31
III. METODE PENELITIAN
A. Jenis Data dan Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data skunder yaitu data yang telah dipublikasikan, dalam hal ini data yang digunakan dari tahun 20042008, yaitu : Dalam hal ini data yang digunakan dari tahun 2004-2008, yaitu : 1.
Data Target dan Realisasi Bagi Hasil Pajak Kota Bandar Lampung Tahun 2004-2008
2.
Data Target dan Realisasi Bagi hasil Bukan Pajak Kota Bandar Lampung Tahun 2004-2008
3.
Data Target dan realisasi Penerimaan BPHTB Kota Bandar Lampung Tahun 2004-2008
4.
Data Perkembangan Penerbitan Sertifikat Balik Nama Kota Bandar Lampung Tahun 2004-2008.
Data yang digunakan dalam penelitian bersumber dari : 1.
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandar Lampung
2.
Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Bandar Lampung
3.
Badan Pertahanan Nasional Kota Bandar Lampung
32
Untuk data yang bersumber dari BPN berbeda dengan data yang diperoleh KP PBB. Hal ini dikarenakan data yang dikeluarkan berdasarkan jumlah wajib pajak yang melakukan sertifikasi
B. Alat Analisis
Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan analisis kualitatif dan kuntitatif. 1) Analisis Kualitatif Yaitu menganalisa masalah dan mencari pemecahannya dengan menggunakan teori-teori pendukung yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 2) Analisis Kuantitatif Analisis kuantitatif digunakan untuk menghitung tingkat efektivitas pemungutan pajak BPHTB, pertumbuhan serta kontribusi pajak BPHTB terhadap bagi hasil pajak sesuai dengan data yang ada. a. Efektifitas Menurut Abdul Halim (2001:158) efektifitas adalah suatu perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendaki, dan dikatakan efektif bila menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki. Dengan kata lain efektifitas merupakan suatu ukuran keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi dalam mencapai suatu tujuan. Untuk menghitung tingkat efektifitas pemungutan pajak BPHTB digunakan rumusan sebagai berikut:
Efektifitas = Realisasi penerimaan pajak BPHTB x 100% Target pajak BPHTB (Abdul Halim, 2001:164)
33
Adapun kriteria efektivitas dari pemungutan pajak BPHTB, terlihat dalam tabel sebagai berikut : Tabel 5. Kriteria Tingkat Efektivitas Persentase Tingkat Efektivitas Kriteria Efektivitas Diatas 100 % Sangat Efektif 90% - 100% Efektif 80% - 90% Cukup Efektif 60% - 80% Kurang Efektif Kurang dari 60% Tidak Efektif Sumber : (Tim Peneliti Fakultas Ekonomi Universitas Lampung, dalam Emidayenti, 2008:50)
Dengan menggunakan batas toleransi 10 persen, maka kesesuaian antara target dan realisasi dapat dihitung dengan menggunakan rumus : Ketepatan atau Tingkat Pencapaian = Realisasi x 100% Target (Ibnu Syamsy, 1994 : 205)
b. Laju Pertumbuhan Pajak BPHTB Untuk menghitung laju pertumbuhan dari penerimaan pajak BPHTB digunakan rumusan sebagai berikut : Gx = X1 – X(t-1) x100% X(t-1) keterangan : Gx
= Laju pertumbuhan pajak BPHTB pertahun
X1
= Realisasi penerimaan pajak BPHTB
X(t-1) = Realisasi penerimaan pajak BPHTB tahun sebelumnya
34
c. Kontribusi pajak BPHTB terhadap bagi hasil pajak kota Bandar Lampung. Untuk menghitung kontribusi pajak BPHTB terhadap bagi hasil pajak digunakan rumus sebagai berikut :
Kontribusi = Realisasi penerimaan pajak BPHTB x100% Realisasi penerimaan bagi hasil pajak
Tabel 6 Skala interval kontribusi Persentase Tingkat kontribusi
Kriteria kontribusi
00,00-10,00%
Sangat Kurang
10,01-20,00%
Kurang
20,01-30,00%
Sedang
30,01-40,00%
Cukup
40,01-50,00%
Baik
Di atas 50,00%
Baik Sekali
Sumber : Litbang Depdagri-Fisipol UGM, 1991
C. Gambaran Singkat Objek Penelitian 1.
Gambaran Umum Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandar Lampung
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (KP2KA) kota Bandar Lampung merupakan dinas yang bertugas melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang telah diserahkan menjadi urusan rumah tangga kota dan melaksanakan tugas pembantu yang diberikan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung.
35
Tugas Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandar Lampung yaitu : 1.
Melaksanakan segala urusan dan kegiatan pemungutan, pengumpulan ke kas daerah, baik terhadap sumber penerimaan baru.
2.
Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh usaha di bidang pemungutan dan penerimaan daerah berdasarkan kebutuhan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
3.
Mengadministrasikan laporan bulanan mengenai tindak lanjut penyelesaian wajib pajak yang belum atau kurang dalam membayar BPHTB kantor pertahanan setempat.
2.
Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KP PBB) Kota Bandar Lampung
KP PBB Kota Bandar Lampung terletak di Jalan Dr. Susilo No. 41 Teluk Betung Bandar Lampung. KP PBB Bandar Lampung berdiri pada tahun 1963 dengan status Dinas Luar Tingkat I Teluk betung kemudian pada tahun 1964 ditingkatkan menjadi Kantor Inspeksi Keuangan Teluk betung. Tugas KP PBB Kota Bandar Lampung, yaitu : 1.
Meneliti data wajib pajak
2.
Mengadministrasikan laporan dari notaris/PPAT dan Badan Pertanahan Nasional
3.
Melaporkan realisasi penerimaan BPHTB kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak
4.
Mempublikasikan data Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
5.
Memberikan penjelasan dan sosialisasi BPHTB di wilayah kerjanya
36
6.
Berupaya melakukan peningkatan pembayaran wajib pajak BPHTB
Dalam Menjalankan mekanisme kerjanya KP PBB mempunyai beberapa tahap tahap sebagai berikut : a.
Pendataan objek dan subjek pajak dan penilaian objek pajak bumi dan bangunan
b.
Pengolahan dan penyajian data pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan atas hak tanah dan bangunan
c.
Penetapan pajak bumi dan bangunan dan bae perolehan hak atas tanah dan bangunan
d.
Penyelesaian keberatan, pengurangan, dan penata usahaan banding
e.
Penata usahaan piutang pajak, penerimaan, penagihan, serta penyelesaian pajak bumi dan bangunan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
f.
Pengurangan sanksi pajak
g.
Pembetulan surat ketetapan
h.
Pemeriksaan sederhana dan penerapan sanksi pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
i.
Pelaksanaan administrasi kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan.
3.
Badan Pertanahan nasional (BPN) Kota Bandar Lampung
BPN adalah lembaga non-departemen yang bidang tugasnya meliputi bidang pertanahan. Kantor pertanahan adalah unit kerja BPN di wilayah Kabupaten atau Kota yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah.
37
Untuk melakukan tugas-tugasnya BPN mempunyai fungsi : a.
Mengadakan penataan penguasaan tanah
b.
Melakukan penataan penggunaan tanah sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang.(RUTR)
c.
Melayani Kegiatan pengukuran dan Pendaftaran tanah
d.
Penerbitan Sertifikat hak atas tanah
e.
Melayani kegiatan pengukuran hak-hak tanah
f.
Berkoordinasi dengan KP-PBB untuk melakukan penelitian dan pengecekan jumlah BPHTB yang harus dibayar sesuai dengan nilai transaksi oleh wajib pajak BPHTB
g.
Membuat dan menyampaikan penerimaan BPHTB kepada kantor KP-PBB dan Dinas Pendapatan Daerah.
D. Gambaran Umum Kota Bandar Lampung
Kota Bandar Lampung merupakan Ibukota Propinsi Lampung, yang merupakan pusat kegiatan pemerintahan, sosial, politik, pendidikan, kebudayaan dan jasa. Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah 192,180 Km². Kota Bandar Lampung berada pada ketinggian antara 0-500 m dari permukaan laut, kecuali sebagian wilayah kecamatan kedaton yang mempunyai ketinggian 560-700 m dari permukaan laut. Kota Bandar Lampung terdiri dari 13 kecamatan dan 98 kelurahan. Adapun batas-batas Kota Bandar Lampung, yaitu : 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Natar
38
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Padang Cemin, Kecamatan Ketibung, Kecamatan Teluk Betung 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gedung Tataan 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang
