Implementasi Kebijakan Pemenuhan... (Wakit Nurdiansah) 684
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMENUHAN JAM MENGAJAR GURU SERTIFIKASI DI SMK NEGERI 2 DEPOK SLEMAN YOGYAKARTA THE IMPLEMENTATION OF A CERTIFIED TEACHER TEACHING HOUR FULFILLMENT POLICY IN STATE VOCATIONAL HIGH SCHOOL (SMK NEGERI) 2 OF DEPOK, SLEMAN, YOGYAKARTA Oleh: Wakit Nurdiansah, Jurusan Filsafat dan Sosiologi Pendidikan, Program Studi Kebijakan Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta,
[email protected]
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang implementasi kebijakan pemenuhan jam mengajar guru sertifikasi di SMK Negeri 2 Depok Sleman.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif kualitatif. Setting Penelitian di SMK Negeri 2 Depok Sleman. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan kajian dokumen. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Guru sertifikasi memenuhi jam mengajar di luar sekolah; (2) Selain memenuhi jam mengajar sekolah guru mendapat tugas tambahan khusus sesuai dengan ketentuan PP 74 tahun 2008 dan Permendiknas No. 30 tahun 2009; (3) Faktor pendukung jam mengajar adalah jumlah guru, jumlah rombongan belajar dan serta tugas tambahan khusus sesuai dengan ketentuan PP 74 tahun 2008 dan Permendiknas No. 30 tahun 2009; (4) Faktor penghambat berupa jumlah guru yang sedikit, jumlah rombongan belajar juga tidak memenuhi dan jarak satu sekolah satu dengan yang lain yang cukup jauh sehingga tenaga, waktu dan biaya yang lebih; (5) Solusi mengatasi pemenuhan jam mengajar dengan meningkatkan daya tampung guru serta memperbanyak jumlah rombongan belajar perkelasnya.
Kata Kunci :
Implementasi Kebijakan, Sertifikasi Guru, Pemenuhan Jam Mengajar Guru Sertifikasi
Abstract This study aims to describe the implementation of the policy of the fulfillment of teaching hours of teachers certified in SMK Negeri 2 Depok Sleman. This research uses qualitative descriptive qualitative approach. Setting research at SMK Negeri 2 Depok Sleman. Data collection method using observation, interviews and document review. The validity of the data using triangulation techniques and sources. The results showed that: (1) Teacher Certification meet teaching outside school hours; (2) in addition to the meet hours teaching school teachers got a special additional duty in accordance with the provisions of regulation 74 in 2008 and Permendiknas No. 30 in 2009; (3) the supporting Factors are the number of teaching hours of teachers, the number of groups of study and an additional special tasks and in accordance with the provisions of the regulation in 2008 and 74 Permendiknas No. 30 in 2009; (4) the factors restricting the number of teachers in the form of a slightly, the number of groups of study also did not meet and one school with one another far enough so that the effort, time and cost; (5) fulfillment solution hours teaching by enhancing the capacity of teachers as well as multiply the number of groups of learning perkelasnya. Keywords: implementation of policy, Teacher Certification, Teacher Certification Teaching Hours Fulfillment
685 Jurnal Kebijakan Pendidikan Edisi 7 Vol. V Tahun 2016
bangsa, yang diatur dalam undang-
PENDAHULUAN Pendidikan merupakan faktor
undang; (4) negara memprioritaskan
penting bagi kelangsungan kehidupan
anggaran
pendidian
sekurang-
bangsa dan faktor pendukung yang
kurangnya
20%
anggaran
memegang peranan penting di seluruh
pendapatan belanja negara serta dari
sektor
anggaran pendapatan belanja daerah
kehidupan,
sebab
kualitas
dari
kehidupan suatu bangsa sangat erat
untuk
dengan tingkat pendidikan. Peran
penyelenggaraan pendidikan nasional;
sekolah dinilai sangat penting bagi
(5)
maju dan berkembangnya masyarakat
pengetahuan dan teknologi dengan
dan terjaminnya kebutuhan kehidupan
menjunjung tinggi nilai-nilai agama
mereka kelak di kemudian hari.
dan persatuan bangsa untuk kemajuan
Sebagai
peradaban serta kesejahteraan umat
upaya
yang
bukan
saja
membuahkan manfaat yang besar,
memenuhi
pemerintah
kebutuhan
memajukan
ilmu
manusia
pendidikan juga merupakan salah satu
Pada bidang pendidikan semua
kebutuhan pokok manusia yang sering
warga negara mempunyai hak yang
dirasakan belum memenuhi harapan.
sama untuk memperoleh pendidikan
bagi
Penyelenggaraan
pendidikan
yang baik, juga mempunyai kewajiban
warga
merupakan
yang
negara
sama
untuk
membangun
tanggung jawab pemerintah seperti
pendidikan nasional yang berkualitas.
yang telah diamanatkan dalam UUD
Pendidikan
1945 pasal 31 bahwa (1) setiap warga
menghidupi peserta didik tetapi juga
Negara berhak mendapat pendidikan;
mengembangkannya sebagai manusia
(2)
wajib
(human being).Pendidikan nasional
dan
bukanlah bertujuan untuk melahirkan
pemerintah wajib membiayainya; (3)
robot-robot yang hanya menerima
pemerintah
petunjuk dan restu dari atas tetapi
setiap
mengikuti
warga
Negara
pendidikan
mengusahakan
menyelenggarakan pendidikan meningkatkan
dasar
dan
rangka
sekedar
sistem
nasional,
yang
pribadi-pribadi yang kreatif, kritis dan
dan
produktif (H.A.R. Tilaar, 2004: 11-
ketakwaan serta akhlak mulia dalam mencerdaskan
kehidupan
12).
yang
hanya
satu
keimanan
pendidikan
bukan
mengembangkan
Implementasi Kebijakan Pemenuhan... (Wakit Nurdiansah) 686
Dalam
Undang-Undang
penguasaan
kompetensi
seseorang
Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru
sebagai landasan pemberian sertifikat
dan
pendidik (Mulyasa, 2007:33).
Dosen pasal
dinyatakan
35
ayat
bahwa beban
(2) kerja
Surat keputusan bersama (skb)
guru mengajar sekurang-kurangnya 24
5
jam dan sebanyak-banyaknya 40 jam
Pendidikan
tatap muka per minggu. Peraturan
Kementerian Pendayagunaan Negara
Menteri Pendidikan Nasional Nomor
dan Reformasi Birokrasi, Kementerian
18 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi
Dalam
Bagi Guru Dalam
Keuangan, dan Kementerian Agama
Jabatan
menteri
yaitu
Kementerian
dan
Kebudayaan,
Negeri,
Kementerian
mengamanatkan bahwa guru yang
Nomor
telah memperoleh sertifikat pendidik,
Spb/03/M.Pan-Rb/10/2011, Nomor 48
nomor registrasi, dan telah memenuhi
Tahun
beban kerja mengajar minimal 24 jam
158/Pmk.01/2011, Dan Nomor 11
tatap muka per minggu memperoleh
Tahun 2011, Tenetang Penataan dan
tunjangan profesi sebesar satu kali gaji
pemerataan Guru Pegawai Negeri
pokok.
Sipil. Menurut Mulyasa (2007:33),
05/X/Pb/2011,
2011,
SKB
menjamin satuan
sebagai
mewujudkan
professional,
sedangkan sertifikasi
ini
Nomor
disusun
pemerataan
sertifikat pendidik adalah bukti formal tenaga
Nomor
pendidikan
guru
untuk antar
dalam
upaya
peningkatan
dan
guru adalah
pemerataan mutu pendidikan formal
suatu proses pemberian pengakuan
secara nasional (Sekjen Kemendikbud,
bahwa
2011:4).
seorang
kompetensi
memiliki
melaksanakan
Perencanaan kebutuhan guru
pelayanan pendidikan pada satuan
dilakukan berdasarkan laporan dari
pendidikan tertentu setelah lulus uji
satuan pendidikan tentang jumlah guru
kompetensi yang diselenggarakan oleh
sesuai dengan jenis guru, jumlah
lembaga
sertifikasi
peserta
didik,
guru adalah proses uji kompetensi
belajar,
jumlah
yang dirancang untuk mengungkapkan
pelajaran
penguasaan
yang
struktur kurikulum, dan disesuaikan
mengungkapkan
dengan jenis program yang dibuka
dirancang
untuk
telah
sertifikasi.Jadi
kompetensi untuk
yang
jumlah jam
rombongan setiap
mengacu
mata kepada
687 Jurnal Kebijakan Pendidikan Edisi 7 Vol. V Tahun 2016
(untuk SMA dan SMK) ke dinas
Yogyakarta.
Waktu
penelitian
pendidikan kabupaten/ kota (Sekjen
dilaksanakan bulan Maret - Juni 2016.
Kemendikbud, 2011:11). Menurut
Menteri
Subjek Penelitian
Kemendikbud, Mohammad Nuh guru
Subjek Penelitian dalam penelitian ini
di Indonesia ini sejatinya mencukupi.
adalah: 1) Guru Sertifikasi, 2) Kepala
Tapi
Sekolah, dan 3) Dinas Pendidikan.
gara-gara
distribusi,
ada
maka
ketimpangan
ada
sekolah
di
sekolah tertentu kekurangan guru.
Data, Instrumen dan Teknik
Bahkan, ada mata pelajaran tertentu di
pengumpulan Data
suatu sekolah
Teknik
Wakil
kekurangan guru.
Menteri
Kebudayaan
Pendidikan
bidang
dan
Pendidikan
pengumpulan
data
yang
digunakan berupa wawancara, studi dokumentasi dan observasi.
Musliar Kasim menjelaskan, SKB 5 menteri juga dibuat untuk menjawab
Teknik Analisis Data
keluhan
dan
Keabsahan data dalam penelitian ini
terkait
distribusi
dibeberapa
permasalahan
yang
guru.
daerah
Sebab,
diuji
menggunakan
trianggulasi
seringkali
sumber dan teknik. Sedangkan analisis
ditemukan jumlah guru yang melebihi
yang dilakukan adalah dengan reduksi
kebutuhan, sedangkan di daerah lainya
data, penyajian data dan penarikan
justru kekurangan guru.
kesimpulan.
METODE PENELITIAN
HASIL
Jenis Penelitian
PEMBAHASAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif
PENELITIAN
1. Implementasi
Pemenuhan
DAN
Jam
Mengajar Guru Sertifikasi di SMK Negeri 2 Depok Sleman
Waktu dan Tenpat Penelitian Penelitian ini dilakukan di SMA
Negeri
2
Depok
Sleman
SMK Negeri 2 Depok Sleman Yogyakarta merupakan sekolah kejuruan
yang
Yogyakarta yang beralamatkan di
banyak
tenaga
Mrican Caturtunggal Depok Sleman
menunjang
membutuhkan pendidik
proses
guna belajar
Implementasi Kebijakan Pemenuhan... (Wakit Nurdiansah) 688
mengajar. Dalam prosesnya guru
pendidikan yang di inginkan.di
disekolah mengajar di beberapa
SMK Negeri 2 Depok sendiri guru
sekolah untuk memenuhi beban
yang tidak memenuhi 24 jam tatap
kerja minimal mereka bagi guru
muka guru yang bersangkutan
yang sudah tersertifikasi. Adapun
memenuhi
salah
sekolah
satu
indikator
jam
lain.
mengajar Dengan
di
adanya
profesionalisme guru antara lain
sertifikasi ini guru diharapkan
adalah
mampu memenuhi kriteria serta
guru
tersebut
mampu
melaksanakan
proses
pembelajaran
secara
efektif.
Jumlah guru yang tidak merata juga telah mempersulit guru untuk memenuhi jam wajib mengajar minimal
24
jam
tatap
muka
seminggu. Akibatnya para guru menjadi semakin sulit memenuhi jam
wajib
minimal
mengajar
24
jam
mereka
tatap
muka
seminggu disekolah. Sementara sekolah yang kekurangan guru akan menyebabkan beban kerja guru menjadi lebih tinggi dan proses pembelajaran menjadi tidak efektif. Kualitas pendidikan yang semakin rendah akan diperparah dengan kewajiban beban kerja minimal 24 jam mengajar bila tidak terpenuhi. Kebijakan
ketentuan
yang
berlaku
dan
meningkatkan kualitas guru yang sudah sertifikasi. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 39 tahun 2009 tentang pemenuhan beban Kerja Guru
dan
pengawasan
Satuan
Pendidikan pasal 1 disebutkan bahwa beban kerja guru paling sedikit ditetapkan 24 jam tatap muka dalam satu minggu pada satu atau lebih satuan pendidikan yang memiliki
izin
pendirian
dari
pemerintah. Namun demikian bagi guru yang mendapatkan tambahan tugas
mendapatkan
beban
mengajar bisa kurang dari 24 jam tatap muka. 2. Jam
tambahan
mengajar
guru
sertifikasi diluar jam mengajar sertifikasi
merupakan salah satu peningkatan mutu pendidikan yang dilakukan pemerintah untuk mencapai tujuan
mata pelajaran khusus Persyaratan mendapatkan
mutlak
untuk
tunjangan
profesi
689 Jurnal Kebijakan Pendidikan Edisi 7 Vol. V Tahun 2016
pendidik
atau
sering
disebut
wajib mengajar guru harus mata
tunjangan sertifikasi guru wajib
pelajaran
mengajar minimal 24 jam tatap
wajib mengajar tidak dibenarkan
muka
diambil dari mata pelajaran yang
setiap
minggunya.
Jika
sendiri
(pemenuhan
kurang 1 jam saja maka guru
lain
bersertifikasi
tidak
akan
Ketentuan ini lebih longgar bagi
mendapatkan
tunjangan
satu
guru yang belum bersertifikat,
persenpun.
maupun
untuk
Tentu saja sebanyak 24 jam tatap muka ini sangat berharga bagi guru yang sudah tersertifikasi,
serumpun).
pemenuhan
mengajar
jam
masih
dibenarkan
mengampu mata pelajaran lain. 3. Faktor
Pendukung
namun jam tatap muka bisa juga
Implementasi
didapat dari tugas tambahan guru
Mengajar Guru Sertifikasi
seperti kepala
kepala
perpusatakaan,
bengkel,
kepala
wajib
Pemenuhan
dalam Jam
Kepribadian seorang guru yang utuh
dan
berkualitas
sangat
laboratorium, pembina Osis dan
penting karena disinilah muncul
yang di ekuivalenkan dengan jam
tanggung jawab guru sekaligus
tatap muka. Walau sudah bisa di
menjadi kekuatan dan kesiapan
ekuivalenkan masih banyak guru
untuk selalu mengembangkan diri.
yang kekurangan jam mengajarnya
Oleh
disetiap minggunya.
sewajarnya
Khusus untuk ketentuan guru yang telah mengikuti kegiatan sertifikasi, jam minimal wajib mengajar adalah 24 jam tatap muka, kecuali yang mendapatkan tugas tambahan diatas yang sudah tertuang
dalam
Peraturan
Pemerintah No 74 tahun 2008 serta Permendiknas No. 30 tahun 2001. Disamping itu, pemenuhan
sebab
itu,
sudah
pemerintah
terus
berupaya mencari alternatif untuk meningkatkan kualitas dan kinerja profesi guru. Salah satu terobosan yang sedang dilakukan adalah melakukan standar kompetensi dan sertifikasi guru. Dalam hal ini, pengembangan
profesionalisme
guru merupakan sesuatu yang tidak bisa ditawar lagi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Guru profesional memiliki dua ciri
Implementasi Kebijakan Pemenuhan... (Wakit Nurdiansah) 690
yaitu tingkat kemampuan yang
tambahan
tinggi dan komitmen yang tinggi.
lingkup Kemdikbud maupun di
Beban
kerja
guru
tersebut
paling sedikit memenuhi 24 jam tatap muka dan paling banyak 40 jam tatap muka perminggunya pada
satu
atau
lebih
satuan
disekolah
lain
bagi
luar Kemdikbud. 4. Faktor
Penghambat
untuk
Kendala
dalam
Mengatasi
Pemenuhan Jam Mengajar Guru Sertifikasi.
pendidikan yang memiliki ijin
Pendidikan merupakan faktor
pendiriaan dari Pemerintah atau
penting
Pemerintah Daerah. Dalam rangka
kehidupan
bangsa
pemenuhan beban kerja 24 jam
pendukung
yang
tatap muka perminggu.
peranan penting di seluruh sektor
Kalau
yang
terjadi
adalah
bagi
kehidupan,
kelangsungan dan
faktor
memegang
sebab
kualitas
kemungkinan yang pertama, maka
kehidupan suatu bangsa sangat
sekolah tidak akan kesulitan dalam
erat dengan tingkat pendidikan.
mengatur
tugas
Seperti halya dalam pemenuhan
mengajar guru. Kondisi inilah
beban mengajar guru sertifikasi
yang merupakan kondisi ideal
harus
yang
semua
meningkatkan mutu pendidikan,
kedua
namun
pembagian
diharapkan
pihak.
oleh
Kemungkinan
terpenuhi
guru
guna
dalam beban
proses
biasanya terjadi di daerah-daerah
pemenuhan
mengajar
terpencil dimana sering terjadi
terdapat hambatan dalam proses
kesulitan
merekrut
tenaga
pemenuhan.
pengajar.
Kemungkinan
ketiga
Dengan
terpenuhinya
jam
paling umum terjadi karena jumlah
mengajar guru yang sesuai dengan
guru
meningkat
jumlah guru serta daya tampung
maupun penyebaranya yang belum
guru yang yang memada, maka
merata sehingga guru kekurangan
jam
jam. Alternatif yang bisa diambil
terpenuhi. Tapi, tidak sama dengan
bagi guru yang kekurangan jam
suatu kondisi sekolah yang berada
tersebut
dipedesaan,
yang
terus
adalah
mencari
jam
mengajar
guru
dimana
dapat
kualitas
691 Jurnal Kebijakan Pendidikan Edisi 7 Vol. V Tahun 2016
pendidikan yang semakin rendah
terpenuhinya jumlah jam mengajar
akan diperparah dengan kewajiban
guru tersertifikat maka tunjangan
beban kerja mengajar 24 jam tatap
sertifikasi bisa diberikan.
muka perminggunya tidak dapat
Dalam pemenuhan 24 jam
terpenuhi. Tentu ini akan membuat
mengajar guru sertifikasi menemui
semangat
kendala-kendala
kerja
guru
menjadi
terganggu dan akan berusaha agar
menghambat
tunjangan
mengajar
sertifikasi
dapat
diraihnya.
yang
terpenuhnya guru.
jam
Rombongan
belajar yang kurang memadai,
Pemenuhan
jam
mengajar
daya tampung guru yang kurang
didaerah pedesaan atau terpencil
serta
jarak
antara
sekolahsatu
memkan waktu, biaya, tenaga
dengan yang lain yang berbeda.
yang lebih guna memenuhi beban
Hal tersebut pastinya memerlukan
mengajar guru sertifikasi. Guru
waktu, tenaga dan pikiran.
mencari tambahan jam mengajar
Satu-satunya solusi bagi guru
disekolah lain, ini memerlukan
yang tidak dapat memenuhi beban
jarak tempuh yang lebih. Tentu ini
mengajar 24 jam tatap muka
akan
perminggunya,
memperparah
kondisi
pendidikan didaerah.
terbainya
maka
jalan
adalah
dengan
5. Solusi untuk Mengatasi Kendala
menambah jam mengajar bidang
dalam Pemenuhan Jam Mengajar
studi yang disertifikasikan atau
Guru Sertifikasi
bidang studi yang disertifikasi,
Guru yang telah lulus uji kompetensi
sebagai
guru
professional atau guru bersertifikat harus
melaksanakan
tugas
mengajar minimal 24 tatap muka perminggunya. mengajarguru
Beban yang
sudah
tersertifikat harus terpenuhi, jika tidak bisa memenuhi maka ada tugas tambahan yang lain. Dengan
baik
disekolah
induk
maupun
disekolah lain yang memiliki izin operasional. SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pemenuhan
Implementasi Jam
Kebijakan
Mengajar
Guru
Sertifikasi di SMK Negeri 2 Depok
Implementasi Kebijakan Pemenuhan... (Wakit Nurdiansah) 692
Sleman
Yogyakarta,
dapat
disimpulkan bahwa: 1.
Implementasi
disekolah
lain,
mempunyai Pemenuhan Jam
guru
tugas
yang
tambahan
khusus mendapatkan tambahan
Mengajar Guru Sertifikasi di
jam
mengajar
sesuai
dengan
SMK Negeri 2 Depok Sleman,
ketentuan PP 74 tahun 2008 dan
merasakan
adanya
kebijakan
Permendiknas No. 30 tahun 2009.
jam
mengajar
Selain
pemenuhan
dalam
kriteria
dan
minimal 24 jam tatap muka dalam
ketentuan jam tambahan khusus
seminggu. Dalam pemenuhan jam
disekolah maka guru yang kurang
mengajar guru mampu memenuhi
24 jam tatap muka disekolah
jumlah
jumlah
mencari jam tambahan mengajar
daya
di sekolah lain bagi lingkup
tampung guru yang mencukupi.
Kemendikbud maupun di luar
Bagi guru sertifikasi pemenuhan
Kemendikbud.
jam
rombongan
sesuai
belajar
dan
jam mengajar di sekolah sangat
3. Faktor
Pendukung
dalam
membantu dalam pemenuhan 24
Implementasi Pemenuhan Jam
jam tatap muka dalam seminggu
Mengajar
guna untuk melengkapi syarat
yakni
sertifikasi.
adanya
belajar yang mencukupi, daya
mampu
tampung guru disekolah yang
memenuhi kriteria yang telah
cukup serta guru mendapatkan
ditetapkan sehingga kualitas guru
tugas
menjadi lebih baik.
disekolah
sertifikasi
Dengan ini
guru
Guru
jumlah
Sertifikasi rombongan
tambahan
khusus
seperti
menjadi
2. Jam tambahan mengajar guru
kepala laboratorium dan kepala
sertifikasi diluar jam mengajar
perpustakaan, selain itu tugas
mata
guru
tambahan khusus guru sudah
sertifikasi di SMK Negeri 2
ada kriteria dan ketentuanya
Depok Sleman dapat memenuhi
sesuai dengan PP 74 tahun
24
dalam
2008 dan Permendiknas No. 30
seminggu diluar jam tambahan
tahun 2009. Selain tugas diatas
mata pelajaran khusus. Selain
guru
pemenuhan
disekolah kurang guru mencari
pelajaran
jam
tatap
khusus
muka
jam
mengajar
yang
jam
mengajar
693 Jurnal Kebijakan Pendidikan Edisi 7 Vol. V Tahun 2016
jam
tambahan
mengajar
pengahambat
guru
dalam
disekolah lain. Jarak sekolah
memenuhi 24 jam tatap muka
satu dengan sekolah lain juga
dalam satu minggu.
menjadi faktor pendukung bagi guru
yang
mengajar
memenuhi disekolah
5. Solusi
untuk
Mengatasi
dalam
Pemenuhan
jam
Kendala
lain.
Jam Mengajar Guru Sertifikasi
Karena jarak yang jauh dapat
dengan
mempengaruhi pikiran, waktu
tampung guru di sekolah yang
serta biaya lebih bagi guru
mencukupi
yang memenuhi jam mengajar disekolah lain. 4. Faktor
Penghambat
Mengatasi
Kendala
Pemenuhan
Jam
meningkatkan
daya
sehingga
guru
mampu
memenuhi
jam
mengajar
hanya
satu
untuk
sekolah,
dalam
jumlah
di
meninggakatkan rombongan
belajar
Mengajar
perkelas sehigga jam mengajar
Guru Sertifikasi antara lain,
guru menjadi lebih banyak
jarak tempuh sekolah
asal
serta jarak tempuh bagi guru
dengan
lain
yang memenuhi jam mengajar
mememerlukan waktu, tenaga,
di sekolah satu dengan sekolah
biaya
guna
lain di perdekat. Sehingga
memenuhi 24 jam tatap muka
biaya, waktu serta pikiran guru
perminggunya.
tidak habis dalam perjalanan
sekolah
yang
lebih
Tetapi
bagi
guru yang mendapatkan tugas
dari
tambahan khusus tidak perlu
sekolah lain.
mencari
tambahan
jam
mengajar
disekolah
lain
melainkan minimal 24 jam tatap muka dalam seminggu dapat
terpenuhi
disekolah.
Daya tampung guru disekolah kurang
serta
jumlah
rombongan belajar disekolah sedikit
juga menjadi faktor
sekolah
asal
dengan
Saran Sebagai masukan
upaya memberi
kepada
pengambil
kebijakan, maka dari hasil kajian penelitian mengenai Implementasi Kebijakan
Pemenuhan
Jam
Mengajar Guru Sertifikasi dapat
Implementasi Kebijakan Pemenuhan... (Wakit Nurdiansah) 694
diajukan
saran-saran
sebagai
berikut : 1. Bagi Guru Dengan
adanya
kebijakan
sertifikasi guru diharapkan lebih meningkatkan kualitas pendidikan dengan adanya tunjagan bagi guru yang sudah tersertifikasi. 2. Bagi Sekolah a. Meningkatkan daya tampung guru di sekolah b. Menambah jumlah rombongan belajar perkelas 3. Rekomendasi Kebijakan Diharapkan
dengan
adanya
kebijakan sertifikasi guru mampu meningkatkan
kualitas
pedidik
sehingga tujuan pendidikan dapat terpenuhi. DAFTAR PUSTAKA E.
Mulyasa. (2007). Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru. Bandung: Remaja Rosda karya. H.A.R Tilaar. (2004). Paradigma Baru Pendidikan Nasional. Cetakan Kedua, Jakarta: Asdi Mahasatya. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Standar Nasional Pendidikan. Permendiknas Nomor 30 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Pemenuhan Beban
Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-Undang Republik Indonesia 1945 Pasal 31 tentang Hak Mendapatkan Pendidikan.
