Implementasi Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah Melalui Penggunaan Polis Standar Dalam Asuransi Syariah
Lastuti Abubakar, C. Sukmadilaga Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
[email protected] Abstract One of the strategic issues of the slow growth of the Sharia Insurance industry is the availability of human resources that controls the Sharia Insurance, which affects the low understanding of the community on the differences between sharia and conventional insurance, especially in relation to the contracts used and contributions as a tabarru 'fund different from premiums. Based on these conditions, this study examines and analyzes the implementation of Sharia principles through the use of sharia insurance policy standards. This research is normative and analytical descriptive research. Normative legal research in the form of research to find the law of a case by describing and analyzing data related to implementation of compliance with sharia principles. The results show that compliance with sharia principles is a public expectation. The standard policy that contains the agreement between the Takaful company and the customer becomes the means to ensure compliance with sharia compliance by elaborating the principles of sharia in the policy to be implemented. The fundamental difference in mechanisms between sharia and conventional insurance can be realized through a standard policy, with reference to the standard policy guidelines issued by the Indonesian Sharia Insurance Association (AASI). Keywords: compliance with sharia principles - policy standards
Abstrak Salah satu isu strategis lambatnya pertumbuhan industri asuransi syariah adalah ketersediaan sumber daya manusia yang menguasasi asuransi syariah, yang berdampak terhadap rendahnya pemahaman masyarakat terhadap perbedaan antara asuransi syariah dan konvensional, khususnya berkaitan dengan akad yang digunakan dan kontribusi sebagai dana tabarru’ yang berbeda dengan premi. Berkaitan dengan itu, penelitian ini mengkaji dan menganalisis implementasi prinsip–prinsip syariah melalui penggunaan polis standar asuransi syariah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif analitis. Penelitian hukum normatif berupa penelitian untuk menemukan hukum suatu perkara dengan menggambarkan dan menganalisis data terkait implementasi kepatuhan terhadap prinsip syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap prinsip syariah ini merupakan ekspektasi masyarakat. Polis standar yang berisi kesepakatan antara perusahaan asuransi syariah dan nasabah menjadi sarana
107
108
Rechtidee, Vol. 12, No. 1, Juni 2017
untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah (sharia compliance) dengan cara mengelaborasi prinsip-prinsip syariah dalam polis untuk diimplementasikan. Perbedaan mekanisme yang mendasar antara asuransi syariah dan konvensional dapat diwujudkan melalui polis standar, dengan mengacu pada pedoman standar polis yang dikeluarkan oleh Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI). Kata Kunci: kepatuhan terhadap prinsip syariah- standar polis
yuridis dari pengaturan dalam UU
Pendahuluan Berlakunya
Undang-undang
Nomor 40 Tahun 2014 Tentang
Nomor 40 Tahun 2014 Tentang
Perasuransian tersebut
adalah
Perasuransian
terjadinya
hukum
regulasi
mengubah
industri
peta
dualisme
asuransi
di
asuransi
Undang-undang
ini
berlaku lebih dari sistem hukum
secara tegas mengatur keberadaan
untuk mengatur bidang asuransi,
asuransi syariah berdampingan
yaitu
dengan
konvensional dan hukum asuransi
Indonesia.
asuransi
Dengan
konvensional.
demikian,
eksistensi
asuransi syariah sebagai alternatif
di
hukum
asuransi
Pembaruan perasuransian
masyarakat
langkah
mempunyai
yakni
syariah.
asuransi yang dapat dipilih oleh telah
Indonesia,
hukum ini
merupakan
antisipatif
sekaligus
landasan hukum, walaupun belum
memanfaatkan
dirasakan
mengembangkan industri asuransi
optimal
mengingat
peluang
untuk
pengaturan asuransi syariah belum
syariah
di
Indonesia
sejalan
terintegrasi
dengan
perkembangan
industri
dalam
suatu
perundang-undangan yang khusus
keuangan syariah global. Sebagai
mengatur tentang asuransi syariah,
bagian dari institusi keuangan
sebagaimana
syariah,
perbankan
halnya syariah.
regulasi (Perbankan
pertumbuhan
dan
perkembangan industri asuransi
Syariah diatur dalam perundang-
syariah
secara
undangan tersendiri, yaitu UU
menunjukkan pertumbuhan dan
Nomor 21 Tahun 2008 Tentang
perkembangan
Perbankan Syariah ). Implikasi
khususnya
di
yang
global
positif,
Negara-negara
109
Rechtidee, Vol. 12, No. 1, Juni 2017
dengan pangsa pasar kunci, yaitu
memperlihatkan
Saudi Arabia, UAE dan Malaysia.
yang positif, dan berkontribusi
Berdasarkan
sebesar
analisa
Ernst
&
perkembangan
15-20
%
terhadap
Young, salah satu perusahaan
pertumbuhan ekonomi nasional
penyedia jasa profesional dunia,
(Lihat hasil penelitian Lastuti
pertumbuhan
Abubakar,
pasar
asuransi
dkk.
Urgensi
syariah (takaful) global berkisar
Sertifikasi Kelembagaan Takaful
14 % pada tahun 2014, dan pada
dalam
tahun
Nasabah, 2014). Berdasarkan data
2017,
industri
asuransi
Rangka
Perlindungan
syariah global dapat berkontribusi
yang
hingga mencapai lebih dari US
market
$ 20 Triliun (Ernst & Young,
asuransi syariah terhadap industri
2014:3). Di tingkat regional, pasar
asuransi sebesar 5, 25 %, dengan
terbesar asuransi syariah yakni
kontribusi donasi sebesar 176,
Saudi
Malaysia
796.12 Miliar. Secara keseluruhan,
menyumbang hampir 44 % dari
jumlah perusahaan /unit asuransi
kontribusi total asuransi syariah
syariah
global. (Malaysia International
mengalami
Islamic Financial Centre, 2014:1).
sebagaimana dapat dilihat dari
Asuransi syariah di Indonesia pun
tabel di bawah ini :
Arabia
dan
dikeluarkan share
oleh
AASI
(pangsa
pasar)
pada
tahun
2016
pertumbuhan
Tabel 1 . Jumlah Unit dan Perusahaan Asuransi Syariah Q1 2016 No Keterangan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah 1 Perusahaan Asuransi Umum Syariah 2 Unit Syariah Perusahaan Asuransi 3 Jiwa Unit Syariah Perusahaan Asuransi 4 Umum Unit Syariah Perusahaan 5 Reasuransi TOTAL
Q1 2016 5 4 19
Q1 2015 3 2 18
24
23
3
3
55
49
Sumber : AASI, Data Bisnis Asuransi dan Re-asuransi Syariah Q1 2016.
110
Rechtidee, Vol. 12, No. 1, Juni 2017
Berdasarkan data pada tabel
ini mempengaruhi pengambilan
1 dapat dilihat bahwa pelaku
kebijakan dan regulasi asuransi
usaha asuransi syariah sebagian
syariah di Indonesia, khususnya
besar masih berbentuk unit usaha
gagasan
syariah
dibentuknya
sebagai
bagian
dari
perusahaan asuransi konvensional, yakni berjumlah 46 Unit usaha, sedangkan perusahaan
yang
untuk
mengusulkan undang-undang
khusus tentang asuransi syariah. Selanjutnya,
pertumbuhan
berbentuk
dan kontribusi asuransi asuransi
hanya
syariah dapat dilihat dari tabel-
mandiri
berjumlah 9 perusahaan. Kondisi
tabel di bawah ini :
Tabel 2. Pertumbuhan Aset, Investasi, Kontribusi dan Klaim Asuransi Syariah Triwulan IV 2015 Dalam Milyar Indikator
Q1 2016
Q1 2015
Pertumbuhan
Aset
28,967.00
23,803.00
21,69 %
investasi
25,726.00
20,808.00
23,64 %
Kontribusi Bruto
2,753.00
2,497.00
10.25 %
Klaim Bruto
895.00
863.00
3,71 %
Sumber : AASI 2016 Tabel 3. Pendapatan Kontribusi thn 2016 dan Pertumbuhannya Dalam Milyar Indikator Asuransi
Q1 2016 Jiwa 2,168
Q1 2015
Pertumbuhan
2,119
2,31 %
378
54,76 %
2,497
10,25 %
Syariah Asuransi Umum & 585 Reasuransi Syariah Jumlah Asuransi & 2,753 Reasuransi Syariah Sumber : AASI 2016 Pertumbuhan aset, investasi dan kontribusi
industri asuransi
syariah walaupun
mencatat terjadi
pertumbuhan penurunan
111
Rechtidee, Vol. 12, No. 1, Juni 2017
dibanding dengan aset
tahun
sebelumnya,
ini mengingat asuransi syariah
mencatat
pertumbuhan
bertumpu pada prinsip syariah,
asuransi
syariah
sebesar
yang harus diakomodasikan dalam
21,69 % dan investasi sebesar
peraturan
23,64
Pertumbuhan
Otoritas
tahun
menyadari
%.
kontribusi
pada
2016
perundang-undangan. Jasa
Keuangan
pentingnya
regulasi
sebesar 10,25 % memperlihatkan
bagi setiap industri, termasuk
kenaikan apabila dibandingkan
asuransi
dengan tahun 2015 yang hanya
mendorong
mencatatkan pertumbuhan tidak
insdustri secara cepat, tumbuh
lebih dari 5 %.
sehat dan akuntabel. (Otoritas Jasa
Berdasarkan data di atas, dapat
dilihat
bahwa
industri
asuransi syariah sebagai bagian dari
sektor
agar
dapat
perkembangan
Keuangan, Roadmap INB Syariah 2015-2019;37). Selain isu regulasi, kesiapan
keuangan
sumber daya insani merupakan
menunjukkan perkembangan dan
salah satu isu strategis dalam
kontribusi positif dalam aktivitas
pengembangan industri keuangan
ekonomi Indonesia. Ke depan,
syariah, termasuk asuransi syariah,
potensi pengembangan asuransi
mengingat sumber daya insani
syariah di Indonesia akan semakin
inilah
meningkat
seiring
penggerak
pemahaman
dan
masyarakat
jasa
syariah
terhadap
tingkat kebutuhan
inovasi
asuransi
kualitas
yang
akan
dalam produk,
menjadi melakukan
peningkatan
proses
internal
syariah. Selain itu, sumber daya
perusahaan dan layanan kepada
insani asuransi syariah semakin
peserta. (Otoritas Jasa Keuangan
professional dengan kewajiban
Syariah Roadmap IKNB Syariah
sertifikasi
2015-2019:39)
(Lastuti
Abubakar,
2014). Kesiapan regulasi merupakan
strategis
Ke
ini,
dua
isu
memerlukan
dukungan baik dari pemerintah,
salah satu faktor pendukung untuk
dalam
hal
ini
Otoritas
dapat mendorong perkembangan
Keuangan maupun dari Asosiasi
asuransi syariah di Indonesia. Hal
Asuransi
Syariah
Jasa
(AASI).
112
Rechtidee, Vol. 12, No. 1, Juni 2017
Asosiasi telah melakukan upaya-
asuransi
upaya
mulai
untuk
kepatuhan
memastikan
Januari
Diharapkan
2015
seluruh
prinsip
perusahaan asuransi syariah sudah
peningkatan
memiliki polis standar asuransi
pengetahuan sumber daya insani
jiwa syariah dan asuransi umum
dengan melaksanakan program
syariah
sertifikasi
itu,
pedoman polis yang dikeluarkan
asosiasi juga telah menerbitkan
oleh AASI. Salah satu kendala
pedoman polis asuransi jiwa dan
yang dihadapi industri asuransi
asuransi
syariah
syariah
terhadap
syariah.
melalui
agen.
Selain
umum
prinsip
syariah
sebagai
dari
Peraturan
Keuangan
Nomor
pelaksanaan Menteri
berdasarkan
18/PMK.010/2010
yang
di
sesuai
dengan
Indonesia
dalam
pangsa
pasar
meningkatkan
adalah memberikan pemahaman tentang
asuransi
syariah.
sebagaimana
Direktorat Institusi Keuangan Non
telah diubah dengan Peraturan
Bank (IKNB) Syariah – Otoritas
Menteri
Nomor
Jasa Keuangan (OJK) mengakui
tentang
sulitnya mengedukasi masyarakat
Perubahan atas Peraturan Menteri
terkait aktivitas asuransi syariah
Keuangan
Penerapan
ini (Hasil wawancara dengan
Prinsip Dasar Penyelenggaraan
Direktur IKNB Syariah OJK,
Usaha
Usaha
Bapak Muchlasin pada tanggal 23
Prinsip
Mei 2014). Kesulitan ini muncul
Keuangan
227/PMK.010/2012
Tentang
Asuransi
Reasuransi
dan
dengan
Syariah.
antara lain pemahaman asuransi
Pedoman ini bertujuan untuk
syariah
yang
kadangkala
menjadi panduan bagi perusahaan
ditafsirkan dengan mengacu pada
asuransi
untuk
mekanisme asuransi konvensional
prinsip-
atau pemahaman yang tidak utuh
prinsip syariah ke dalam polis
terhadap prinsip syariah, sehingga
asuransi.
menimbulkan
syariah
mengakomodasikan
polis
Sosialisasi
asuransi
pedoman
bagi
telah
masyarakat terhadap perbedaan
dilakukan pada bulan Mei 2014
asuransi syariah dan konvensional.
kepada
Contoh
seluruh
syariah
keraguan
perusahaan
kesalahpahaman
yang
113
Rechtidee, Vol. 12, No. 1, Juni 2017
lazim ditemukan adalah anggapan
kepastian
bahwa kontribusi dalam asuransi
Peserta
syariah disamakan dengan premi
mekanisme asuransi syariah patuh
dalam
kepada
asuransi
konvensional,
dan
jaminan
bagi
produk
dan
bahwa
prinsip
syariah.
padahal secara yuridis kontribusi
Berdasarkan
yang
tersebut, penelitian ini bermaksud
diserahkan
oleh
peserta
kepada
perusahaan
asuransi
syariah
merupakan
pemberian
mengkaji
latar
dan
belakang
menganalisis
bagaimana implementasi prinsip–
dana dari peserta berdasarkan
prinsip
syariah
melalui
akad tabarru (akad hibah) untuk
penggunaan polis standar asuransi
tujuan tolong menolong diantara
syariah.
para Peserta yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial yang
disebut
Tabarru’(Lihat Asuransi
dengan
Dana
Pedoman
Polis
Jiwa
Berdasarkan
Metode Penelitian Penelitian
ini
merupakan
Penelitian Hukum Normatif dan bersifat
Deskriptif
Analitis.
Hukum
Normatif
Prinsip Syariah, Asosiasi Asuransi
Penelitian
Syariah Indonesia, 2014). Dana
berupa
Tabarru ini selanjutnya dikelola
menemukan hukum In Concreto,
oleh perusahaan asuransi syariah
yaitu penelitian untuk menemukan
untuk kepentingan Para Peserta,
hukum bagi suatu perkara in
sesuai tujuan asuransi syariah.
concreto
(Ronny
Hanitijo
Menyadari
Soemitro,
1988:22).
Metode
pentingnya
polis
penelitian
untuk
standar sebagai salah satu upaya
penelitian yang digunakan bersifat
untuk
memastikan
bahwa
deskriptif
hukum
antara
menggambarkan dan menganalisis
perusahan asuransi syariah dan
data yang diperoleh berupa data
para
sekunder dan didukung oleh data
hubungan
Peserta
berdiri
diatas
analitis
landasan prinsip syariah, maka
primer
substansi polis syariah seharusnya
masalah yang berkaitan dengan
merepresentasikan prinsip-prinsip
implemntasi kepatuhan terhadap
syariah
prinsip
sehingga
memberikan
mengenai
yaitu
syariah
berbagai
melalui
114
Rechtidee, Vol. 12, No. 1, Juni 2017
penggunaan polis standar dalam
dengan manfaat yang besarnya
praktik asuransi syariah.
telah
Hasil Penelitian Dan Analisa
didasarkan pada hasil pengelolaan
a) Polis Sebagai Bukti Adanya Perjanjian Antara Perusahaan dan Peserta dalam Aktivitas Asuransi Syariah.
dana.
Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 40
Tahun
2014
Perasuransian Asuransi
Tentang
mengatur bahwa Syariah
adalah
kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis, dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan
kontribusi
berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara : (1) Memberikan penggantian kepada para peserta atau
pemegang
polis
karena
kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau
tanggung
kepada
pihak
jawab ketiga
hukum yang
mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadi peristiwa yang tidak pasti; atau (2) Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta
ditetapkan
dan/atau
Undang-Undang Perasuransian
menggunakan
istilah pemegang polis, namun tidak
menjelaskan
apa
yang
dimaksud dengan polis. Pasal 1 Angka
22
Undang-undang
Perasuransian mengatur tentang siapa
yang
dimaksud
dengan
pemegang polis, yaitu Pihak yang mengikatkan perjanjian
diri
berdasarkan
dengan
Peursahaan
Asuransi, Perusahaan Asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya, tertanggung atau peserta lainnya. Pasal
Selanjutnya, 1
menurut
Angka
Perasuransian,
3
yang
UU
dimaksud
dengan prinsip syariah adalah prinsip
hukum
Islam
kegiatan berdasarkan
dalam
perasuransian Fatwa
yang
dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki penetapan
kewenangan Fatwa
di
dalam bidang
syariah (Lembaga yang diberi
115
Rechtidee, Vol. 12, No. 1, Juni 2017
kewenangan menerbitkan Fatwa
serta
adalah Dewan Syariah Nasional
merupakan satu kesatuan yang
(DSN)
tidak
-
Majelis
Ulama
dokumen
lain
yang
terpisahkan
dengan
Indonesia ). Dengan demikian,
perjanjian asuransi, yang dibuat
dapat disimpulkan bahwa dasar
secara
hubungan
dan
memuat
perjanjian
antara
pihak
perusahaan dan Peserta adalah
perusahaan
asuransi
perjanjian yang dituangkan dalam
pemegang polis”.
polis,
hukum
yang
antara
secara
khusus
tertulis
Menurut
dan
hemat
penulis,
mengatur tentang kontribusi yang
definisi polis ini agak berlebihan
harus diserahkan oleh Peserta
karena menyebutkan bahwa polis
kepada
adalah
Perusahaan
tabarru’),
(dana
selanjutnya
akan
akta
perjanjian,
dan
memuat perjanjian antara pihak
dikelola
untuk
kepentingan
perusahaan
seluruh
Peserta
berdasarkan
pemegang polis. Mungkin yang
prinsip
syariah
menolong.
guna
Pasal
saling
26
UU
dimaksud adalah
asuransi
pembuat
akta
dan
peraturan
perjanjian
yang
Perasuransian menyebutkan polis
memuat kesepakatan diantara para
sebagai cakupan standar perilaku
pihak. Sebelum UU Perasuransian
usaha yang wajib dipenuhi oleh
dan
perusahaan
termasuk
menerbitkan polis sudah diatur
Selanjutnya,
dalam Pasal 255 Kitab Undang-
kewajiban menerbitkan polis ini
undang Hukum Dagang (KUHD),
selanjutnya diatur dalam POJK
yang mengatur bahwa perjanjian
Nomor 23/POJK.05/2015 tentang
asuransi
Produk Asuransi dan Pemasaran
tertulis dalam bentuk akta yang
Produk Asuransi. Di dalam POJK
disebut
inilah definisi polis asuransi diatur
Pemerintah Nomor 73 Tahun
dalam Pasal 1 Angka 6, yaitu
1992 Tentang Penyelenggaraan
“akta perjanjian asuransi atau
Usaha Perasuransian (Peraturan
dokumen lain yang dipersamakan
Pemerintah ini telah mengalami
dengan akta perjanjian asuransi,
beberapa kali perubahan, yang
asuransi
asuransi, syariah.
POJK,
harus
polis.
kewajiban
dibuat
secara
Peraturan
116
Rechtidee, Vol. 12, No. 1, Juni 2017
terakhir diubah dengan PP Nomor
sebagimana telah diuraikan, maka
81
tentang
polis wajib diterbitkan sebagai
Perubahan Ketiga Atas Peratuan
perjanjian tertulis yang memuat
Pemerintah Nomor 73 Tahun
hak
1992 Tentang Penyelenggaraan
perusahaan
Usaha
pemegang polis.
Tahun
2008
Perasuransian)
secara
implisit mengakui bahwa bentuk perjanjian
asuransi
dan
kewajiban asuransi
baik maupun
Dalam praktik, polis adalah
dituangkan
bukti tertulis yang dikeluarkan
dalam bentuk tertulis yang disebut
oleh perusahaan asuransi, baik
polis. Hal ini dapat dilihat dalam
konvensional
Pasal 19 PP Nomor 73 Tahun
kepada
1992, bahwa “polis atau bentuk
maupun yang
menutup
perjanjian
asuransi
dengan
perjanjian asuransi dengan nama
perusahaan
asuransi.
Dengan
apapun, berikut lampiran yang
demikian, dalam aktivitas asuransi,
merupakan kesatuan dengannya,
polis mempunyai fungsi penting,
tidak boleh mengandung kata-kata
antara lain : (1) bukti tertulis
atau
dapat
adanya hubungan hukum
yang
timbul
kalimat
menimbulkan
yang penafsiran
pihak
syariah
dari
perjanjian
yang (akad)
berbeda mengenai risiko yang
antara perusahaan asuransi, baik
ditutup asuransinya, kewajiban
konvensional
penanggung
dan
kewajiban
dengan para peserta, (2) dasar
tertanggung,
atau
mempersulit
penentuan hak dan kewajiban para
mengurus haknya”.
pihak, serta tanggung jawab yang
Mengacu pada ke dua pengaturan
harus dipikul ke dua belah pihak,
di atas, maka dapat disimpulkan
(3) Khusus bagi asuransi syariah,
bahwa polis merupakan bentuk
polis
tertulis
sebagai implementasi dari prinsip-
tertanggung
perjanjian
asuransi.
maupun
memuat
Berkaitan dengan format polis,
prinsip syariah.
tampaknya POJK mengadopsi apa
Dapat
syariah
klausul-klausul
dikatakan
bahwa
yang sudah diatur dalam PP
fungsi utama polis adalah jaminan
Nomor 73 Tahun 1992. Mengacu
dan kepastian bagi perlindungan
pada
hukum terhadap ke dua belah
beberapa
peratutan
117
Rechtidee, Vol. 12, No. 1, Juni 2017
pihak, baik perusahaan maupun
asuransi
peserta. Sebelum diterbitkannya
dirumuskan dalam Fatwa Dewan
pedoman polis standar oleh AASI,
Syariah Nasional (DSN) Nomor
polis
21/DSN-MUI/X/2001
yang
dikeluarkan
perusahaan
asuransi
oleh
syariah
sebagaimana
Tentang
syariah
Pedoman Umum Asuransi Syariah,
belum seragam. Secara khusus,
bahwa yang dimaksud dengan
pedoman polis asuransi syariah
asuransi syariah (ta’min, takaful
yang diterbitkan oleh AASI, akan
atau tadhamun) adalah:
mempermudah
usaha
“Usaha saling melindungi dan
untuk
tolong
menolong
diantara
menerjemahkan prinsip syariah ini
sejumlah
orang/pihak
melalui
ke dalam klausul polis secara
investasi
dalam
tepat. Selain itu, diharapkan akan
dan/atau
terdapat keseragaman pemahaman
memberikan pola pengembalian
terhadap prinsip syariah, yang
untuk menghadapi risiko tertentu
berguna
melalui akad (perikatan) yang
asuransi
pelaku
syariah
untuk
perbedaan
meminimalisasi
penafsiran
prinsip syariah. kepatuhan
terhadap
Implementasi
terhadap
prinsip
bentuk
tabarru’
aset yang
sesuai dengan prinsip syariah”. Berdasarkan pengertian tersebut, asuransi syariah memiliki elemen
syariah (sharia compliance) ini
penting
pada
melindungi, dengan menggunakan
gilirannya
meningkatkan masyarakat
akan
kepercayaan terhadap
yaitu
dana/aset
usaha
tabarru
saling
berdasarkan
aktivitas
prinsip syariah. Kedudukan Dana
asuransi syariah. Dari perspektif
Tabarru ini berbeda dengan premi
hukum,
kepatuhan
terhadap
dalam
asuransi
prinsip
syariah
memberikan
Premi
yang
konvensional.
dibayarkan
oleh
kepastian dan jaminan hukum
pemegang polis menjadi milik
bagi masyarakat pengguna jasa
perusahaan, dan atas pembayaran
asuransi syariah. Selain pedoman
premi tersebut tertanggung atau
polis yang diterbitkan oleh AASI,
pihak yang diasuransikan akan
substansi polis asuransi syariah
memperoleh
perlu
kejadian
memperhatikan
tujuan
manfaat yang
apabila
diperjanjikan
118
Rechtidee, Vol. 12, No. 1, Juni 2017
terjadi. Dana tabarru merupakan
komersial) dan akad tijarah (akad
kontribusi dari seluruh peserta
komersial)
asuransi yang ditujukan untuk
tujuannya. Akad komersial yang
saling menolong diantara mereka,
digunakan
yang pengelolaannya diserahkan
hubungan hukum bagi perusahaan
kepada perusahaan asuransi.
asuransi syariah, adalah : (1)
Akad
dan
mencapai
sebagai
dasar
dana
Akad Wakalah bil Ujrah; yaitu
Tabarru inilah yang menjadi salah
akad antara Peserta secara kolektif
satu pembeda antara mekanisme
atau individu dengan Pengelola
asuransi syariah dan konvensional.
dengan tujuan komersial yang
Selain
Tabarru
untuk
Tabarru’,
akad
untuk
memberikan
memenuhi tujuan komersial nya,
pengelola
perusahaan
wewenang
asuransi
syariah
dimungkinkan
kuasa sesuai
kepada
kuasa
yang
atau
diberikan,
untuk
dengan imbalan berupa ûjrah (fee
lain
atau upah) (Ahmad Subagyo,
yang bertujuan untuk memperoleh
2009); (2) Akad Mudharabah;
keuntungan,
jasa
yaitu akad antara Peserta secara
mengelola dana maupun investasi
kolektif atau individu dengan
dana. Dengan kata lain, dalam
Perusahaan
praktik asuransi syariah sebagai
komersial
pelaku
kuasa kepada Perusahaan sebagai
menggunakan
akad-akad
baik
usaha,
komersial
ada
yang
mematuhi
dari
akad-akad
juga
prinsip
harus syariah.
dengan yang
mudharib
tujuan
memberikan
untuk
mengelola
investasi dana Tabarru’ dan atau
Berbeda dengan asuransi syariah,
investasi
dalam
asuransi
konvensional
dibayarkan
hanya
terdapat
satu
jenis
ketentuan Polis; (3) Atau akad
perjanjian yang bersifat komersial,
Mudharabah Musytarakah, yaitu
yaitu perjanjian asuransi yang
akad antara Peserta secara kolektif
dituangkan dalam polis. Oleh
atau individu dengan Perusahaan
karena itu, polis asuransi syariah
dengan tujuan komersial, yang
sekurangnya memuat dua akad,
memberikan
yakni
akad
tabarru’
(non
Perusahaan
Dana
Peserta
sesuai
kuasa sebagai
yang dengan
kepada mudharib
119
Rechtidee, Vol. 12, No. 1, Juni 2017
untuk mengelola Dana Tabarru’
belum
dan Dana Investasi Peserta, yang
asuransi syariah. Ke dua upaya
digabungkan
yang dilakukan oleh AASI ini
dengan
Perusahaan,
kekayaan
sesuai bagi
memiliki
sertifikasi
hasil
saling melengkapi satu sama lain.
(nisbah) yang besarnya ditentukan
Polis asuransi syariah yang sudah
berdasarkan komposisi investasi
seragam
yang
prinsip syariah memudahkan para
digabungkan
dan
telah
disepakati sebelumnya.
dan
sesuai
dengan
agen penjual memasarkan produk
Perbedaan antara akad dalam
asuransi syariah, sedangkan agen
mekanisme asuransi konvensional
penjual yang sudah bersertifikasi
dan asuransi syariah di atas, harus
diharapkan
dijabarkan
jaminan
ke
dalam
klausul-
dapat
bahwa
memberikan produk
klausul dalam polis. Oleh karena
ditawarkan
itu, penerbitan pedoman polis
prinsip
akan sangat bermanfaat untuk
terhadap prinsip syariah menjadi
mengarahkan perusahaan asuransi
sangat relevan mengingat terdapat
syariah
perbedaan yang mendasar antara
dalam
menerapkan
prinsip-prinsip syariah.
sudah
yang
syariah.
mematuhi Pemahaman
Selain
asuransi konvensional dan syariah.
polis,
Sebelum diterbitkan pedoman
AASI terus mendorong sumber
polis asuransi syariah oleh AASI,
daya manusia dalam aktivitas
dasar hukum penerbitan polis
asuransi syariah, khususnya agen
mengacu
penjual untuk memastikan bahwa
Syariah Nasional (DSN) Nomor
prinsip-prinsip syariah ini dapat
21/DSN-MUI/X/2001
disampaikan dengan baik kepada
Pedoman Umum Asuransi Syariah,
masyarakat.
yang
menerbitkan
pedoman
Program penjual
sertifikasi
dilakukan
agen secara
pada
Fatwa
mengatur
(perjanjian)
Dewan
Tentang
bahwa
antara
akad
perusahaan
asuransi syariah dan peserta harus
berkelanjutan. Terhitung 1 Juli
mengakomodasikan
2014 agen asuransi syariah tidak
sebagai berikut : (1) kontrak
diperkenankan
menjual
(akad) tidak mengandung gharar
produk asuransi syariah apabila
(penipuan); maysir (judi); riba;
lagi
hal-hal
120
Rechtidee, Vol. 12, No. 1, Juni 2017
zhulm (penganiayaan), risywah
peserta
(suap), barang haram dan maksiat;
kerjasama
Kontrak harus jelas menyebutkan
menguntungkan
akad tabarru untuk kontribusi dari
menolong (mutual cooperation)
nasabah
selaku
melalui kontribusi sukarela yang
(peserta)
kepada
partisipan perusahaan
berdasarkan
menjadi
prinsip
yang
dana
saling
dan
saling
tabarru,
asuransi syariah (takaful), dan
selanjutnya
akad tijarah untuk pengelolaan
perusahaan asuransi syariah untuk
dana tabarru. (2) Kontribusi yang
kepentingan para peserta. Hal ini
diberikan oleh partisipan sebagai
berbeda dengan konsep asuransi
dana tabarru yang akan dikelola
konvensional yang bertumpu pada
oleh perusahaan takaful. (3) Hak
pengalihan risiko dari peserta
dan
kepada
kewajiban
peserta
dan
dikelola
dan oleh
perusahaan
perusahaan. (4) Cara dan waktu
asuransi(Lastuti
pembayaran kontribusi. (5) Jenis
2013:604.).
akad tijarah
yang dilarang dalam akad asuransi
Pedoman
polis
Abubakar,
Beberapa
elemen
yang
syariah, antara lain : (1) Gharar:
dikeluarkan oleh AASI mengatur
ketidakpastian hak para pihak
lebih rinci mengenai hak dan
secara kontraktual yang sering
kewajiban
menjadi sumber sengketa. Dalam
para
pihak,
menerjemahkan
dan
bagaimana
asuransi
konvensional
unsur
prinsip syariah dielaborasi dalam
gharar(ketidakpastian/uncertainty
polis asuransi syariah. Sebagai
) ini dapat dilihat dari kedudukan
bagian
dari
sistem
keuangan
para pihak, dimana satu pihak
syariah,
kepatuhan
terhadap
(perusahaan asuransi) mempunyai
prinsip
syariah
kewajiban
merupakan
bagi
seluruh
hak
untuk
mendapatkan
keuntungan dari hasil investasi
perusahaan asuransi syariah dalam
premi
menawarkan produknya. Secara
tertanggung, namun di pihak lain,
konseptual,
tertanggung tidak memiliki akses
asuransi
syariah
yang
pada
(risk
Institute, 2015) (2) Maysir : dalam
diantara
para
tersebut.
oleh
bertumpu pada pembagian risiko sharing)
dana
dibayarkan
(Ethica
121
Rechtidee, Vol. 12, No. 1, Juni 2017
asuransi syariah unsur spekulasi
kelebihan
dalam kontrak asuransi dapat
dalam pembayaran premi dengan
disimpulkan
dari
kewajiban
pembayaran klaim asuransi, dan
tertanggung
untuk
membayar
yang ke dua, riba tidak langsung
premi
untuk
mengharapkan
yang
atau
selisih
antara
diperoleh
sebagai
jumlah yang lebih besar apabila
keuntungan
terjadi kerugian, namun akan
berbasis bunga yang dilakukan
kehilangan premi yang dibayarkan
oleh perusahaan asuransi dalam
apabila “kejadian yang belum
mengelola premi asuransi.
tentu “ tersebut tidak terjadi. (3)
yang
yang
syariah
seimbang Dalam
yang
dengan asuransi
tidak
investasi
Mengacu pada unsur-unsur
Riba : setiap kelebihan jumlah dikenakan
atas
dilarang
dalam
tersebut,
maka
prinsip dapat
kewajiban.
disimpulkan beberapa perbedaan
konvensional,
antara asuransi konvensional dan
unsur riba ini diperoleh melalui
syariah
dua cara
diakomodasikan dalam polis.
yaitu :
riba
yang
yang
harus
diperoleh secara langsung sebagai Tabel 3.1. Perbedaan antara Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah Asuransi Konvensional Kontrak asuransi konvensional adalah kontrak yang murni melibatkan ketidakpastian (uncertainty) Perusahaan asuransi melaksanakan kontrak atas namanya sendiri
Premi menjadi milik perusahaan sebagai imbalan atas klaim yang harus dibayar oleh perusahaan.
Seluruh premi setelah dikurangi dari biaya klaim merupakan keuntungan perusahaan
Asuransi Syariah Kontrak asuransi syariah didasarkan pada kerjasama saling menguntungkan melalui kontribusi peserta Perusahaan mengelola dan menginvestasikan premi berdasarkan akad mudharabah , dan peserta mempunyai penyertaan dalam dana tabarru’. Dana kontribusi merupakan dana yang tidak dimiliki oleh perusahaan, melainkan menjadi dana untuk kerjasama saling menolong (cooperative insurance account) Seluruh kelebihan setelah dikurangi , premi didistribusikan diantara para peserta berdasarkan
122
Rechtidee, Vol. 12, No. 1, Juni 2017
Seluruh keuntungan investasi akan menjadi milik perusahaan
Perusahaan dan tertanggung merupakan dua entitas yang terpisah
rasio kontribusi atau berdasarkan metode yang disepakati. Keuntungan berbasis bagi hasil dari investasi kontribusi, setelah dikurangi bagian pengelola, menjadi milik dana partisipan. Perusahaan asuransi syariah dan peserta adalah sama, yaitu anggota dari dana yang dikelola, untuk saling menanggung satu sama lain terhadap kerugian. Para partisipan bersama-sama berbagi risiko (risk sharing) Hanya menyediakan perlindungan terhadap kerugian yang nyata ( kemungkinan rugi)
Menyediakan perlindungan terhadap risiko yang tidak dapat ditentukan (kemungkinan rugi, tidak rugi atau untung) Sisa kekayaan asuransi saat Sisa kekayaan diserahkan untuk dilikuidasi dipegang oleh amal saat likuidasi. perusahaan
Sumber : diolah dari Ethica Institute, Understanding Takaful- Islamic Insurance, 2016 Selanjutnya,
berdasarkan
untuk
menipu,
curang
pada perbedaan subtansi di atas,
merugikan
maka dapat disimpulkan beberapa
Hubungan hukum berdasarkan 3
unsur
harus
akad utama, yaitu Musyarakah
terkandung dalam polis asuransi
diantara para peserta untuk dana
syariah, antara lain : (1) Asuransi
Tabarru’,
syariah
perwakilan
esensialia
yang
menawarkan
proteksi
pihak
lain.
atau
Wakalah antara
(3)
atau
perusahaan
berbasis prinsip syariah melalui
dengan peserta, dan Mudharabah
kerjasama
antara peserta dengan pengelola
(mutual Hubungan
saling
menolong
cooperation). kontraktual
(2) antara
dana. (4) Perusahaan asuransi dalam
kapasitasnya
sebagai
perusahaan asuransi dan peserta
pengelola dana tabbaru hanya
berdasarkan itikad baik dimana ke
bertanggung jawab dalam hal
dua belah pihak dalam kontrak
terbukti
membuka semua fakta material
pengelolaan oleh perusahaan. (5)
yang relevan tanpa ada keinginan
Para
pihak
terjadi
harus
kelalaian
memenuhi
123
Rechtidee, Vol. 12, No. 1, Juni 2017
kewajiban
dalam
kontrak,
peserta asurasi
dan pihak yang
termasuk syarat-syarat yang tidak
menyebabkan
secara langsung berkaitan dengan
bermusyawarah
sifat kerjasama dalam kontrak. (6)
syariah. (8) Dewan Pengawas
Perusahaan
dapat
Syariah harus mengawasi bahwa
memperoleh komisi atas jasa yang
mekanisme asuransi syariah patuh
ditawarkan,
pada prinsip syariah.
asuransi
namun
demikian
keuntungan yang diperoleh dari investasi dana berdasarkan akad mudharabah harus didistribusikan sesuai
dengan
porsi
investasi
masing-masing. (7) Dalam hal terjadi kerugian pada para peserta, maka perusahaan asuransi dapat menggantungkan pada kewajiban para peserta demi kepentingan para peserta. alternatif lainnya,
kerugian
dapat
sesuai
prinsip
b) Substansi yang harus dimuat dalam polis standar untuk menjamin kepatuhan terhadap prinsip syariah. Berdasarkan pedoman polis asuransi syariah yang diterbitkan oleh AASI, dengan mengacu pada regulasi yang berkaitan dengan aktivitas asuransi syariah, polis standar asuransi syariah wajib memuat substansi sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini.
Tabel 3.2. Klausul yang wajib dicantumkan dalam polis (contoh asuransi jiwa) syariah. No klausul 1 Pembentukan dana tabarru untuk setiap lini usaha
2
Penggunaan dana tabarru
3
Pengembalian dana tabarru
Rincian klausul dalam hal jumlah bilangan besar untuk suatu lini usaha belum memenuhi jumlah bilangan besar, perusahaan dapat membentuk dana tabarru’secara gabungan dari beberapa lini usaha
a. pembayaran santunan kepada Peserta b. pembayaran reasuransi c. pembayaran kembali Qardh d. pengembalian Dana Tabarru’ a. pembatalan polis b. penghentian polis oleh
Keterangan klausul Apabila dana tabarru’ dibentuk secara gabungan dari beberapa lini usaha,maka harus disebutkan apakah lini usaha sejenis atau keseluruhan tanpa membedakan jenis produk.
124
4 5
Akad yang digunakan Pembayaran kontribusi dari Peserta
6
Hak dan kewajiban Peserta
7
Objek yang dikuasakan kepada Perusahaan
8
Hak Perusahaan
Rechtidee, Vol. 12, No. 1, Juni 2017
Peserta c. Penghentian polis oleh Perusahaan d. Pembayaran Kontribusi Dana Tabarru’ a. akad Tabarru’ b. Akad Tijarah a. cara dan waktu pembayaran kontribusi b. cara pengajuan permintaan pembayaran klaim c. saat berlakunya asuransi d. tenggang waktu pembayaran kontribusi e. periode perusahaan tidak dapat meninjau ulang keabsahan kontrak asuransi f. bahasa yang dijadikan acuan dalam sengketa apabila menggunkana dua bahasa a. objek yang dikuasakan pengelolaannya b. hak dan kewajiban peserta secara kolektif /individu sebagai muwakkil (pemberi kuasa) c. hak dan kewajiban Perusahaan untuk menanggung kerugian d. batasan kuasa atau wewenang Perusahaan e. besaran, cara dan waktu pemotongan ujrah (fee). a. kegiatan administrasi b. pengelolaan dana c. pembayaran klaim d. underwriting e. pengelolaan portofolio risiko f. pemasaran g. investasi a. tidak berhak atas memperoleh bagian hasil investasi (akad wakalah bil ujrah) b. berhak memperoleh bagian investasi ( akad
Rechtidee, Vol. 12, No. 1, Juni 2017
9
Klausul khusus dalam akad Mudharabah
10
Klausul khusus dalam akad Mudharabah Musytarakah
11
Pemotongan biaya
12
Biaya-biaya
13
Akad Tijarah
14
Surplus underwriting
125
mudharabah/mudharabah musytarakah) a. hak dan kewajiban Peserta secara kolektif /individu sebagai pemilik dana (sahibul mal) b. hak dan kewajiban Perusahaan sebagai pengelola dana (mudharib) c. batasan wewenang yang diberikan Peserta kepada Perusahaan d. bagi hasil (nisbah), cara dan waktu pembagian investasi a. hak dan kewajiban Peserta secara kolektif/individu b. hak dan kewajiban Perusahaan sebagai pengelola dana (mudharib) c. batasan wewenang yang diberikan Peserta kepada Perusahaan d. bagi hasil (nisbah), cara dan waktu pembagian investasi melalui bagi hasil investasi Dengan cara hasil yang dilakukan diakhir atau investasi yang dibelakang diperoleh dikurangkan terlebih dahulu dengan biaya2 dan setelahnya diperhitungkan bagi hasil kepada Peserta Biaya yang dikenakan kepada Peserta a. Akad Wakalah bil Ujrah Pengelolaan risiko dan b. Akad Mudharabah pengelolalan investasi Dana Tabarru’ a. seluruhnya ditambahkan ke Syarat menerima dalam Dana Tabarru’ surplus underwriting : b. sebagian ditambahkan ke telah membayar dalam Dana Tabarru’, kontribusi, tidak sebagian dibagikan kepada sedang dalam proses Peserta penyelesaian klaim, c. Sebagaian ditambahkan ke tidak pernah menrima dalam Dana Tabarru’, pembayaran klaim sebagian dibagikan kepada yang melebihi jumlah Peserta dan Perusahaan. kontribusi yang Dalam hal masih terdapat dialokasikan ke dana Qardh dalam kewajiban tabarru, dan tidak
126
Rechtidee, Vol. 12, No. 1, Juni 2017
Dana Tabarru’ atau pembagian surplus underwriting, perusahaan dilarang melakukan pembagian surplus underwriting.
15
Ketentuan Qardh
16
Pengaturan Perselisihan
17
Penutup
18
Keterangan
a. dana Tabarru’ tidak cukup membayar santunan/klaim kepada Peserta b. pengembalian Qardhkepada Perusahaan dilakukan dari surplus underwriting atau Dana Tabarru. a. musyawarah untuk mufakat b. Badan Mediasi Asuransi syariah c. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) d. Pengadilan Agama e. Pengadilan Negeri Selain hal yang diatur dalam polis, maka berlaku ketentuan perundangundangan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Polis wajib mengacu pada pedoman polis yang dikeluarkan oleh AASI
menghentikan polis. Pilihan pembagian surplus underwriting tidak dapat diubah sampai berakhir polis Peserta berupa badan , maka pembagian surplus underwriting akan diterima badan surplus underwriting berdasarkan aktiva dalam kas (cash basis)
Pemilihan forum harus dilakukan dengan mempertimbangkan kompetensi, baik relatif maupun absolut.
Pedoman polis AASI terdiri dari asuransi jiwa syariah dan asuransi umum syariah. Sumber : Pedoman Polis Asuransi Jiwa berdasarkan prinsip syariah AASI 2014
Berdasarkan pedoman yang
harus dimasukkan dalam polis dan
dikeluarkan oleh AASI tersebut,
diperhatikan
oleh
perlu diberikan beberapa catatan
asuransi
tentang praktik pembuatan polis
Perusahaan asuransi syariah perlu
standar, khususnya klausul yang
melihat Peraturan Otoritas Jasa
syariah,
perusahaan yaitu :
(1)
127
Rechtidee, Vol. 12, No. 1, Juni 2017
Keuangan
(POJK)
Nomor
1/POJK.07/2013
kewajiban
penyesuaian
polis
Tentang
seluruh asuransi syariah dengan
Perlindungan Konsumen Sektor
pedoman ini dengan melakukan
Jasa
pemeriksaan dan kajian terhadap
Keuangan,
khususnya
berkaitan dengan implementasi
standar
prinsip perlindungan konsumen
dilakukan
yang diatur dalam Pasal 2 POJK,
asuransi syariah dan menyatakan
antara lain prinsip transparansi.
bahwa polis sudah sesuai. (4)
Berdasarkan
Asosiasi
Pasal
4
tersebut
perusahaan
syariah
wajib
POJK
polis
yang
oleh
sudah
perusahaan
perlu
melakukan
asuransi
kordinasi dengan OJK terkait
menyediakan
standarisasi polis ini, khususnya
dan/atau menyampaikan informasi
menyangkut
mengenai
dan/atau
ketidakpatuhan terhadap prinsip
layanan yang akurat, jujur, jelas,
syariah yang terkandung dalam
dan
polis.
produk
tidak
menyesatkan.
Berkenaan dengan polis standar, maka informasi tersebut dapat
atau
pemegang
polis.
(2)
Mengingat polis standar adalah bukti adanya perjanjian diantara Perusahaan
dan
diperlukan
Peserta,
pemahaman
yang
komprehensif terhadap seluruh ketentuan
yang
berlaku
bagi
asuransi syariah, sepanjang tidak bertentangan
dengan
prinsip
syariah. (3) Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) sebagai organisasi
yang
menerbitkan
pedoman perlu menindaklanjuti
dan
c) Pengaturan Standarisasi Polis Asuransi Syariah Tidak
disampaikan pada saat perusahaan menyampaikan polis pada Peserta
pelanggaran
ditemukan
regulasi
yang mengatur kewajiban tentang standar polis asuransi syariah. AASI menerbitkan pedoman polis asuransi
syariah
baik
untuk
asuransi jiwa dan umum pada bulan Mei 2014, dan sejak bulan Januari
2015
seluruh
polis
asuransi syariah sudah mengikuti pedoman yang dikeluarkan oleh AASI. Dalam praktik, memang ditemukan perusahaan asuransi syariah yang cukup rinci memuat ketentuan dalam polis, namun juga
menemukan
perusahaan
asuransi syariah yang membuat
128
Rechtidee, Vol. 12, No. 1, Juni 2017
standar polis yang sederhana.
lebih banyak memuat kewajiban
Polis
peserta
asuransi
Jiwa
Syariah
dan
hak
Perusahaan,
Prudential misalnya, memuat 19
lazimnya kontrak standar. (c)
pasal
yang
Belum tampak transparansi yang
ketentuan
diharapkan menjadi ciri polis
tambahan atau ketentuan khusus,
asuransi syariah. (d) Kepatuhan
sementara itu polis asuransi Jiwa
terhadap prinsip syariah belum
Blife Syariah Unit Link memuat
dijabarkan dengan bahasa yang
25 Pasal, namun substansinya
lugas, sehingga sulit membedakan
memuat klausul–klausul pokok
polis asuransi syariah dengan
yang harus ada dalam polis.
konvensional, kecuali penyebutan
Permasalahan hukumnya, bukan
dana tabarru dan akad wakalah
pada banyak sedikitnya klausul
bil
dalam polis, melainkan apakah
Berdasarkan perbandingan ke dua
seluruh prinsip-prinsip asuransi
polis, polis asuransi jiwa syariah
syariah yang membedakan nya
prudential memuat lebih banyak
dengan
substansi yang diharuskan dalam
dengan
lengkap
lampiran
tentang
asuransi
konvensional
ujrah
(prudential).
(e)
sudah diakomodasikan secara baik
pedoman AASI.
dalam
d) Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan AASI dalam Program Standarisasi Polis Asuransi Syariah
polis
standar
(Hasil
Penelitan Lastuti Abubakar dkk, 2014). Berdasarkan hasil penelitian sebelum standar
implementasi yang
Dalam program standarisasi
polis
diterbitkanoleh
AASI, tim Peneliti dapat mencatat beberapa hal yakni : (a) Masingmasing perusahaan menggunakan istilah dan penyebutan yang tidak baku. Kontribusi peserta masih disebut sebagai premi di dalam polis Blife. (b) Dalam hak dan kewajiban Peserta dan Perusahaan,
polis asuransi syariah terdapat dua institusi yang memegang peran penting
disamping
lainnya, yakni OJK
institutsi dan AASI
sebagai asosiasi yang menaungi asuransi syariah, yaitu otoritas Jasa
Keuangan
(OJK)
dan
Asosiasi
Asuransi
Syariah
Indonesia
(AASI)
sebagai
129
Rechtidee, Vol. 12, No. 1, Juni 2017
organisasi yang menaungi industri
diterbitkan
Asuransi Syariah.
memerlukan tindak lanjut berupa
1) Fungsi Pengaturan dan Pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
wadah dalam bentuk peraturan
Berdasarkan Pasal 5 Undang-
hukum, OJK juga mempunyai
undang Nomor 21 Tahun 2011
peran mengawasi aktivitas jasa
Tentang Otoritas Jasa Keuangan,
keuangan,
OJK
fungsi
syariah.
sistem
pengawasan,
OJK
memiliki
pengaturan dan pengawasan yang
kewenangan
untuk
melakukan
terintegrasi terhadap keseluruhan
pemeriksaan dalam hal terjadi
kegiatan di dalam sektor jasa
pelanggaran
keuangan. Fungsi ini tidak dapat
perdata, serta penyidikan apabila
dilepaskan
tujuan
terjadi pelanggaran pidana. (Pasal
pembentukan OJK, yang salah
8 dan 9 UU Nomor 21 Tahun
satunya
2011
mempunyai
menyelenggarakan
dari
mampu
melindungi
oleh
AASI
tetap
OJK. Selain memberikan landasan
termasuk
asuransi
Berkaitan
dengan
administratif
tentang
Otoritas
dan
Jasa
dan
Keuangan). Fungsi pengawasan
masyarakat (Pasal 4 UU Nomor
ini akan berjalan optimal, apabila
21 Tahun 2011 Tentang Otoritas
OJK
Jasa
hukum
kepentingan
konsumen
Keuangan
dikaitkan
).
dengan
Apabila pentingnya
menjalankan (law
berdasarkan
penegakan enforcement)
ketentuan
standarisasi polis yang bertujuan
berlaku.
untuk
keleluasaan untuk bekerja sama
memastikan
kepatuhan
OJK
yang
terhadap prinsip syariah, maka
dengan
OJK
bahkan dengan institusi akademis
berperan
memberikan
asosiasi
memiliki
dan
landasan hukum yang kokoh bagi
untuk
kegiatan standarisasi polis dan
regulasi,
melakukan pengawasan terhadap
pembinaan
implementasinya guna melindungi
Kerjasama OJK dan AASI dalam
kepentingan
konsumen
dan
menentukan kebijakan di bidang
masyarakat.
Oleh karena itu,
asuransi syariah sangat diperlukan.
pedoman
polis
yang
sudah
menghasilkan
industri,
pengawasan yang
fungsi dan optimal.
2) Peran Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI)
130
Rechtidee, Vol. 12, No. 1, Juni 2017
Asosiasi
Asuransi
Syariah
syariah. Sejauh ini, asosiasi telah
Indonesia
(AASI)
merupakan
menerbitkan pedoman polis yang
organisasi
yang
anggotanya
akan
berlaku
serentak
adalah pelaku industri asuransi
seluruh
syariah,
syariah per Januari 2015.
sehingga
memahami
dianggap
aktivitas
kebutuhan
pelaku
dan industri
perusahaan
Standarisasi seluruh
bagi
asuransi
polis
perusahaan
bagi asuransi
asuransi syariah. Selain itu, AASI
syariah tidak saja membutuhkan
mengemban
lain
waktu, namun juga memerlukan
asuransi
kecermatan dan pendampingan
misi
antara
memasyarakatkan
syariah, membina para anggota
oleh
untuk
hambatan sumber daya manusia.
lebih
meningkatkan
Asosiasi,
mengingat
kapasitas produksi dan standar
Berdasarkan
pelayanan berbasis syariah serta
sebelumnya
meningkatkan kemampuan teknis
Lastuti
dan manajerial anggota (visi dan
mengakui hambatan ketersediaan
misi AASI 2015). Berdasarkan hal
SDM
tersebut,
rangka
Asosiasi
mempunyai
penelitian (Hasil
dkk,
yang
penelitian
2014),
kompeten
optimalisasi
AASI
dalam asuransi
kemampuan yang cukup untuk
syariah sebagai salah satu institusi
menetapkan standar dan pedoman
keuangan. Permasalahan utama
yang
bagi SDM asuransi syariah adalah
tepat
bagi
perusahaan
asuransi syariah dan mendorong
belum
optimalnya
para
yang
komprehensif
pelaku
untuk
mengimplementasikan
pedoman
prinsip
syariah
pemahaman tentang
yang
harus
tersebut dalam praktik. Asosiasi
dijelaskan
kepada
juga memahami kendala untuk
Upaya
Asosiasi
mengembangkan asuransi syariah,
mewajibkan
sehingga
lebih
asuransi syariah merupakan upaya
asosiasi
untuk
mudah
bagi
menyediakan
simultan
konsumen.
sertifikasi
untuk
untuk agen
mempercepat
kebutuhan infrastruktur legal dan
kesiapan industri asuransi syariah
teknis dalam rangka mendorong
untuk memperoleh kepercayaan
kepatuhan
masyarakat,
terhadap
prinsip
meningkatkan
131
Rechtidee, Vol. 12, No. 1, Juni 2017
pertumbuhan
dan
mendorong
perusahaan
asuransi
syariah
penjualan produk asuransi syariah.
untuk kepentingan para peserta.
(Wawancara dengan Ketua Umum
Hal ini berbeda dengan konsep
AASI Bapak M. Shaifie Zein dan
asuransi
Wakil
bertumpu
Ketua
Umum
Bidang
konvensional pada
pengalihan
Tehnik AASI Ibu Srikandi Utami
risiko
pada tanggal 23 Mei 2014 di
perusahaan
Jakarta ). AASI berharap melalui
pembayaran
sertifikasi agen dan standarisasi
menjadi milik perusahaan.
polis, industri asuransi syariah dapat
mengimplementasikan
kepatuhan
terhadap
prinsip
dari
yang
pembeda
dengan
bentuk
perlindungan
asuransi
menjadikan sebagai
asuransi
pilihan
utama
untuk
konvensional.
Aktivitas tidak
asuransi
boleh
syariah
bertentangan
syariah
dengan prinsip syariah yang
dalam
melarang gharar, maysir dan
berasuransi.
riba. Akad yang digunakan dalam
polis
terdiri
akad
tabarru bagi pengelolaan dana
Simpulan 1) Secara
yang
syariah
sebagai
visinya
premi
prinsip
sebagai
mewujudkan
dengan
terhadap
compliance)
dan
asuransi
wajib memastikan kepatuhan
(sharia
masyarakat
kepada
2) Perusahaan Asuransi Syariah
syariah
terhadap
peserta
konseptual,
syariah
bertumpu
asuransi
tabarru yang akan digunakan
pada
untuk saling tolong diantara
pembagian risiko (risk sharing)
para
diantara
komersial
para
peserta
peserta
dan
(tijarah)
untuk
berdasarkan prinsip kerjasama
pengelolaan
yang saling menguntungkan
pengelolalan investasi Dana
dan saling menolong (mutual
Tabarru’
cooperation)
melalui
menggunakan akad wakalah
yang
bil ujrah atau mudharabah.
kontribusi
sukarela
Prinsip-prinsip
selanjutnya
tersebut
oleh
dan
dengan
menjadi dana tabarru, dan dikelola
risiko
akad
wajib
syariah dimasukkan
132
Rechtidee, Vol. 12, No. 1, Juni 2017
dalam polis asuransi sebagai
Asosiasi
perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan nasabah. 3) Asosiasi
Asuransi
Indonesia
Syariah
(AASI)
telah
menerbitkan pedoman standar polis asuransi syariah sebagai upaya
untuk
memastikan
kepatuhan
terhadap
prinsip
syariah
dalam
rangka
memberikan
Asuransi Syariah Indonesia (2014), Pedoman Polis Asuransi Jiwa Berdasarkan Prinsip Syariah, Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia, Jakarta
Ernst & Young (2014), Global Takaful Insights 2014 Market Updates-Growth Momentum Continues Ethica
perlindungan
hukum yang optimal bagi
Institute (2015), Understanding Takaful– Islamic Insurance, Institute of Islamic Finance
nasabah. 4) Selain AASI yang berperan dalam
mengoptimalkan
penggunaan polis standar dan sertifikasi
profesi
(sumber
daya manusia), maka Otoritas Jasa Keuangan berperan untuk memberikan landasan hukum yang kokoh serta melakukan pengawasan pelanggaran
terhadap regulasi
dan
kesepakatan yang dituangkan dalam polis yang dilakukan oleh
perusahaan
Malaysia International Islamic Financial Centre (2014), Global TakafulContinues Unbroken Double Digit Growth
asuransi
syariah.
Daftar Rujukan Ahmad Subagyo (2009), Kamus Istilah Ekonomi Islam, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
Lastuti
Abubakar,dkk (2013), Analisis Terhadap Penerapan Prinsip Mutual Cooperation dalam Mekanisme Takaful (Asuransi Syariah) dalam Peran Hukum Dalam Pembangunan di Indonesia-Kenyataan, Harapan, dan Tantangan, Rosda, Bandung
Lastuti Abubakar dkk (2014), Hasil Penelitian “Urgensi Sertifikasi Kelembagaan Asuransi Syariah (Takaful) dalam Rangka Perlindungan Nasabah”,Bandung Otoritas Jasa Keuangan (2015), Roadmap Industri
Rechtidee, Vol. 12, No. 1, Juni 2017
Keuangan Non Bank Syariah 2015-2019 Ronny Hanitijo Soemitro (1988), Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
133
