CURRICULUM VITAE I. IDENTITAS: Nama Tempat/Tgl. Lahir NIP Pangkat/Golongan Jabatan Fungsional Instansi Induk Unit Kerja Alamat Rumah Telpon/fax HandPhone E-mail Home Page
: : : : : : : : : : : :
Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. Makassar, 8 Januari 1965 196501081990021001 Pembina Tingkat I / IVb Guru Besar HAN dan HTN Universitas Hasanuddin Fakultas Hukum Perumahan Dosen Unhas Tamalanrea Blok AB.18, Makassar, 90245. 0411-586810 0811445220
[email protected],
[email protected] gunturzah.page.tl / mguntur.webs.com
II. RIWAYAT PENDIDIKAN: 1976 : Lulus Sekolah Dasar pada SD Negeri Komp. Butung, Makassar. 1980 : Lulus Sekolah Menengah Pertama pada SMP Irnas, Makassar. 1983 : Lulus Sekolah Menengah Atas pada SMA Negeri I, Makassar. 1988 : Lulus Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum, Jurusan Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Hasanuddin, Makassar. 1995 : Lulus Magister Hukum (M.H.), Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) pada Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung. 2002 : Lulus Program Doktor di bidang Ilmu Hukum (DR) pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, dengan predikat atau yudisium "Cum Laude". III. PENGALAMAN PROFESI DAN JABATAN: 1. Legislative Drafter Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI), Jakarta, tahun 2003. 2. Konsultan Hukum "Care Internasional Indonesia" di Kendari, tahun 2005. 3. Legal Drafter Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada Ranperda Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Perda No.13 Tahun 2006). 4. Legal Drafter Pemerintah Kota Makassar, tahun 2004 - 2006. 5. Legal Drafter DPRD Kota Balikpapan, tahun 2005. 6. Legal Drafter DPRD Kota Batam, 2006/2007.
7. 8.
9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
Ketua Bagian (S1) Hukum Administrasi Negara pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (FH-Unhas), Makassar, tahun 2002 - 2006. Ketua Program Kekhususan (S2) Hukum Litigasi (Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman) pada Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin.(PPs-Unhas), Makassar, tahun 2003/2004. Sekretaris Program Doktor (S3) Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin (PPs-Unhas), Makassar, 2002 - 2006. Ketua Program Studi (KPS) Program Magister (S2) Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar, 2006 - 2008. Pembantu Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2008 - 2010. Ketua Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Kabupaten Gowa dan Sekitarnya, 2006 - sekarang. Tenaga Ahli pada DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, 2008 – sekarang Tenaga Ahli pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, 2009 – sekarang. Tim Ahli Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN), Jakarta, 2010. Tenaga Ahli pada Direktorat Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri RI, Jakarta, 2011 – sekarang. Reviewer Jurnal, Buku Ajar, dan Penelitian pada Direktorat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (DP2M) DIKTI, Kementerian Pendidikan Nasional, 2007 - sekarang. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 3 September 2012 – sekarang.
IV. PENGALAMAN MEMBIMBING DISERTASI: A. Sebagai PROMOTOR: 1. Dr. Nirahua Salmon E.M., S.H., M.H. (Universitas Pattimura, Ambon) 2. Dr. Telly Sumbu, S.H., M.H. (Universitas Samratulangi, Manado) 3. Dr. Donna Oktalia, S.H., M.H. (Universitas Samratulangi, Manado) 4. Dr. Imam Ikmanulhakim, S.H., M.H. (Hakim Peradilan Umum) 5. Elizabeth Winokan, S.H., M.H. (Universitas Samratulangi, Manado) 6. Istiwibowo, S.H., M.H. (Hakim PTUN) 7. Priyatmanto, S.H., M.H. (Hakim PTUN) B. Sebagai KOPROMOTOR: 1. Dr. Murtir Djeddawi, S.H., M.H. (Pemkab Bone, Sulawesi Selatan) 2. Dr. Muin Fahmal, S.H., M.H. (Universitas Muslim Indonesia, Makassar) 3. Dr. Surya Jaya, S.H., M.H. (Universitas Hasanuddin, Makassar) 4. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H. (Universitas 45, Makassar) 5. Dr. Hikmawati Mustamin, S.H., M.H. (Universitas Muslim Indonesia, Makassar) 6. Dr. Abdul Razak, S.H., M.H. (Universitas Hasanuddin, Makassar) 7. Dr. M. Djafar Saidi, S.H., M.H. (Universitas Hasanuddin, Makassar) 8. Dr. Faisal Abdullah, S.H., M.H. (Universitas Hasanuddin, Makassar) 9. Dr. Soerya Respationo, S.H., M.H. (Wakil Gubernur Provinsi Kepri) 10. Dr. Madjid Abdullah, S.H., M.H. (Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara) 11. Dr. Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.H. M.Si. (Gubernur Sulawesi Selatan) 12. Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H. (Universitas Hasanuddin, Makassar)
13. Dr. Marwati Riza, S.H., M.H. (Universitas Hasanuddin, Makassar) 14. Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H. (Universitas Hasanuddin, Makassar) 15. Dr. Baso Amiruddin Maula, S.H., M.H. (Pemprov. Sulawesi Selatan) 16. Dan lain-lain. IV. ORGANISASI Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ujungpandang, tahun 1996 – 1997. Volunteer Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ujungpandang, tahun 1997 – 1998. Ketua Pusat Studi Tata Pemerintahan Daerah yang Baik (Good Local Covernance) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar. Sekretaris Umum Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Cabang Sulawesi Selatan. Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan Ikatan Alumni (IKA) SMA Negeri I Makassar. Wakil Ketua Ikatan Alumni (IKA) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar. Pengurus Perhimpunan Sarjana Hukum Indonesia (Persahi), Komisariat Sulawesi Selatan.
V. KARYA ILMIAH: 1. Skripsi: Analisis Hukum Administrasi Terhadap Surat Izin Dokter (SID) dan Surat Izin Praktek (SIP), 1988, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (FH-Unhas), Makassar. 2. Tesis: Analisis Hukum Berdasarkan Teknik SWOT Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, 1995, Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran (PPs-Unpad), Bandung. 3. Disertasi: Pengaturan Hukum dan Pelaksanaan Tata Niaga Produk Pertanian, 2002, Program Pascasarjana Universitas Airlangga (PPs-Unair), Surbaya.
VI. KARYA ILMIAH LAINNYA : 1. Perlindungan Hukum Terhadap Buruh pada Perusahaan Real-Estate di Kotamadya Ujungpandang, Laporan Penelitian, Fakultas Hukum Unhas, Makassar, 1992. 2. Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Kerja pada Perusahaan Real-Estate di Kotamadya Ujungpandang, Laporan Penelitian, Lembaga Penelitian Unhas, Makassar, 1993. 3. Pelayanan dan Perlindungan Hukum Nasabah Perbankan Di Kotamadya Ujungpandang, Laporan Penelitian, Lembaga Penelitian Unhas, Makassar, 1994. 4. Memahami Fleksibilitas dan Rigiditas UUD 1945, Majalah Ilmiah Hukum "Amanna Gappa", Edisi No. V/Thn.III/1994. 5. Status Hukum Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Konteks Kekebalan Negara, Majalah Ilmiah Hukum "Amanna Gappa", Edisi No. VI/Thn.IV/1995. 6. Implikasi Ketentuan General Agreement on Tariff and Trade (GATT) Terhadap Kebijakan Perdagangan Indonesia, Makalah, Jakarta, 1996. 7. Memahami Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 dan Implikasinya Terhadap Sumber Daya Alam Di Sektor Pertanian, Makalah, Makassar, 1997.
8. Hubungan Kekuasaan Pemerintah dengan Kekuatan Ekonomi Swasta, Makalah, PPsUnair, Surabaya, 1998. 9. Kaji Ulang Kebijakan Pemerintah di Sektor Pertanian, Makalah, PPs-Unair, Surabaya, 1998. 10. Lemah, Perlindungan Hukum dan Keberpihakan Pemerintah Terhadap Petani Di Indonesia, Makalah, Jakarta, 1999. 11. Tata Niaga Sektor Pertanian Menyongsong Otonomi Daerah, Makalah, Simposium Internasional Jurnal Antropologi Indonesia, Makassar, 2000. 12. Dari Konsep "Welfare State Modern" Ke "Empowering State", Makalah, Surabaya, 2000. 13. Memahami Rasa Keadilan Masyarakat, Makalah Simposium Internasional Jurnal Antropologi Indonesia, Padang, 2001. 14. Tata Niaga dan Perlindungan Hukum Petani, Makalah Simposium Internasional Jurnal Antropologi Indonesia, Denpasar, Bali, 2002. 15. Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan Masyarakat Menuju Indonesia Baru, Jurnal Ilmiah "Clavia", Volume 3, Tahun 3 Juli 2002. 16. "Quo Vadis" Perlindungan Hukum Petani Kita?, Jurnal Ilmiah Hukum "Amanna Gappa", Edisi Oktober 2002. 17. Adam Smith dan Teori Campur Tangan Negara, Jurnal Hukum "Amanna Gappa", Edisi Januari 2003. 18. Quo Vadis Ketetapan MPRS dan MPR? Makalah, UGM dan MPR-RI, Yogyakarta, 2003. 19. Nasib Ketetapan MPR No. IX/2001, Makalah, Koalisi Ornop untuk Pembaruan Agraria dan PSDA, Jakarta, 2003. 20. Kaji Ulang Ketetapan MPR RI Nomor IX/2001 Tentang Pembaruan Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam, Jurnal Ilmu Hukum "Amanna Gappa", Volume 11 Nomor 3, September 2003. 21. Urgensi Amandemen UUD 1945 Melalui Komisi Konstitusi, Jurnal Ilmu Hukum "Amanna Gappa", Volume 11 Nomor 4 Desember 2003. 22. Politik Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, Makalah, Seminar Bagian HAN, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2004. 23. Konsep "Rechtsstaat" dan "Rule of Law" dalam Negara Hukum Republik Indonesia, Makalah, Seminar Bagian HAN, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2004. 24. Aspek Moral Dalam Proses Penegakan Hukum, Makalah, Dialog Interaktif Harian Fajar, 30 Oktober 2004, Hotel Quality, Makassar. 25. Kajian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Dalam Pelestarian Warisan Budaya, Makalah, Sosialisasi Nominasi Warisan Budaya Dunia di Maros dan Pangkep, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Pemda Maros, 3 November 2004. 26. Peranan Hukum Dalam Upaya Pelestarian Warisan Budaya (Perspektif Hukum Amanna Gappa), Jurnal Ilmu Hukum "Amanna Gappa", Volume 12, Nomor 3 September 2004. 27. Inventarisasi dan Analisis Perda-Perda Bermasalah Di Bidang Investasi, Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar, 2005. 28. Mahkamah Konstitusi dan Rezim Hukum Pilkada, Jurnal Ilmu Hukum "Amanna Gappa", Volume 13, Nomor 2 Mei 2005. 29. Analisis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi RI, MKRI, Jakarta, 2005. 30. The Regulations of Industrial Relationships In Indonesia (A Legal Policy Perspektive), Makalah, Untad, Palu, 2006.
31. Soal Sanksi Tindakan Administratif Dalam Pasal 47 UU 5/1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Makalah Di KPPU Makassar, 27 Desember 2006. 32. Fungsi dan Kewenangan Tata Niaga Produk Pertanian, Jurnal Ilmu Hukum "Amanna Gappa", Volume 14, Nomor 4 Desember 2006. 33. Kajian Tentang Hubungan Kerja Antara Pemerintah Kota dan Badan Otorita Batam, (Anggota Tim), Batam, Juli 2007. 34. Tata Niaga Produk Pertanian (Perspektif Hukum Administrasi), Buku, Terbitan Pustaka Pena Press, Makassar, 2010. Lain-lain: 1. Memperoleh Penganugerahan Satyalancana Karya Satya X (10) tahun pada 17 Agustus 2009. 2. Mengikuti Pelatihan Student Centred Learning and Quality Assurance (SCL & QA) pada Universitas Leiden, Universitas Maastricht, dan Universitas Utrecht, Belanda, 2009. 3. Mengikuti Program Academic Recharging (PAR-B) pada Faculty of Law, Economic and Governance – Utrecht University, Belanda, 31 Oktober 2010 s/d 21 Januari 2011.
Makassar,
September 2012
Ttd.M. Guntur Hamzah NIP. 196501081990021001