II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian Tindak Pidana Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “strafbaar feit”perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaar feit itu sendiri. Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata delictum. Delik tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut : “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.17 Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP.18 Istilah tindak pidana sebagai terjamahan dari strafbaarfeit menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak berbuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan 17
Depdikbud Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. ke-2 , Jakarta, Balai Pustaka, 1989. Hal. 219 S.R. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan, Cet. 3, Jakarta Storia Grafika, 2002, Hal 204 18
13
dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka ia dapat dikenai sanksi. Seperti diketahui istilah strafbaarfeit telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang menimbulkan berbagai arti, umpamanya saja dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana. Para sarjana Indonesia mengistilahkan strafbarfeit itu dalam arti yang berbeda, diantaranya Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu : “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut”19 Sementara perumusan strafbarfeit menurut Van Hamel dalam buku Satochid Kartanegara adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-undang, bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.20 Istilah tindak pidana ini timbul dan berkembang dari pihak Kementrian Kehakiman yang sering dipakai dalam perundang-undangan meskipun lebih pendek dari pada perbuatan, akan tetapi tindak pidana menunjukkan kata yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menunjukkan hal yang konkrit.21
19
C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Pokok-pokok Hukum Pidana, Jakarta, Pradnya Paramita, 2004 Hal 54 20 Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Pertama, Jakarta, Balai Lektur Mahasiswa, 1955, Hal. 4 21 Wiryono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Bandung, PT.Refika Aditama. 2003, Hal.79
14
Pengertian perbuatan ternyata yang dimaksudkan bukan hanya berbentuk positif, artinya melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu yang dilarang, dan berbentuk negatif, artinya tidak berbuat sesuatu yang diharuskan. Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi dua yakni sebagai berikut: 1. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang. 2. Orang yang melanggar larangan itu.22 Beberapa Unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut: a. Unsur Objektif Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan terdiri dari: 1) Sifat melanggar Hukum. 2) Kualitas dari si pelaku. 3) Kausalitas yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat. b. Unsur Subjektif Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang di hubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari : 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa). 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti di tentukan dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP. 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan, pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya. 4) Merencanakan terlebih dahulu seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu. 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.23 Pembahasan unsur tindak pidana ini terdapat dua masalah yang menyebabkan perbedaan pendapat dikalangan sarjana hukum pidana. Salah satu pihak lain berpendapat bahwa masalah ini merupakan unsur tindak pidana, di pihak lain berpendapat bukanlah merupakan unsur tindak pidana, masalah tersebut adalah :
22 23
Sudarto, Hukum Pidana I, Semarang, Yayasan Sudarto, 1990 Hal. 38 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Jakarta, Rajawali Pers, 2010 Hal 48-49
15
a. Syarat tambahan suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana, (Bijkomende voor waarde strafbaarheid) contoh Pasal 123,164, dan Pasal 531 KUHP. b. Syarat dapat dituntutnya seseorang yang telah melakukan tindak pidana, (Voorwaarden van verlog baarheid) contoh Pasal 310, 315, dan 284 KUHP. Sebagian besar sarjana berpendapat, bahwa hal itu bukanlah merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu syarat tersebut terdapat timbulnya kejadian atau peristiwa. Pihak lain yang berpendapat ini merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu jika syarat ini tidak dipenuhi maka perbuatan maka perbuatan tersebut tidak dapat di pidana. Unsur atau elemen perbuatan pidana terdiri dari : 1. Kelakuan dan akibat (perbuatan). Misalnya pada Pasal 418 KUHP, jika syarat seorang PNS tidak terpenuhi maka secara otomatis perbuatan pidana seperti yang dimaksud pada pasal tersebut tidak mungkin ada, jadi dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana pada Pasal 418 KUHP ini ada jika pelakunya adalah seorang PNS. 2. Hal ikhwal keadaan yang menyertai perbuatan. Misalnya pada Pasal 160 KUHP, ditentukan bahwa penghasutan itu harus dilakukan di muka umum, jadi hal ini menentukan bahwa yang harus menyertai perbuatan penghasutan tadi adalah dengan dilakukan di muka umum.
16
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana. Artinya adalah tanpa suatu keadaan tambahan tertentu seorang terdakwa telah dapat dianggap melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana, tetapi dengan keadaan tambahan tadi ancaman pidananya lalu diberatkan. Misalnya pada Pasal 351 ayat 1 KUHP tentang penganiaayan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, tetapi jika penganiayaan tersebut menimbulkan luka berat ancaman ancaman pidananya diberatkan menjadi lima tahun dan jika menyebabkan kematian menjadi tujuh tahun. 4. Unsur melawan hukum yang objektif. Unsur melawan hukum yang menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan. 5. Unsur melawan hukum yang subjektif. Unsur melawan hukum terletak di dalam hati seseorang pelaku kejahatan itu sendiri. misalnya pada Pasal 362 KUHP, terdapat kalimat “ dengan maksud” kalimat ini menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi tergantung pada niat seseorang yang mengambil barang. Apabila niat hatinya baik, contohnya mengambil barang untuk kemudian dikembalikan pada pemiliknya, maka perbuatan tersebut tidak dilarang, sebaliknya jika niat hatinnya jelek, yaitu mengambil barang untuk dimiliki sendiri dengan tidak mengacuhkan pemiliknya menurut hukum, maka hal itu dilarang dan masuk rumusan pencurian.
17
B. Pengertian Kejahatan Statuta Roma diadopsi dalam Undang-Undang no. 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Menurut UU tersebut dan juga sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Statuta Roma, definisi kejahatan terhadap kemanusiaan ialah Perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terdapat penduduk sipil. Kejahatan berdasarkan ketentuan perundang-undangan sejak Abad keenambelas, merujuk pada tindakan atau perilaku yang dilarang, digugat dan dihukum oleh hukum tentang kejahatan. Dalam bahasa Belanda kejahatan disebut misdrijven yang berarti suatu perbuatan yang tercela dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melanggar hukum mengenai definisi kejahatan adalah merupakan bagian dari perbuatan melawan huum atau delik24 Kejahatan yaitu perilaku yang merugikan atau perilaku yang bertentangan dengan ikatan-ikatan sosial (anti sosial) atau perilaku yang tidak sesuai dengan pedoman masyarakat.25 Kejahatan juga merupakan suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka si pelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut bersumber dari alam nilai, maka ia memiliki pengertian yang sangat relatif, yaitu tergantung pada
24 25
Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 1993. Hlm. 71 Bambang Poernomo, Orientasi Hukum Acara Pidana, Amarta, Yogyakarta. Hlm.4
18
manusia yang memberikan penilaian itu. Disebut kejahatan oleh seseorang belum tentu diakui oleh pihak lain sebagai suatu kejahatan pula. Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka si pelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut bersumber dari alam nilai, maka ia memiliki pengertian yang sangat relatif, yaitu tergantung pada manusia yang memberikan penilaian itu.
Bambang Poernomo mengatakan Bahwa kejahatan adalah perilaku yang bertentangan dengan ikatan-ikatan sosial (anti sosial) atau perilaku yang tidak sesuai dengan pedoman masyarakat.26 Kejahatan oleh seseorang belum tentu diakui oleh pihak lain sebagai suatu kejahatan juga, jika semua golongan dapat menerima sesuatu itu merupakan kejahatan tapi berat ringannya
perbuatan itu masih menimbulkan perbedaan
pendapat. Beberapa Definisi kejahatan sebagai berikut : 1. Kejahatan dibedakan secara yuridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari segi yuridis, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban. 2. Kejahatan adalah suatu problem dalam masyarakat moderen atau tingkah laku yang gagal dan melanggar hukum dapat dijatuhi hukuman penjara, hukuman mati dan hukuman denda dan seterusnya. 3. Kejahatan sebagai perbuatan anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan.27 Pengertian perbuatan ternyata yang dimaksudkan bukan hanya berbentuk positif, artinya melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu yang dilarang, dan berbentuk negatif, artinya tidak berbuat sesuatu yang diharuskan. Perbuatan yang dapat di 26
Ibid, Hal 4 A. Gumilang, Kriminalistik, Angkasa, Bandung, 1993, Hal 4
27
19
kategorikan sebagai suatu kejahatan berdasarkan hal tersebut maka hanya perbuatan yang bertentangan dari pasal-pasal buku kedua adalah perbuatan kejahatan. Selain KUHP, kita juga mengenal sumber hukum pidana khusus, misalnya Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Hukum Pidana Militer dan lain-lain. Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah bahwa kejahatan merupakan delik hukum, yaitu suatu peristiwa yang bertentangan dengan asas-asas hukum yang hidup didalam keyakinan manusia dan terlepas dari Undang-undang, sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar delik undang-undang, yaitu suatu peristiwa yang untuk kepentingan umum dinyatakan oleh Undangundang sebagai Hal yang terlarang. Suatu kenyataan di dalam pergaulan hidup manusia, individu maupun kelompok, sering terdapat adanya penyimpangan-penyimpangan terhadap norma-norma pergaulan hidupnya, terutama terhadap norma yang dikenal sebagai norma hukum. Dalam pergaulan hidup manusia, penyimpangan terhadap norma hukum ini disebut sebagai kejahatan. Sebagai salah satu perbuatan manusia yang menyimpang dari norma pergaulan hidup manusia, kejahatan adalah merupakan masalah sosial, yaitu masalahmasalah di tengah masyarakat, sebab pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat juga. Berdasarkan beberapa definisi dapat dikatakan bahwa kejahatan itu sebagai suatu gejala sosial akan berkembang sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat. Pengertian kejahatan ini dapatlah diketahui bahwa terdapat berbagai
20
bentuk kejahatan, salah satu bentuk kejahatan tersebut adalah perbuatan main hakim sendiri. C. Pengertian Kriminologis Ilmu Kriminologi lahir pada abad ke-19 dan baru dimulai pada tahun 1830. Ilmu ini muncul bersama dengan dimulainya orang mempelajari sosiologi 28. Beberapa rumusan yang dikemukakan oleh beberapa sarjana, antara lain: Dari segi etimologis istilah kriminologis terdiri atas dua suku kata yakni crimes yang berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu pengetahuan jadi menurut pandangan etimologi maka istilah kriminologi berarti suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari segala sesuatu tentang kejahatan dan kejahatan yang di lakukannya.
Kriminologi merupakan suatu ilmu pembantu dalam hukum pidana yang memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena kejahatan, sebab dilakukannya kejahatan dan upaya yang dapat menanggulangi kejahatan, yang bertujuan untuk menekan laju perkembangan kejahatan. Kriminologi juga suatu cabang ilmu yang mempelajari soal-soal kejahatan. Kata kriminologi itu sendiri berdasarkan etimologinya berasal dari dua kata, crimen yang berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Kriminologi bukanlah suatu senjata untuk berbuat kejahatan, akan tetapi untuk menanggulangi terjadinya kejahatan.
28
Wahyu Muljono, Pengantar Teori Kriminologi, Pustaka Yustisia, Sleman, Yogyakarta , 2012,Hal.20
21
Kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempergunakan metode ilmiah dalam mempelajari dan menganalisa keteraturan, keseragaman, pola-pola dan fakta sebab akibat yang berhubungan dengan kejahatan dan penjahat serta reaksi sosial terhadap keduanya.29 Untuk lebih memperjelas definisi kriminologi lebih jelasnya : 1. Krimonologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. 2. Kriminologi Sebagai ilmu yang belum dapat berdiri sendiri, sedangkan masalah manusia menunjukkan bahwa kejahatan merupakan gejala sosial. Karena kejahatan merupakan masalah manusia, maka kejahatan hanya dapat dilakukan manusia. Agar makna kejahatan jelas, perlu memahami eksistensi manusia. 3. Kriminologi adalah kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh penjahat sedangkan pengertian mengenai gejala kejahatan merupakan ilmu yang mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan dari kejahatan, pelaku kejahatan, serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. 4. Kriminologi merupakan keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, mulai dari lingkungan mereka sampai pada perlakuan secara resmi oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat. 5. Kriminologi Sebagai Ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu.30
Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat melihat penyisipan kata kriminologi sebagai ilmu menyelidiki mempelajari. Selain itu, yang menjadi perhatian dari perumusan kriminologi adalah mengenai pengertian kejahatan. Kriminologi bertujuan mempelajari kejahatan secara lengkap, karena kriminologi mempelajari kejahatan, maka sudah selayaknya mempelajari hak-hak yang berhubungan dengan kejahatan tersebut (etiologi, reaksi sosial). Penjahat dan kejahatan tidak dapat dipisahkan,hanya dapat dibedakan.
29 30
B. Simanjuntak, Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial, S.I. : S.n, 1981. Hal. 5 W.M.E Noach, Kriminologi Suatu Pengantar, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 81
22
Kriminologi secara ilmiah dapat dibagi atas 3 (tiga) bagian, sebagai berikut : 1. lmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah yuridis yang menjadi obyek pembahasan Ilmu Hukum Pidana dan Acara Hukum Pidana. 2. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah antropologi yang menjadi inti pembahasan kriminologi dalam arti sempit, yaitu sosiologi dan biologi. 3. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah teknik yang menjadi pembahasan kriminalistik, seperti ilmu kedokteran forensik, ilmu alam forensik, dan ilmu kimia forensik.31
Ruang lingkup kriminologi seperti yang telah di kemukakan oleh Edwin H. Sutherland dan Donal R. Cressey bertolak dari pandangan bahwa kriminologi adalah kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial, mengemukakan ruang lingkup kriminologi yang mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.32 Ragam-ragam Pembagian Kriminologi Bonger: a. Antropologi Kriminal b. Sosiologi Kriminal c. Psychology Kriminal d. psycho dan neuro Kriminal, Penologi.33 Kriminologi dapat diartikan sebagai keseluruhan ilmu yang berkaitan dengan perbuatan jahat serta gejala social. Menggaris bawahi “keterkaitan” dari Sutherland, memang kriminologi mempunya keterkaitan erat dengan gejala social maupun pembagian ilmu.
31
W.A Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi, Ghalia Indonesia, Jakarta,1982, Hal 82 Mulyana W. Kusumah, Kejahatan dan Penyimpangan, YLBHI, Jakarta, 1981. Hal. 3 33 Wahyu Muljono, Op. Cit.,2912,Hal.31 32
23
Ketiganya saling mempengaruhi, kriminologi mempengaruhi pembagian ilmu dan begitu juga sebaliknya.Kemudian kriminologi mempengaruhi gejala social dan gejala social juga mempengaruhi kriminologi. Gejala sosial ini akan saling mengait dengan proses pembuatan hukum karena dengan adanya gejala social menimbulkan proses pembuatan hukum: gejala social juga saling mempengaruhi dengan pelanggaran hukum. Adanya pelanggaran hukum maka terjadi gejala sosial.34 Pengertian
Kriminologis
adalah
setiap
perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (moral masyarakat).
D. Pengertian Main Hakim Sendiri (Eigen Richting) Main hakim sendiri atau dalam bahasa hukumnya “Eigen Richting” memiliki hubungan erat dengan sifat melanggar hukum dari setiap tindak pidana. Biasanya, dengan suatu tindak pidana seseorang menderita kerugian. Adakalanya si korban berusaha sendiri untuk menghilangkan kerugian yang ia derita dengan tidak menunggu tindakan alat-alat negara seperti polisi atau jaksa, seolah-olah ia menghakimi sendiri ( eigen richting ).35 Main hakim sendiri juga merupakan suatu tindak pidana yaitu berbuat sewenangwenang terhadap orang-orang yang dianggap bersalah karena melakukan suatu kejahatan. Orang yang melakukan suatu tindak pidana dinamakan penjahat (criminal) merupakan objek kriminologi terutama dalam pembicaraan ini tentang etiologi kriminal yang menganalisis sebab-sebab berbuat jahat.
34
Ibid, Hal.32
35
Wordpress,Kecenderungan masyarakat main hakim sendiri, http://www.google.com(diakses27,06,2013)
24
Selanjutnya Schafer menambahkan pendapatnya bahwa dengan pandangan yang berubah itu maka korban kejahatan dikeluarkan dari pengertian hukum pidana. Karena hak korban untuk balas dendam telah diambil alih oleh negara maka seharusnya negara memegang teguh amanat yang dipercayakan kepada negara untuk membalas denda kepada pembuat kejahatan.36
Negara dalam melaksanakan amanat masyarakat korban telah diatur secara abstrak dan rinci dalam hukum pidana baik hukum pidana substansi maupun hukum pidana formal dengan asumsi bahwa pembuat kejahatan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya sehingga masyarakat korban merasakan kepuasan atas dipidananya pembuat kejahatan. Pada dasarnya bukan berarti Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak dapat diterapkan sama sekali jika terjadi perbuatan main hakim sendiri. Peraturan perundang-undangan kita KUHP belum mengatur secara khusus mengenai main hakim sendiri. Akan tetapi, bukan berarti KUHP tidak dapat diterapkan sama sekali jika terjadi perbuatan main hakim sendiri. Terjadinya perbuatan main hakim sendiri, bagi korban perbuatan tersebut dapat melaporkan kepada pihak yang berwenang antara lain atas dasar ketentuanketentuan berikut: a. Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan Dalam penjelasan Pasal 351 KUHP penganiayaan diartikan sebagai perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka.
36
Marada08128, Main Hakim Sendiri, blogspot.comdiakses05,07,2013)
25
Hal ini dapat diancamkan atas tindakan main hakim sendiri yang dilakukan terhadap orang yang mengakibatkan luka atau cidera. b. Pasal 170 KUHP tentang Kekerasan Penjelasan Pasal 170 KUHP kekerasan terhadap orang maupun barang yang dilakukan secara bersama-sama, yang dilakukan di muka umum seperti perusakan terhadap barang, penganiayaan terhadap orang atau hewan, melemparkan batu kepada orang atau rumah, atau membuang-buang barang sehingga berserakan. Hal ini dapat diancamkan atas tindakan main hakim sendiri yang dilakukan di depan umum. c. Pasal 406 KUHP tentang Perusakan Penjelasan Pasal 406 KUHP perusakan yang dimaksud mengakibatkan barang tersebut rusak, hancur sehingga tidak dapat dipakai lagi atau hilang dengan melawan hukum.
Kerumunan yang berlawanan dengan norma-norma hukum (lawless crowds) terbagi dua, yaitu:
1. kerumunan yang bertindak emosional (acting mobs), kerumunan semacam ini bertujuan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan menggunakan kekuatan fisik yang berlawanan dengan norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Pada umumnya, kumpulan orang-orang tersebut bergerak karena merasakan bahwa hak-hak mereka diinjak-injak atau tak adanya keadilan. 2. kerumunan yang bersifat immoral (immoral crowds), contohnya seperti orang-orang yang mabuk.37
37
Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1990, Hal. 157-158
26
Main hakim sendiri terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana merupakan wujud kerumunan yang berlawanan dengan hukum. Hal ini menjadi pusat perhatian terjadi karena adanya anggota masyarakatnya yang menjadi korban kejahatan dan terjadinya main hakim sendiri terjadi karena orang-orang tersebut merasa sepenanggungan, seperasaan, dan merasa saling memerlukan antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lain, sehingga ketika diketahui adanya pelaku tindak pidana dan tertangkap langsung berdasarkan emosi tanpa pikir panjang lagi pelaku yang diduga telah melakukan tindak pidana tadi dihakimi beramai-ramai.
Perlu diketahui bahwa pengusutan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh orang banyak main hakim sendiri sering kali menemui kebuntuan, mengingat bahwa pelaku penganiayaan tidak hanya satu atau dua orang. Prinsip hukum pidana yaitu, siapa yang berbuat dia yang bertanggung jawab. Permasalahan yang melibatkan orang banyak, sehingga susah sekali menentukan siapa pelaku yang paling bertanggung jawab, walaupun demikian hal tersebut tidak menjadi penghambat bagi keluarga korban untuk menuntut keadilan bagi si korban.
Pihak keluarga korban dapat melaporkan hal ini kepada aparat Kepolisian dan selanjutnya menyerahkan proses pengungkapan perkara tersebut sesuai dengan prosedur hukum yang berlakudan sekali lagi bisa dibuktikan yang semula menjadi korban dalam pencurian atau perampokan dan berbagai macam permasalahanya justru menjadi berbalik menjadi pelaku karena proses menghakimi sendiri yang selalu dilakukan oleh masyarakat, bisa dikatakan main hakim sendiri memang fenomena yang sering kita temui di masyarakat Indonesia akhir-akhir ini.
27
Di tempat-tempat seperti pasar-pasar, terminal dan di tempat-tempat lainnya kerap diberitakan seorang pencopet, jambret atau perampok, luka-luka karena dihakimi massa, dan tragisnya tidak sedikit yang kehilangan nyawa akibat amuk massa yang melakukan main hakim sendiri. Aparat keamanan sering tidak dapat melakukan upaya pencegahan ketika main hakim sendiri dilakukan oleh masyarakat, alasannya jika bukan karena kurang personel, juga karena terlambat datang ke tempat kejadian, dalam bab pembahasan akan dibahas lebih rinci mengenai faktor penyebab dan upaya penanggulangan main hakim sendiri.
