II. Kandungan UU Jasa Konstruksi Isi: Duabelas Bab, 46 Pasal, dan 117 Ayat, kita scanning beberapa Bab dan Ayat

POKOK BAHASAN: I. Pendahuluan 1.1. Umum 1.2. Sejarah Jasa Konstruksi 1.3. Kondisi Jasa Konstruksi Nasional 1.4. Pertimbangan Evaluasi Tatanan Usaha Jasa Konstruksi

II. Kandungan UU Jasa Konstruksi Isi: Duabelas Bab, 46 Pasal, dan 117 Ayat, kita scanning beberapa Bab dan Ayat

III. Penjelasan Scanning Beberapa Penjelasan

IV. Etika Profesi V. Etos Kerja

12

1

I. Pendahuluan POKOK BAHASAN: 1.1. Umum I. Pendahuluan Pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan 1.1. taraf Umum hidup masyarakat. 1.2. Sejarah Jasa Konstruksi Strateginya: Peningkatan pertumbuhan ekonomi 1.3. Kondisi Jasa Konstruksi Nasional pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan bila 1.4. Peningkatan Pertimbangan Evaluasi Tatanan Usaha Jasa Konstruksi sistem produksi yang meliputi pengolahan/ pemanfaatan sumber daya alam dapat digiatkan.

II. Kandungan UU Jasa Konstruksi

Isi: Duabelas Bab, 46 Pasal, danberjalan 117 Ayat,dengan kita scanning Agar sistem produksi dapat baik, perlu beberapa Bab dan Ayat prasyarat berupa masukan (input) untuk penyediaan prasarana dan sarana fisik. III. Penjelasan Penyediaan prasarana dan sarana fisik tsb berupa Scanning Beberapa Penjelasan masukan teknologi, keahlian, keterampilan, kemampuan tatalaksana, dan pengalaman kerja. IV. Etika Profesi

V. Etos Kerja

I. Pendahuluan

POKOK BAHASAN: 1.1. Umum lanjutan Pengalaman menunjukkan masukan tsb kurang memadai I. Pendahuluan terlihat jelas pada sektor jasa konstruksi. 1.1. Umum jasa konstruksi punya karakteristik spesifik yaitu 1.2.Sektor Sejarah Jasa Konstruksi supply dan demand yang sangat dinamis, ia juga 1.3. Kondisi Jasa Konstruksi Nasional melibatkan berbagai instansi pemerintah dan swasta. 1.4. Pertimbangan Evaluasi Tatanan Usaha Jasa Konstruksi Hal ini membuat sektor jasa konstruksi menjadi kegiatan lintas sektoral.UU Jasa Konstruksi II. Kandungan

Isi: Karena Duabelas 46jasa Pasal, dan 117 Ayat, kita scanning itu Bab, sektor konstruksi mempunyai peranan beberapa Bab dan Ayat dalam pertumbuhan ekonomi negara yang sangat penting hal tsb. di atas, kehadiran UU Jasa Konstruksi III. Dengan Penjelasan

sangat dibutuhkan guna mengatur dan memberdayakan Scanning Beberapa Penjelasan jasa konstruksi nasional.

IV. Pemerintah Etika Profesi bersama asosiasi meyiapkan konsep dan 22 disetujui DPR menjadi Undang-Undang. V. April Etos1999 Kerja

12

2

I. Pendahuluan lanjutan

POKOK BAHASAN: 1.2. Sejarah Jasa Konstruksi I. Pendahuluan 1). Periode Sebelum Kemerdekaan 1.1. Umum penjajahan semua teknologi dan sumber 1.2. Selama Sejarahmasa Jasa Konstruksi daya manusia (ahli dan terampil), 1.3. Kondisi Jasa Konstruksi Nasionalserta bahan dari Eropah. 1.4. didatangkan Pertimbangan Evaluasi Tatanan Usaha Jasa Konstruksi Perusahaan jasa konstruksi ada 6 buah yang merupakan II. Kandungan UU Jasa Konstruksi anak perusahaan yang induknya ada di Nederland. Isi: Duabelas Bab, 46 Pasal, dan 117 Ayat, kita scanning Ada babarapa kontraktor (kecil) Indonesia beberapa Bab danperusahaan Ayat yang berfungsi sebagai sub-kontraktor/supplier.


IV. Etika Profesi

V. Etos Kerja


POKOK BAHASAN: 1.2. Sejarah Jasa Konstruksi lanjutan 2). Periode setelah Kemerdekaan sampai tahun 1965 I. Pendahuluan 1.1. Umum Setelah Indonesia merebut kemerdekaannya, banyak 1.2. Sejarah Jasa Konstruksi tenaga ahli berbagai cabang termasuk foremen „mudik, 1.3. pulang Kondisikampung‟. Jasa Konstruksi Nasional 1.4. Pertimbangan Evaluasi Tatanan Usaha Jasa Konstruksi Kekosongan tenaga diisi oleh tenaga Indonesia dan saat itu banyak perusahaan dinasionalisasikan II. Kandungan UU Jasa Belanda Konstruksi Untuk mengisi kebutuhan tenaga tsb. Universitas diminta Isi: Duabelas Bab, 46 Pasal, dan 117 Ayat, kita scanning mencetak ahli. Ini memerlukan waktu. beberapa Bab tenaga dan Ayat Kekurangan tenaga, dana dan teknologi membuat III. Penjelasan menurunnya kuantitas dan kualitas dari tenaga ahli, peralatan, pendidik, dan buku-buku. Beberapa Penjelasan IV.Scanning Etika Profesi

V. Etos Kerja

12

3


POKOK BAHASAN: 1.2. Sejarah Jasa Konstruksi lanjutan 3). Periode setelah tahun 1965 sampai 1980 I. Pendahuluan 1.1. Telah Umumdilakukan pembenahan program pembangunan pol-ek-keu mulai stabil. 1.2. karena Sejarahkondisi Jasa Konstruksi 1.3. Namun Kondisiawal Jasa‟65 Konstruksi Nasional masih terdapat kekurangan dana, 1.4. teknologi Pertimbangan Evaluasi Usaha Jasa Konstruksi dan ahli. MasihTatanan perlu diimport. Dunia JakonsUU masih diwarnai peran dominan kontraktor II. Kandungan Jasa Konstruksi asing (proyek besar dan teknologi tinggi), walaupun Isi: Duabelas Bab, 46 Pasal, dan 117 Ayat, kita scanning dengan melibatkan kontraktor Indonesia beberapa Bab dan Ayat Kontraktor Indonesia mendapat pengalaman untuk menerapkan teknologi maju. III. Penjelasan Scanning Beberapa Penjelasan



POKOK BAHASAN: 1.2. Sejarah Jasa Konstruksi lanjutan 4). Periode setelah tahun 1980 I. Pendahuluan 1.1. Telah Umumdilakukan pembenahan dalam pengaturan (Keppres 14/1980) 1.2. pelaksanaan Sejarah JasaAPBN Konstruksi 1.3. Ada Kondisi Jasa Konstruksi Nasional booming minyak, kegiatan Jakons meningkat pesat. 1.4. Hal Pertimbangan Evaluasi Tatanan Usaha Jasa Konstruksi ini mengharuskan dilakukannya pengaturan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif.


Keppres 14/1980 kali sampai Isi: Duabelas Bab, 46beberapa Pasal, dan 117disempurnakan Ayat, kita scanning Keppres 29/1984 yang juga mengatur dunia usaha. beberapa Bab dan Ayat Kepmen Sesneg No. 3547/TPPBPP/XII 1985 mengatur III. Penjelasan kualifikasi dan klasifikasi perusahaan jasa konstruksi. Scanning Beberapa Penjelasan


12

4

4). Periode setelah tahun 1980 lanjutan

POKOK TahunBAHASAN: 1989 lahirlah ketentuan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi yang merupakan pelimpahan wewenang dari I. Pendahuluan 1.1. Menteri Umum Perdagangan kepada Menteri Pekerjaan Umum. 1.2. Surat Sejarah Konstruksi IzinJasa Usaha Jasa Konstruksi tsb sebagai pengganti 1.3. Surat Kondisi Jasa Konstruksi Nasional Izin Usaha Perdagangan untuk bidang Jakons. 1.4. Pertimbangan Evaluasi Tatanan Usaha Jasa Konstruksi Keppres 29/1989 diganti dg Keppres 16/1994 yang mengatur: UU Jasa Konstruksi II. Kandungan a) Tatacara pengadaan Isi: Duabelas Bab, 46 Pasal, dan 117 Ayat, kita scanning beberapa Bab dan Ayat b) Prakualifikasi yang menilai klasifikasi dan kualifikasi perusahaan.

III. Penjelasan

Tahun 1994 muncullah isu globalisasi dengan GATT, Scanning Beberapa Penjelasan GATS, WTO, APEC, dan AFTA

IV. Etika Profesi

V. Etos Kerja

TANTANGAN YANG DIHADAPI: PASAR BEBAS WTO/GATT/GATS APEC AFTA BANGSA INDONESIA (2000)

2002 2010 2020 MAMPUKAH KITA MENEROBOS BLOKADE INI ????

PERLU SDM BERKUALITAS!!!!

12

5

ATAUKAH INI YANG AKAN TERJADI?????

WTO/GATT/GATS APEC AFTA BANGSA INDONESIA (2000)

2002 2010 2020

No way !!!! Mari Menjadi Masyarakat Utama!


POKOK BAHASAN: 1.3. Kondisi Jasa Konstruksi Nasional I. Pendahuluan Pertumbuhan jasa konstruksi yang tinggi sebelum krisis 1.1. ekonomi Umum (1997) belum diimbangi dengan tatanan 1.2. penyelenggaraan Sejarah Jasa Konstruksi yang maksimal. 1.3. Hal Kondisi Jasa Konstruksi Nasionalmasalah: ini mengakibatkan timbulnya 1.4. 1) Pertimbangan Evaluasi Tatanan Usaha Jasa Konstruksi Belum terwujudnya mutu produk, waktu pelaksanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya.


2) Rendahnya pengguna jasa dan penyedia Isi: Duabelas Bab,kepatuhan 46 Pasal, dan 117 Ayat, kita scanning jasa thd peraturan perundang-undangan yang berlaku beberapa Bab dan Ayat 3) Belum terwujudnya kesejajaran antara pengguna jasa dengan penyedia jasa thd hak dan kewajiban. III. Penjelasan 4) Belum terwujudnya (secara optimal) kemitraan Scanning Beberapa Penjelasan sinerjis antar Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK), dan Profesi antara BUJK dengan masyarakat. IV. Etika

V. Etos Kerja

12

6


POKOK BAHASAN: 1.4. Pertimbangan Evaluasi Tatanan Usaha di bidang I. Pendahuluan Jasa Konstruksi 1.1. Berdasarkan Umum kondisi tsb di atas, dilakukan evaluasi. 1.2. Evaluasi Sejarah Jasa Konstruksi berbagai pertimbangan: ini memunculkan 1.3. Kondisi Jasa Konstruksi Nasional Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan 1.4. 1) Pertimbangan Evaluasi Tatanan Usaha Jasa Konstruksi masyarkat adil dan makmur sesuai UUD 45/Pancasila 2) Jasa konstruksi merupakan kegiatan ekonomi, sosial II. Kandungan UU Jasa Konstruksi dan budaya sangat dalam Isi: Duabelas Bab, yang 46 Pasal, danpenting 117 Ayat, kita mencapai scanning tujuan nasional. beberapa Babpembangunan dan Ayat 3) Peraturan perundang-undangan yang ada belum

III. Penjelasan berorientasi kepada kepentingan Jakons maupun kepentingan masyarakat. Scanning Beberapa Penjelasan



POKOK BAHASAN: 1.4. Pertimbangan Evaluasi Tatanan Usaha di bidang Jasa Konstruksi Berdasarkan pertimbangan tsb di atas, dicanangkanlah I. Pendahuluan 1.1. cita-cita Umum Jakons untuk masa datang yakni: 1.2. 1) Sejarah Tertib Jasa usahaKonstruksi jasa konstruksi 1.3. 2) Kondisi Jasa Konstruksi Nasional nasional untuk: Pemberdayaan Jasa konstruksi 1.4. Pertimbangan Evaluasi Tatanan Usaha Jasa Konstruksi + mengembangkan kemampuan + meningkatkan produktifitas II. Kandungan UU Jasa Konstruksi + menumbuhkan daya saing. Isi: Duabelas Bab, 46 Pasal, 117 pengguna Ayat, kita scanning + kedudukan yang adildan antara jasa dan beberapa Bab danjasa Ayatdalam penyelenggaraan pek. konstr. penyedia + kemitraan sinergis dalam usaha jasa konstruksi

III. Penjelasan

Scanning Beberapa Penjelasan


12

7


POKOK BAHASAN: 1.4. Pertimbangan Evaluasi Tatanan Usaha di bidang Jasa Konstruksi Diharapkan UU Jakons dapat: I. Pendahuluan 1.1. 1) Umum Memberikan arah pertumbuhan usaha Jakons yang 1.2. Sejarah Konstruksi kokoh,Jasa handal, berdaya saing tinggi, produk bermutu 1.3. Kondisi Jasa Konstruksi Nasional MewujudkanEvaluasi penyelenggaraan pek konstr menjamin 1.4. 2) Pertimbangan Tatanan Usaha Jasa yg Konstruksi + kesetaran pengguna jasa dan penyedia jasa + dipenuhinya yang berlaku II. Kandungan UU ketentuan Jasa Konstruksi Isi: Duabelas Bab, 46 peran Pasal,masyarakat dan 117 Ayat, scanning + mewujudkan di kita bidang Jakons beberapa Bab dan Ayat


IV. Etika Profesi

V. Etos Kerja

POKOK BAHASAN:Undang-Undang Jakons II. Kandungan I. Pendahuluan Isi: Duabelas Bab, 46 Pasal, dan 117 Ayat, 1.1. Umum Bab I : Ketentuan Umum 1.2. Sejarah Jasa Konstruksi Bab II : Azas dan Tujuan 1.3. Kondisi Jasa Konstruksi Nasional Bab III : Usaha Jasa Konstruksi 1.4. Pertimbangan Evaluasi TatananKonstruksi Usaha Jasa Konstruksi Bab IV :Pengikatan Pekerjaan Bab V : Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi II. Kandungan UU Jasa Konstruksi

Bab VI: Kegagalan Bangunan Isi: Duabelas Bab, 46 Pasal, dan 117 Ayat, kita scanning Bab VII:Peran Masyarakat beberapa Bab dan Ayat Bab VIII: Pembinaan III. Penjelasan Bab IX :Penyelesaian Sengketa Scanning Bab XBeberapa :Sangsi Penjelasan IV. Etika Profesi Bab XI :Ketentuan Peralihan BabKerja XII:Ketentuan Penutup V. Etos

12

8

Bab I : Ketentuan Umum Ketentuan Umum : Beberapa istilah penting 1. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanan, pelaksanaan, dan pengawasan pek konstr. 2. Pengguna Jasa: orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas/pemilik proyek 3. Penyedia Jasa: orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyelenggarakan layanan Jakons 4. Kegagalan bangunan: keadaan bangunan setelah diserahkan oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa menjadi tidak berfungsi, baik sebagian atau keseluruhan dan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam dokumen kontrak sebagai akibat kesalahan pengguna jasa dan/atau penyedia jasa.

Bab I : Ketentuan Umum Ketentuan Umum : Beberapa istilah penting lanjutan

5. Forum Jasa Konstruksi; sarana komunikasi dan konsultasi antara masyarakat jasa konstruksi dan pemerintah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah jasa konstruksi yang bersifat nasional, independen, dan mandiri. 6. Registrasi: Kegiatan untuk menentukan kompetensi profesi keahlian dan keterampilan tertentu dari orang perseorangan atau badan untuk mendapat izin usaha. 7. Pelaksana konstruksi: penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli profesional di bidang pelaksanaan Jakons yang dapat mewujudkan hasil perencanan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain.

12

9

POKOK II. Kandungan BAHASAN: Undang-Undang Jakons Isi: Duabelas Bab, 46 Pasal, dan 117 Ayat, I. Pendahuluan I : Ketentuan Umum 1.1. Bab Umum 1.2. Bab Sejarah II : Azas Jasadan Konstruksi Tujuan 1.3. Bab Kondisi III : Usaha Jasa Konstruksi Jasa Konstruksi Nasional 1.4. Bab Pertimbangan IV :Pengikatan Evaluasi Pekerjaan Tatanan Konstruksi Usaha Jasa Konstruksi Bab V : Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi II. Kandungan UU Jasa Konstruksi Bab VI: Kegagalan Bangunan Isi: Duabelas Bab, 46 Pasal, dan 117 Ayat, kita scanning Bab VII:Peran Masyarakat beberapa Bab dan Ayat Bab VIII: Pembinaan

III. Penjelasan Bab IX :Penyelesaian Sengketa Bab X :Sangsi Scanning Beberapa Penjelasan Bab XIProfesi :Ketentuan Peralihan IV. Etika Bab XII:Ketentuan Penutup

V. Etos Kerja

Bab III : Usaha Jasa Konstruksi Pasal 4 Ayat (1): Jenis usaha jasa konstruksi terdiri dari usaha perencanaan, pelaksanaan dan usaha pengawasan pekerjaan konstruksi. Pasal 4 Ayat (3): Usaha pelaksanaan konstruksi memberikan layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai penyerahan akhir pekerjaan konstruksi. *) Pasal 8: Perencana, pelaksana, dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha harus: a) Memenuhi ketentuan tentang perizinan usaha di bidang jasa konstruksi b) Memiliki sertifikat, klasifikasi, dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi. *)

12

10

Bab III :

Usaha Jasa Konstruksi lanjutan

Pasal 12 Ayat (1): Usaha jasa konstruksi dikembangkan untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh dan efisien melalui kemitraan yang sinergis antara usaha besar, menengah, dan kecil serta usaha yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu. Pasal 12 Ayat (3): Usaha pelaksanaan konstruksi dikembangkan ke arah: a. Usaha yang bersifat umum dan spesialis

b. Usaha orang perseorangan yang berketampilan kerja

POKOK II. Kandungan BAHASAN: Undang-Undang Jakons Isi: Duabelas Bab, 46 Pasal, dan 117 Ayat, I. Pendahuluan I : Ketentuan Umum 1.1. Bab Umum 1.2. Bab Sejarah II : Azas Jasadan Konstruksi Tujuan 1.3. Bab Kondisi III : Usaha Jasa Konstruksi Jasa Konstruksi Nasional 1.4. Bab Pertimbangan IV :Pengikatan Evaluasi Pekerjaan Tatanan Konstruksi Usaha Jasa Konstruksi Bab V : Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi II. Kandungan UU Jasa Konstruksi Bab VI: Kegagalan Bangunan Isi: Duabelas Bab, 46 Pasal, dan 117 Ayat, kita scanning Bab VII:Peran Masyarakat beberapa Bab dan Ayat Bab VIII: Pembinaan III. Penjelasan Bab IX :Penyelesaian Sengketa Scanning Bab X :Sangsi Beberapa Penjelasan Bab XIProfesi :Ketentuan Peralihan IV. Etika Bab XII:Ketentuan Penutup

V. Etos Kerja

12

11

Bab IV:

Pengikatan Pekerjaan Konstruksi

Pasal 14: Para pihak dalam pekerjaan konsturksi terdiri atas a. Pengguna Jasa b. Penyedia Jasa Pasal 16 Ayat (1): Penyedia jasa terdiri dari: a. Perencana konstruksi b. Pelaksana konstruksi c. Pengawas (pelaksanaan) konstruksi Pasal 17 Ayat (1): Pengikatan dalam hubungan kerja jasa konstruksi dilakukan berdasarkan prinsip persaingan yang sehat melalui pemilihan penyedia jasa dengan cara pelelangan umum atau terbatas. *)

Bab IV: Pengikatan Pekerjaan Konstruksi lanjutan

Pasal 22 Ayat (2): Kontrak kerja konstruksi sekurangkurangnya harus memuat (13 butir, beberapa di antaranya): d. Tenaga ahli, ketentuan tentang jumlah, klasifikasi, dan kualifikasi tenaga ahli untuk melaksanakan pekerjaan g. Cidera janji, memuat ketentuan tentang tanggung jawab para pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diperjanjikan. k. Kegagalan bangunan, memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak atas kegagalan bangunan Pasal 22 Ayat (4): Kontrak kerja konstruksi dapat memuat kesepakatan para pihak tentang pemberian insentif. *)

12

12



V. Etos Kerja

Bab VI:

Kegagalan Bangunan

Pasal 25 Ayat (2): Kegagalan bangunan yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa ditentukan sejak penyerahan akhir dan paling lama 10 tahun Pasal 25 Ayat (3): Kegagalan bangunan ditetapkan oleh pihak ketiga selaku ahli. *) Pasal 26 Ayat (2)/(3): jika terjadi kegagalan bangunan akibat kesalahan perencana atau pengawas/pelaksana dan terbukti menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka perencana atau pengawas/pelaksana wajib bertanggung jawab. Pasal 7: Jika terjadi kegagalan bangunan karena kesalahan pengguna jasa dalam pengelolaan bangunan dan terbuklti menimbulkan kerugian pihak lain, maka pengguna jasa wajib bertanggung jawab dan dikenai ganti rugi.

12

13



V. Etos Kerja

Bab VII: Peran Masyarakat Pasal 29: Masyarakat berhak untuk: *) a. Melakukan pengawasan untuk mewujudkan tertib pelaksanaan jasa konstruksi b. Mendapat penggantian yang layak atas kerugian yang dialami secara langsung akibat penyelenggaraan pekerjaan konstruksi Pasal 31: Masyarakat Jasa Konstruksi (1). Masyarakat jasa konstrksi merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan atau kegiatan yang berhubungan dengan usaha Jakons (2). Penyelenggaran peran masyarakat jasa konstruksi dilaksanakan melalui suatu Forum Jasa Konstruksi (3). Penyelenggaran peran masyarakat jasa konstruksi dlm pengembangan Jakons dilakukan oleh suatu lembaga yang independen dan mandiri.

12

14

Bab VII: Peran Masyarakat lanjutan

Pasal 33 Ayat (1): Lembaga yang dimaksud pada Pasal 31 Ayat (1) beranggotakan wakil-wakil dari: *) a. Asosiasi perusahaan jasa konstruksi b. Asosiasi profesi jasa konstruksi c. Pakar dan perguruan tinggi terkait d. Instansi Pemerintah terkait Pasal 33 Ayat (2): Tugas lembaga yang dimaksud Ayat (1) *) a. Melakukan/mendorong litbang Jakons b. Mengadakan diklat Jakons c. Melakukan registrasi tenaga ahli Jakons d. Melakukan registrasi badan usaha Jakons e. Mendorong meningkatkan peran arbitrase, mediasi, dan penilai ahli di bidang Jakons.

POKOK II. Kandungan BAHASAN: Undang-Undang Jakons Isi: Duabelas Bab, 46 Pasal, dan 117 Ayat, I. Pendahuluan I : Ketentuan Umum 1.1. Bab Umum 1.2. Bab Sejarah II : Azas Jasadan Konstruksi Tujuan 1.3. Bab Kondisi III : Usaha Jasa Konstruksi Jasa Konstruksi Nasional 1.4. Bab Pertimbangan IV :Pengikatan Evaluasi Pekerjaan Tatanan Konstruksi Usaha Jasa Konstruksi Bab V : Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi II. Kandungan UU Jasa Konstruksi Bab VI: Kegagalan Bangunan Isi: Duabelas Bab, 46 Pasal, dan 117 Ayat, kita scanning Bab VII:Peran Masyarakat beberapa Bab dan Ayat Bab VIII: Pembinaan III. Penjelasan Bab IX :Penyelesaian Sengketa Bab Scanning X :Sangsi Beberapa Penjelasan IV. Etika Bab XIProfesi :Ketentuan Peralihan Bab XII:Ketentuan Penutup

V. Etos Kerja

12

15

Bab VIII: Pembinaan *) Pasal 35 Ayat (1): Pemerintah melakukan pembinaan jasa konstruksi dalam bentuk pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan. Pasal 35 Ayat (5): Pembinaan yang dimaksud Ayat (1) dapat dilakukan bersama-sama masyarakat jasa konstruksi Pasal 35 Ayat (6): sebagian tugas pembinaan tersebut Ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

POKOK II. Kandungan BAHASAN: Undang-Undang Jakons Isi: Duabelas Bab, 46 Pasal, dan 117 Ayat, I. Pendahuluan I : Ketentuan Umum 1.1. Bab Umum 1.2. Bab Sejarah II : Azas Jasadan Konstruksi Tujuan 1.3. Bab Kondisi III : Usaha Jasa Konstruksi Jasa Konstruksi Nasional 1.4. Bab Pertimbangan IV :Pengikatan Evaluasi Pekerjaan Tatanan Konstruksi Usaha Jasa Konstruksi Bab V : Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi II. Kandungan UU Jasa Konstruksi Bab VI: Kegagalan Bangunan Isi: Duabelas Bab, 46 Pasal, dan 117 Ayat, kita scanning Bab VII:Peran Masyarakat beberapa Bab dan Ayat Bab VIII: Pembinaan III. Penjelasan Bab IX :Penyelesaian Sengketa Bab X :Sangsi Scanning Beberapa Penjelasan Bab XI :Ketentuan Peralihan IV. Etika Profesi Bab XII:Ketentuan Penutup

V. Etos Kerja

12

16

Bab X:

Sangsi

Pasal 41: Penyelenggara pekerjaan konstruksi dapat dikenai sanksi administratif dan/atau pidana atas pelanggaran Undang-undang ini. Pasal 42: Sanksi administratif dapat dikenakan kepada penyedia jasa berupa: a) Peringatan tertulis b) Penghentian sementara pekerjaan c) Pembatasan kegiatan usaha dan/atau profesi d) Pembekuan izin usaha dan/atau profesi e) Pencabutan izin usaha dan/atau profesi

Bab X: Sangsi lanjutan

Pasal 43 Ayat (2): Barang siapa yang melakukan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan keteknikan yang telah ditetapkan dan mengakibatkan kegagalan pek. konstr. atau kegagalan bangunan dikenakan pidana paling lama 5 tahun penjara atau denda paling banyak 5 % dari nilai kontrak. Pasal 43 Ayat (3): Barang siapa yang melakukan pengawasan pekerjaan dengan sengaja memberikan kesempatan kepada orang lain yang melaksanakan pekerjaan konstruksi melakukan penyimpangan terhadap ketentuan keteknikan dan menyebabkan kegagalan pek. konstr. atau kegagalan bangunan dikenakan pidana paling lama 5 tahun penjara atau denda paling banyak 10 % dari nilai kontrak.

12

17

IV Penjelasan POKOK BAHASAN: Pasal 4 Ayat (3): Pelaksanaan pekerjaan konstruksi I. Pendahuluan dapat diadakan dalam satu paket kegiatan mulai dari 1.1. penyiapan Umum lapangan sampai dengan hasil akhir 1.2. pekerjaan Sejarah Jasa atauKonstruksi per bagian kegiatan. 1.3. Kondisi Jasa Konstruksi Nasional 8 Huruf b:Evaluasi StandarTatanan klasifikasi dan Jasa kualifikasi 1.4. Pasal Pertimbangan Usaha Konstruksi keahlian kerja adalah pengakuan tingkat keahlian kerja setiap badan UU usaha baikKonstruksi nasional maupun asing yang II. Kandungan Jasa bekerja di bidang usaha jasa konstruksi. Isi: Duabelas Bab, 46 Pasal, dan 117 Ayat, kita scanning Pengakuan tsb Ayat diperoleh melalui registrasi yang beberapa Bab dan meliputi: ………………..


IV. Etika Profesi

V. Etos Kerja

IV Penjelasan Lanjutan

POKOK BAHASAN: Pasal 17 Ayat (1): Pengikatan merupakan proses yang I. Pendahuluan ditempuh oleh pengguna jasa dan penyedia jasa dalam kedudukan yang sejajar dalam mencapai kesepakatan. 1.1. Umum 1.2. Sejarah Konstruksi Prinsip Jasa persaingan yang sehat mengandung pengertian: 1.3. Kondisi Jasa Konstruksi Nasional a. Diakuinya kedudukan yang sejajar antara pengguna 1.4. Pertimbangan Evaluasi Tatanan Usaha Jasa Konstruksi jasa dan penyedia jasa b. Terpenuhinya asas keterbukaan dalam II. Kandungan UU ketentuan Jasa Konstruksi

prosesBab, pemilihan dandan penetapan. Isi: Duabelas 46 Pasal, 117 Ayat, kita scanning c. Adanya peluang dalam keikutsertaan dalam setiap beberapa Bab dan Ayat tahapan persaingan yang sehat sesuai dengan III. Penjelasan kemampuan dan ketentuan yang dipersyaratkan d. Keseluruhan pengertian tentang prinsip persaingan Scanning Beberapa Penjelasan yang sehat tsb di atas, dituangkan dalam dokumen IV. Etika Profesi yang jelas, lengkap, dan diketahui semua pihak serta V. Etosbersifat Kerja mengikat.

12

18

IV. Penjelasan Lanjutan

POKOK Pasal BAHASAN: 22 Ayat (4): Yang dimaksud dengan insentif adalah penghargaan yang diberikan kepada penyedia jasa atas I. Pendahuluan a.l. kemampuannya menyelesaikan 1.1. prestasinya, Umum lebih awal daripada yang diperjanjikan dengan 1.2. pekerjaan Sejarah Jasa Konstruksi menjaga mutu sesuai yang dipersyaratkan. 1.3. tetap Kondisi Jasa Konstruksi Nasional Insentif dapat berupa uang ataupun bentuk 1.4. Pertimbangan Evaluasi Tatanan Usaha Jasalainnya. Konstruksi Pasal 25 Ayat (3): Penetapan kegagalan hasil pekerjaan II. Kandungan UUpihak Jasaketiga Konstruksi konstruksi oleh sebagai penilai ahli Isi: Duabelas Bab,untuk 46 Pasal, dan 117 Ayat, kita dalam scanning dimaksudkan menjaga obyektivitas penilaian beberapa Bab dan Ayat dan penetapan kegagalan hasil pekerjaan konstruksi. Penilai ahli terdiri dari orang perorangan, atau kelompok III. Penjelasan orang, atau lembagaPenjelasan yang disepakati para pihak, yang Scanning Beberapa bersifat independen dan mampu memberikan penilaian IV. Etika Profesi secara obyekrif dan profesional.

V. Etos Kerja


POKOK Pasal BAHASAN: 29: Hak masyarakat dalam melakukan pengawasan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan I. Pendahuluan maupun pemanfaatan hasil-hasilnya. 1.1. pekerjaan Umum 1.2. Penggantian Sejarah Jasayang Konstruksi layak diberikan kepada yang dirugikan terbukti merugikan secara langsung sebagai 1.3. sepanjang Kondisi Jasa Konstruksi Nasional perencanaan, pelaksanaan, pengawasan atas 1.4. akibat Pertimbangan Evaluasi Tatanan Usaha Jasa Konstruksi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 33 Ayat (1): Wakil dari Pemerintah yang duduk Isi: Duabelas Bab, 46 Pasal,yang dan ditunjuk 117 Ayat,oleh kitainstansi scanning dalam lembaga adalah yang beberapa Bab dan Ayat mempunyai tugas dan fungsi pembinaan Jakons. Dalam mewujudkan peran lembaga, pada tahap awal III. Penjelasan Pemerintah dapat mengambil inisiatif dalam menetapkan Scanning Beberapa Penjelasan pembentukan lembaga serta memberikan dukungan IV. Etika Profesi fasilitas termasuk pendanaan operasionlnya.

V. Etos Kerja

12

19


POKOK BAHASAN: Pasal 33 Ayat (2), Huruf a: Pengembangan jasa konstruksi I. Pendahuluan yang dilakukan oleh lembaga dimaksudkan antara lain: 1.1. Umum 1. Agar penyedia jasa mampu memenuhi standar 1.2. Sejarah Jasa Konstruksi nasional, regional, dan internasional. 1.3. Kondisi Jasa Konstruksi Nasional agar penyedia jasa mampu di 2. MendorongEvaluasi 1.4. Pertimbangan Tatanan Usaha Jasabersaing Konstruksi pasar nasional maupun internasional. informasi jasa konstruksi 3. Mengembangkan II. Kandungan UU Jasasistem Konstruksi Isi: Duabelas Bab, 46 Pasal, dan 117 Ayat, kita scanning beberapa Bab danc, Ayat Huruf b, huruf huruf d, dan huruf e: Cukup jelas.


IV. Etika Profesi

V. Etos Kerja


POKOK BAHASAN: Pasal 35: Semua Ayat. I. Pendahuluan a. Mengingat peran jakons dalam pembangunan 1.1. Umum nasional dan mendukung perluasan kesempatan 1.2. Sejarah Jasa usaha danKonstruksi lapangan kerja, serta kewajiban 1.3. Kondisi Jasa Konstruksi Nasionalkepentingan Pemerintah dalam melindungi 1.4. Pertimbangan Tatanan Usaha Jasa Konstruksi masyarakatEvaluasi dan kepentingan nasional, maka Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan II. Kandungan UU Jasa Konstruksi terhadap jasa konstruksi Isi: Duabelas Bab, 46 Pasal, dan 117 Ayat, kita scanning yg meliputi pengaturan, pemberdayaan, b. Pembinaan beberapa Bab dan Ayat dan pengawasan dilakukan Pemerintah terhadap jasa konstruksi, pengguna jasa, dan masyarakat. III. Penjelasan Scanning Beberapa Penjelasan


12

20


POKOK BAHASAN: Pasal 35: Semua Ayat Lanjutan I. Pendahuluan Forum merupakan fasilitas dan/atau sarana untuk 1.1. Umum mendorong terciptanya pemanfaatan dan pengawasan 1.2. Sejarah Jasa Konstruksi secara optimal thd penjelenggaraan Jakons nasional 1.3. Kondisi Jasa Konstruksi Nasional bagi masyarakat umumnya dan atau masyarakat Jasa 1.4. Pertimbangan Evaluasi Tatanan Usaha Jasa Konstruksi konstruksi khususnya. Lembaga merupakan pembinaan pelaksanaan II. Kandungan UU Jasawadah Konstruksi jasa konstruksi Isi: Duabelas Bab, 46 Pasal, dan 117 Ayat, kita scanning Sebagian pembinaan yang dilakukan oleh beberapa Bab tugas dan Ayat Pemerintah dapat dilimpahkan kepada Pemerintah III. Penjelasan Daerah. Scanning Beberapa Penjelasan


12

21

POKOK IV. Etika BAHASAN: Profesi 4.1. Umum. I. Pendahuluan UU No. 18/1999 Pasal 11 mengamanatkan bahwa pihak 1.1. Umum perencana, 1.2. Sejarah Jasapelaksanaan, Konstruksi dan pengawas konstruksi harus bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. 1.3. Kondisi Jasa Konstruksi Nasional 1.4. Pertimbangan Evaluasi Tatanan Usaha Jasakeahlian Konstruksi Tanggung jawab tersebut dilandasi prinsip

II. Kandungan UU Jasa Konstruksi sesuai kaidah keilmuan, kepatutan, dan kejujuran intelektual dalam menjalankan dengan tetap Isi: Duabelas Bab, 46 Pasal, dan 117profesinya Ayat, kita scanning mengutamakan kepentingan umum beberapa Bab dan Ayat Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pasal 11 III. Penjelasan tersebut disebut “Tanggung Jawab Profesional”

Scanning Beberapa Penjelasan Tanggung jawap profesional berlaku mulai dari tahap IV. Etika Profesi persiapan proyek (studi, perencanaan), pelaksanaan, sampai masa pertanggungan kegagalan bangunan.

V. Etos Kerja

4.1. Umum (lanjutan).

POKOK BAHASAN: Tingkat keahlian sesuai kaidah keilmuan dapat diukur. I. Pendahuluan Tingkat keahlian sesuai kaidah kepatutan dan kejujuran 1.1.intelektual Umum tidak mudah diukur. 1.2. Sejarah Jasa Konstruksi dasarnya tingkat profesional 1.3.Pada Kondisi Jasa Konstruksi Nasionaldiharapkan memenuhi 3 kriteria: 1.4. Pertimbangan Evaluasi Tatanan Usaha Jasa Konstruksi 1. Kemampuan teknis, (intelligent quotient/IQ) II. Kandungan UU Jasa Konstruksi 2. Kemampuan emosional, (emotional Isi: Duabelas Bab, 46 Pasal, dan 117 Ayat, kitaquotient/EQ) scanning

3. Kemampuan beberapa Bab dan Ayatspiritual, (spiritual quotient/SQ)

III. Kemampuan Penjelasan teknis lebih mengarah pada nilai-nilai

produktivitas dan efesiensi. Scanning Beberapa Penjelasan Kemampuan emosional dan spiritual lebih mangarah pada nilai kepatutan dan kejujuran, ukuran buruk-baik, IV. Etika Profesi benar-tidak benar, wajar-tidak wajar.

V. Etos Kerja

12

22

4.2. Kode Etik Profesi POKOK BAHASAN: Nilai produktivitas, efesiensi, kepatutan, dan kejujuran I. Pendahuluan 1.1. tersebut Umum dikenal sebagai etika profesi. 1.2. Etika Sejarah Jasaakan Konstruksi profesi memagari seorang profesional agar 1.3. tidak Kondisi Jasa Konstruksi Nasional keluar dari jalur nilai-nilai tersebut di atas. 1.4. Pertimbangan Evaluasi Tatanan Usaha Jasa Konstruksi Etika profesi merupakan komitmen pribadi seorang II. Kandungan UU Jasa profesional untuk tetap Konstruksi memegang teguh nilai-nilai kepatutanBab, dan kejujuran intelektualnya. Isi: Duabelas 46 Pasal, dan 117 Ayat, kita scanning beberapa Bab dan Ayat Nilai-nilai keilmuan, kepatutan, dan kejujuran tersebut merupakan unsur utama dalam etika profesi. III. Penjelasan Etika profesi tersebut dirumuskan oleh setiap asosiasi Scanning Beberapa Penjelasan sebagai kode etik profesi

IV. Etika Profesi

V. Etos Kerja

4.2. Kode Etik Profesi (lanjutan)

POKOK BAHASAN: Setiap asosiasi, termasuk asosiasi di sektor jasa I. Pendahuluan konstruksi memiliki kode etik profesi. 1.1. Baik Umum asosiasi perusahaan maupun asosiasi profesi 1.2. mempunyai Sejarah Jasakode Konstruksi etik sendiri sendiri. 1.3. Kondisi Jasa Konstruksi Nasional 1.4. Rumusan Pertimbangan dan kata Evaluasi yangTatanan disusunUsaha oleh setiap Jasa Konstruksi organisasi berbeda, namun semuanya menjunjung tinggi nilai-nilai II. Kandungan UU Jasa Konstruksi keilmuan, kepatutan, dan kejujuran. Isi: Duabelas Bab, 46 Pasal, dan 117 Ayat, kita scanning beberapa Bab danEtik Ayat Contoh Kode HPJI: 7. Anggota HPJI wajib menjunjung tinggi martabat III. Penjelasan profesi, bersikap terhormat, dapat dipercaya dan Scanning Beberapa Penjelasan bertanggung jawab secara profesional berazaskan kaidah keilmuan, kepatutan, dan kejujuran IV. Etika Profesi intelektual.

V. Etos Kerja

12

23

4.2. Kode Etik Profesi (lanjutan)

POKOK BAHASAN: Contoh Kode Etik Ikatan Ahli Manajemen Proyek Indonesia (IAMPI): I. Pendahuluan

1.1. Setiap Umumanggota IAMPI wajib selalu bersikap, bertingkah danJasa bertindak berdasarkan etika umum seorang 1.2. laku, Sejarah Konstruksi ahli profesional, yaitu: 1.3. Kondisi Jasa Konstruksi Nasional Penuh perhatian terhadap sesama 1.4. 1. Pertimbangan Evaluasi Tatanan Usaha Jasa Konstruksi Jujur terhadap diri sendiri dan lingkungannya 2. II. Kandungan UU Jasa Konstruksi jawab atas pikiran, ucapan, dan 3. Bertanggung Isi: Duabelas Bab, 46 Pasal, dansemua 117 Ayat, kita scanning tindakan yang dilakukannya beberapa Bab dan Ayat 4. Menepati janji

III. Penjelasan

5. Bekerja dengan tujuan mendapatkan hasil yang baik Scanning Beberapa Penjelasan dan sempuna

IV. Etika Profesi setia dan taat asas 6. Bersikap Dst, dst, dst…….

V. Etos Kerja

12

24

V. Etos Kerja POKOK BAHASAN: Umum I.1.Pendahuluan 2. Disiplin 1.1. Umum Kerja 1.2. 3. Mematuhi Sejarah Jasa Kaidah Konstruksi dan Peraturan 1.3. 4. Kecenderungan Kondisi Jasa Konstruksi orang tidak Nasional disiplin 1.4. Pertimbangan Evaluasi Tatanan Usaha Jasa Konstruksi 5. Menepati

II. 6. Kandungan Mendukung UU Jasa Konstruksi Isi: Duabelas Bab, 46 Pasal, dan 117 Ayat, kita scanning 7. Permasalahan beberapa Bab dan Ayat 8. Langkah-langkah menegakkan Disiplin



1. Umum Setiap orang punya tugas dan tanggung jawab baik dalam profesinya maupun dalam kehidupan sosialnya. Rasa tanggung jawab dimiliki setiap orang secara alamiah. Makin tinggi posisi seseorang makin tinggi dan luas pula tanggung jawabnya, baik di dunia maupun di akhirat. Katakanlah seorang pengawas lapangan suatu proyek, tugas dan tanggung jawabnya terbatas pada proyek bersangkutan. Seorang Kepala Bagian Perencanaan misalnya punya tugas dan tanggung jawab bukan hanya pada satu proyek, namun terhadap beberapa proyek sekaligus.

12

25

1. Umum lanjutan

Setiap tugas akan dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab bila sesorang memiliki kompetensi kerja yang diikuti dengan motivasi yang tinggi. Motive dalam Bahasa Inggris diartikan kemauan/ dorongan untuk melakukan sesuatu dengan suatu cara Motivasi (kata benda dari motif) adalah proses dorongan/kemauan untuk melakukan sesuatu termasuk: - Situasi yang memberikan dorongan - Dorongan yang timbul dari dalam diri (individu) - Tingkah laku - Tujuan melakukan sesuatu.

Kompetensi dan motivasi akan bersinergi membentuk etos kerja yang tinggi. Jadi untuk dapat memiliki otos kerja yang tinggi, sesorag dituntut memiliki kompetensi dan motivasi yang kuat untuk melakukan suatu pekerjaan Sesorang yang memiliki etos kerja yang tinggi akan dapat mempertanggung jawabkan hasil kerjanya baik di dunia maupun di akhirat.

12

26

V. Etos Kerja 2. Disiplin Kerja Disiplin 1. Umum= suatu sikap yang menunjukkan kesediaan untuk mematuhi, menepati, dan mendukung nilai dan kaidah 2. Disiplin Kerja atau peraturan tertentu dalam suatu masyarakat tertentu 3. Mematuhi Kaidah dan Peraturan dan kurun waktu tertentu. 4. Kecenderungan orang tidak disiplin Hakekat Disiplin adalah: 5. Menepati a. dan kaidah/peraturan 6. Nilai Mendukung adalah suatu konsepsi tentang sesuatu yg 7. Nilai Permasalahan dianggap baik atau buruk, salah atau betul, adail atau 8. tidak Langkah-langkah menegakkan Disiplin adil dst. Kaidah atau peraturan adalah suatu nilai yang dibakukan menjadi pedoman untuk berperilaku dan bertindak thd sesama manusia dan lingkungan.

b. Sikap Sikap adalah suatu disposisi atau keadaan mental pada diri setiap individu untuk berreaksi thd lingkungannya. Walaupun sikap ada dalam diri setiap individu, namun ia dapat dipengaruhi oleh faktor di luar diri seseorang, misalnya pengaruh (nilai) budaya, tradisi dll. Contohnya; nilai budaya tradisional yang terlampau banya berorientasi vertikal (orang berpangkat, orang yg dituakan, orang yang lebih senior. Nilai seperti ini akan mempengaruhi sikap seseorang untuk patuh, menuruti, tidak berani membantah. Nilai seperti ini dianggap baik pada suatu kelompok tertentu dalam kurun waktu tertentu, namun bisa sebalikya bagi kelompok lain dan atau kurun waktu berbeda.

12

27

V. Etos Kerja 3. Mematuhi Kaidah atau Peraturan 1. Apakah Umum dipatuhinya suatu kaidah/peraturan oleh karena orang terpandang/berpengaruh? Atau 2. dibuat Disiplinoleh Kerja masyarakat memang merasa bahwa kaidah/peraturan 3. Mematuhi Kaidah dan Peraturan itu diperlukan dan nermanfaat? 4. Kecenderungan orang tidak disiplin Untuk masalah ini ada beberapa teori: 5. Menepati 1). Teori Kedaulatan Tuhan 6. Mendukung Kaidah dan peraturan dianggap sebagai kehendak 7. Permasalahan atau aturan dari Tuhan, manusia sebagai ciptaan 8. Langkah-langkah menegakkan Disiplin Tuhan wajib taat pada aturanNya. 2). Teori Perjanjian Masyarakat Orang taat pada kaidah/peraturan karena ia telah berjanji. Kaidah/peraturan dianggap sebagai kehendak bersama dan suatu hasil konsensus dari segenap anggota masyarakat.

3). Teori Kedaulatan Negara Kaidah/peraturan dipatuhi karena ia merupakan produk negara dan negara mengharuskan semua mamatuhi. 4). Teori Kedaulatan Hukum Kaidah/peraturan dipatuhi karena kedaulatan dan kekuatan hukum, akan terkena sangsi bagi siapa saja yang tidak mematuhinya. Kaidah/peraturan dipatuhi karena merupakan rumusan dari kehendak rakyat.

12

28

V. Etos Kerja 4. Kecenderungan Orang Tidak Disiplin 1. Bebarapa Umum ahli berpendapat: 2. 1). Disiplin Kutjaraningrat, Kerja pakar antropologi budaya 3. Mematuhi RevolusiKaidah di negeri dankita Peraturan sama seperti revolusi yg terjadi dlm sejarah manusia; telahdisiplin membawa akibat berupa 4. Kecenderungan orang tidak kerusakanmental dan fisik pada masyarakat kita. 5. Menepati Revolusi di negeri kita sama seperti revolusi yg terjadi 6. Mendukung dlm sejarah manusia; telah membawa akibat berupa 7. Permasalahan kerusakan mental dan fisik pada masyarakat kita. 8. Langkah-langkah menegakkan Disiplin 2). Soedjito, sosiolog Kedisiplinan merupakan resultante dari berbagai faktor dalam masyarakat yg sedang mencari bentuk dan kepribadian. Dalam kondisi tertentu perlombaan meningkatkan pelanggaran.

3). Soerjono Soekamto dalam bukunya Sosiologi Hukum: Timbulnya perilaku menyimpang dalam masyarakat dapat dipengaruhi oleh 3 aspek yaitu: a. Kaidah sosial; haruslah rinci, tegas, dan jelas agar dapat berfungsi sebagai pengendali b. Sarana dan prasarana harus dapat menunjang c. Kesadaran hukum masyarakat harus ditumbuh kembangkan Ketiga aspek tersebut harus mendapat perhatian seimbang agar tidak terjadi perilaku menyimpang/ membuat orang menjadi tidak disiplin

12

29

I hope no difficult question(s), …….

Tidak jelas tanya

12

30

II. Kandungan UU Jasa Konstruksi Isi: Duabelas Bab, 46 Pasal, dan 117 Ayat, kita scanning beberapa Bab dan Ayat

Recommend Documents