15
II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi
Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan yang dapat dipidana dan diatur dalam ketentuan menurut undang-undang (Pasal 1 KUHP). Suatu tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan dan unsur pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya. Sehingga dalam syarat hukuman pidana terhadap seseorang secara ringkas dapat dikatakan bahwa tidak akan ada hukuman pidana terhadap seseorang tanpa adanya hal-hal yang secara jelas dapat dianggap memenuhi syarat atas kedua unsur itu. Tindak pidana hanyalah menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan itu dengan suatu pidana, kemudian apakah orang yang melakukan perbuatan itu juga dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan akan sangat tergantung pada soal apakah dalam melakukan perbuatannya itu si pelaku juga mempunyai kesalahan. Sedangkan sebagai dasar pertanggungjawaban adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya dengan kelakuannya yang dapat dipidana serta berdasarkan kejiwaannya itu pelaku dapat dicela karena kelakuanya itu.
Ensiklopedia Indonesia disebut “korupsi” (dari bahasa Latin: corruption = penyuapan. corruptore = merusak) gejala dimana para pejabat, badan-badan Negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan
16
serta ketidakberesan lainnya. Adapun arti harfia dari korupsi dapat berupa: Kejahatan kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan, dan ketidakjujuran. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan sogok dan sebagainya. a. Korup (busuk. suka menerima uang suap, uang sogok. memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya. b. Korupsi (perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya). c. Koruptor (orang yang korupsi).
Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M. Chalmers, menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum (Evi Hartanti, S.H., 2005:9)
Berdasarkan undang-undang bahwa korupsi diartikan: Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung merugikan keuangan Negara dan atau perekonomian Negara dan atau perekonomian Negara atau diketahui patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan Negara (Pasal 2). Barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan secara langsung dapat merugikan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3). Barang siapa melakukan kejahatan yang
17
tercantum dalam Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 425, 435 KUHP.
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pertanggung jawaban pidana pada perkara tindak pidana korupsi yaitu: a. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. b. Pegawai Negeri adalah meliputi: 1) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian. 2) pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. 3) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah. 4) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah. Atau 5) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. c. Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.
Berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 31 Tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 Tahun 2001, jenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:
18
a. Pidana Mati Dapat dipidana mati karena kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dilakukan dalam keadaan tertentu.
b. Pidana Penjara Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00
(dua
ratus
juta
rupiah)
dan
paling
banyak
Rp.
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perkonomian Negara (Pasal 2 ayat 1)
Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak satu Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3)
19
Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) Tahun dan paling lama 12 (dua belas) Tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta) bagi setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di siding pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi (Pasal 21).
Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) Tahun dan paling lama 12 (dua belas) Tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) bagi setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, dan Pasal 36.
c. Pidana Tambahan Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) Tahun. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah
20
kepada terpidana. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan undang-undang nomor 31 Tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.
B. Jenis-Jenis Putusan Dalam Perkara Pidana
Sebelum mengupas mengenai jenis-jenis putusan yang dikenal dalam perkara pidana terlebih dahulu akan diuraikan secara ringkas mengenai pengertian dari putusan tersebut. Berdasarkan etimologi atau asal kata, “Arti “putusan”, yang diterjemahkan dari vonis (latin), adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan (Leden Marpaung, 2001: 58).
Pendapat senada mengatakan, “Istilah kata putusan dalam praktek pengadilan lebih sering disebutkan dengan istilah putusan pengadilan yang merupakan putusan akhir dengan sebutan “eind vonnis (Ansorie Sabuan, 1990, 198).
Untuk mendapatkan kesatuan pemahaman yang dapat dipakai sebagai landasan dalam proses peradilan pidana, dalam KUHAP secara yuridis normatif ditentukan mengenai pengertian dari putusan pengadilan yang rumusan redaksionalnya dapat
21
ditemukan dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP, yang menyatakan bahwa, “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.”
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 KUHAP tersebut terdapat tiga bentuk putusan pengadilan dalam perkara pidana menurut KUHAP, yakni: putusan bebas dari segala tuduhan hukum, putusan lepas dari segala tuntutan hukum dan putusan yang mengandung pemidanaan, yang akan diuraikan secara ringkas seperti berikut: a. Putusan Bebas (Vrijspraak/Acquittal) Menurut Wiryono Prodjodikoro (1977: 93), vrijspraak diterjemahkan dengan, “Pembebasan terdakwa dan ada pula yang menerjemahkan dengan pembebasan murni.”
Djoko Prakoso (1985: 270) mengatakan: Vrijspraak adalah putusan hakim yang mengandung pembebasan terdakwa, karena peristiwa-peristiwa yang disebutkan dalam surat dakwaan setelah diadakan perubahan atau penambahan selama persidangan, bila ada sebagian, atau seluruh dinyatakan oleh hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan dianggap tidak terbukti.
Menurut Soekarno (1978: 15), bahwa Vrijspraak, adalah, “Salah satu dari beberapa macam putusan hakim yang berisi pembebasan terdakwa dari segala tuduhan , manakala perbuatan terdakwa dianggap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.”
22
Selanjutnya Harun M. Husein (1978: 108) berpendapat: Sesuai dengan rumusan pengertian bebas dalam Pasal 191 ayat 1 KUHAP, maka dapat kita definisikan bahwa yang dimaksud dengan putusan bebas, ialah putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dari dakwaan, karena menurut pendapat pengadilan terdakwa tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
Apabila dicermati dari beberapa pendapat para ahli hukum tersebut dalam merumuskan pengertian putusan bebas (vrijspraak) pada prinsipnya dalam definisi mereka mengandung unsur-unsur yang sama, yakni menyiratkan adanya unsur kesalahan dari terdakwa yang tidak dapat dibuktikan secara sah dan tidak memberikan dasar keyakinan kepada hakim atas tuduhan yang didakwakan kepada terdakwanya. Untuk lebih memahami akan esensi putusan bebas (vrijspraak) yang dijatuhkan hakim, perlu dicermati dan dikaji rumusan yang tercantum secara yuridis dalam KUHAP yang merupakan pedoman dasar dalam proses peradilan pidana.
Dasar hukum pengaturan putusan bebas (vrijspraak/acquittal), yakni Pasal 191 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan, “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas.”
Mencermati esensi Pasal 191 ayat (1) KUHAP, bahwa secara yuridis putusan bebas merupakan putusan yang dinilai oleh Majelis Hakim seperti berikut:
23
1. Tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif. Dari hasil pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus pula kesalahan terdakwa yang tidak cukup bukti tadi, tidak diyakini oleh hakim. 2. Atau tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian, kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedang menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dubuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah (Yahya Harahap, 1985: 965)
Pasal 183 KUHAP dinyatakan, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”
Bertitik tolak dari dua asas yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, apabila dihubungkan dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, putusan bebas pada umumnya didasarkan pada penilaian dan pendapat hakim, yakni: a) Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti, semua alat bukti yang diajukan di persidangan baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk maupun keterangan terdakwa, tidak dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan, berarti perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
24
b) Atau secara nyata hakim menilai, pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi ketentuan batas minimum pembuktian. Misalnya, alat bukti yang diajukan di persidangan hanya terdiri dari seorang saksi saja. c) Atas putusan bebas tersebut bisa juga didasarkan atas penilaian, kesalahan yang terbukti itu tidak didukung oleh keyakinan hakim (Yahya Harahap, 1985: 965)
Putusan atau vonis hakim yang mengandung pembebasan (vrijspraak) dari dakwaan, secara legalistik formal dikarenakan ketidak cukupan syarat minimal pembuktian menurut Undang-undang dan atau tanpa didukung oleh adanya keyakinan hakim atas kesalahan yang diperbuat terdakwa yang dibuktikan lewat proses pembuktian. Ketentuan yang mensyaratkan keharusan adanya minimum dua jenis alat bukti yang diakui sah menurut Undang-undang, yakni harus memenuhi kriteria jenis alat bukti sesuai Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan: Alat bukti yang sah adalah: a) Keterangan saksi. b) Keterangan ahli. c) Surat. d) Petunjuk. e) Keterangan terdakwa.
Dengan demikian dapat dipahami bahwa alat bukti yang ditentukan Undangundang tidak dapat ditambah dengan alat bukti lain serta berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan yang ditentukan oleh Undang-undang tersebut
25
belum dapat memaksa seorang hakim menyatakan terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana, akan tetapi dalam hal ini harus adanya “keyakinan” dari hakim bahwa terdakwalah yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut oleh karena dalam proses pembuktian perkara pidana, KUHAP menganut serta menerapkan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negative (negatief wettelijke bewijs theorie), yakni: Di dalam sistem negatif ada 2 (dua) hal yang merupakan syarat untuk membuktikan kesalahan terdakwa, yaitu: a. Wettelijk: Adanya alat bukti yang sah yang telah ditetapkan oleh Undangundang. b. Negatief: Adanya keyakinan (nurani) dari hakim, yakni berdasarkan buktibukti tersebut hakim meyakini kesalahan terdakwa.( Hari Sasangka, 2003: 17)
Makna dari alat bukti yang sah (wettelijk) yang telah ditetapkan oleh Undangundang, yakni bahwa alat-alat bukti yang dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara pidana hanyalah alat bukti yang telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu berupa alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.
Sedangkan mengenai hakekat dari keyakinan hakim/nurani (negatief) tersebut, “Bukan diartikan perasaan hakim pribadi sebagai manusia, bukan lagi conviction intime ataupun conviction raissonee, akan tetapi keyakinan hakim adalah keyakinan yang didasarkan atas bukti-bukti yang sah menurut Undang-undang” (Martiman Prodjohamidjojo, 1982: 130).
Keyakinan hakim (nurani) dalam hal ini adalah keyakinan yang timbul berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang diajukan dalam
26
tahap pembuktian pada proses persidangan perkara pidana, tidak didasarkan pada unsur-unsur yang bersifat subyektif. Jika diadakan suatu komparasi dengan negara lain, misalnya dengan negara Jepang, menurut Andi Hamzah yang beliau kutip dari tulisan Itsuo Nishimura dengan karyanya yang berjudul Role of Prosecution in Criminal Justice: Some Characteristics in Japanese Practice, bahwa, “Di Jepang pada umumnya perkara yang dituntut ke pengadilan jarang yang bebas, karena perkara dikirim hanya jika penuntut umum yakin terdakwa akan dipidana dengan bukti-bukti yang cukup. Perkara yang terdakwa dibebaskan hakim hanya 0, 001%.”( Andi Hamzah, 2000: 37)
b. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (Ontslag van Alle Rechtsvervolging) Dasar yuridis putusan lepas dari segala tuntutan hukum, yakni Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yang menyatakan, “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.” Mencermati ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP tersebut, bahwa pada putusan lepas dari segala tuntutan hukum, apa yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan ruang lingkup hukum pidana sehingga terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum.
Berikut alasan-alasan dijatuhkannya putusan lepas dari segala tuntutan hukum: 1. Karena peristiwa-peristiwa yang dalam surat dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa adalah terbukti, akan tetapi yang terang terbukti itu tidak
27
merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran maka terdakwa dalam putusan hakim harus dilepas dari segala tuntutan hukum. 2. Apabila ada keadaan istimewa yang mengakibatkan bahwa terdakwa tidak dapat dijatuhi suatu hukuman pidana menurut beberapa Pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau adanya alasan-alasan pemaaf, yaitu seperti yang disebutkan dalam: a. Pasal
44
KUHP,
kalau
perbuatan
terdakwa
tidak
dapat
dipertanggungjawabkan kepadanya oleh karena penyakit jiwa. b. Pasal 45 KUHP, yaitu perbuatan pidana yang dilakukan anak di bawah umur. c. Pasal 48 KUHP, kalau terdakwa melakukan perbuatan terdorong oleh keadaan memaksa (overmacht). d. Pasal 49 KUHP, kalau terdakwa melakukan perbuatan beradadalam keadaan diserang oleh orang lain dan harus membela diri (noordeer). e. Pasal 50 KUHP, kalau terdakwa melakukan perbuatan untuk menjalankan suatu peraturan dalam undang-undang atau. f. Pasal 51 KUHP, kalau terdakwa melakukan perbuatan untuk memenuhi suatu perintah yang diberikan secara sah oleh seorang pejabat yang berkuasa dalam hal itu.( Djoko Prakoso, 2000: 272-273)
Ddanya keadaan–keadaan istimewa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 44, 45, 48, 49, 50, 51 KUHP tersebut berarti meskipun perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa itu terbukti secara sah dan meyakinkan akan tetapi apabila terdapat hal-hal yang menghapuskan pidana seperti adanya alasan pemaaf sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 49 Ayat (2) KUHP dan Pasal 51
28
Ayat (2) KUHP, serta adanya alasan pembenar yang diatur dalam Pasal 48 KUHP, Pasal 49 Ayat (1) KUHP, Pasal 50 KUHP dan Pasal 51 Ayat (1) KUHP maka ia tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak dapat dijatuhi pidana.
c. Putusan Pemidanaan (Veroordeling)
Ketentuan
yang menjadi
dasar
hukum
mengenai
putusan
pemidanaan
(veroordeling), yakni Pasal 191 ayat (3) KUHAP, yang menyatakan, “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.” Alasan dijatuhkannya putusan yang mengandung pemidanaan oleh hakim yang menangani suatu perkara pidana, yakni terbuktinya unsure kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa secara sah dan meyakinkan, dalam arti bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah, yaitu berupa adanya alat-alat bukti konvensional yang diakui oleh KUHAP, sebagaimana dimuat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP hakim mempunyai keyakinan bahwa terdakwa memang bersalah telah melakukan perbuatan yang didakwakan itu. Mengenai unsur “kesalahan” tersebut, menurut Moeljatno (1980: 106), mengatakan, bahwa kesalahan adalah, “Adanya keadaan psycis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.”
Maksud dari keadaan psycis yang tertentu dari orang yang melakukan perbuatan pidana dikaitkan dengan hukum pidana, yakni persoalan mengenai “kemampuan bertanggung jawab” , sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 44 KUHP yang
29
merupakan hal yang sangat esensial untuk adanya “kesalahan”. Kesalahan tersebut erat pula kaitannya dengan unsur “kesengajaan” atau “kealpaan”. Dikatakan ada kesengajaan jika dalam melakukan perbuatan pidana si pelaku menginsyafi bahwa yang dilakukan itu adalah perbuatan pidana. Sedangkan dikatakan ada kealpaan jika dalam melakukan perbuatan pidana si pelaku menginsyafi sebagai perbuatan pidana akan tetapi itu terjadi karena ia lalai. Dalam menjatuhkan putusan pemidanaan, hakim dapat menentukan salah satu dari macam-macam hukuman yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, yaitu salah satu dari hukuman pokok.
Adapun jenis-jenis pemidanaan menurut ketentuan Pasal 10 KUHP, dikenal adanya hukuman pokok dan hukuman tambahan yang secara lengkapnya, adalah sebagai berikut: 1. Hukuman Pokok, terdiri dari: a) Hukuman mati b) Hukuman penjara c) Hukuman kurungan dan d) Hukuman denda 2. Hukuman Tambahan, terdiri dari: a) Pencabutan beberapa hak tertentu b) Perampasan barang tertentu c) Pengumuman keputusan hakim
Mengenai hukuman tambahan tidak dapat dijatuhkan tersendiri akan tetapi hanya dapat dikenakan disamping pidana pokok.
30
d. Putusan Bebas Murni (Zuivere Vrijspraak) Dan Putusan Bebas Tidak Murni (Onzuivere Vrijspraak)
Secara teori (menurut KUHAP), hanya dikenal istilah putusan bebas, tanpa adanya kualifikasi “ bebas murni” atau “bebas tidak murni.” Putusan bebas (vrijspraak) yang diputus oleh hakim, dalam nuansa praktek peradilan berkembang istilah bebas murni dan bebas tidak murni. Kalangan dunia praktisi hukum tampaknya dalam memilah adanya indikasi bebas murni dan bebas tidak murni
berdasar
pula
atas
acuan
argumen
teoritisi
yang
mengadakan
pengkualifikasian bentuk-bentuk vrijspraak, seperti yang dikemukakan oleh seorang doktrina Belanda, J. M. van Bemmelen, sebagai berikut: 1) De zuivere vrijspraak (putusan bebas murni), merupakan putusan akhir, hakim membenarkan fakta hukumnya (feiten), namun tuduhan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. 2) De onzuivere vrijspraak (putusan bebas tidak murni), yaitu dalam hal batalnya tuduhan terselubung (bedekte neitigheid van dagvaarding) atau putusan bebas yang menurut keyakinan kenyataannya tidak didasarkan pada tidak terbuktinya apa yang dimuat dalam surat tuduhan. 3) De vrijspraak of grond van doel matige heid overwegingen (putusan bebas berdasarkan alasan pertimbangan kegunaannya), yaitu putusan hakim yang diambil berdasarkan pertimbangan bahwa haruslah diakhiri atas suatu penuntutan yang sudah pasti tidak akan ada hasilnya. 4) De bedekte vrijspraak (putusan bebas yang terselubung), yaitu dalam hal hakim mengambil putusan tentang fakta hukum (feiten) dan menjatuhkan
31
putusan ontslag van alle rechtsvervolging (dilepas dari tuntutan hukum). (Martiman Prodjohamidjojo, 2000: 50-51)
Mencermati pembagian vrijspraak oleh J. M. van Bemmelen tersebut dihubungkan dengan praktek peradilan pidana Indonesia maka jenis vrijspraak dengan kualifikasi bebas tidak murni (de onzuivere vrijspraak), bebas berdasarkan alasan pertimbangan kegunaan (de vrijspraak of grond van doel matige heid overwegingen) dan bebas yang terselubung (de bedekte vrijspraak) yang potensial serta dominan menjadi alasan atau justifikasi bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung. Mengenai pengertian atau hakekat dari putusan bebas murni dan putusan bebas tidak murni tersebut akan penulis paparkan secara ringkas, sebagai berikut: a) Putusan Bebas Murni (Zuivere Vrijspraak) Secara teori (menurut KUHAP) atau pembentuk Undang-undang hanya mengenal dan memakai satu istilah, yakni putusan bebas, tanpa kualifikasi bebas murni dan bebas tidak murni, sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan, “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.” Esensi putusan bebas yang terkandung dalam rumusan Pasal 191 ayat (1) KUHAP tersebut
adalah senada dengan pandangan
doktrina
yang
menyatakan,
“Pembebasan yang murni sifatnya ialah pembebasan yang didasarkan tidak terbuktinya tindak pidana yang didakwakan.”( H. Hamrat Hamid dan Harun M. Husein, 1992: 234)
32
Sedangkan Soedirdjo(1981: 80), menyatakan, “Pembebasan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi disebut pembebasan murni”. Pendapat Soedirjo ini memuat esensi yang sama dengan ketentuan Pasal 244 KUHAP, yang menyatakan, “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.”
Putusan bebas murni pada hakekatnya mengacu pada putusan bebas sebagaimana yang diatur dalam KUHAP oleh karena yang ditekankan dalam putusan bebas murni ini adalah tidak terbuktinya tindak pidana yang didakwakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP dan tertutupnya upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas yang secara yuridis normatif ditentukan dalam Pasal 244 KUHAP.
b) Putusan Bebas Tidak Murni (Onzuivere Vrijspraak) Mengenai pengertian putusan bebas tidak murni, berikut beberapa pendapat ahli, diantaranya, menurut J. M. van Bemmelen yang dikutip oleh Soedirdjo, seperti berikut: Dikatakan pembebasan tidak murni apabila Yudex Factie berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam surat tuduhan tidak terbukti dan oleh karena itu terdakwa dibebaskan, sebab hakim melihat dalam surat tuduhan lebih banyak daripada yang ada dan juga lebih banyak daripada yang perlu ada di dalamnya. (Soedirdjo, 1985: 89)
33
Suatu putusan bebas dianggap pembebasan tidak murni: a. Apabila putusan pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam surat dakwaan. b. Apabila dalam menjatuhkan putusan bebas itu pengadilan telah melampaui wewenangnya baik hal itu menyangkut pelampauan wewenang kompetensi absolut atau relatif maupun pelampauan wewenang itu dalam arti apabila dalam putusan bebas itu telah turut dipertimbangkan dan dimasukkan unsurunsur non yuridis. (M. Yahya Harahap, 1984: 111)
Selanjutnya A. Minkenhof yang dikutip oleh Andi Hamzah (1984: 260), berpendapat: Suatu pembebasan tidak murni ialah suatu putusan yang bunyinya bebas (Vrijspraak) tetapi seharusnya merupakan lepas dari segala tuntutan hukum (Ontslag van Rechtsvervolging), yang dinamai juga lepas dari segala tuntutan hukum terselubung (Bedekt Ontslag van Rechtsvervolging).
H. Hamrat Hamid dan Harun M. Husein (1984: 120), memberikan pandangannya, sebagai berikut: Yang dimaksud dengan putusan bebas yang tidak murni, ialah suatu putusan pembebasan yang didasarkan pada: a. Kekeliruan penafsiran terhadap istilah tindak pidana yang diuraikan dalam surat dakwaan. b. Pembebasan tersebut seharusnya merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. c. putusan pengadilan yang melampaui batas wewenangnya.
34
Definisi berikutnya merupakan pengertian pembebasan tidak murni yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 25-2-1981 No. 445 K/Kr/1980 sebagaimana dikutip oleh Suryono Sutarto (1985: 103), yang menyatakan, “Putusan bebas tidak murni mengandung pengertian putusan bebas yang dijatuhkan oleh pengadilan didasarkan atas tafsiran yang tidak benar mengenai Pasal yang bersangkutan ataupun mengenai suatu unsur dari tindak pidana tersebut.
Berdasarkan pendapat para sarjana dan yurisprudensi akhirnya seorang doktrina memberikan sebuah kesimpulan terhadap putusan bebas murni dan putusan bebas tidak murni tersebut, sebagai berikut: Bahwa dapat ditarik kriteria untuk mengidentifikasi apakah putusan bebas itu mengandung pembebasan yang murni atau tidak murni. Kriteria dimaksud, adalah: a. Suatu putusan bebas mengandung pembebasan yang tidak murni apabila: Pembebasan itu didasarkan pada kekeliruan penafsiran atas suatu istilah dalam surat dakwaan, atau apabila dalam putusan bebas itu pengadilan telah bertindak melampaui batas wewenangnya. b. Suatu putusan bebas mengandung pembebasan yang murni, apabila pembebasan itu didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur tindak pidana yang didakwakan (Harun M. Husein, 1992: 130)
C. Pengertian Kasasi
Berdasarkan esensi Pasal 244 KUHAP dan pendapat kalangan doktrina dapat disimpulkan bahwa upaya hukum kasasi merupakan suatu hak yang dapat dipergunakan atau dikesampingkan oleh terdakwa atau penuntut umum. Apabila
35
terdakwa atau penuntut umum tidak menerima putusan yang dijatuhkan pengadilan tingkat bawahnya maka dapat mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung terhadap pelaksanaan dan pengetrapan hukum yang telah dijalankan oleh pengadilan di bawahnya kecuali terhadap putusan yang mengandung pembebasan (Harun M. Husein, 1992: 130).
Menurut KUHAP terhadap putusan bebas tidak ada kesempatan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung. Hal ini dapat dipahami dari redaksional Pasal 244 KUHAP, yang menyatakan, “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.”
Dengan demikian secara tataran normatif yudisial, hak atau peluang bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hokum kasasi terhadap putusan bebas (vrijspraak) oleh KUHAP dapat dikatakan bahwa sebenarnya jalan atau pintu itu sudah tertutup. Kondisi ini direfleksikan oleh Soedirdjo menjadi sebuah judul sub bab dalam buku karangan beliau dengan judul bab, “Putusan Bebas Pintu Jalan Hukum Tertutup.” (Soedirdjo, 1985: 87)
Akan tetapi terjadi perkembangan dalam praktek peradilan pidana Indonesia, yakni terhadap ketentuan Pasal 244 KUHAP tersebut akhirnya dilakukan suatu penerobosan sehingga terhadap putusan bebas dapat dimintakan upaya hokum kasasi kepada Mahkamah Agung. Hal ini merupakan suatu langkah untuk mengatasi krisis ketidak adilan menurut persepsi publik akan ekses putusan bebas
36
yang cenderung mempolakan situasi dan kondisi negatif bagi dunia peradilan khususnya dan penegakan hukum pada umumnya. Satu-satunya langkah yang diambil untuk memperkecil gejala negatif tersebut antara lain berupa kembali ke belakang menoleh dan mempertahankan yurisprudensi lama, yakni mengikuti jejak yurisprudensi seperti yang dianut pada zamannya HIR, yakni dengan tindakan Mahkamah Agung melakukan contra legem terhadap ketentuan Pasal 244 KUHAP melalui putusannya tanggal 15 Desember 1983 Regno: 275 K/Pid/1983 yang merupakan yurisprudensi pertama dalam lembaran sejarah peradilan
Indonesia sejak
diberlakukannya
KUHAP
yang mengabulkan
permohonan upaya hokum kasasi kepada Mahkamah Agung atas putusan bebas yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.
Ketentuan terhadap putusan bebas yang secara langsung dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung dapat kita lihat dalam: 1) Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M. 01-PW. 07. 03 Tahun 1982 tanggal 4 Pebruari 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP. 2) Butir 19 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M. 14- PW. 07. 03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983. 3) Yurisprudensi
Mahkamah
Agung.135
Lampiran
Keputusan
Menteri
Kehakiman RI Nomor: M. 01-PW. 07 03 Tahun 1982 Tanggal 4 Pebruari 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP, menyatakan:
Mengingat bahwa mengenai masalah “salah atau tidak tepatnya penerapan hukum” justru merupakan alasan yang dapat dipakai dalam mengajukan permohonan kasasi (lihat Pasal 253), dan melihat pada Pasal 244 yang
37
menyebutkan bahwa hanya terhadap putusan bebas tidak boleh dimohonkan kasasi, maka haruslah diartikan bahwa terhadap semua putusan lepas dari segala tuntutan hukum tidak dapat diajukan permintaan banding, melainkan hanya boleh dimohonkan kasasi.
Terkait dengan esensi Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M. 01-PW. 07. 03 Tahun 1982 tersebut, untuk dapat dimintakan kasasi secara langsung kepada Mahkamah Agung terhadap putusan bebas maka diperlukan adanya suatu pembuktian bahwa putusan bebas tersebut sebagai pembebasan yang tidak murni (pelepasan dari segala tuntutan hukum terselubung). Sedangkan esensi dari butir 19 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M. 14PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983, yakni, “Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding. tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi.”
Berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M. 14-PW. 07. 03. Tahun 1983 tersebut maka terhadap putusan bebas, Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung tanpa terlebih dahulu melalui upaya hukum banding. Keputusan Menteri Kehakiman ini menjadi titik awal penentu lahirnya yurisprudensi yang sangat bersejarah dalam konteks penegakan hukum khususnya dalam beracara pidana kita yang menyangkut persoalan putusan bebas. Selanjutnya mengenai yurisprudensi Mahkamah Agung yang menjadi dasar hukum pengajuan kasasi terhadap putusan bebas, yakni, bahwa dalam waktu singkat berselang 5 (lima) hari sejak dikeluarkannya Keputusan Menteri
38
Kehakiman tanggal 10 Desember 1983 dengan Nomor: M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tersebut, Mahkamah Agung langsung merespon dengan yurisprudensi pertama, yakni Putusan Mahkamah Agung RI Regno: 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dengan mengabulkan permohonan Jaksa Penuntut Umum atas permohonan kasasi kasus Raden Sonson Natalegawa. Putusan Mahkamah Agung ini menjadi yurisprudensi pertama dalam lembaran sejarah peradilan Indonesia sejak diberlakukannya KUHAP yang mengabulkan permohonan upaya hukum atas putusan bebas yang dimohonkan kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum. Putusan Mahkamah Agung RI Regno: 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember Tahun 1983 tersebut melahirkan dua (2) yurisprudensi yang isinya , yakni: 1) Putusan Pengadilan yang membebaskan terdakwa dapat diajukan kasasi. Mahkamah Agung (MA) dalam putusan tersebut di atas, pada pertimbanganpertimbangannya antara lain mencantumkan sebagai berikut: “..........sesuai dengan yurisprudensi yang ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 244 KUHAP, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Sebaliknya, apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang disebutkan dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas wewenangnya dalam arti bukan saja wewenang yang menyangkut kompetensi absolut atau relatif, tetapi juga dalam hal apabila ada unsur non yuridis yang turut dipertimbangkan dalam putusan itu, hal mana dalam melaksanakan wewenang pengawasannya
39
meskipun hal itu tidak diajukan sebagai keberatan kasasi oleh Jaksa. Mahkamah Agung wajib menelitinya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni, Mahkamah Agung harus menerima permohonan kasasi tersebut. 2) Penafsiran “melawan hukum”, mengenai hal ini Mahkamah Agung dalam pertimbangannya, antara lain mencantumkan: “Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, tidak semata-mata diukur dari segi perbuatan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang diancam dengan hukum pidana tertulis maupun asas-asas yang bersifat umum, tapi juga menurut kepatutan dalam kehidupan dalam masyarakat perbuatan itu menurut penilaian masyarakat merupakan perbuatan tercela.” (Leden Marpaung, 1992: 446-447)
Bertitik tolak dari uraian di atas dapat diketahui bahwa, “Putusan bebas” dapat diajukan kasasi agar permintaan kasasi tersebut berhasil maka penuntut umum harus dapat membuktikan bahwa “putusan bebas” tersebut bukan merupakan pembebasan murni.” (Leden Marpaung, 1992: 447)
Atas cerminan dan panutan dari yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, dalam praktek peradilan pidana di Indonesia para Jaksa Penuntut Umum memperoleh nuansa baru dan angin segar berupa hak untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (tanpa perlu terlebih dahulu harus menempuh upaya hukum banding atau peradilan tingkat kedua) atau dengan kata lain bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung pertama tersebut menjadi acuan dan dasar pembenar secara yuridis normatif bagi para Jaksa Penuntut Umum untuk
40
memanfaatkan hak dan ruang guna meminta pemeriksaan kepada Mahkamah Agung berupa upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas. Hal ini merupakan salah satu langkah penegakan hukum terkait dengan adanya berbagai fenomena yuridis sebagai ekses dari kevakuman norma tentang hak Jaksa Penuntut Umum dalam pengajuan kasasi terhadap putusan bebas (vrijspraak) tersebut.
Terkait dengan yurisprudensi Mahkamah Agung mengenai putusan bebas tersebut berikut pendapat salah seorang ahli yang menyatakan: Pada hemat kami Mahkamah Agung tidaklah melahirkan yurisprudensi yang bertentangan dengan undang-undang, bahkan Mahkamah Agung berusaha meluruskan penerapan hukum yang dilakukan oleh pengadilan, agar penerapan hukum tersebut benarbenar sesuai dengan arti dan makna yang terkandung di dalamnya. Dengan cara ini, Mahkamah Agung berusaha untuk menyesuaikan pelaksanaan ketentuan undang-undang dengan aspirasi hokum dan keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Sebab larangan kasasi terhadap putusan bebas, dirasakan terlalu idealistik dan belum sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat kita, oleh karena itu demi hukum, kebenaran dan keadilan, Mahkamah Agung membenarkan pengajuan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas. (Harun M. Husein, 1985: 120)
Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, yakni suatu upaya untuk mewujudkan tujuan hukum berupa kepastian, kemanfaatan dan keadilan dengan meluruskan penerapan hukum yang dilakukan pengadilan melalui suatu pertimbangan apakah putusan bebas yang dimintakan kasasi tersebut merupakan kualifikasi putusan bebas murni atau tidak murni.
