IKHTISAR JABATAN : Menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi, teknologi informasi, dan evaluasi di bidang sistem penganggaran

LAMPIRAN II.7 PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : TENTANG URAIAN JABATAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

-11. NAMA JABATAN

: Direktur Sistem Penganggaran

2. IKHTISAR JABATAN

:

Menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi, teknologi informasi, dan evaluasi di bidang sistem penganggaran. 3. TUJUAN JABATAN : Terwujudnya sistem penganggaran, peraturan penganggaran, standar biaya, sistem aplikasi dan sistem teknologi informasi penganggaran yang integratif, efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan partisipatif. 4.

URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN 4.1

:

Mengkoordinasikan perumusan kebijakan standardisasi dan evaluasi, norma, pedoman serta petunjuk teknis di bidang sistem penganggaran. 4.1.1

Memberi pengarahan kepada Kepala Subdit Pengembangan Sistem Penganggaran dalam mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan di bidang sistem penganggaran;

4.1.2

Menugaskan Kepala Subdit Pengembangan Sistem Penganggaran untuk mengkaji dan mengembangkan sistem penganggaran;

4.1.3

Mempelajari dan mengoreksi hasil pengkajian Pengembangan Sistem Penganggaran serta menyampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran;

4.1.4

Menugaskan Kepala Subdit Pengembangan Sistem Penganggaran untuk merumuskan norma, pedoman, dan petunjuk teknis di bidang sistem penganggaran;

4.1.5

Membahas norma, pedoman, dan petunjuk teknis di bidang sistem penganggaran bersama direktorat teknis/pengguna anggaran;

4.1.6

Mempelajari dan mengoreksi hasil perumusan norma, pedoman, dan petunjuk teknis di bidang sistem penganggaran serta menyampaikannya kepada Direktur Jenderal Anggaran;

4.1.7

Menugaskan Kepala Subdit Pengembangan Sistem Penganggaran untuk melakukan sosialisasi norma, pedoman, dan petunjuk teknis di bidang sistem penganggaran;

4.1.8

Menilai dan mengevaluasi pelaksanaan sosialisasi norma, pedoman, dan petunjuk teknis di bidang sistem penganggaran;

4.1.9

Menugaskan Kepala Subdit Pengembangan Sistem Penganggaran untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan norma, pedoman, dan petunjuk teknis di bidang sistem penganggaran;

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

-24.1.10 Mempelajari dan mengoreksi hasil monitoring dan evaluasi terhadap penerapan norma, pedoman, dan petunjuk teknis sistem penganggaran serta menyampaikannya kepada Direktur Jenderal Anggaran. 4.2 Melaksanakan analisa dan perumusan norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang standar biaya khusus dan standar biaya umum. 4.2.1

Memberi pengarahan kepada Kasubdit Standar Biaya dalam menyiapkan bahan koordinasi, melakukan kajian dan membuat rumusan mengenai norma standar biaya khusus dan standar biaya umum;

4.2.2

Menugaskan Kasubdit Standar Biaya untuk menyiapkan bahan koordinasi, melakukan kajian dan membuat rumusan mengenai norma standar biaya khusus dan standar biaya umum;

4.2.3

Mempelajari dan mengoreksi hasil kajian dan rumusan mengenai norma standar biaya khusus dan standar biaya umum;

4.2.4

Menugaskan Kasubdit Standar Biaya untuk menyusun norma standar biaya khusus dan standar biaya umum;

4.2.5

Mempelajari dan mengoreksi draft norma standar biaya khusus dan standar biaya umum;

4.2.6

Membahas draft norma standar biaya khusus dan standar biaya umum dengan direktorat Anggaran I, II dan III;

4.2.7

Menugaskan Kasubdit Standar Biaya untuk menyempurnakan draft norma standar biaya khusus dan standar biaya umum sesuai hasil pembahasan dengan direktorat anggaran I, II dan III serta menyampaikannya kepada Direktur Jenderal Anggaran.

4.3 Penyusunan standar dan PMK tentang Standar Biaya. 4.3.1

Memberi pengarahan kepada Kasubdit Standar Biaya dalam menyusun standar biaya dan draft PMK tentang Standar Biaya;

4.3.2

Menugaskan Kasubdit Standar Biaya untuk menyusun standar biaya dan draft PMK tentang Standar Biaya ;

4.3.3

Mempelajari dan mengoreksi standar biaya dan draft PMK tentang Standar Biaya;

4.3.4

Membahas standar biaya dan draft PMK tentang Standar Biaya bersama para kepala subdit dan kepala seksi dilingkungan Direktorat Sistem Penganggaran;

4.3.5

Menugaskan Kasubdit Standar Biaya untuk menyempurnakan standar biaya dan draft PMK tentang Standar Biaya ;

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

-34.3.6

Membahas draft PMK tentang Standar Biaya dengan direktorat Anggaran I, II dan III untuk mendapatkan masukan;

4.3.7

Menugaskan Kasubdit Standar Biaya untuk menyempurnakan standar biaya dan draft PMK tentang Standar Biaya sesuai hasil pembahasan dengan direktorat Anggaran I,II dan III serta menyampaikannya kepada Direktur Jenderal Anggaran.

4.4 Melakukan bimbingan teknis standar biaya dan monitoring serta evaluasi di bidang standar biaya. 4.4.1

Memberi pengarahan kepada Kasubdit Standar Biaya dalam melaksanakan bimbingan teknis norma standar biaya khusus, standar biaya umum serta monitoring dan evaluasi penerapan standar biaya;

4.4.2

Menugaskan Kasubdit Standar Biaya untuk melaksanakan bimbingan teknis norma standar biaya khusus, standar biaya umum dan melaksanakan monitoring dan evaluasi penerapan norma standar biaya umum dan standar biaya khusus kepada direktorat Anggaran I, II dan III dan/atau pengguna anggaran;

4.4.3

Mengevaluasi pelaksanaan bimbingan teknis norma standar biaya khusus, standar biaya umum dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerapan norma standar biaya umum dan standar biaya khusus kepada Direktorat Anggaran I, II, III dan/atau pengguna anggaran;

4.4.4

Menugaskan Kasubdit Standar Biaya untuk menyusun laporan Bimbingan Teknis dan laporan mengenai monitoring dan evaluasi di bidang standar biaya;

4.4.5

Mempelajari dan mengevaluasi laporan Bimbingan Teknis dan laporan monitoring dan evaluasi di bidang standar biaya serta menyampaikannya kepada Direktur Jenderal Anggaran.

4.5 Mengkoordinasikan pengkajian kebijakan dan peraturan penganggaran pada Kementerian/Lembaga, Non Kementerian /Lembaga dan Instansi lainnya. 4.5.1 Memberikan pengarahan pada Kepala Subdit Harmonisasi Kebijakan Penganggaran dalam mengidentifikasi permasalahan dibidang kebijakan dan peraturan penganggaran pada Kementerian/Lembaga, Non Kementerian /Lembaga dan Instansi lainnya; 4.5.1 Menugaskan Kepala Subdit Harmonisasi Kebijakan Penganggaran untuk mengkaji kebijakan dan peraturan penganggaran pada Kementerian/Lembaga, Non Kementerian/Lembaga, dan Instansi lainnya; 4.5.2 Mengoreksi hasil kajian kebijakan dan peraturan penganggaran pada Kementerian/Lembaga, Non Kementerian /Lembaga dan Instansi lainnya; 4.5.3 Membahas hasil kajian kebijakan dan peraturan penganggaran pada Kementerian/Lembaga, Non Kementerian /Lembaga dan Instansi lainnya bersama para kepala subdit di lingkungan Direktorat Sistem Penganggaran, para praktisi, akademisi dan pemerhati di bidang

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

-4-

4.5.4

4.5.5

4.5.6 4.5.7

penganggaran untuk mendapat masukan; Menugaskan Kepala Subdit untuk menyempurnakan hasil kajian kebijakan dan peraturan penganggaran pada Kementerian/Lembaga, Non Kementerian /Lembaga dan Instansi lainnya berdasarkan masukan dari para praktisi, akademisi dan pemerhati di bidang penganggaran; Melakukan pertemuan koordinatif dengan Direktorat Teknis, Kementerian/Lembaga, Non Kementerian /Lembaga dan Instansi lainnya serta instansi lain yang terkait dalam rangka harmonisasi kebijakan dan peraturan penganggaran berdasarkan kajian yang telah dilakukan; Menugaskan Kepala Subdit Harmonisasi Kebijakan Penganggaran untuk menyususn hasil pertemuan koordinatif; Meneliti, mengoreksi, memaraf/menandatangani hasil pertemuan koordinatif serta menyampaikannya kepada Direktur Jenderal Anggaran.

4.6

Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan peraturan penganggaran pada Kementerian/Lembaga, Non Kementerian /Lembaga dan Instansi lainnya. 4.6.1 Memberikan pengarahan pada Kepala Subdit Harmonisasi Kebijakan Penganggaran dalam mengidentifikasi permasalahan di bidang penganggaran pada Kementerian/Lembaga, Non Kementerian /Lembaga dan Instansi lainnya ; 4.6.2 Menugaskan Kepala Subdit Harmonisasi Kebijakan Penganggaran untuk merumuskan konsep kebijakan, norma, pedoman, dan peraturan penganggaran pada Kementerian/Lembaga, Non Kementerian /Lembaga dan Instansi lainnya; 4.6.3 Meneliti dan mengoreksi konsep kebijakan, norma, pedoman, dan peraturan penganggaran pada Kementerian/Lembaga, Non Kementerian /Lembaga dan Instansi lainnya; 4.6.4 Melakukan pertemuan koordinatif dengan para kasubdit di lingkungan Direktorat Sistem Penganggaran, para praktisi, Direktorat Teknis, Kementerian/Lembaga dan Non Kementerian/Lembaga dan instansi lain yang terkait dalam rangka merumuskan konsep kebijakan, norma, pedoman, dan peraturan penganggaran pada Instansi selain Kementerian/Lembaga dan Non Kementerian/Lembaga; 4.6.5 Menugaskan Kepala Subdit untuk menyempurnakan konsep kebijakan, norma, pedoman, dan peraturan penganggaran pada Kementerian/Lembaga, Non Kementerian /Lembaga dan Instansi lainnya berdasarkan hasil pertemuan koordinatif; 4.6.6 Meneliti dan mengoreksi konsep kebijakan, norma, pedoman, dan peraturan penganggaran pada Kementerian/Lembaga, Non Kementerian /Lembaga dan Instansi lainnya serta menyampaikannya kepada Direktur jenderal Anggaran.

4.7

Mengkoordinasikan pelaksanaan harmonisasi kebijakan dan peraturan penganggaran.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

-5-

4.7.1

4.7.2

4.7.3

4.7.4

4.7.5

4.7.6

4.7.7

4.8

Memberikan pengarahan kepada Kepala Subdit Harmonisasi Kebijakan Penganggaran dalam mengidentifikasi permasalahan di bidang penganggaran pada Kementerian/Lembaga, Non Kementerian /Lembaga dan Instansi lainnya; Menugaskan Kepala Subdit Harmonisasi Kebijakan Penganggaran untuk melaksanakan dan mengkoordinasikan serta menyusun konsep harmonisasi kebijakan dan peraturan penganggaran pada Instansi selain Kementerian/Lembaga dan Non Kementerian/Lembaga; Meneliti, mempelajari dan mengoreksi konsep harmonisasi kebijakan, norma, pedoman, dan peraturan penganggaran pada Instansi selain Kementerian/Lembaga dan Non Kementerian/Lembaga, dan Instansi lainnya; Melakukan pertemuan koordinatif dengan Direktorat Teknis, Kementerian/Lembaga, Non Kementerian /Lembaga dan Instansi lainnya serta instansi lain yang terkait dalam rangka harmonisasi kebijakan, norma, pedoman, dan peraturan penganggaran pada Kementerian/Lembaga, Non Kementerian /Lembaga dan Instansi lainnya; Menugaskan Kepala Subdit Harmonisasi Kebijakan Penganggaran untuk menyempurnakan konsep harmonisasi kebijakan dan peraturan penganggaran pada Instansi selain Kementerian/Lembaga dan Non Kementerian/Lembaga; Meneliti, mempelajari dan mengoreksi konsep harmonisasi kebijakan, norma, pedoman, dan peraturan penganggaran pada Instansi selain Kementerian/Lembaga dan Non Kementerian/Lembaga, dan Instansi lainnya. Memaraf/menandatangani konsep/net surat/nota dinas dan konsep harmonisasi kebijakan dan peraturan penganggaran pada Instansi selain Kementerian/Lembaga dan Non Kementerian/Lembaga serta menyampaikannya kepada Direktur Jenderal Anggaran.

Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan peraturan penganggaran. 4.8.1 Memberikan pengarahan kepada Kepala Subdit Harmonisasi Kebijakan Penganggaran dalam mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan dan peraturan penganggaran pada kementerian/lembaga, Non Kementerian /Lembaga dan Instansi lainnya; 4.8.2 Menugaskan Kepala Subdit Harmonisasi Kebijakan Penganggaran untuk mengevaluasi kebijakan dan peraturan penganggaran pada kementerian/lembaga, Non Kementerian /Lembaga dan Instansi lainnya; 4.8.3 Mengoreksi hasil evaluasi kebijakan dan peraturan penganggaran pada kementerian/lembaga, Non Kementerian /Lembaga dan Instansi lainnya;

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

-64.8.4

4.8.5

4.8.6

4.8.7

4.9

Melakukan pertemuan koordinatif dengan Direktorat Teknis, Kementerian/Lembaga, Non Kementerian /Lembaga dan Instansi lainnya serta instansi terkait lainnya dalam rangka membahas hasil evaluasi kebijakan dan peraturan penganggaran pada kementerian/lembaga, Non Kementerian /Lembaga dan Instansi lainnya; Menugaskan Kepala Subdit Harmonisasi Kebijakan Penganggaran untuk menyusun laporan hasil evaluasi dan rekomendasi atas hasil pertemuan koordinatif dalam rangka evaluasi kebijakan dan peraturan penganggaran pada kementerian/lembaga, Non Kementerian /Lembaga dan Instansi lainnya. Meneliti, dan mengoreksi laporan evaluasi kebijakan dan peraturan penganggaran serta rekomendasi untuk bahan pengambilan keputusan pimpinan; Memaraf/menandatangani konsep/net surat/nota dinas dan konsep laporan evaluasi kebijakan dan peraturan penganggaran serta rekomendasi serta menyampaikannya kepada Direktur Jenderal Anggaran.

Mengkoordinasikan penyelesaian draft peraturan di bidang penganggaran atas usulan direktorat lain di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran maupun usulan instansi lain diluar Direktorat Jenderal Anggaran. 4.9.1 Memberikan pengarahan kepada Kepala Subdit Harmonisasi Kebijakan Penganggaran dalam mengidentifikasi dan meneliti substansi permasalahan atas usulan draft peraturan penganggaran yang diusulkan direktorat lain maupun usulan instansi lain diluar Direktorat Jenderal Anggaran meliputi kesesuaian dengan sinkronisasi dengan peraturan yang diatasnya, harmonisasi dengan peraturan lainnya, dan kejelasan rumusan; 4.9.2 Membahas bersama Kepala Subdit Harmonisasi Kebijakan Penganggaran mengenai hasil penelitian draft peraturan di bidang penganggaran yang diusulkan direktorat lain maupun usulan instansi lain diluar Direktorat Jenderal Anggaran; 4.9.3 Menugaskan Kepala Subdit Harmonisasi Kebijakan Penganggaran untuk menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terhadap draft peraturan di bidang penganggaran yang diusulkan direktorat lain maupun usulan instansi lain diluar Direktorat Jenderal Anggaran sesuai hasil pembahasan; 4.9.4 Melakukan pertemuan koordinatif bersama Direktorat terkait dan isntansi terkait lainnya untuk membahas DIM draft peraturan di bidang penganggaran yang diusulkan direktorat lain maupun usulan instansi lain diluar Direktorat Jenderal Anggaran; 4.9.5 Menugaskan Kepala Subdit Harmonisasi Kebijakan Penganggaran untuk memperbaiki DIM sesuai hasil pembahasan dan menyusun rumusan baru draft peraturan ; 4.9.6 Membahas bersama para kasubdit atas rumusan baru draft peraturan di bidang penganggaran yang diusulkan direktorat lain maupun usulan

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

-7-

4.9.7 4.9.8

4.9.9

4.9.10

4.10

instansi lain diluar Direktorat Jenderal Anggaran bersama matrik perubahan draft; Menugaskan Kepala Subdit Harmonisasi Kebijakan Penganggaran untuk memperbaiki rumusan sesuai hasil pembahasan; Melakukan pertemuan koordinatif bersama Direktur terkait, instansi terkait dan Direktur Jenderal membahas rumusan baru draft peraturan di bidang penganggaran yang diusulkan direktorat lain maupun usulan instansi lain diluar Direktorat Jenderal Anggaran; Menugaskan Kepala Subdit Harmonisasi Kebijakan Penganggaran untuk menyempurnakan rumusan baru draft peraturan di bidang penganggaran yang diusulkan direktorat lain maupun usulan instansi lain diluar Direktorat Jenderal Anggaran sesuai hasil pembahasan. Mengoreksi dan menyampaikan konsep rumusan baru draft peraturan di bidang penganggaran yang diusulkan direktorat lain maupun usulan instansi lain diluar Direktorat Jenderal Anggaran kepada Direktur Jenderal Anggaran.

Mengkoordinasikan penyelesaian tanggapan atas pengajuan draft peraturan di bidang penganggaran yang berasal dari Direktorat lain di lingkungan DJA maupun instansi lain diluar Direktorat Jenderal Anggaran. 4.10.1 Memberikan pengarahan kepada Kepala Subdit Harmonisasi Kebijakan Penganggaran dalam mengidentifikasi dan meneliti substansi permasalahan atas pengajuan draft peraturan di bidang penganggaran yang berasal dari Direktorat lain di lingkungan DJA maupun instansi lain diluar Direktorat Jenderal Anggaran; 4.10.2 Menugaskan Kepala Subdit Harmonisasi Kebijakan Penganggaran untuk meneliti substansi terhadap usulan draft peraturan tersebut yang meliputi kesesuaian sinkronisasi dengan peraturan yang diatasnya, harmonisasi dengan peraturan lainnya, dan kejelasan rumusan; 4.10.3 Membahas bersama Kepala Subdit Harmonisasi Kebijakan Penganggaran mengenai hasil penelitian draft peraturan yang diusulkan dari Direktorat lain di lingkungan DJA maupun Instansi lain diluar Ditjen Anggaran; 4.10.4 Menugaskan Kepala Subdit Harmonisasi Kebijakan Penganggaran untuk menyusun konsep tanggapan terhadap draft peraturan yang diusulkan dari Direktorat lain di lingkungan DJA maupun Instansi lain diluar Ditjen Anggaran sesuai hasil pembahasan; 4.10.5 Membahas bersama direktorat terkait mengenai konsep tanggapan draft peraturan yang diusulkan dari Direktorat lain di lingkungan DJA maupun Instansi lain diluar Ditjen Anggaran; 4.10.6 Menugaskan Kepala Subdit Harmonisasi Kebijakan Penganggaran untuk memperbaiki konsep tanggapan sesuai hasil pembahasan dan membuat konsep surat/nota dinas; 4.10.7 Mengoreksi dan menyampaikan konsep surat/nota dinas tentang tanggapan draft peraturan yang diusulkan dari Direktorat lain di lingkungan DJA maupun Instansi lain diluar Ditjen Anggaran atas hasil

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

-8pembahasan beserta lampiran matrik perubahan draft peraturan dan alasannya kepada Direktur Jenderal Anggaran; 4.10.8 Membahas bersama Kepala Subdit Harmonisasi Kebijakan Penganggaran atas konsep surat/nota dinas dan lampiran matrik tanggapan draft peraturan yang diusulkan dari Direktorat lain di lingkungan DJA maupun Instansi lain diluar Ditjen Anggaran; 4.10.9 Menugaskan kembali Kepala Subdit Harmonisasi Kebijakan Penganggaran untuk memperbaiki surat/nota dinas dan matrik tanggapan draft peraturan penganggaran berdasarkan hasil pembahasan; 4.10.10 Melakukan pembahasan bersama direktorat terkait dan Direktur Jenderal mengenai tanggapan draft peraturan yang diusulkan dari Direktorat lain di lingkungan DJA maupun Instansi lain diluar Ditjen Anggaran; 4.10.11 Menugaskan Kepala Subdit Harmonisasi Kebijakan Penganggaran untuk memperbaiki konsep surat/nota dinas dan matrik tanggapan draft peraturan yang diusulkan dari Direktorat lain di lingkungan DJA maupun Instansi lain diluar Ditjen Anggaran sesuai hasil pembahasan. 4.10.12 Mengoreksi dan menyampaikan konsep surat/nota dinas tanggapan dan matrik draft peraturan yang diusulkan dari Direktorat lain di lingkungan DJA maupun Instansi lain diluar Ditjen Anggaran kepada Direktur. 4.11

Mengkoordinasikan penyusunan Bahan Jawaban Terhadap Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat Maupun Intitusi-Institusi Lain. 4.11.1 4.11.2 4.11.3 4.11.4 4.11.5

4.12

Mempelajari pertanyaan DPR maupun Institusi-Intistusi lainnya; Mengkoordinasikan para kasubdit untuk melakukan penyiapan bahan yang diperlukan; Menyusun konsep bahan jawaban atas pertanyaan DPR maupun Institusi-Intistusi lainnya bersama para kasubdit; Membahas konsep bahan jawaban atas pertanyaan DPR maupun Institusi-Intistusi lainnya bersama para kasubdit; Menyampaikan konsep bahan jawaban atas pertanyaan DPR maupun Institusi-Intistusi lainnya kepada Direktur Jenderal Anggaran;

Mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi penganggaran di lingkungan direktorat jenderal. 4.12.1

4.12.2

4.12.3

Memberi pengarahan kepada Kepala Subdit Teknologi Informasi Penganggaran dalam mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan di bidang sistem informasi penganggaran; Menugaskan Kepala Subdit Teknologi Informasi Penganggaran untuk melaksanakan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi penganggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; Mempelajari dan mengoreksi hasil pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi penganggaran serta melaporkan kepada Direktur Jenderal Anggaran;

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

-9-

4.13

Mengkoordinasikan pemberian dukungan teknis lingkungan direktorat jenderal. 4.13.1

4.13.2

4.13.3

teknologi informasi di

Memberi pengarahan kepada Kepala Subdit teknologi Informasi Penganggaran dalam mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan di bidang dukungan teknis teknologi informasi di lingkungan direktorat jenderal; Menugaskan Kepala Subdit Teknologi Informasi Penganggaran untuk melaksanakan dukungan teknis teknologi informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; Mengevaluasi pelaksanaan dukungan teknis teknologi informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran dan melaporkan kepada Direktur Jenderal Anggaran.

4.14

Mengkoordinasikan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan basis data serta penyiapan informasi penganggaran di lingkungan direktorat jendreal. 4.14.1 Memberi pengarahan kepada Kasubdit Teknologi Informasi Penganggaran dalam pengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan di bidang basis data dan penyajian informasi penganggaran; 4.14.2 Menugaskan Kasubdit Teknologi Informasi Penganggaran untuk melaksanakan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan basis data serta penyajian informasi penganggaran dalam rangka penyusunan RKA-K/L dan RAPBN; 4.14.3 Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan basis data serta penyajian informasi penganggaran dalam rangka penyusunan RKA-K/L dan RAPBN; 4.14.4 Menugaskan Kasubdit Teknologi Informasi Penganggaran untuk menyampaikan data dan informasi penganggaran dalam rangka penyusunan RKA-K/L dan RAPBN kepada Unit Teknis di lingkungan DJA, Depkeu dan Mitra Kerja yang membutuhkan; 4.14.5 Mengevaluasi pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan basis data serta penyajian informasi penganggaran di lingkungan DJA dan melaporkan kepada Direktur Jenderal Anggaran.

4.15

Melakukan pembinaan teknis jabatan fungsional pranata komputer di lingkungan direktorat jenderal 4.15.1

4.15.2

4.16

Menugaskan Kepala Subdit Teknologi Informasi Penganggaran untuk melakukan pembinaan teknis jabatan fungsional pranata komputer di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; Mengevaluasi pelaksanaan pembinaan teknis jabatan fungsional pranata komputer di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran dan melaporkan kepada Direktur Jenderal Anggaran.

Mengkoordinasikan penyusunan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran sebagai bahan penyusunan konsep Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Jenderal Anggaran.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 10 4.16.1

4.16.2

4.16.3

4.16.4

4.16.5

4.17

Mengkoordinasikan Pemeriksaan (LHP). 4.17.1

4.17.2 4.17.3 4.17.4

4.18

Mempelajari Nota Dinas dari Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran untuk menyusun Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran; Menugaskan Kepala Subdit Harmonisasi Kebijakan Penganggaran agar berkoordinasi dengan para Kepala Subdit untuk menyusun Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran; Mengadakan rapat pembahasan penyusunan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran dengan para Kepala Subdit; Menugaskan Kepala Subdit Harmonisasi Kebijakan Penganggaran untuk menyusun konsep Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat berdasarkan hasil pembahasan; Mengoreksi, menandatangani dan menyampaikan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran kepada Direktur Jenderal Anggaran melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran. pelaksanaan

tindak

lanjut

atas

Laporan

Hasil

Meneliti LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat yang telah didisposisi oleh Direktur Jenderal Anggaran melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran; Menugaskan para Kepala Subdit sesuai dengan bidang tugasnya untuk menindaklanjuti LHP; Membahas tindak lanjut LHP bersama pejabat terkait untuk menyusun tanggapan LHP; Mengoreksi, menandatangani dan menyampaikan tanggapan LHP tersebut kepada Direktur Jenderal Anggaran melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran.

Membina pegawai di lingkungan Direktorat Sistem Penganggaran untuk meningkatkan motivasi dan prestasi kerja. 4.18.1

4.18.2 4.18.3

Memberikan pengarahan dalam rangka menegakkan disiplin, meningkatkan motivasi dan prestasi pegawai di lingkungan Direktorat Sistem Penganggaran; Memberi penilaian atas pelaksanaan pekerjaan para Kepala Subdit di lingkungan Direktorat Sistem Penganggaran; Mengusulkan mutasi pegawai di lingkungan Direktorat Sistem Penganggaran kepada Direktur Jenderal Anggaran melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran.

5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6.

Disposisi Direktur Jenderal Anggaran. Surat/nota dinas dari Direktur/Sekretaris Ditjen Anggaran. Surat/nota dinas dari unit-unit eselon I/II di lingkungan Departemen Keuangan. Surat dari Kementerian/Lembaga. Surat dari Non Kementrian/Lembaga Surat dari Lembaga keuangan Internasional/Nasional.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 11 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 5.11. 5.12. 5.13.

Data/dokumen pendukung pengembangan aplikasi sistem penganggaran. Data, informasi dan berbagai masukan lainnya mengenai teknologi informasi. Data dari Kementerian/Lembaga dan instansi terkait mengenai sistem penganggaran. Data dari Kementerian/Lembaga dan instansi terkait mengenai standar biaya. Masukan untuk Renstra, Renja, RKT, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat. Konsep surat/nota dinas/laporan dari para Kepala Subdit.

6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7.

Peraturan – peraturan mengenai sistem penganggaran. Peraturan-peraturan mengenai standar biaya. Peraturan-peraturan mengenai aplikasi sistem penganggaran. Buku-buku/literatur mengenai sistem penganggaran. Buku-buku/literatur mengenai teknologi informasi. Surat-surat yang terkait dengan sistem penganggaran dan standar biaya. PMK Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan.

7. HASIL KERJA : 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 7.6. 7.8. 7.9. 7.10. 7.11. 7.12. 7.13. 7.14. 7.15.

7.16.

7.17. 7.18. 7.19.

Norma/peraturan mengenai Sistem Penganggaran Terpadu. Norma/peraturan mengenai Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja. Norma/peraturan mengenai Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah. Norma/peraturan mengenai pertemuan tripartit. Petunjuk teknis penyusunan RKA-KL, dan petunjuk teknis penyusunan perpres rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (ABPP) Norma/peraturan standar biaya umum. Norma/peraturan tentang penyusunan standar biaya khusus. Konsep PMK mengenai standar biaya umum dan standar biaya khusus. Rekomendasi kebijakan mengenai sistem penganggaran. Laporan hasil kajian kebijakan dan peraturan di bidang penganggaran pada Kementrian/Lembaga, Non Kementerian/Lembaga dan Instansi lainnya. Konsep/net rumusan kebijakan dan peraturan di bidang penganggaran pada Kementrian/Lembaga Non Kementerian/Lembaga dan Instansi lainnya. Laporan pelaksanaan harmonisasi kebijakan dan peraturan di bidang penganggaran pada Non Kementrian /Lembaga dan Instansi lainnya. Laporan hasil evaluasi kebijakan dan peraturan di bidang penganggaran pada Kementrian /Lembaga, Non Kementerian/Lembaga dan Instansi lainnya. Konsep rumusan baru draft peraturan di bidang penganggaran yang diusulkan direktorat lain maupun usulan instansi lain diluar Direktorat Jenderal Anggaran. Konsep surat/nota dinas tanggapan dan matrik draft peraturan yang diusulkan dari Direktorat lain di lingkungan DJA maupun Instansi lain diluar Ditjen Anggaran. Konsep/net bahan jawaban atas pertanyaan DPR DPR maupun InstitusiIntistusi lainnya . Laporan realisasi kegiatan Pejabat Fungsional Pranata Komputer. Basis data penganggaran;

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 12 7.20. 7.21. 7.22. 7.23. 7.24.

Teknologi informasi penganggaran. Data dan teknologi informasi Penganggaran. Layanan dukungan teknis teknologi informasi; Renstra, Renja, RKT, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran Tanggapan atas tindak lanjut LHP.

8 . WEWENANG : 8.1. 8.2. 8.3.

8.4.

8.5. 8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10. 8.11.

8.12.

8.13. 8.14. 8.15. 8.16. 8.17.

Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Direktur Jenderal Anggaran. Menandatangani surat, nota dinas dan laporan. Meminta bahan/data perumusan sistem penganggaran kepada semua direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian/Lembaga, lembaga /praktisi/akademisi di bidang penganggaran maupun lembaga keuangan internasional/regional. Meminta bahan/data penyusunan standar biaya umum dan standar biaya khusus kepada semua direktorat di lingkungan Ditjen Anggaran, Kementerian/Lembaga, lembaga/praktisi/akademisi di bidang penyusunan standar biaya maupun lembaga keuangan internasional/regional. Meminta penjelasan atau keterangan lebih lanjut mengenai rumusan standar biaya khusus kepada semua direktorat di lingkungan Ditjen Anggaran. Menandatangani/memaraf laporan hasil kajian kebijakan dan peraturan di bidang penganggaran pada Kementrian/Lembaga, Non Kementerian/Lembaga dan Instansi lainnya. Menandatangani/memaraf Konsep/net rumusan kebijakan dan peraturan di bidang penganggaran pada Kementrian/Lembaga, Non Kementerian/Lembaga dan Instansi lainnya. Menandatangani/memaraf Laporan pelaksanaan harmonisasi kebijakan dan peraturan di bidang penganggaran pada Kementerian/Lembaga, Non Kementrian /Lembaga dan Instansi lainnya. Menandatangani/memaraf laporan evaluasi kebijakan dan peraturan di bidang penganggaran pada Kementerian/Lembaga, Non Kementrian /Lembaga dan Instansi lainnya. Menandatangani/memaraf konsep/net surat/nota dinas atas tindak lanjut hasil evaluasi harmonisasi kebijakan dan peraturan di bidang penganggaran. Menandatangani/memaraf konsep/net rumusan baru draft peraturan di bidang penganggaran yang diusulkan direktorat lain maupun usulan instansi lain diluar Direktorat Jenderal Anggaran. Menandatangani/memaraf konsep/net surat/nota dinas tanggapan dan matrik draft peraturan yang diusulkan dari Direktorat lain di lingkungan DJA maupun Instansi lain diluar Ditjen Anggaran. Menandatangani/memaraf konsep/net bahan jawaban atas pertanyaan DPR DPR maupun Institusi-Intistusi lainnya . Meminta bahan/data penyusunan aplikasi sistem penganggaran kepada semua direktorat di lingkungan Ditjen Anggaran maupun Kementerian/Lembaga. Meminta bahan/data perencanaan dan informasi penganggaran kepada semua direktorat di lingkungan Ditjen Anggaran maupun Kementerian/Lembaga Menyetujui atau menunda permintaan cuti pegawai. Menilai dan menandatangani DP 3 pegawai.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 13 8.18. 8.19.

Mengusulkan mutasi kepegawaian. Mengusulkan hukuman disiplin pegawai yang melanggar ketentuan.

9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5. 9.6.

9.7.

9.8.

9.9. 9.10. 9.11.

9.12.

9.13. 9.14. 9.15. 9.16. 9.17. 9.18. 9.19.

Usul, saran dan pendapat yang diajukan. Kebenaran konsep dan penandatanganan surat, nota dinas dan laporan. Permintaan bahan/data perumusan sistem penganggaran. Permintaan bahan/data penyusunan standar biaya umum dan standar biaya kegiatan umum. Permintaan penjelasan atau keterangan lebih lanjut mengenai rumusan standar biaya kegiatan khusus. Kebenaran laporan hasil kajian kebijakan dan peraturan di bidang penganggaran pada Kementrian/Lembaga, Non Kementerian/Lembaga dan Instansi lainnya. Kebenaran Konsep/net rumusan kebijakan dan peraturan di bidang penganggaran pada Kementrian/Lembaga, Non Kementerian/Lembaga dan Instansi lainnya. Kebenaran Laporan pelaksanaan harmonisasi kebijakan dan peraturan di bidang penganggaran pada Kementerian/Lembaga, Non Kementrian /Lembaga dan Instansi lainnya. Kebenaran laporan evaluasi kebijakan dan peraturan di bidang penganggaran pada Kementerian/Lembaga, Non Kementrian /Lembaga dan Instansi lainnya. Kebenaran konsep/net surat/nota dinas atas tindak lanjut hasil evaluasi harmonisasi kebijakan dan peraturan di bidang penganggaran. Kebenaran konsep/net rumusan baru draft peraturan di bidang penganggaran yang diusulkan direktorat lain maupun usulan instansi lain diluar Direktorat Jenderal Anggaran. Kebenaran konsep/net surat/nota dinas tanggapan dan matrik draft peraturan yang diusulkan dari Direktorat lain di lingkungan DJA maupun Instansi lain diluar Ditjen Anggaran. Kebenaran konsep/net bahan jawaban atas pertanyaan DPR DPR maupun Institusi-Intistusi lainnya . Permintaan bahan/data penyusunan aplikasi sistem penganggaran. Permintaan bahan/data perencanaan dan informasi penganggaran. Persetujuan atau penundaan permintaan cuti pegawai. Kebenaran penilaian dan penandatanganan DP 3 pegawai. Usul mutasi kepegawaian. Usul hukuman disiplin pegawai yang melanggar ketentuan.

10. DIMENSI JABATAN : ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

7 unit eselon II di lingkungan Ditjen Anggaran termasuk seluruh Unit Eselon I di lingkungan Departemen Keuangan. Semua Kementerian/Lembaga. Semua Non Kementerian/Lembaga. Semua Instansi lainnya. Jumlah staf 62 orang

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 14 11. HUBUNGAN KERJA : 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5.

Dirjen Anggaran dalam hal menerima tugas, pengarahan dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. Sekretaris Ditjen Anggaran dan para Direktur di lingkungan Ditjen Anggaran dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas. Para Kepala Subdit di lingkungan Direktorat Sistem Penganggaran dalam hal pelaksanaan tugas. Semua Kementerian/lembaga, Non Kementerian/Lembaga dan Instansi lainnya dalam hal Koordinasi dan Diseminasi. Lembaga-lembaga keuangan Internasional maupun nasional dalam hal kerja sama.

12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : ƒ

ƒ ƒ

Kurangnya konsolidasi antar Kementerian/Lembaga di tingkat teknis, lemahnya sumber data/informasi penganggaran mengakibatkan penerapan sistem penganggaran yang efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan partisipatif menjadi sulit diwujudkan. Dalam hal ini diperlukan koordinasi dan konsolidasi antar Kementerian/Lembaga dan direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. Banyaknya peraturan di bidang penganggaran yang tumpang tindih. Dalam hal ini diperlukan penyelarasan peraturan di bidang penganggaran. Kurangnya pemahaman Kementerian/Lembaga, Non Kementerian/Lembaga dan Instansi lainnya tentang harmonisasi kebijakan dan peraturan penganggaran. Dalam hal ini diperlukan sosialisasi kepada Kementerian /Lembaga dan Non Kementerian/Lembaga tentang harmonisasi kebijakan penganggaran.

13. RISIKO JABATAN : 13.1 Risiko fisik 13.2 Risiko mental

: tidak ada : tidak ada

14. SYARAT JABATAN : 14.1. Pangkat/Golongan 14.2. Pendidikan Formal 14.3. Diklat/Kursus 14.4. Syarat lainnya

: Pembina Utama Muda / IV c : Strata 1 : Diklatpim Tk. II : - Visioning (3) - In-depth problem solving & analysis (4) - Decisive judgement (3) - Championing change (3) - Planning and organizing (3) - Quality focus (4) - Continuous improvement (3) - Stakeholder focus (4) - Integrity (4) - Resilience (3)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Teamwork and collaboration (4) Managing others (3) Relationship management (3)

15. KEDUDUKAN JABATAN :

DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL

DIREKTUR SISTEM PENGANGGARAN

KASUBDIT PENGEMBANGAN SISTEM PENGANGGARAN

DIREKTUR P. APBN

KASUBDIT PENYUSUNAN STANDAR BIAYA

DIREKTUR AI

DIREKTUR A II

KASUBDIT HARMONISASI KEBIJAKAN PENGANGGARAN

DIREKTUR A III

KASUBDIT TEKNOLOGI INFORMASI PENGANGGARAN

DIREKTUR PNBP