IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PP NO 33 TAHUN 2012 TENTANG ASI EKSKLUSIF DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS PATUMBAK KABUPATEN DELI SERDANG

Jurnal ilmiah “INTEGRITAS” Vol.2 No. 1 Maret 2016

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PP NO 33 TAHUN 2012 TENTANG ASI EKSKLUSIF DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS PATUMBAK KABUPATEN DELI SERDANG Oleh : Heddy Sitanggang Dosen AKBID SIFRA Husada Deli Serdang ABSTRACT Breastfeeding with ASI (breast milk) is the most influencing factor on the execution of a child’s life. The coverage of Exclusive ASI, according to Riskesdas in 2010, was 15.3%, and the coverage of exclusive ASI in Deli Serdang in 2008 was 19.33%. The objective of the research was to deeply explore the implementation of the policy on Exclusive ASI in the working area of Patumbak Health Centre, Deli Serdang District. The research used qualitative method with phenomenological approach. In-depth interviews were conducted with informants, focused on the fact of the implementation of the policy on exclusive ASI in the working area of Patumbak Health Centre, Deli Serdang. The result of the research showed that the implementation of the policy of PP No. 33/2012 did not run well. Some obstacles were people’s lack of interest in knowing IMD (Early Breastfeeding Initiation) and Exclusive ASI, the absence of socialization program for people, the program was combined with other programs, women’s weak physical condition, the habit of giving supplementary food when a baby was crying, and unavailability of SOP which was related to IMD and Exclusive ASI. Keywords: Breastfeeding with Exclusive ASI, Implementation of Policy Indonesia sekitar 5 juta per tahun dan Angka Kematian Bayi adalah 20 per 1000 kelahiran hidup. Berarti sama halnya dengan setiap hari ada 246 bayi meninggal, dan setiap 1 jam ada 10 bayi di Indonesia meninggal. Berdasarkan penelitian WHO tahun 2000 di 6 negara berkembang risiko kematian bayi antara usia 9-12 bulan meningkat 40% jika bayi tersebut tidak disusui, sedangkan bayi berusia di bawah 2 bulan angka kematian meningkat menjadi 48%.

PENDAHULUAN AKB merupakan salah satu indikator untuk menilai derajat kesehatan masyarakat. Dibandingkan dengan indikator kesehatan lainnya, AKB lebih sensitif karena secara universal akan lebih tinggi pada negara yang ekonominya masih rendah. Menurut WHO tahun 2005 Angka Kematian Bayi di Indonesia adalah 20 per 1000 kelahiran hidup, jika angka kelahiran hidup di

16


Sumatera Utara yang merupakan salah satu provinsi di Indonesia juga termasuk yang mengalami Angka Kematian Bayi yang tinggi. Menurut SDKI tahun 2012 Angka Kematian Neonatus Sumatera Utara adalah 26 /1000 Kelahiran hidup, kematian bayi 40 / 1000 kelahiran hidup dan balita 14/1000 Kelahiran hidup.4 Salah satu kabupaten yang memberi kontribusi terhadap tingginya Angka Kematian Bayi di Sumatera Utara adalah Kabupaten Deli Serdang, Angka Kematian Bayi pada tahun 2009 adalah 134 / 40.868 kelahiran hidup (3,28%) dan tahun 2011 adalah 98 / 36.743 kelahiran hidup (2,67%). Berdasarkan data Riskesdas tahun 2010 menunjukkan pemberian ASI Eksklusif di Indonesia sangat memprihatinkan yakni hanya 15,3%, di Provinsi Sumatera Utara cakupan ASI Eksklusif adalah 50,3%. 6 Menurut data dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (2008), cakupan ASI Eksklusif di Kabupaten Deli Serdang sebesar 19,33%.7 Capaian program IMD kurang dari 1 jam setelah Bayi Baru Lahir di Indonesia adalah 29,3%, tertinggi di Nusa Tenggara Timur 56,2% dan terendah di Maluku 13,6%. Selain faktor ibu dan petugas kesehatan, diperlukan kebijakan dari pemerintah baik pusat maupun daerah dalam keberhasilan program IMD dan ASI Eksklusif. Dukungan yang diberikan WHO dimulai adanya rekomendasi pada tahun 2002 yang bertujuan meningkatkan cakupan ASI Eksklusif. Pemerintah juga telah

mencanangkan GNPP-ASI (Gerakan Nasional Peningkatan PenggunaanAir Susu Ibu) pada tahun 1990, ditetapkannya keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia N0. 450/MENKES/IV/2004 tentang pemberian ASI Eksklusif yang memuat pengetahuan yang cukup tentang tehnik menyusui yang benar dan manajemen laktasi.24 Peraturan nomor 69 tahun 1999 tentang label dan iklan pangan yang mengatur mengenai pelabelan dan iklan makanan dan minuman, peraturan daerah Kabupaten Deli Serdang no. 37/K/DPRD/2009 tentang kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita (KIBBLA). Kebijakan tentang ASI Eksklusif dan IMD mempunyai tujuan dan target tercapainya cakupan ASI Eksklusif 80% di Indonesia, pencapaian tersebut akan terealisasi bila kebijakan telah diimplementasikan yang merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses kebijakan bahkan jauh lebih penting daripada pembuat kebijakan. Menurut teori George. C. Edwards III (1980) bahwa model implementasi kebijakan dipengaruhi 4 variabel yaitu 1) komunikasi, 2) sumberdaya, 3) disposisi dan kemudian 4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain. Proses implementasi berkaitan dengan 2 faktor utama yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi kebijakan yang akan di implementasikan dan faktor-faktor pendukung, sementara faktor eksternal

17


meliputi kondisi lingkungan dan pihak-pihak terkait. Faktor internal kedua dalam proses implementasi adalah sumber daya yang merupakan faktor pendukung (supporting factor) terhadap kebijakan. Faktor pendukung dalam manajemen publik meliputi Sumber Daya Manusia, Keuangan, logistik, informasi, legitimasi dan partisipasi. Berdasarkan identifikasi terhadap peraturan perundangan yang ada terkait ASI Eksklusif terlihat adanya kontrol pemerintah untuk mendukung ASI Eksklusif, selain dalam bentuk perundangan juga terdapat kebijakan dan program berbagai peraturan perundangan pemberian ASI, khususnya di Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 14

Studi kualitatif pada ibu-ibu di wilayah Puskesmas Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan tahun 2009 melaporkan bahwa IMD berpengaruh nyata terhadap pelaksanaan ASI Eksklusif. Ibu yang di fasilitasi oleh tenaga kesehatan dalam pelaksanaan IMD lebih besar kemungkinan untuk melakukan ASI Eksklusif dibanding ibu yang tidak di fasilitasi IMD. Menurut Edmond, menunda IMD akan meningkatkan kematian bayi. Hasil penelitan melaporkan bahwa dari 10.947 bayi yang lahir antara Juli 2003- Juni 2004 dan disusui, menyusu dalam 1 jam pertama akan menurunkan angka kematian perinatal sebesar 22%. Dari survey pendahuluan di Kabupaten Deli Serdang memiliki 34 Puskesmas dan 17 diantaranya adalah Puskesmas rawat inap, tiap-tiap Puskesmas memiliki 35-40 orang tenaga kesehatan, dan wawancara yang dilakukan kepada 30 orang tenaga kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Patumbak dan Tanjung Morawa 14 orang (46,7%) yang mengatakan selalu melaksanakan IMD dan 16 orang (53%) menjawab IMD dilakukan kadang-kadang. Adapun alasan tidak dilakukan IMD yang paling banyak adalah bayi akan dibersihkan dan dibedong terlebih dahulu, dan alasan lain tidak cukup waktu untuk melakukan IMD.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa petugas kesehatan memiliki pengaruh yang sangat penting dalam pencapaian ASI Eksklusif dan IMD. Hasil penelitian Aprillia Y di kabupaten Klaten Semarang tahun 2009 bahwa dari 7 variabel yang diteliti variabel kebijakan berhubungan dengan persepsi bidan terhadap sosialisasi program IMD dan ASI Eksklusif.9 Hasil penelitian Yulianti R tahun 2010 di Puskesmas Bromo kota Medan menunjukkan bahwa masalah yang berpengaruh terhadap peran tenaga kesehatan dalam pelaksanaan IMD adalah pengetahuan dan keterampilan tenaga kesehatan.

RUMUSAN MASALAH Bagaimana Implementasi Kebijakan tentang ASI Eksklusif di Wilayah Puskesmas Patumbak Kabupaten Deli Serdang.

18


kriteria informan yang dapat memberi informasi. Adapun kriteria inklusi : a) Berstatus dokter, bidan, perawat di wilayah kerjaPuskesmas Patumbak Kabupaten Deli Serdang. b) Bertugas minimal 1 tahun Pemilihan informan di dasari jumlah tenaga kesehatan dokter umum 6 orang, bidan 39 orang, perawat sejumlah 4 orang dan bidan merupakan tenaga kesehatan yang paling berperan terkait implementasi kebijakan tentang ASI Eksklusif.

KERANGKA PIKIR Komunikasi Program IMD dan ASI Eksklusif

Sumber Daya

Disposisi Sikap Tenaga Kesehatan terhadap Program IMD dan ASI Eksklusif

Impleme ntasi Kebijaka n IMD dan ASI Eksklusif

Struktur Birokrasi o Standart o Pengawasan o Sanksi Terhadap Kebijakan

Metode Analisis Data Pengolahan data dilakukan dengan mengelompokkan data berdasarkan topik penelitian yaitu implementasi kebijakan tentang ASI Eksklusif di wilayah kerja Puskesmas Patumbak. Hal terkait meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, serta struktur birokrasi. Pengalaman informan kemungkinan menambah unsur terkait implementasi kebijakan tentang ASI Eksklusif. Cara untuk menentukan keabsahan data yaitu: (1) Credibility (2) Tranferability (3) Dependability (4) Confirmability

Gambar 2.3 Kerangka Pikir Penelitian

METODE PENELITIAN Jenis Penelitian Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh jawaban atau informasi yang mendalam tentang pendapat dan perasaan seseorang yang memungkinkan untuk mendapatkan hal-hal yang tersirat tentang sikap, kepercayaan, motivasi, dan perilaku individu. Lokasi dan Waktu Penelitian Lokasi penelitian ini adalah wilayah kerja Puskesmas Patumbak Kabupaten Deli Serdang dan waktu penelitian dilaksanakan mulai bulan Januari sampai dengan Februari 2014 Informan Penelitian informan menggunakan metode snowball dengan menentukan

19


HASIL PENELITIAN Deskripsi Lokasi Penelitian Wilayah kerja Puskesmas Patumbak memiliki 8 desa, 52 dusun, 116 RW dan 274 RT dengan luas wilayah ±46,79 km2. Keadaan tanah mendatar dan jarak ke ibukota kabupaten adalah 46 km. Wilayah kerja Puskesmas Patumbak Kabupaten Deli Serdang meliputi Marindal I, Marindal II, Patumbak Kampung, Sigara-gara, Lantasan lama, Patumbak II, Patumbak I, dan Lantasan Baru. Luas dan wilayah desa di wilayah kerja Puskesmas Patumbak Kabupaten Deli Serdang terdiri dari Marindal I dengan luas desa 8,15 km2, Marindal II dengan luas desa 7,11 km2, Patumbak Kampung dengan luas desa 6,18 km2, Sigara-gara dengan luas desa 6,04 km2, Lantasan lama dengan luas desa 1,86 km2, Patumbak II dengan luas desa 6,54 km2, Patumbak I dengan luas desa 7,19 km2 dan Lantasan Baru dengan luas desa 3,72 km2. Adapun batas-batas wilayah kerja Puskesmas Patumbak yakni sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Medan Amplas dan Kecamatan Percut Sei Tuan, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan STM Hilir dan Kecamatan Biru-biru, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan STM Hilir dan Kecamatan Tanjung Morawa, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Deli Tua dan Kecamatan Medan Amplas.

Karakteristik Informan Informan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Puskesmas, Bidan Koordinator, Bidan Pemilik Klinik Bersalin, Bidan Desa, 1 Kader Kesehatan, 2 orang ibu yang mempunyai anak bayi. Sosialisasi Peraturan Pemerintah Pendapat Informan tentang Sosialisasi PP No.33 tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari informan yang diwawancarai, bahwa sebagian besarinforman menyatakan sudah pernah menerima penjelasan tentang IMD dan ASI Eksklusif . Pendapat Informan tentang Cara Sosialisasi PP No. 33 tahun 2012 Hasil penelitian menunjukkan bahwa informan yang diwawancarai sebagian besar informan mengatakan cara sosialisasi PP No. 33 tahun 2012 sudah baik namun masih adainforman yang mengatakan kurang jelas. Pendapat Informan tentang Informasi yang diterima mengenai IMD dan ASI Eksklusif saat Pemeriksaan Kehamilan Hasil penelitian menunjukkan bahwa Informan belum ada menerima informasi yang jelas mengenai IMD dan ASI Eksklusif dari tenaga kesehatan saat melakukan pemeriksaan kehamilan.

20


Sikap Informan Sikap Informan terhadap Ibu Hamil dalam Pelaksanaan PP No. 33 tahun 2012 Hasil penelitan menunjukkan bahwa informan yang diwawancarai seluruhnya menyatakan telah mempersiapkan pelaksanaan IMD dan ASI Eksklusif sejak pemeriksaan kehamilan.

Sikap Informan terhadap Pemberian Susu Formula pada Bayi Informan yang diwawancarai berhubungan dengan sikapnya terhadap pemberian susu formula pada bayi, seluruhnya informan mendukungpemberian susu formula pada bayi bila tidak memungkinkan minum ASI. Pendapat Informan tentang Kendala yang dialami dalam Melaksanakan PP No. 33 tahun 2012 Dari hasil penelitian terhadap informan didapati bahwa seluruh informan pernah mengalami kendala dalam melaksanakan IMD dan ASI Eksklusif pada ibu melahirkan. Pernyataan informan dapat di lihat pada Tabel 4.9.

Sikap Informan Saat Menolong Persalinan dalam Melaksanakan IMD Dari wawancara yang dilakukan terhadap informan sebagian besar mendukung pelaksanaan IMD dan berusaha melakukan. Namun masih ada dijumpai informan yang menyatakan itu hal yang masih sulit dilakukan. Sikap Informan tentang Pelaksanaan IMD Dari hasil wawancara terhadap informan, sebagian besar berpendapat bahwa IMD tidak sulit untuk dikerjakan, namun masih ada informan yang mengatakan menunggu waktu tenang. Seperti pada Tabel 4.6 ini. Sikap Informan tentang Pemberian ASI Eksklusif Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa informan memiliki sikap yang mendukung pemberian ASI Eksklusif, namun sebagian besar informan tidak terlalu mendukung pemberian ASI Eksklusif. Pernyataan informan tentang pemberian ASI Eksklusif tertuang pada Tabel 4.7 berikut.

Struktur Birokrasi Implementasi PP No. 33 tahun 2012 di Wilayah Kerja Puskesmas Patumbak Birokrasi dalam Pemberian Surat Perintah Hasil penelitian menunjukkan bahwa semuainforman yang diwawancarai belum ada menerima surat perintah secara tertulis dari atasan. Pendapat Informan tentang SOP PP No. 33 TAHUN 2012 Dari hasil wawancara mengenai pendapat informan tentang SOP dalam pelaksanaan PP No. 33 tahun 2012 di dapati semua informan menyatakan bahwa dalam pelaksanaannya tidak disertai adanya SOP

21


Pendapat Informan tentang Pengawasan yang dilakukan Atasan dalam Pelaksanaan PP No. 33 tahun 2012 di Wilayah Kerja Puskesmas Patumbak Hasil penelitian mendapatkan informasi bahwa sebagian besar informan menyatakan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan PP No. 33 tahun 2012 telah dilakukan dan sebagian kecil informan menyatakan jarang dilakukan

a) Konten PP Pemberian ASI Eksklusif PP no. 33 tahun 2012 sudah mulai dibahas sejak November 2006 yang saat itu diberi nama RPP Pemasaran susu formula, dan disahkan pada bulan maret tahun 2012. PP ini terdiri dari 10 bab, 43 pasal dengan 55 ayat yang mengatur 7 hal pokok yaitu tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah, Kabupaten Kota, Air Susu Ibu, Penggunaan susu formula dan produk bayi lainnya, tempat kerja dan tempat sarana umum, dukungan masyarakat, pendanaan, pembinaan dan pengawasan.

Pendapat Informan tentang Sanksi bila tidak Melaksanakan PP No. 33 tahun 2012 Dari hasil wawancara terhadap informan diperoleh informasi bahwa sanksi yang diberlakukan selama ini bila tidak melaksanakan PP No. 33 tahun 2012 hanya berupa teguran lisan dan sebagian informan menyatakan belum ada menerima sanksi.

b) Konteks Situasi lingkungan pelaksanaan PP tentang pemberian ASI Eksklusif ini mempengaruhi keberhasilan yang akan dicapai.

PEMBAHASAN

c) Proses Penyusunan PP ASI kurang lebih prosesnya selama 6 tahun dimulai tahun 2006 dan disahkan tahun 2012. Dalam penyusunan PP ini diperlukan media untuk memasyarakatkan informasi yang berkaitan dengan IMD dan ASI Eksklusif sehingga lebih cepat dipahami dan diterima secara menyeluruh oleh masyarakat Karena pada kenyataannya walaupun tenaga kesehatan memfasilitasi IMD dan ASI Eksklusif tetapi tujuan sulit dicapai bila ibu atau pihak yang berkepentingan tidak bersedia untuk melaksanakannya.

Analisa Kebijakan PP no. 33 tahun 2012 tentang ASI Eksklusif Untuk mendukung dan mempromosikan pemberian ASI Eksklusif, Pemerintah telah melakukan upaya agar fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan masyarakat serta keluarga mendorong supaya ibu dapat memberikan ASI Eksklusif yaitu dengan diterbitkannya PP no. 33 tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif.

22


d)

Aktor Terkait PP No. 33 tahun 2012 terdapat beberapa aktor yang seharusnya masing-masing berusaha untuk mendukung PP ini. Aktor utama dalam hal ini adalah tenaga kesehatan sebagai implementor, namun tentunya akan berhasil jika diiringi ketaatan ibu melahirkan untuk melaksanakannya. Peran penting yang lain adalah adanya dukungan dari Pemerintah Daerah, Kabupaten dan Kota serta perlu dipertimbangkan agar agen susu formua memahami tujuan dari program pemerintah ini

Sosialisasi PP No. 33 tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif Terkait sosialisasi PP No. 33 tahun 2012 tentang pelaksanaan IMD menurut dokter dan pegawai puskesmas serta bidan klinik bersalin bahwa sosialisasi dari Dinas Kesehatan terkait IMD dan ASI Eksklusif sudah memadai yaitu melalui seminar-seminar, media elektronik seperti video. Hal itu didukung oleh pendapat. “menurut saya… sosialisasinya sudah baik.. di rapatrapat, seminar-seminar… pelatihan sudah banyak yang disampaikan kepada petugas kesehatan dan pada umumnya semua tenaga kesehatan di wilayah puskesmas ini telah mengerti dan memahami PP ini.”(Informan 1) “Kalau pelatihan itu dalam setahun kurang lebih 2 kali penyuluhan mengenai IMD. Khususnya bagian anak yang menangani hal ini. Selama ini sosialisasi dari Dinas Kesehatan sudah berjalan dengan baik. “(Informan 2) “sering, kami sering. Biasakan dari susu yah… Dari seminar kesehatan, dimana-mana rata-rata kalau hotel medan inikan udah semualah, di jawa di bali, ke batam ke padang dibiayai sama susu SGM.”(Informan 3) Namun, untuk penyampaian informasi IMD dan pemberian ASI Eksklusif dari tenaga kesehatan kepada masyarakat dirasakan masih kurang maksimal. Informan menyatakan belum menerima informasi yang jelas tentang IMD dan

e)

Advokasi Dalam PP ASI ini tidak ada yang bertentangan dengan falsafah negara RI dan UUD 1945, bahkan mendukung terhadap nilai kemanusiaan sesuai sila kedua dari pancasila. PP ini sendiri penyusunannya didasari dari pasal 5 ayat 2 Undang Undang Dasar RI tahun 1945 dan pasal 129 ayat 2 undangundang no. 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Komunikasi Secara umum Edward membahas 3 hal penting dalam proses komunikasi yaitu transmisi, konsistensi dan kejelasan. Persyaratan pertama kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan.

23


ASI Eksklusif pada saat melakukan pemeriksaan kehamilan dari tenaga kesehatan, seperti pada pendapat informan berikut: “kalau waktu hamil itu… dari bidan nggak ada dikasih tahu, tapi dari teman-teman, dengar-dengar gitu-gitu aja.”(Informan 6) “enggak dikasih tahu… waktu melahirkan anak pertama pun nggak dikasih tahu, bapakku yang ngasih tahu.. langsung disusukan saja anaknya katanya.”(Informan 7) Menurut penulis hal ini sangat bertentangan dengan tujuan dari pelaksanaan ANC itu sendiri yaitu salah satunya mempersiapkan ibu agar masa nifas dan pemberian ASI Eksklusif berjalan normal. Jika diperhatikan pendapat informan pada saat melakukan pemeriksaan kehamilan tenaga kesehatan belum memberikan penjelasan yang memadai kepada ibu tentang IMD dan ASI Eksklusif. Salah satu faktor penyebabnya bahwa sosialisasi khusus mengenai IMD dan ASI Eksklusif tidak berjalan sendiri. Biasanya digabungkan dengan program lain seperti kegiatan posyandu dan imunisasi, sehingga pencapaian tujuan penyuluhan tidak berjalan maksimal. Akibat informasi yang kurang kepada ibu, berdampak kepada ketidaksiapan ibu untuk mengikuti program IMD dan pemberian ASI Eksklusif. Informasi yang kurang dapat menyebabkan kurangnya pengetahuan ibu tentang program IMD dan ASI Eksklusif, sehingga menyebabkan ibu berperilaku tidak

mendukung program IMD. Menurut Laurence Green bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku manusia adalah faktor-faktor predisposisi (predispotition factor) yang terwujud dalam pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan, nilainilai dan sebagainya. Bila dilihat dari penggalian informasi terhadap ibu yang mempunyai bayi, ibu cenderung tidak terlalu menanggapi penyuluhan terkait IMD dan ASI Eksklusif.41 “pernah… dengar-dengar gitu aja dari teman-teman, tapi nggak tahu itu apa.. saya kurang open sih sama yang kayak-kayak gitu..”(Informan 5) “ada sih penyuluhan terakhirterakhir ini, tapi saya nggak openopen sama yang kayak-kayak gitu. ”(Informan 5) “enggak dikasih tahu… waktu melahirkan anak pertama pun nggak dikasih tahu, bapakku yang ngasih tahu.. langsung disusukan saja anaknya katanya.”(Informan 6) Sumber Daya Manusia Jumlah tenaga kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Patumbak sudah mencukupi, seluruh desa sudah memiliki tenaga bidan. Dokter yang bertugas di Puskesmas Patumbak sejumlah 5 orang dengan tenaga bidan sejumlah 20 orang belum termasuk bidan yang berpraktek swasta secara mandiri, sehingga dari segi jumlah tenaga kesehatan sudah memadai untuk implementasi kebijakan PP No. 33 tahun 2012.

24


Menurut peneliti agar pelaksanaan PP No. 33 tahun 2012 dapat terlaksana dengan baik selain dari sudah tersedianya sumber daya tenaga kesehatan diperlukan sumber daya dana (money) yang perlu di anggarkan oleh para pengambil keputusan. Ketersediaan Fasilitas Kesehatan Sarana kesehtan di Puskesmas sudah cukup memadai dalam menunjuang pelaksanaan IMD dan ASI Eksklusif, Puskesmas Patumbak merupakan puskesmas rawat inap yang buka 24 jam dengan memberlakukan aturan piket bagi tenaga kesehatan yang ada, ditunjang adanya Pustu dan 10 ruangan penunjang lainnya.

Alokasi Anggaran Dari keterangan informan di wilayah kerja puskesmas patumbak didapati bahwa tidak tersedia dana khusus yang dipergunakan untuk sosialisasi kebijakan IMD dan ASI Eksklusif, biasanya sosialisasi dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan lain seperti kegiatan posyandu, penyuluhan ibu hamil dan imunisasi. “Kalau di Puskesmas kita punya bagian, setiap Posyandu kita sekalian membuat penyuluhan tentang ASI Eksklusif, jadi rutin setiap jadwal Posyandu.” “tidak ada… biasanya masih berjalan dengan program lain. dibuat mungkin untuk penyuluhan IMD dan ASI Eksklusif.. karena kalau untuk penyuluhan-pun kita harus keluar dari gaji ya.. agak sulit.” (Informan 2) Menurut Edward III salah satu aspek dari sumber daya yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah dana. Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan, dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.18

Disposisi Implementor Dari wawancara yang dilakukan terhadap informan secara umum tenaga kesehatan mendukung kelancaran program IMD dan ASI Eksklusif. Kepala Puskesmas dan bidan memiliki sikap yang positif terhadap program IMD. Sikap merupakan reaksi atau respons yang masih tertutup dari seseorang terhadap stimulus atau objek. Menurut new comb, sikap itu merupakan kesadaran atau kesiapan untuk bertindak. Dari wawancara yang dilakukan terhadap tenaga kesehatan menyatakan dukungan terhadap program IMD dan ASI Eksklusif. “menurut saya, hal ni bisa diterima karena kalau IMD sangat penting untuk pertama kali disitulah isapan bayi yang kuat kalau

25


dikerjakan itu dikerjakan…”

tidak

sulit.

Bisa

sampaikan yang terbaik, dia menganggap itu asing bagi dia.. Karena dia tidak pernah seminar…” (Informan 3) Dalam wawancara juga, informan menyampaikan sikap mereka terhadap pemberian susu formula “kita ngasih ke mereka itu pelan-pelan, meskipun kadang nggak siap lahir langsung diberikan antara dua-dua jam. Palingan kita kasih susu, memang kita kasih jugalah bu kadang-kadang susu melalui sendok, biar jangan kenal puting dulu. Kalau saya gitu, nantikan siap mamanya sudah siap di hecting, siap bersih baru kita tidurkan di samping mamanya.” (Informan 3)

(Informan 2) “kita berusaha agar semua bayi yang lahir di puskesmas ini langsung IMD, akan tetapi kondisi ibu yang lemah tidak memungkinkan IMD setelah persalinan dengan terpaksa ya… diberi susu formula. Lagi pula, khususnya untuk ibu-ibu dengan ekonomi kurang mampu, kadang tampak kurang gizi dan lemah. Mungkin dipengaruhi pola makan bidan selama hamil dan sulit kita paksakan untuk langsung IMD.”(Informan 1) Walaupun menurut Informan masih dijumpai beberapa kendala saat petugas kesehatan menerapkan program IMD dan ASI Eksklusif

Struktur Birokrasi

“ada juga yang dikasih, itulah tadi kalau ibunya tidak mau IMD.. ya, terpaksa kami kasih susu formula… tanggapan saya tentang susu formula.. begitu mau dikasih kan harus perhatikan tentang kebersihannya, kita nggak tahu kebersihan karet dot gimana… dan cara pencampurannya juga, perlu diperhatikan kebersihan air yang di dispernser itu juga apakah steril.”(Informan 2) “kalau IMD kita terapkanpun jadi kayak pasiennya yang ngatur kita. Kayak pandaian mereka daripada kita, kita kasih yang terbaik masih… aja. Karena gini bu, misalnya dikampung ini kita kasih yang terbaik orang itu kan bilang, aku kan masih lagi sakit, aku baru siap di hecting katannya segala macam kan.. sudah disosorkan bayi ke kita… waktu kita

Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap informan didapat keterangan bahwa kordinasi antara dinas kesehatan dan puskesmas sudah dilakukan secara berjenjang, walaupun masih dilakukan secara lisan dalam himbauan-himbauan melalui rapat. Belum tersedianya SOP terkait pelaksanaan IMD dan ASI Eksklusif di wilayah kerja Puskesmas Patumbak Kabupaten Deli Serdang, seperti pendapat informan berikut. “secara tertulis kita belum buat… namun, secara lisan itu sudah di perintahkan dalam setiap rapat, dari dinas sendiri telah menyuruh kita agar dibuat sendiri protap untuk IMD di Puskesmas ini, namun belum terlaksana.”(Informan 1) “Belum ada… baru secara lisan”(Informan 2)

26


“Selama ini sanksi yang diberlakukan yang berkaitan dengan pelaksanaan IMD dan ASI Eksklusif masih berupa teguran-teguran secara lisan yang biasanya menurut informan dilaksanakan pada saat rapat rutin pelaporan cakupan ASI Eksklusif yang sampai saat ini cakupannya di wilayah kerja Puskesmas Patumbak adalah 38%.”(Informan 1) “belum ada… biasanya hanya teguran-teguran secara lisan.” (Informan 2) Dalam PP No. 33 tahun 2012 telah diatur sanksi administratif terhadap tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan apabila tidak melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat 1: Tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan wajib melakukan Inisiasi Menyusu Dini terhdap bayi yang baru lahir kepada ibunya paling singkat selama 1 jam. Pasal 10 ayat 1 : tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas kesehatan wajib menempatkan ibu dan bayi dalam satu ruangan. Dan pasal 13 ayat 1: untuk mencapai pemanfaatan ASI Eksklusif secara optimal tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas kesehatan wajib memberikan informasi dan edukasi ASI Eksklusif pada ibu dan anggota keluarga yang bersangkutan sejak pemeriksaan kehamilan sampai dengan periode pemberian ASI Eksklusif selesai. Adapun pelanggaran akibat tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1, pasal 10 ayat 1 dan pasal 13 ayat 1 dikenakan sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang berupa

Menurut informan yang di wawancarai petunjuk teknis yang digunakan dalam pelaksanaan IMD dan ASI Eksklusif mengacu kepada PP No. 33 tahun 2012. Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan IMD dan ASI Eksklusif di Wilayah Kerja Puskesmas Patumbak biasanya dilaksanakan secara berkala ke puskesmas maupun ke lapangan seperti pernyataan informan berikut. “selama ini masih teguran secara lisan… setiap rapat-kan ditanya cakupan ASI Eksklusif tiap puskesmas, selalu dihimbau agar lebih ditingkatkan lagi, dari bagian Kes ga.. Dinkes sering sidak untuk mengawasi pelaksanaan IMD dan ASI Eksklusif ini.”(Informan 1) “kadang ada… dari dinas kesehatan ke puskesmas … biasanya itu dari Kes Ga.”(Informan 2) Dalam hal sanksi yang diberlakukan yang berkaitan dengan pelaksanaan IMD dan ASI Eksklusif menurut informan masih berupa teguran-teguran secara lisan, yang biasanya menurut informan dilaksanakan pada saat rapat rutin saat pelaporan cakupan ASI Eksklusif seperti pernyataan informan berikut ini. “selama ini masih teguran secara lisan… setiap rapat-kan ditanya cakupan ASI Eksklusif tiap puskesmas, selalu dihimbau agar lebih ditingkatkan lagi, dari bagian Kes ga.. Dinkes sering sidak untuk mengawasi pelaksanaan IMD dan ASI Eksklusif ini.”(Informan 1)

27


teguran lisan, teguran tertulis dan atau pencabutan izin. Dalam pasal lain yaitu pasal 17 ayat 1 PP No. 33 tahun 2012 diatur bahwa setiap tenaga kesehatan dilarang memberikan susu formula bayi dan / atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif, kecuali atas indikasi medis, ibu tidak ada dan ibu terpisah dari bayi. Dan pada pasal 21 ayat 1 diatur bahwa setiap tenaga kesehatan dan penyelenggara pelayanan kesehatan dilarang menerima hadiah dan/ bantuan dari produsen atau distributor susu formula bayi. Pasal 23 ayat 1 tenaga kesehatan yang menerima bantuan wajib memberikan pernyataan tertulis kepada atasannya bahwa aturan tersebut tidak mengikat dan tidak menghambat keberhasilan program ASI Eksklusif, telah diatur sanksi administratif apabila tidak melaksanakan pasal-pasal ini berupa teguran lisan, teguran tertulis dan atau pencabutan izin.14 Menyimak berbagai pasal dalam undang-undang kesehatan No. 36 tahun 2009 yang jauh lebih tegas mengatur tentang sanksi dalam pelanggaran pelaksanaan ASI Eksklusif yaitu pasal 200: setiap orang yang dengan sengaja menghalangi program pemberian Air Susu Ibu Eksklusif di pidana penjara pada lama 1 tahun dan denda paling banyak 100 juta rupiah.16 Menurut undang-undang tersebut, jelas ASI Eksklusif adalah hak bayi yang dilindungi undangundang dan harus didukung semua

pihak. Di Wilayah Kerja Puskesmas Patumbak masih kurang tegas dalam menerapkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur baik dalam Peraturan Pemerintah maupun undang-undang kesehatan, sehingga sepertinya sanksi itu hanya berupa tulisan semata tanpa dilaksanakan sebagaimana mestinya. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan 1) Sosialisasi terhadap tenaga kesehatan dari Dinas Kesehatan sudah berjalan dengan baik. Dari 4 informan menyatakan bahwa sosialisasi PP No. 33 tahun 2012 sudah berjalan dengan baik, dan 1 informan menyatakan tidak mengetahui tentang PP No. 33 tahun 2012. 2) Dari 4 informan tenaga kesehatan, 3 informan menyatakan sikap yang mendukung pelaksanaan PP No. 33 tahun 2012 dan 1 orang informan menyatakan hal ini sulit untuk dilaksanakan. 3) Kendala-kendala yang dialami tenaga kesehatan dalam pelaksanaan IMD dan ASI Eksklusif adalah kondisi ibu yang lemah, kurangnya kesiapan ibu untuk program IMD akibat tidak adekuatnya asupan gizi saat hamil, serta sikap ibu yang menganggap IMD dan ASI Eksklusif tidak terlalu penting. 4) Dalam pelaksanaan PP No. 33 tahun 2012 di wilayah kerja Puskesmas Patumbak belum disertai dengan adanya surat perintah secara tertulis dan belum

28


ada SOP serta pengawasan khususnya bagi klinik bersalin dalam rangka implementasi PP No. 33 tahun 2012 Saran 1) Sebaiknya puskesmas dan fasilitas kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas Patumbak membuat surat perintah dan SOP secara tertulis untuk dapat dilaksanakan oleh setiap Tenaga Kesehatan sesuai Tupoksinya terkait implementasi IMD dan ASI Eksklusif. 2) Bagi Tenaga Kesehatan sebaiknya program penyuluhan IMD dan ASI Eksklusif dilaksanakan tersendiri dan diperlukan metode penyampaian informasi yang lebih menarik kepada masyarakat seperti poster, spanduk, dan lain-lain. 3) Bagi tenaga Kesehatan, khusunya di KIA/KB agar lebih intensif lagi memberikan penyuluhan kepada ibu hamil agar mempersiapkan kondisi gizi yang baik untuk persiapan menyusui. 4) Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang supaya melaksanakan pengawasan secara berkaladi fasilitas kesehatan khususnya klinik bersalin swasta serta menerapkan sanksi administratif terhadap tenaga kesehatan maupun fasilitas pelayanan kesehatan yang melanggar ketentuan dalam undang-undang kesehatan No. 36 dan PP No. 33 tahun 2012.

DAFTAR PUSTAKA 1. Sutisna E. Manajemen kesehatan teori dan praktik di Puskesmas. Yogyakarta: Gadjah Mada University Pres; 2011. hlm 5. 2. Roesli U. Inisiasi Menyusui Dini. Jakarta: Pustaka Bunda; 2010. hlm 37. 3. Wijaya M. Kondisi angka kematian bayi di Indonesia. 2013 [diunduh 9 Maret 2013]. Tersedia dari: www.infodokterku.com. 4. Badan pusat statistik badan kependudukan dan keluarga berencana nasional kementerian kesehatan RI. Survei demografi dan kesehatan. Jakarta: SDKI; 2012. 5. Sekretariat Republik Indonesia. Pelayanan jamkesmas di Deli Serdang. [dokumen di internet]. [diunduh 26 Agustus 2013]. Tersedia dari: http://sctkab.go.id. 6. Badan penelitian dan pengembangan kesehatan kementerian kesehatan RI. Riskesdas.Jakarta; 2010. 7. Dinas kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Cakupan ASI Eksklusif. Medan; 2008. 8. Nugroho R. Analisis kebijakan. Jakarta: PT. Elex media komputindo; 2007. 9. Aprillia Y. Analisis sosialisasi program IMD dan ASI Eksklusif kepada bidan di Kabupaten Klaten. [dokumen

29


di internet]. [tesis]. Semarang: UNDIP; 2009. [diunduh 5 April 2013]. Tersedia dari http://undip.ac.id. 10. YuliantiR. Pengaruh peran tenaga kesehatan terhadap pelaksanaan IMD di Puskesmas Bromo kota Medan. [dokumen di internet]. [tesis]. medan: USU; 2010.[diunduh 8 April 2013]. tersedia dari: http://repository.usu.ac.id. 11. Fikawaty S. Praktek pemberian ASI Eksklusif penyebab keberhasilan dan kegagalannya. [Makara Kesehatan]. 2010 [diunduh 8 Juli 2013]. Tersedia dari: http://journal.ui.ac.id 12. Siregar A. Model dan faktorfaktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan. [dokumen dari internet]. Medan: USU Press; 2013 [diunduh 8 Juli 2013]. Tersedia dari: http://arpansiregar.wordpress.c om. 13. Abidin S. Kebijakan publik. Jakarta: Salemba humanika; 2012. 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 33 tahun 2012. Pemberian ASI Eksklusif. Jakarta: 2012. 15. Kepmenkes RI No. 450/menkes/SK/IV/2004. Pemberian ASI Eksklusif pada bayi di Indonesia. Jakarta: Kementrian kesehatan Republik Indonesia; 2004.

16. Undang-undang kesehatan Republik Indonesia no. 36 tahun 2009. Kesehatan. Jakarta; 2009. 17. Kebijakan. [homepage di internet]. 2013 [diunduh 8 Juli 2013]. Tersedia dari: http://id.wikipedia.org/wi/kebij akan. 18. Winarno B. Kebijakan publik teori dan proses. Yogyakarta: Media Pressindo; 2007. 19. Ariani. Ibu susui aku,bayi sehat dan cerdas dengan ASI. Bandung: Khazanah Intelektual; 2009. 20. Riksani R. Keajaiban ASI. Jakarta: Dunia Sehat; 2011. 21. Kristiansari. Ibu menyusui dan sadari. Yogyakarta: Nuha Medika; 2009 22. Khanizah S. Segudang keajaiban ASI yang harus anda ketahui. Yogyakarta: Flashbook; 2012. 23. Nugroho T. ASI dan tumor payudara. Bantul: Nuha medica; 2011. 24. Siregar A. Pemberian ASI Eksklusif dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Medan: Universitas Sumatera Utara; 2004. 25. Jaringan nasional pelatihan klinik. Asuhan persalinan normal dan IMD. Jakarta: Save the children; 2008. 26. Sugiono. Metode penelitian administrasi. Bandung: Alfabeta; 2006. 27. Ilyas Y. Kinerja teori, penilaian dan penelitian.

30


Depok: FKM Universitas Indonesia; 2012. 28. Azwar A. Pengantar administrasi kesehatan. Jakarta: Binapura aksara; 2005. 29. Peraturan daerah Kabupaten Deli Serdang No. 2 tahun 2012. Retribusi jasa umum. Lubuk pakam: 2012. 30. Machfoedz I. Metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif bidang kesehatan. Yogyakarta: Fitramaya; 2010. 31. Notoatmodjo S. Metodologi penelitian kesehatan. Jakarta: Rineka cipta; 2010. 32. Daryanto. Kamus bahasa indonesia EYD dan pengetahuan umum. Surabaya: Apollo lestari; 2006. 33. Nawawi I. Public policy (analisis, strategi advokasi teori dan praktek). Surabaya: PMN; 2009. 34. Subarsono A. Analisis kebijakan publik (konsep, teori dan aplikasi). Yogyakarta: Pustaka belajar; 2010. 35. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 69 tahun 1999. Label dan Iklan Pangan. 36. Peraturan Daerah No. 37/K/DPRD/2009. Kesehatan ibu, BBL, bayi dan anak balita. 37. Depkes RI. Sistem kesehatan nasional. Jakarta; 2009. 38. Saryono. Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Nuha Medika; 2011.

39. Murti B. Desain dan ukuran sampel penelitian kuantitatif dan kualitatif Bidang Kesehatan. Yogyakarta: Gadjah Mada University; 2013. 40. Bugin B. Metodologi penelitian kualitatif. Jakarta: Raja Gratundo Persadu; 2005. 41. Notoadmodjo S. Pendidikan dan perilaku kesehatan. Jakarta: Rineka cipta; 2005 42. Ulfa M. Survei pengetahuan ibu tentang ASI Eksklusif dengan pemberian ASI Eksklusif pada bayi di desa sadang Kecamatan Jebulo Kabupaten Kudus. [dokumen di internet]. [tesis]: Semarang: Universitas Negeri Semarang; 2007 [diunduh 12 April 2014]. Tersedia dari mariaulfamaria.blogspot.com 43. Depkes RI. Manajemen laktasi. Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat; 2005. 44. Margawati A. Antenatal Place of Birth and Postnatal related to breastfeeding practice among woman in peri urban area. Semarang: Media medika Indonesia; 2009

31

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PP NO 33 TAHUN 2012 TENTANG ASI EKSKLUSIF DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS PATUMBAK KABUPATEN DELI SERDANG

Recommend Documents