana (Rp)
Upah Rp.
85.000,- x 12 Rp. 259.080.000,-
16.800.000,- x Rp. 201.600.000,-
bulan
12 bln
Temporer b. Dana Awal
2. Gaji Struktural Rp. 2.300.000,-
Rp. 27.600.000,-
95
Tahun
Rp. 34.800.000,-
x 12 bln
87 x Rp. 400.000
3
c. Dana Akhir
Rp. 40.000.000,-
3. Transport Rp.
Tahun
Rp. 2.500.000,-
80 x Rp.
x 12 bln
Rp. 30.000.000,-
500.000,4. Barang 4
d. Bantuan Siswa
Rp. 12.500.000,-
Keperluan Kantor Rp.
Rp. 30.400.000,-
1.700.000 x 12 bln 5. Kurikulum UTS dan UAS UN
Rp. 15.000.000,Rp. 12.000.000,-
Rp. 11.200.000,-
6. Kegiatan Kesiswaan
7. Pemeliharaan
Rp. 4.580.000,-
Rp. 6.800.000,-
Sarana dan Prasarana (gedung)
8. Pemeliharaan Lab. IPA dan Komputer
Rp. 2.400.000,-
96
9. Langganan
Rp. 2.500.000,-
Daya/Jasa 10. Kendaraan Bermotor 11. Lain-lain Jumlah
Rp. 346.380.000,-
Rp. 332.700.000,-
Rekapitulasi Keuangan Madrasah Aliyah (MA) Pembaharuan yaitu: Pemasukan
Rp. 346.380.000,-
Pengeluaran
Rp. 332.700.000,-
Jumlah
Rp. 2.300.000,-
Rencana anggaran yang diterima oleh Madrasah Aliyah Pembaharuan bersumber dari empat komponen. 1. Rutin, ialah biaya yang dikeluarkan oleh siswa pada jangka waktu satu bulan sekali harus dibayarkan kepada sekolah Madrasah Aliyah Pembaharuan sebesar Rp. 85.000.00,- per siswa selama 12 bulan. 2. Awal Tahun, ialah biaya yang dikeluarkan oleh siswa pada pihak sekolah Madrasah Aliyah Pembaharuan yang dibayarkan pada kurun waktu awal tahun pelajaran saja sebesar Rp. 400.000.00,- per siswa. 3. Akhir Tahun, ialah biaya yang dikeluarkan oleh siswa pada pihak sekolah Madrasah Aliyah Pembaharuan yang dibayarkan pada kurun waktu akhir tahun pelajaran saja sebesar Rp. 500.000.00,- per siswa. 4. Bantuan Siswa, biaya yang dikeluarkan oleh siswa pada pihak sekolah Madrasah Aliyah Pembaharuan Cuma-Cuma dalam kurun waktu setiap hari. Tidak dibatasi untuk nominal yang akan diberikan dari siswa pada sekolah Madrasah Aliyah Pembaharuan. Segala anggaran yang diterima oleh pihak Madrasah Aliyah Pembaharuan bersumber dari orang tua siswa dan dari pihak yayasan. Belum
97
adanya campur tangan pemerintah dalam penerimaan anggaran dalam membantu proses pendidikan yang berjalan di Madrasah Aliyah Pembaharuan. Anggaran yang telah diperoleh oleh pihak Madrasah Aliyah Pembaharuan baik dari orang tua siswa ataupun dari yayasan dialokasikan untuk peningkatan kualitas pendidikan, dalam bentuk kegiatan yang menunjang proses pendidikan. Yaitu : 1. Gaji Upah Pegawai Gaji upah pegawai yaitu upah atau hasil yang diberikan pada pendidik ataupun tenaga kependidikan dalam bentuk nominal uang setelah selesai melaksanakan kewajiban. Diberikan dalam kurun waktu setiap bulannya, untuk menunjang proses pendidikan. Yang jumlahnya yaitu Rp. 16.800.000,- per bulan. 2. Gaji Struktural Gaji struktural yaitu upah atau hasil yang diberikan pada pendidik ataupun tenaga kependidikan dalam bentuk nominal uang, hanya yang terkait dalam struktural/jabatan disekolah. Gaji struktural diberikan dalam kurun waktu setiap bulannya, untuk menunjang proses pendidikan. Contohnya kepala sekolah. Yang jumlahnya yaitu Rp. 2.300.000,- per bulan. 3. Transport Transport yaitu upah atau hasil yang diberikan pada pendidik ataupun tenaga kependidikan dalam bentuk nominal uang, untuk kegiatan tranfortasi pendidik dan tenaga kependidikan dalam menunjang proses pendidikan yang berjalan disekolah. Upah transport Diberikan dalam kurun waktu setiap bulannya pada pendidik ataupun tenaga kependidikan. Yang jumlahnya yaitu Rp. 2.500.000,- per bulan. 4. Barang Keperluan Kantor Barang keperluan kantor yaitu keperluan yang dibutuhkan sekolah untuk segala hal yang menyangkut pendataan sekolah. Diperuntukan menunjang segala proses pendidikan yang berjalan disekolah. Barang
98
keperluan kantor atau ATK Dibutuhkan dalam kurun waktu setiap bulannya. Yang jumlahnya yaitu Rp. 1.700.000,- per bulan. 5. Kurikulum Kebutuhan yang dikeluarkan dalam kegiatan proses evaluasi peserta didik, untuk menilai sudah tercapai atau belum tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Kegiatan yang menyangkut evaluasi peserta didik dalam hal ini yaitu kegiatan Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), dan Ujian Nasional (UN). Kegiatan penilaian peserta didik Dibutuhkan dalam kurun waktu yang telah direncanakan oleh pihak sekolah dan mengacu pada ketentuan pemerintah. Yang jumlahnya yaitu Rp. 38.200.000.00,- per tahun ajaran. 6. Kegiatan Kesiswaan Kegiatan siswa anggaran yang dikeluarkan untuk peningkatan kualitas peserta didik yang dalam hal ini yaitu siswa. Kegiatan yang dalam hal ini yaitu kegiatan ekstra kurikuler. Seperti pramuka dan lain sebagainya. Pengeluaran anggaran dalam bentuk kegiatan kesiswaan Dibutuhkan dalam kurun waktu setiap bulannya untuk pengalokasian anggaran sekolah, yang jumlahnya yaitu Rp. 4.580.000,- per tahun ajaran. 7. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Sarana
dan
Prasarana
yaitu
anggaran
yang
dikeluarkan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana disekolah, yang dalam hal ini yaitu pemeliharan gedung sekolah. Seperti perbaikan atap yang bocor, perawatan WC sekolah dan lain sebagainya. Pengalokasian anggaran untuk pemeliharaan sarana dan prasarana Dibutuhkan dalam kurun waktu satu tahun pembelajaran untuk pengalokasian rencana anggaran belanja sekolah, yang jumlahnya yaitu 6.800.000,- per tahun ajaran.
99
8. Pemeliharaan Lab. IPA dan Komputer Pemeliharaan Lab. IPA dan Komputer yaitu anggaran yang dikeluarkan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana disekolah yang dalam hal ini yaitu pemeliharaan Lab IPA dan Lab computer. Pengalokasian anggaran untuk pemeliharaan sarana dan prasarana Dibutuhkan dalam kurun waktu satu tahun pembelajaran untuk pengalokasian rencana anggaran belanja sekolah, yang jumlahnya yaitu 2.400.000,- per tahun ajaran. 9. Langganan Daya/Jasa Langganan Daya/Jasa yaitu anggaran yang dikeluarkan untuk pembayaran daya/jasa yang dibutuhkan sekolah. Seperti perbaikan listrik, perbaikan komputer, dan lain sebagainya. Pengalokasian anggaran untuk Daya/Jasa Dibutuhkan dalam kurun waktu satu tahun pembelajaran untuk pengalokasian rencana anggaran belanja sekolah, yang jumlahnya yaitu Rp. 2.500.000,- per tahun ajaran.
Pengalokasian anggaran pasa suatu sekolah atau madrasah salah satunya yaitu disalurkan pada proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). Karena salah satu asupan ilmu pengetahuan yang diperoleh oleh peserta didik yaitu melalui Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). Pengalokasian anggaran dalam kegiatan belajar mengajar ditegaskan oleh SKB Mendikbud dan Menkeu No.0585/K/1997 dan No. 590/kmk.03/03/1987, tanggal 24-09-1987 tentang peraturan SPP dan DPP meliputi : “ Pelaksanaan pelajaran, pengadaan prasarana/sarana, pemeliharaan sarana
dan
prasarana,
kesejahteraan
pegawai,
kegiatan
belajar,
penyelenggaraan ujian, dan pengiriman/penulisan STTB/NEM, perjalanan dinas supervise, pengelolaan pelaksanaan pendidikan, dan pendataan ”.57 Dari teori diatas dikaitkan dengan hasil perolehan jawaban wawancara penelitian yang kemudian dapat diperoleh temuan penelitian bahwa salah satu
57
Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah… op.cit. , h. 203
100
pengalokasan anggaran harus ditunjukan untuk kegiatan proses belajar mengajar. Dana yang telah diperoleh oleh Madrasah Aliyah Pembaharuan dari berbagai pihak salah satunya sudah dialokasikan untuk proses Kegiatan Belajar Mengajar dikelas. Hal ini dibuktikan dengan perolehan hasil jawaban dari hasil wawancara penelitian yang dilakukan pada pihak Madrasah Aliyah Pembaharuan. Dari perolehan hasil jawaban yang diperoleh mengatakan bahwa pengalokasian anggaran sudah dialokasikan pada proses Kegiatan Belajar Mengajar, namun belummencapai hasil yang maksimal dikarenakan biaya
yang memadai yang diterima oleh pihak Madrasah Aliyah
Pembaharuan. Untuk lebih jelasnya dapat di perhatikan tabel 2.3 yang telah diuraikan sebelumnya. Dalam proses pengalokasian anggaran yang harus diperhatikan adalah untuk menunjang pelaksanaan pendidikan yang berjalan disekolah. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, pegalokasian anggaran harus disalurkan pada bentuk pelaksanaan pelajaran, pengadaan prasarana/sarana, pemeliharaan sarana
dan
prasarana,
kesejahteraan
pegawai,
kegiatan
belajar,
penyelenggaraan ujian, dan pengiriman/penulisan STTB/NEM, perjalanan dinas supervise, pengelolaan pelaksanaan pendidikan, dan pendataan. Dapat diperoleh temuan penelitian bahwa
pada Madrasah Aliyah
Pembaharuan pengalokasian anggaran disalurkan pada bentuk gaji guru, gaji struktural, peralatan ATK, kurikulum, kegiatan siswa, dan perawatan sarana dan prasarana. Hal ini dibuktikan dengan hasil perolehan jawaban yang di dapat dari kepala sekolah, tata usaha, dan dewan guru Madrasah Aliyah Pembaharuan. Pengalokasian anggaran pada Madrasah Aliyah Pembaharuan sudah mengacu pada standarisasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.3 yang telah diuraikan sebelumya.
101
3) Pengawasan anggaran dalam Implementasi Manajemen Pembiayaan di Madrasah Aliyah Pembaharuan Pada dasarnya konsep dasar pengawasan anggaran yaitu untuk mengukur, membandingkan, menilai alokasi biaya dan tingkat penggunaannya. Artinya rencana anggaran yang telah ditetapkan pada awalnya sesuai atau tidak dengan pengalokasian anggaran yang dikeluarkan. Seperti yang ditegaskan oleh Nanang Fattah (2006) yaitu : “ Pengawasan anggaran diharapkan dapat mengetahui sampai dimana tingkat efektivitas dan efisiensi dari penggunaan sumber-sumber dana yang tersedia ”.58 Dari teori diatas dikaitkan dengan hasil perolehan jawaban wawancara penelitian yang kemudian dapat diperoleh temuan penelitian bahwa pengawasan
dilakukan
untuk
menilai
efektif
atau
tidaknya
dalam
pengalokasian anggaran yang dilakukan. Artinya yang perlu diawasi dalam hal ini yaitu lewat pembukuan yang jelas. Mulai dari masuknya biaya sampai pada tahap pengeluaran yang dilakukan harus benar-benar tepat dengan sasaran yang telah direncanakan pada awalnya. Kegiatan pengawasan yang dilakukan pada Madrasah Aliyah Pembaharuan dalam hal pembiayaan yaitu melalui pengawasan terhadap pembukuan yang dibuat. Pembukuan anggaran yang terdapat di sekolah sudah memenuhi standar, baik dalam pemasukan biaya ataupun pengeluaran anggaran yang dilakukan. Hal ini dibuktikan dengan hasil perolehan jawaban hasil wawancara penelitian yang dilakukan oleh kepala sekolah, tata usaha, dan dewan guru terkait tentang pengawasan dalam hal pembiayaan. Dari hasil perolehan jawaban bahwa kegiatan pengawasan dalam hal pembiayaan lebih ditekankan pada pembukuan yang jelas, mulai dari pemasukan biaya yang telah diperoleh ataupun pengalokasian anggarannya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini :
58
Fattah, Ekonomi dan Pembiayaan… op.cit. , h. 65
102
Gambar 2.7 Kegiatan Pengawasan Pembukuan Sekolah Pembukuan
Pengawas Kegiatan Pengawasan
Tujuan Efektif dan Efisien
Keterangan Gambar : Gambar 2.7 diatas menjelaskan tentang proses kegiatan pengawasan pada Madrasah Aliyah Pembaharuan. Kegiatan pengawasan pembiayaan memeriksa dalam hal pembukuan, jika pembukuannya baik maka rencana yang ditetapkan pada awalnya dapat terlaksana. Setiap sekolah memiliki tim pengawas yang ditugaskan oleh pemerintah daerah. Hal ini seperti yang ditegaskan oleh E. Mulayasa (2009) yaitu : “Kepala sekolah sebagai atasan langsung bertanggungjawab penuh atas pengendalian, sedangkan pengawasan dari pihak berwenang, melalui pemeriksaan yang dilaksanakan oleh instansi vertical, seperti petugas dari Dinas Pendidikan dan Bawasda ”. 59 Dari teori diatas dikaitkan dengan hasil perolehan jawaban wawancara penelitian yang kemudian dapat diperoleh temuan penelitian bahwa setiap sekolah mempunyai tim pengawas untuk melakukan kegiatan pengawasan di sekolah. Pada Madrasah Aliyah pembaharuan tim pengawas yang di tugaskan oleh pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan pengawasan selalu melakukan kordinasi terlebih dahulu sebelum melaksanakan kegiatan 59
Mulyasa, “menjadi kepala sekolah...”, Opcit,. hal. 205
103
pengawasan di Madrasah Aliyah Pembaharuan. Hal ini dibuktikan dengan hasil perolehan jawaban wawancara penelitian dengan kepala sekolah, tata usaha dan dewan guru. Dari perolehan jawaban menyatakan bahwa tim pengawas pemerintah daerah selalu melakukan kordinasi terlebih dahulu kepada kepala sekolah ataupun pada pihak sekolah ketika akan melakukan kegiatan pengawasan. Kegiatan pegawasan dapat dilakukan dalam tiga tahap, awal, berbarengan dengan kegiatan, dan akhir. Seperti yang ditegaskan oleh T Hani Handoko (2002) yaitu : “pengawasan pendahuluan, pengawasan yang dilakukan berbarengan dengan pelaksanaan kegiatan, dan pengawasan umpan balik ”.60 Dari teori diatas dikaitkan dengan hasil perolehan jawaban wawancara penelitian yang kemudian dapat diperoleh temuan penelitian bahwa kegiatan pengawasan yang seharusnya dilakukan pada tahap awal kegiatan, perbarengan dengan kegiatan, dan akhir dari kegiatan yang dilaksanakan. Pada Madrasah Aliyah Pembaharuan tidak menentu kapan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan tim pengawas pemerintha daerah. Hal ini dibuktikan dengan perolehan hasil jawaban wawancara penelitian yang dilakukan penulis pada kepala sekolah, tata usaha, dan dewan guru. Perolehan hasil jawaban menyatakan bahwa tim pengawas pemerintah daerah tidak menentu dalam melakukan tindak lanjut kegiatan pengawasan di Madrasah Aliyah Pembaharuan. Hal ini tentunya mempengaruhi kinerja pendidik dan tenaga kepandidikan terkhusus dalam hal pembiayaan pendidikan. Seperti yang di bahas sebelumnya, bahwa kegiatan pengawasan baiknya memiliki jangka waktu yang ditetapkan. Tujuannya agar dapat mengetahui tingkat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Hasil perolehan jawaban wawancara penelitian yang kemudian dapat diperoleh temuan penelitian bahwa kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh tim pengawas pemerintah daerah belum memiliki jangka waktu yang ditentukan. Hal ini dibuktikan dengan perolehan jawaban hasil wawancara 60
T Hani Handoko. Manajeme… Opcit, h. 361
104
yang dilakukan oleh kepala sekolah, tata usaha, dan dewan guru yang menyatakan bahwa tim pengawas daerah tidak dilakukan secara berkala dan tidak memiliki jangka waktu yang ditentukan. Tentunya hal ini dapat menghambat tujuan yang telah direncanakan pada awalnya, terkhusus dalam pembiayaan pendidikan.
4) Sumber Pembiayaan di Madrasah Aliyah Pembaharuan Perolehan sumber dana bagi lembaga pendidikan dapat dikategorikan pada tiga jenis, pemerintah, dari masyarakat, dan dari orang tua siswa. Hal ini seperti yang ditegaskan oleh Nanang Fattah (2006) yaitu : “ Sumber penerimaan terdiri dari pemerintah pusat (APBN), peerintah daerah (APBD), orang tua murid, dan masyarakat ”.61 Dari teori diatas dikaitkan dengan hasil perolehan jawaban wawancara penelitian yang kemudian dapat diperoleh temuan penelitian bahwa sumber pembiayaan yang diperoleh oleh lembaga pendidikan bersumber dari pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Pada Madrasah Aliyah Pembaharuan sumber pembiayaan yang diperoleh hanya bersumber dari orang tua siswa dan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan perolehan hasil jawaban wawancara penelitian pada kepala sekolah, tata usaha dan dewan guru yang menyatakan sumber pembiayaan yang diperoleh oleh Madrasah Aliyah Pembaharuan hanya sebatas dari orang tua siswa dan masyarakat. Dalam hal ini, belum adanya campur tangan pemerintah dalam hal bantuan operasional untuk menunjang proses pelaksanaan kegiatan pendidikan yang terdapat pada Madrasah Aliyah Pembaharuan. Tentunya dalam hal ini dapat mempengaruhi proses kegiatan belajar mengajar yang terdapat disekolah. Seperti
yang
diungkapkan
sebelumnya,
sumber
pembiayaan
pendidikan dapat diperoleh dari pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah.
61
Fattah, Ekonomi dan Pembiayaan… op.cit. , h. 113
105
Hasil perolehan jawaban wawancara penelitian yang kemudian dapat diperoleh temuan penelitian bahwa belum adanya campur tangan pemerintah dalam hal bantuan operasional yang diberikan, untuk menunjang proses pelaksanaan kegiatan pendidikan di Madrasah Aliyah Pembaharuan. Khususnya program pemerintah yaitu Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Hal ini dibuktikan dengan perolehan hasil wawancara yang dilakukan oleh kepala sekolah, tata usaha, dan dewan guru Madrasah Aliyah Pembaharuan. Hasil perolehan jawaban menyatakan bahwa belum adanya program pemerintah yang dalam hal ini yaitu Bantuan Operasional Sekolah atau biasa di singkat sebagai (BOS). Dengan tidak adanya Bantuan Operasional Sekolah yang diberikan oleh pemerintah, tentunya mempengaruhi proses kegiatan belajar mengajar di Madrasah Aliyah Pembaharuan. Karena segala hal yang menyangkut dengan kegiatan terkhusus kegiatan pendidikan tidak lepas dari yang namanya biaya. Dalam hal pengalokasian/pelaksanaan anggaran, hanya kepala sekolah yang berhak mengatur alokasi anggaran disalurkan dalam bentuk apa saja. Tentunya untuk menunjang proses pelaksanaan kegiatan yang berjalan di sekolah. Seperti yang dibahas pada bab sebelumnya, bahwa kepala sekolah sebagai manajer dapat berfungsi sebagai otorisator, dan dilimpahi fungsi ordonator. Seperti yang di tegaskan oleh E Mulyasa (2007) yaitu : “ Hal yang menyangkut dengan pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidikan menganut asas pemisahan tugas antara fungsi otorisator, ordonator dan bendaharawan ”.62 Dari teori diatas dikaitkan dengan hasil perolehan jawaban wawancara penelitian yang kemudian dapat diperoleh temuan penelitian bahwa dalam hal pengalokasian sumber dana yang terlibat hanya pimpinan yang dalam hal ini ialah kepala sekolah dan yang diberi wewenang olehnya. Pada Madrasah Aliyah Pembaharuan pengalokasian anggaran tidak melibatkan dewan guru, dikarenakan guru tidak ada yang diberi wewenang oleh kepala sekolah untuk berkecimpung dalam pengalokasian anggaran. Hal 62
Mulyasa, “Manajemen Berbasis… Opcit,. h. 49
106
ini dibuktikan dengan perolehan jawaban wawancara penelitian yang menyatakan tidak adanya keterkaitan dewan guru dalam pengalokasian sumber
dana
yang
telah
diperoleh.
Dewan
guru
sudah
memiliki
tanggungjawab yang lebih penting yaitu mendidik peserta didik untuk memperoleh pengetahuan dalam proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) didalam kelas. dalam pengalokasian anggaran harus sesuai dengan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah. Seperti yang telah di bahas sebelumnya, bahwa segala pengalokasian anggaran harus sesuai dengan rencana yang ditetapkan pada awalnya yaitu Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Hasil perolehan jawaban wawancara penelitian yang kemudian dapat diperoleh temuan penelitian bahwa pengalokasian anggaran yang terdapat pada Madrasah Aliyah Pembaharuan sudah sesuai dengan perencanaan pada awal pembuatannya yaitu Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Hal ini dibuktikan dengan hasil jawaban wawancara penelitian yang dilakukan pada kepala sekolah, tata usaha, dan dewan guru Madrasah Aliyah
Pembaharuan.
Perolehan
hasil
jawaban
menyatakan
bahwa
pengalokasian anggaran sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel (RAPBS) Madrasah Aliyah Pembaharuan. Sebagaimana yang telah dilihat dari hasil perolehan jawaban wawancara penelitian dari pihak Madrasah Aliyah Pembaharuan Karang Bahagia yaitu Kepala Sekolah, Tata Usaha, dan Dewan Guru sudah berjalan secara efektif namun belum mencapai hasil yang maksimal. Hal ini dibuktikan dari perolehan hasil jawaban yang menyatakan bahwa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan menyatakan sudah berjalan, akan tetapi belum mencapai hasil yang maksimal. Dari perolehan hasil jawaban penelitian diatas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa Manajemen Pembiayaan di Madrasah Aliyah Pembaharuan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan semua berjalan
107
secara baik, namun belum mencapai hasil yang maksimal. Dikarenakan kurang perhatiannya dari berbagai pihak terkhusus dari pemerintah baik pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat. Dalam hal ini, pembiayaan pada dasarnya harus dikelola secara baik melalui
fungsi
manajemen
yaitu
merencanakan,
melaksanakan,
dan
mengawasi dalam penganggaran. Tujuannya agar tujuan pendidikan yang di cita-citakan dapat tercapai, yaitu tujuan yang berkualitas. Kepala sekolah selaku seorang pemimpin yang memimpin di sekolah harus mampu mengembangkan sumber daya dan mengembangkan sejumlah alternatif khususnya dalam penganggaran, agar segala biaya yang telah diperoleh
dapat
dimanfaatkan
dengan
sebaik-baiknya
tanpa
adanya
pemborosan anggaran yang dikeluarkan. Karena kepala sekolah merupakan penanggungjawab dalam hal pelaksanaan anggaran yang akan dialokasikan pada kegiatan pendidikan.
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan Hasil dari penelitian seprti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat diperoleh beberapa temuan penelitian, yaitu : 1. Perencanaan pada Madrasah Aliyah Pembaharuan sudah berjalan sangat baik, mulai dari tahap kepala sekolah memberikan arahan sebelum melaksanakan tugas, menghargai pendapat bawahan yang dalam hal ini pendidik dan tenaga kependidikan, dan melibatkan pendidik dan tenaga kependidikan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). 2. Pelaksanaan pada Madrasah Aliyah Pembaharuan sudah berjalan sangat baik, mulai dari pengalokasian yang mengacu pada RAPBS, kemudian yang bertanggungjawab dalam hal pelaksanaan anggaran yaitu kepala sekolah, pelaporan yang disajikan, pengalokasian anggaran dalam
108
109
Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), pengalokasian anggaran di tunjukan untuk menunjang proses pelaksanaan pendidikan di sekolah. 3. Pengawasan pada Madrasah Aliyah Pembaharuan sudah berjalan baik, dari kegiatan yang perlu di awasi dalam kegiatan pembiayaan, kordinasi antara pihak sekolah dan tim pengawas pemerintah daerah. 4. Sumber pembiayaan pada Madrasah Aliyah Pembaharuan sudah berjalan dengan baik, mulai dari sumber pembiayaan yang diperoleh, dan sampai pada proses pengalokasian sumber biaya yang telah diperoleh.
B. Saran 1. Kepada seluruh kepala sekolah terkhusus dalam penelitian ini kepala sekolah Madrasah Aliyah Pembaharuan harus mengawasi kegiatan pembiayaan disekolah, khususnya dalam hal pembukuan alur masuk dan keluarnya biaya. Karena kepala sekolah sebagai penanggungjawab terhadap pelaksanaan anggaran yang akan dialokasikan. 2. Kepada seluruh kepala sekolah terkhusus dalam penelitian ini kepala sekolah Madrasah Aliyah Pembaharuan dapat menentukan kapan kegiatan pelaksanaan pengawasan, dan dilakukan secara berkala untuk menilai berjalan efektif atau tidaknya kegiatan pembiayaan di sekolah. 3. Kepada seluruh kepala sekolah terkhusus dalam penelitian ini kepala sekolah Madrasah Aliyah Pembaharuan harus segera mengajukan usulan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Untuk menambah asupan biaya pada sekolah, dalam menunjang proses kegiatan pendidikan.
DAFTAR PUSTAKA 1. Handayani, http://ayok. wordpress. com/2007/06/18/problematika-sistempendidikan- indonesia- gagasan-based- syariaeducation/ Ahad, 6 Januari 2007. 2. M. Sobry Sutikno, “Manajemen Pendidikan” (Lombok: Holistica, 2012) hal. 3. 3. T Hani Handoko, “Manajemen” (Yogyakarta: BPFE, 2003) Cet. 18, hal. 8. 4. Marno dan Triyo Supriyatno, “Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam” (Bandung: PT Refika Aditama, 2008) Cet. 1, hal. 1. 5. Syaiful Sagala, “Manajemen Berbasis Sekolah dan Masyarakat, strategi memenangkan persainan mut” (Jakarta: PT Nimas Multima, 2004) Cet. 1, hal. 15. 6. Irham Fahmi “Manajemen, Teori Kasus dan Solusi” (Bandung: Alfabeta, 2011) hal. 2 7. Didin kurniadin dan imam machali “Manajemen Pendidikan” (jogjakarta: Arruzz Media, 2012) h. 25. 8. Barnawi dan M. Arifin “Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah” (Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2012) h. 14. 9. Mulyono “Konsep Pembiayaan Pendidikan” (Jogjakarta, Ar-ruzz media, 2010), Cet. 1, h. 89.
10. Agus Irianto ”Pendidikan Sebagai Investasi dalam Pembangunan suatu Bangsa” (Jakarta: Kencana, 2011), h. 161.
11. Sarbini & Neneng Lina “Perencanaan Pendidikan” (Bandung: Pustaka Setia, 2011), Cet.1, h. 20. 12. B. Suryosubroto, “Manajemen Pendidikan di Sekolah” (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), Cet. 2 h. 22.
13. Jamal Ma’mur Asmani “Tips Menjadi Kepala Sekolah Profesional” (jogjakarta: DIVA Press, 2012), h. 178.
14. Dedi Supriadi, “Satuan Biaya Pendidikan” (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2010) Cet, 5 h. 7.
15. Nanang Fattah, “Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan” (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2006) Cet. 4 h. 49. 16. Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama RI “Peningkatan Manajemen
Melalui
Penguatan
Tata
Kelola
dan
Akuntabilitas
di
Sekolah/Madrasah” (Jakarta: Maret 2011), h. 187. 17. E Mulyasa, “ Menjadi Kepala Sekolah Profesional” (Bandung : Pr Remaja Rosdakarya, 2009) Cet. 10 h. 201-203. 18. E Mulyasa, “ Manajemen Berbasis Sekolah” (Bandung : PT Rosdakarya, 2007) Cet, 11 h. 49. 19. “Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah” (Jakarta : Kementerian Agama RI, 2010) h. 7-8 Mulyasa, op,cit., Manajemen Berbasis… h. 7-8. 20. “Buku Panduan Teknis Bantuan Operasional Sekolah” (BOS) Pada Madrasah Swasta dan PPS Tahun Anggaran 2013 (Jakarta, kementerian agama RI, 2012) h, 11. 21. “Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah Aliyah” (Jakarta, kementerian agama RI, 2014) hal, 5 22. Sumadi Suryabrata “Metodologi Penelitian” (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997), Cet. 10, hal. 18. 23. Andi Prastowo “Memahami Metode Penelitian” (Jakarta: Ar-ruzz Media, 2011) Cet. 1, hal. 35. 24. Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial” (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2000), cet. 3, h. 54. 25. Burhan Bungid “Metodologi Penelitian Kualitatif” (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2001), hal. 88. 26. Sugiyono “Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatf, Kualitatif dan R&D” (Bandung: Alfabeta, 2007), Cet. 3, hal. 329.
110
Lampiran I PEDOMAN WAWANCARA A. No
Kisi-kisi Instrumen Pertanyaan Penelitian
Aspek yang Ditanyakan
Sumber Data
Teknik Pengumpulan Data
Kepala Sekolah, TU, Guru
Wawancara
Kepala Sekolah, TU, Guru
Wawancara
a. Perencanaan pembiayaan yang diterapkan di sekolah Bagaimana
1.
b. Kepala sekolah
penyusunan
memberikan arahan
anggaran dalam
sebelum melaksanakan
manajemen
tugas
pembiayaan di Madrasah Aliyah Pembaharuan
c. Kepala sekolah menghargai pendapat bawahan d. Keterlibatan panitia (kepala sekolah, guru dan staff) dalam perecanaan. a. Pelaksanaan/Pengelolaan yang dilakukan di sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Bagaimana
2.
b. Siapa yang
pelaksanaan
bertanggungjawab untuk
manajemen
pelaksanaan/pengelolaan
pembiayaan di
keuangan sekolah
Madrasah Aliyah Pembaharuan
c. Pelaporan keuangan yang terdapat di sekolah d. Sekolah mengalokasikan biaya pada proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) e. Pengalokasian biaya pada
111
proses pendidikan di sekolah di salurkan dalam bentuk kegiatan apa saja a. Bentuk kegiatan yang perlu di awasi berkaitan dengan pembiayaan b. Tim pengawasan
3.
Bagaimana pengawasan manajemen pembiayaan di Madrasah Aliyah Pembaharuan
melakukan kordinasi terlebih dahulu kepada pihak sekolah c. Waktu kegiatan
Kepala Sekolah, TU, Guru
Wawancara
Kepala Sekolah, TU, Guru
Wawancara
pengawasan d. Pelaksanaan kegiatan pengawasan dilakukan secara berkala dan memiliki jangka waktu yang ditentukan 18. Dari manakah sumber pembiayaan yang diperoleh 19. Program pemerintah Bantuan Operasional
4.
Bagaimana Sumber dana pembiayaan pendidikan di Madrasah Aliyah Pembaharuan
Sekolah (BOS) 20. Keterkaitan dewan guru dalam pengalokasian sumber dana yang diperoleh 21. Bagaimana proses pengalokasian biaya pendidikan
112
B. Daftar Pertanyaan Wawancara 1. Bagaimana penyusunan anggaran dalam manajemen pembiayaan di Madrasah Aliyah Pembaharuan ? 1) Bagaimana Perencanaan pembiayaan yang diterapkan di sekolah? 2) Apakah Kepala sekolah memberikan arahan sebelum melaksanakan tugas? 3) Apakah Kepala sekolah menghargai pendapat bawahan? 4) Adakah Keterlibatan panitia (kepala sekolah, guru dan staff) dalam perecanaan?
2. Bagaimana pelaksanaan manajemen pembiayaan di Madrasah Aliyah Pembaharuan ? 1) Bagaimana Pelaksanaan/Pengelolaan yang dilakukan di sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku? 2) Siapa yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan/pengelolaan keuangan sekolah? 3) Bagaimana Pelaporan keuangan yang terdapat di sekolah? 4) Apakah Sekolah mengalokasikan biaya pada proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)? 5) Pengalokasian biaya pada proses pendidikan yang terdapat di sekolah di salurkan dalam bentuk kegiatan apa saja?
3. Bagaimana pengawasan manajemen pembiayaan di Madrasah Aliyah Pembaharuan? 1) Apa saja bentuk kegiatan yang perlu di awasi berkaitan dengan pembiayaan? 2) Apakah tim pengawas daerah melakukan kordinasi terlebih dahulu kepada pihak sekolah sebelum melakukan kegiatan pengawasan? 3) Kapan waktu kegiatan pengawasan dilakukan? 4) Apakah pelaksanaan kegiatan pengawasan dilakukan secara berkala dan memiliki jangka waktu yang ditentukan?
113
4. Bagaimana Sumber dana pembiayaan pendidikan di Madrasah Aliyah Pembaharuan ? 1) Dari manakah sumber pembiayaan yang diperoleh? 2) Apakah ada Program pemerintah Bantuan Operasional Sekolah (BOS)? 3) Adakah Keterkaitan dewan guru dalam pengalokasian sumber dana yang diperoleh? 4) Bagaimana proses pengalokasian biaya pendidikan? 5) Apakah Pengalokasian biaya pendidikan tepat dengan sasaran?
114
Tabel 2.11 DATA PENELITIAN HASIL WAWANCARA DENGAN KEPALA SEKOLAH (H. Fachrudin, M. PD)
No
Pertanyaan Penelitian
1Bagaimana Perencanaan
Jawaban Perencanaan yang terdapat di
pembiayaan yang diterapkan Madrasah Aliyah Pembaharuan di sekolah ?
Sumber Data Kepala Sekolah
yaitu mengacu pada pembuatan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS)
2
Apakah Kepala sekolah
Selaku kepala sekolah yang
memberikan arahan sebelum mengayomi pendidik dan melaksanakan tugas ?
Kepala Sekolah
tenaga pendidikan di Madrasah Aliyah Pembaharuan sudah barang tentu memberikan arahan pada dewan guru sebelum melaksanakan tugas
3Apakah Kepala sekolah
Tentunya menghargai pendapat
Kepala
menghargai pendapat
bawahan ketika adanya saran
Sekolah
bawahan ?
dan kritik yang baik untuk kemajuan sekolah
4Adakah Keterlibatan panitia
Dalam membuat perencanaan
Kepala
(kepala sekolah, guru dan
melibatkan beberapa staf
Sekolah
staff) dalam perecanaan ?
administrasi, beberapa guru, dan komite sekolah yang di tunjuk untuk mewakili dalam perencanaan anggaran pendapatan dan belanja sekolah
5
Bagaimana
Pelaksanaan kegiatan sudah
Kepala
115
Pelaksanaan/Pengelolaan
berjalan sesuai dengan
yang dilakukan di sekolah
ketentuan yang berlaku yaitu
sesuai dengan ketentuan
pada Rencana Anggaran
yang berlaku ?
Pendapatan dan Belanja
Sekolah
Sekolah (RAPBS) 6Siapa yang bertanggungjawab
Pertanggungjawaban segala
Kepala
untuk
pelaksanaan/pengelolaan
Sekolah
pelaksanaan/pengelolaan
keuangan sekolah yang
keuangan sekolah ?
memegang kendali adalah kepala sekolah
7Bagaimana Pelaporan keuangan yang terdapat di sekolah ?
Pelaporan keuangan yang
Kepala
terdapat di Madrasah Aliyah
Sekolah
Pembaharuan menggunakan Laporan Pertanggungjawan (LPJ) 8Apakah Sekolah
Madrasah Aliyah Pembaharuan
Kepala
mengalokasikan biaya pada
sudah menyiapkan anggaran
Sekolah
proses Kegiatan Belajar
untuk di alokasikan dalam
Mengajar (KBM)
menunjang proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), akan tetapi belum tercukupinya anggaran yang memadai
9Pengalokasian biaya pada
Pengalokasian biaya disalurkan
Kepala
proses pendidikan yang
pada bentuk gaji guru, gaji
Sekolah
terdapat di sekolah di
struktural, peralatan ATK,
salurkan dalam bentuk
kurikulum, kegiatan siswa, dan
kegiatan apa saja ?
perawatan sarana dan prasarana
10Apa saja bentuk kegiatan yang
Hal yang perlu di awasi dalam
Kepala
perlu di awasi berkaitan
pembiayaan yaitu pembukuan,
Sekolah
dengan pembiayaan ?
baik dalam pemasukan dan pengeluaran anggaran yang
116
dilakukan 11Apakah tim pengawas daerah
Tim pengawas yang ditugaskan
Kepala
melakukan kordinasi
oleh pemerintah selalu
Sekolah
terlebih dahulu kepada
melakukan kordinasi terlebih
pihak sekolah sebelum
dahulu kepada pihak sekolah,
melakukan kegiatan
ketika akan melakukan
pengawasan?
kegiatan pengawasan di sekolah
12Kapan waktu kegiatan pengawasan dilakukan ?
Kegiatan pengawasan
Kepala
dilakukan tidak menentu yang
Sekolah
dilakukan oleh tim pengawas pemerintah daerah 13Apakah pelaksanaan kegiatan
Kegiatan pelaksanaan
Kepala
pengawasan dilakukan
pengawasan yang dilakukan
Sekolah
secara berkala dan memiliki
oleh tim pengawas pemerintah
jangka waktu yang
daerah tidak memiliki jangka
ditentukan
waktu yang ditentukan
14Dari manakah sumber
Sumber pembiayaan yang
Kepala
pembiayaan yang diperoleh
diperoleh hanya sebatas dari
Sekolah
?
orang tua siswa dan masyarakat
15Apakah ada Program
Belum adanya Program
Kepala
pemerintah Bantuan
Bantuan Operasional Sekolah
Sekolah
Operasional Sekolah (BOS)
(BOS) yang terdapat di
?
Madrasah Aliyah Pembaharuan
16Adakah Keterkaitan dewan guru Tidak ada guru yang terkait dalam pengalokasian
dalam pengalokasian sumber
sumber dana yang diperoleh
dana, hanya kepala sekolah dan
?
pihak yayasan yang terlibat dalam pengalokasian sumber
Kepala Sekolah
117
dana yang telah diperoleh 17Bagaimana proses
Proses pengalokasian sesuai
Kepala
pengalokasian biaya
dengan Rencana yang terdapat
Sekolah
pendidikan ?
pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS)
118
Tabel 2.12 DATA PENELITIAN HASIL WAWANCARA DENGAN KOMITE SEKOLAH (H. Mastur)
No
Pertanyaan Penelitian
1Bagaimana Perencanaan
Jawaban Perencanaan yang terdapat di
pembiayaan yang diterapkan Madrasah Aliyah Pembaharuan di sekolah ?
Sumber Data Kepala Sekolah
yaitu mengacu pada pembuatan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS)
2
Apakah Kepala sekolah
Selaku kepala sekolah yang
memberikan arahan sebelum mengayomi pendidik dan melaksanakan tugas ?
Kepala Sekolah
tenaga pendidikan di Madrasah Aliyah Pembaharuan sudah barang tentu memberikan arahan pada dewan guru sebelum melaksanakan tugas
3Apakah Kepala sekolah
Tentunya menghargai pendapat
Kepala
menghargai pendapat
bawahan ketika adanya saran
Sekolah
bawahan ?
dan kritik yang baik untuk kemajuan sekolah
4Adakah Keterlibatan panitia
Dalam membuat perencanaan
Kepala
(kepala sekolah, guru dan
melibatkan beberapa staf
Sekolah
staff) dalam perecanaan ?
administrasi, beberapa guru, dan komite sekolah yang di tunjuk untuk mewakili dalam perencanaan anggaran pendapatan dan belanja sekolah
119
5
Bagaimana
Pelaksanaan kegiatan sudah
Kepala
Pelaksanaan/Pengelolaan
berjalan sesuai dengan
Sekolah
yang dilakukan di sekolah
ketentuan yang berlaku yaitu
sesuai dengan ketentuan
pada Rencana Anggaran
yang berlaku ?
Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS)
6Siapa yang bertanggungjawab
Pertanggungjawaban segala
Kepala
untuk
pelaksanaan/pengelolaan
Sekolah
pelaksanaan/pengelolaan
keuangan sekolah yang
keuangan sekolah ?
memegang kendali adalah kepala sekolah
7Bagaimana Pelaporan keuangan yang terdapat di sekolah ?
Pelaporan keuangan yang
Kepala
terdapat di Madrasah Aliyah
Sekolah
Pembaharuan menggunakan Laporan Pertanggungjawan (LPJ) 8Apakah Sekolah
Madrasah Aliyah Pembaharuan
Kepala
mengalokasikan biaya pada
sudah menyiapkan anggaran
Sekolah
proses Kegiatan Belajar
untuk di alokasikan dalam
Mengajar (KBM)
menunjang proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), akan tetapi belum tercukupinya anggaran yang memadai
9Pengalokasian biaya pada
Pengalokasian biaya disalurkan
Kepala
proses pendidikan yang
pada bentuk gaji guru, gaji
Sekolah
terdapat di sekolah di
struktural, peralatan ATK,
salurkan dalam bentuk
kurikulum, kegiatan siswa, dan
kegiatan apa saja ?
perawatan sarana dan prasarana
10Apa saja bentuk kegiatan yang perlu di awasi berkaitan
Hal yang perlu di awasi dalam
Kepala
pembiayaan yaitu pembukuan,
Sekolah
120
dengan pembiayaan ?
baik dalam pemasukan dan pengeluaran anggaran yang dilakukan
11Apakah tim pengawas daerah
Tim pengawas yang ditugaskan
Kepala
melakukan kordinasi
oleh pemerintah selalu
Sekolah
terlebih dahulu kepada
melakukan kordinasi terlebih
pihak sekolah sebelum
dahulu kepada pihak sekolah,
melakukan kegiatan
ketika akan melakukan
pengawasan?
kegiatan pengawasan di sekolah
12Kapan waktu kegiatan pengawasan dilakukan ?
Kegiatan pengawasan
Kepala
dilakukan tidak menentu yang
Sekolah
dilakukan oleh tim pengawas pemerintah daerah 13Apakah pelaksanaan kegiatan
Kegiatan pelaksanaan
Kepala
pengawasan dilakukan
pengawasan yang dilakukan
Sekolah
secara berkala dan memiliki
oleh tim pengawas pemerintah
jangka waktu yang
daerah tidak memiliki jangka
ditentukan
waktu yang ditentukan
14Dari manakah sumber
Sumber pembiayaan yang
Kepala
pembiayaan yang diperoleh
diperoleh hanya sebatas dari
Sekolah
?
orang tua siswa dan masyarakat
15Apakah ada Program
Belum adanya Program
Kepala
pemerintah Bantuan
Bantuan Operasional Sekolah
Sekolah
Operasional Sekolah (BOS)
(BOS) yang terdapat di
?
Madrasah Aliyah Pembaharuan
16Adakah Keterkaitan dewan guru Tidak ada guru yang terkait dalam pengalokasian
dalam pengalokasian sumber
sumber dana yang diperoleh
dana, hanya kepala sekolah dan
?
pihak yayasan yang terlibat
Kepala Sekolah
121
dalam pengalokasian sumber dana yang telah diperoleh 17Bagaimana proses
Proses pengalokasian sesuai
Kepala
pengalokasian biaya
dengan Rencana yang terdapat
Sekolah
pendidikan ?
pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS)
122
Tabel 2.13 DATA PENELITIAN HASIL WAWANCARA DENGAN TATA USAHA (Hj. Siti Maesaroh)
No
Pertanyaan Penelitian
1Bagaimana Perencanaan
Jawaban
Sumber Data
Perencanaan yang terdapat di
pembiayaan yang diterapkan Madrasah Aliyah Pembaharuan di sekolah ?
mengacu pada pembuatan
Tata Usaha
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) 2
Apakah Kepala sekolah
Dalam hal ini Kepala sekolah
memberikan arahan sebelum selalu memberikan pengarahan melaksanakan tugas ?
sebelum melakukan tugas kepada dewan guru dan staf
Tata Usaha
administrasi 3Apakah Kepala sekolah
Kepala sekolah selalu
menghargai pendapat
menghargai pendapat dewan
bawahan ?
guru dan staf administrasi.
Tata Usaha
Ketika terdapat saran dari dewan guru ataupun staf administrasi 4Adakah Keterlibatan panitia
Kepala sekolah selalu
(kepala sekolah, guru dan
melibatkan dewan guru, staf
staff) dalam perecanaan ?
administrasi dan komite sekolah dalam membuat
Tata Usaha
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) 5
Bagaimana
Pelaksanaan pengalokasian
Pelaksanaan/Pengelolaan
anggaran yang dilakukan di
Tata Usaha
123
yang dilakukan di sekolah
Madrasah Aliyah Pembaharuan
sesuai dengan ketentuan
sudah berjalan sesuai dengan
yang berlaku ?
prosedur yang berlaku, yaitu RAPBS. Akan tetapi belum terlaksana secara maksimal
6Siapa yang bertanggungjawab
Penanggungjawab penuh
untuk
dalam hal pelaksanaan
pelaksanaan/pengelolaan
keuangan sekolah yaitu kepala
keuangan sekolah ?
sekolah
7Bagaimana Pelaporan keuangan yang terdapat di sekolah ?
Tata Usaha
Pelaporan keuangan yang diterapkan oleh pihak Madrasah Aliyah Pembaharuan
Tata Usaha
menggunakan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) sekolah yang dibuat oleh bendahara 8Apakah Sekolah
Biaya yang ada sudah
mengalokasikan biaya pada
dialokasikan pada proses
proses Kegiatan Belajar
Kegiatan Belajar Mengajar
Mengajar (KBM)
(KBM) di dalam kelas, akan
Tata Usaha
tetapi belum mencapai hasil yang maksimal 9Pengalokasian biaya pada
Pengalokasian biaya disalurkan
proses pendidikan yang
dalam bentuk gaji guru, gaji
terdapat di sekolah di
struktural, Alat Tulis Kantor
salurkan dalam bentuk
(ATK), kurikulum, dan
kegiatan apa saja ?
kegiatan siswa
10Apa saja bentuk kegiatan yang
Tata Usaha
Pengawasan yang perlu
perlu di awasi berkaitan
dilakukan dalam pembiayaan
dengan pembiayaan ?
adalah pembukuan, terkait
Tata Usaha
124
dengan pemasukan dan pengeluaran yang dilakukan oleh Madrasah Aliyah Pembaharuan 11Apakah tim pengawas daerah
Tim pengawas sekolah selalu
melakukan kordinasi
melakukan kordinasi terlebih
terlebih dahulu kepada
dahulu kepada pihak sekolah,
pihak sekolah sebelum
ketika akan melakukan
melakukan kegiatan
kegiatan pengawasan di
pengawasan?
Madrasah Aliyah
Tata Usaha
Pembaharauan 12Kapan waktu kegiatan pengawasan dilakukan ?
tim pengawas daerah tidak menentu kapan melakukan
Tata Usaha
kegiatan pengawasan di sekolah 13Apakah Pelaksanaan kegiatan
Pelaksanaan kegiatan yang
pengawasan dilakukan
dilakukan oleh Tim pengawas
secara berkala dan memiliki
pemerintah daerah di Madrasah
jangka waktu yang
Aliyah Pembaharuan belum
ditentukan ?
memiliki jangka waktu yang di
Tata Usaha
tentukan 14Dari manakah sumber
Biaya yang diperoleh oleh
pembiayaan yang diperoleh
pihak Madrasah Aliyah
?
Pembaharuan bersumber dari
Tata Usaha
orang tua siswa dan masyarakat 15Apakah ada Program
Belum ada Program Bantuan
pemerintah Bantuan
Operasional Sekolah (BOS)
Operasional Sekolah (BOS)
yang terdapat pada Madrasah
?
Aliyah Pembaharuan
16Adakah Keterkaitan dewan guru Belum ada dewan guru yang
Tata Usaha
125
dalam pengalokasian
terkait dalam hal
sumber dana yang diperoleh
pengalokasian sumber dana,
?
hanya kepala sekolah dan
Tata Usaha
pihak yayasan yang terlibat dalam pengalokasian sumber dana 17Bagaimana proses
Proses pengalokasian anggaran
pengalokasian biaya
sudah sesuai Rencana yang
pendidikan ?
terdapat pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS)
Tata Usaha
126
Tabel 2.14 DATA PENELITIAN HASIL WAWANCARA DENGAN GURU I (Drs. Ugem Subagio) No
Pertanyaan Penelitian
1Bagaimana Perencanaan
Jawaban
Sumber Data
Perencanaan yang di terapkan
pembiayaan yang diterapkan di sekolah yaitu dengan di sekolah ?
mengacu pada pembuatan
Guru I
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah 2
Apakah Kepala sekolah
Kepala sekolah selalu
memberikan arahan sebelum memberikan pengarahan melaksanakan tugas ? 3Apakah Kepala sekolah
Guru I
sebelum melakukan tugas Kepala sekolah selalu
menghargai pendapat
menghargai pendapat dewan
bawahan ?
guru ataupun staf administrasi,
Guru I
yang dalam hal ini bawahan dari kepala sekolah 4Adakah Keterlibatan panitia
Kepala sekolah selalu
(kepala sekolah, guru dan
melibatan bawahan yang dalam
staff) dalam perecanaan ?
hal ini yaitu dewan guru, komite sekolah, dan staf
Guru I
adaministrasi untuk membuat RAPBS 5
Bagaimana
Pelaksanaan dalam
Pelaksanaan/Pengelolaan
pengalokasian anggaran yang
yang dilakukan di sekolah
dilakukan di Madrasah Aliyah
sesuai dengan ketentuan
Pembaharuan sudah berjalan
yang berlaku ?
sesuai dengan ketentuan yang
Guru I
127
berlaku, akan tetapi belum terlaksana secara maksimal 6Siapa yang bertanggungjawab
Penanggungjawab penuh
untuk
dalam hal pelaksanaan
pelaksanaan/pengelolaan
keuangan sekolah yaitu kepala
keuangan sekolah ?
sekolah
7Bagaimana Pelaporan keuangan yang terdapat di sekolah ?
Guru I
Pelaporan keuangan yang dilakukan oleh pihak Madrasah Aliyah Pembaharuan
Guru I
menggunakan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) 8Apakah Sekolah
Biaya yang diperoleh oleh
mengalokasikan biaya pada
berbagai pihak sudah
proses Kegiatan Belajar
dialokasikan pada proses
Mengajar (KBM)
Kegiatan Belajar Mengajar
Guru I
(KBM) 9Pengalokasian biaya pada
Pengalokasian biaya yang telah
proses pendidikan yang
diperoleh oleh Madrasah
terdapat di sekolah di
Aliyah Pembaharuan
salurkan dalam bentuk
disalurkan dalam bentuk gaji
kegiatan apa saja ?
guru, Alat Tulis Kantor (ATK),
Guru I
kurikulum, dan kegiatan siswa 10Apa saja bentuk kegiatan yang
Pengawasan yang dilakukan
perlu di awasi berkaitan
dalam hal pembiayaan adalah
dengan pembiayaan ?
pembukuan, yang terkait
Guru I
dengan pemasukan dan pengeluaran yang dilakukan oleh pihak sekolah 11Apakah tim pengawas daerah
Tim pengawas sekolah selalu
melakukan kordinasi
melakukan kordinasi terlebih
Guru I
128
terlebih dahulu kepada
dahulu kepada pihak sekolah,
pihak sekolah sebelum
ketika akan melakukan
melakukan kegiatan
kegiatan pengawasan
pengawasan? 12Kapan waktu kegiatan pengawasan dilakukan ?
Kegiatan pengawasan yang dilakukan tim pengawas dari
Guru I
pemerintah daerah tidak menentu kapan dilakukannya kegiatan pengawasan 13Apakah pelaksanaan kegiatan
Pelaksanaan kegiatan yang
pengawasan dilakukan
dilakukan oleh Tim pengawas
secara berkala dan memiliki
pemerintah daerah di Madrasah
jangka waktu yang
Aliyah Pembaharuan belum
ditentukan
memiliki jangka waktu yang di
Guru I
tentukan 14Dari manakah sumber
Biaya yang diperoleh oleh
pembiayaan yang diperoleh
pihak Madrasah Aliyah
?
Pembaharuan hanya bersumber
Guru I
dari orang tua siswa dan masyarakat 15Apakah ada Program
Belum ada Program Bantuan
pemerintah Bantuan
Operasional Sekolah (BOS)
Operasional Sekolah (BOS)
yang terdapat di Madrasah
?
Aliyah Pembaharuan
Guru I
16Adakah Keterkaitan dewan guru Belum ada dewan guru yang dalam pengalokasian
terkait dalam pengalokasian
sumber dana yang diperoleh
sumber dana, hanya kepala
?
sekolah dan pihak yayasan yang terlibat dalam pengalokasian sumber dana
17Bagaimana proses
Proses pengalokasian anggaran
Guru I
129
pengalokasian biaya
sudah sesuai dengan Rencana
pendidikan ?
yang terdapat pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS)
Guru I
130
Tabel 2.15 DATA PENELITIAN HASIL WAWANCARA DENGAN GURU II (Faesal, SE) No
Pertanyaan Penelitian
1Bagaimana Perencanaan
Jawaban
Sumber Data
Perencanaan yang di terapkan
pembiayaan yang diterapkan di sekolah mengacu pada di sekolah ?
pembuatan Rencana Anggaran
Guru II
Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) 2
Apakah Kepala sekolah
Kepala sekolah selalu
memberikan arahan sebelum memberikan pengarahan melaksanakan tugas ?
sebelum melakukan tugas kepada pendidik dan tenaga
Guru II
kependidikan 3Apakah Kepala sekolah
Kepala sekolah selalu
menghargai pendapat
menghargai pendapat bawahan
bawahan ?
yaitu pendidik dan tenaga
Guru II
pendidik di Madrasah Aliyah Pembaharuan 4Adakah Keterlibatan panitia
Kepala sekolah selalu
(kepala sekolah, guru dan
melibatkan pendidik dan
staff) dalam perecanaan ?
tenaga kependidikan, dan komite sekolah dalam hal
Guru II
membuat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah 5
Bagaimana
Pelaksanaan dalam
Pelaksanaan/Pengelolaan
pengalokasian anggaran yang
Guru II
131
yang dilakukan di sekolah
dilakukan di Madrasah Aliyah
sesuai dengan ketentuan
Pembaharuan sudah berjalan
yang berlaku ?
sesuai dengan ketentuan yang berlaku, akan tetapi belum terlaksana secara maksimal
6Siapa yang bertanggungjawab
Penanggungjawab pelaksanaan
untuk
keuangan sekolah yaitu kepala
pelaksanaan/pengelolaan
sekolah
Guru II
keuangan sekolah ? 7Bagaimana Pelaporan keuangan yang terdapat di sekolah ?
Pelaporan keuangan yang diterapkan oleh pihak Madrasah Aliyah Pembaharuan
Guru II
menggunakan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) sekolah 8Apakah Sekolah
Biaya yang ada sudah
mengalokasikan biaya pada
dialokasikan pada proses
proses Kegiatan Belajar
Kegiatan Belajar Mengajar
Mengajar (KBM)
(KBM), akan tetapi belum
Guru II
secara maksimal 9Pengalokasian biaya pada
Pengalokasian biaya disalurkan
proses pendidikan yang
dalam bentuk gaji guru, Alat
terdapat di sekolah di
Tulis Kantor (ATK), gaji
salurkan dalam bentuk
struktural, kurikulum, dan
kegiatan apa saja ?
kegiatan siswa
10Apa saja bentuk kegiatan yang
Guru II
Pengawasan yang dilakukan
perlu di awasi berkaitan
dalam hal pembiayaan adalah
dengan pembiayaan ?
pembukuan yang jelas, terkait dengan pemasukan dan pengeluaran yang dilakukan
Guru II
132
oleh Madrasah Aliyah Pembaharuan 11Apakah tim pengawas daerah
Tim pengawas sekolah selalu
melakukan kordinasi
melakukan kordinasi terlebih
terlebih dahulu kepada
dahulu kepada kepala sekolah,
pihak sekolah sebelum
ketika akan melakukan
melakukan kegiatan
kegiatan pengawasan di
pengawasan?
Madrasah Aliyah
Guru II
Pembaharauan 12Kapan waktu kegiatan pengawasan dilakukan ?
Kegiatan pengawasan yang dilakukan di sekolah oleh tim
Guru II
pengawas pemerintah daerah tidak menentu kapan dilakukannya kegiatan pengawasan 13Apakah pelaksanaan kegiatan
Pelaksanaan kegiatan yang
pengawasan dilakukan
dilakukan oleh Tim pengawas
secara berkala dan memiliki
pemerintah daerah di Madrasah
jangka waktu yang
Aliyah Pembaharuan belum
ditentukan
memiliki jangka waktu yang di
Guru II
tentukan 14Dari manakah sumber
Biaya yang diperoleh oleh
pembiayaan yang diperoleh
pihak Madrasah Aliyah
?
Pembaharuan bersumber dari
Guru II
orang tua siswa dan masyarakat 15Apakah ada Program
Belum ada Program Bantuan
pemerintah Bantuan
Operasional Sekolah (BOS)
Operasional Sekolah (BOS)
yang terdapat pada Madrasah
?
Aliyah Pembaharuan
16Adakah Keterkaitan dewan guru Belum ada dewan guru yang
Guru II
133
dalam pengalokasian
terkait dalam hal
sumber dana yang diperoleh
pengalokasian sumber dana,
?
hanya kepala sekolah dan
Guru II
pihak yayasan yang terlibat dalam pengalokasian sumber dana 17Bagaimana proses
Proses pengalokasian anggaran
pengalokasian biaya
sudah sesuai Rencana yang
pendidikan ?
terdapat pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS)
Guru II
