Hasudungan Hutasoit, SE, M.Ak FEB UTA45 Jakarta 1
Pasal 9 ayat (4) dan (4b) UU PPN dan PPnBM Apabila dalam sauatu Masa Pajak, ternyata PM > PK, selisihnya = kelebihan pajak, dapat dikompensasikan ke MP berikutnya. Atau DIRESTITUSI
2
PM > PK
1. 2. 3. 4. 5. 6.
PKP membelia BKP atau JKP sebelum usaha dimulai atau awal usaha dimulai, sedangkan PKP tsb belum (atau baru sedikit) melakukan penjualan BKP atau JKP. PKP mengekspor BKP/JKP (PPN ekspor BKP = 0%) PKP menyerahkan BKP/JKP kepada Pemungut PPN PKP menyerahkan BKP/JKP sehubungan dengan proyek pemerintah yang didanai dengan bantuan luar negeri (hutang atau hibah) PKP menyerahkan BKP untuk diolah lebih lanjut kepada Entrepot Produksi untuk Tujuan Ekspor (EPTE) PKP menyerahkan BKP sebagai bahan baku atau bahan pembantu dan /atau JKP kepada Perusahaan Eksportir Tertentu (PET)
3
Kesalahan Pemungutan Pajak oleh PKP
Pasal 7 ayat (3), (4), dan (5) PP No 143 / 2000 Pihak yang berhak mengajukan Permohonan Pengembalian yaitu importir pembeli/penerima jasa yang memanfaatkan barang/jasa tidak berwujud dari luar Daerah Pabean sepanjang PM belum dibiayakan atau dikreditkan jika pembeli adalah PKP.
4
UU PPN dan PPnBM tahun 2009
• Pasal 9 ayat (4), kelebihan tidak dapat diminta kembali pada MP yang sama, tetapi dikompensasikan ke MP berikutnya. • Pengecualian: WP mengajukan pengembalian pada MP akhir tahun buku (termasuk saat pembubaran usaha).
5
Tata cara pengajuannya:
• Mengisi kolom yang tersedia dlm SPT Masa PPN, atau dengan surat tersendiri yang disampaikan ke KPP tempat PKP terdaftar. • Dilengkapi dokumen: • FP masukan dan FP keluaran yang terkait dengan kelebihan tsb • Dalam hal impor BKP dilampirkan: PIB, SSP atau bukti pungutan pajak yang dibuat oleh DJ Bea Cukai, Lap Pemeriksaan Surveyor sepanjang termasuk dalam kategori wajib LPS • Dalam hal ekspor, dilampirkan: PEB, B/L atau Airway Bill, Wesel ekspor atau bukti transfer
6
Tata cara pengajuannya:
• Dilengkapi dokumen (lanjutan): • Dalam hal penyerahan BKP dan/atau JKP kepada Pemungut PPN dilampirkan: kontrak / SPK dan SSP • Dalam hal permohonan pengembalian yang diajukan meliputi kelebihan pembayaran akibat kompensasi MP sebelumnya, maka yang dilampirkan meliputi seluruh dokumen yang berkenaan dengan kelebihan pembayaran Masa Pajak yang bersangkutan. • Dalam hal PKP kriteria tertentu (Pasal 17C UU KUP), lampiran tsb tdk diperlukan kecuali restitusi meliputi MP sebelum ditetapkan sebagai PKP kriteria tertentu. • Satu permohononan per satu MP.
7
Pasal 17B UU KUP
DJP harus menerbitkan SKP paling lambat 12 bulan sejak permohonan restitusi diterima lengkap. Kekhususan sesuai Kep DJP 160/Pj/2001 tanggal 21 Feb 2001 mengatur: 1. Setelah melakukan pemeriksaan PKP kegiatan tertentu (ekspor, penyerahan kepada Pemungut), DJP harus menerbitkan SKP paling lambat: a. 2 bulan sejak permohon diterima lengkap b. 12 bulan sejak permohonan diterima lengkap sepanjang penyelesaiannya dilakukan melalui pemeriksaaan untuk semua jenis pajak
8
Pasal 17B UU KUP
Kekhususan sesuai Kep DJP 160/Pj/2001 tanggal 21 Feb 2001 mengatur (lanjutan): 2. Bila jangka waktu tsb terlampaui, berarti permohonan restitusi dikabulkan, dan SKPLB harus diterbitkan 1 bulan setelah jangka waktu tsb berakhir. 3. Khusus bagi PKP kriteria tertentu ditetapkan: a. DJP dapat melakukan pemeriksaan setelah melakukan pengembalian pendahuluan b. Jika hasil pemeriksaan tsb ternyata harus diterbitkan SKPKB, jumlah KB ditambah sanksi adm kenaikan 100% dari jumlah KB sesuai Pasal 17C ayat (5) UU KUP.
9
Pasal 17B UU KUP
Pengaturan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan yang diajukan oleh PKP kriteria tertentu tidak tegas diatur dalam Kep DJP 160/Pj/2001. Akan tetapi mengacu kepada Psl 17C ayat (1) UU KUP menyatakan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) diterbitkan paling lambat 1 bulan untuk PPN sejak permohonan diterima lengkap. SE 05/Pj.33/2001 mengikat Kepala KPP untuk menerbitkan SKPPKP paling lambat: 7 hari sejak saat diterimanya permohonan restitusi PPN
10
Pasal 17C UU KUP; Kep Menkeu 544/KMK.04/2000
Kriteria untuk diberikan pengembalian pendahuluan: 1. Tepat waktu dalam penyampaian SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir. 2. Tidak ada tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali ada ijin mengangsur / menunda pembayaran pajak. 3. Tidak pernah dipidana dalam bidang perpajakan selama 10 tahun terakhir. 4. Dalam hal L/K diaudit oleh KAP atau BPKP harus dengan opini WTP atau WDP sepanjang pengecualian itu tdk mempengaruhi laba rugi fiskal. 5. Laporan akuntan publik hrs : (1) bentuk long form; (2) menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial – fiskal. 6. Dalam hal L/K tidak diaudit, maka WP dapat mengajukan utk ditetapkan sebagai WP Kriteria Tertenu sepanjang memenuhi syarat 1, 2, dan 3 tsb, serta syarat lain yg ditetapkan dalam Kep DJP Kep-550/Pj/2000 dalam 2 tahun pajak terakhir: (a) menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 UU KUP; dan (b) dalam hal WP pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan terakhir untuk masing2 jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
11
Pengujian FP
Tujuan konfirmasi: 1. Apakah FP diterbitkan oleh PKP 2. Apakah FP diterbitkan oleh PKP sehubungan dengan penyerahan BKP dan/atau JKP yang terutang PPN 3. Apakah FP telah dilaporkan PKP Penerbit sebagai PK pada SPT Masa PPN-nya. Dengan modernisasi KPP, telah diterapkan Sistem Infomasi DJP (SIDJP), hasil konfirmasi FP berupa: 1. FP Masukan yang dilaporkan oleh PKP pembeli sesuai dengan PK yang dilaporkan oleh PKP Penjual. 2. FP Masukan yang dilaporkan oleh PKP pembeli tidak sesuai dengan PK yang dilaporkan oleh PKP Penjual (al disebabkan: kode seri dan nomor FP yang dilaporkan pembeli tidak sesuai dengan yang dilaporkan penjual) 3. Tidak terdapat data pembanding (PKP penjual belum melaporkan, atau KPP terkait belum mengadministrasikan) 4. PKP Pembeli belum melaporkan, PKP Penjual telah melaporkan.
12
Pasal 9 ayat (6a) UU PPN & PPnBM
PM yang telah dikreditkan oleh PKP yang belum berproduksi dan diberikan restitusi, maka wajib dibayar kembali oleh PKP dalam hal TERNYATA PKP MENGALAMI GAGAL PRODUKSI dalam jangka waktu paling lama 3 tahun sejak MP pengkreditan PM dimulai. PMK No 81/PMK.03/2010 tanggal 5 April 2010 tentang Saat dan Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Masukan yang Telah Dikreditkan dan telah Diberikan Pengembalian Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Mengalami Keadaan Gagal Berproduksi.
13
• •
Pasal 9 ayat (4d) UU PPN & PPnBM
Restitusi di akhir tahun PMK 71/PMK.03/2010 (1 April 2010) tentang Pengusaha Kena Pajak Beresiko Rendah yang Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak. • Melakukan kegiatan: ekspor BKP berwujud, penyerahan kepada Pemungut PPN, Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut, ekspor BKP tdk berwujud, atau ekspor JKP; dan • Ditetapkan ditetapkan sebagai PKP beresiko rendah harus memenuhi kriteria: • Tbk, min 40% saham diperdagangkan di BEI • Saham mayoritas dimiliki pemerintah (pusat atau daerah) • Produsen selain PKP yang memenuhi syarat tertentu (see next slide), yang tidak pernah dilakukan pemeriksaan buper dan/atau penyidikan dalam 24 bulan terakhir.
14
PMK 71/PMK.03/2010
Syarat Tertentu menurut PMK 71/PMK.03/2010 (1 April 2010) tentang Pengusaha Kena Pajak Beresiko Rendah yang Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak. 1. Tepat waktu menyampaikan SPT Masa PPN 12 bulan terakhir. 2. Nilai BKP yang dijual pada tahun sebelumnya 75% adalah produksi sendiri. 3. L/K 2 tahun pajak sebelumnya diaudit oleh KAP dengan WTP atau WDP. •
Permohonannya disampaikan ke DJP. DJP dalam waktu paling lama 15 hari menerbitkan surat: 1. Keputusan penetapan sebagai PKP Beresiko Rendah, atau 2. Menolak permohonan karena tidak memenuhi syarat Apabila waktu 15 hari terlewati, permohonan dianggap dikabulkan dan harus diterbitkan Keputusan paling lama 15 hari dari waktu yang sdh terlewati.
15
• •
PMK 71/PMK.03/2010
Keputusan sebagai PKP Beresiko Rendah berlaku 24 bulan dan dapat diajukan permohonan kembali. Keputusan sebagai PKP Beresiko Rendah dinyatakan tidak berlaku dalam hal: 1. PKP dilakukan pemeriksaan buper atau penyelidikan; atau 2. PKP dilakukan pemeriksaan dan ternyata PKP sudah tidak memenuhi lagi syarat sebagai PKP Beresiko Rendah
16
Pasal 16E UU No 42/2009 ttg PPN dan PPnBM
Restitusi PPN dan PPnBM atas Pembelian BKP yang dibawa ke luar negeri oleh orang pribadi pemegang paspor luar negeri.
• PMK 76/PMK.03/2010 • PER 20/Pj/2010 • SE 47/Pj/2010 Pihak yang dapat mengajukan Restitusi dan Tata Caranya Pihak OP pemegang Paspor Luar Negeri dapat mengajukan pemaksaan pengembalian PPN yang telah dibayar atas pembelian Barang Bawaan di toko ritel yg ditunjuk oleh DJP dengan syarat (next slide).
17
Pasal 16E UU No 42/2009 ttg PPN dan PPnBM
1. Bukan WNI atau bukan permanent resident yang tinggal atau berada di Indonesia tidak lebih dari 2 bulan sejak tanggal kedatangannya; dan/atau 2. Bukan kru dari maskapai penerbangan 3. Pemohon kepada Unit Pelaksana Restitusi PPN di Bandara Udara keberangkatan menunjukkan: Paspor Luar Negeri, Tiket atau boarding pass, barang bawaan, dan FP Khusus. 4. PPN yang dapat dimintakan kembali: min Rp 500.000, tercantum dalam satu FP khusus dari satu ritel dan satu tanggal yang sama, dan pembelian BKP dalam 1 bulan sebelum keberangkatan ke luar Daerah Pabean. 5. Menyampaikan no rek bank tujuan dan mata uang yang dikehendaki dicantumkan pada nota persetujuan restitusi PPN, bila restitusi > 5 juta.
18
Pasal 16E UU No 42/2009 ttg PPN dan PPnBM
1. Memasang logo “VAT REFUND FOR TOURISTS” di tokonya 2. Menyediakan informasi tentang fasilitas restitusi 3. Menerbitkan FP Khusus dalam 3 rangkap: pertama untuk OP Pembeli, kedua untuk Unit Pelaksana Resitusi PPN Bandar Udara, ketiga arsip toko ritel. 4. FP khusus harus memenuhi Pasal 13 ayat (5) UU PPN dan PPnBM: (a) kolom NPWP diisi Nomor Paspor, alamat diisi sesuai paspornya.
19
