Iman Gazali Rachman 1, Adam Idris 2, Bambang Irawan 3

eJournal Administrative Reform, 2016, 4 (4): 748-760 ISSN 2338-7673, ar.mian.fisip-unmul.ac.id © Copyright 2016

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KANTOR BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Iman Gazali Rachman1, Adam Idris2, Bambang Irawan3 Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisa Implementasi Peraturan Bupati Nomor 46 tahun 2013 tentang Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Badan KB , PP dan PA Kab. Kutai Kartanegara. Fokus penelitian yang ditetapkan meliputi : Implementasi Peraturan Bupati Nomor 46 tahun 2013 mengunakan teori Gorge C Edward III meliputi Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi/Sikap Aparatur dan Struktur Birokrasi. Sumber data diambil dari hasil wawancara dengan Key Informan Kepala Badan KB, PP dan PA Kab. Kutai Kartanegara dan informan terdiri dari Sekretaris, Kepala Bidang, staf, BKD Kab.Kutai Kartanegara dan Inpektorat Kab. Kutai Kartanegara, didukung data skunder arsip-arsip yang relevan dengan masalah yang diteliti. Analisa data yang digunakan adalah Analisa Kualitatif Model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman melalui tahapan tahapan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan Implementasi Peraturan Bupati Nomor 46 tahun 2013 tentang Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor KB, PP dan PA Kab. Kutai Kartanegara telah di implementasikan, hanya masih belum mencapai tujuan yang diharapkan atau diinginkan. Penyebabnya masih ada dua variabel Edward III yang belum berjalan sebagaimana mestinya yaitu Informasi disebabkan belum jelasnya aturan dari Perbup tersebut tentang kedisiplinan aparatur terhadap jam kerja dan Disposisi atau Sikap aparatur disebabkan sikap pimpinan belum tegas, keteladanan yang minim dan sikap kurangnya kesadaran aparatur untuk taat terhadap peraturan. Sedangkan variabel Edward III yang lain yaitu Sumber daya dan Struktur Birokrasi sudah berjaan sebagaimana mestinya. Kata Kunci: Implementasi, Disiplin, Kutai Kartanegara

1

Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: [email protected] 2 Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. 3 Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Implementasi Perbup No.46 th 2013 Disiplin PNS di BKBP3A (Iman Gazali Rachman)

Abstract The purpose of this study is to describe and analyze the implementation of the Regulation Pegents No. 46 of 2013 on the Civil Servant Discipline Enforcement at the Office of Family Planning, Women's Empowerment and Child Protection Kutai Kartanegara District. The focus of research set includes: Implementation of the Regulation Pegents No. 46 of 2013 using the theory Gorge Edward III include: Communication, Resources, Disposition / Attitude Apparatus and Bureaucratic Structure. Source Data taken from interviews with Key Informants Capital Head of of Family Planning, Women's Empowerment and Child Protection Kutai Kartanegara District and informants consists of the Secretary, the Head of Division, the staff, the Regional Employment Board Kutai Kartanegara District and Inpektorat Kutai Kartanegara District, supported by secondary data archives relevant to the issues being investigated. Analysis of the data used is qualitative analysis interactive model developed by Miles and Huberman through the stages of the stages. From the results of this study concluded Implementation of the Regulation Pegents No. 46 of 2013 on the Civil Servant Discipline Enforcement at the Office of Family Planning, Women's Empowerment and Child Protection Kutai Kartanegara District has been implemented, just still do not achieve the desired objectives or desired. The reason there are two variables Edward III that has not been implemented as intended, namely due to the unclear details of the rules of discipline declaring the apparatus against the working hours and Disposition or attitude due to attitude of the leadership apparatus has not expressly and attitudes lack of awareness of the apparatus for compliance with the regulations. Meanwhile, Edward III another variable, namely the Resources and Structure Bureaucracy already the process according to expectations . Keyword: Implementation, Discipline and Kutai Kartanegara Pendahuluan Tujuan Pembangunan Nasional Indonesia salah satu cirinya yaitu dengan adanya tenaga kerja yang berkualitas dan menjunjung tinggi kedisiplinan, setiap aparatur dituntut memiliki etos kerja dan disiplin kerja yang tinggi sehingga upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Good Governance) dapat terealisasi. Dalam rangka mengantisipasi permasalahan, maka pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Bupati Nomor 46 tahun 2013 tentang Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, diharapkan kedepan kinerja aparatur lebih baik, dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya lebih efektif dan efisien.

749

eJournal Administrative Reform, Volume 4, Nomor 4, 2016: 748-760

Pada Kantor Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebanyak 70 orang pegawai Negeri Sipil sejak dilaksanakannya Perbup Nomor 46 tahun 2013 tentang penegakan disiplin melalui absensi elektronik (fingerprint) pada priode tahun 2014 sampai 2015 masih terjadi pelanggaran disiplin berupa: terlambat masuk kerja pada tahun 2014 sebanyak 28 kali atau 40 % pada tahun 2015 menurun sebanyak 10 kali atau 15 % saja, artinya kedisiplinan melalui absensi meningkat melalui absensi elektronik (fingerprint) hingga 85%, sedangkan pada pelanggaran disiplin meninggalkan tempat pada jam kerja tanpa alasan yang jelas pada tahun 2014 sebanyak 31 kali 50 % pada tahun 2015 meningkat menjadi 38 kali atau 55% artinya Pelanggaran disiplin terhadap hal ini cenderung meningakat. Dari pemikiran dan identifikasi masalah yang dikemukakan diatas, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Nomor 46 tahun 2013 tentang Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipildi Kantor Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara dan faktorfaktor apa yang mendukung dan yang menghambat Implementasi Peraturan Bupati Nomor 46 tahun 2013 tentang Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara di Kantor Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara. Kebijakan Publik Kebijakan sangat identik kaitannya dengan tindakan yang diambil oleh pemerintah yang mempunyai tujuan – tujuan tertentu dengan peran fungsi pemerintah sesuai dengan kewenangan yang diberikan.Adapun kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah merupakan dasar bagi pembuatan sebuah kebijakan.Peran pemerintah sebagai pemilik kewenangan sangat menentukan dalam penetapan kebijakan serta dalam penyelesaian berbagai permasalahan. Dapat disimpulkan beberapa karateristik utama dari suatu definisi kebijakan publik.Pertama, pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu dari pada perilaku yang berubah atau acak. Kedua, pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dari pada keputusan yang terpisah –pisah. Ketiga, merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol infasi atau menawarkan perumahan rakyat, bukan apa yang dimaksud atau yang dikerjakan. Keempat, dapat berbentuk positif maupun negatif. Kelima, kebijakan publik paling tdak secara positif didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah. (Leo Agustino, 2008 : 8 – 9). Implementasi Kebijakan Publik Menurut Grindle (dalam Solichin, 1997 : 125) “implementation as process politic and administration” (Implentasi sebagai proses politik dan administrasi). 750


Pandangan Grindle ini setidak-tidaknya tidak jauh berbeda atau memiliki relevansi dengan apa yang dikatakan oleh Van Meter dan Van Horn dalam melihat implementasi dalam keterkaitannya dengan lingkungan (enviroment). Lebih lanjut dikatakan bahwa proses implement-tasi hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semula telah diperinci, program-program aksi telah dirancang dan sejumlah dana/ biaya telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran negara. Berdasarkan beberapa pandangan yang dikemukakan dapat disimpulkan bahwa proses implementasi kebijaksanaan sesunggungnya tidak hanya menyakut perilaku/sikap badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan-kekutan politik, ekonomi dan sosial secara langsung ataupun tidak langsung akan mempenggaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat. Jelaslah bahwa telaah tentang implementasi merupakan suatu proses untuk mengubah gagasan atau program menjadi tindakan dan bagaimana kemungkinan cara menjalankannya. Sedangkan untuk menganalisis mengenai proses implementasi kebijakan dapat dilihat berbagai model implementasi kebijakan. Model Top-down(George C Edward III ) Menurut Edward III (1980), salah satu pendekatan studi implementasi adalah: 1. Apakah yang menjadi prasyarat bagi implementasi kebijakan ? 2. Apakah yang menjadi faktor penghambat utama bagi keberhasilan implementasi kebijakan? Sehingga untuk menjawab pertanyaan tersebut di atas, Edward III, mengusulkan 4 (empat) variable yang sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu: 1. Communication (komunikasi) ; komunikasi merupakan sarana untuk menyebarluaskan informasi, baik dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas. Untuk menghindari terjadinya distorsi informasi yang disampaikan atasan ke bawahan, perlu adanya ketetapan waktu dalam penyampaian informasi, harus jelas informasi yang disampaikan, serta memerlukan ketelitian dan konsistensi dalam menyampaikan informasi. 2. Resourcess (sumber daya) ;sumber-sumber dalam implementasi kebijakan memegang peranan penting, karena implementasi kebijakan tidak akan efektif bilamana sumber-sumber pendukungnya tidak tersedia. 3. Dispotition or Attitude (sikap aparatur) ; berkaitan dengan bagaimana sikap implementor dalam mendukung suatu implementasi kebijakan. Seringkali para implementor bersedia untuk mengambil insiatif dalam rangka mencapai kebijakan, tergantung dengan sejauh mana wewenang yang dimilikinya 4. Bureaucratic structure (struktur birokrasi) ; suatu kebijakan seringkali melibatkan beberapa lembaga atau organisasi dalam proses implementasinya,

751


sehingga diperlukan koordinasi yang efektif antar lembaga-lembaga terkait dalam mendukung keberhasilan implementasi. Konsep Disiplin Kerja Menurut Malayu (2001 : 190) bahwa disiplin adalah kesadaran dan kesediaan seseorang dalam menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Menurut Prijodarminto, (1994 : 23) bahwa disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban. Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa disiplin merupakan suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk sesuai norma-norma yang berlaku, dan dilakukan dengan penuh kesadaran sesuai nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban. Metode Penelitian Penelitian yang dilakukan penulis termasuk penelitian deskriptif dan akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Fokus penelitian mengacu kepada perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka fokus peneltian yang ditetapkan sejauh mana pelaksanaan: 1. Implementasi Peraturan Bupati Nomor 46 tahun 2013 tentang Penegakan Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil terdiri dari : Komunikasi, Sumber daya, Disposisi atau Sikap aparatur dan Stuktur Birokrasi. 2. Faktor-faktor yang mendukung dan yang menghambat implementasi disiplin kerja pegawai Negeri Sipil di Kantor Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara. Key Informan : Kepala Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara, Informan Sekretariat, membawahi : Sub Bagian Umum, Sub Bagian Keuangan, Sub Bagian Kepegawaian. Informan lain; Bidang Keluarga Berencana, Bidang Kesejahteraan Keluarga, Bidang Perlindungan Anak, Bidang Pemberdayaan Perempuan, sebagai informan pendukung dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada penelitian ini instrumen yang digunakan adalah wawancara yang pelaksanaannya dilakukan secara langsung, dengan menggunakan pedoman wawancara yaitu dengan memberikan daftar pertanyaan yang mengarah pada model implementasi George C. Edward III, dengan aspeknya yakni komunikasi, Sumberdaya, Disposisi/Sikap Aparatur dan Struktur Birokrasi. 752


Hasil Penelitian Implementasi Peraturan Bupati nomor 46 tahun 2013 tentang Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Badan Kelaurga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara, akan dibahas setiap variabel dibawah ini : a). Komunikasi Ada tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan aspek komunikasi ini, yaitu: 1. Transmisi, yaitu penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu hasil implementasi yang baik pula. Dari informasi key infoman diatas menggambarkan keadaan komunikasi atasan kepada bawahan sudah berjalan, sehingga tranfomasi informasi tentang kedisiplinan pada perbup Nomor 46 tahun 2013 dapat tersampaikan kepada aparatur di bawahnya melalui berbagai kegiatan, baik melalui media rapat, surat edaran maupun sifatnya instruksi oleh Kepala Badan. Pola penyampaian atau tranmisi oleh Kepala Badan terhadap Perbu Nomor 46 tahun 2013 kepada bawahannya sudah efektif karena tidak ditemukan hambatan dalam penyampaian informasi maupun penerimaan informasi tersebut. Komunikasi horisontal terjadi antara orang-orang yang pada tingkat yang sama atau orang-orang yang pada tingkat yang berhubungan pada Bidang yang berbeda dalam suatu organisasi. Komunikasi horisontal yang efektif dapat membantu orang-orang untuk mengkoordinasikan berbagai kegiatan dan menyelesaikan masalah, memberikan pemeriksaan informasi, memecahkan masalah dan membuka jalan bagi terciptanya hubunganhubungan kerja, terutama dalam pelaksanaan perbup Nomor 46 tahun 2013 tentang kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil di kantor ini. Pimpinan dan aparatur berupaaya meningkatkan lingkungan komunikasi seluruh organisasi. Pengenalan dan penghargaan terhadap pegawai adalah satu cara untuk mendorong rasa jiwa kerja sama. 2. Kejelasan informasi, dimana komunikasi atau informasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan. Dengan demikian bahwa beberapa aturan di Perbup ini sudah jelas namun ada aturan berupa pasal 4 yang perlu di jabarkan lebih lanjut,hal ini membuka peluang bagi sebagian PNS untuk tidak tertib dan melanggar kedisiplinan. Apabila dilihat dari sisi administrasi absensi elektronik (fingerprint), implementasi Perbup ini sudah baik, namun faktanya disiplin dalam pemanfatan jam kerja sesuai tugas dan tanggung jawab PNS kurang, karena kinerja PNS belum bisa diukur. 3. Konsistensi informasi yang disampaikan, yaitu perintah ataupun informasi yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah jelas dan konsisten untuk dapat diterapkan dan dijalankan.

753


Maka konsitensi informasi Perbup Nomor 46 tahun 2013 dalam hal mengatur penegakan disiplin PNS di Kantor Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mengalami diskonsistensi, dalam hal penegakan disiplin melalui Absensi elektronik (fingerprint) berjalan dengan baik dan efektif terhadap peningkatan disiplin secara administrasi, disisi lain belum jelasnya pasal 4 dalam mengatur disiplin pemanfaatan waktu kerja, sihingga masih terjadi pelanggaran disiplin terhadap waktu kerja sebagaimana yang menjadi tujuan Perbup Nomor 46 tahun 2013.Sedangkan kejelasan dan konsistensi Perbup dalam mengatur pemanfaatan jam kerja dari jam 07.30 sampai jam 16.00 belum diatur secara jelas dalam perbup ini sehingga membuka peluang bagi aparatur untuk melanggar disiplin. Sehingga terkesan PNS hanya mengejar absensi saja, namun kedisplinan dalam pemanfaatan jam kerja sangat rendah.

b). Sumber Daya Hasil penelitian, sumber daya sudah menunjukkan kondisi yang cukup baik, seperti sumber daya manusia baik kualitas semakin baik tingkat pendidikan maka semakin baik pula pemahaman terhadap kebijakan untuk dilaksanakan, dan dari segi kuantitas jumlah PNS di kantor ini sebanyak 70 orang relatif mudah dalam pembinaan dan pengarahan terhadap pelaksanaan kebijakan. untuk variabel sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting karena sumber daya manusia merupakan implementator atau subyek sekaligus juga menjadi obyek dari Kebijakan Perbup Nomor 46 tahun 2013 di Kantor ini. Dilihat dari kualitas sumber daya manusia, maka tingkat pendidikan menentukan efektifnya sebuah implementasi kebijakan sehingga semakin tinggi tingkat pendidikan semakin baik pula kemampuan sumber daya manusia menjalankan aturan yang di berlakukan untuk penegakan disiplin melalui absensi elektronik (fingerprint), namun berbeda dengan penegakan disiplin dalam pemenfaatan waktu bekerja,

754


sumber daya finansial berupa Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP) yang menjadi motivasi dan diberikan berdasarkan kehadiran melalui absensi elektronik (fingerprint) PNS, dukungan finansial untuk oprasional kegiatan absensi elektronik (fingerprint) melalui RKA juga diberikan sejak tahun 2014 hingga 2016. Sumber daya lingkungan sangat mendukung sekali karena situasi dan kondisi serta stabilitas keamanan Pemerintahan Kutai Kartanegara cukup baik dan efektif untuk mendukung implementasi Perbup tersebut.

c). Disposisi/sikap aparatur Disposisi/sikap aparatur terutama dukungan pimpinan berupa otoritasnya mampu mengarahkan kebijakan Perbup ini dapat dilaksanakan oleh aparatur di bawahnya, sehingga implementasi Perbup ini dari pelaksanaan absensi elektronik (fingerprint) tidak mengalami hambatan yang berarti, sebagai implentor dari Perbup ini Kepala Sub. Bidang Umum dan Kepegawaian dalam hal penegakan disiplin PNS melalui absensi elektronik (fingerprint) secara administrasi, sikap pimpinan sudah tegas, namun pada penegakan disiplin PNS yang melanggar peraturan untuk pemanfaatan waktu kerja dari jam 07.30 masuk dan pulang sampai 16.00 belum tegas, masih banyak PNS yang hanya mengejar absensi kemudian keluar tanpa alasan yang jelas, baru kembali jam 09.00, bahkan terkesan membiarkan terjadi dan mentolerir ketidak disiplinan tersebut setiap hari kerja. Begitu juga sikap pribadi sebagian PNS yang menfaatakan peluang dari belum jelasnya aturan di Perbup terhadap kediplinan dalam pemanfaatan waktu kerja, dengan kondisi demikian menjadikan sebagian PNS bersikap acuh dan tidak jujur, sehingga menghambat penegakan disiplin di kantor ini. Dengan demikian bahwa sikap Pemerintah Daerah Kutai Kartanegara terhadap Perbup Nomor 46 tahun 2013, dibawah Koordinasi oleh Badan Kepegawaian daerah (BKD), Inspektorat dan Semua SKPD, sudah ada komitmen untuk

755


melaksanakan Perbup tersebut dan dengan diterbitkannya edaran dan instruksi dalam rangka mendukung pelaksanaan Perbup Nomor 46 tahun 2013. Dari kesemua pembahsan diatas, maka faktor keteladanan menjadi hal sangat penting, apabila ingin sebuah organisasi bisa berjalan sesuai aturan, sikap pemimpin harus mampu memberikan keteladanan yang baik terhadap kedisiplinan kerja, agar semua aparatur mendapatkan contoh yang baik.

. d). Struktur Birokrasi Hasil penelitian, didapat bahwa Pemerintahan Kutai Kartanegara sangat mendukung bagi terlaksananya implementasi Perbup tersebut karena Badan Kepagawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai pembina dan pengawas serta penindakan terhadap pelanggaran disiplin PNS di SKPD di seluruh Kabupaten Kutai Kartanegara, hal ini di wujudkan dengan terus menyempurnakan Peraturan Bupati tersebut dengan membuat beberapa Instruksi dan semakin diperbaharuinya sistem absensi elektronik (fingerprint) secara online dan juga dibuatnya Perbup nomor 19 tahun 2016 tentang Kode Etik PNS Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada tahap penindakan pelanggaran yang menindak adalah Kepala Sub. Bidang Umum dan Kepegawaian Pegawai, berkoordinasi dengan BKD dan Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara.

756


Di Kantor Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri struktur Birokrasi yang ada cukup ideal untuk sebuah lembaga yang menjalankan Perbup Nomor 46 tahun 2013, struktur pengawasan dan pembinaan PNS dilakukan secara berjenjang dari Kepala Badan kepada Sekretaris, kemudian Sekretaris membina para Kepala Bidang dan Kepala Bidang membina para stafnya, pembinaan terhadap pelanggaran oleh PNS dilakukan sesuai Standar Operating Procedur (SOP) yang berlaku di Perbup nomor 46 tahun 2013, sehingga jarang sekali terdapat hambatan dalam pelaksanaannya. Sedangkan struktur organisasi Badan ini dibawahi langsung oleh Kepala Badan yang bertanggung jawab langsung terhadap bawahannya, namun implemantator utama oleh Kepala sub. Bidang Umum dan Kepegawaiaan, apabila diruntutkan pengawasan adalah Kepala dinas mengawasi dan membina Sekretaris Badan, Sekretaris mengawasi dan membina para Kepala Bidang dan, Kepala Bidang mengawasi dan membina stafnya.

Kesimpulan Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana yang dikemukakan maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : 1. Implementasi Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2013 tentang Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara di tinjau dari Variabel Gorge Edward III adalah : a) Komunikasi, dilihat dari tranformasi, tentang Perbup untuk mengatur PNS agar disiplin melalui absensi elektronik (fingerprint) secara administarsi, sudah berjalan. Namun hambatan dari komunikasi pada perbup ini dilihat dari kejelasan dan kosistensi Perbup ini belum jelas mengatur disiplin PNS 757


dalam pemanfaatan waktu kerja, hal ini membuka peluang banyak pelanggaran terhadap jam kerja. b) Sumber daya, pada Sumber daya manusia, Sumber daya finansial berupa Insentif Tambahan Pengahasila Pegawai (TPP) dan dukungan dana oprasional kegiatan berupa RKA pada tahun 2014 hingga sekarang, dan sumber daya lingkungan berupa kondisi keamanan dan kondusipnya penyelenggaraan Pemerintahan sudah medukung terhadap pelaksanaan Perbup nomor 46 tahun 2013. c) Disposisi/ Sikap Aparatur dalam implementasi perbup nomor 46 tahun 2013 mengalami hambatan berupa sikap pimpinan yang belum tegas dalam penindakan dan memberikan sangksi terhadap pelanggarn disiplin, sikap keteladanan yang minim dan pengawasan yang belum berjalan maksimal, sedangkan sikap sebagian PNS terbiasa terhadap pelanggaran dan kurang peduli terhadap peraturan di perbup tersebut, serta adanya peluang PNS untuk melanggar dikarenakan belum jelasnya pasal di Perbup ini dalam mengatur pemanfaatan jam kerja yang telah ditentukan. d) Struktur Birokrasi, pembinaan pengawasan dan evaluasi kinerja PNS di Kantor ini, dilaksanakan secara koordinatif oleh BKD, Inspektorat dan Badan Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara. Sedangkan struktur organisasi Badan ini dibawahi langsung oleh Kepala Badan yang bertanggung jawab langsung terhadap bawahannya, namun implemantator utama oleh Kepala Sub. Bidang Umum dan Kepegawaiaan, apabila diruntutkan pengawasan adalah Kepala Badan mengawasi dan membina Sekretaris, Sekretaris mengawasi dan membina para Kepala Bidang dan, Kepala Bidang mengawasi dan membina stafnya. e) Dapat disimpulkan Implementasi Peraturan Bupati Nomor 46 tahun 2013 tentang Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara telah di implementasikan, hanya masih belum mencapai tujuan yang diharapkan atau diinginkan. Penyebabnya masih ada dua variabel Edward III yang belum berjalan sebagaimana mestinya yaitu Informasi disebabkan belum jelasnya aturan dari Perbup tersebut tentang kedisiplinan aparatur terhadap jam kerja dan Disposisi atau Sikap Aparatur disebabkan sikap pimpinan belum tegas dan sikap kurangnya kesadaran aparatur untuk taat terhadap peraturan. Sedangkan variabel Edward III yang lain yaitu Sumber daya dan Struktur Birokrasi sudah berjaan sebagaimana mestinya. 2. Faktor-factor yang mendukung dan menghambat Perbup nomor 46 tahun 2013: a). Faktor yang mendukung adalah Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Bupati Nomor 45 tahun 2013 yang di sempurnakan dengan Perbup nomor 39 tahun 2015 tentang Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, Peraturan Bupati 758


Nomor 19 tahun 2016 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Kutai kartanegara, dan Kondusifnya keadaan dan stabilitas keamanan di Kabupaten Kutai Kartanegara b). Sedangkan Faktor-faktor yang menghambat adalah belum adanya peraturan atau pasal yang mengatur terhadap pemanfaatan jam kerja dalam proses kegiatan berlangsung atau selama jam kerja, secara jelas dan terprinci di Peraturan Bupati Nomor 46 tahun 2013, sehingga, menjadi peluang sebagian PNS di kantor tersebut untuk tidak disiplin., belum adanya penerapan disiplin pegawai secara tegas dikaitkan dengan sistem manajemen kerja dalam pemanfaatan jam kerja pegawai yang sudah diatur Perbup nomor 46 tahun 2013, belum maksimalnya pengawasan yang melekat sehingga masih ada saja sebagian PNS melanggar aturan dengan meninggalkan tempat pada saat jam kerja tanpa alasan yang jelas, belum konsukuennya sikap pimpinan untuk bersikap tegas terhadap pelanggaran bahkan terkesan membiarkan dan mentolerir terhadap pelanggaran. Saran-saran 1. Perlu Penyempurnaan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2013, agar Penegakan didiplin PNS dalam pemanfaatan jam kerja secara efektif dan efesien dengan berbasis kinerja. 2. Penerapan sistem pengendalian disiplin pegawai perlu dikaitkan dengan sistem manajemen kinerja, sehingga penggunaan jam kerja dapat dioptimalkan bagi pencapaian target kinerja seperti sistem aplikasi Log Book yang menjadi alat pengukur kinerja PNS sehingga apa yang di targetkan dalan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) bisa secara otomatis tercatat dalam sisitem atau aplikasi tersebut. 3. Mengatur kembali pengelolaan prosedur ijin pada saat jam kerja sebagai sarana pengawasan bagi aparatur. Hal ini perlu dilakukan karena persepsi pegawai yang masih ada menggunakan jam kerja untuk keperluan yang bukan kepentingan pekerjaan, berupa pengadaan buku kontrol terhadap ijin keluar kantor pada saat jam kerja. 4. Peran atasan langsung akan menjadi penting dengan menempatkan disiplin langsung pada pegawai yaitu ketegasan keteladanan dalam penegakan peraturan secara konsekuen dan akan sangat berpengaruh terhadap berhasilnya penegakan disiplin. Daftar Pustaka Abdul Wahab, Solichin, 2012. Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Bumi Aksara. Agustino, Leo, 2008. “ Dasar – dasar Kebijakan Publik”. Alfabeta, Bandung Anderson, JE, 1978, Public Policy Making, New York, Hall, Rinehore and Wiston. 759


Edwards III, George 1980, (Edited) Public Policy Implemanting, Jei Press. Inc London England Grindle, Merilee S. 1980. Politics and Policy Implementation in The Third World, Princnton University Press, New Jersey. Hasibuan, Malayu, S.P. 2001, Manajemen Sumber Daya manusia, Dasar dan Kunci Keberhasilan. Haji Msagung. Jakarta Idrus, Muhammad. 2009. “ Metode Penelitian Ilmu Sosial – Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif “. Edisi Kedua, Erlangga, Yogyakarta. Nugroho, Riant, 2007, “Analisis Kebijakan”, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta. Parsons, Wayne. 2005. “ Public Policy – Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakn”. Edisi Pertama, Kencana, Jakarta. Prijodarminto, soegeng, S.H. Disiplin Menuju sukses. Pradya Paramit. Jakarta

760

Iman Gazali Rachman 1, Adam Idris 2, Bambang Irawan 3

Recommend Documents