Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Mataram Tahun 2014
HUTANG JANGKA PENDEK, PROVISI, DAN KONTIJENSI (L. Marthayadi Zikrullah) NIM: A1C012070
1. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Definisi Kewajiban: Kewajiban yang dimiliki sebuah perusahaan di masa kini
sebagai hasil dari peristiwa lampau yang penyelesaiannya diharapkan dari aliran sumber daya yang merupakan keuntungan ekonomi dari perusahaan tersebut.
3 karakteristik penting: 1. Adanya kewajiban. 2. Berasal dari kejadian di masa lalu. 3. Mengakibatkan adanya arus keluar dari sumber daya (kas, barang, jasa).
Kewajiban jangka pendek/lancar (current liability) dilaporkan/dicatat apabila
salah satu dari kondisi berikut ada/terjadi (PSAK 1, par 66/IAS 1, par 69): 1. Diharapkan dapat diselesaikan dalam siklus operasi normal entitas. 2. Diharapkan akan selesai/dilunasi dalam waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan. 3. Dimiliki untuk diperdagangkan (dijual atau dibeli kembali dalam jangka pendek). 4. Entitas tidak memiliki hak tanpa syarat (unconditional right) unut menunda penyelesaian sedikitnya 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
Jenis Kewajiban Jangka Pendek: a. Hutang dagang
Jumlah yang terhutang kepada pihak lain untuk barang maupun jasa yang dibeli/diperoleh secara kredit. Terjadi karena adanya rentang waktu adalah antara diterimanya jasa atau akuisisi kepemilikan terhadap aset/aktiva dan pembayaran untuk jasa/barang tersebut. Syarat penjualan (e.g., 2/10, n/30 or 1/10, E.O.M.) b. Surat Hutang/Hutang Wesel Perjanjian tertulis untuk membayar sejumlah uang di masa akan datang yang telah ditentukan.
Berasal dari pembelian, pembiayaan, atau transaksi lain.
Surat hutang/Hutang wesel tersebut diklasifikasikan sebagai jangka pendek atau jangka panjang.
Dapat berupa surat hutang/hutang wesel berbunga atau tidak berbunga.
c. Bagian dari kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo Bagian dari obligasi, hipotek, dan kewajiban jangka panjang lainnya yang akan jatuh tempo dalam tahun fiskal berikutnya. Kecuali kewajiban jangka panjang yg akan jatuh tempo karena: 1. Dilunasi dengan aktiva yang bukan aktiva lancar, 2. Dibiayai atau dilunasi dari pengeluaran hutang baru, atau 3. Dikonversikan ke saham biasa. Kondisi lain: 1. Apabila hanya sebagian dari kewajiban jangka panjang akan dibayar dalam waktu 12 bulan ke depan (i.e Serial bonds yg jatuh tempo tiap tahun) maka yg dilaporkan sebagai kewajiban jk pendek hanya yg akan jatuh tempo sisanya sbg kewajiban jk panjang 2. Due on demand : dapat ditarik kembali oleh kreditor dalam waktu 12 bulan karena pelanggaran kontrak hutang (debt covenant) -
Debt Covenant/Debt Agreement
Persyaratan yang diberikan kreditor yang harus dipenuhi debitor selama memiliki kewajiban/hutang pada kreditor. Contoh: 1. Debitor diminta untuk menjaga rasio ekuitas terhadap hutang dalam level tertentu. 2. Kreditor menentukan persyaratan jumlah minimum untuk modal kerja (working capital) d. Obligasi jangka pendek yang akan didanai ulang. Dikeluarkan dari kategori hutang jangka pendek apabila kedua kondisi ini terpenuhi: a. Dimaksudkan untuk dibiayai dengan obligasi jangka panjang. b. Memiliki hak mutlak (hak tanpa syarat) untuk menunda pelunasan obligasi tersebut sedikitnya 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
e. Hutang dividen Jumlah yang terhutang oleh perusahaan kepada pemegang saham sebagai hasil dari otorisasi dewan direksi. Biasanya dibayar dalam waktu 3 bulan ( < 1th). Dividen saham preferen kumulatif yang belum diumumkan tidak diakui sebagai kewajiban. Hutang dividen dalam bentuk penambahan saham (dividen saham) tidak diakui sebagai kewajiban melainkan sebagai modal ekuitas. f. Pembayaran di muka dan deposit Deposit kas yang dapat dikembalikan yang diterima perusahaan dari pelanggan dan karyawan.Biasanya sebagai jaminan untuk menutup pembayran dari kemungkinan kewajiban di masa datang. Contoh : Deposit untuk peralatan koneksi internet yang digunakan konsumen, deposit untuk pengembalian kunci. Dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek ataupun jangka panjang tergantung pada waktu antara tanggal deposit dan pemutusan hubungan/kontrak. g. Pendapatan diterima di muka Pembayaran yang diterima sebelum pengiriman barang ataupun pengerjaan jasa. h. Hutang pajak penjualan Penjual retail harus memungut pajak penjualan atau pajak pertambahan nilai (PPN) dari pembeli untuk disetor pada pemerintah. i. Hutang pajak penghasilan Badan usaha harus menyiapkan laporan pajak penghasilan dan menghitung hutang pajak penghasilan. Hutang pajak adalah kewajiban lancar. Perusahaan harus melakukan pembayaran pajak secara periodik. Kadang-kadang terjadi perbedaan antara laba kena pajak dan laba akuntansi. j. Kewajiban terhadap karyawan Jumlah yang terhutang kepada karyawan untuk gaji atau upah dilaporkan sebagai kewajiban lancar. Kewajiban terhadap karyawan lainnya: 1. Pemotongan gaji
Pajak: o Pajak jaminan sosial (Social security taxes) o Pajak Penghasilan (Income tax withholding) 2. Kompensasi Cuti Cuti yg dibayarkan untuk liburan, sakit and melahirkan. -
Hak pemberian (Vested rights) - perusahaan memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada karyawan bahkan setelah mengakhiri nya atau pekerjaannya
-
Hak akumulasi (Accumulated rights)- karyawan dapat diakumulasi ke periode berikutnya jika tidak digunakan dalam periode cuti diperoleh.
-
Hak non akumulasi (Non accumulated rights)- tidak dapat digunakan di masa depan apabila tidak digunakan dalam periode dimana diperoleh.
3. Pembagian laba dan Perencanaan bonus Pembayaran kepada karyawan tertentu atau semua selain gaji rutin mereka atau upah. o Bonus yang dibayarkan merupakan beban usaha. o Bonus yang belum dibayarkan harus dilaporkan sebagai kewajiban lancar.
2. PROVISI Provisi adalah liabilitas (kewajiban) yang waktu atau jumlahnya berlum pasti (PSAK 57 par 10/IAS 37 par 10). Dilaporkan sebagai kewajiban lancar atau tidak lancar bergantung pada tanggal pembayaran. Contoh: o Kewajiban hukum. o Jaminan atau garansi produk. o Restrukturisasi usaha. o Pemeliharaan lingkungan. a. Pengakuan Provisi: Perusahaan hanya mengakui beban dan kewajiban terkait untuk provisi hanya jika tiga kondisi berikut terpenuhi : (PSAK 57 par 10/ IAS 37 par 10) 1. Memiliki kewajiban di masa kini sebagai hasil dari peristiwa di masa lalu. 2. Adanya kemungkinan (probable; kesepakatan KAP di Indonesia >50%) penyelesaian kewajiban tersebut menyebabkan arus keluar dari sumber daya ; dan 3. Sebuah
estimasi
dibuat/ditentukan.
yang
andal
mengenai
jumlah
kewajiban
tersebut
dapat
b. Pengukuran Provisi IFRS: Jumlah yang diakui harus merupakan estimasi terbaik atas pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban ini. Estimasi terbaik mencerminkan jumlah yang akan dibayar perusahaan untuk melunasi kewajiban pada tanggal laporan posisi keuangan. Contoh Provisi 1. Tuntutan hukum 2. Garansi 3. Premi 4. Provisi Lingkungan 5. Kontrak yang rumit 6. Restrukturisasi IFRS mewajibkan pengungkapan yang luas terkait dengan ketentuan dalam catatan atas laporan keuangan, namun perusahaan tidak mencatat atau melaporkan dalam catatan mengenai risiko umum kontinjensi yang melekat dalam operasi bisnis (misalnya, kemungkinan perang, pemogokan, bencana tidak dapat diasuransikan, atau resesi bisnis). Garansi Janji yang dibuat oleh penjual kepada pembeli untuk memperbaiki kekurangan kuantitas, kualitas, atau kinerja suatu produk. Jika ada kemungkinan bahwa pelanggan akan membuat klaim garansi dan perusahaan dapat memperkirakan biaya wajar yang terlibat, perusahaan harus mencatatnya sebagai beban. Dua metode dasar yang digunakan untuk mencatat biaya garansi: a.
Cash-Basis method
Biaya garansi dibebankan/diakui pada saat terjadinya, karena 1. kecil kemungkinan suatu kewajiban telah terjadi, atau 2. tidak dapat memperkirakan jumlah kewajiban yang wajar. b. Accrual-Basis method o Biaya garansi dibebankan sebagai biaya operasi pada tahun penjualan. o Pada umumnya merupakan metode yg umum digunakan. o Sering disebut sebagai expense warranty approach. Premi dan Kupon Perusahaan harus membebankan biaya premi dan kupon sebagai biaya pada periode penjualan. Accounting:
Memperkirakan jumlah penawaran premi yang masih beredar yang akan ditebus oleh pelanggan.
Membebankan biaya premi ke Biaya Premi (Premium Expense) dan Hutang Premi (premium Liability). Provisi Lingkungan (Environmental Provisions)
Perusahaan harus mengakui kewajiban terhadap lingkungan (environmental liability) bila terdapat kewajiban hukum yang berhubungan dengan pelepasan aktiva tetap dan bila jumlah yang menjadi kewajiban dapat diestimasi. Contoh: Pengosongan fasilitas nuklir. Membongkar, memperbaiki, dan reklamasi properti minyak dan gas bumi Biaya penutupan, reklamasi dan pemindahan fasilitas pertambangan, Biaya penutupan dan paska penutupan tempat pembuangan sampah. Pengukuran (Measurement).
Sebuah perusahaan biasanya mengukur/memperkirakan
provisi lingkungan sebagai perkiraan atas biaya di masa depan. Pengakuan (Recognition) dan Alokasi (Allocation). Perusahaan harus mencatat: Biaya yang terkait dengan provisi lingkungan pada nilai tercatat aset tetap yang terkait (Dr), dan Mencatat kewajiban dengan jumlah yg sama (Cr). Perusahaan tidak boleh mencatat kapitalisasi biaya lingkungan di akun yg berbeda karena tidak ada keuntungan ekonomis yang dapat diasosikan dengan biaya ini. Kontrak yg Memberatkan (Onerous Contract Provision) “Biaya yang tidak dapat dihindari untuk memenuhi kewajiban yang melampaui manfaat ekonomi yang akan diterima.” Perkiraan biaya harus mencerminkan biaya bersih dari kontrak, mana yang lebih rendah dari 1. Biaya untuk memenuhi kontrak, atau 2. Kompensasi atau penalti yg timbul karena gagal memenuhi kontrak. Restructuring Provisions IFRS menentukan biaya dan kerugian yang dapat dikategorikan sebagai komponen restrukturisasi
c. Pengungkapan Provisi Perusahaan harus menyediakan rekonsiliasi awal hingga saldo akhir untuk setiap kelas utama dari provisi, mengidentifikasi apa yang menyebabkan perubahan selama periode tersebut. Selain itu, ► Provisi harus dijelaskan dan waktu yang diharapkan dari setiap arus keluar diungkapkan. ► Pengungkapan tentang ketidakpastian yang berkaitan dengan perkiraan arus keluar serta perkiraan penggantian harus diungkapkan.
3. KONTIJENSI Kewajiban kontijensi tidak diakui dalam laporan keuangan karena masih merupakan: 1. Sebuah kemungkinan kewajiban (belum dikonfirmasi), 2. Sebuah kewajiban yang pembayarannya mungkin tidak perlu dilakukan. 3. Sebuah kewajiban dimana estimasi yang layak terhadap kewajiban tersebut tidak dapat dibuat. Aktiva kontinjensi adalah aset yang mungkin timbul dari peristiwa masa lalu dan yang keberadaannya akan dikonfirmasikan oleh terjadinya atau tidak terjadinya kejadian masa depan yang tidak pasti dan tidak sepenuhnya dalam kendali perusahaan. Contoh: 1. Kemungkinan penerimaan uang dari hadiah, sumbangan, bonus. 2. Kemungkinan pengembalian dana dari pemerintah dalam sengketa pajak. 3. Penundaan kasus pengadilan dengan kemungkinan hasil yang menguntungkan. Aset kontinjensi diungkapkan apabila arus masuk manfaat ekonomi dianggap lebih mungkin daripada tidak terjadi (lebih dari 50 persen).
