HUKUM LINGKUNGAN DAN PERTANAHAN PW

HUKUM LINGKUNGAN DAN PERTANAHAN PW Disitasi dari beberapa sumber oleh:

Erlis Saputra

Kontrak Belajar • Penilaian • Kehadiran : 5% • Kuis : 15% • Tugas kelompok : 30% • Ujian Mid : 50%

DEFINISI LINGKUNGAN HIDUP Prof. Emil Salim : • Sebagai suatu benda, kondisi, keadaan & pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati & mempengaruhi hal-hal yang hidup termasuk kehidupan manusia.

Prof. Otto Soemarwoto : • Jumlah semua benda, kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita.

Prof. Munadjat Danusaputro,SH : • Segala benda & daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia & tingkah perbuatannya,yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada & mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya. Michael Allaby • Lingkungan hidup diartikan sebagai: the physical, chemical and biotic condition surrounding an organism.

S.J Mc-Naughton & Larry L. WOLF • Lingkungan hidup adalah semua faktor eksternal yang bersifat biologis dan fisika yang langsung mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan dan reproduksi organisme.

Bagaimana LH di Indonesia? UU No. 4 / 1982 • Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pasal 2) UU No. 32 / 1997 • Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pasal 2) UU No.32 / 2009 • Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pasal 4)

UU No. 32 / 2009: Perlindungan dan Pengelolaan LH • Kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan & mahluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan & kesejahteraan manusia serta Mahluk hidup lainnya.

Jadi, Lingkungan Hidup 1) Daerah dimana makhluk hidup tinggal 2) Keadaan/kondisi yang melingkupi suatu makhluk

hidup 3) Keadaan yang meliputi suatu/sekumpulan mahluk hidup, terutama: • Kombinasi dari berbagai kondisi fisik di luar mahluk hidup yang

mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan dan kemampuan mahluk hidup untuk bertahan hidup. • Gabungan dari kondisi sosial dan budaya yang berpengaruh pada keadaan suatu individu mahluk hidup atau suatu perkumpulan/komunitas mahluk hidup.

Penyebab Timbulnya Permasalahan Lingkungan • Perkembangan IPTEK • Penduduk  berkurangnya ruang aktivitas/tinggal Dampak Masalah Lingkungan • Kesehatan • Ekonomi • Estetika • Kerusakan ekosistem

Perubahan Lingkungan • Perubahan lingkungan mempengaruhi berbagai aspek

kehidupan. • Perubahan yang terjadi pada lingkungan hidup manusia menyebabkan adanya gangguan terhadap keseimbangan karena sebagian dari komponen lingkungan menjadi berkurang fungsinya. • Perubahan lingkungan dapat terjadi karena campur tangan manusia dan alami. • Dampak dari perubahannya belum tentu sama, namun manusia yang harus memikul serta mengatasinya.

HUKUM LINGKUNGAN

HUKUM LINGKUNGAN (Istislam, SH, M.Hum.)

• Hukum yang mengatur pengelolaan

lingkungan hidup. • Hukum : mengatur, memaksa, sanksi dapat

diterapkan oleh penegak hukum negara/pemerintah.

HUKUM LINGKUNGAN • Hukum lingkungan  hukum yang mengatur tatanan

lingkungan hidup, dimana lingkungan mencakup semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia serta jasad-jasad hidup lainnya. • Hukum lingkungan: bidang ilmu hukum yang paling strategis karena hukum lingkungan mempunyai banyak segi yaitu segi hukum administrasi, segi hukum pidana, dan segi hukum perdata.

HUKUM LINGKUNGAN 1) Hukum lingkungan klasik: hukum

lingkungan lebih menekankan pada orientasi penggunaan lingkungan atau Use-Oriented Law. 2) Hukum lingkungan modern: hukum lingkungan lebih berorientasi pada lingkungan atau Environment-Oriented Law.

1) HUKUM LINGKUNGAN KLASIK • Menetapkan ketentuan dan norma-norma dengan tujuan

terutama sekali untuk menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber-sumber daya lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia guna mencapai hasil semaksimal mungkin, dan dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya. • Hukum Lingkungan Klasik bersifat sektoral, serta kaku

dan sukar berubah.

1) HUKUM LINGKUNGAN KLASIK • Muncul beberapa pendapat: • Mochtar Kusumaatmadja: sistem pendekatan terpadu atau utuh harus diterapkan oleh hukum untuk mampu mengatur lingkungan hidup manusia secara tepat dan baik. • Drupsteen: Hukum Lingkungan (Millieu recht) adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam (Naturalijk milleu) dalam arti seluas-luasnya. • Sistem pendekatan ini telah melandasi perkembangan

Hukum lingkungan di Indonesia.

2) HUKUM LINGKUNGAN MODERN • Ditetapkan ketentuan dan norma-norma guna mengatur

tindak perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya demi untuk menjamin kelestariannya agar dapat secara langsung terus-menerus digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi-generasi mendatang. • Hukum Lingkungan modern berorientasi pada lingkungan,

sehingga sifat dan waktunya juga mengikuti sifat dan watak dari lingkungan itu sendiri  berorientasi ekologi.

2) HUKUM LINGKUNGAN MODERN • Memiliki sifat utuh menyeluruh atau komprehensif

integral, selalu berada dalam dinamika dengan sifat dan wataknya yang luwes. • Hukum Lingkungan merupakan instrumentarium yuridis

bagi pengelolaan lingkungan hidup, dengan demikian hukum lingkungan pada hakekatnya merupakan suatu bidang hukum yang terutama sekali dikuasai oleh kaidahkaidah hukum tata usaha negara atau hukum pemerintahan.

Aspek-aspek Hukum LH • Hukum lingkungan administrasi • Hukum lingkungan Keperdataan • Hukum lingkungan Kepidanaan • Hukum tata ruang • Hukum lingkungan internasional

UU PPLH SEBAGAI KETENTUAN PAYUNG (Umbrella Act/Provision) • UU PLH adalah sebagai basis yuridis (basic

law) untuk menilai dan menyesuaikan semua produk yang mengandung ketentuan LH, baik yang sudah ada (lex lata) maupun yang akan berlaku (lex feranda).

TUJUAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN

“Mencapai pembangunan berkelanjutan yg mencakup sekaligus prinsip-prinsip ekologis, ekonomis, dan sosio-politis”.

SASARAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN • Tercapainya keselarasan, keserasian, & keseimbangan • •

• • •

antara manusia dan lingkungan; Terwujudnya manusia yg memiliki sikap melindungi dan membina lingkungan; Terjaminnya kepentingan generasi masa kini & generasi masa depan; Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan; Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana; Terlindunginya NKRI terhadap dampak kegiatan di luar wilayah negara yg menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan.

UPAYA PENGELOLAAN LH UPAYA TERPADU untuk Melestarikan Fungsi LH • Kebijaksanaan penataan • Pemanfaatan • Pengembangan • Pemeliharaan • Pemulihan • Pengawasan • Pengendalian

UNSUR PENCEMAR LH • Perbuatan manusia yg memasukkan sesuatu ke

dalam LH (Bukan peristiwa alam) • Penetapan kualitas LH • Peruntukan LH (Digunakan untuk apa) • Turunnya kualitas LH • Tidak berfungsinya LH sesuai dg peruntukannya

UNSUR-UNSUR KERUSAKAN LH • Terdapatnya perubahan fisik LH

• Tidak berfungsinya LH • Terdapatnya kriteria baku

kerusakan fisik LH

26

ENVIRONMENTAL LAW Introduction to Concepts and Principles

27

Environmental Law  Functions of environmental law:

Prevention of harm/damage to the environment 2. Setting environmental quality standards 3. Clean up / remediation after the event ? 1.

 Who is responsible for improving the quality of the

environment?

28

Environmental Law  Environmental Principles:

Polluter pays 2. Precaution/protection 3. Prevention/anticipation 4. Sustainable Development 1.

 Proactive Policies

Waste minimisation 2. Integrated pollution protection and control 1.

SEJARAH PERKEMBANGAN HL

• Masa abad sebelum Masehi: Code of Hammurabi yang

ada di dalamnya terdapat salah satu klausul yang menyebutkan bahwa “sanksi pidana dikenakan kepada seseorang apabila ia membangun rumah dengan gegabahnya sehingga runtuh dan menyebabkan lingkungan sekitar terganggu”. • Di abad ke-1 pada masa kejayaan Romawi telah dikemukakan adanya aturan tentang jembatan air (aqueducts) yang merupakan bukti adanya ketentuan teknik sanitasi dan perlindungan terhadap lingkungan.

Code of Hammurabi

Aqueducts

• Organisasi LH di Indonesia: • Prasasti Juruna tahun 876 Masehi: adanya jabatan ”Tuhalas” yakni pejabat yang mengawasi hutan atau alas • Prasasti Haliwangbang pada tahun 877 Masehi: adanya jabatan ”Tuhaburu” yakni pejabat yang mengawasi masalah perburuan hewan di hutan; pencemaran yang ditimbulkan oleh pertukangan logam; kegiatan membuat logam, yang sudah tentu menimbulkan pencemaran dikenai pajak oleh petugas yang disebut ”Tuhagusali”.

• Hukum lingkungan klasik: • Abad ke-18 di Inggris dengan kemunculan “kerajaan

mesin”, dimana pekerjaan tangan dicaplok oleh mekanisasi yang ditandai dengan penemuan mesin uap oleh James Watt  tersebarnya perusahaanperusahaan besar dan meluapnya industrialisasi, ”revolusi industri”. • Untuk menopang laju pertumbuhan industri di negaranegara dunia pertama, sementara persediaan sumber daya alam semakin terbatas  penaklukan dan pengerukan sumberdaya alam di negara-negara dunia ketiga (Asia-Afrika).

• Masa industrialisasi: banyak peraturan yang ditujukan

kepada antisipasi terhadap dikeluarkannya asap yang berlebihan baik dalam perundang-undangan maupun berdasarkan keputusan-keputusan hakim. • Penemuan-penemuan baru dalam bidang medis, telah dikeluarkan pula peraturan-peraturan tentang bagaimana memperkuat pengawasan terhadap epidemi untuk mencegah menjalarnya penyakit di kota-kota yang mulai berkembang dengan pesat.

• Namun, sebagian besar hukum lingkungan klasik yang

berkembang sebelum abad ke-20, tidaklah ditujukan untuk melindungi lingkungan hidup secara menyeluruh, akan tetapi hanyalah untuk berbagai aspek yang menjangkau ruang lingkup yang sempit.

Konferensi Internasional Berkaitan Dengan Hukum LH • Perkembangan hukum lingkungan tidak dapat dipisahkan

dari gerakan sedunia untuk memberikan perhatian lebih besar kepada lingkungan hidup. • Tahun 1962, terdapat peringatan yang menggemparkan dunia yakni peringatan ”Rachel Carson” tentang bahaya penggunaan insektisida. Peringatan inilah yang merupakan pemikiran pertama kali yang menyadarkan manusia mengenai lingkungan.

• Di kalangan PBB perhatian terhadap masalah lingkungan

hidup ini dimulai di kalangan Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC PBB) pada waktu diadakan peninjauan terhadap hasil-hasil gerakan dasawarsa pembangunan dunia ke-1 tahun 1960-1970. • Pembicaraan tentang masalah lingkungan hidup ini diajukan delegasi Swedia pada tanggal 28 Mei 1968, disertai saran untuk dijajakinya kemungkinan penyelenggaraan suatu konferensi international.

• Konferensi PBB tentang lingkungan hidup manusia

pertama diadakan di Stockholm tanggal 5-16 juni 1972 sebagai awal kebangkitan modern yang ditandai perkembangan berarti bersifat menyeluruh ke berbagai pelosok dunia dalam bidang LH. • Konferensi dihadiri oleh 113 negara, menghasilkan

Deklarasi Stockholm yang berisi 24 prinsip lingkungan hidup dan 109 rekomendasi rencana aksi LH manusia. • Konferensi menetapkan tangga 5 juni sebagai hari LH sedunia. • Deklarasi Rio 1992

HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA

1) Alinea keempat Pembukaan UUD 1945: “membentuk

suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia”, serta dikaitkan dengan Hak Penguasaan Negara atas bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya untuk kemakmuran rakyat”. 2) Amandemen UUD 1945 Pasal 28H (1) menyebutkan: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh palayanan kesehatan”

3) Piagam HAM yang merupakan bagian tak terpisahkan

dari TAP MPR No. XVII/MPR/1998, bahwa manusia adalah mahluk Tuhan Yang Maha Esa yang berperan sebagai pengelola dan pemelihara alam secara seimbang dan serasi dalam ketaatan kepada-Nya. Manusia dianugerahi hak asasi dan memiliki tanggung jawab serta kewajiban untuk menjamin keberadaan, harkat, dan martabat kemuliaan kemanusiaan serta menjaga keharmonisan kehidupan.

4) UU No.23/1997 Pasal 5 (1): “Setiap orang mempunyai

hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”; dan Pasal 8 (1): “Sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, serta pengaturannya ditentukan oleh pemerintah” 5) UU No.39/1999 tentang HAM Pasal 3, menyatakan: “masyarakat berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”.

6) UU No.32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup Pasal 65 (1) “setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia".

KONDISI LINGKUNGAN

Masalah-masalah Lingkungan di Negara Berkembang Kemiskinan

Di sebagian besar negara Amerika Latin, di Afrika dan Asia Selatan terdapat ratusan juta kaum miskin yang menurut hasil studi penyebabnya antara lain adalah:  Pertumbuhan penduduk yang cepat,  Kegagalan pemerintah dalam memperbaiki sistem perekonomian dan politik,  Menumpuknya hutang-hutang negara miskin. Kondisi tersebut mendorong orang kelaparan dan orang-orang miskin untuk mengeksploitasi sumber daya alam dan lingkungan secara tidak terencana yang berakibat pada kemerosotan dan kehancuran lingkungan hidup.

Penyusutan Hutan Pada akhir tahun 1980-an hutan-hutan dunia telah menyusut sekitar 17 juta hektar setiap tahunnya, penyebabnya adalah terjadinya konversi hutan menjadi lahan pertanian untuk kebutuhan perut manusia. Polusi udara: Polusi udara menjadi masalah yang tak pernah terpecahkan di banyak kota-kota besar dunia seperti di Bombay, Mexico City, Bangkok yang memberikan dampak terhadap berbagai penyakit seperti sakit pernapasan, kanker paru-seperti, gangguan kehamilan dan sebagainya.

Beberapa kerusakan: menipisnya lapisan ozon di atmosfir bumi, pemanasan global, kelangkaan air bersih dan pencemaran air, pencemaran udara, hujan asam, asap akibat kebakaran hutan, pengikisan pantai, banjir di dataran rendah, menurunnya jumlah spesies dan keanekaragaman hayati, dan

lain sebagainya

KONDISI LINGKUNGAN INDONESIA • BeritaHUKUM.com • Kasus kerusakan serta pencemaran lingkungan tahun 2011 meningkat tajam (hampir 2 kali lipat) dari tahun 2010. • Jumlah kabupaten/kota yang terkena banjir sebanyak 170 kota terkena banjir, baik dalam kasus tertentu maupun secara berulang  sepertiga daerah kabupaten/kota di Indonesia, termasuk wilayah ancaman banjir.

KONDISI LINGKUNGAN INDONESIA • Walhi: • ada 141 kasus pencemaran lingkungan sepanjang 2011. Meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan tahun 2010, dari sekitar 75 kasus. • meningkatnya jumlah kejadian bencana banjir sepanjang 2011 yang naik 11 persen dari tahun 2010. Pada 2010 ada 345 kasus banjir, sedangkan 2011 sebanyak 378 kasus.

KONDISI LINGKUNGAN INDONESIA • Walhi: • dalam kurun waktu 2011 hingga 2012 kasus pencemaran air tercatat naik hampir 50 persen. • Setidaknya terjadi 134 tindak pencemaran air yang terjadi pada 2011. Angka tersebut naik hampir dua kali lipat dari tahun 2010, yaitu 79 tindakan pencemaran.

KONDISI LINGKUNGAN INDONESIA • Kementerian LH • Pada 2012 ada 300 kasus lingkungan hidup: kebakaran hutan, pencemaran lingkungan, pelanggaran hukum, dan pertambangan. • Ada penurunan kualitas lingkungan, yakni pada 2009 sebesar 59,79 persen, 2010 sebesar 61,7 persen, dan 2011 sebesar 60,84 persen.

KONDISI LINGKUNGAN INDONESIA • Menuju Indonesia Hijau • Indonesia hanya memiliki luas tutupan hutan sebesar 48,7 persen seluruh Indonesia. • Menteri LH, Balthasar Kambuaya: • Berdasarkan data statistik Kementerian Kehutanan, pada 2010 terdapat 77 ijin bangunan lahan untuk hutan dan pertanian di seluruh Indonesia. Namun, yang terjadi kurang lebih 40 ribu bangunan yang menggunakan hutan. • Aktivitas pertambangan yang dilakukan penambang tidak menganut prinsip keseimbangan lingkungan.

KONDISI LINGKUNGAN INDONESIA • Menurut MS. Kaban (2005) • Kerugian yang diderita negara akibat illegal logging mencapai kurang lebih 30 triliun rupiah per tahun atau kurang lebih 83 miliar rupiah per hari. • Perkiraan ini berdasarkan perhitungan Departemen Kehutanan sejak tahun 1999, yaitu kurang lebih 29,5 juta meter kubik kayu yang beredar berasal dari hasil aktivitas illegal logging.

KONDISI LINGKUNGAN INDONESIA • Menurut CIFOR (2004): • Sebanyak 48,8 juta orang penduduk Indonesia tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan  kurang lebih 10,2 juta orang di antaranya tergolong masyarakat miskin.

PENYELESAIAN SENGKETA LH

• pencemaran LH  sengketa LH jika salah satu pihak

penderita atau korban merasa dirugikan karena adanya pencemaran yang diakibatkan oleh suatu kegiatan oleh siapapun baik sengaja maupun tidak.

Penyelesaian Sengketa LH di Luar Pengadilan • Sesuai pasal 30-33 UU PLH, penyelesaian sengketa

lingkungan hidup dapat di luar pengadilan dengan mediasi menggunakan jasa pihak ketiga, dan outputnya adalah ganti rugi ataupun tindakan pemulihan kerusakan lingkungan yang terjadi. • Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup. • Apabila upaya penyelesaian di luar pengadilan tidak berhasil, baru dapat melakukan gugatan melalui pengadilan.

Penyelesaian Sengketa LH di Luar Pengadilan • Dampak akibat perbuatannya bersifat keperdataan • Mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya

ganti rugi dan/atau tindakan pemulihan fungsi LH yang telah tercemar/ rusak • Tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadi atau terulangnya dampak negatif terhadap LH • Merupakan keinginan para pihak • Diselenggarakan oleh STP2LH

Penyelesaian Sengketa LH Melalui Pengadilan • Dampak akibat perbuatannya mengandung unsur pidana • Penyelesaian diluar pengadilan tidak memperoleh kata

sepakat • Dilakukan dengan mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau tuntutan melakukan tindakan tertentu atas kerugian yang diderita manusia dan lingkungan yang tercemar/rusak • Merupakan keinginan para pihak • Dilakukan oleh Pemerintah yang dikuasa kan kepada kejaksaan Agung/Tinggi

Penyelesaian Sengketa LH Melalui Pengadilan • Salah satu pihak yang sedang bersengketa

mengajukan gugatan melalui pengadilan, dan meminta hakim untuk memeriksa dan memberi keputusan tentang siapa yang harus bertanggung jawab dalam sengketa tersebut. • Proses ini merupakan suatu proses panjang, dan

dalam sengketa lingkungan memerlukan cara pembuktian yang sangat rumit.

Penyelesaian Sengketa LH Melalui Pengadilan • Kesulitan utama bagi korban pencemaran sebagai

penggugat: 1. Membuktikan unsur-unsur terutama unsur kesalahan

(schuld) dan unsur hubungan kausal. Terlebih membuktikan pencemaran lingkungan secara ilmiah. 2. Masalah beban pembuktian yang merupakan

kewajiban penggugat, sedangkan korban pencemaran pada umumnya awam soal hukum dan berada pada posisi ekonomi lemah.

Penyelesaian Sengketa LH Melalui Pengadilan • Kesulitan tersebut dijawab oleh pasal 35 UU No. 23/1997

melalui asas tanggung jawab mutlak (strict liability) sehingga unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian. • Pasal ini menerapkan asas tanggung jawab mutlak

terbatas pada sengketa lingkungan akibat kegiatan usaha yang: a. Menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup; b. Menggunakan bahan berbahaya dan beracun (B-3), dan/atau c. Menghasilkan B-3.

Prosedural Gugatan LH 1) Gugatan legal standing:  gugatan dimana penggugat tidak tampil di pengadilan

sebagai penderita, tetapi sebagai organisasi mewakili kepentingan publik yaitu mengupayakan perlindungan daya dukung ekosistem dan fungsi lingkungan hidup.  Pertama kali diakui oleh pengadilan Indonesia pada

1988 ketika PN Jakarta Pusat menerima gugatan Yayasan WALHI terhadap 5 instansi pemerintah dan PT. Inti Indorayon Utama (PT. IIU).

Prosedural Gugatan LH (Legal standing, Kelompok Masyarakat/Class Action, Citizen Law Suit)  Kriteria organisasi untuk mengajukan gugatan Legal

Standing, yaitu: a) Berbentuk badan hukum atau yayasan; b) Dalam anggaran dasar organisasi disebutkan dengan tegas tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan publik; c) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan Anggaran Dasarnya.

Prosedural Gugatan LH (Legal standing, Kelompok Masyarakat/Class Action, Citizen Law Suit) 2) Gugatan Class Action (gugatan perwakilan

kelompok)  Tata cara pengajuan gugatan dimana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud.  Dalam Class Action tuntutan ganti rugi adalah tuntutan

dari penggugat.

Prosedural Gugatan LH (Legal standing, Kelompok Masyarakat/Class Action, Citizen Law Suit) 3) Citizen Law Suit  Akses orang perorangan warga negara untuk

kepentingan keseluruhan warga negara atau kepentingan publik termasuk kepentingan lingkungan mengajukan gugatan di pengadilan guna menuntut agar pemerintah melakukan penegakan hukum yang diwajibkan kepadanya atau untuk memulihkan kerugian publik yang terjadi.

http://penegakanhukum.menlh.go.id/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1

PLH Batam

ADDITIONAL MATERIAL

Environmental Law

Environmental Law The American judicial system has its roots in our heritage of being a former English colony and is base upon English common law The essence of English common law is that it is made by judges sitting in courts, applying their common sense and knowledge of legal precedent (stare decisis) to the facts before them

Environmental Law We will briefly look at several legal topics Water rights

Mineral rights International treaties and protocols Controlling pollution

EPA Cost-benefit analysis Geologic hazards Environment impact statements

Water Rights First, you need to understand that the basic principals (laws) governing water rights vary not only from nation to nation, but also from place to place within a single country In the U.S., navigable rivers and streams are under the jurisdictions of the federal and state governments

Water Rights The concept is that a navigable river or stream is owned by all and is to be used for the common good

However, while one may not own the stream, you may be able to own or use the water In the U.S., there are two principal approaches to surface water rights Riparian Doctrine Doctrine of Prior Appropriations

Surface Water Rights The essence of the Riparian Doctrine is that whoever owns land adjacent to a body of water has a right to use that water and that all those bordering on a given body of water have and equal right to that water This was long the basis for English surface water use This concept works if water is plentiful

Surface Water Rights The Riparian Doctrine became the basis for assigning water rights in the eastern U.S., where water is plentiful Implicit in this principal is that no one water user rights should interfere with all of the other users rights Provisions in the law also generally require that the water must be used for “natural purposes” or “beneficial use” and that the water be returned to the body where it came from

Surface Water Rights In most of the western U.S., where surface water is in short supply, the prevailing doctrine is that of Prior Appropriation Under this doctrine, whoever historically used the water first has top-priority rights to that water Later users of that same water have subordinate rights, in the order in which they began to use it

Surface Water Rights Unlike the Riparian Doctrine in which you must own the land adjacent to the body of water, a Prior Appropriation user does not have to own land bordering on the water The user may divert the water to elsewhere for “beneficial use” In times of water shortage, a clear pecking order has been established

Surface Water Rights The devil lies in the details What constitutes “natural purposes” or beneficial use”? Certainly municipal water supply, hydroelectric power generation, irrigation, watering livestock and navigation are recognized as beneficial uses But what about watering your lawn, or filling a swimming pool or recreation?

Surface Water Rights Distribution of legal principals of surface-water rights in the U.S.

Groundwater Rights Groundwater laws are at best confusing and varied across the U.S. Most groundwater laws were established long before the hydrologic cycle was understood or it was realized that water moves laterally beneath the surface The old English Rules of Capture gives property owners the right to use all of the groundwater that they can extract from under their land

Groundwater Rights The American Rule of Reasonable Use imposes two major limitations on a property owners use of groundwater The water use must be beneficial in connection with the land One property owner cannot deprive an another property owner access to the water

Groundwater Rights The states of California and New Jersey use Correlative Rights to divide the use of groundwater The concept is that each land owner has rights to groundwater proportional to the area of their land overlying an aquifer

Groundwater Rights There are four major legal principals that define the use of groundwater in the U.S.

Mineral Rights The fundamental legislation that establishes mineral rights on federal land is the 1872 Mining Law Yes, 1872 The clear intent of this law is to encourage the exploitation of mineral resources on federal lands by granting full mineral rights and even ownership of the land to anyone who locates a mineral deposit

Mineral Rights Under the Mining Law, any federal land could be purchase for $2.50 to $5.00 per acre (and these prices are still in effect 135 years later)

There are no royalties or fees The style of the mining is not regulated nor are there any provision for reclamation

Mineral Rights Two subsequent laws, passed in 1922 and 1947 began to restrict this giveaway

Certain resources, such as oil, gas, coal, potash and phosphate deposits were singled out for different treatment For these resources, there was unlimited rights of exploration However, extraction rights had to be leased from the federal government and a royalty paid for extracting the resources For all other minerals, nothing changed

Mineral Rights In 1953, these same new provisions were extended to cover extracting these resources offshore This was primarily aimed at coastal oil and gas deposits in California and the Gulf Otherwise, all attempts to change the 1872 Mining Law have failed

Exclusive Economic Zones Historically, nations bordering the sea claimed territorial limits that extended 3 nautical miles from their coastline into the oceans With the realization that valuable resources (such as oil and gas) lay beneath the continental shelf, several nations unilaterally extended their territorial limits out to 150 or 200 nautical miles, or even more

Exclusive Economic Zones In 1982, The U.N. Law of the Sea Treaty attempted to bring some order to the chaos Territorial limits were set at 12 nautical miles

An Exclusive Economic Zone (EEZ) was created that extends out 200 nautical miles

Exclusive Economic Zones Exclusive Economic Zones give nations exclusive rights to mineral exploration and exploitation For many countries, this 200 nautical miles extends far past their continental shelves For example, the EEZ for Mexico reaches the abyssal plains and rich manganese nodule deposits Saudia Arabia and the Sudan have rights to the metal-rich-muds in the Red Sea

Exclusive Economic Zones

Exclusive Economic Zones The Exclusive Economic Zone of the U.S. covers 3.9 billion acres

Antarctic Dispute Prior to 1960, seven countries (Argentina, Australia, Chile, France, New Zealand, Norway and the United Kingdom) had lay claims to sizable portion of the Antarctic The rest of the world did not recognize these claims

Antarctic Dispute In 1961, those 7 nations, plus 5 other nations actively conducting research and exploration, signed a treaty and agreed to the following: To set aside all territorial claims to the Antarctica

The whole continent should remain open Military activities, weapons testing and nuclearwaste disposal were banned Every effort should be made to preserve the distinctive Antarctic flora and fauna

Antarctic Dispute In 1988, a convention was offered concerning the mineral resources of the region No prospecting, exploration or development could occur without prior assessment Mineral-resource development would require unanimous consent 20 years later, this is still being “discussed” Meanwhile, in 1990, the U.S. passed a law forbidding mineral prospecting or development in the Antarctic by U.S. citizens

International Treaties & Protocols The later half of the 20th century saw a rapid rise in international treaties relating to the environment

International Treaties & Protocols Many of these accords reflect a new concept in international law and diplomacy, the precautionary principle The idea is that if there is a reasonable likelihood that certain actions may result in serious harm, they may be restrained before great damage is done

International Treaties & Protocols A second principle of international law is the common but differentiated responsibility of states (nations) The idea is that the nations causing more pollution and having more money are expected to do more and contribute more to the clean up

International Treaties & Protocols The 1997 Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change is an amendment to the international treaty on climate change, assigning mandatory emission limitations for the reduction of greenhouse gas emissions to the signatory nations

Kyoto Protocol A major component of the Kyoto Protocol is a commitment by industrial nations to reduce their greenhouse-gas emissions by 5.2% below 1990 levels by 2012

The pie chart show the amount of reductions needed from various nations

Kyoto Protocol As of December 2006, a total of 169 countries and other governmental entities have ratified the agreement

Environmental Impact Statements The National Environmental Policy Act (NEPA) established environmental protection as an important national priority Whenever a federal agency proposes legislation or “other major federal action” that can affect the environment, they must compile and publish an Environmental Impact Statement (EIS)

Environmental Impact Statements An Environmental Impact Statement is required to include:

A description of the proposed action and why it is needed A discussion of possible alternative actions An explanation of the anticipated environmental consequences A list of preparers, and a list of who is receiving the EIS document

Environmental Impact Statements NEPA dictates a review process (which some decry as bureaucracy at its best)

Environmental Impact Statements About 80% of the EISs are prepared by just 4 government agencies

Department of Defense including the U.S. Army Corp of Engineers (navigation, flood control, dredging) Department of Agriculture (forestry and range, pesticides and herbicides) Department of the Interior (recreation areas, mining, oil/gas)

Department of Transportation (freeways & roads)

Environmental Impact Statements About 10% of EISs are challenged in court by lawsuits and close to half of the lawsuits involve citizen or environmental groups as plaintiffs And even state governments sue “The EIS lawsuit was filed by the State of Nevada on June 6, 2002, ... The suit challenges the DOE's Final Environmental Impact Statement (FEIS) on the Yucca Mountain repository. The State of Nevada contends the FEIS violates the National Environmental Policy Act (NEPA) and the Nuclear Waste Policy Act (NWPA).

Environmental Impact Statements The usefulness of environmental impact statements has been limited by a number of factors Not the least of which is the lack of impartiality of EIS preparers And the purposeful inclusion of biased information, combined with suppression of adverse information

Environmental Impact Statements Or consider the 6 volume EIS prepared for the Trans-Alaska pipeline How could one person read and comprehend that much material?

SELAMAT BELAJAR