IHTISAR EKSEKUTIF. Garut, Januari Sekretaris DPRD Kabupaten Garut. Dra. Hj. TETY SARIFENI, M.Si Pembina Tingkat I, NIP

IHTISAR EKSEKUTIF

Tuntutan adanya pelaksanaan Pemerintah yang bersih dan berwibawa serta lebih bertanggung jawab merupakan salah satu pertimbangan adanya Inpres RI nomor 7 tahun 1993 tentang Akuntabilitas Kinerja Insatansi Pemerintah, Inpres tersebut menyebutkan bahwa setiap instansi Pemerintah diharapkan membuat Perencanaan Strategis dalam melaksanakan program utama yang akan dicapai selama 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Berdasarkan pertimbangan di atas Sekretariat DPRD Garut dituntut untuk memiliki Rencana Stratejik yang merupakan alat yang dipergunakan untuk mengimplementasikan kegiatan oleh seluruh komponen organisasi dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat. Rencana Stratejik Sekretariat DPRD Kabupaten Garut tahun 2014 diarahkan dalam upaya menggerakan seluruh potensi Sekretariat DPRD

dengan cara mengintregrasikan

kemampuan sumberdaya manusia dengan sumberdaya lainya (tool of manajemen) agar lembaga ini mampu menjalankan tugas-tugasnya. Dengan harapan agar Sekretariat DPRD Kabupaten Garut dapat melaksanakan tugas-tugasnya berdasarkan aturan yang berlaku dan mampu mengantisipasi berbagai tantangan dan secara obyektif dapat mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi dan secara fleklsibel dapat mengantisipasi terhadap situasi dan kondisi yang cenderung berubah setiap waktu. Garut,

Januari 2014

Sekretaris DPRD Kabupaten Garut

Dra. Hj. TETY SARIFENI, M.Si Pembina Tingkat I, NIP. 19641222 19930 2 001

i

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Alloh SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya, sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjunan alam Nabi Muhamad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya dan tabiinnya, sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014 Sekretariat DPRD Kabupaten Garut dapat diselesaikan pada waktunya dalam rangka perwujudan akuntabilitas kinerja terhadap Rencana Stratejik tahun 2009–2014 dan Rencana Kinerja tahun 2014 yang telah ditetapkan. Laporan ini merupakan pertanggungjawaban secara tertulis terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan tahun 2014 dan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan untuk tahun 2015. Harapannya semoga laporan ini dapat memberikan gambaran terhadap kinerja Sekretariat DPRD Garut tahun 2014 dan untuk peningkatan kinerja tahun 2015. Tidak berlebihan kiranya apabila pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada selurah komponen yang telah mendukung dan terlibat dalam kegiatan tahun 2014, kekurangan yang ada pada kami merupakan dasar untuk peningkatan kegiatan yang lebih baik dan berkualitas dalam pelaksanaan tahun 2015. Semoga laporan ini bermanfaat dan memiliki makna yang berharga bagi kemajuan dan peningkatan kinerja aparatur Sekretariat DPRD dalam melayani kegiatan DPRD Garut.

Garut,

Januari 2014


Dra. Hj. TETY SARIFENI, M.Si Pembina Tingkat I, NIP. 19641222 19930 2 001

ii

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF ................................................................................ i KATA PENGANTAR ...................................................................................... ii DAFTAR ISI ................................................................................................. iii BAB

I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang .......................................................................

1

B. Dasar Hukum .........................................................................

2

C. Gambaran Umum Organisasi ...................................................

3

1. Kedudukan .......................................................................

3

2. Tugas Pokok .....................................................................

3

3. Fungsi ..............................................................................

5

4. Susunan Organisasi ...........................................................

5

5. Kondisi Internal Organisasi Khususnya Bidang Kepegawaian . 6

BAB

II

6. Isu-isu Strategis yang Berpengaruh Terhadap Kinerja ..........

8

7. Sistimatika Penyajian .........................................................

8

PERENCANAAN STRATEJIK DAN RENCANA KINERJA SERTA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN TAHUN 2014 A. Rencana Strategi ....................................................................

10

B. rencana Kinerja (RENJA) Tahun 2014 .......................................

12

C. Rencana Anggaran .................................................................. 12 BAB

III

AKUNTABILITAS KINERJA A. Kerangka Pengukuran Kinerja ..................................................

15

1. Capaian Kinerja .................................................................

15

2. Capaian Target Kinerja ......................................................

16

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .......................................

16

1. Pelaksanaan dan Pencapaian Program Administrasi Perkantoran ......................................................................

16

2. Pelaksanaan dan Capaian Kinerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apartur ............................................

18

iii

3. Pelaksanaan dan Capaian Kinerja Program Peningkatan Displin Aparatur ................................................................

19

4. Pelaksanaan dan Capaian Kinerja Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur ......................................................

20

5. Pelaksanaan dan Capaian Kinerja Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan .................

20

6. Pelaksanaan dan Capaian Kinerja Peningkatan Kapasitas

BAB

IV

Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ........................

21

C. Akuntabilitas Keuangan ...........................................................

23

D. Analisis Efisiensi dan Efektifitas Kegiatan ..................................

24

PENUTUP A. Permasalahan yang Dihadapi ...................................................

25

B. Strategi Pemecahan Masalah....................................................

26

iv

BAB I PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang Peran dan fungsi Sekretariat DPRD dalam era otonomi daerah, sangat strategis dalam membantu jalannya proses pembangunan di daerah khususnya dalam menjembatani hubungan antara eksekutif dan legislative yang pada saat ini cukup rentan dengan berbagai polemik kepentingan. Hal ini menjadi sangat penting guna menciptakan tata pemerintahan yang baik yang diantaranya mengandung nilai-nilai demokratis, transparansi, akuntabilitas dan efisiensi serta perlibatan masyarakat luas, aktif dan nyata dalam setiap program pembangunan yang menyangkut kepentingan daerah secara bersama. Salah satu indikator berhasilnya pelaksanaan otonomi daerah tercermin dari tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Peran Sekretaris DPRD tersebut, menuntut peningkatan kemampuan dan kecakapan manajerial serta kepekaan dalam merespons aspirasi masyarakat yang berkembang khususnya dalam menerapkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (Good Governence) agar kebijakan yang ditempuh tetap mengacu kepada kepentingan masyarakat. Sebab terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Sebagai lembaga yang memfasilitasi berbagai kegiatan DPRD, Sekretariat DPRD menduduki posisi yang cukup strategis dalam mendukung tugas-tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hal tersebut hakekatnya merupakan visi dan misi masyarakat yang telah mempercayakan suaranya kepada para wakilnya di lembaga DPRD, dengan kata lain, Sekretariat DPRD harus tumbuh menjadi unit organisasi yang dapat memberikan pelayanan yang prima untuk mendukung aktivitas Dewan perwakitan Rakyat Daerah. Untuk menciptakan pelayanan yang prima, tentunya diperlukan unsur aparatur yang profesional dan memiliki kinerja yang handal. Profesionalisme aparat dan citra pelayanan publik adalah dua hal yang saling berkaitan. Oleh karena itu untuk meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan fungsi dan peran sesuai bidang tugas yang di emban, aparat sudah seharusnya selalu berusaha meningkatkan kualitas diri yang menyangkut keahlian, memahami hakekat

Laporan Pertanggung Sekretariat (LAKIP) DPRD Kab. Garut T.A 2014Kab. Garut T.A 2014 Akuntabilitas Jawaban Kinerja Pemerintah Sekretariat DPRD

1

Laporan Pertanggung Jawaban Sekretariat DPRD Kab. Garut T.A 2014

1

dan tanggung jawab profesi. Pelayanan publik yang profesional artinya yang bercirikan adanya akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi pelayanan. Penilaian terhadap tanggung jawab atau akuntabilitas kinerja pada akhirnya akan bermuara pada penilaian masyarakat terhadap baik buruknya citra birokrasi termasuk jajaran Sekretariat DPRD. Kemudian secara

umum instansi ataupun unit

kerja dinilai berhasil, apabila mampu melaksanakan tanggung jawabnya yang setidaktidaknya berkaitan dengan 5 (lima) kategori penilaian : 1. Mampu melaksanakan misi, tugas pokok, fungsi dan kewenangan dengan sebaikbaiknya. 2. Mampu selalu meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan publik. 3. Mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana, SDM, peralatan dan kelengkapan kerja serta berbagai sumber daya lainnya. 4. Berhasil membangun budaya kerja yang baik. 5. Mampu mengembangkan budaya kompetitif melalui kompetensi yang dimiliki pada era yang penuh persaingan, seperti kreativitas, produktivitas tinggi, profesionalisme yang matang disertai peningkatan daya saing indiividu dan organisasi. Dengan pemikiran tersebut, melalui penyusunan Lakip ini diharapkan mampu untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas individu dan organisasi untuk mendukung

peningkatan

kualitas

lembaga,

sehingga

pada

akhirnya

akan

menghasilkan output kerja yang baik, dengan demikian diharapkan akan menghasilkan benefit dan pengaruh kinerja pelayanan yang sesuai dengan harapan yang telah diharapkan. B.

Dasar Hukum Sebagai dasar hukum penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini adalah : 1.

Undang-undang No 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;

3.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);


2


1

4.

Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Nomor 4400 );

5.

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara nomor 4578);

7.

Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

8.

Instruksi Presiden

Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang

AKIP

(Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah); 9.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah );

10.

Keputusan Kepala Lembaga Admistrasi Negara (LAN) Republik Indonesia Nomor 239 / IX/6/8/2003, tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

11.

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2002 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Garut ( Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 13 )

12.

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 12 ) ;

13.

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 7) ;

14.

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut ;

15.

Peraturan Bupati Garut Nomor 871 Tahun 2013 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Garut Tahun 2014 ;

16.

Peraturan DPRD Kabupaten Garut Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Garut (Masa Jabatan 2014-2019) ;


3


1

17.

Peraturan Bupati Garut Nomor 524 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Garut ;

18.

Peraturan Bupati Garut Nomor 607 Tahun 2012 tanggal 02 Nopember 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut.

C.

GAMBARAN UMUM ORGANISASI 1.

Kedudukan Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari lembaga pemerintah daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Garut, maka keberadaan Sekretariat DPRD sangat strategis dan penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan daerah. Dalam hal ini, Sekretariat DPRD diharapkan mampu mengemban tugas dan fungsi sebagai fasilitator, dinamisator, komunikator dan mediator dalam menjembatani hubungan kemitraan yang harmonis antara Badan Eksekutif Daerah dan Badan Legislatif Daerah. Sekretariat DPRD diatur dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 123 dan 124 tentang Pemerintah Daerah, sedangkan Struktur dan Susunan Organisasinya ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas persetujuan DPRD.

Dalam

melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung

jawab

pada

pimpinan

DPRD.

Secara

administrasi

bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai alat kelengkapan Dewan, peranan Sekretaris DPRD berfungsi sebagai Sekretaris bukan anggota. 2.

Tugas Pokok Berdasarkan pasal 123 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Sekretaris DPRD mempunyai tugas : menyelenggarakan

administrasi

kesekretariatan

DPRD,

menyelenggarakan

administrasi keuangan DPRD, mendukung pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai kemampuan keuangan Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut,ditetapkan bahwa Sekretariat DPRD


4


1

memberikan layanan administrasi kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah maupun sebagai Badan Perwakilan Rakyat Daerah. 3.

Fungsi Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi : 1. Memfasilitasi rapat dan persidangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; 2. Menyelenggarakan Pelayanan Teknis Administrasi Keuangan ; 3. Pelaksanaan urusan Rumah tangga dan Perjalanan dinas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; 4. Penyelenggaraan informasi kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; 5. Pengelolaan tata usaha Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

4.

Susunan Organisasi Susunan

Organisasi

Sekretariat

Dewan

Perwakilan

Rakyat

Daerah

Kabupaten Garut terdiri dari : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membawahi : a. Bagian Umum b. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan c. Bagian Keuangan 1)

2)

3)

Kepala Bagian Umum membawahi ; i.

Kepala Sub. Bagian Tata Usaha

ii.

Kepala Sub. Bagian Protokol

iii.

Kepala Sub. Bagian Perlengkapan

Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan membawahi ; i.

Kepala Sub. Bagian Persidangan

ii.

Kepala Sub. Bagian Risalah dan Dokumentasi

iii.

Kepala Sub. Bagian Perundang-undangan

Kepala Bagian Keuangan membawahi : i.

Kepala Sub. Bagian Anggaran

ii.

Kepala Sub. Bagian Akuntansi

iii.

Kepala Sub. Bagian Verifikasi.


5


1

5.

Kondisi Internal Organisasi khususnya di bidang Kepegawaian Sekretariat DPRD Kabupaten Garut terdapat beberapa kondisi yang sama seperti Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain pada umumnya. salah satu kondisi yang terjadi didalam lingkup internal bisa di bagi kedalam beberapa kondisi, diantaranya : a.

Jumlah Pegawai Jumlah pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Garut sampai dengan Desember 2014 berjumlah 84 orang terdiri dari : PNS

: 55 Orang

TKK

: 29 Orang Dari jumlah pegawai yang ada selama tahun 2014 untuk mendukung

pelaksanaan tugas-tugas sudah memadai. b.

Distribusi Pegawai Pendistribusian pegawai di Sekretariat DPRD Garut diarahkan untuk memenuhi kebutuhan di tiga bagian, tiap bagian tidak sama jumlahnya, disesuaikan dengan beban kerja tiap-tiap bagian. Dalam pendistribusian pegawai di tahun 2014 dirasakan masih belum optimal, hal ini dikarenakan masih terjadinya ketidakmerataan pembagian komposisi pegawai di beberapa

Sub Bagian, sementara bagian lain masih dipandang belum

mencukupi dari sisi jumlah pegawai, disamping itu perlu adanya penyempurnaan pendistribusian tersebut berdasarkan kebutuhan minimal dalam melayani anggota DPRD Garut. c.

Komposisi Pegawai Berdasarkan Komposisi jabatan, seluruh jabatan yang ada sudah diisi sesuai dengan jenjang pangkat dan jabatan serta persyaratan administrasi yang seharusnya. Berdasarkan komposisi pegawai,

terdapat mayoritas

golongan III, hal ini tidak sebanding dengan jumlah jabatan struktural yang berjumlah 13, sehingga untuk menunjang karir mereka yang telah menduduki golongan III selayaknya sudah memiliki jabatan setingkat eselon IV. Beberapa pegawai sudah terakomodir dalam beberapa tugas khusus dalam kegiatan dan melayani tugas DPRD, misalnya pendamping komisi (Notulen) sebanyak 8 orang, Pembantu Teknis Kegiatan, Operator Komputer, Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Pemetaan komposisi

dimaksud sebagai salah satu upaya mengoptimalkan kompetensi pegawai


6


1

dalam menunjang kegiatan di tahun 2014 dan peningkatan pelayanan kepada para Anggota DPRD Kabupaten Garut. d.

Jenjang Pendidikan Pegawai Dalam

melaksanakan

tugas

dan

fungsinya

Sekretariat

DPRD

Kabupaten Garut di tunjang dengan tenaga pegawai berdasarkan jenjang pendidikan. berikut tabel komposisi pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Garut : Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan No 1 2

Status Kepegawaian PNS TKK

SD 4 2

SLTP

SLTA

19 13 Jumlah ….

D-3

S1

S2

Jml

3 2

24 12

6 -

55 29 79

Dari data di atas, pendidikan pegawai mayoritas berpendidikan SLTA, SD dan minoritas pendidikan Pascasarjana, Sarjana, dan Diploma. Kondisi ini pun akan berpengaruh terhadap kinerja tiap orang dalam menunjang kegiatan di tahun 2014.

Namun demikian ada beberapa pegawai

TKK

yang berupaya untuk melanjutkan ke jenjang S1, hal ini patut didorong oleh kebijakan Pemerintah Daerah terhadap semua pegawai yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, agar mereka mampu menyelesaikan pendidikan dan pada akhirnya dapat menunjang kinerja Sekretariat DPRD pada khususnya dan Pemerintah pada umumnya. e.

Kepangkatan Sekretariat DPRD Kabupaten Garut terbagi kedalam beberapa golongan kepangkatan kepagawaian. pembagian golongan pegawai dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan NO 1 2 3 4

Golongan Gol IV Gol III Gol II Gol I

A B 1 2 9 5 9 13 4 Jumlah …..

C 5 -


D 6 1 -

Jumlah 3 26 22 4 55

7


1

Berdasarkan data kepegawaian yang telah dikemukakan di atas, seluruh aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Garut masih harus ditingkatkan

dari

kualitas.

Pendidikan

dan

pelatihan

formal

yang

mendukung kinerja perlu diberikan, untuk tahun 2014 Sekretariat DPRD melaksanakan diklat khusus bagi Pejabat Struktural Eselon III sebanyak 1 (Satu) orang serta mengirimkan beberapa pejabat struktural maupun pelaksana untuk mengikuti Bimbingan Tekhnis, seminar dan lokakarya. 6.

ISU-ISU STRATEGI YANG BERPENGARUH TERHADAP KINERJA Isu-isu yang berpengaruh terhadap Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Garut selama tahun 2014 sebagai berikut : a. Kualitas aparatur belum memenuhi profesionalisme ; b. Kebijakan pemerintah yang tidak konsisten dapat menimbulkan kinerja tidak tercapai ; c. Adanya peraturan baru yang merubah sistem dan pola penataan keuangan di daerah ; d. Pemahaman masyarakat terhadap makna pembangunan masih belum merata;

7.

SISTEMATIKA PENYAJIAN Pada dasarnya Laporan akuntabilitas Kinerja ini menunjukan gambaran pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Garut selama tahun 2014. Capaian kinerja tahun 2014 tersebut di ukur dengan cara membandingkan rencana kinerja 2015 sebagai tolak ukur keberhasilan dan kekurangan selama kurun waktu satu tahun organisasi, dengan melakukan capaian kinerja yang dievaluasi dan dianalisis kinerja sehingga memungkinkan mengidentifikasi seberapa besar rencana kerja dapat dilaksanakan. Sejalan dengan hal tersebut maka disusun sistematika penyajian laporan ini sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN Bab ini menguraikan tentang

Latar Belakang, Dasar Hukum,

Gambaran Umum Organisasi, Isu-isu Strategis dan Sistematika penulisan.


8


1

BAB II

PERENCANAAN STRATEGI Bab ini menguraikan tentang aspek rencana stratejik dan kinerja meliputi Rencana Stratejik 2014 – 2019 serta RKT 2014.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Bab ini menguraikan kerangka pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis kinerja akuntabilitas keuangan serta analisa efisiensi dan efektivitas kegiatan. BAB IV PENUTUP Bab ini menguraikan keberhasilan dan kegagalan, kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja serta langkah-langkah antisipasi dan strategi pemecahan masalah.


9


1

BAB II PERENCANAAN STRATEGI DAN RENCANA KINERJA SERTA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN TAHUN 2014

A.

Rencana Strategi Rencana strategi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 - 2019, mencakup komponen Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta cara mencapainya melalui kebijakan dan program, sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2014. 1.

Pernyataan Visi dan Misi. Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Garut yang telah ditetapkan dalam Renstra tahun 2014 – 2019 adalah : “ Terwujudnya Pelayanan yang Profesional dalam Mendukung Kinerja DPRD Kabupaten Garut “. Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan tersebut Sekretariat DPRD Kabupaten Garut dijabarkan melalui Misi sebagai berikut : Misi Pertama “ Optimalisasi Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut “ Misi Kedua “ Meningkatkan kualitas dan efektifitas penyelenggaraan pelayanan Sekretariat DPRD “ Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Visi dan Misi, Sekretariat DPRD Kabupaten Garut merumuskan tujuan, Sasaran dan cara mencapainya melalui kebijakan dan program sebagai berikut : Misi

:

Pertama

Optimalisasi Kapasitas

Fasilitasi Dewan

Peningkatan

Perwakilan

Rakyat

Daerah Kabupaten Garut Tujuan

:

Meningkatnya Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut

Sasaran

:

Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Strategi

:

Optimalisasi

Fasilitasi

Kapasitas

Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kebijakan

:

Meningkatkan Kualitas dan kuantitas pelayanan


10


1

orientasi dan pendalaman tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Program

:

Peningkatan

Kapasitas

Lembaga

Perwakilan

Rakyat Daerah dilaksanakan melalui 8 (delapan) kegiatan Misi Kedua

:

Meningkatnya

Kualitas

penyelenggaraan

dan

efektivitas

pelayanan

Sekretariat

DPRD Tujuan

:

Meningkatnya

kapasitas

kelembagaan

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Sasaran

:

1

Meningkatnya Sekretariat

Kompetensi

DPRD

Aparatur

Kabupaten

Garut

di

bidangnya 2

Terpenuhinya

kebutuhan

sarana

dan

prasarana penyelenggaraan pelayanan 3

Terwujudnya

Perencanaan,

Pelaporan

Kinerja dan Keuangan SKPD Strategi

:

Meningkatkan

kualitas

dan

efektivitas

penyelenggaraan pelayanan Sekretariat DPRD Kebijakan

:

1

Memberikan bagi

kesempatan

PNSD

pengetahuan

untuk dan

seluas-luasnya meningkatkan

keterampilan

dalam

kerangka profesionalisme aparatur 2

Meningkatkan

ketersediaan

sarana

dan

prasarana kerja yang baik 3

Mendorong partisipasi anggota organisasi dan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan pelaporan, baik kinerja maupun keuangan

Program

:

1

Program

Pelaksanaan

Pelayanan

Administrasi Perkantoran 2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3

Program Peningkatan Displin Aparatur


11


1

4

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur

5

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur

B.

Rencana Kinerja (RENJA) Tahun 2014 Berdasarkan indikator kinerja dalam Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Garut Tahun 2014 – 2019 dan anggaran yang tesedia untuk kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2014, Rencana Kerja Sekretariat DPRD mencakup sasaran berikut indikator kinerjanya, dan program serta kegiatannya yang dilaksanakan tahun 2014. Sasaran dan rencana kinerja dilengkapi dengan indikator kinerjanya, sedangkan program disajikan sebagai strategi yang relevan dengan sasaran yang ditetapkan. Selanjutnya kegiatan disajikan dengan mengacu pada program yang relevan, sehingga kegiatan yang dirumuskan dalam Renja merupakan rincian yang sistematis dari program yang dilaksanakan. Dalam komponen kegiatan ditetapkan kelompok kinerja kegiatan, yang meliputi masukan (inputs), keluaran (output) dan hasil (out comes) berikut rencana capaiannya sesuai dengan DPA.

C.

Rencana Anggaran Pada tahun 2014

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Sekretariat DPRD

dilaksanakan melalui 6 Program dan 36 kegiatan dengan alokasi anggaran untuk tahun 2014 sebagai berikut : Program

1

Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dilaksanakan melalui 8 (Delapan) kegiatan, dengan alokasi sebesar Rp. 12.499.944.800,1 2 3 4 5 6 7

Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 2.811.480.000,Kegiatan Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat, dengan dukungan anggaran sebesar Rp.276.000.000,Kegiatan Rapat-rapat Perlengkapan Dewan, dengan dukungan anggaran sebesar Rp.604.987.000,Kegiatan Rapat-Rapat Paripurna, dengan dukungan anggaran sebesar Rp.911.259.000,Kegiatan Kegiatan Reses, memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp.1.858.640.000,Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah, dengan dukungan anggaran sebesar Rp.1.189.050.000,Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan dukungan anggaran sebesar Rp.2.028.789.500,-


12


1

8

Program

2

Pelayanan Administrasi Perkantoran dilaksanakan melalui 12 (Duabelas) kegiatan dengan alokasi sebesar Rp. 2.017.776.860,1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Program

3

2 3 4 5 6

4

Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat, dengan anggaran sebesar Rp. 24.012.000,Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik, dengan anggaran sebesar Rp. 114.800.000,Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 191.370.000,Jasa Administrasi Keuangan dengan anggaran sebesar Rp. 43.278.000 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 147.988.900,Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan anggaran sebesar Rp. 253.434.370,Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 21.212.000,Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 234.000.000,Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan anggaran sebesar Rp. 38.796.590,Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundangundangan, dengan anggaran sebesar Rp. 174.485.000,Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman, dengan anggaran sebesar Rp. 346.800.000,Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 227.595.000,Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis, dengan anggaran sebesar Rp. 187.200.000,-

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dilaksanakan melalui 7 (Tujuh) kegiatan dengan alokasi sebesar Rp.2.173.542.700,1

Program

Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan, dengan dukungan anggaran sebesar Rp.407.608.300,-

Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, dengan anggaran sebesar Rp.719.225.000,Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor, dengan anggaran sebesar Rp.135.841.470,Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor, dengan anggaran sebesar Rp.107.128.180,Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, dengan anggaran sebesar Rp.203.238.000,Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, dengan anggaran sebesar Rp.935.060.050,Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.73.050.000,-

Peningkatan Disiplin Aparatur, dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan dengan alokasi sebesar Rp.283.143.000,-


13


1

1 2

Program

5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur, dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan dengan alokasi sebesar Rp. 313.861.000,1 2 3

Program

Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya, dengan anggaran sebesar Rp.229.517.500,Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu, dengan anggaran sebesar Rp.53.625.000,-

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal, dengan anggaran sebesar Rp.43.000.000,Kegiatan Bimbingan Tekhnis Implementasikan Peraturan Perundang-undangan, dengan anggaran sebesar Rp.266.861.000,Kegiatan Pelatihan dan Bimbingan Teknis SIPKD dan Operator, dengan anggaran sebesar Rp. 4.000.000

6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan, dilaksanakan melalui 5 (lima) kegiatan dengan alokasi sebesar Rp.241.248.000,1

2 3 4 5

Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan anggaran sebesar Rp.49.655.000,Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran, dengan anggaran sebesar Rp.45.000.000,Kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis realisasi anggaran, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.60.918.000,Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.53.120.500Kegiatan Penyusunan dan Pelaporan Asset, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 32.553.000,-


14


1

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A.

Kerangka Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan yaitu pengukurannya dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja yang diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja dari dua sumber yaitu : 1.

Data internal yang berasal dari sistem informasi yang ada baik laporan kegiatan reguler, seperti laporan mingguan, bulanan, triwulan, semesteran dan laporan kegiatan lainnya.

2.

Data eksternal yang digunakan sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Garut. Beberapa indikator kinerja yang digunakan dalam pelaksanaan pengukuran

kinerja kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Garut Tahun 2013, yaitu : 1.

Indikator masukan (input) : yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sehingga menghasilkan keluaran,

2.

Indikator keluaran (Out put) ; Yaitu sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan.

3.

Indikator hasil (out comes) segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya kekuasaan

kegiatan

pada

jangka

menengah

(efek

langsung)

dengan

menggunakan angka atau presentase (%). Pengukuran kinerja mencakup kinerja kegiatan yang membandingkan rencana dari tiap indikator kinerja kegiatan dengan realisasinya. Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan pengukuran kinerja kegiatan (PKK).

Pengukuran

tingkat pencapaian sasaran berdasarkan indikator kinerja yang berorientasi pada output

atau out comes kegiatan / Progam dilakukan dengan menggunakan

pengukuran pencapaian sasaran (PPS). Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) baik dalam PKK maupun PPS memperhatikan karateristik komponen realisasi dalam kondisi : 1. Capaian kinerja Realisasi x 100 % Target Semakin tinggi realisasi, menunjukan

capaian kinerja semakin baik dengan

pendekatan.


15


1

2. Capaian target kinerja Rencana – (Realisasi – Rencana ) x 100 % Rencana Berdasarkan pengukuran kinerja

kegiatan dalam formulir PPS, dilakukan

evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja untuk memberikan penjelasan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan dan pencapaian sasaran. Evaluasi ini bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan pencapaian Visi serta dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan program / kegiatan di masa yang akan datang. Selanjutnya dilakukan

pengukuran efisiensi

dan efektivitas kegiatan yang

dihitung dengan pendekatan : B.

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan rencana kerja tahun 2014 dan sasaran Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Garut tahun 2014 yang mendukung kepada pencapaian Visi Sekretariat DPRD Garut, telah dilaksanakan melalui 6 program dan 36 kegiatan. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan bertujuan untuk memperlancar tugas, pokok dan fungsi sekretariat DPRD dalam mendukung kegiatan pada angota DPRD Kabupaten Garut, dengan sasaran meningkatkan pelayanan yang optimal terhadap kinerja DPRD Kabupaten Garut. Evaluasi keenam program diuraikan sebagai Berikut : 1.

Pelaksanaan dan Pencapaian Program Administrasi Perkantoran. Program ini dilaksanakan melalui duabelas (12) kegiatan, secara operasional berada di bagian umum pelaksanaannya. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung pelayanan terhadap kegiatan DPRD.

Kegiatan ini pada

umumnya adalah kegiatan untuk mendukung proses pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran yang meliputi : Pelayanan Surat Menyurat untuk Pimpinan, Komisi, Fraksi dan Sekretariat, pemenuhan kebutuhah rutin rumah tangga Sekretariat DPRD diantaranya kebutuhan makan minum harian, rapat maupun tamu. Penyediaan kebutuhan logistik kantor, pemenuhan sarana komunikasi dan transportasi, baik bagi Sekretariat maupun bagi seluruh Anggota DPRD. Duabelas (12) program / kegiatan ini dapat dilaksanakan secara optimal mengingat sudah merupakan kegiatan rutinitas. Berdasarkan hasil evaluasi, seluruh kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, mekanisme, prosedur dan pelaksanaan tugas-tugas Sekretariat dalam melayani seluruh kegiatan Anggota DPRD. Prosentase Capaian Kinerja Program ini adalah sebesar 86, 1 %.


16


1

Tabel 3.1 Pelaksanaan dan Pencapaian Program Administrasi Perkantoran. No 1.

No 1

2

3 4 5

6

7

8

9

10

11

12

13

Indikator Kinerja Program pelayanan administrasi perkantoran, dengan rincian kegiatan sbb : Indikator Kinerja Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Penyediaan Makanan Dan Minuman

Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/ Teknis Jasa Administrasi Keuangan

Satuan

Target

Realisasi

%

2.017.776.860

1.738.060.947

Satuan

Target

Realisasi

%

24.012.000

24.012.000

Capaian

86,1 %

100 %

66.721.239

58,1 %

%

191.370.000

111.344.500

58,2 %

%

147.988.900

146.727.925

99,1 %

%

253.434.370

248.472.733

98.0 %

%

21.212.000

20.272.000

95,6 %

%

234.000.000

179.212.650

76,6 %

%

174.485.000

133.396.000

76,5 %

%

%

%

%

346.800.000

227.595.000

187.200.000

43.278.000

80.527.000

346.710.000

209.230.500

182.000.000

38.825.000

Output

(%)

114.800.000

92.000.000

Tersusunnya Program pelayanan administrasi perkantoran,

Capaian

%

%

Output

(%)

87,5 %

Berjalannya kegiatan Jasa Surat Menyurat Berjalannya kegiatan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

97, 2 %

89,7 %

Berjalannya Program pelayanan administrasi perkantoran, Outcome Terkumpulnya Surat masuk dan Keluar Tersedianya alat Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Berjalannya kegiatan Kebersihan Kantor Berjalannya Kegiatan penyediaan ATK Berjalannya kegiatan Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan Berjalnnya kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Berjalannya kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Berjalannya Kegiatan penyediaan peralatan RT Berjalannya kegiatan penyediaan bahan dan Per UU

Terciptanya Kebersihan Kantor Tersidianya ATK dalam kegiatan Tersedianya Dokumen yang telah dicetak dan digandakan Tersedianya fasilitas instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

Berjalannya kegiatan Makanan dan Minum

Tersedianya Konsumsi bagi Pimpinan, Anggota, Sekretariat Tersedianya Hasil Rapat, Konsultasi ke Luar Daerah

100 %

87,5 %

Outcome

Berjalannya rapat Koordinasi dan Konsul Ke Luar Daerah Berjalannya Keg Jasa Pendukung Administrasi Teknis Berjalannya jasa Adnministrasi Keuangan

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya alat penunjang RT Tersedianya Surat Kabar dan Produk Hukum terkait Pemerintahan

Tersedianya tenaga Operator, Arsiparis, dll Tersedianya laporan administrasi keuangan

Sumber : Laporan Realisasi Belanja s.d. bulan Desember 2014 T.A. 2014


17


1

2.

Pelaksanaan dan Capaian

Kinerja Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur Program ini dilaksanakan dengan 6 (Enam) kegiatan, tujuan kegiatan dilaksanakan untuk memenuhi dan mendukung kebutuhan fasilitas dalam mengoptimalkan pelayanan kepada DPRD.

Kegiatan ini dilakukan dalam

memenuhi fasilitas gedung kantor dan mobilitas untuk mendukung kegiatan DPRD. Tahun 2014 tedapat beberapa penambahan fasilitas dan inventaris kantor. Sehingga seluruh rencana yang telah ditetapkan dapat dicapai sesuai rencana. Keseluruhan pengadaan barang dan jasa sudah dilaksanakan sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku. Prosentase Capaian kinerja pada program ini adalah sebesar 83,7 %. Tabel 3.2 Pelaksanaan dan Capaian Kinerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur No 2.

No 1

2

3

4

5

6

Indikator Kinerja Program peningkatan Sarana dan prasarana aparatur dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Output

Outcome

(%)

%

2.173.542.700

1.819.842.071

Satuan

Target

Realisasi

%

719.225.000

695.090.000

96,6 %

%

135.841.470

132.305.000

97,4 %

Pengadaan peralatan gedung kantor

%

107.128.180

94.239.000

88,0 %

Pemeriharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

%

203.238.000

202.446.000

99,6 %

Pengecekan rutin Gedung Kantor

84,7 %

Kendaraan Dinas/ Operasional

67,1 %

Pengecekan rutin peralatan Gedung Kantor

Indikator Kinerja Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Pemeriharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor

83,7 %

Tersedianya sarana dan prasarana aparatur

Berjalannya kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Capaian

Output

Outcome

Berjalannya kegiatan Pengadaan Berjalnnya kegiatanpendataan kebutuhan perlengkapan kantor Pendataan kebutuhan peralatan kantor

Tersedianya Kendaraan Operasional Tersedianya Perlengkapan gedung kantor

(%)

Tune up Rutin

%

%

935.060.050

73.050.000

792.403.145

49.008.126

Tersedianya Peralatan gedung kantor

Tersedianya kondisi prima kendaraan dinas/ operasional Terpeliharanya peralatan gedung kantor



18


1

3.

Pelaksanaan dan capaian kinerja Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pelaksanaan program ini dilakukan dalam 2 (Dua) kegiatan, dan dilaksanakan secara teknis di bagian umum, kegiatan ini dilakukan

untuk

mendukung performa aparatur dan DPRD Garut agar dapat memenuhi ketentuan disiplin dalam berpakaian sesuai aturan yang berlaku.

Melalui

kegiatan ini seluruh Anggota DPRD difasilitasi untuk memiliki seragam kerja yang sesuai aturan dan tata tertib. Dengan demikian salah satu indikator peningkatan disiplin sebagai Anggota DPRD dan Aparatur dapat dipenuhi pada tahun 2014. Prosentase Capaian Kinerja program ini adalah sebesar 84,8 %. Tabel 3.3 Pelaksanaan dan capaian kinerja Program Peningkatan Disiplin Aparatur No 3.

No 1

2

3

4

5

6

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

%

283.143.000

240.178.500

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

Pengadaan peralatan gedung kantor

Pemeriharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeriharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor

Output

Outcome

(%)

Program peningkatan disiplin aparatur, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapanya Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu

Capaian

84,8 %

Capaian

Berjalannya program peningkatan disiplin aparatur

Output

Tersedianya aparatur yang disiplin dan tertib

Outcome

(%) %

229.517.500

192.267.500

83, 8 %

%

53.625.500

47.911.000

89, 3 %

%

107.128.180

94.239.000

88,0 %

%

203.238.000

202.446.000

99,6 %

%

%

935.060.050

73.050.000

792.403.145

49.008.126

Pendataan kelengkapan pakaian dinas ASN Pendataan pakaian khusus tertentu Pendataan kebutuhan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin gedung kantor

Tersedianya pakaian dan kelengkapan dinas ASN Tersedianya pakaian khusus hari tertentu Tersedianya kelengkapan peralatan gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor

84,7 %

Pemeliharaan rutin kendaraan Dinas

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

67,1 %

Pemeliharaan rutin peralatan gedung kanto

Terpeliharanya rutin pelatan gedung kantor



19


1

4.

Pelaksanaan Dan Capaian Kinerja Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pelaksanaan program ini dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan, dan dilaksanakan secara teknis di bagian umum, Sasaran dari program ini adalah meningkatnya kompetensi aparatur sekretariat DPRD Kabupaten Garut di bidangnya, sasarannya yaitu terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal serta Bimbingan Tekhnis bagi Aparatur. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah meningkatnya jumlah tenaga yang terampil. Prosentase Capaian Kinerja Program ini adalah sebesar 72,5 %. Tabel 3.4 Pelaksanaan Dan Capaian Kinerja Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur No 4

No 1

2

3

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

Program peningkatan sumber daya aparatur, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

%

313.861.000

227.636.000

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Bimbingan Teknis Implementasi Perundang Undangan Pelatihan Dan Bimbingan Teknis Sipkd Bagi Operator

Capaian (%)

72,5 %

Capaian (%)

%

43.000.000

2.500.000

5,8 %

%

266.861.000

221.136.000

82,9 %

%

4.000.000

4.000.000

100 %

Output

Outcome

Berjalannya kegiatan peningkatan sumber daya aparatur

Tersedianya sumber daya aparatus yang berkompeten dan ahli pada bidangnya

Output

Outcome

Berjalannya kegiatan pendidikan dan pelatihan formal bagi Pegawai Berjalannya kegiatan bimtek implementasi Per UU Berjalannya kegiatan Bimtek SIPKD bagi operator

Tersedianya SDM yang berkompeten sesuai dengan pendidikan yang di ikuti Tesedianya SDM yang Terampil dalam bidang Per UU Tersedianya Operator yang terampil dalam Bidang SIPKD

Sumber : Laporan Realisasi Belanja s.d. bulan Desember 2014 T.A. 2014 5.

Pelaksanaan Dan

Capaian Kinerja Program Peningkatan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan. Pelaksanaan program ini dilaksanakan melalui 5 (lima) kegiatan, teknis operasional kegiatan berada di Bagian Keuangan. Out comes dari kegiatan ini dapat dipenuhinya laporan dan realisasi keuangan, baik triwulanan, semesteran, dan tahunan serta pelaporan keuangan tahunan berupa neraca. Serta dapat


20


1

dipenuhinya target realisasi anggaran dan SPJ penggunaan belanja di Setwan. Berdasarkan

hasil

evaluasi,

seluruh

laporan

sudah

dapat

dilaksanakan

sepenuhnya dan telah disampaikan kepada dinas terkait, sehingga Prosentase Capaian Kinerja pada Program ini adalah sebesar 96, 0 %. Tabel 3.5 Pelaksanaan Dan Capaian Kinerja Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan. No 5.

No 1

2

3

4

5

Indikator Kinerja Program Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Indikator Kinerja Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD

Satuan

Target

%

241.248.000

231.598.500

Satuan

Target

Realisasi

%

%

%

%

%

49.656.000

45.000.000

60.918.500

53.120.500

32.553.000

Capaian

Realisasi

(%)

96,0 %

Capaian (%)

47.763.000

96,0 %

44.088.750

98,0 %

56.250.500

92,3 %

51.091.500

96,2 %

32.404.500

99,5 %

Output

Outcome

Implementasi program peningkatan sistem pelaoran dan capaian kinerja dan keuangan

Berjalannya program peningkatan sistem pelaoran dan capaian kinerja dan keuangan

Output

Outcome

Berjalannya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Berjalannya kegiatan penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran Berjalannya kegiatan pelaporan prognosis realisasi anggaran Kegiatan penyusunan laporan keauangan akhir tahun Berjalannya Kegiatan penyusunan Rencana Kerja (Renja ) SKPD

Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersusunnya Laporan Keuangan semesteran

Tersedianya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Tersedianya laporan keuangan akhir Tahun Tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Kab. Garut

Sumber : Laporan Realisasi Belanja s.d. bulan Desember 2014 T.A. 2014 6.

Pelaksanaan

dan

Capaian

Kinerja

Peningkatan

Kapasitas

Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pelaksanaan dan capaian kinerja program ini dilaksanakan melalui 8 (Delapan) kegiatan, yang secara teknis operasional dilaksanakan di Bagian Persidangan dan Perundang-undangan.Kegiatan ini merupakan ujung tombak kegiatan yang berkaitan langsung dengan tugas-tugas kedewanan. Seluruh


21


1

kegiatan pimpinan dan anggota DPRD di akomodir dalam berbagai kegiatan. Secara umum kegiatan yang dilaksanakan adalah : menerima aspirasi masyarakat, pembahasan Peraturan Daerah, pelaksanaan kegiatan Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan, Koordinasi dan Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD serta pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan ataupun seminar-seminar yang dilaksanakan secara perorangan maupun secara kolektif. Beberapa produk hukum mampu di akomodir, baik dalam bentuk perda maupun dalam bentuk keputusan DPRD Garut. Beberapa kegiatan dapat tercapai sesuai dengan rencana kerja, antara lain : Rapat Paripurna, pelaksanaan Reses yang dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal masa sidang.

Prosentase Capaian kinerja Program ini adalah sebesar

85,5%. Tabel 3.6 Pelaksanaan dan Capaian Kinerja Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. No 6.

No 1

2

3

4

5 6

7

8

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

%

12.494.944.800

10.689.288.065

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

Rapat‐Rapat Paripurna Kegiatan Resses Kunjungan Kerja Pimpinan ,Anggota DPRD Dalam Daerah Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD Peningkatan Kesejahteraan

Output

Outcome

(%)

Program peningkatan kapasitas lembaga DPRD

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Hearing/Dialog Dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah Dan ToMas Rapat‐Rapat Alat Alat Kelengkapan Dewan

Capaian

85,5 %

Capaian

Tersusunnya program peningkatan kapasitas Output

Meningkatnya kapasitas lemabaga DPRD

Outcome

(%) %

%

2.811.480.000

276.000.000

2.569.259.351

246.840.400

91,4 %

89,4 %

%

604.987.000

518.559.800

85,7 %

%

911.259.000

762.430.000

83,7 %

%

1.868.640.000

1.768.583.150

94,6 %

%

1.189.050.000

1.027.912.505

86,4 %

%

2.028.789.500

1.397.646.257

68,9 %

%

407.608.300

394.058.300

96,7 %


Berjalannya kegiatan pembahasan Raperda Berjalannya Hearing, Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah,Tokoh Mayarakat

Penetapan dan Pengesahan Raperda

Disusunnya alat kelengkapan dewan

Pelaksanaan,penetapan alat kelengkapan Dewan

Berjalannya kegiatan rapat paripurna Berjalannya kegiatan Reses Berjalannya kegiatan kunker Pimpinan,Anggota DPRD

Menetapkan keputusan hasil rapat paripurna

Melakukan Kegiatan Kapasitas Pimpinan /Anggota peningkatan kesejahteraan

Terlaksanannya Kegiatan Hearing, Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah/ Tomas

Mendapatkan masukan dari konstituen Terlaksananya kegiatan Kunker Pimpinan dan Anggota DPRD

Meningkatnya Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD Meningkatnya kesejahteraan

22


1


Pada umumnya dari ke 6 (Enam) program yang dilaksanakan melalui 35 kegiatan, dapat dilaksanakan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam rencana kerja. C.

AKUNTABILITAS KEUANGAN. Pada tahun anggaran 2014 dalam melaksanakan rencana kerja dan pencapaian Visi dan Misi Sekreatariat DPRD,

alokasi anggaran dan realisasi

dapat diuraikan

sebagai berikut : No 1

Jenis Belanja

Pagu

Belanja tidak Langsung

Realisasi

Capaian

9.860.915.500

9.606.792.215

97 %

3.640.447.993

3.520.348.907

97 %

17.566.041.360

14.953.054.083

85 %

DPRD 2

Belanja tidak Langsung Setwan

3

Belanja Langsung

Capaian kinerja keuangan

Tahun anggaran 2014

secara umum dapat

dilaksanakan sesuai target yang di rencanakan. Beberapa catatan terhadap pelaksanaan dan capaian kinerja tahun 2014 : a.

Meningkatkan pelayanan dengan sasaran terselenggaranya pelayanan terhadap anggota DPRD.

Melalui kebijakan sesuai Aturan Perundang-Undangan,

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 06 tahun 2013 tentang Perubahan Pembentukan sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD melalui program yang pelaksanaannya oleh alat kelengkapan dewan (Komisi, Pansus, Banmus, BK, Baleg dan panitia lain yang ditentukan berdasarkan aturan yang berlaku). b.

Meningkatkan kualitas

Sumber Daya manusia, dengan sasaran terselenggara

nya kegiatan untuk peningkatan kemampuan anggota DPRD beserta aparatur Setwan, dengan indikatornya : terciptanya pemahaman peraturan perundangundangan melalui program Peningkatan kompentensi Aparatur yang dijabarkan


23


1

melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan formal, bimbingan teknis serta diklatdiklat. D.

Analisis Efesiensi dan Efektivitas Kegiatan Analisa ini bertujuan untuk mengukur seberapa jauh tingkat pencapaian realisasi dibandingkan dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan, apabila tercapai sesuai target maka efesiensi dan efektivitas tercapai, apalagi kalau dalam realisasi anggaran dari pagu yang telah ditetapkan ternyata realisasi lebih kecil dibanding dengan rencana, hal ini menunjukkan telah terjadi efesiensi. Dalam pelaksanaan 6 program dan 36 kegiatan,

kegiatan yang dilaksanakan

sudah dapat mencapai sesuai target anggaran yang direncanakan, beberapa kegiatan tidak merealisasikan anggaran sesuai target,

hal ini tidak lantas dikatakan terjadi

efesiensi, tetapi lebih mengarah kepada realisasi kegiatan yang sulit diprediksi, contohnya :

dalam kegiatan pelayanan administrasi perkantoran tidak ada target

berapa surat harus masuk dan berapa surat harus keluar. Namun ukuran efesien dan efektifnya lebih mengarah kepada penyelesaian surat dan

pendistribusian surat,

apakah sudah diselesaikan tepat waktu dan dapat didistribusikan sesuai kebutuhan. Hal ini juga berlaku pada beberapa kegiatan lainya, misalnya : penyedia jasa telepon, listrik dll, yang tingkat efesiensi dan efektivitasnya tidak bisa dihitung dengan pendekatan antara realisasi dan rencana anggaran yang telah ditetapkan. Dalam pengadaan belanja modal yang diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD, seluruh kegiatan dapat dilaksanakan sesuai rencana, sehingga target realisasi tercapai 100%. Dengan demikian dalam pengadaan barang modal sudah sesuai target, harga yang direncanakan sesuai dengan realisasi. Secara umum seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Garut telah dapat dilaksanakan sesuai target dan rencana kegiatan. Walaupun terdapat pengembalian anggaran dari rencana yang ditetapkan sebesar hampir Rp. 356.029.852,-


24


1

BAB IV PENUTUP Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (LAKIP) ini kami susun, dengan harapan dapat digunakan sebagai informasi dalam pertanggung jawaban pelaksanan kegiatan dan anggaran yang telah dilaksanakan pada tahun 2014. Tentunya pelaksanaan kegiatan dan pelayanan

Sekretariat DPRD masih jauh dari yang diharapkan dan belum

optimal. A.

Permasalahan yang dihadapi Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2014, pada umumnya dengan kemampuan dan dukungan anggaran yang ada sudah dapat mencapai target walaupun belum secara keseluruhan.

Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan, dapat

diidentifikasi antara lain : 1.

Terjadinya perubahan yang tidak terprediksi sebelumnya dalam pelaksanaan kegiatan

Alat

Kelengkapan

Dewan

sehingga

mengakibatkan

perubahan

perencanaan, pengganggaran dan pelaksanaan kegiatan. 2.

Sulit diprediksi situasi politik yang akan terjadi berkenaan dengan melekatnya peran politik DPRD, sehingga menyebabkan terkendalanya penyelesaian secara maksimal tujuan yang diharapkan,

hal ini disebabkan karena tidak semua

aparatur Sekretariat DPRD memahami akan perubahan yang terjadi serta langkah-langkah yang harus diambil secara cepat dan tepat. 3.

Kualitas aparatur dari keahlian berdasarkan beban kerja belum maksimal.

4.

Sarana dan prasarana ruangan alat kelengkapan DPRD dan ruangan Rapat Paripurna masih belum maksimal dalam penataan tata ruang rapat.

5.

Sarana mobilitas/ kendaraan operasional sebagian besarberusia pakai 10 (sepuluh) tahun ke atas tidak menunjang terhadap efektivitas kinerja dan in effisiensi terhadap biaya operasi pemeliharaan.


25


1

B.

Strategi Pemecahan Masalah 1.

Optimaliasasi dan peningkatan Fasilitasi Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut.

2.

Meningkatkan Kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut.

3.

Menyelenggarakan Perencanaan Anggaran sesuai dan tepat waktu serta mengantisipasi setiap perubahan yang terjadi.

4.

Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang baik. Dari bahasan sebagaimana di atas, dapat disimpulkan bahwa target Kinerja

Tahun 2014 dapat tercapai sesuai dengan rencana yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta anggaran yang telah ditetapkan. Untuk selanjutya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) ini dijadikan bahan dasar untuk perencanaan lebih lanjut sesuai kebutuhan.

Garut,

Januari 2014


Dra. TETI SARIFENI, M.Si Pembina Tingkat I, NIP. 19641222 199301 2 001


26


1

IHTISAR EKSEKUTIF. Garut, Januari Sekretaris DPRD Kabupaten Garut. Dra. Hj. TETY SARIFENI, M.Si Pembina Tingkat I, NIP

Recommend Documents