HUBUNGAN PELAPORAN DANA AWAL KAMPANYE PARTAI POLITIK TERHADAP HASIL PEROLEHAN JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK PADA PEMILU LEGISLATIVE 9 APRIL 2014 NURMAWATI MAMBUHU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH LUWUK
SISWADI SULULING UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH LUWUK
ABSTRACT This study aims to examine whether there is a significant relationship between the reporting fund political campaigns with the results of the acquisition of the number of votes a political party on 9 April 2014 legislative elections, as well as examine how big contribution reporting relationship fund political campaigns with the results of the acquisition of the number of votes in the election of political parties legislative 9 April 2014. This research was conducted by using secondary data from which the data reporting http://www.kpu.go.id initial funding of political parties campaign and Acquisition turnout parties on 9 April 2014 legislative elections, then the data is tested using Pearson correlation analysis product moment by using SPSS 19. Based on the test results showed that mean there is no significant relationship between initial funding political campaigns against the result of the number of sound political parties on 9 April 2014 legislative elections, and reporting relationships initial funding political campaigns against the number of votes a political party for 11, 49% of the acquisition of the number of votes a political party in the legislative elections date, April 9, 2014. Keywords: Reporting Beginning Fund Campaign and Political Parties LATAR BELAKANG Proses demokratisasi di Indonesia pasca orde baru telah menghasilkan desain sistem politik yang sangat berbeda secara signifikan dengan desain yang dianut selama masa orde baru. Reformasi prosedural dan kelembagaan yang dilakukan secara bertahap, telah mengubah landasan berpolitik secara sangat radikal.Perkembangan dunia politik di Indonesia terus berkembang seiring dengan reformasi terhadap produk hukum, pemerintahan, maupun kebebasan pers. Dalam skala nasional dapat kita lihat pada pemilihan umum 2009 yang dilaksanakan secara langsung. Pemilu merupakan momen terbesar demokrasi. Terbesar dari segi anggaran yang harus dikeluarkan, terbesar gesekan politiknya, dan terbesar pengaruhnya terhadap keberlanjutan pembangunan sosial politik suatu negara. Dalam sistem Pemilu di Indonesia yang baru, ada beberapa jenis penyelenggaraan Pemilu, salah satunya pemilu legislatif untuk memilih anggota DPR RI, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota serta DPD. Fenomena monumental dimana seluruh lapisan masyarakat di tanah air mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi di dalamnya. Begitu pula dengan pesta demokrasi yang diadakan pada tahun 2014. Diawali dengan Pemilu Legislatif yang berlangsung tanggal 9 April 2014 ternyata masih meninggalkan berbagai persepsi di dalam masyarakat. Berbicara mengenai pemilu, merupakan salah satu instrumen yang sangat penting di dalamnta partai Politik. Partai Politik merupakan kenderaan politik bagi para Calon Legislatif untuk memperoleh mandat dari rakyat untuk menjadi wakilnya, baik di
DPR Kabputane/Kota, DPR Propinsi maupun DPR Pusat. Sebuah partai politik tidak hanya dikelola oleh satu orang karena partai politik merupakan sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan kekuasaan sebagaimana dikatakan oleh Miriam Budiharjo (2006:161). Tujuan memrperoleh dan mempertahankan kekuasaan membuat partai politik berupaya memanfaatkan segala bentuk sumber daya yang dimilikinya. Baik berupa sumber daya manusia maupun sumber daya keuangan. Bisa dikatakan salah satu potensi yang menentukan atau menjamin keberlangsungan hidup partai adalah kemampuan mengelola keuangan yang dimilikinya. Setiap partai politik memiliki sumber dana yang berbeda-beda, beberapa diantaranya iuran anggota, sumbangan dari donatur maupun pihak ketiga, simpatisan partai politik yang bersifat sukarela serta bantuan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat yang berasal dari APBD/APBN Pusat. Sumber dana dari APBD/APBN yang artinya uang yang berasal dari rakyat, oleh karena itu partai politik juga harus berhati-hati dalam setiap gerak langkahnya dan harus memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan beroirentasi pada masyarakat luas, bebas dari politik uang dan pengaruh kelompok kepentingan serta mempertanggungjawabkan dana yang berasal dari APBD/APBN tersebut. Sejarah pemilu di Indonesia dari masa ke masa dimulai pemilu pertama tahun 1955, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009 dan 2014.Pemilu legislative tanggal 9 April 2014 ini memang sangat berbeda bila dibandingkan dengan pemilupemilu sebelumnya karena setiap partai politik wajib menyampaikan laporan awal dana kampanye kepada KPU Pusat sebagai berikut: Tabel 1. Laporan Dana Awal Kampanye Partai Politik Tahun 2014 No.
Nama Partai Politik
Sumbangan (Rp)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Nas. Demokrat 41.186.935.500 PKB 54.204.938.236,11 PKS 32.481.388.425,90 PDIP 130.842.436.120 Golkar 75.037.763.861 Gerindra 184.580.579.070 Demokrat 139.091.134.444 PAN 86.342.968.557 PPP 45.058.531.231 Hanura 136.372.137.926 PBB 29.107.872.785 PKPI 19.682.719.813 Sumber: www.kpu.go.id
Dana Awal Total Kampanye (Rp) (Rp) 97.790.669.354 138.977.622.854 15.500.000.000 69.704.938.236 50.000.000.000 82.481.388.425,90 90.000.000.000 220.842.436.120 99.000.000.000 174.037.763.861 122.000.000.000 306.580.579.070 129.000.000.000 268.091.134.444 170.000.000.000 256.342.968.557 51.712.646.787 96.771.178.018 104.000.000.000 241.072.137.926 18,300.000.000 47.407.872.785 16,700.000.000 36.382.719.813
Pelaporan dana kampanye partai politik kepada komisi penyelengara pemilu (KPU Pusat) pada pemilu orde lama maupun orde baru belum dilaksanakan seperti sekarang ini pada pemilu legislative tahun 2014 sebagaimana diatur dalam peraturan komisi penyelenggara pemilu (PKPU) Pusat No. 17 Tahun 2013. PKPU ini mengatur tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014. Laporan Partai politik terdiri dari: 1. Laporan Pembukaan Rekening Khusus Partai Politik, 2. Laporan awal Dana Kampanye Partai Politik, dan 3. Laporan
Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik, sementara untuk para calon legislative cukup menyampaikan laporannya kepada partai politik sesuai tingkatan, untuk dikompilasi. Hasil perolehan suara pemilu tahun 1977-2014 adalah: Tabel 2.Hasil Perolehan Suara Pemilu di Indonesia No. Pemilu Tahun 1. 1977 2. 1982 3. 1987 4. 1992 5. 1997 6. 1999 7. 2004 8. 2009 9. 2014 Sumber:www.kpu.go.id
Jumlah Suara 63.998.844 75.126.303 85.869.816 97.789.534 112.991.160 93.737.633 118.656.868 121.504.481 186.784.724
Berdasarkan laporan dana awal kampanye tahun 2014 yang telah disajikan pada tabel 1.1 dan tabel 1.2hasil perolehan suara khususnya untuk tahun 2014 di atas, peneliti menduga terdapat hubungan pada pemilu legislative tanggal 9 April 2014 dan tertarik inginmengetahui lebih lanjut dengan melakukan penelitian yang berjudul: “hubungan pelaporan dana awal kampanye terhadap hasil perolehan jumlah suara partai politik pada pemilu legislative tanggal 09 April 2014”. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, peneliti merumuskan masalah yang akan diteliti adalah: 1. Berapakah besar hubungan pelaporan awal dana kampanye partai politik terhadap hasil perolehan jumlah suara partai politik pada pemilu legislative9 April 2014?. 2. Berapakah kontribusi pelaporan awal dana kampanye partai politik terhadap hasil perolehan jumlah suara partai politik pada pemilu legislative 9 April 2014?. Tujuan dan Kegunaan Penelitian Tujuan Penelitian: 1. Untuk menguji apakah ada hubungan secara signifikan antara pelaporan dana kampanye partai politik denganhasil perolehan jumlah suara partai politik pada pemilu legislative 9 April 2014. 2. Untuk menguji berapa besar kontribusi hubungan pelaporan dana kampanye partai politik denganhasil perolehan jumlah suara partai politik pada pemilu legislative 9 April 2014. Kegunaan Penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui apakah ada hubungan pelaporan dana kampanye partai politik dengan hasil perolehan jumlah suara partai politik pada pemilu legislative 9 April 2014. 2. Untuk mengetahui berapa besar kontribusi hubungan pelaporan dana kampanye partai politik dengan hasil perolehan jumlah suara partai politik pada pemilu legislative 9 April 2014. TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Partai Politik Partai politik dinilai berdasarkan produk politik yang dihasilkan partai politik bersangkutan oleh basis masanya atau yang sering disebut konstituen. Prof. Miriam Budiarjo ( 2007:151) mengatakan bahwa: Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir di mana para anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Menurut UU No. 2 Tahun 2011 Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita - cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Carl J. Fiedrich mendefinisikan partai politik “sekelompok manusia yang terorganisasi secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materil kepada anggotanya” (Miriam Budiarjo, 2006:161). Sedangkan menurut Giovanni Sartori, partai politik adalah “ suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan melalui pemilihan umum itu mampu menempatkan calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan. Dari beberapa pengertian di atas maka peneliti berusaha menggambarkan kembali bahwa partai politik, sesungguhnya adalah kumpulan dari beberapa orang yang mempunyai orientasi sama yang terbentuk dalam suatu wadah lembaga formal berdasar kepada ketentuan konstitusi kelembagaan dan mengikuti sistem politik dan sistem pemilihan yang ada. Prinsip Pendanaan Partai Politik Pendanaan politik tidak lepas dari tujuan pengaturan dana politik yaitu: a. Sistem mengizinkan dan menyediakan uang yang cukup untuk mendukung kampanye yang kompetitif. b. Sistem yang mendukung dan menjaga peluang bagi semua penduduk untuk berpartisipasi secara bersama. c. Sistem yang dapat mencegah korupsi dan mencegah dampak negative dari pengelolaan dana. d. Sistem yang dapat membebaskan dari iming-iming uang. Menurut Marcin Waleky (2004) pengaturan dana politik berdasarkan beberapa tujuan: a. Mendekatkan jarak (gap) antara elit politik dan masyarakat (mendorong representation dan accountability). b. Mendorong kepercayaan publik (Trust) dan meningkatkan partisipasi publik untuk berpartisipasi dalam pemilu. c. Membantu politik lebih akuntabel tidak hanay terkait masalah uang atau keuntungan materil. d. Mencegah menerima money politics. e. Mencegah potensi penyelewengan dana Negara. f. Mendorong persaingan yang kompetitif. g. Menguatkan penegakan hukum. Basis akuntansi merupakan asumsi dasar yang melatar belakangi pencatatan pembukuan dan pelaporan keuangan partai politik. Partai politik dianggap sebagai suatu entitas tunggal dan sebagai entitas tunggal maka tidak ada bagian lain dalam partai politik yang menyelenggarakan akuntasi/pembukuan selain partai politik itu sendiri.
Semua jenis transaksi keuangan partai politik harus tercatat dan terangkum dalam laporan keuangan partai politik. Laporan keuangan partai politik merupakan hasil dari proses akuntansi transaksi-transaksi keuangan partai politik. Laporan keuangan partai politik terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktifitas, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan. Laporan posisi keuangan merupakan laporan yang menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih dan informasi mengenai hubungan diantara unsur tersebut pada waktu tertentu. Laporan aktivitas merupakan laporan yang menyajikan perubahan bersih selama satu periode, mengenai pengaruh transaksi dengan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aktiva bersih, dan bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan program. Laporan arus kas merupakan laporan yang menyajikan arus kas menurut aktiva operasi, investasi, dan pendanaan selama periode tertentu dengan menggunakan periode langsung. Sedangkan catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif rincian dari keseluruhan laporan, dalam catatan ini juga diungkapkan mengenai penggunaan dana bantuan dari anggaran Negara kepada partai politik. Pendanaan Partai Politik Pendanaan partai memiliki beberapa komponen khusus. Komponen- komponen ini muncul karena adanya undang-undang kepartaian, undang-undang tentang pendanaan partai dan undang-undang pemilu. Sederetan undang-undang ini memberikan berbagai kemungkinan-kemungkinan legal dalam rangkaian pendanaan partai, sebagai berikut: a. iuran anggota, b sumbangan, c biaya penerimaan anggota, dan d. bantuan dari Negara.Dalam UU No 2 tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD terdapat sederetan pembatasan terhadap sumber dan besarnya jumlah sumbangan, yaitu: 1. Sumbangan dari luar negeri. 2. Larangan pendapatan partai oleh perusahan politik. 3. Batas dana terbesar atau larangan sumbangan dari perusahaan dan aturan transparansi sumbangan. Sumbangan perseorangan bukan anggota Partai Politik, paling banyak senilai Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per orang dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran.Sumbangan perusahaan dan/atau badan usaha, paling banyak senilai Rp 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) per perusahaan dan/atau badan usaha dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran. Jika sumbangan perseorangan lebih dari 1 milyar dan sumbangan perusahaan/badan usaha lebih dari 7.500.000.000 maka partai politik tidak boleh menggunakan kelebihan sumbangan tersebut dan wajib melaporkannya kepada KPU serta menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir. Laporan Dana Kampanye Partai Politik Pasal 135 UU No. 8 Tahun 2012 berbunyi: Laporan dana kampanye partai politik peserta pemilu yang meliputi penerimaan dan pengeluaran wajib disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU paling lambat 15 hari sesudah pemunggutan suara.Alur laporan dana kampanye partai politik untuk pemilu legislative tanggal 9 April 2014 (sebagaiaman terdapat dalam lampiran). Sedangkan jadwal
Pelaporan dana kampanye pemilu legislative tahun 2014 (sebagaiaman terdapat dalam lampiran). KPU mengatakan bahwa para partai politik peserta pemilu wajib menyampaikan laporan dana kampanye partai politik sesuai jadwal periode pelaporan yang telah ditetapkan, jika partai politik terlambat tanpa alasan yang jelas, maka komisi pemilihan umum akan mendiskualifikasi partai politik tersebut sebagai peserta pemilu legislatif pada tanggal 9 April 2014. Laporan Keuangan Partai Politik Laporan keuangan yang dibuat oleh partai politikadalah laporan keuangan tahunan dan laporan dana kampanye. Penyusunan laporan keuangan partai politik mengacu pada PSAK No. 45 Akuntansi untuk Organisasi Nirlaba, yang dikeluarkan oleh IAI Pusat terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan perubahsan dalam aktiva neto/ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan partai politik juga terikat dengan UU No 2 tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, serta UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Legislative. Pengembangan Hipotesis Pengembangan hipotesis sebagai berikut: Ho : Tidak ada hubungan yang signifikan antara pelaporan awal dana kampanye partai politik terhadap hasil perolehan jumlah suara partai politik pada pemilu legislative 9 April 2014. Ha : Ada hubungan yang signifikan antara pelaporan awal dana kampanye partai politik terhadap hasil perolehan jumlah suara partai politik pada pemilu legislative 9 April 2014. METODE PENELITIAN Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat Republik Indonesia Tahun 2014. Metode Pengumpulan Data Penulis menggunakan metode pengumpulan data sekunder yaitu dokumentasi laporan awal dana kampanye partai politik dan hasil perolehan jumlah suara partai politik pada pemilu legislative 9 April 2014,melaluiwebsite KPU Pusat yaitu: http://www.kpu.go.id) dan tinjauan pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian. Pengukuran Variabel Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Pelaporan Dana Kampanye Partai Politik (X), dan Hasil Perolehan Jumlah Suara Partai Politik (Y)Pemilu, 9 April 2014. Pengukuran Variabel sebagai berikut
Tabel 3. Pengukuran Variabel-variabel Penelitian No. Variabel Penelitian Indikator Jenis Data 1. Pelaporan Dana Laporan Dana Kampanye Rasio Kampanye Partai Politik Parpol yang Telah Di Audit (X) KAP 2. Hasil Perolehan Suara Jumlah Suara Syah yang Rasio
Partai Politik (Y)
Diperoleh Parpol berdasarkan Peraturan KPU. ANALISIS DATA
Analisis Deskriptif Variabel Penelitian Penelitian ini dilakukan pada partai politik peserta pemilu legislative tanggal, 9 April 2014, yaitu:PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat, PKB, PAN, PKS, NASDEM, PPP, Hanura, PBB, dan PKPI. Analisis Deskriptif Dana Awal Kampanye (X) Pelaporan dana awal kampanyepartai politik peserta pemilu legislative tanggal, 9 April 2014pada tabel berikut ini: Tabel 4. Pelaporan Dana Awal Kampanye Partai Politik No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Partai Politik
Dana Awal Kampanye (X) PDIP 90.000.000.000 Golkar 99.000.000.000 Gerindra 122.000.000.000 Demokrat 129.000.000.000 PKB 15.500.000.000 PAN 170.000.000.000 PKS 50.000.000.000 NasDem 97.790.669.354 PPP 51.712.646.787 Hanura 104.000.000.000 PBB 18.300.000.000 PKPI 16.700.000.000 Jumlah 964.003.316.141 Sumber: KPU, Olahan Data, 9 Mei 2014.
Prosentase 9,34 10,27 12,66 13,38 1,61 17,63 5,19 10,14 5,36 10,79 1,90 1,73 100
Pada tabel 4.2 di atas, menujukkan bahwa partai politik yang menggunakan dana awal kampanye tiga (3) terbesar adalah Partai Amanat Nasional sebesar Rp. 170.000.000.000 atau sebesar 17,63%, Partai Demokrat sebesar Rp.129.000.000.000 atau sebesar 13,38%, dan Partai Gerindra sebesar Rp.122.000.000.000 atau sebesar 12,66%,. Analisis Deskriptif Perolehan Jumlah Suara Partai Politik (Y) Perolehan jumlah suara partai politik peserta pemilu legislative tanggal, 9 April 2014pada tabel berikut ini: Tabel 5. Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik No. Partai Politik Jumlah Perolehan Suara Prosentase Sah (Y) 1 PDIP 23.681.471 18,95
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Golkar 18.432.312 Gerindra 14.760.371 Demokrat 12.728.913 PKB 11.298.957 PAN 9.481.621 PKS 8.480.204 NasDem 8.402.812 PPP 8.157.488 Hanura 6.579.498 PBB 1.825.750 PKPI 1.143.094 Jumlah 124.972.491 Sumber: KPU, Olahan Data, 9 Mei 2014.
14,75 11,81 10,19 9,04 7,59 6,79 6,72 6,53 5,26 1,46 0,91 100
Pada Tabel 4.3 di atas, memberikan gambaran bahwa partai politik yang memperoleh jumlah suara tiga (3) terbesar adalah PDIP sebesar 23.681.471 atau sebesar 18,95% , Partai Golkar sebesar 18.432.312 atau sebesar 14,75%, dan Partai Gerindra sebesar 14.760.371 atau sebesar 11,81%. Hasil dan Pembahasan Hasil output uji korelasi adalah pearson correlation sebesar 0,447 dan signifikan sebesar 0,145 (sebagaimana terdapat pada lampiran). Langkah-Langkah Melakukan Pengujian Menentukan Hipotesis: Ho : Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara awal dana kampanye partai politik terhadap hasil perolehan jumlah suara partai politik pada pemilu legislative 9 April 2014. Ha : Terdapat hubungan yang signifikan antara awal dana kampanye partai politik terhadap hasil perolehan jumlah suara partai politik pada pemilu legislative 9 April 2014. Menentukan Tingkat Signifikansi Pengujian menggunakan uji dua sisi dengan tingkat signifikansiα = 5%. Uji dua sisi dilakukan karena untuk mengetahui hubungan lebih kecil atau lebih besar. Tingkat signifikansi dalam hal ini berarti kita mengambil risiko salah dalam mengambil keputusan untuk menolak hipotesa yang benar sebanyak-banyaknya 5%. Langkah-langkah menentukan signifikansi nilai r sebagai berikut: 1. Tingkat kepercayaan ditentukan 95% sehingga μ = 0,05 2. df = n – 2 = 12 – 2 = 10 3. Nilai ttabel pada df = 10 dan ∝ = 0,05 adalah ttabel df = 10, α = 0,05 = + 1,812 4. Menentukan nilai thitung dengan rumus: r
n-2
0,447 12 - 2
thitung= -------------- = -------------------- = 0,145 1 – r2
1 – (0,447)2
5. Membuat keputusan, apabila nilai thitung< ttabel, maka keputusan pengujian adalah nilai r hasil analisis korelasi tidak signifikan, dan apabila nilai thitung> ttabel, maka nilai r korelasi signifikan. Karena = thitung = 0,145 < ttabel ttabel df =10, ∝ = 0,05 = + 1,812, maka r yang dihasilkan yaitu r = 0,447 adalah tidak signifikan pada taraf kepercayaan 95%. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara dana awal kampanye dengan perolehan jumlah suara partai politik. Sedangkan untuk menyatakan besar kecilnya sumbangan (kontribusi) pelaporan dana awal kampanye partai politik (X) terhadap jumlah perolehan suara partai politik (Y) dapat ditentukan dengan menggunakan rumus koefisien diterminan sebagai berikut: KP = r 2 x 100% = (0,447)2 x 100% = 0,19981 x 100% = 19,99% Jadi peroleh koefisien determinan sebesar19,99% berarti dana awal kampanye partai politik memberikan sumbangan (kontribusi) terhadap perolehan jumlah suara partai politik pada pemilu legislative tanggal, 9 April 2014 sebesar 19,99%. Kriteria Pengujian Kriteria pengujian yang dilakukan adalah: Menerima Ho, jika Signifikansi > 0,05, dan Menolak Ho, jika Signifikansi < 0,05 Nilai signifikansi 0,145 > 0,05, maka menerima Ho; yang berarti tidak terdapat hubungan yang signifikan antara awal dana kampanye partai politik terhadap hasil perolehan jumlah suara partai politik pada pemilu legislative 9 April 2014. Dasar Pengambilan Keputusan Korelasi PPM yang dilambangkan dengan r dengan ketentuan nilai r tidak lebih dari harga ( -1 < r <+1), bila r = -1 artinya korelasinya negatif sempurna, r = 0 artinya tidak ada korelasi, dan r = 1 berarti korelasinya sangat kuat. Pada gambar 5.1 di atas, angka korelasi antara dana awal kampanye dengan hasil perolehan jumlah suara partai politik diperoleh r = 0,447. Karena nilai rterletak di antara berada pada interval koefisien 0,40 – 0,599, maka dapat diinterpretasikan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara dana awal kampanye dengan perolehan jumlah suara partai politik. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan: 1. Diperoleh nilai r (corelation pearson product moment) sebesar nol koma empat ratus empat puluh tujuh. Nilai r tersebut berada pada interval koefisien nol koma empat puluh sampai nol koma lima ratus sembilan puluh sembilan, maka dapat diinterpretasikan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara dana awal kampanye dengan perolehan jumlah suara partai politik adalah cukup kuat. 2. Hubungan pelaporan dana awal kampanye partai politik terhadap jumlah perolehan suara partai politik memberikan kontribusi sebesar sembilan belaskoma sembilan puluh sembilan persen berarti setiap penambahan dana awal kampanye partai politik memberikan kontribusi sembilan belas koma sembilan puluh sembilan persen terhadap perolehan jumlah suara partai politik pada pemilu legislative tanggal, 9 April 2014. Saran: Implikasikebijakan yang dapat dilakukan dari hasil penelitian hubungan pelaporan dana awal kampanye partai politik terhadap hasil perolehan jumlah suara partai politik adalah:
1.
2.
Pelaporan dana awal kampanye partai politik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil perolehan jumlah suara partai politik pada pemilu legislative 9 April 2014. Hal ini menunjukkan bahwa dana tersebut bukan faktor yang menentukan meraih jumlah suara pemilih secara signifikan. Dengan demikian dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi para calon legislative untuk memahami perilaku para pemilih yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dana awal kampanye partai politik merupakan dana awal untuk pembiayaan aktivitas para calon legislative dalam menghadapi pemilu legislative, untuk itu diperlukan strategi mengelola dana awal secara ekonomis, efektif dan efisien agar dapat memperoleh jumlah suara yang signifikan.
Keterbatasan Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatsansebagai berikut: 1. Penelitian ini perlu diperluas lagi, tidak hanya mengetahui hubungan dan kontribusi namun ingin mengetahui berapa besar pengaruhnya dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda. 2.Variabel-variabel lain yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya seperti profil partai politik, visi misi calon legislative dan profil calon legislative partai politik. DAFTAR PUSTAKA Arif Pratisto, 2009. Statistik Menjadi Mudah Dengan SPSS 17. Jakarta: Penerbit PT. Elex Media Komputindo. Dr. Ridwan, MBA., M.Pd, 2010. Metode dan Teknik Penyusunan Tesis. Bandung: Penerbit Alfabeta. Indra Bastian, 2007. Akuntansi untuk LSM dan Partai Politik. Jakarta:Penerbit Erlangga. Miriam Budiarjo, 2006.Dasar-DasarIlmuPolitik. Jakarta: Penerbit GramediaPustakaUtama. Syafri Harahap, Sofyan, 2008. Analisa Kritis Atas Laporan Keuangan.Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Toni Adrianus Pito dan Efriza, 2006. Mengenal Teori – Teori Politik Dari Sistem Politik Sampai Korupsi. Bandung: Penerbit Nuansa. UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik. UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Legislative. Majalah Akuntan Indonesia, Edisi Oktober 2013. Pelaporan Dana Kampanye Partai Politik. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia. Website:www.kpu.go.id, 2014.Pelaporan Dana Kampanye Partai politik dan Hasil Perolehan Jumlah Suara Partai Politik. Diakses tanggal 19 April 2014 Jam 10.00 – 11.00 WITA.
LAMPIRAN
Gambar 2.1 Laporan Dana Kampanye Partai Politik
Sumber: Majalah Akuntan Indonesia, Edisi Oktober 2013 Gambar 2.2 Periode Pelaporan Dana Kampanye Partai Politik
Sumber: Majalah Akuntan Indonesia, Edisi Oktober 2013.
Gambar 5.1 Hasil OutputUji Korelasi Correlations Danaawal Danaawal
Pearson Correlation
1
Sig. (2-tailed) N Jumlahsuara
Jumlahsuara ,447 ,145
12
12
Pearson Correlation
,447
1
Sig. (2-tailed)
,145
N
12
12
