IMPLEMENTASI CURL PADA PENGEMBANGAN SISTEM TRANSPARANSI ADMINISTRASI PELANGGARAN LALU LINTAS

IMPLEMENTASI CURL PADA PENGEMBANGAN SISTEM TRANSPARANSI ADMINISTRASI PELANGGARAN LALU LINTAS

Rohmat Purwoko Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Ilmu Komputer Elrahma Yogyakarta

Kepolisisan Satuan Lalu Lintas merupakan Korp yang mengatur semua urusan yang terkait dengan lalu lintas. Salah satunya adalah penindakan pelanggaran lalu lintas. Perbincangan yang santer di masyaratakat bahwa sering kali terjadi kecurangan dari oknum kepolisian dalam penindakan pelanggaran khususnya dalam penarikan denda. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi hal tersebut perlu dirancang sebuah sistem yang transparan dan terkontrol dalam penindakan pelanggaran pelanggaran lalu lintas. Sistem transparansi administrasi penindakan pelanggaran lalu lintas diwujudkan dalam sebuah website yang dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan tambahan CSS dan Javascript. Penyusunan database pada server menggunakkan XAMPP dengan database MySQL dan Mozilla firefox sebagi web browser. Selain itu, website tersebut juga mengimplementasikan penggunan library cURL pada PHP untuk melakukan Scraping web berita pada situs resmi Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Implementasi program dilakukan dengan unggah website dan diakses menggunakan berbagai perangkat. Hasil pembangunan sistem transparansi administrasi penindakan pelanggaran lalu lintas dalam bentuk website dianggap reliabel karena mampu mengakomodir semua kegiatan penilangan yang dilakukan secara manual dan dapat diakses melalui berbagai perangkat serta web browser dengan baik dan lancar. Kata kunci: transparan, pelanggaran lalu lintas, website, PHP, cURL, scraping web

PENDAHULUAN Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Proses penegakkan hukum harus berjalan adil dan transparan. Salah satu hal yang akan disoroti pada penelitian ini adalah proses penegakkan hukum pada pelanggaran lalu lintas di kepolisian khususnya satuan lalu lintas yang dinilai masih kurang transparan dan akuntabel. Proses penegakkan hukum yang dianggap masih kurang transparan dan akuntabel pada pelanggaran lalu lintas adalah pada proses administrasi tilang. Isu yang berkembang di kalangan masyarakat umum adalah bahwa uang denda hasil tilang tidak masuk negara dan justru masuk kantong oknum Polisi. Adanya oknum kepolisian yang “nakal” membuat proses peradilan yang semula sangat berguna bagi pembangunan negara justru menjadi sebuah lahan basah dan kotor. Kurang terkontrolnya metode yang digunakan menyebabkan proses penilangan menjadi pertanyaan dan menimbulkan kecurigaan di masyarakat. Tentunya hal tersebut harus menjadi perhatian segala stakeholders untuk memperbaiki proses yang sudah ada agar berjalan lebih transparan dan akuntabel serta supaya citra polisi yang sudah miring di mata publik dapat kembali menjadi sosok yang melindungi, melayani, dan mengayomi. Besarnya denda yang diberikan kepada pelanggar sesuai dengan undangundang yang kemudian akan disesuaikan dengan tingkat ekonomi dan atau kebijakan daerah. Seperti yang tertera pada UU LLAJ no 22/2009, pasal 288 ayat(2) jo pasal 106 ayat (5) huruf b yang berbunyi ”Tidak dapat menunjukkan Surat Ijin Mengemudi yang sah” akan dikenakan denda maksimal Rp250.000,00. Namun besar denda yang umum dibayarkan adalah kisaran Rp20.000,00 sampai dengan Rp50.000,00. Namun, tampaknya metode yang sudah berjalan tersebut masih dapat disempurnakan lagi dengan metode yang lebih terkontrol dan rekap administrasi dari proses penilangan dapat dipublikasikan secara terbatas pada khalayak umum.

2

Transparansi keuangan dalam sebuah sistem merupakan sebuah upaya untuk meminimalisasi atau bahkan mengeliminasi potensi-potensi kecurangan dan korupsi. Transparansi dapat terwujud dengan adanya upaya untuk menciptakan sebuah metode pengawasan dan kontrol terhadap stakeholders. Hal tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh Yulianti (2010) bahwa sebagai suatu upaya efisiensi dan langkah antisipasi korupsi di Indonesia, adanya sistem pengawasan anggaran baik mekanisme formal maupun masyarakat, sudah selayaknya diadakan, meskipun upaya tersebut relatif masih dipertanyakan hasilnya. Transparansi dan akuntabilitas keuangan yang dikelola oleh sebuah lembaga akan memberikan respon positif dan partisipasi aktif bagi entitas luar dari sebuah sistem. Hal tersebut dikemukan oleh Boy & Siringoringo (2009) yang melakukan penelitian di Sekolah Menengah Atas (SMA) terkait dengan transparansi pengelolaan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS). Penelitian

tersebut

menunjukkan

bahwa

akuntabilitas

dan

transparansi

pengelolaan anggaran APBS mempunyai pengaruh positif terhadap partisipasi orang tua murid dalam pembiayaan pendidikan. Oleh karena itu, dengan transparansi banyak hal positif yang dapat diperoleh. Tentunya yang utama adalah dapat ditekannya angka korupsi dan menumbuhkan respon positif dan partisipasi aktif dari entitas eksternal. Penciptaan

metode

transparansi

dan

akuntabilitas

keuangan

pada

penindakan pelanggaran lalu lintas dapat diatasi dengan sistem tilang berbasis web atau sistem tilang Online. Sistem secara umum dapat dipahami sebagai satu kesatuan dari bagian-bagian dalam sebuah organisasi. Sistem layaknya seorang anak yang punya kewajiban untuk berangkat sekolah. Anak adalah sistem dan berangkat sekolah adalah tujuan yang hendak dicapai. Sistem mengakomodasi seluruh resource yang dimiliki oleh anak mulai dari kemampuan untuk menentukan waktu keberangkat-an, mode transportasi, dan aksi lainnya supaya dapat sampai di sekolah. Fatta, (2007) menyimpulkan bahwa sistem adalah kumpulan dari bagian-bagian yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama.

3

Sistem tilang berbasis web sangat erat kaitannya dengan internet. Internet (interconnection-networking) disebut juga jaringan komputer. Jaringan komputer adalah “interkoneksi” anatara dua komputer autonomous atau lebih, menggunakan protokol komunikasi yang terhubung dengan media transmisi kabel atau tanpa kabel(wireless) untuk keperluan komunikasi data. Autonomous adalah apabila sebuah komputer tidak melakukan kontrol terhadap komputer lain dengan akses penuh, sehingga dapat membuat komputer lain melakukan restart, shut down, kehilangan file, atau kerusakan sistem (Ariyus & Andri, 2008). Media yang digunakan pada sistem adalah website. Website adalah keseluruhan halaman-halaman web yang terdapat dalam sebuah domain yang mengandung informasi. Sebuah website biasanya dibangun atas banyak halaman web yang saling berhubungan. Hubungan antara satu halaman dengan halaman web yang lain disebut hyperlink, sedangkan teks yang dijadikan media penghubung disebut hypertext (Yuhefizar et al, 2009). Dari uraian yang telah disampaikan, maka tujuan pembuatan Sistem peniindakan pelanggaran lalu lintas berbasis atau Sistem Tilang Online adalah untuk menciptakan mekanisme penindakan pelanggaran lalu lintas yang transparan dan akuntabel. METODE PENELITIAN Sistem Tilang Online dibangun dengan penggalian berbagai data melalui kajian pustaka dan juga hasil penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Peracangan sistem bertumpu pada pemodelan proses yang berfungsi untuk mengumpulkan dan mengklasifikasikan data menurut entitasnya sebagai tahap awal penyusunan database. Tahapan pembangunan sistem adalah sebagai berikut. Pertama adalah tahap pengumpulan data. Tahapan ini digunakan untuk memperoleh data yang sedetail mungkin serta merangkum dasar-dasar teori yang berhubungan dengan project. Kedua adalah tahap Analisis Data. Data pada tahap analisis masih bersifat acak dan belum dapat diklasifikasikan. Analisis data merupakan langkah awal untuk menentukan entitas. Entitas tersebut dijabarkan dalam bentuk atribut yang

4

masing-masing memiliki nilai. Entitas dengan masing-masing atribut dalam satu kesatuan akan saling berinteraksi yang akan menjadi sebuah database. Ketiga adalah tahap Perancangan sistem. Langkah-langkah yang dilakukan dalam perancangan sistem antara lain dengan analisis perancangan sistem dengan penyusunan flowchart kemudian dilanjutkan dengan pemodelan proses. Pemodelan proses digambarkan dengan context diagram, overview diagram, diagram berjenjang proses dan data flow diagram. Tahap selanjutnya adalah pembangunan database sistem meliputi perancangan struktur tabel, pembentukan tabel, tahapan normalisasi. Rancangan desain website selanjutnya dibuat untuk dasar pengaturan matrik hak akses user ke sistem berdasarkan level user. Semua tahapan tersebut digunakan sebagai pedoman untuk memulai membuat program serta penentuan input dan output program. Keempat adalah tahap Implementasi sistem. Sistem transparansi penindakan pelanggaran lalu lintas berbasis website diunggah di internet. Selanjutnya website akan diuji coba dengan bebagai jenis browser dan device baik desktop ataupun mobile yang diharapkan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Tahap yang terakhir adalah tahap Pemeliharaan. Pemeliharaan dilakukan pada database agar rekap-rekap penilangan tidak rusak ataupun bermasalah. HASIL DAN PEMBAHASAN Proses analisis data dan perancangan sistem meliputi penyusunan struktur tabel database dan pemodelan proses. Implementasi meliputi penyusunan database, penyusunan sistem dan uji coba serta pemeliharaan. Persiapan pendahuluan adalah dengan mempersiapkan perangkat keras berupa komputer dan perangkat lunak antara lain XAMPP sebagai web server dan Web browser. Tahap selanjutnya adalah menciptakan database setelah XAMPP berhasil dijalankan. Setelah Apache dan MySql dalam kondisi “start”, kemudian lewat web browser mengakses database server dengan URL http://localhost/phpmyadmin/. Nama database dimasukkan dan setelah itu tabel dibuat sesuai dengan rancangan. Proses selanjutnya setelah database diciptakan adalah menciptakan tabel. Implementasi struktur tabel pada sistem tilang online adalah lima tabel yang

5

meliputi tabel berita cara, kesatuan, pelanggar, pelanggaran, dan petugas. Struktur tabel secara lengkap dideskripsikan pada Gambar 1 sampai dengan 5

Gambar 1. Struktur tabel berita acara

Gambar 2. Struktur tabel kesatuan

Gambar 3. Struktur tabel pelanggar

Gambar 4. Struktur tabel pelanggaran

Gambar 5. Struktur tabel petugas

6

Tahap implementasi program merupakan tahap penerjemahan rancangan ke dalam suatu bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman yang digunakan pada tahap implementasi meliputi: HTML, PHP, CSS, dan Javascript. Halaman utama atau homepage merupakan halaman yang pertama kali dimuat oleh web browser. Pada dasarnya ada empat halaman dalam web yang dibangun, yaitu: (1) beranda; (2) daftar tilang; (3) hubungi kami; dan (4) login. Halaman beranda berisi tentang penjelasan atau pengenalan web. Pada halaman beranda juga disajikan ruang publik yang berisi tentang berita dan pengaduan masyarakat yang masuk ke Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY). Data tersebut diambil dari situs resmi Polda DIY. Metode pengambilan data atau data mining yang digunakan adalah Scraping web dengan library cURL yang ada di PHP. Hal penting yang harus diketahui dalam scraping web adalah letak dari data yang akan diambil dari suatu website untuk menetukan batas atas dan bawah data yaitu dengan melihat page source web sumber. Setelah batas atas dan bawah dari data sudah diketahui dari tampilan website, maka harus ditemukan skrip kode batas tersebut pada page source web.

Gambar 6. Batas atas skrip kode dari page source situs resmi Polda DIY

Gambar 7. Batas bawah skrip kode dari page source situs resmi Polda DIY

7

', $kodeHTML); //echo $pecah[0]; $pecahlagi = explode ('

BERITA POLDA DIY

', $pecah[1]); //echo $pecahlagi[1]; ?> '; echo "Ruang Publik"; echo ""; echo "

"; echo $pecahlagi [0]; echo "