.
,
,
w-~~]'
Ig·
013354
KEPUTUSANINSPEKTUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR .7..\. TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN GRATIFIKASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA INSPEKTUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Menimbang
:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11, Pasal 15 dan Pasal 18 Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2014 tentang Sistem Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu menetapkan Keputusan Inspektur tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pengendalian Gratifikasi; ,
Mengingat
,\i:,j
'.
",
I,
I \
'j .'.!'~/
.. :
'\
.',
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyeienggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Undang-Undang Nom'or 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; 3. Undang-undang Nomor 29 tahun' 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744); 4. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 6. Undang-Undang 23 Tahun 2014lent111lg Pemerintahan Daerah; 7. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
"~
\'
, /:f~'" ~l--~» I': :'I,~~'J . '~"
'
"
v
\' ", V;;,
\\>.,.... " ' \ ' .. -', ~ ...-....; .....~.-
:::
, /~I ".]
,.' '.\/
.
r" r.L
r,'.
d
I
,r.\
d ".l
j;.
016620
VJ~}
1
C4.t
11. Peraturan Oaerah NomoI' 12 tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Oaerah; 12. Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat; 13. Peraturan Gubernur ~Iornor 87 Tahun 2014 tentang Sistem Pengendalian Gratifil:asi di Lingkungan Pemerintah Provinsi OKI Jakarta. MEMUTUSKAN :
Menetapkan
KEPUTUSAN INSPEKTUR TENTANG SISTEM PENGENOALIAN GRATIFIKASI
PETUNJUK
PELAKSANAAN
KESATU
Materi muatan Keputusan Inspektur tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pengendalian Gratifikasi adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Inspektur ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEOUA
Keputusan Inspektur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekurangan akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.
Oitetapkan di Jakarta pada tanggal 'B J W\.l :La \
Tembusan: 1. Gubernur Provinsi OKI Jakarta; 2. Wakil Gubernur Provinsi OKI Jakarta; 3. Sekretaris Oaerah Provinsi DKI Jakarta; 4. Para Asisten Sekretaris Oaerah Provinsi OKI Jakarta; 5. Para AuditorjP2UPO di Iingkungan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.
2
s
Lampiran
Kepulusan Inspektur Namar:H Tahun 2015 Ton9981.... 1.6 J W'\A :lotS" Prosedur dan Mekanisme Pengendalian Gratifikasi
PROSEDUR DAN MEKANISME PENGENDALIAN GRATIFIKASI
INSPEKTORAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Halaman 1
I
30
"
KATA PENGANTAR Prosedur dan Mekanisme Pengendalian Gratifikasi ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan panduan bagi Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) dalam menangani pelaporan gratifikasi, baik di tingkat Provinsi dan Kota/Kabupaten Administrasi sebagai tindak lanjut . penanganan pelaporan gratifikasi dari pejabat dan pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi OKI Jakarta. Penggunaan Prosedur dan Mekanisrne Pengendalian Gratifikasi ini berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan dan tujuannya agar semua pihak terkait memiliki pemahaman yang sama dalam pelaksanaan pengendalian gratifikasi ini, oleh karena itu harus dilaksanakan oleh Unit Pengendalian Gratifikasi secara konsisten dan bertanggungjawab. Seianjutnya sangat diharapkan komitmen dari berbagai pihak untuk dapat mendukung Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi OKI Jakarta agar benar-benar mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya, khususnya bagi pejabat/pegawai Pemerintah Provinsi OKI Jakarta dalam upaya mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dari perilaku Tindak Pidana Korupsi. Akhirnya kepada semua pihak terkait yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Indonesian Corruption Watch (ICW) dan pihak-pihak lain yang telah berkontribusi dalam menyusun Prosedur dan Mekanisme Pengendalian Gratifikasi ini, saya ucapkan terima kasih. Jakarta,
2015
Inspektur Provinsi Oaerah Khusus Ibukota Jakarta,
Lasro Marbun NIP 196412011987011002
Halaman 2
I
30
DAFTAR lSI BAB I PENDAHULUAN a. b. c. d.
·.~
.
Latar Belakang Maksud dan Tujuan Ruang Lingkup Ketentuan Umum
. .. . .
BAB II KATEGORI.
,
.
A. Gratifikasi yang Wajib Dilaporkan .. "
..
B. Gratifikasi yang terkait kedinasan C. Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan
. .
BAB III TUGAS Unit Pengendalian Gratifikasi (Unit Pengendalian Gratifikasi) . BAB IV RINCIAN TUGAS Unit Pengendalian Gratifikasi
.
A. Unit Pengendalian Gratifikasi Provinsi. B. Unit Pengendalian Gratifikasi Wilayah Kota/Kabupaten
.. .
BAB V PROSEDUR DAN MEKANISME PELAPORAN
..
A. Pelapor 1. Laporan penolakan gratifikasi 2. Laporan penerimaan gratifikasi 3. Tindaklanjut arahan/keputusan Unit Pengendalian Gratifikasi/KPK atas laporan penerimaan gratifikasi .......... B. Tim Unit Pengendalian Gratifikasi. 1. Sekretariat. 2. Sekretaris 3. Ketua 4. Anggota
. . .
BAB VI PENELAAHAN
.
A. Prinsip B. Aspek C. Rekomendasi.
. . .
.. .. . . .
,
Halaman 3
I
30
BAB VII PENGAWASAN
..
A. Pribadi yang bersangkutan B. Atasan langsung , C. Teman sejawat. D. Bawahan E. Pihak ketiga F. Aparat penegak hukum sesuai ketentuan perundang-undangan
. . . . . .
BAS VIII SANKSI
.
BAS IX PENGHARGAAN SAS X SATAS WAKTU PELAPORAN BAS XI LAMPIRAN-LAMPIRAN Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran
I II III IV
Lampiran V Lampiran V Lampiran VI Lampiran VII Lampiran VIII
;
. . ..
Formulir Pelaporan Penolakan Penerimaan Gratifikasi. . .. Formulir Pelaporan Penerimaan Gratifikasi Formulir Tanda Terima Pelaporan Penerimaan Gratifikasi . Formulir Lembar Disposisi Ketua/Sekretaris Tim Unit Pengendalian Gratifikasi . Formulir Berita Acara Pelaksanaan Penelaahan Pelaporan Penerimaan Gratifikasi. . Format Register Barang/Uang/Fasilitas Penerimaan Gratifikasi. . Formulir Laporan Rekapitulasi Penanganan dan Tindak Lanjut Pelaporan .. Penerimaan dan Penolakkan Gratifikasi Formulir Register Barang/Uang/Fasilitas Penerimaan Gratifikasi. Formulir Keputusan Penentuan Pemanfaatan.
BAS XII PENUTUP
.
Halaman 4
I
30
BABI
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pemerintah Provinsi Oaerah OKI Jakarta senantiasa berupaya mewujudkan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 58 Undang-Undang 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Oaerah dan asas-asas umum Pemerintahan yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, agar penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi OKI Jakarta membawa kontribusi yang terhadap aparatur, Pemerintah Provinsi OKI Jakarta dan masyarakat. Salah satu upaya dalam rangka mewujudkan hal tersebut, adalahdengan membangun integritas, harkat, martabat, kehormatan dan kemuliaan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi OKI Jakarta. Pembangunan integritas, harkat, martabat, kehormatan dan kemuliaan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi OKI Jakarta dilakukan dari berbagai dimensi antara lain melalui Sistem Pengendalian Gratitikasi. Gratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12B dan 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 dapat menjadi salah satu bentuk tindak pidana korupsi. Pengendalian Gratifikasi merupakan bag ian dari upaya perlindungan, kepastian, transparansi dan akuntabilitas atas penyelenggaraan tugas aparatur. Oleh karena itu, untuk menjaga hubungan dan integritas dengan mitra maupun para pemangku kepentingan, Pemerintah Provinsi OKI Jakarta telah menetapkan 'Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2014 tentang Sistem Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Untuk mempermudah implementasi pengendalian gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2014, perlu ditetapkan Prosedur dan Mekanisme Pengendalian Gratifikasi. Petunjuk Pelaksanaan ini merupakan tata kelola pengendalian gratifikasi oleh Unit· Pengendalian Gratifikasi (UPG) dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta oleh pejabat/pegawai Pemerintah Provinsi OKI Jakarta dalam menerima, memberi, menolak dan melaporkan gratifikasi. . B. Maksud dan Tujuan 1. Maksud Petunjuk Pelaksanaan ini dimaksudkan sebagai petunjuk teknis pengendalian gratifikasi bagi Unit Pengendalian Gratifikasi dan seluruh pejabat/pegawai Pemerintah Provinsi OKI Jakarta. 2. Tujuan a. Memberikan kepastian bagi seluruh Pejabat/Pegawai Pemerintah Provinsi OKI Jakarta mengenai proses dan mekanisme penolakan, penerimaan, pemberian, pelaporan gratifikasi, dan tindak lanjut penanganannya sesuai ketentuan perundang-undangan. b. Mewujudkan tertib administrasi dan tindakan pengendalian gratifkasi oleh Inspektorat.
Halaman 5
I
30
..
"
C. Ruang Lingkup 1. Prosedur dan Mekanisme Pelaporan; a. Laporan 1) Laporan penolakan gratifikasi; 2) Laporan penerimaan gratifikasi; dan 3) Tindaklanjut arahan/keputusan Unit Pengendalian GratifikasilKPK atas laporan penerimaan gratifikasi b. Tim Unit Pengendalian Gratifikasi 1) Ketua; 2) Sek,etaris 3) Anggota; dan 4) Sekretariat 2. Tata Cara Penelaahan; a. Prinsip; b. Aspek; dan c. Rekomendasi. 3. Penentuan Pemanfaatan Penerimaan a. Oikembalikan kepada Pemberi Gratifikasi, atau;; b. Oisumbangkan kepada yayasan/panti sosial atau lembaga sosial lainnya dan/atau dimusnahkan; atau c. Oigunakan oleh Penerima untuk menunjang kinerja; atau d. Oimanfaatkan oleh Pemerintah Oaerah untuk kegiatan operasional, sebagai barang display, atau perpustakaan. D. Ketentuan Umum Oalam Keputusan ini yang dimaksud dengan: 1. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 2. Provinsi Oaerah Khusus Ibukota Jakarta, selanjutnya disebut Provinsi OKI Jakarta, adalah Provinsi Oaerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Pemerintah Oaerah adalah Gubernur dan Perangkat Oaerah .sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi OKI Jakarta. 4. APBO adalah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah 5. Gubernur adalah Kepala Oaerah Provinsi OKI Jakarta. 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi OKI Jakarta. 7. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi OKI Jakarta. 8. Inspektur adalah Inspektur Provinsi OKI Jakarta. 9. Satuan Kerja Perangkat Oaerah yang selanjutnya disingkat SKPO adalah Satuan Kerja Perangkat Oaerah Provinsi OKI Jakarta. Halaman 6
I
30
10. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah atau bagian atau subordinat dari SKPD. 11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawaipemerintah daerah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas pemerintah daerah dan digaji bEJrdasarkan peraturan perundangundangan. 12. Pegawai Non ASN adalah Tenaga yang bekerja pada SKPD/UKPD yang bukan termasuk ASN. 13. Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang melamar, lulus seleksi, dan diangkat untuk dipersiapkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 14. Pejabatlpegawai adalah GUbernur, Wakii Gubernur, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Cajon Pegawai N.egeri Sipi! Daerah, Dewan Komisaris SUMO, Direksi SUMO, pegawai SUMO, Pegawai Non ASN, Pegawai tidak tetap, Pegawai harian, Pegawai yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta .. 15. Unit Pengendalian Gratifikasi se lanjutnya disingkat.. UPG adala h unit khusus non struktural yang dibentuk di Inspektorat untuk melakukan tugas dan fungsi proses pengendalian gratifikasi melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaporan gratifikasi sesuai peraturan perundang-undangan. 16. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yaitu meliputi penerimaan atau pemberian uang/setara 'uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cumacuma dan fasilitas lainnya. 17. Gratifikasi yang dianggap Suap adalah gratifikasi yang diterima oleh pejabatlpegawai Pemerintah Daerah, yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. 18. Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi pejabatlpegawai Pemerintah Daerah yang sah dalam pelaksanaan tu.gas, fungsi dan jabatannya. 19. Kode Etik dan Perilaku Aparatur adalah pedoman yang menjelaskan etika dan tata perilaku aparatur untuk melaksanakan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai asas penyelenggaraan pemerintahan dan asas umum pemerintahan yang baik. 20. Program Pengendalian Gratifikasi atau selanjutnya disebut PPG adalah program kegiatan untuk membangun sistem pengendalian praktik-praktik gratifikasi yang meliputi tahap pengenalan, implementasi, monitor dan evaluasi atas sistem yang dimaksud.
Halaman 7
I
30
BAB II KATEGORI A. Gratifikasi yang Wajib Dilaporkan Gratifikasi dalam kategori ini merupakan penerimaan dalam bentuk apapun yang diperoleh PejabatlPegawai dari pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan jabatan dan/atau tugas penerima, Gratifikasi tersebut haruslah' merupakan penerimaan yang dilarang atau tidak .sah secara hukum, Oengan kata lain, sesuai dengan rumusan Pasal 12B, hal itu disebut juga gratifikasi yang bertentangan dengan kewajiban atau tugas Pejabat/Pegawai. Oalam praktik, seringkali terdapat gratifikasi yang terkait dengan jabatan dan/atau tugas penerima akan tetapi, penerimaan tersebut sah secara hukum, Misal: seorang bend ahara penerimaan yang menerima uang dari pihak lain sebagai bagian dari pelaksanaan tugasnya yang sah, Jika dilihat dari dad sudut pandang gratifikasi yang terkait dengan jabatan, maka penerimaan tersebut telah memenuhi unsur"berhubungan dengan jabatan", Akan tetapi, penerimaan tersebut bukanlah hal yang dilarang dalam konteks Pasal 12B, karena si bendahara memang mempunyai kewenangan untuk menerima uang tersebul. Oengan kata lain, penerimaan tersebut sah secara hukum sehingga tidak berlawanan dengan tugas dan kewajibannya, Contoh lain yang dapat dibandingkan dengan hal di atas adalah penerimaan oleh petugas yang memang berwenang untuk menerima pungutan dari masyarakat. Misal: dalam pengurusan 81M, 8TNK, pernikahan, atau surat lain yang berdasarkan peraturan yang ada dibebankan kepada masyarakat sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak, Logika yang same; dengan bendahara penerima tadi dapat diterapkan di sini. PejabatiPegawai tidak dapat dikatakan melanggar Pasal 12B hanya karena ia menerima sesuatu yang terkait dengan jabatannya, Jika penerimaan itu dibenarkan berdasarkan peraturan perundangundangan yang ada, maka hal tidak dapat dikategorikan sebagai gratifikasi yang dianggap suap, Oi bawah ini adalah contoh-contoh gratifikasi yang berkembang dalam praktik yang wajib dilaporkan oleh penerima gratifikasi pada KPK, antara lain gratifikasi yang diterima: 1, terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat 2, terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran 3, terkait dengan tugas pengawasan, pemeriksaan, audit, monitoring, reviu dan evaluasi; 4, terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas (note: diluar penerimaan yang sah/resmi dari instansi PNIPn); 5, dalam proses penerimaan/promosi/mutasi pegawai; 6, dalam proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya; 7, sebagai akibat dari perjanjian kerjasama/kontrak/kesepakatan dengan pihak lain yang bertentangan dengan undang-undang; 8, sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses pengadaan barang dan jasa; g, dalam pelaksanaan pekerjaari yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban/tugasnya; dan 10, dari Pejabatlpegawai atau Pihak Ketiga pad a hari raya keagamaan, ,
"
Halaman 8
I
30
Selain bentuk-bentuk gratifikasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas Pejabat/Pegawai yang wajib dilaporkan seperti disebut di alas, terdapat penerimaan lain yang berada dalam ranah adat i5tiadat, kebiasaan, dan norma yang hidup di masyarakat yang perlu dicermati. Penerimaan terkait dengan adat dan kebiasaan iersebut dalam kondisi tertentu memiliki potensi disalahgunakan pihak lain untuk mempengaruhi Pejabat/Pegawai baik secara lang sung atau tidak langsung. Di bawah ini adalah contoh penerimaan gratifikasi tersebut yang jika ditinjau dari segala keadaan (circumstances) dapat dianggap terkait dengan jabatan Pejabat/Pegawai yang menerimanya sehingga wajib dilaporkan, antara lain: 1. pemberian karena hubungan keluarga, yaitu dari kakek/nenek, bapaklibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/ adik/ ipar, sepupu, dan keponakan yang memiliki konflik kepe~tingan; . 2. penerimaan uang/barang oleh pejabat/pegawai dalam suatu kegiatan seperti pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara agama/adat/tradisi lainnya yang melebihi Rp1.000.000,OO (satu juta rupiah) per pemberian per orang; 3. pemberian terkait dengan rnusibah atau bencana yang dialami oleh penerima, bapak/ibu/mertua, suami/istri, atau anak penerima gratifikasi yang melebihi Rp1.000.000,OO (satu juta rupiah) per pemberian per orang; 4. pemberian sesama Pegawai dalarn rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalarn bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang (cek, bilyet gori, saham, deposito, voucher, pulsa, dan lain-lain) yang melebihi nilai yang setara dengan Rp300.000,OO (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp1.000.000,OO (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama; dan 5. pernberian sesama rekan kerja tidak da!am bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang (cek, bilyet gori, saham, deposito, voucher, puisa, dan lain-lain) yang melebihi Rp200.000,OO (dua ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pernberian maksimal Rp1.000.000,OO (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama. Gratifikasi seperti yang disebut pada butir 1 ditekankan pada aspek ada atau tidak konflik kepentingan dalarn pemberian tersebut. Hal ini berangkat dari pemaharnan bahwa pemberian dari keluarga sedarah atau semenda dapat saja menjadi gratifikasi yang dianggap suap jika ternyata ada hubungan pekerjaan antara pemberi dan penerirna dilihat dari jabatan, tugas dan wewenang Pejabat/Pegawai. Contoh kasus: seorang ayah yang bekerja sebagai Penyelenggara Negara menerima hadiah dari anaknya yang berprofesi sebagai pengusaha yang lingkup pekerjaannya terkait dengan kewenangan ayahnya. Jika dilihat dari aspek hubungan keluarga sedarahantara ayah dan anak, maka pemberian tersebut merupakan hal yang wajar. Akan tetapi, pernberian tersebut memiliki potensi konflik kepentingan dengan sang ayah dalam pelaksanaan tugasnya, sehingga penerimaan itu haruslah dilaporkan. Da/am momen lain seperti kematian keluarga, praktik penerimaan gratifikasi juga patut diperhatikan. Pejabat/Pegawai tetap perlu hati-hati karena adanya potensi penyalahgunaan situasi oleh pihak pernberi. Putusan Mahkamah Agung No. 77 KlKr/1973 tanggal 19 Novernber 1974 memberikan contoh kasus yang kongkrit, ketika terdakwa dinyatakan bersalah melakukan korupsi rnenerima hadiah walaupun menurut Halaman 9
I
30
,.
anggapannya uang yang ia terima tersebut dalam hubungan dengan kematian keluarganya. Bahkan uang tersebut tidak diterima langsung oleh terdakwa, melainkan diterima oleh istridan anak-anak terdakwa. Oleh karena itu perlu disampaikan adanya kewajiban pelaporan gratifikasi dengan batasan jumlah tertentu yang jika ditinjau dari segala keadaan (circumstances) dapa!. dianggap sebagai jumlah yang wajar dan tidak akan mempengaruhi pihak penerima gratifikasi. seperti terdapat pada poin (3) dalam hal gratifikasi diterima terkait musibah. Gratifikasi seperti yang disebut pad a butir 2 sampai dengan 5 berada di ranah adat istiadat dan kebiasaan. Pembatasan nilai perlu diatur untuk mencegah praktik pemberian hadiah yang semula merupakan ekspresi dari nilai-nilai luhur adat~istiadat dan kebiasaan menjadi disalahgunakan untuk mempengaruhi jabatan PejabatlPegawai baik secara langsung atau tidak langsung. Sehingga, setiap pemberian dalam konteks kultural, adat-istiadat dan kebiasa.an yang melebihi batasan nilai seperti terdapat di butir 2 sampai dengan 5 dapat dianggap terkait dengan jabatan penerima. B. Gratifikasi Yang Terkait Kedinasan Oalam acara resmi kedinasan atau penugasan yang dilaksanakan oleh PejabatlPegawai, pemberian-pemberian seperti plakat, cinderamata, goody bag/gimmick dan fasilitas pelatihan lainnya merupakan praktik yangdianggap wajar dan tidak berseberangan dengan standar etika yang berlaku. Penerimaan tersebut juga dipandang dalam konteks hubungan antar lembaga/instansi. Bahkan pola hubungan seperti itu juga ditemukan dalam relasi antar Negara. Seringkali dalam kunjungan-kunjungan kenegaraan PejabatlPegawai saling bertukar cinderamata. Secara filosofis, gratifikasi yang diterima oleh PejabatlPegawai tersebut ditujukan atau diperuntukkan kepada lembaga/instansi, bukan kepada p'ersonal yang mewakili instansi tersebut. Artinya siapapun yang ditugaskan mewakili instansi tersebut mendapat perlakuan yang sarna dari lembaga/instansi pemberi. Oalam praktiknya, kadang kala menimbulkan kebingungan terkait siapa yang berwenang untuk memiliki atau menikmati penerimaan tersebut. Karena pad a kenyataannya pihak yang menerirna adalah pegawai yang mewakili lembaga/instansi. Sehingga seringkali terjadi pegawai itulah yang menguasai atau bahkan memiliki gratifikasi tersebut. Padahal, secara prinsip penerimaan tersebut ditujukan terhadap institusi/lembaga penerima. Kesenjangan antara aspek filosofis dan praktik itu menimbulkan dilema. Oi satu sisi prinsip pemberian adalah untuk instansi, namun di sisi lain personal pegawailah yang secara nyata/fisik menerimanya. Oleh karena itu dalam prosedur ini diatur mengenai mekanisme pelaporan, pengelolaan dan pemanfaatan gratifikasi yang terkait kedinasan. Karena ruang Iingkup penerimaan berada pad a internal instansi/lembaga, maka pelaporan gratifikasi jenis ini lebih tepat disampaikan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi. Penerimaan yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi terkait dengan kedinasan adalah setiap penerimaan yang memiliki karakteristik urn urn sebagai berikut: 1. Diperoleh secara sah daJam pelaksahaan tugas resmi. 2. Diberikan secara terbuka dalam rangkaian aca'ra kedinasan. Pengertian terbuka di sini dapat diniaknai cara pemberian yang terbuka; yaitu disaksikan atau diberikan di Halaman 10
I
30
hadapan para peserta yang lain, atau adanya tanda terima atas pemberian yang diberikan. 3. Berlaku uml,lm, yaitu suatu kondisi pemberian yang diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai (mengacu pada standar biaya umum), untuk semua peserta dan memenuhi prinsip kewajaran atau kepatutan; dan, 4. Selain bentuk-bentuk yang dinyatakan tidak wajib dilaporkan datam rangkaian kegiatan kedinasan. Contoh dari penerimaan dalam kedinasan antara lain: 1. Fasilitas transportasi, akomodasi, uang saku, jamuan makan, cinderamata yang diterima oleh Pejabat/Pegawai dari instansi atau lernbaga lain berdasarkan penunjukan dan penugasan resmi; 2. Plakat, vandel, goody bag/gimmick dari panitia seminar, lokakarya, pelatihan yang diterima oleh Pejabat/Pegawai instansi dari instansi atau lembaga lain berdasarkan penunjukan atau penugasan resmi; _ 3. Hadiah pada waktu kegiatan kontes atau kompetisi terbuka yang diselenggarakan oleh instansi atau lembaga lain berdasarkan penunjukan atau penugasan resmi; 4. Penerimaan honor, insentif baik, dalam bentuk uang maupun setara uang, sebagai kompensasi atas pelaksanaan tugas sebagai pembicara, narasumber, konsultan dan fungsi serupa lainnya yang diterima oleh Pejabat/Pegawai dari instansi atau lembaga lain berdasarkan penunjukan atau penugasan resmi. Mengingat bahwa penerimaan gratifikasi dalam kedinasan dapat terjadi ketika Pejabat/Pegawai menjalankan penugasan resmi dari lembagalinstansinya, m'aka perlu adanya pengelolaan dan mekanisme kontrot dari lembaga/instansi, melatui kewajiban pelaporan setiap penerimaan gratifikasi terkait kedinasan kepada instansi/lembaga. Mekanisme kontrol tersebut tidak hanya untuk menempatkan secara proporsional segala penerimaan yang secara nature menjadi hak instansi ke dalam pengelolaan instansi, namun juga untuk mencegah 'terjebaknya' Pejabat/Pegawai dalam kondisi adanya pemberian yang tidak sesuai dengan tujuan penugasan serta memutus potensi terjadinya praktik korupsi invensif dari pihak pember! kepada PejabatiPegawai. Mekanisme yang perlu dibangun adalah proses reviu, negosiasi dan kesepakatan kepada lembaga/instansilmitra terkait biaya dan pemberian apa saja yang akan diberikan kepada Pejabat/Pegawai dalam pelaksanaan tugas atau kerja sarna antar instansi tersebut. Apabita lembaga/instansi asal menilai bahwa pemberian tersebut tidak memenuhi karakteristik sebagaimana disampaikan di atas, sudah selayaknya lembaga/instansi menotak rencana penerimaan tersebut. Namun periu dicermati potensi penyalahgunaan gratifikasi terkait kedinasan. Dalam kondisi ini, gratifikasi tersebut seolah-olah merupakan gratifikasi kedinasan, padahal secara substantif dapat diduga sebagai gratifikasi yang dianggap suap atau pelanggaran aturan lainnya yang dibungkus dengan formalitas kedinasan. Penerimaan gratifikasi seperti itu seringkali berasal dari pihak yang secara aktual maupun natural memiliki benturan kepentingan, seperti hubungan antara pengawas/pemeriksa dengan pihak yang diawasi/diperiksa, hubungan antara pemberi layanan/Perijinan dengan penerima layanan/Perijinan, hubungan antar pihak dalam koordinasi, supervisi dan monitoring program dan kegiatan, hubungan antara pemberi kerja dengan pelaksana kerja, dan lainlain. Praktik-praktik penyetubungan seperti ihi dapat berbentuk antara lain: Halaman 11
I
30
.. 1. Pemberian honor atau insentif lainnya dalam jumlah atau frekuensi tidak wajar; 2. Pemberian honor dalam kegiatan fiktif; 3. Pemberian bantuan dalam bentuk uang, setara uang, barang bergerak maupun barang tidak bergerak dari pihak lain kepada instansiuntuk menarik perhatian atasan; dan 4. Pemberian fasilitas hiburan/wisata di dalam rangkaian kegiatan resmi. Contoh praktik pemberian honorarium, insentif atau penghasilan dalam bentuk apapun tersebut misalnya: seorang PejabatlPegawai di Kementerian Kehutanan yang mendapatkan honorarium secara rutin dari perusahaan yang bergerak atau terkait dengan bidang Kehutanan. Hal yang sama dapat terjadi di Kementerian/Lembaga lainnya. Isu mendasar dari contoh-contoh di atas adalah adanya konflik kepentingan antara pihak pemberi dan penerima yang jika dihubungkan dengan jumlah, baik secara tunggal atau kumulatif, ataupun frekuensi pemberian dapat dianggap sebagai pemberian yang potensial mempengaruhi penerima dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Terhadap penerimaan seperti di atas sudahsepatutnya instansi/lembaga menerapkan prinsip kehati-hatian. Sehingga, akan lebih baik jika penerimaan tersebut dihindari atau setidaknya dikoordinasikan dengan lembaga terkait yang mempunyai kewenangan di bidang masing-masing. Dalam konteks ini, penyelesaian atas penerimaan dengan modus sebagaimana disebutkan di atas dapat ditindaklanjuti dengan melaporkannya kepada KPK, untuk selanjutnya akan diproses oleh KPK sesuai nature penerimaan, yaitu melalui penetapan status Gratifikasi oleh Pimpinan KPK maupun rekomendasi pengelolaan di instansi melalui mekanisme yang berlaku sesuai ketentuan pengelolaan kekayaan dan aset Negara/daerah/instansi. C. Gratifikasi yang tidak Wajib Dilaporkan Mengingat begitu luasnya ruang Iingkup gratifikasi, perlu juga diuraikan bentuk-bentuk gratifikasi di luar yang wajib dilaporkan. Karena secara prinsip terdapat begitu banyak bentuk pemberian yang sesungguhnya tidak terkait sarna sekali dengan jabatan dan tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, sehingga gratifikasi tersebut tidak wajib dilaporkan. Karakteristik gratifikasi seperti ini secara umum adalah: 1. Berlaku umum, yaitu suatu kondisi pemberian yang diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai, untuk semua peserta dan memenuhi prinsip kewajaran atau kepatutan; 2. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3. Dipandang sebagai wujud ekspresi, keramah-tamahan, penghormatan dalam hubungan sosial antar sesama dalam batasan nilai yang wajar; dan 4. Merupakan bentuk pemberian yang berada dalam ranah ad at istiadat, kebiasaan, dan norma yang hidup di masyarakat dalam batasan nilai yang wajar.
Halaman 12
I
30
Bentuk-bentuk gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan, meliputi: 1. pemberian karena hubungan keluarga, yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, cucu, besan, pamanibibi, kakak/adik/ipar,sepupu dan keponakan, sepanjang tidak memiiiki konflik kepentingan. 2. hadiah (tanda kasih) dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai jual dalam penyelenggaraan pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, dan potong gigi, atau upacara adatlagama lainnya dengan batasan nilai per pemberi dalam setiap acara paling banyak Rp1.000.000,OO (satu juta rupiah) .. 3. pemberian terkait dengan Musibah atau Bencana yang dial ami oleh penerima, bapak/ibu/mertua, suamiiistri, atau anak penerima gratifikasi paling banyak Rp1.000.000,OO (satu juta rupiah); 4. pemberian sesama Pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, prornosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang yang paling banyak Rp300.000,OO (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp1.000.000,OO (satu jqta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama; 5. pemberian sesama rekan kerja tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang (cek, bilyet gori, saham, deposito, voucher, pulsa, dan lain-lain) paling banyak Rp200.000,OO (dua ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian maksimal Rp1.000.000,OO (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pernberi yang sama; 6. hidangan atau sajian yang Berlaku Umum; 7. prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan atau kompetisi tidak terkait kedinasan; 8. keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang Berlaku Umum; 9. manfaat bagi seluruh peserta koperasi pegawai berdasarkan· keanggotaan koperasi pegawai negeri yang Berlaku Umum; 10. seminar kit yang berbentuk seperangkat modul dan alat tulis serta sertifikat yang diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang Berlaku Umum; 11. penerimaan hadiah atau tunjangan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 12. diperoleh dari kompensasi atas profesi diluar kedinasan, yang tidak terkait dengan tupoksi dari pejabatipegawai, tidak memiliki konflik kepentingan dan tidak melanggar aturan internal instansi pegawai; Contoh bentuk gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan pada poin ke-12 adalah: 1. Honorarium yang diterima pegawai di Kementerian X yang tidak berhubungan sama sekali dengan tugas dan fungsinya, seperti: honor menjadi guru mengaji yang kegiatannya dilaksanakan di luar jam kerja di lingkungan rumah; 2. Honor yang diterima pegawai Kementerian/Lembaga tertentu saat menjadi panitia 17 Agustus di kampungnya; dan 3. Dan bentuk lainnya sepanjang memenuhi syarat: dilakukan diluar kedinasan, tidak terkait tupoksi, tidak rnemiliki unsur konflik kepentingan, tidak melanggar/dilarang oleh peraturan internal/kode etik yang berlaku di masing-masing Kementerian/Lembaga.
Halaman 13
I
30
Bentuk-bentuk gratifikasi di atas berangkat dari 4 (empat) karakteristik umum yang perlu dilihat secara mendalam ketika rnempertirnbangkan apakah sebuah gratifikasi perlu dilaporkan atau tidak. Pedoman ini mernberikan rincian seperti terdapat pada huruf (I) sampai dengan (xii) dengan tujuan rnempermudah Pejabal/Pegawai mengidentifikasi, apakah gratifikasi yang diterima perlu dilaporkan atau tidak. Jika penerimaan masuk pada salah satu bentuk gratifikasi sebagaimana dluraikan di atas, maka gratifikasi tersebut tidak wajib dilaporkan, dan sebaliknya jika Pejabat/Pegawai menerima gratifikasi selain yang tercantum pada "bentuk-bentuk gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan", maka secara acontrario hal tersebut wajib dllaporkan pada KPK. Akan tetapi, hal yang lebih mendasar yang tetap perlu diperhatikan adalah meskipun penerimaan tersebut masuk pada bentuk gratifikasi (i) sampai dengan (xii), penerima tetap harus memperhatikan 4 (empat) karakteristik umum yang menjadi dasar penguraian lebih jauh. Jika penerima merasa terdapat substansi yang meragukan yang tidak memenuhi salah satu dari 4 (empat) karakteristik tersebut, rnaka gratifikasi itu sebaiknya dilaporkan. Hal ini penting untuk melindungi penerima gratifikasi sesuai dengan hukum yang berlaku.
Halaman 14
I
30
BAB III' TUGAS Unit Pengendalian Gratifikasi Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi adalah: 1. Menerima laporan gratifikasi dari pejabat/pegawai dan meminta pemenuhan kelengkapan dokumen yang diperlukan dalarn kegiatan pemilahan kategori gratifikasi kepada pejabat/pegawai; 2. Berkoordinasi dengan SKPO/UKPD yang terkait dalam penelaahan gratifikasi; 3. Melakukan penelaahan dan merekomendasikan gratifikasi yang dianggap suap, gratifikasi terkait kedinasan atau rekomendasi lain kepada KPK; 4. Menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan gratifikasi yang dikelola Unit Pengemdalian Gratifikasi kepada KPK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak laporan .gratifikasi diterima; 5. Melakukan koordinasi, konsultasi dan surat menyurat kepada KPK atas nama Pemerintah Oaei·ah; 6. Memantau tindak lanjut atas pemanfaatan penerimaan gratifikasi tidak dianggap suap terkait kedinasan oleh Pemerintah Provinsi Jakarta maupun oleh penerima; 7. Meminta data dan informasi dan/atau pejabat/pegawai pengendalian gratifikasi; kepada .SKPO/UKPO atau unit kerja terkait pemantauan penerapan; 8. Memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Tim Pengawas Internal dalam terjadi pelanggaran terhadap Peraturan Gubernur inl oleh pejabat pegawai; 9. Melakukan pengkajian titik rawan potensi terjadinya gratifikasi di ling kung an Pemerintah Provinsi OKI Jakarta; 10. Mengusulkan kebijakan pengelolaan, pembentukan ling kung an anti gratifikasi dan pencegahan korupsi di Iingkungan Pemerintah Provlnsi OKI Jakarta; dan melakukan sosialisasi PPG; 11 Menentukan pemanfaatan dalam hal penerimaan gratifikasi ditetapkan oleh KPK untuk dikelola Pemerintah Provinsi OKI Jakarta; 12. Menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut .Iaporan penerimaan dan pemberian gratifikasi kepada Gubernur melalui Inspektorat secara periodik; dan 13. Merahasiakan pelapor penerima gratifikasi;
Halaman 15 I 30
BAB IV RINCIAN TUGAS Unit Pengendalian Gratifikasi A. Unit Pengendalian Gratifikasi Provinsi 1. Gubernur sebagai Pengarah Unit Pengendalian Gratifikasi Provinsi Pengarah Tim Unit Pengendalian Gratifikasi mempunyai tugas sebagai berikut: a. Menetapkan kebijakan pengendalian umum gratifikasi; b. Memberikan arahan atas laporan yang disampaikan Unit Pengendalian Gratifikasi; 2. Ketua Tim Unit Pengendalian Gratifikas.i Provinsi Ketua Tim Unit Pengendalian Gratifikasi mempunyai tugas sebagai berikut: a. Memimpin, mengendalikandan mengkoordinasikan tugas Tim Unit Pengendalian Gratifikasi; b. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan SKPD/UKPD dan Instansi terkait; c. Menerima dan menindaklanjuti laporan dan usulan Tim; d. Mengendalikan pelaksanaan penanganan laporan gratifikasi oleh Tim; dan e. Melaporkan tugas Unit Pengendalian Gratifikasi kepada Gubernur dan Instansi terkait. 3.
Sekretaris Tim Unit Pengendalian Gratifikasi Provinsi Sekretaris Tim Unit Pengendalian Gratifikasi mempunyai tugas sebagai berikut: a. Menerima laporan gratifikasi; b. Mempelajari secara umum laporan gratifkasi; c. Melanjutkan laporan disposisi Ketua kepada Anggota Tim; d. Mengendalikan langsung ·kegiatan penelaahan laporan gratifikasi oleh Anggota Tim; e. Menerima laporan hasi! penelaahan laporan gratifikasi dari Anggota Tim; f. Mengoreksi atau menyempurnakan laporan hasil penelaahan laporan gratifikasi yang diterima dari Anggota Tim; g. Menyampaikan laporan hasi! penelaahan laporan gratifikasi kepada Ketua Tim; h. Menyiapkan laporan gratifikasi yang ditandatangani oleh Ketua Tim untuk disampaikan kepada Gubernur, SKPD/UKPD dan KPK; I. Mengendalikan tindaklanjut keputusan hasil laporan penelaahan laporan gratifikasi oleh Unit Pengendalian Gratifikasi; j. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Anggota Tim; dan k. Menyiapkan laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu Unit Pengendalian Gratifikasi.
4.
Anggota Tim Unit Pengendalian Gratifikasi Provinsi Anggota Tim mempunyai tugas sebagai berikut: a Menerima disposisi laporan gratifikasi dari Sekretaris Tim; b. Memeriksa/menelaah laporan gratifikasi yang diterima dari Sekretaris Tim; c. Menyusun dan menandatangani Beriia Acara Pelaksanaan Penelaahan laporan gratifikasi beserta rekomendasi tindak lanjutnya; d. Mengusulkan pemanfaatan dalam hal penerimaan Gratifikasi terkait kedinasan; Halaman 16
I
30
e. Menyerahkan laporan hasil penelaahan laporan gratifikasi yang telah ditandatanganinya kepada Ketua Tim melalui Sekretaris Tim; f. Mengusulkan kebijakan pengelolaan, pembentukan lingkungan anti gratifikasi dan pencegahan korupsi di Iingkungan Pemerintah Provinsi OKI Jakarta; g. Melayani konsultasi dan sosialisasi. mengenai pengendalian gratifikasi kepada Pejabat/Pegawai SKPO/UKPO dan pihak lain; h. Melakukan pengkajian titik rawan potensi terjadinya gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi OKI Jakarta; i. Membuat dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim melalui Sekretaris Tim. 5.
Sekretariat Tim Unit Pengendalian Gratifikasi Provinsi
Sekretariat Tim mempunyai tugas sebagai berikut a. Menerima langsung setiap laporan gratifikasi; b. Memberikan tanda terima penerimaan laporan gratifikasi kepada pelapor; c. Mencantumkan lembar disposisi pada laporan gratifikasi; d. Mencatat laporan gratifikasi pada bukll agenda persuratan; e. Meneruskan laporan gratifikasi kepada Sekretaris Tim; f. Menerima berkas dan disposisi laporan gratifikasi kembali dari Ketlla Tim/Sekretaris Tim; g. Meneruskan berkas dan disposisi laporan gratifikasi kepada Anggota Tim; h. Memonitor penyelesaian telaahan terhadap laporan gratifikasi oleh Anggota Tim; i. Menerima hasil telaahan terhadap laporan gratifikasi dari Anggota Tim dan meneruskan ke Sekretaris Tim; j. Mengelola surat menyurat dan arsip Unit Pengendalian Gratifikasi; k. Menyusun, menjadwalkan dan melaksanakan rapat-rapat Unit Pengendalian Gratifikasi; L Menjadi Liaison Officer antara Unit Pengendalian Gratifikasi dengan SKPO/UKPO dan/atau KPK; m. Menyusun dan mengelola kebutuhan ATK Unit Pengendalian Gratifikasi; dan n. Menyusun laporan Unit Pengendalian Gratifikasi secara berkala/sewaktu-waktu. B. Unit Pengendalian Gratifikasi Wilayah Kota/Kabupaten
1. Walikota/Bupati sebagai Pengarah Unit Pengendalian Gratifikasi Kota/Kabupaten Pengarah Tim Unit Pengendalian Gratifikasi mempunyai tugas sebagai berikut: a. Koordinasi Tim Unit Pengendalian Gratifikasi; 2. Ketua Tim Unit Pengendalian Gratifikasi Kota/Kabupaten
Ketua Tim Unit Pengendalian Gratifikasi mempunyai tugas sebagai berikut a. Memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan tugas Unit Pengendalian Gratifikasi; b. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan SKPO/UKPO dan Instansi terkait; c. Menerima dan menindaklanjuti laporan dan usulan Tim; d. Mengendalikan pelaksanaanpe'nanganan laporan gratifikasi ol~h Tim; dan e. Melaporkan tugas Unit Pengendalian Gratifikasi kepada Inspektur dan Walikota/Bupati. Halaman 17
I
30
3. Sekretaris Tim Unit Pengendalian Gratifikasi Kota/Kabupaten Sekretaris Tim Unit Pengendalian Gratifikasi mempunyai tug as sebagai berikut: a. Menerima laporan gratifikasi; b.. Mempelajari secara umum laporan gratifkasi; c. Melanjutkan laporandisposisi Ketua kepada Anggota Tim; d. Mengendalikan .Iangsung kegiatan penelaahan laporan gratifikasi oleh Anggota Tim; e. Menerima laporan hasil penelaahan lapor.an gratifikasi dari Anggota Tim; f. Mengoreksi atau menyempurnakan laporan hasil penelaahan laporan gratifikasi yang diterima dari ·Anggota Tim; g. Menyampaikan laporan hasil penelaahan laporan gratifikasi kepada Ketua Tim; dan h. Menyiapkan laporan gratifikasi yang ditandatangani oleh Ketua Tim untuk disampaikan kepada Inspektur; . i. Mengendalikan tindaklanjut keputusan hasil laporan penelaahan laporan gratifikasi oleh Unit Pengendalian Gratifikasi; j. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Anggota Tim; dan k. Menyiapkan laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu Unit Pengendalian Gratifikasi. 4. Anggota Tim Unit Pengendalian Gratifikasi Kota/Kabupaten Anggota Tim mempunyai tug as sebagai berikut: a. Menerima disposisi laporan gratifikasi dari Sekretaris Tim; b. Memeriksa/menelaah laporan gratifikasi yang diterima dari Sekretaris Tim; c. Menyusun dan menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Penelaahan laporan gratifikasi beserta rekomendasinya tindak lanjutnya; d. Mengusulkan pemanfaatan dalam hal penerimaan Gratifikasi terkait kedinasan; e. Menyerahkan laporan hasil penelaahan laporan gratifikasi yang telah ditandatanganinya kepada Ketua Tim melalui Sekretaris Tim; f. Melayani konsultasi dan sosialisasi mengenai pengendalian gratifikasi kepada Pejabat/Pegawai SKPD/UKPD dan pihak lain; g. Membuat dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Tirn melalui Sekretaris Tirn; dan h. Melakukan pengkajian titik rawan potensi terjadinya gratifikasi di lingkungan pemerintah Witayah Kota/Kabupaten; 5. Sekretariat Tim Unit Pengendalian Gratifikasi Kota/Kabupaten Sekretariat Tim mernpunyai tugas sebagai beri.kut: a. Menerirna lang sung setiap laporan gratifikasi; b. Memberikan tanda terima penerlrnaan laporan gratifikasi kepada pelapor; c. Mencanturnkan lembar disposisi pada laporan gratifikasi; d. Mencatat laporan gratifikasi pada buku agenda persuratan; e. Meneruskan laporan gratifikasi kepada Sekretaris Tim; Halaman 18
I
30
f, Menerima berkas dan disposisi laporan gratifikasi kembali dari Ketua Tim/Sekretaris Tim; g, Meneruskan berkas dan disposisi laporan gratifikasi kepada Anggota Tim; h, Memonitor penyelesaian telaahan terhadap laporan gratifikasi oleh Anggota Tim; i, Menerima hasil telaahan terhadap laporan gratifikasi dari Anggota Tim dan meneruskan ke Sekretaris Tim; j. Mengelola surat menyurat dan arsip Unit Pengendalian Gratifikasi; k. Menyusun, menjadwalkan dan melaksanakan rapat-rapat Unit Pengendalian Gratifikasi; I. Menjadi Liaison Officer antara Unit Pengendalian Gratifikasi dengan SKPD/UKPD dan/atau KPK; m. Menyusun dan mengelola kebutuhan ATK Unit Pengendalian Gratifikasi; dan n. Menyusun laporan Unit Pengendalian Gratifikasi secara berkala/sewaktu-waktu.
Halaman 19
I
30
BABV PROSEDUR DAN MEKANISME PELAPORAN A. Pelapor
1. Laporan penolakan gratifikasi: a. Setiap PejabatlPegawai SKPD/UKPD wajib menolak gratifikasi dalam bentuk apapun; b. Penolakan atas gratifikasi dilaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi dalam kurun waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak gratifikasi diterima atau langsung kepada KPK dalam kurun waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak gratifikasi diterima. Penyampaian formulir dapat disampaikan melalui pos, e-mail, atau website KPKlpelaporan online. c. Laporan penolakan gratifikasi tersebut pada huruf b harus memuatldilengkapi dengan uraian/penjelasan yang dapat menggambarkan secara komprehensif penolakan atas pemberian dan/atau penerimaan gratifikasi; d. Dalam menyampaikan laporan penolakan perlu dicantumkan kontak pelapor berupa nomor telepon, nomor telepon kantor, alamat email dan nomar komunikasi lain yang bisa dihubungi mengingat adanya proses klarifikasi dan keterbatasan waktu pemrosesan laporan yang ditentukan oleh undang-undang; dan e. Menerima tanda terima pelaporan dari Sehetariat Tim Unit Pengendalian Gratifikasi atau KPK. 2. Laporan penerimaan gratifikasi: a. Setiap PejabatlPegawai SKPD/UKPD yang menerima gratifikasi wajib mengidentifikasi dan mencatat gratifikasi yang diterima secara patut dan benar; b. Gratifikasi yang telah diidentifikasi dan dicatat dilaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi dalam kurun waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak gratifikasi diterima atau langsung kepada KPK dalam kurun waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak gratifikasi diterima. Penyampaian formulir dapat disampaikan melalui pos, email, atau website KPKlpelaporan online; c. Laporan penerimaan gratifikasi tersebut pada huruf b harus memuatldilengkapi dengan uraian/penjelasan yang dapat menggambarkan secara komprehensif pemberian dan/atau penerimaan gratifikasi; d. Dalam menyampaikan laporan penerimaan perlu dicantumkan kontak pelapor berupa nomor telepon, nomor telepon kantor, alamat email dan nomor komunikasi lain yang bisa dihubungi mengingat adanya' proses klarifikasi dan keterbatasan waktu pemrosesan laparan yang ditentukan oleh undang-undang; dan e. Menerima tanda terima pelaporan dari Sekretariat Tim Unit Pengendalian Gratifikasi atau KPK. 3. Tindaklanjut arahan/keputusan Unit Pengendalian Gratifikasi atau KPK atas laparan penerimaan gratifikasi a. Menerima arahan/keputusan Unit Pengendalian Gratifikasi atau KPK atas laporan penerimaan gratifikasi yang disampaikan; b. Melaksanakan arahan/keputusan Unit Pengendalian Gratifikasi atau KPK atas !aporan penerimaan gratifikasi yang disampaikan; dan c. Melaporkan pelaksanaan arahan/keputusan Unit Pengendalian Gratifikasi atau KPK atas laporan penerimaan gratifikasi yang. disampaikan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi atau KPK. Halaman 20 I 30
B. Tim Unit Pengendalian Gratifikasi 1. Sekretariat a. Laporan penolakan gratifikasi: 1) Menerima pelaporan penolakan gratifikasi dari pelapor; 2) Membaca materi laporan penolakan gratifikasi dari pelapor; 3) Membuat dan memberikan penerimaan laporan penolakan gratifikasi kepada pelapor; 4) Mencantumkan lembar disposisi pad a berkas laporan penolakan gratifikasi dari pelapor; 5) Mencatat laporan penolakan gratifikasi pad a buku agenda persuratan; 6) Meneruskan laporan penolakan gratifikasi kepada Sekretaris Tim dilanjutkan ke Ketua Tim; dan 7) Menerima berkas dan disposisi laporan penolakan gratifikasi kembali dari Ketua Tim/Sekretaris Tim untuk didokumentasikan dan di(ekapitulasi. b. Laporan penerimaan gratifikasi: 1) Menerima pelaporan penerimaan gratifikasi dari pelapor; 2) Membaca materi laporan penerimaan gratifikasi dari pelapor; 3) Membuat dan memberikan penerimaan laporan penerimaan gratifikasi kepada pelapor; 4) Mencantumkan lembar disposisi pada berkas laporan penerimaan gratifikasi dari pelapor; 5) Mencatat laporan penerimaan gratifikasi pada buku agenda persuratan; 6) Meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada Sekretaris Tim dilanjutkan ke Ketua Tim; 7) Menerima berkas dan disposisi laporan penerimaan gratifikasi kembali dari Ketua Tim/Sekretaris Tim: 8) Menindaklanjuti berkas dan disposisi Unit Pengendalian Gratifikasi atas laporan penerimaan gratifikasi dari Ketua/Sekretaris Tim kepada Anggota Tim untuk ditelaah; 9) Menerima hasil telaahan laporan penerimaan gratifikasi dari Anggota Tim; 10) Menyampaikan hasil telaahan laporan penerimaan gratifikasi dariAnggota Tim kepada Sekretaris Tim untuk dilanjutkan ke Ketua Tim; 11) Menerima arahan/Keputusan Ketua/Sekretaris Tim atas hasil telaahan laporan penerimaan gratifikasi; 12) Meneruskan arahan/keputusan Unit Pengendalian Gratifikasi atas hasil telaahan laporan penerimaan gratifikasi kepada pelapor atau KPK; dan 13) Mendokumentasikan dan merekapituiasi laporan penerimaan gratifikasi dan seluruh prosesnya. c. Pelaksanaan arahan/keputusan Unit Pengendalian Gratifikasi atau KPK atas telaahan laporan penerimaan gratifikasi oleh pelapor: 1)Menerima laporan pelaksanaan arahan/keputusan telaahan laporan penerimaan gratifikasi oleh pelapor; dan 2)Mendokumentasikan dan merekapitulasi laporan pelaksanaan arahan/keputusan atas laporan penerimaan gratifikasi oleh pelapor.
Halaman 21
I
30
2. Sekretaris a. Laporan penolakan gratifikasi: 1) Menerima pelaporan penolakan gratifikasi dari sekretariat; 2) Membaca materi laporan penolakan gratifikasi; 3) Membuat catatan atas laporan penolakan gratifikasi apabila diperlukan; dan 4) meneruskan laporan penolakan gratifikasi Ketua Tim. 5) Menerima berkas dan disposisi pelaporan penolakan gratifikasidari Ketua Tim; 6) Membaca disposisi Ketua Tim atas laporan penolakan gratifikasi; 7) Membuat catatan pada lembar disposisi atas laporan penolakan gratifikasi; dan 8) meneruskan berkas dan disposisi laporan penolakan gratifikasi kepada Sekretariat untuk didokumenta.sikan dan direkapituiasi. b. Laporan penerimaan gratlfikasi! 1) Menerima pelaporan penerimaan gratifikasi dari sekretariat; 2) Membaca materi laporan penerimaan gratifikasi; 3) Membuat catatan atas laporan penerimaan gratifikasi apabila diperlukan; dan 4) meneruskan laporan penerimaan gratifikasi Ketua Tim; 5) Dalam situasi' tertentu apabila Ketua Tim berhalangan, mempuat arahan/keputusan sesuai dengan materi pelaporan gratifikasi; 6) Membaca disposisi Ketua Tim atas laporan penerimaan gratifikasi; 7) Membuat catatan pada lembar disposisi atas laporan 'penerimaan gratifikasi; 8) Meneruskan berkas dan disposisi laporan penerimaan gratifikasi kepada Anggota Tim melalui Sekretariat Tim; 9) Mengendalikan langsung kegiatan penelaahan laporan penerimaan gratifikasi oleh Anggota Tim; 10) Menerima laporan hasil penelaahan laporan penerimaan gratifikasi dari Anggota Tim melalui Sekretariat Tim; 11) Mengoreksi atau menyempurnakan laporan hasil penelaahan laporan penerimaan gratifikasi yang diterima dari Anggota Tim; 12) Menyampaikan laporan hasil penelaahan laporan penerimaan gratifikasi kepada Ketua Tim melalui SekretariatTim; 13) Menyiapkan laporan penerimaan gratifikasi yang ditadatangani oleh Ketua Tim untuk disampaikan kepada Gubernur, SKPD/UKPD dan KPK; 14) Mengendalikan tindaklanjut arahan/keputusan hasil laporan penelaahan penerimaan gratifikasi oleh Unit Pengendalian Gratifikasi; dan 15) Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Anggota Tim. c. Pelaksanaan arahan/keputusan Unit Pengendalian Gratifikasi atau KPK atas telaahan laporan penerimaan gratifikasi oleh pelapor: 1)Menerima arahan/keputusan Ketua Tim atas laporan pelaksanaan penerimaan gratifikasi; 2)Dalam situasi tertentu apabila Ketua Tim berhalangan, membuat arahan/keputusan sesuai dengan materi pelaporan gratifikasi; dan 3)Menyampaikan arahan/keputusan Ketua Tim atas laporan pelaksanaan penerimaan gratifikasi kepada Sekretariat untuk diteruskan kepada pelapor atau KPK; 4)Mengendalikan pelaksanaan arahan/keputusan Ketua Tim atas laporan pelaksanaan penerimaan gratifikasi kepada Sekretariat untuk diteruskan oleh pelapor; Halaman 22
I
30
5)Menyampaikan laporan pelaksanaan arahan/keputusan Ketua Tim atas laporan pelaksanaan penerimaan gratifikasi oleh pelapor yang diterima dari Sekretariat. 6)Menerima arahan/keputusan atas laporan pelaksanaan penerimaan gratifikasi dari Ketua Tim; 7)Dalam situasi tertentu apabila Ketua Tim berhalangan, membuat arahan/keputusan sesuai dengan materi pelaporan penerimaan gr~tifikasi; 8)Menyampaikan arahanlkeputusan Ketua Tim atas laporan pelaksanaan penerimaan gratifikasi kepada pelapor melalui Sekretariat; dan 9) Memonitor pelaksanaan arahan/keputusan Ketua Tim atas laporan pelaksanaan penerimaan gratifikasi oieh Pelapor melalui Sekretariat Tim. 3. Ketua a. Laporan penolakan gratifikasi: 1) Menerima pelaporan penolakan gratifikasi dari sekretaris; 2) Membaca materi laporan penolal
Halaman 23 I 30
BABVI PENELAAHAN A. Prinsip 1. Gratifikasi dalam bentuk barang; Penelaahan terhadap gratifikasi dalam bentLjk barang, uang dan fasilitas dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip seba~ai berikut: a. Komprehensif artinya pen'3laahan dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh aspek menyangkut latar belakang pemberian, kedudukan/jabatan/tugas penerima dan pemberi, hubungan pemberi dan penerima, bentuk dan jumlah barang, harga barang, manfaatlkegunaan barang, cara pemberian/penerimaan. b. Objektif artinya penelaahan dilakukan apa adanya sesuai dengan situasi dan kondisi senyatanya. c. Cepat artinya penelaahan dilakukan secepat mungkjn dengan memperhatikan batas waktu, sifat, kondisi, bentuk dan nilai barang. d. Terbuka artinya penelaahan dilakukan secara terbuka oleh sesama Anggota Tim Unit Pengendalian Gratifikasi. e. Rinci artinya penelaahan dilakukan dengan mempergunakan faktor-faktor yang dapat. menggambarkan secara utuh barang gratifikasi sehingga dapat dipertanggungjawabkan. f. Final artinya hasil penelaahan sudah sangat memadai dipergunakan sebagai bahan pengambilan keputusan apakah pemberian barang termasuk gratifikasi atau tidak dan keputusan pemanfaatannya, dengan rekomendasi: 1) Termasuk gratifikasi Yang Wajib Dilaporkan: a) Diteruskan kepada KPK; dan b) Tindak lanjut menunggu keputusan KPK. 2) Termasuk gratifikasi Terkait Kedinasan; a) Dikembalikan kepada pelapor; b) Disumbangkan kepada yayasan sosial atau lembaga sosial lainnya dan/atau dimusnahkan; c) Digunakan oleh penerima untuk menunjang kinerja; dan d) Dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah untuk keperluan penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 3) Termasuk Gratifikasi Yang Tidak Wajib Dilaporkan; Dikembalikan kepada Pelapor, merupakan hak Pelapor. 2. Gratifikasi dalam bentuk uang; Penelaahan terhadap gratifikasi dalam bentuk uang". dilakukan berdasarkan prinsipprinsip sebagai berikut: a. Komprehensif artinya penelaahan dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh aspek menyangkut latar belakang pemberian, kedudukan/jabatan/tugas penerima dan pemberi, hubungan pemberi dan penerima, nilai nominal dan cara pemberian/penerimaan; b. Objektif artinya penelaahan dilakukan apa adanya sesuai dengan situasi dan kondisi senyatanya; c. Cepat artinya penelaahan dilakukan secepat mung kin dengan memperhatikan batas waktu, sifat, kondisi, dan nllai uang; d. Terbuka artinya penelaahan dilakukan secara terbuka o/eh sesama Anggota Tim Unit Pengendalian Gratifikasi; Halaman 24
I
30
e. Rind artinya penelaahan dilakukan dengan menghitung setiap keping/lembar dan nilai nominal uang sehingga dik8tal-,U1 total nilai uang seeara akurat; dan f. Final artinya hasil penelaahan sudah sangat memadai dipergunakan sebagai bahan laporan dan penyerahan kepada KPI<. 3. Gratifikasi dalam bentuk fasilitas/akomodasi: a. Komprehensif artinya penelaahan dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh aspek menyangkut latar belakang pemberian, kedudukan/jabatan/tugas penerima dan pemberi, hubungan pemberi dan penerima, bentuk dan jumlah fasilitas, nilai fasilitas, manfaat/kegunaan fasrl:tas, eara pemberian/penerimaan; b. Objektif artinya penelaahan dilakukan apa adanya sesuai dengan situasi dan kondisi senyatanya; e. Cepat artinya penelaahan dilakukan seeepat mungkln dengan memperhatikan batas waktu, sifat, kondisi, bentuk dan nilai fasilitas; d. Terbuka artinya penelaahan dilakukan seeara terbuka oleh sesama Anggota Tim Unit Pengendalian Gratifikasi; e. Rinei artinya penelaahan dilakukan dengan mempergunakan faktor-faktor yang dapat menggambarkan seeara utuh fasilitas gratifikasi sehingga dapat dipertanggungjawabkan; f. Final artinya hasil penelaahan sudah sangat memadai dipergunakan sebagai bahan pengambilan keputusan apakah pemberian fasilitas termasuk gratifikasi atau tidak dan keputusan pemanfaatannya, dengan rekomendasi: a. Termasuk gratifikasi: a) Dilaporkan ke KPK; dan b) Tindak lanjut menunggu keputusan KPK. b. Tidak termasuk gratifikasi; a) Dikembalikan kepada pelapor; b) Disumbangkan kepada yayasan sosial atau lembaga sosial lainnya dan/atau dimusnahkan; dan e) Dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah untuk keperiuan penyelenggaraan Pemerintah Daerah. B. Aspek 1. Gratifikasi dalam bentuk barang; Penelaahan terhadap gratifikasi dalam bentuk barang meliputi aspek: a. Latar belakang pemberian; b. Kedudukan/jabatan/tugas penerima dan pemberi; e. Hubungan pemberi dan penerima; d. Bentuk dan jumlah barang; e. Harga barang; f. Sumber anggaran; g. Manfaat/kegunaan barang; dan h. Cara pemberian/penerimaan. 2. Gratifikasi dalam bentuk uang; Penelaahan terhadap gratifikasi dalam bentuk uang meliputi aspek: a. Latar belakang pemberian; b. Kedudukan/jabatan/tugas penerima dan pemberi; e. Hubungan pemberi dan penerima; d. Jenis uang; e. Jumlah lembar/keping uang; Halaman 25
I
30
f. Sumber anggaran; g. Nilai dan total uang; dan h. Cara pemberian/penerimaan. 3. Gratifikasi dalam bentuk fasilitas. Penelaahan terhadap gratifikasi dalam bentuk fasilitas meliputi aspek: a. Latar belakang pemberian; b. Kedudukan/jabatan/tugas penerima dan pember!; c. Hubungan pemberi dan penerima; d. Jenis fasilitas; e. Sentuk dan.jumlah fasilitas; f. Sumber anggaran; g. Nilai uang fasilitas; h. Manfaat/kegunaan fasilitas; dan i. Cara pemberian/penerimaan. C. Rekomendasi 1. Termasuk Gratifikasi Yang Wajib Dilaporkan: a. Diteruskan kepada KPK; dan b. Tindak lanjut menunggu keputusan KPK. 2. Termasuk Gratifikasi Terkait Kedinasan; a. Dikembalikan kepada Pemberi Gratifikasi, atau; b. Disumbangkan kepada yayasan/panti sosial atau lembaga sosial lainnya dan/atau dimusnahkan; atau c. Digunakan oleh Penerima untuk menunjang kinerja; atau d. Dimanfaatkan olel1 Pemerintah Daerah untuk kegiatan operasional, sebagai barang display, atau perpustakaan. 3. Termasuk Gratifikasi Yang Tidak Wajib Dilaporkan. Dikembalikan kepada Pelapor, merupakan hak pelapor
Halaman 26
I
30
BAB VII PENGAWASAN Pengawasan Gratifikasi dilakukan oleh: A. Pribadi yang bersangkutan; Setiap PejabatiPegawai secara sendiri dan mandiri adalah merupakan pengawas utama adanya gratifikasi dengan hak dan kewajiban sebagai bi'!rikut: 1. Menolak setiap pemberian gratifikasi; 2. Apabila menerima, melaporkan penerimaan gratifikasi kepada Unit Pengendalian Gratifikasi dan/atau KPK dengan uraian; a. Nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi Gratifikasi; b. Jabatan pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara; c. Tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi; d. Uraian aspek Gratifikasi yang diterima; e. Nilai Gratifikasi yang diterima; dan f. Kronologis peristiwa penerimaan Gratifikasi. B. Atasan langsung; Setiap atasan langsung yang mengetahui adanya penerimaan gratifikasi oleh bawahan, wajib melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi dan/atau KPK, dengan uraian sebagai berikut: 1. Nama lengkap bawahan dan alamat kantor; 2. Jabatan/tugas bawahan; 3. Nama/jabatan/instansi Pihak yang memberi; 4. Waktu dan tempat terjadinya peristiwa serta alasan penerimaan Gratifikasi; dan 5. Uraian aspek Gratifikasi yang diterima.
c. Teman
sejawat; Setiap pejabat/pegawai yang mengetahui adanya penerimaan gratifikasi oleh teman sejawat, wajib melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi dan/atau KPK, dengan uraian sebagai berikut: 1. Nama lengkap teman sejawat dan alamat kantor; 2. Jabatan/tugas temansejawat; 3. Nama/jabatanlinstansi Pihak yang memberi; 4. Waktu dan tempat terjadinya peristiwa serta alasan penerimaan Gratifikasi; dan 5. Uraian aspek Gratifikasi yang diterima.
D. Bawahan; Setiap pegawai yang mengetahui adanya penerimaan gratifikasi oleh atasan, wajib melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi dan/atau KPK, dengan uraian sebagai berikut: 1. Nama lengkap atasan dan alamat kantor; 2. Jabatan/tugas atasan; 3. Nama/jal:>atan/instansi Pihak yang memberi; 4. Waktu dan tempat terjadinya peristiwa dan alasan penerimaan Gratifikasi; dan 5. Uraian aspek Gratifikasi yang diterima.
Halaman 27
I
30
E. Pihak ketiga. Pihak ketiga yang mengetahui adanya penerimaan gratifikasi oleh pejabatlpegawai, wajib melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi dan/atau KPK, dengan uraian sebagai berikut: 1. Nama pejabatlpegawai dan alamat kantor; 2. Jabatan/tugas pejabat/pegawai; 3. Nama/jabatan/instansi Pihak yang memberi; 4. Waktu dan tempat terjadinya peristiwa dan alasan penerimaan Gratifikasi; dan 5. Uraian aspek Gratifikasi yang diterima. F. Aparat penegak hukum, melakul
BAB VIII
SANKS) A Pelanggaran yang dilakukan oleh pejabatl pegawai atau pihak ketiga terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. B. Selain sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf A, kepada setiap pejabatlpegawai yang diberikan sanksi pemotongan/pemberhentian pemberian Tunjangan Kinerja Daerah secara proporsional sesuai dengan harga/nilai gratifikasi yang diterima.
BABIX
PENGHARGAAN A Kepada Pejabat/Pegawai yang melaporkan penerimaan gratifikasi dapat diberikan penghargaan sebagai berikut: 1. Piagam dari Inspektur, Sekretaris Daerah, Wakil Gubernur atau Gubernur secara bertingkat dan proporsional; 2. Rekomendasi penambahan poin kinerja untuk Tunjangan Kinerja Daerah; 3. Rekomendasi promosi/mutasi jabatan/tugas; dan 4. Rekomendasi untuk pegawai berprestasi. B. Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada huruf A, berdasarkan hasil penelaahan dari Tim Unit Pengendalian Gratifikasi dan persetujuan Gubernur, dengan mempertimbangkan: 1. Kepatuhan terhadap ketentuan gratifikasi 2. Nilai/harga gratifikasi yang dilaporkan; 3. Resiko atas pelaporan; 4. Keakuratanmateri muatan laporan; 5. Pengaruh positif laporan; dan 6. Dan lain-lain.
Halaman 28
I
30
BABX BATAS WAKTU PELAPORAN
A. Penyampaian Laporan o!eh Pe!apor Setiap pejabatJpegawai yang menerirna dan menolak pernberian gratifikasi wajib melaporkannya, kepada: 1, Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 30 (tlga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi diterima; atau 2, Melalui Unit Pengendalian Gratifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi diterima, 3, Penyampaian formulir laporan kepada KPK dapat disampaikan melalui pos, e-mail, atau website KPKJpelaporan online dengan, menggunakan Formulir I untuk Penolakan I Formulir II untuk Penerimaan. 4, Dalam hal KPK menetapkan gratifikasi menjadi milik negara, Pelapor gratifikasi menyerahkan gratifikasi yang diterimanya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan. 5, Penyerahan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada nomoI' (4) di atas dilakukan dengan eara sebagai berikut: a, apabila gratifikasi dalam bentuk uang maka' penerima gratifikasi menyetorkan kepada: i. rekening kas negara yang untuk selanjutnya menyampaikan bukti penyetoran kepada KPK; atau Ii. rekening KPK yang untuk selanjutnya KPK akan menyetorkannya ke rekening kas negara dan menyampaikan bukti penyetoran kepada penerima gratifikasi; b, apabila gratifikasi dalam bentuk barang maka penerima gratifikasi menyerahkan kepada: i. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau Kantor Wilayah/Perwakilan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di tempat barang berada dengan menyampaikan bukti penyerahan barang kepada KPK; atau ii, KPK yang untuk selanjutnya diserahkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan menyampaikan bukti penyerahan barang kepada Penerima gratifikasi. B. Penyampaian Laporan oleh Unit Pengendalian Gratifikasi kepada KPK Unit Pengendalian Gratifikasi wajib meneruskan laporan gratifikasi pejabatJpegawai kepada KPK dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak laporan gratifikasi diterima oleh Unit Pengendalian Gratifikasi dengan menggunakan Formulir VI.
Halaman 29
I
30
BA8XI LAMPI RAN-LAMPi RAN
A. B. C. D. E. F. G. H.
Lampiran I adalah Formulir Pelaporan Penolakan Penerimaan Gratifikasi. Lampiran II adalah Formulir Pelaporan Penerimaan Gratifikasi. Lampiran III adalah Formulir Tanda Terima Pelaporan Penerimaan Gratifikasi. Lampiran IV adalah Formulir Lembar Disposisi Ketua/Sekretaris Tim Unit Pengendalian Gratifikasi. Lampiran V adalah Formulir Berila Acara Pelaksanaan Penelaahan Pelaporan Penerimaan Gratifikasi. Lampiran VI adalah Formulir Laporan Rekapitulasi Penanganan dan Tindak Lanjut Pelaporan Penerimaan dan Penolakan Gratifikasi. Lampiran VII adalah Formulir Register Barang/Uang/Fasilitas Penerimaan Gratifikasi. Lampiran VIII adalah Formulir Keputusan Penentuan Pemanfaatan
BAS XII PENUTUP Demikian Keputusan ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab, dan apabila di kemudian hari ditemukan kesalahan atau kekurangan akan dlperbaiki sebagaimana mestinya.
Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakal1a,
Lasro Marbun NIP 19641201198"1011002
Halaman 30
I
30
FORMULIR I
JAY,'
UNIT PENGENDAllAN GRATIFIKASI PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
AYA
.
W -'~I··· -
~.
~,""Tr
.;i,I~
.
~
Jolon Medon Merdeka Selatan Nomor 8-9 Telp. 3822263 Fax. 3813523 JAKARTA Kode Pos: 10110 LEMBAR PELAPORAN PENOIAKAN PENERIMAAN GRATIFIKASI
Kepada Ylh. UPG Pemerinloh Provinsi DKl Jakarta Sesuai dengan Peraluran Gubernur Pro,lnsi OKI JakarlO NomOI Bl Tahun 2014 lenlang Sistem Pengendalian Gralilikasi di Lingkungan Pemerinloh Provinsl OKl Jakarta. soya yang berlandafangan dibawah ini menyampaikan loperon penolak.an gratifikosi sebagol berikut:
Noma Alama!
SKPO/UKPO Jobalan 1.
Gratifikasl yang difo!ak sebagaimona tercantum dalam label di bowah ini:
1-·-----------------..· --·--·--·-·-·-----·-·-·-..I Nama Pemberi r'----- -...------.-----.------.------, ~~:-~-~~p-:-:m-b-:e-rir-i-----.---------------.---------.•
t~o Konlak---+H-P-:-
-~IP. (exij
Tempal/Waklu Penerimaan
:
I
--
... _--_._----_ ... _ - - - -
--L---.. --_..-_·-.-.. ---.. ._- .- -.-. .
.. - - ' - ' - .
-L-----___. . I DAda n
L. 2.
_
lokasi/Kota/Kab : Harl/Tgl/Blo,Tahun : ~Ian (jikaada) :
I Uraian J;~is/Bentuk-P;n-e-n-·m-a-a-n--
Nilai Penerimaan * ) .
_ •
1---------·-·
r---
f---'
--==--~mail:
1__
.
Tidak Ada
.
.
'I.
._____
__..I
Apakah penolakan grafiflkasi dimoksud felah dlkelohui oleh olasan Saudoro'? Ya I Tidal< • Jakarta
Alason Longsung
", ..
Pelapor
.) coret yang lidok perlu
PETUNJUK PENGISIAN l. Diisi nomor urut; 2. fuliskon janis pemberion/penerimaan apakah berupa hadiah. diskon. losililcs. lainnyo [Iullskan uroionnyoj; 3. Tuliskan bantuk pembenon/penerimoon apakoh berupo uong, tonoh, kendoroan. sural berhorga, tiket perjolonon/okomodasi, pengobolo pe~olonan wisolo, pinjomon lonpa bungo, souvenir/barong onlik/borong berhorgo; loinnyo lluliskan uroionnyoJ 4. Tulis!
FORMULIRII
JAYA
UNIT PENGENDAllAN GRATIFIKASI PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
AYA
'"I'
W
fi~' ~~
4
"Tr
~i;:-=,
Jolon Medon Merdeko Se!oton Nomor 8-9 Telp, 3822263 Fox, 3813523 JAKARTA Kode Pos : 10110
'
,
~
lEMBAR PElAPORAN PENERIMAAN GRATlflKASI Kepodo Ylh, UPG Pemerintah Provinsi OKl jakarta Smuai dengan Peraturon Gubernur Provinsi OKI Jakarta NomoI 87 lahun 2014 tentang Sistem Pengendalian Grafifikasi di lingkungon Pemerinlah Provinsi OKI Jakarta, soya yang bertondotangan dibawah ini menyampoikan laporon penerimaan gratitikosi sebagoi berikut: l-Jama
Alomol SKPD/UKPD .Jabalan I.
Gratifikasi yang diterimo sebagaimona tercantum dalcm tabel dl bawah ini:
I,
Nom~-Pemberi
I
-----------,----.--. -
No Kontok
HP:
~-ot-/W-~k.lu·-pe-n-e-rl~oan
-----------1
..
I
=-1
---
----------------j
_JO_b_o_t_on_p_e_m_b_~ Alamal Pemberi
------------
---_
--]TeIP~=~-==~~Oil:
ILOkasl/"~IO/KOb
.._
- .---------.---------
Hori/Tgl/Bln/Tohun : Kegioton Ijiko odo) :
~~-Je-~iS/Be;t~k-penerimaan
I i -~--------._---
.
I
I -N-iloi
P;;;'~;i;;'~on 'I
Kelengkopon Dokumen Pendukung'
! DAdO
D
_..1____
L_ 2.
I -1---------' -------------
Apakah penalakon gratifikasi dimoksud lelch dikelahlJi oleh ctasan Yo /Tidok '
-------TIdok Ado
'I,
_
,
J
Scudara~
Jakarta, Atason langsung
-------l
. Pelopor
*) corel yang tidak perlu
PETUNJUK PENGISIAN 1. Diisi nomor urut; 2. Tuliskan jenis pemberian/penerimaan apokah berupo hodlah, diskon, fasilflas, lainnya (tuliskan uraionnya); 3. Tuliskon bentuk pemberion/penerimaan apakah berupa uong, tonah. kendaraan. sural berharga. til<, perjalanan/almmodasi. pengobotan. perjalanon wisata, pinjaman tanpo bungo. souvenir/barong ontik/barang berharg lainnya (tuliskan uralannya) 4. Tuliskan ton9901, bulan don tallun pemberion/penerimoon; 5. TuJlskon nilai pastJ alau perk.iraon benda/borang grofifikasi yang diterjma/diberikon; 6. Tuliskan nama. alamat pemberilpenerima; 7. Jeloskan hubungon dengon pemberi/penerima; 8. Jelaskan olason pemberion/penerimaan/permintaan; 9. Tulisk.on keferangan tambohan yang ingln anda sampalkan.
FORMULIR III
--_.... _----_..• _--_ .•. _--_ ..._. [
I
.. _. __ .. .. ------" -.- -- -_ .. - -_._--_ .. Pelopo~an Penerlmaon Gratifikasi
_. --.....
'~._
)"onda Terimc
_._~-_
------_.•. _.. _----- --_ ..
l___
__
_---_.-----._-! i
"
.------._--------J-.--..--------------.---.-- --.--, .. '-_._- -.. _-------_._._-------------_ ..-_... .....•
---------- - - - - - - - - - -------r--------- ------- --.---Nama Penerima Peloporon Ton99 01 Penerimcon Peloporon '-
i
__._... - ..... ...
Tondo ~~~~~~r~~nerimo
-
.....__
.,.•_ .
.
I
>;Qt<:l/Qn; Lembor ini dibuol dolom 2 rongkap, rongkap perlomo untuk UPG don rongkap keduo unluk Pelapor. *1 lsi dengon nilai pe:1erlmoo:"l sesuai mala uong yang diterimc olau nila! equivalensi jike penerimoon dorom benluk bukon uang . •oJ Ben lando chek jl/) poda kolom yang sesuai.
-
J
F.oRMUlIR IV -.
l "I
-
I~ tii ~l"
lEMBAR DISPOSISI KETUA TIM UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI (UPG)
~
~,~;j 1..,:;:; ~
No. & Surat
Tgl.
Asal Surat
Perihal
Tgl. Masuk:
-
-
Kode
--
Diteruskan kepada 1. Irban Bidang 2. Irban Wilayah 3. Tim UPG
.......... , . . ........... .., .........
a. Edwin Fatmanto. SE.. M.Si
e. M. Sobar, S.Sos
b. Siamet Dwijayanto, S.Sos
f.
c.
Roy Samosir, SH
d. Owl Suhardhana, B.Mmd., M.Ppm
Disposisi / Instruksi / Infarmasi :
M. Owi Setlahardi
g. Eddy Rachmat, S.Sos h. Murtadi. ST
FORMULIR V
BERITA ACARA PELAKSANAAN PENElAAHAN PElAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI tonggal.
Podo hari ini
.1-_··---_··_-----.. .-..-
lahun
bulan
,
.
-. . --------.---.-----1 ..__ _ -........... . _.--.-- ..-.----------.- - . - - -.
Telah diloksanakon penelaahan pelaporan penerimaan grallfikasi dengan data sebagai berikul: I
Nama Pelapor/Penerima
IUnit Kerjo/Joboton
~;·K:~~kt~~:i-- .. '~~ H~·-=~_~---~··~·J!~~-I~~·~~~~:~_=~iE:oil:-~=~---·-·-.~~~ .. -~_.
~~-:=:-:-t-e:-i~i.--.---~_~ .
.__.-..---.~~-:-.~~~---_~. ~-~-_._-__--.-~-.-_:~-_.=.-=---..-_~=-_-':--. . -_.-__-.=.==-_-------------------~
~~.~ontok ...---~.
HP ·
__====:E~p.-(e~~.
_== __
LE,;~;i~-
.
.~==~
DEmgon kronologis penerimaan I pemberian sebagaimana berlkut:
I
•
I
.
Demiklan Berite Acora ini dibuaf dengan sebenar-benarnya.
Jakarta,
A.1ggola UPG: I Pelapor
2.
Nama Jelos NIP
(
)
(
J
Nama Jelas
NIP
3. (
) Noma Jelos
NIP
( Nama Jelas
NIP
J
Lampiran Berila Acara Pelaksanaan Penelaahan Pelaporan Penerimaan Gralifikasi: LEMBAR CHECKLIST REVIEW PELAPORAN PENERIMAAN HADIAH 8. FASILITAS
n
REVIEW I
__
',cl~,-p~-n-e-:mo-o-nl';~~b~i-ter~o~~~~~li~;~t~~:r-·i·'h-·~:~s:;~m-~-·~-·~-··-;d-··0-"-'o::F~ _~!\~~~+- -r-IO-A-_K-__-.~_.
'-2- ::;_~~_~f:_:_i~_:r;;::~i::r~::~li::::~';-kd~:~rT1"~~~_~~.h;;~~!,·~~?~~~;;?_·-~_-
·_·-·-+- -··-_-_t-.~_-~~~~.·.
__
Fasilitos'? FORMULA TiNOAK LANJUT PENANGANAN ATAS HASll REVIEW t I. 2. -~-o-:-r
-r----f-'---l t'~r=UI --;'-+-'--- .;-
--;;--1---;:;-
~
NO. I Y -1------
---;-t-----i___ ~ __I--__v _ 2 I v ! Hosil: Instansi - ._-_. ___. _ .__
---'--
--_.--------.".
~------~-
REVIEW II
~
..
::T-NO I
4.
r- - - - -, d I
-_ .. - -_._._~ HasH: tnstansi
~_.L__
-1-1A~Okah
N -
Y±N_'
2--+-___...l.......-
L._v__ ~_ .._
2
_. l --H~~il:-Tidak Proses _
J
PYl ~
. . .v':. .-
Hasil: Review II
_..-,
---
---------·-----------··~3 PERIANYAAN YA ~II~ OAK pemberian
terse~~dalam bentuk uO~g-?--~·-·-·--'---.
. ...
_
mRMUlA IINOAK lANJUl PENANGANAN AlAS HAStl REVIEW II I,
~
2
N~±~Bj
I
HasH: KPK
HasH: Review..III.J
REVIEW III
I
Nlci~ak~~-n~-Oi-O-b-Y-e-k-p-e-n:rimoo~-2::-.:~~:~~~-O-h-S-Id~~:r~-jla-i~~~.~-d-i-I~:-;~~- -YA=~~~~~IDAK instansi?
.
f-L-2-+-APO_kOh obyek penerimoon terse but
-to -_t=_--
m_~~~_kote~orimOk?non--;;,-;;;:;~n_':r'.inum~n?
FORMULA TINDAK lANJUl PENANGANAN AlAS HAStl REVIEW III I. 2. r--
~~~_~
2
Hasil: Imfami
REKOMENOASI PENANGANAN
_=t=1 '~-I_".,rul:-f-~ ~", ~±=f~
~O,;-_~~~
2~~--_t-jj .j -
4:
Hasil: lnstansi
-i-
oJ
Nama Pereview
J
L.
I ---
INSIANSI
N
KPK
.~
--1------------'--
Tanggal Review
Tanda tangan Pereview
.
L .
i
'_'.000
lY
, Hasil: KPK
_
If'MBAR PERSETUJUAN
f-----. f-"O~ ~~~
I
NO.
1--'-----
___._____
j
- -_'<000 ------ '0-000'
___
--f------·---------'00:'0 I
,"~ooe~oooeffi"ol""o
I
__
I
FORMULIR VI lAPORAN REKAPITUlASI PENANGANAN DAN T1NDAK VINJUT PflAPORAN PENERIMAAN DAN PENOlAKAN GRATlflKASI Pelapor
Pemberi
No. Nama
Jobaton
Nama
Pemberlan
Jabatan I HUbungon
-
B~ntuk
PenetiJpan Pemilikan
I f.q."ila,Rp
Tidok
diproses
,
+-1
,
-_. 'Imtansi
Pelapor
Tindak Lanjul Penetapan
Ref
fC:>RMULIR VII REGISTER BARANG/UANG/FAS1LlTAS P_ENERIMAAN GRATIFIKASI
Tanggal Penerimaan Gratifikasi Nama Penerima Gratifikasi Nama Pemberi Gratifikasi Jumlah/Nilai Penerimaan Gratifikasi Jumlah Penerimaan Jumlah Pelaporan/Pengembalian
Terdiri atas: 1. Uang kerlas 2. Uang log am 3. Kertas berharga 4. Vaucher/diskon 5. Point rewards 6. Doorprize 7. Asuransi 8. Tiket 9. Fasilitas akomodasi 10. Fasilitas transportasi/Kendaraan 11. Seminar kit 12. Plakat 13. Cindera mata/sollvenir/hadiah 14. Goody bag 15. Hadiah kontes/kompetisi terbuka 16. Jamuan makan/hidangan
Rp Rp Rp Rp
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Jumlah'
Mengetahui. Inspektur Provinsi DKI Jakarta Selaku Ketua Tim UPG
Lasro Marbun NIP 196412011987011002
Anggota Tim UPG
1. Nama Jelas NIP
2. Nama Jelas NIP
FORMULIR VIII
KEPUTUSAN PENENTUAN PEMANFAATAN LEMBAR CHECKLIST REVIEW ANALISIS PENENTUAN PEMANFAATAN ATAS PENERIMAAN HADIAH I CINDERAMATA DAN HIBURAN I. PENERIMAAN BERUPA UANG -------------PERTANYAAN
NO
-
YA
TIDAK
YA
TIDAK
Apakoh penerimaon tersebut sesungguhnyo telah dibioyoi dari anggaran Pemerintarl
I
Provinsi OK! Jakarta?
L,
fORMULA T'NDAK LANJUT PENANGANAN ATAS HASIL ANIILlSIS
I.
~
------.--T --,j -_..._-1 NO
.
Y
.
N
~---+-----
l=.H~sil:~~a?~:~~
2.
INO~,!~--T --~~.--
E~J·,·'::_L_Hosll: Imlens] .___.____________.,J
II. PENERIMAAN BERUPA SURAT BERHARGA. LOGAM MULIA DAN BARANG PERTANYAAN
NO 1
ApOKOh penerimaon tersebut dopat dimanfootkon / bermanfoal bagi Pemerintoh Provinsi DKI Jakarta? a.
l
Operasion61 Pemprov
b .. Perpustokoon
c.
Display
Sumbongon 1<e Yayasan
d.
Pemprov.
Sosial
fORMULA TINDAK LANJUT PENANGANAN ATAS HASle ANALISIS
-,
I.
l'N.------G I Y'IN-l ll~ .==- HO.sit: lnst~~Si I REKOMENDASI KEPEMILIKAN CATATAN
Noma Analisis
2.
bIEF~ Hasil:l~stans:'-NO.
Y
N
1
I PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
Tonggal & TID Anolis/Anggota lim
I PELAPOR/PENERIMA
I Balas Waktu & Realises! Penyerahon 1<e Pemorov. OKI Jakarta
_,sWaktu
Reolisasi
, PENENTUAN PEMANfAATAN CATATAN
I PElAPOR/PENERIMA
I KKP
,
Nama Pember] Ketetopon
Tanaoal & ITD Ketetaaan
Catalan
I
