HASIL HASIL KONGRES PERTAMA MASYARAKAT BIODIVERSITAS INDONESIA

HASIL‐HASIL KONGRES PERTAMA MASYARAKAT BIODIVERSITAS INDONESIA

KAMPUS UNS SOLO, INDONESIA 23 JULI 2011

0

Daftar Isi

3

•

Pengantar‐

•

Agenda Acara dan Tata Tertib Sidang‐

•

Laporan Pertanggungjawaban –

•

Atribut –

•

Tata Tertib Pemilihan Ketua –

•

Hasil Pemilihan Ketua –

•

4

8

15 18

20 Struktur Kepengurusan – 42 26

¾ Lampiran: Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga –

1

Pengantar Pada tanggal 23 Juli 2011 telah dilaksanakan Konggres Pertama Masyarakat Biodiversitas Indonesia di Kota Solo, Jawa Tengah. Pada kongres tersebut telah ditetapkan hal‐hal sebagai berikut: 1. Pengesahan Agenda Acara dan Tata Tertib Sidang 2. Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban 3. Pengesahan Atribut 4. Pengesahan Tata Tertib Pemilihan Ketua 5. Pengesahan Hasil Pemilihan Ketua 6. Pengesahan Struktur Kepengurusan 7. Kembali berlakunya Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga sebelumnya Kongres dipimpin oleh: Ketua : Prof. Drs. Sutarno, M.Sc., Ph.D. Sekretaris : Ahmad Dwi Setyawan, M.Si. Anggota : 1. Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.AgrSc. 2. Prof. Dr. Ir. M. Arief Soendjoto, M.Sc. 3. Dr. Sugiyarto, M.Si. Beberapa catatan khusus dari kongres tersebut adalah: 1. Telah dipilih Prof. Drs. Sutarno, M.Sc., Ph.D. sebagai Ketua Pengurus Pusat MBI Periode 2011‐2015; 2. Belum disepakati penetapan AD/ART MBI yang baru, sehingga secara otomatis AD/ART sebelumnya kembali berlaku. Hasil‐hasil kongres selengkapnya terlampir Surakarta, 23 Juli 2011 Ahmad Dwi Setyawan, M.Si. Notulen Sidang/Sekretaris Sidang

2

Agenda Acara dan Tata Tertib

KETETAPAN KONGRES MASYARAKAT BIODIVERSITAS INDONESIA NO: I/MBI/2011 TENTANG AGENDA ACARA DAN TATA TERTIB KONGRES MASYARAKAT BIODIVERSITAS INDONESIA Menimbang

:

Mengingat

:

Memperhatikan MEMUTUSKAN Menetapkan

: :

Bahwa dalam rangka kelancaran jalannya Kongres MBI tanggal 23 Juli 2011 di Solo, perlu ditetapkan Agenda Acara dan Tata Tertib Kongres tersebut Kesepakatan Bersama Pendirian Masyarakat Biodiversitas Indonesia oleh Dewan Pendiri bertanggal 17 Juli 2006 dan Akta Pendirian Masyarakat Biodiversitas Indonesia bertanggal 2 September 2010 Saran, pendapat dan kesepakatan peserta Kongres MBI tanggal 23 Juli 2011 Agenda Acara dan Tata Tertib Kongres MBI tanggal 23 Juli 2011 sebagaimana terlampir

Prof. Drs. Sutarno, M.Sc., Ph.D. Ketua sidang

Ditetapkan di: Solo Pada tanggal: 23 Juli 2011. Pimpinan Sidang Kongres MBI Ahmad Dwi Setyawan, M.Si. Sekretaris sidang

3

Lampiran Ketetapan No. Ia/MBI/2011 AGENDA ACARA KONGRES MBI Sabtu, 23 Juli 2011 07.30‐08.30 Registrasi 08.30‐16.00 Kegiatan lain (International Conference on Biodiversity) 16.00‐18.30 Pembukaan Ketua SIB/MBI: Prof. Drs. Sutarno, M.Sc., Ph.D. Pengesahan tata tertib dan agenda kongres Pimpinan sidang: Dewan Pendiri Laporan pertanggungjawaban pengurus Penetapan Atribut MBI Penetapan Tata tertib dan Pemilihan Ketua MBI Periode: MBI 2011‐2015 Pengesahan Struktur Kepengurusan MBI Periode: 2011‐2015 18.30‐20.00 Ishoma 20.00‐21.00 Penetapan AD/ART 21.00‐21.30 Pidato pengantar oleh ketua baru Rehat kopi 21.30‐22.00 Penutupan oleh ketua baru Ditetapkan di: Solo Pada tanggal: 23 Juli 2011. Pimpinan Sidang Kongres MBI Prof. Drs. Sutarno, M.Sc., Ph.D. Ahmad Dwi Setyawan, M.Si. Ketua sidang Sekretaris sidang

4

Lampiran Ketetapan No. Ib/MBI/2011 TATA TERTIB KONGRES MASYARAKAT BIODIVERSITAS INDONESIA Pasal 1 Status a. Kongres MBI merupakan Kongres para anggota MBI. b. Kongres MBI memegang kekuasaan tertinggi organisasi MBI. Pasal 2 Kekuasaan/Kewenangan a. Menetapkan dan/atau menilai laporan pertanggungjawaban Pengurus; b. Menetapkan AD/ART dan Ketentuan organisasi MBI; c. Menetapkan Tata Tertib Pemilihan Ketua MBI. d. Memilih Ketua MBI periode 2011‐2015. Pasal 3 Peserta Peserta Kongres terdiri dari: a. Anggota MBI. b. Peninjau dan undangan atas persetujuan Pimpinan Sidang. Pasal 4 Hak Suara dan Bicara a. Anggota MBI masing‐masing mempunyai hak 1 (satu) suara dan hak bicara. b. Peninjau dan undangan hanya mempunyai hak bicara. Pasal 5 Keputusan a. Keputusan Kongres diambil dengan cara musyawarah dan mufakat. b. Bila ayat a dalam Pasal ini tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan dengan suara terbanyak. Pasal 6 Sidang‐sidang a. Sidang Pleno sebagai instansi tertinggi Kongres MBI. b. Apabila dianggap perlu, diadakan Sidang Komisi.

5

Pasal 7 Pimpinan Sidang Pimpinan Sidang Kongres MBI adalah Dewan Pendiri MBI. Pasal 8 Kuorum a. Sidang Pleno dan Komisi Kongres MBI baru dianggap sah apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota yang melakukan registrasi. b. Apabila ayat a Pasal ini tidak tercapai, maka sidang pleno dan komisi ditunda selama 15 menit dan setelah itu dapat dilanjutkan dan dianggap sah. Pasal 9 Lain‐lain Hal‐hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan diatur kemudian oleh Pimpinan Sidang dengan persetujuan peserta Kongres MBI. Ditetapkan di: Solo Pada tanggal: 23 Juli 2011. Pimpinan Sidang Kongres MBI Prof. Drs. Sutarno, M.Sc., Ph.D. Ahmad Dwi Setyawan, M.Si. Ketua sidang Sekretaris sidang

6

Laporan Pertanggungjawaban KETETAPAN KONGRES MASYARAKAT BIODIVERSITAS INDONESIA NO: II/MBI/2011 TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN MASYARAKAT BIODIVERSITAS INDONESIA Menimbang

:

Mengingat

:


: :

Bahwa dalam rangka menjaga kesinambungan organisasi dan memastikan dilaksanakannya roda organisasi secara bertanggungjawab maka diperlukan adanya Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Kesepakatan Bersama Pendirian Masyarakat Biodiversitas Indonesia oleh Dewan Pendiri bertanggal 17 Juli 2006 dan Akta Pendirian Masyarakat Biodiversitas Indonesia bertanggal 2 September 2010 Saran, pendapat dan kesepakatan peserta Kongres MBI tanggal 23 Juli 2011 Memerima laporan pertanggungjawaban Pengurus MBI Periode 2006‐2011, dengan catatan melengkapi kekurangan/keberatan yang muncul selama sidang



7

Lampiran Ketetapan No. II/MBI/2011 LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN MASYARAKAT BIODIVERSITAS INDONESIA PENDAHULUAN Pendirian Masyarakat Biodiversitas Indonesia (Society for Indonesian Biodiversity) diawali dari pembicaraan intensif via email antara pengelola dengan para penulis jurnal Biodiversitas, Journal of Biological Diversity dari berbagai kota di Indonesia dan di luar negeri pada paruh akhir 2005. Jurnal tersebut pertama kali diterbitkan pada awal tahun 2000, dimana pendiriannya tidak lepas dari kegiatan Seminar dan Lokakarya Nasional mengenai Perlindungan Keanekaragaman Hayati di Jawa pada pertengahan 1999. Pada awalnya pembicaraan tersebut ditujukan untuk menjembatani kebutuhan penulis untuk mempublikasikan naskah pada jurnal ilmiah yang terakreditasi dan berkualitas, dengan kebutuhan pengelola untuk mendapatkan naskah yang berkualitas secara kontinyu dengan jumlah yang mencukupi; serta untuk mendapatkan mitra bestari yang berkualitas. Dari usulan pembentukan keanggotaan (membership) untuk para penulis, akhirnya berkembang usulan untuk membentuk suatu organisasi himpunan profesi peneliti dan pemerhati biodiversitas, yang fungsinya tidak hanya terkait dengan penerbitan jurnal, tetapi secara luas mencakup berbagai aktivitas penelitian, perlindungan, dan pemanfaatan biodiversitas secara berkelanjutan. Pada akhirnya penerbitan jurnal Biodiversitas nantinya hanya akan menjadi salah satu kegiatan MBI. Dalam kata pengantar terbitan Januari 2006 telah disebutkan bahwasanya jurnal Biodiversitas akan memfasilitasi lahirnya Society for Indonesian Biodiversity untuk mewadahi para pembaca dan penulis Biodiversitas, serta pihak‐pihak lain yang berminat pada penelitian keanekaragaman hayati. Lebih lanjut pada 2010, MBI telah menjadi co‐publisher jurnal Biodiversitas. Tujuan MBI sebagaimana dilansir dalam AD/ART adalah: meningkatkan upaya penelitian, perlindungan, dan pemanfaatan biodiversitas secara berkelanjutan. Untuk mencapai tujuannya, MBI melaksanakan usaha‐usaha berikut: 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian biodiversitas oleh para peneliti. 2. Meningkatkan kesadaran masyarakat, aparat birokrasi dan korporasi akan pentingnya perlindungan dan pemanfaatan biodiversitas secara berkelanjutan. 3. Mendukung upaya‐upaya penelitian, perlindungan, dan pemanfaatan biodiversitas secara berkelanjutan. MBI telah diperkenalkan dan dinyatakan berdiri pada tanggal 17 Juli 2006, namun dalam prakteknya baru dalam setahun terakhir organisasi ini mulai berkiprah. Hal ini dikarenakan kesibukan para pendiri yang sekaligus berperan sebagai pengurus pusat dan pengurus wilayah. Dalam setahun terakhir beberapa kegiatan telah dilaksanakan. PROGRAM KERJA A. Pengembangan Organisasi 1. Pengurusan Akta Notaris Akta notaris diperlukan untuk legalitas suatu tindakan hukum, termasuk pembentukan organisasi profesi. Oleh karena itu pengurus MBI berketetapan untuk mendapatkan akte notaris untuk mempermudah hal‐hal yang terkait dengan aspek hukum. Akta notaris MBI disahkan oleh notaries Heru Yuwananto, SH yang berpraktik di Karanganyar pada 25 September 2010. 2. Penerimaan Anggota Baru Sejak mulai diaktifkan kembali pada semester pertama tahun 2010, pengurus pusat dan Plt. pengurus wilayah mulai aktif menjaring anggota baru. Dlam setahun terakhir jumlah anggota MBI telah 8

mencapai 194 orang (daftar anggota terlampir), berasal dari seluruh Indonesia, serta dua orang warga negara asing. Secara umum proses perekrutan ini berlangsung cepat, namun bila dianggap lambat, hal ini terjadi karena proses perekrutan ditujukan langsung pada orang‐orang tertentu yang berpotensi untuk aktif membesarkan organisasi. Sedangkan mereka yang setengah hati untuk bergabung tidak menjadi target perekrutan. Di samping berlatar belakang biosains atau ilmu‐ilmu yang serumpun (sebagaimana ditunjukkan oleh gelar kesarjanaannya), calon anggota harus menyetujui AD/ART dan dengan kesadaran diri memohon kepada Ketua MBI agar diperkenankan menjadi anggota. Setiap anggota MBI juga diminta kesediannya untuk menjadi mitra bestari jurnal Biodiversitas atau jurnal terafiliasi sebanyak 1‐2 kali per tahun. Mereka yang pernah menjadi penulis atau mitra bestari jurnal Biodiversitas merupakan target potensial untuk direkrut menjadi anggota. Jumlah anggota yang banyak tidak menjadi target perekrutan, namun jumlah anggota yang banyak dan berkualitaslah yang menjadi target. Pada akhirnya nanti diharapkan seluruh penulis Biodiversitas yang berkewarganegaraan Indonesia menjadi anggota MBI, sehingga terjadi sinergi dimana anggota MBI memiliki kepastian tempat untuk mempublikasikan naskah ilmiahnya, sebaliknya pengelola jurnal memiliki kontributor dan pelanggan yang pasti sehingga memudahkan dalam mendapatkan naskah berkualitas dan menyebarluaskan jurnal. 3. Pembentukan Pengurus Wilayah Pada saat ini telah terbentuk delapan Pengurus Wilayah MBI. Wilayah yang pertama kali membentuk kepengurusan adalah Papua Barat, pada akhir 2010. Suatu hal yang patut diapresiasi, mengingat Papua merupakan salah satu wilayah Indonesia yang keanekaragaman hayatinya sangat tinggi dan relatif masih terjaga. Wilayah‐wilayah yang belum memiliki PW definitif ditangani langsung oleh Dewan Pendiri yang ditunjuk untuk itu. Hambatan pembentukan PW sangat bervariasi antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Kurangnya anggota pada suatu wilayah tentu menjad alasan utama tidak terbentuknya kepengurusan di wilayah tersebut, namun wilayah dengan jumlah anggota yang banyak pun belum tentu dapat membentuk PW definitif. Terdapat pula anggota yang aktif secara ilmiah dengan sering menjadi penulis di jurnal Biodiversitas, namun kurang aktif secara organisasi dan lemah dalam perekrutan anggota, sehingga tidak mampu membentuk PW dan menjadi satu‐ satunya anggota MBI di propinsinya. Terdapat pula anggota yang hanya memanfaatkan keanggotaannya untuk mempermudah publikasi di jurnal Biodiversitas, tanpa melibatkan diri dalam organisasi. Namun, alasan utama tiak terbentuknya PW di suatu wilayah yang jumlah anggotanya cukup banyak adalah kesibukan masing‐masing anggota di wilayah tersebut, sehingga belum sempat mengadakan pertemuan wilayah (kongres wilayah) untuk membentuk PW definitif, akibatnya kegiatan anggota di wilayah tersebut lebih berorientasi pada PP dari pada wilayahnya sendiri. Salah satu misi pembentukan PW adalah meningkatkan aktivitas anggota di wilayah, karena setiap PW sekurang‐kurangnya harus melaksanakan satu kegiatan ilmiah dalam setahun, sehingga apabila setiap propinsi memiliki PW, maka dalam setahun sekurang‐kurangnya terdapat 33 kegiatan, sehingga sangat aktif untuk kriteria himpunan profesi ilmiah di Indonesia. Kedepan perlu dipikirkan untuk membentuk PW di setiap propinsi. Bankan, untuk wilayah dengan potensi jumlah yang anggota yang banyak seperti Jawa Barat dimungkinkan pembentukan lebih dari satu PW. Hal yang sama dimungkinkan pula untuk propinsi‐propinsi dengan wilayah yang sangat luas, seperti Kalimantan Timur dan Papua. Sebaliknya, pembentukan PW untuk entitas sangat kecil (i.e. satu lembaga) perlu dihindari, meskipun jumlah anggotanya mencukupi (10 orang), karena salah satu tujuan MBI adalah membangun komunikasi dan pertukaran ide dengan anggota dalam skala yang heterogen. 4. Rapat Kerja Nasional Rapat Kerja Nasional Pengurus MBI dan Editor Biodiversitas di Kawasan Wisata Dieng Wonosobo, 14‐ 16 Desember 2010 memiliki dua tujuan utama, yakni: mendorong penguatan organisasi MBI dan 9

penguatan manajemen Biodiversitas. Dalam pertemuan ini, hadir sembilan PW, yaitu: Aceh, Papua Barat, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Sulawesi Tengah, Jawa Timur, NTB, dan Yogyakarta; serta para editor jurnal Biodiversitas. Dalam kaitannya dengan MBI, setiap wilayah telah mempresentasikan rencana kerjanya. Dalam kaitannya dengan jurnal Biodiversitas terdapat beberapa hasil. Selama ini Biodiversitas hanya memiliki Guidance for Author yang dipergunakan oleh semua penulis, pengelola dan mitra bestari dalam memproses naskah, namun belum ada panduan yang secara spesifik menentukan tugas dan kewajiban serta hak‐hak setiap individu, sehingga job description setiap individu dapat tumpang tindih atau bahkan tercecer dan tidak ada yang mengerjakan. Dalam pertemuan ini, telah disetujui perangkat kerja yang dibutuhkan oleh jurnal, beserta hak dan kewajiban masing‐masing. Telah disepakati tata kerja untuk editorial board, editor‐in‐chief, editorial staf, editorial member, dan reviewer (mitra bestari), sehingga memperjelas tugas dan tanggungjawab setiap pihak. 5. Kongres Pertama MBI Kongres pertama MBI yang sedang dilaksanakan pada saat ini, 23 Juli 2011, merupakan amanah AD/ART untuk menjaga sifat independen dan demokratis organisasi ini. Kongres ini diharapkan dapat memperbaharui AD/ART, program kerja dan kepengurusan MBI. Dengan terlibatnya para anggota dalam keputusan‐keputusan kongres, diharapkan rasa kepemilikan dan peran serta anggota terhadap organisasi nantinya meningkat. Pada akhirnya MBI diharapkan menjadi milik anggota dan bukan sekedar milik beberapa orang (elit) pendiri MBI. B. Peningkatan Kualitas Ilmiah 1. Pelatihan Penulisan Ilmiah Kegiatan ini telah dilaksanakan sebanuak dua kali di Solo, yaitu 22 Juli 2010 dan 8 Desember 2010. Pada kedua kegiatan tersebut, masing‐masing sekitar 20 naskah yang telah diseleksi, dipresentasikan, dan dinilai; beberapa di antaranya telah diterbitkan dalam jurnal Biodiversitas. Pelatihan penulisan artikel ilmiah untuk jurnal internasional, biasanya dalam Bahasa Inggris, merupakan program rutin yang dilakukan Dikti, himpunan profesi, atau lembaga‐lembaga lainnya, namun tampaknya belum ada evaluasi yang mendalam seberapa jauh efektifitas program tersebut. Pelatihan penulisan artikel ilmiah oleh Biodiversitas didesan untuk menyeleksi naskah yang layak diterbitkan, dan melakukan asistensi untuk memperkaya kualitas naskah tersebut serta memperbaiki gaya selingkunganya. Oleh karena itu, naskah yang diloloskan untuk disertakan dalam program ini telah lebih dahulu diseleksi sesuai dengan kebiasaan Biodiversitas, serta adanya jaminan diterbitkan sepanjang sesuai dengan kualifikasi yang dimintakan. Program ini memiliki target yang pasti, serta menguntungkan kedua belah pihak. Biodiversitas diuntungkan karena adanya kesempatan untuk menyeleksi naskah dalam jumlah besar sehingga berpotensi untuk mendapatkan dan menyetok naskah yang berkualitas tinggi; sedangkan penulis diuntungkan karena adanya kepastian suatu tulisan dapat diterima atau tidak dalam waktu singkat, serta adanya asistensi untuk meningkatkan kualitas dan memperbaiki gaya selingkungnya. Kedua pihak kembali diuntungkan apabila di lain waktu seorang mantan peserta pelatihan ingin menulis artikel baru, dimana tidak akan direpotkan oleh ketidak sepahaman tema dan kesalahan tatacara penulisan. Untuk mendekatkan lokasi kegiatan dengan para kandidat penulis, maka program ini akan dilaksanakan di dua tempat yaitu kota Solo dan Bogor, serta kemungkinan akan dilaksanakan pula di kota‐kota lain yang memiliki perwakilan Biodiversitas atau secara tradisional penyumbang naskahnya cukup banyak. 2. International Conference on Biodiversity (Seminar and Workshop) Kegiatan yang telah dan sedang dilaksanakan pada 22‐23 Juli 2011 ini diharapkan dapat menjaring lebih banyak naskah berkualitas, serta mengikutsertakan editor internasional sejak awal untuk 10

penjaringan naskah, sehingga naskah yang tidak berkualitas dapat langsung disisihkan agar tidak membuang waktu penulis untuk proses perbaikan, sedangkan naskah berkualitas dipandu untuk memperkayanya sehingga dapat diterbitkan. Dalam kegiatan ini terdaftar sekitar 100 naskah untuk dipresentasikan baik oral maupun poster. Naskah‐naskah tersebut diharapkan diperkaya sehingga dapat diterbitkan. Untuk itu pada hari kedua kegiatan tersebut dilakukan workshop yang menghadirkan editor Biodiversitas yang telah banyak melakukan publikasi internasional untuk berbagi pengalaman dan membantu memperbaiki naskah penulis. 3. Penerbit bersama (co‐publisher) jurnal Biodiversitas Sejak 2009, MBI menjadi penerbit bersama (co‐publisher) jurnal Biodiversitas. Hal ini diharapkan akan meningkatkan rasa kepemilikan dan dukungan ilmiah para anggota atas penerbitan jurnal ini. Jurnal ilmiah merupakan kebutuhan mutlak bagi peneliti untuk mempublikasikan hasil penelitiannya. Dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di tanah air, maka kualitas dan kuantitas penelitian diharapkan berkembang pula, termasuk bertambahnya perhatian terhadap kekayaan hayati. Jurnal ini diharapkan dapat menjadi wadah yang representatif untuk mempublikasikan hasil‐hasil penelitian tersebut. Sejalan dengan kemajuan di bidang ekonomi dan komunikasi, dimana batas‐batas negara tidak lagi menjadi penghambat hubungan antara bangsa, serta tumbuhnya kesadaran dunia akan bumi yang satu dan umat manusia yang satu pula, maka jurnal ilmiah yang tidak lagi dibatasi oleh batas‐batas negara dan bahasa lokal akan mendapat apresiasi yang lebih tinggi; sehingga perlu upaya untuk menerbitkan jurnal ilmiah yang mengikutsertakan peneliti (penulis), pengelola (editor), dan mitra bestari (peer reviewer) dari seluruh bangsa, serta mempergunakan salah satu bahasa internasional yang pemakaiaannya cukup luas, seperti bahasa Inggris. 4. Pemberian Anugerah Naskah Ilmiah Penyelenggaraan anugerah bertajuk “MBI Scientific Paper Award 2010” telah dilaksakan pada Desember 2010 dengan menyeleksi sekitar 50 naskah; dimana terpilih 3 naskah pemenang utama dan 20 naskah pemenang harapan. Award ini terutama ditujukan untuk menjaring naskah dari para penulis (dalam negeri) yang kualifikasi tulisannya diakui secara internasional. Sudah menjadi rahasia umum bahwa sebagian naskah yang diterbitkan di jurnal dalam negeri merupakan sisa artikel yang sebelumnya telah ditolak oleh penerbit di luar negeri, hal ini menyebabkan kualitas jurnal dalam negeri tidak selalu optimal. Dengan adanya anugerah berupa uang dan sertifikat diharapkan dapat diperoleh naskah yang bagus dan orisinil, tidak hanya bekas naskah yang telah ditolak karena kualitasnya dipertanyakan. Namun kegiatan ini bukan tanpa hambatan, beberapa naskah yang dimenangkan juri pada akhrnya ditolak oleh reviewer internasional dengan alasan‐alasan yang cukup substantive; apalagi “sisa” naskah yang tidak memenangkan anugerah tersebut. Namun, terdapat pula naskah yang cukup bekualitas, sehingga telah diterbitkan dalam jurnal Biodiversitas C. Keuangan Berdasarkan kesepakatan anggota pada pertemuan sekaligus pelatihan penulisan ilmiah di Solo, 22 Juli 2010, maka iuran anggota MBI adalah Rp. 150.000,‐ per tahun. Namun, berdasarkan keputusan rakernas pada bulan Desember 2010, maka iuran anggota MBI adalah Rp. 200.000,‐ per tahun, dimana Rp. 50.000,‐ dikelola oleh masing‐masing PW MBI. Disepakati pula bahwa pembayaran untuk 5, 10, dan 20 tahun (life time) sekaligus akan mendapatkan rabat 25%. Mengingat pendeknya masa penarikan iuran pada akhir tahun 2010, maka sementara ini pengurus pengambil ketetapan bahwa iuran anggota pada 2010‐2011 cukup dibayarkan sekali dengan besaran Rp. 200.000,‐; anggota yang masih kurang diharap melunasi. Berdasarkan keputusan rakernas pada bulan Desember 2010, separuh dari total iuran anggota untuk Pengurus Pusat diserahkan untuk penerbitan jurnal Biodiversitas, sedangkan separuh sisanya untuk operasional PW MBI. Berikut adalah aliran uang masuk dan keluar MBI. 11

Tabel 1. Aliran uang masuk‐keluar MBI Uang Masuk: No. Tanggal Sumber 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

11‐11‐2010 22‐11‐2010 03‐12‐2010 23‐12‐2010 23‐12‐2010 23‐12‐2010 23‐12‐2010 23‐12‐2010 30‐12‐2010 05‐01‐2011 07‐01‐2011 07‐01‐2011 17‐01‐2011 17‐02‐2011

28. 29.

28‐02‐2011 01‐03‐2011

30. 31.

22‐03‐2011 05‐04‐2011

32. 05‐05‐2011 33. 10‐05‐2011 Uang Keluar: No. Tanggal

Sumbangan M. Arief Soendjoto Iuran Ahmad Dwi Setyawan (5 tahun, korting 25%) Iuran Alfin Widiastuti Iuran Nina Dwi Yulia Iuran Esti Endah Ariyanti Iuran Deden Mudiana Iuran dan sumbangan Widodo Iuran Zaenal Mutaqien Iuran Serafinah Indriyani Iuran Rita Rakhmawati (tunai) Iuran Issirep Sumardi Iuran dan sumbangan Betty Mauliya Bustam Iuran Charis Amarantini (tunai) Iuran Tri Yahya Budiarso (tunai) Iuran Suhartati M. Natsir (tunai) Iuran dan sumbangan Edi Rudi Iuran Sudarmono Iuran Izu A Fijridianto Iuran Hartutiningsih‐M.Siregar Iuran Annisa Satyani Iuran Subekti Purwantoro Iuran Dody Priadi (via rek. Solicatun) Iuran Luchman Hakim Iuran Hadiwiyono Iuran Supyani Iuran Iing Dwi Lestari Iuran anggota PW Kalimantan (12 orang @ Rp. 150.000) a.n. M.Arief Soendjoto Iuran Hamid Toha Iuran anggota PW Kalimantan (4 orang) a.n. M.Arief Soendjoto Iuran anggota PW NTB Iuran anggota PW Kalimantan (4 orang) a.n. M.Arief Soendjoto Iuran Jusmaldi Iuran anggota PW Papua Barat a.n. Joni Marwa Total

Keperluan

1. 23‐07‐2011 Bayar jurnal Biodiversitas 2. 23‐07‐2011 Bayar merchandise (sifat pinjaman) Total Catatan: apabila terdapat kesalahan akan diperbaiki dikemudian hari.

Jumlah (Rp.) (x 1000) 450 750 200 150 150 150 225 150 150 150 200 300 150 150 150 250 150 150 150 150 150 200 150 150 150 150 1800 200 600 2500 600 150 3000 14125

Jumlah (Rp.) (x 1000) 7062.5 7062.5 14125

12

PENUTUP MBI telah dinyatakan berdiri sejak lima tahun yang lalu, mekipun dalam praktiknya baru dalam 1‐1,5 tahun terakhir Penggurus Pusat aktif menjalankan tugasnya. Waktu yang terbuang tentu sangat disayangkan, namun itulah kondisi yang terjadi pada saat itu. Kesalahan bukanlah untuk dilupakan, namun untuk diingat agar tidak terulang di masa depan. Permohonan maaf, tentunya tidak akan mengubah esensi dari suatu kesalahan. Namun permakluman dan pemberian kesempatan baru, akan menjadi api untuk terus menjalankan roda organisasi. Ditetapkan di: Solo Pada tanggal: 23 Juli 2011. Pimpinan Sidang Kongres MBI Prof. Drs. Sutarno, M.Sc., Ph.D. Ahmad Dwi Setyawa, M.Si. Ketua Sekretaris

13

Atribut KETETAPAN KONGRES MASYARAKAT BIODIVERSITAS INDONESIA NO: III/MBI/2011 TENTANG ATRIBUT MASYARAKAT BIODIVERSITAS INDONESIA Menimbang

:

Mengingat

:


: :

1. Bahwa atribut MBI diperlukan sebagai simbul dan identitas organisasi; serta diperlukan untuk keperluan administrati. 2. Bahwa diperlukan adanya keseragaman atribut dalam suatu organisasi. Kesepakatan Bersama Pendirian Masyarakat Biodiversitas Indonesia oleh Dewan Pendiri bertanggal 17 Juli 2006 dan Akta Pendirian Masyarakat Biodiversitas Indonesia bertanggal 2 September 2010 Saran, pendapat dan kesepakatan peserta Kongres MBI tanggal 23 Juli 2011 1. Lambang MBI; 2. Kop surat; 3. Stempel; 4. Kartu Tanda Anggota sebagaimana terlampir



14

Lampiran Ketetapan No. III/MBI/2011. ATRIBUT MASYARAKAT BIODIVERSITAS INDONESIA

1. Lambang MBI Arti lambang/logo: 1. Matahari merah melambangkan kontinuitas sumber kehidupan. 2. Gunung biru melambangkan ketenteraman. 3. Hutan pepohonan hijau melambangkan kemakmuran. 4. Laut biru melambangkan dalamnya keanekaragaman. 5. Burung beterbangan melambangkan hidup yang terus berubah (evolusi). 6. Awan hitam melambangkan kepastian. 7. Langit biru muda melambangkan luasnya kepulauan Nusantara. • Secara keseluruhan logo MBI melambangkan tingginya biodiversitas di kepulauan Nusantara dan proses evolusi yang terus berlangsung untuk menjaga tetap tingginya keanekaragaman gen, spesies, ekosistem, dan budaya dalam memanfaatkannya.

15

2. Kop surat Kantor Pusat: Jurusan Biologi FMIPA Universitas Sebelas Maret Jl. Ir. Sutami 36a Surakarta 57126. Tel./Fax. 0271-663375. Email: [email protected] 3. Stempel 4. Kartu Tanda Anggota



16

Tata Tertib Pemilihan Ketua KETETAPAN KONGRES MASYARAKAT BIODIVERSITAS INDONESIA NO: IV/MBI/2011 TENTANG TATA TERTIB PEMILIHAN KETUA MASYARAKAT BIODIVERSITAS INDONESIA Menimbang

:

Mengingat

:


: :

1. Bahwa dengan adanya kongres MBI tanggal 23 Juli 2011 di Solo, perlu adanya pemilihan Ketua Pengurus Pusat MBI atau disingkat Ketua MBI; 2. Bahwa Ketua MBI harus dipilih oleh anggota. 3. Bahwa untuk memilih Ketua MBI perlu ditetapkan Tata Tertib Pemilihan yang menjamin azas‐ azas demokrasi Kesepakatan Bersama Pendirian Masyarakat Biodiversitas Indonesia oleh Dewan Pendiri bertanggal 17 Juli 2006 dan Akta Pendirian Masyarakat Biodiversitas Indonesia bertanggal 2 September 2010 Saran, pendapat dan kesepakatan peserta Kongres MBI tanggal 23 Juli 2011 Tata Tertib Pemilihan Ketua MBI sebagaimana terlampir



17

Lampiran Ketetapan No. IV/MBI/2011. TATA TERTIB PEMILIHAN KETUA MASYARAKAT BIODIVERSITAS INDONESIA

PASAL 1 Anggota mengajukan nama‐nama calon Ketua MBI. PASAL 2 Anggota memilih seorang calon Ketua MBI. PASAL 3 Calon Ketua MBI yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai ketua MBI. PASAL 4 Apabila terjadi jumlah suara yang sama untuk calon‐calon yang memperoleh suara terbanyak, maka dilakukan pemilihan ulang sampai terpilih suara terbanyak. Ditetapkan di: Solo Pada tanggal: 23 Juli 2011. Pimpinan Sidang Kongres MBI Prof. Drs. Sutarno, M.Sc., Ph.D. Ahmad Dwi Setyawan, M.Si. Ketua sidang Sekretaris sidang

18

Hasil Pemilihan Ketua KETETAPAN KONGRES MASYARAKAT BIODIVERSITAS INDONESIA NO: V/MBI/2011 TENTANG HASIL PEMILIHAN KETUA MASYARAKAT BIODIVERSITAS INDONESIA Menimbang

:

Mengingat

:


: :

Bahwa untuk menyusun kepengurusan MBI periode 2011‐2015, perlu dipilih seorang Ketua MBI 1. Kesepakatan Bersama Pendirian Masyarakat Biodiversitas Indonesia oleh Dewan Pendiri bertanggal 17 Juli 2006 dan Akta Pendirian Masyarakat Biodiversitas Indonesia bertanggal 2 September 2010 2. Hasil pemilihan ketua MBI Periode 2011‐2012 Saran, pendapat dan kesepakatan peserta Kongres MBI tanggal 23 Juli 2011 Saudara Prof. Drs. Sutarno, M.Sc., Ph.D. sebagai Ketua MBI periode 2011‐ 2015; dan kepada yang bersangkutan diwajibkan untuk membentuk pengurus lengkap selambat‐lambatnya dalam waktu 30 hari.



19

Struktur Kepengurusan KETETAPAN KONGRES MASYARAKAT BIODIVERSITAS INDONESIA NO: VI/MBI/2011 TENTANG STRUKTUR KEPENGURUSAN MASYARAKAT BIODIVERSITAS INDONESIA PERIODE 2011‐2015 Menimbang

:

Mengingat

:


: :

Bahwa untuk menjalankan roda kepengurusan MBI periode 2011‐2015, perlu dibentuk Struktur Kepengurusan MBI. 1. Kesepakatan Bersama Pendirian Masyarakat Biodiversitas Indonesia oleh Dewan Pendiri bertanggal 17 Juli 2006 dan Akta Pendirian Masyarakat Biodiversitas Indonesia bertanggal 2 September 2010 2. Hasil pemilihan Ketua MBI Periode 2011‐2012 3. Usulan Ketua MBI Periode 2011‐2012 4. Keputusan Pengurus Pusat tentang Pengangkatan Pengurus Wilayah MBI bertanggal 17 Juli 2011 Saran, pendapat dan kesepakatan peserta Kongres MBI tanggal 23 Juli 2011 1. Pengurus Pusat MBI periode 2011‐2015; 2. Pengurus Wilayah MBI periode 2011‐2015; 3. Plt. Ketua Pengurus Wilayah MBI periode 2011‐2015; sebagaimana terlampir.



20

Lampiran Ketetapan No. VIa/MBI/2011. NAMA‐NAMA PENGURUS PUSAT MASYARAKAT BIODIVERSITAS INDONESIA PERIODE: 2011‐2015 NAMA Prof. Drs. Sutarno, M.Sc., Ph.D. Dr. Sugiyarto, M.Si. Ahmad Dwi Setyawan, M.Si. Freddy Pattiselanno, M.Sc. Solichatun, M.Si. Dr. Charis Amarantini Prof. H.M. Sarjan Dr. Bambang Budi Santoso Ari Pitoyo, M.Sc. Dr. Wiryono Tri Yahya Budiarso, M.P. Prof. M. Arief Soendjoto Dr. M. Ahsin Rifai Dr. Barahima Abbas Nina Dwi Yulia, M.Si. Dr. M. Ja’far Luthfi Dr. Jito Sugardjito Dr. Tinny Kaunang Dr. Joko Witono Prof Bambang Hero Saharjo Prof. Trimurti Habazar Prof. Ramadanil Pitopang Dr. Sri Rahayu Dr. Edi Rudi Dr. Kisman

JABATAN Ketua Wakil Ketua Sekretaris Wakil Sekretaris Bendahara Wakil Bendahara Bagian Pengembangan Organisasi Ketua Staf Staf Staf Staf Bagian Pendidikan dan Pelatihan Ketua Staf Staf Staf Bagian Kerjasama Ketua Staf Staf Staf Bagian Riset Ketua Staf Staf Staf Staf Staf

21

Lampiran Ketetapan No. VIb/MBI/2011. NAMA‐NAMA PENGURUS WILAYAH DI LINGKUNGAN MASYARAKAT BIODIVERSITAS INDONESIA PERIODE: 2011‐2015 WILAYAH Aceh NTB

NAMA Dr. Suwarno M.Si. Suhartono, M.Sc. Dr. Muchlisin Z.A., M.Sc. Prof. Dr. Ir. H.M. Sarjan, M.Agr.CP Indriyatno, S.Hut, M.P. Dr. Ir. Lolita Endang Susilowati, MP Prof. Dr. Ir. I G.Putu Muliartha Aryana, MP

JABATAN Ketua Sekretaris Bendahara Ketua Sekretaris Bendahara Divisi Riset dan Pengembangan Ir. Lalu Arifin Ariabakti, M.Agr. Divisi Pendidikan dan Pelatihan Dr. Ir. Kisman, M.Sc. Divisi Humas dan Kerjasama Papua Barat Yohanes Y. Rahawarin, S.Hut., M.Sc. Ketua Jonni Marwa, S.Hut., M.Si Sekretaris Yori Turutoja, S.Pi., M.Si Bendahara Sulawesi Tengah Prof. Dr. Ir. Muh. Basir Cyio, SE, MS Dewan Penasihat Prof. Dr. Ramadanil, M.Si Dewan Penasihat Prof. Dr. H. Andi Tanra Tellu, MS. Dewan Penasihat Prof. Dr. Ir. H. Alam Anshary, MSi. Dewan Penasihat Dr. Shahabuddin, M.Si Ketua Drs. Elijonnahdi, M.Si Sekretaris Dr. Umrah, M.Si Bendahara Kalimantan Prof. Dr. Ir. M. Arief Soendjoto , M.Sc. Ketua Aditya Rahman KN, M.Si. Sekretaris Dr. M. Ahsin Rifa’i, M.Si. Bendahara Sumatera Barat Dr. Ir. Hamda Fauza, MP. Ketua Dr. Ir. Novri Nelly Sekretaris Dr. Yusniwati, SP., MP. Bendahara Jawa Timur Luchman Hakim, Ph.D. Ketua Rony Irawanto, S.Si. Sekretaris Yogyakarta Dr. Muh. Ja’far Lutfi, M.Si. Ketua Dr. Charis Amarantini, M.Si. Wakil Ketua Widodo, M.Pd. Sekretaris Arifah Khusnuryani, M.Si. Bendahara Catatan: Berlaku sampai dengan Kongres Wilayah, atau 31 Desember 2015 22

Lampiran Ketetapan No. VIb/MBI/2011. NAMA‐NAMA PENGURUS WILAYAH DI LINGKUNGAN MASYARAKAT BIODIVERSITAS INDONESIA PERIODE: 2011‐2015 WILAYAH Aceh NTB

NAMA Dr. Suwarno M.Si. Suhartono, M.Sc. Dr. Muchlisin Z.A., M.Sc. Prof. Dr. Ir. H.M. Sarjan, M.Agr.CP Indriyatno, S.Hut, M.P. Dr. Ir. Lolita Endang Susilowati, MP Prof. Dr. Ir. I G.Putu Muliartha Aryana, MP

JABATAN Ketua Sekretaris Bendahara Ketua Sekretaris Bendahara Divisi Riset dan Pengembangan Ir. Lalu Arifin Ariabakti, M.Agr. Divisi Pendidikan dan Pelatihan Dr. Ir. Kisman, M.Sc. Divisi Humas dan Kerjasama Papua Barat Yohanes Y. Rahawarin, S.Hut., M.Sc. Ketua Jonni Marwa, S.Hut., M.Si Sekretaris Yori Turutoja, S.Pi., M.Si Bendahara Sulawesi Tengah Prof. Dr. Ir. Muh. Basir Cyio, SE, MS Dewan Penasihat Prof. Dr. Ramadanil, M.Si Dewan Penasihat Prof. Dr. H. Andi Tanra Tellu, MS. Dewan Penasihat Prof. Dr. Ir. H. Alam Anshary, MSi. Dewan Penasihat Dr. Shahabuddin, M.Si Ketua Drs. Elijonnahdi, M.Si Sekretaris Dr. Umrah, M.Si Bendahara Kalimantan Prof. Dr. Ir. M. Arief Soendjoto , M.Sc. Ketua Aditya Rahman KN, M.Si. Sekretaris Dr. M. Ahsin Rifa’i, M.Si. Bendahara Sumatera Barat Dr. Ir. Hamda Fauza, MP. Ketua Dr. Ir. Novri Nelly Sekretaris Dr. Yusniwati, SP., MP. Bendahara Jawa Timur Luchman Hakim, Ph.D. Ketua Rony Irawanto, S.Si. Sekretaris Yogyakarta Dr. Muh. Ja’far Lutfi, M.Si. Ketua Dr. Charis Amarantini, M.Si. Wakil Ketua Widodo, M.Pd. Sekretaris Arifah Khusnuryani, M.Si. Bendahara Catatan: Berlaku sampai dengan Kongres Wilayah, atau 31 Desember 2015 23

Lampiran Ketetapan No. VIc/MBI/2011. NAMA‐NAMA PELAKSANA TUGAS KETUA PENGURUS WILAYAH MASYARAKAT BIODIVERSITAS INDONESIA PERIODE: 2011‐2015 WILAYAH NAMA JABATAN Sumatera Utara On Rizal, M.Sc. Plt. Ketua Riau ‐ Plt. Ketua Kepulauan Riau ‐ Plt. Ketua Jambi ‐ Plt. Ketua Bengkulu Dr. Wiryono Plt. Ketua Sumatera Selatan ‐ Plt. Ketua Lampung ‐ Plt. Ketua Bangka Belitung Dr. Edi Nurtjahja Plt. Ketua Banten Dr. Lily Surayya Eka Putri Plt. Ketua Jakarta Dr. Suhartati M. Nasir Plt. Ketua Jawa Barat Prof. Tati S. Syamsudin Plt. Ketua Jawa Tengah Dr. Sugiyarto Plt. Ketua Bali Dr. Bayu Aji Plt. Ketua Nusa Tenggara Timur ‐ Plt. Ketua Maluku Udhi E. Hernawan (Tual) Plt. Ketua Maluku Utara ‐ Plt. Ketua Papua Suharno, M.Si Plt. Ketua Sulawesi Utara Dr. Tini Kaunang Plt. Ketua Sulawesi Tenggara ‐ Plt. Ketua Sulawesi Selatan ‐ Plt. Ketua Sulawesi Barat ‐ Plt. Ketua Gorontalo ‐ Plt. Ketua Kalimantar Timur Dr. Medi Hendra Plt. Ketua Kalimantan Tengah Teguh Pribadi, M.Si. Plt. Ketua Kalimantan Barat Rina Susana, M.Si. Plt. Ketua Catatan: Berlaku sampai dengan terbentuknya Pengurus Wilayah Definitif

24

ANGGARAN DASAR & ANGGARAN RUMAH TANGGA MASYARAKAT BIODIVERSITAS INDONESIA (SOCIETY FOR INDONESIAN BIODIVERSITY)

SURAKARTA, 17 JULI 2006

25

KATA PENGANTAR Pendirian Masyarakat Biodiversitas Indonesia (Society for Indonesian Biodiversity) diawali dari pembicaraan intensif via email antara pengelola dengan para penulis jurnal “Biodiversitas, Journal of Biological Diversity” dari berbagai kota di Indonesia dan di luar negeri pada paruh akhir tahun 2005. Jurnal tersebut pertama kali diterbitkan pada awal tahun 2000, dimana pendiriannya tidak lepas dari kegiatan Seminar dan Lokakarya Nasional mengenai Perlindungan Keanekaragaman Hayati di Jawa pada pertengahan tahun 1999. Pada awalnya pembicaraan antara pengelola dan penulis ditujukan dalam rangka menjembatani kebutuhan penulis untuk mempublikasikan naskah ilmiah secara cepat, mudah, dan murah dengan kebutuhan pengelola untuk mendapatkan naskah yang berkualitas secara kontinyu dengan jumlah yang mencukupi. Dari usulan pembentukan keanggotaan (membership) untuk para penulis, akhirnya berkembang usulan untuk membentuk suatu organisasi bagi para peneliti dan pemerhati biodiversitas, yang fungsinya tidak lagi hanya terkait dengan penerbitan jurnal, tetapi secara luas mencakup berbagai aktivitas para pihak yang terkait dengan penelitian, perlindungan, dan pemanfaatan biodiversitas secara berkelanjutan. Pembentukan organisasi yang berbentuk “himpunan profesi” ini perlu dilakukan, karena belum ada organisasi yang khusus mewadahi bidang keahlian biodiversitas. Himpunan profesi yang ada umumnya spesifik untuk disiplin ilmu tertentu dan bersifat sektoral seperti kepakaran di bidang tumbuhan, hewan, mikroba, kehutanan, biologi, bahan alam, gulma, dan lain‐lain. Hal ini tentunya tidak buruk, tetapi tetap disadari perlu adanya jembatan yang mampu memfasilitasi komunikasi secara intensif di antara para pihak dari berbagai bidang ilmu yang terkait dengan biodiversitas, sehingga dirasa perlu untuk membentuk organisasi yang dapat menaungi semua bidang ilmu namun spesifik pada keahlian keanekaragaman gen, spesies, ekosistem, dan kultur manusia dalam memanfaatkan biodiversitas (etnobiologi). Himpunan profesi ini diharapkan dapat mempertemukan para peneliti dan pemerhati biodiversitas di seluruh kepulauan Nusantara yang konsisten menggeluti bidang tersebut dan jumlahnya diyakini cukup banyak. Untuk itulah dibentuk himpunan profesi yang dinamai “Masyarakat Biodiversitas Indonesia” (Society for Indonesian Biodiversity). Pada pengantar terbitan jurnal Biodiversitas awal tahun 2006, upaya untuk membentuk himpunan profesi tersebut telah disosialisasikan, dan segera setelah itu dibentuk embryo kepengurusan yang mencakup Pengurus Pusat yang berkedudukan di Surakarta, dan beberapa ketua Pengurus Wilayah yang mencakup Jawa bagian barat, Jawa bagian tengah dan timur, Kepulauan Sunda Kecil, Maluku dan Papua, Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera. Adapun wilayah di luar kawasan itu akan ditentukan kemudian sesuai dengan kebutuhan, seperti Malaya (Semenanjung Malaysia dan Thailand Selatan) dan Filippina.

26

Dewan Pendiri himpunan profesi ini adalah: 1. Drs. Sutarno, M.Sc., Ph.D. – Universitas Sebelas Maret, Surakarta 2. Ahmad Dwi Setyawan, S.Si. – Universitas Sebelas Maret, Surakarta 3. Dr. Sugiyarto, M.Si. – Universitas Sebelas Maret, Surakarta 4. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr. – Institut Pertanian Bogor, Bogor 5. Dr. Ir. Moch. Arief Soendjoto, M.Sc. – Universitas Lambung Mangkurat, Banjarbaru 6. Dr. Arrijani, M.Si – Universitas Negeri Manado, Tondano 7. Drs. Djufri, M.Si. – Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh 8. Yohanes Yoseph Rahawarin, S.Hut. – Universitas Negeri Papua, Manokwari 9. Ir. Joko Ridho Witono, M.Si. – Kebun Raya Bogor, LIPI, Bogor 10. Ir. Mustaid Siregar – Kebun Raya Bali, LIPI, Tabanan, Bali Surakarta, 17 Juli 2006 Atas nama Dewan Pendiri Drs. Sutarno, M.Sc., Ph.D. Ahmad Dwi Setyawan, M.Si. Ketua Sekretaris

27

PENDAHULUAN Indonesia dan kawasan kepulauan Nusantara (Malay archipelago) pada umumnya merupakan salah satu pusat keanekaragaman hayati dunia (biodiversity hotspot) dan dikenal sebagai kawasan yang sangat kaya akan keanekaragaman hayati (mega‐biodiversity). Kekayaan biodiversitas ini merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan dapat diandalkan sebagai tulang punggung pengembangan industri berbasis sumber daya hayati, termasuk untuk ekoturisme. Namun demikian, kekayaan biodiversitas yang tinggi ini belum secara optimal membawa kemakmuran bagi masyarakat. Lemahnya kemauan politik untuk mendanai dan mengutamakan penelitian, perlindungan dan pemanfaatan biodiversitas secara lestari, menyebabkan hilangnya potensi manfaat (bioprospecting), bahkan punahnya biodiversitas tersebut secara masif. Keterbatasan dana untuk upaya‐upaya penelitian biodiversitas, menyebabkan banyak kajian yang sifatnya hanya studi pendahuluan dan tidak memiliki kedalaman, sehingga sumbangan bagi pemecahan masalah relatif terbatas. Lemahnya implementasi peraturan terkait perlindungan biodiversitas, serta tumpang tindih dan berubah‐ubahnya peraturan tersebut menyebabkan sejumlah besar kawasan lindung rusak, rehabilitasi sebagian kawasan tersebut diyakini tidak akan dapat mengembalikan kondisi biodiversitas seperti semula karena terlanjur musnahnya berbagai agen hayati. Penerapan teknologi yang berkualifikasi rendah dalam pemanfaatan biodiversitas seperti ekstraksi hutan atau sumber daya lautan dengan cara memulung secara langsung dalam bentuk pembabatan hutan secara besar‐besaran dan pemanenan ikan secara berlebihan, menjadi ancaman serius terhadap kelanjutan biodiversitas tersebut. Keprihatinan akan pemusnahan biodiversitas secara masif dan – di sisi lain – potensinya yang tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia mendorong banyak pihak, terutama para peneliti dan konservasionis untuk bersinergi dalam suatu wadah guna meneliti, melindungi dan memanfaatkan biodiversitas secara berkelanjutan. Dalam rangka inilah dibentuk suatu wadah organisasi yang disebut “Masyarakat Biodiversitas Indonesia” (Society for Indonesian Biodiversity), sebagai ajang bertukar pikiran, merumuskan strategi dan berkontribusi secara langsung atau tidak langsung dalam penelitian, pemanfaatan dan pelestarian biodiversitas di Indonesia pada khususnya dan di kepulauan Nusantara pada umumnya.

28

ANGGARAN DASAR MASYARAKAT BIODIVERSITAS INDONESIA (SOCIETY FOR INDONESIAN BIODIVERSITY) BAB I NAMA, IDENTITAS, DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 1 Nama Organisasi ini bernama Masyarakat Biodiversitas Indonesia (MBI) atau Society for Indonesian Biodiversity (SIB) Pasal 2 Identitas 1. Masyarakat Biodiversitas Indonesia didirikan di Surakarta pada tanggal 17 Juli 2006. 2. MBI adalah organisasi yang bergerak dalam lingkup penelitian, perlindungan, dan pemanfaatan biodiversitas secara berkelanjutan pada tingkat gen, spesies, ekosistem, dan budaya pemanfaatannya (etnobiologi). Pasal 3 Tempat Kedudukan MBI berkedudukan di Surakarta BAB II TUJUAN DAN USAHA Pasal 4 Tujuan MBI adalah meningkatkan upaya penelitian, perlindungan, dan pemanfaatan biodiversitas secara berkelanjutan. Pasal 5 Usaha Untuk mencapai tujuannya, MBI melaksanakan usaha‐usaha berikut: 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian biodiversitas oleh para peneliti. 2. Meningkatkan kesadaran masyarakat, aparat birokrasi dan korporasi akan pentingnya perlindungan dan pemanfaatan biodiversitas secara berkelanjutan. 3. Mendukung upaya‐upaya penelitian, perlindungan, dan pemanfaatan biodiversitas secara berkelanjutan.

29

BAB III KEANGGOTAAN DAN ORGANISASI Pasal 6 Keanggotaan 1. Anggota MBI adalah orang yang memiliki latar belakang dalam upaya penelitian, perlindungan, dan pemanfaatan biodiversitas secara berkelanjutan. 2. Anggota MBI menyetujui dan bersedia mendukung tujuan dan usaha organisasi. 3. Ketentuan keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 7 Susunan Organisasi 1. MBI bergerak di kawasan kepulauan Nusantara pada umumnya, utamanya di negara Republik Indonesia. 2. Susunan organisasi terdiri dari: a. Pengurus Pusat adalah kesatuan organisasi secara keseluruhan. b. Pengurus Wilayah (bioregion) adalah cabang organisasi yang mencakup suatu kawasan dengan karakteristik biodiversitas tertentu. Pasal 8 Pendirian dan Penetapan Organisasi 1. Pendirian Pengurus Pusat untuk pertama kalinya dilakukan oleh Dewan Pendiri. 2. Pendirian Wilayah beserta ketentuan luas lingkupnya ditetapkan oleh Pengurus Pusat. 3. Dalam hal‐hal luar biasa, Pengurus Pusat dapat mengambil ketetapan lain. BAB IV PENGURUS Pasal 9 Pengurus Pusat 1. Pengurus Pusat adalah pengurus organisasi tertinggi. 2. Pengurus Pusat bertugas memimpin organisasi secara keseluruhan. 3. Pengurus Pusat bertanggungjawab kepada kongres. 4. Jumlah anggota Pengurus Pusat sekurang‐kurangnya dua orang yang dipilih dan ditetapkan oleh kongres untuk satu masa jabatan. 5. Ketua Pengurus Pusat dipilih dan ditetapkan oleh kongres di antara salah satu anggota Pengurus Pusat atas usulan anggota Pengurus Pusat terpilih. 6. Ketua Pengurus Pusat menyusun kepengurusan Pusat. Pasal 10 Pengurus Wilayah 1. Pengurus Wilayah adalah perwakilan Pengurus Pusat di wilayahnya. 2. Pengurus Wilayah adalah pengurus organisasi tertinggi dalam wilayahnya. 3. Pengurus Wilayah bertugas memimpin organisasi di dalam wilayahnya dan melaksanakan kebijakan Pengurus Pusat. 30

4. Pengurus wilayah bertanggungjawab kepada ketua Pengurus Pusat. 5. Jumlah anggota Pengurus Wilayah sekurang‐kurangnya satu orang. 6. Ketua Pengurus Wilayah dipilih dan ditetapkan oleh kongres atas persetujuan Ketua Pengurus Pusat dan anggota dari wilayahnya untuk satu masa jabatan. 7. Ketua Pengurus Wilayah menyusun kepengurusan wilayah. Pasal 11 Pemilihan Anggota Pengurus 1. Anggota pengurus terdiri atas anggota organisasi. 2. Persyaratan dan cara pemilihan pengurus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 12 Badan Pembantu 1. Pengurus Pusat atau Wilayah dapat membentuk Badan Pembantu yang bersifat otonom dengan ketentuan tugas tertentu. 2. Ketentuan mengenai Badan Pembantu diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 13 Masa Jabatan Pengurus 1. Masa jabatan semua anggota Pengurus organisasi adalah lima tahun. 2. Ketua Pengurus Pusat dan ketua Pengurus Wilayah dapat dijabat orang yang sama dua kali masa jabatan berturut‐turut. 3. Dalam hal luar biasa, kongres dapat mengambil ketetapan lain. BAB V PERMUSYAWARATAN Pasal 14 Macam Permusyawaratan 1. Kongres 2. Pertemuan tahunan 3. Pertemuan wilayah 4. Rapat kerja Pengurus Pasal 15 Kongres 1. Kongres adalah permusyawaratan organisasi yang tertinggi. 2. Kongres diadakan dan dipimpin Pengurus Pusat. 3. Peserta kongres adalah seluruh anggota organisasi dan undangan. 4. Kongres diadakan lima tahun sekali. 5. Apabila dipandang perlu Pengurus Pusat dengan persetujuan mayoritas ketua Pengurus Wilayah dapat mengadakan kongres luar biasa. 31

Pasal 16 Pertemuan Tahunan 1. Pertemuan tahunan adalah permusyawaratan organisasi yang tertinggi di bawah kongres. 2. Pertemuan tahunan ditujukan untuk melaporkan perkembangan organisasi dalam waktu setahun terakhir serta menyerap usulan‐usulan terbaru dari anggota dan undangan. 3. Pertemuan tahunan diadakan oleh Pengurus Pusat. 4. Peserta pertemuan adalah seluruh anggota dan undangan. 5. Pertemuan tahunan diadakan sekurang‐kurangnya sekali dalam setahun. Pasal 17 Pertemuan Wilayah 1. Pertemuan wilayah diadakan oleh Pengurus Wilayah. 2. Pertemuan wilayah ditujukan untuk pengembangan organisasi di wilayah tersebut. 3. Peserta pertemuan wilayah adalah seluruh anggota organisasi di wilayah tersebut dan undangan. 4. Pertemuan wilayah dilaksanakan sesuai pertimbangan Pengurus Wilayah. Pasal 18 Rapat Kerja Pengurus 1. Rapat kerja adalah permusyawaratan yang diselenggarakan untuk mengatur kerja organisasi di tingkat pusat atau wilayah. 2. Rapat kerja membicarakan masalah yang mendesak untuk segera mendapatkan penyelesaian berkaitan dengan kelancaran kerja organisasi. 3. Ketentuan tentang rapat kerja diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 19 Ketentuan Permusyawaratan 1. Permusyawaratan seperti yang dimaksud dalam Pasal 15, 16, 17 dan 18 dinyatakan sah apabila dihadiri oleh anggota yang telah diundang secara sah oleh Pengurus organisasi di tingkat masing‐ masing. 2. Keputusan permusyawaratan diambil secara aklamasi atau dengan suara terbanyak. 3. Ketentuan lebih lanjut tentang permusyawaratan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 20 Pertemuan Ilmiah 1. Pertemuan ilmiah adalah ajang diseminasi hasil‐hasil penelitian terbaru para anggota dan pihak lain yang diundang. 2. Materi yang diseminarkan bertemakan biodiversitas baik pada tingkat gen, spesies, ekosistem atau budaya pemanfaatannya (etnobiologi). 3. Pertemuan ilmiah dapat dilaksanakan secara terpisah atau bersama‐sama dengan pelaksanaan kongres, pertemuan tahunan, pertemuan wilayah atau lainnya sepanjang tidak saling mengganggu kegiatan‐kegiatan tersebut. BAB VI PENDANAAN 32

Pasal 21 1. Sumber keuangan organisasi adalah iuran anggota dan sumber‐sumber lain yang legal. 2. Ketentuan penganggaran, pembelanjaan, dan pengelolaan organisasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. BAB VII Anggaran Rumah Tangga Pasal 22 1. Hal‐hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. 2. Anggaran Rumah tangga dibuat oleh Pengurus Pusat. BAB VIII PENUTUP Pasal 23 Perubahan Anggaran Dasar 1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh kongres. 2. Rencana perubahan Anggaran Dasar diusulkan oleh Pengurus Pusat dan harus sudah tercantum dalam acara kongres. 3. Perubahan Anggaran Dasar dinyatakan sah apabila diputuskan dengan suara sekurang‐kurangnya dua per tiga jumlah anggota kongres yang hadir untuk membicarakan acara tersebut. Pasal 24 Pembubaran Organisasi 1. Pembubaran organisasi ditetapkan dengan keputusan Pengurus Pusat dan disahkan oleh kongres. 2. Sesudah dinyatakan bubar, segala hak milik organisasi diserahkan kepada pemerintah Republik Indonesia atau pemerintah setempat sesuai dengan wilayahnya. Pasal 25 Penutup 1. Anggaran Dasar ini untuk pertama kalinya telah disahkan atas nama Dewan Pendiri di Surakarta pada tanggal 17 Juli 2006. 2. Anggaran Dasar ini akan diterapkan secara penuh setelah kongres pertama. 3. Hal‐hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Ditetapkan di Surakarta, 17 Juli 2006 Atas nama Dewan Pendiri Drs. Sutarno, M.Sc., Ph.D. Ahmad Dwi Setyawan, M.Si. Ketua Sekretaris 33

ANGGARAN RUMAH TANGGA MASYARAKAT BIODIVERSITAS INDONESIA (SOCIETY FOR INDONESIAN BIODIVERSITY) BAB I TEMPAT KEDUDUKAN ORGANISASI Pasal 1 Tempat Kedudukan 1. Pengurus Pusat berkedudukan di Surakarta. 2. Pengurus Wilayah dapat berubah kedudukannya sepanjang masih di wilayahnya. 3. Ketentuan perubahan kedudukan wilayah ditentukan Pengurus Wilayah dengan persetujuan Pengurus Pusat. Pasal 2 Usaha 1. Usaha organisasi diwujudkan dalam bentuk usaha dan kegiatan‐kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan program. 2. Kebijakan penyelenggaraan usaha dan kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan program diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam organisasi. BAB II ANGGOTA Pasal 3 Keanggotaan 1. Syarat menjadi anggota adalah: a. Menyetujui tujuan organisasi. b. Mendukung dan ikut melaksanakan usaha organisasi. c. Memiliki latar belakang kegiatan yang terkait dengan penelitian, perlindungan, dan/atau pemanfaatan biodiversitas secara berkelanjutan. 2. Keanggotaan organisasi ditujukan kepada Pengurus Pusat. 3. Persetujuan atau penolakan keanggotaan ditetapkan Pengurus Pusat selambat‐lambatnya 6 bulan sejak pengajuan permohonan. 4. Tanda keanggotaan organisasi diberikan oleh Pengurus Pusat. 5. Kewajiban anggota: a. Menjaga nama baik organisasi. b. Tunduk pada peraturan organisasi. c. Menegakkan disiplin organisasi. d. Mengikuti kegiatan organisasi dan mendukung usaha‐usahanya. e. Membayar iuran yang besarnya ditetapkan organisasi. 6. Hak anggota: a. Anggota berhak berpendapat dan bersuara. b. Anggota berhak memilih dan dipilih. 7. Keanggotaan berakhir: a. Alasan: 34

1) Meninggal dunia. 2) Kehendak sendiri. 3) Merusak nama baik organisasi. 4) Melanggar disiplin organisasi. b. Tatacara pemberhentian anggota: 1) Dalam hal anggota meninggal dunia atau berhenti atas kehendah sendiri, maka keanggotaan berakhir secara otomatis. 2) Dalam hal anggota merusak nama baik atau disiplin organisasi, maka Pengurus Pusat dapat memberhentikan sementara (skorsing) untuk jangka waktu 6 bulan, apabila dalam masa tersebut anggota tidak mengajukan keberatan atau keberatannya ditolak oleh Pengurus Pusat, maka pemberhentiannya berlaku secara tetap. 3) Penambahan dan pemberhentian anggota diumumkan dalam Pertemuan Tahunan. BAB III PENDIRIAN ORGANISASI Pasal 4 Wilayah 1. Wilayah adalah kesatuan wilayah biologi (bioregion) yang dalam hal ini dinyatakan sebagai pulau, kepulauan atau bagian darinya. 2. Wilayah berfungsi sebagai pusat pembinaan dan koordinasi, serta pusat kegiatannya di suatu kawasan. 3. Syarat‐syarat pendirian Wilayah: a. Mempunyai anggota sekurang‐kurangnya 10 orang, ketua Pengurus Wilayah untuk pertamakalinya ditetapkan Pengurus Pusat atas usulan para anggota tersebut. b. Memiliki kantor sebagai pusat kegiatan administratif. c. Memiliki sekurang‐kurangnya satu kegiatan ilmiah per tahun dalam wilayahnya. 4. Penetapan berdirinya wilayah dengan ketentuan luas lingkupnya ditentukan oleh Pengurus Pusat. 5. Pendirian wilayah yang merupakan pengembangan dari wilayah yang telah ada dilakukan dengan persetujuan Pengurus Wilayah yang bersangkutan. BAB IV PENGURUS ORGANISASI Pasal 5 Pengurus Pusat 1. Tugas dan wewenang Pengurus Pusat. a. Melaksanakan keputusan konggres dan pertemuan tahunan. b. Menetapkan kebijakan organisasi berdasarkan keputusan kongres. c. Membuat tata kerja kepengurusan. 2. Anggota Pengurus Pusat disusun oleh ketua dan formatur yang dipilih kongres. 3. Dalam hal ketua Pengurus Pusat tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan tetap, dapat diusulkan penggantinya pada pertemuan tahunan atau kongres berikutnya. Selama menunggu keputusan tersebut jabatan ketua dipegang oleh wakil ketua atau salah satu pengurus pusat lainnya dengan persetujuan mayoritas anggota pengurus pusat. 4. Tugas sehari‐hari pengurus pusat dilaksanakan oleh ketua, sekretaris, dan bendahara. 35

Pasal 6 Pengurus Wilayah 1. Tugas dan wewenang Pengurus Wilayah. a. Melaksanakan keputusan kongres dan pertemuan tahunan yang terkait dengan wilayahnya. b. Melaksanakan keputusan pertemuan wilayah. c. Membuat tata kerja kepengurusan di wilayahnya. 2. Ketua Pengurus Wilayah dipilih kongres atas usulan anggota dari wilayahnya dan dengan persetujuan Pengurus Pusat terpilih. 3. Dalam hal ketua Pengurus Wilayah tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan tetap, dapat diusulkan penggantinya pada pertemuan tahunan atau kongres berikutnya. Selama menunggu keputusan tersebut jabatan ketua dapat dijabat oleh wakil ketua atau salah satu Pengurus Wilayah dengan persetujuan Pengurus Pusat. 4. Tugas sehari‐hari Pengurus Wilayah dilaksanakan oleh ketua, beserta sekretaris dan bendahara wilayah. Pasal 7 Pemilihan Pengurus 1. Syarat‐syarat anggota Pengurus: a. Memiliki visi yang kuat tentang penelitian, perlindungan dan pemanfaatan biodiversitas secara berkelanjutan. b. Taat kepada keputusan kongres dan peraturan organisasi lainnya. c. Mampu dan cakap menjalankan tugas. 2. Pemilihan Pengurus dilaksanakan oleh suatu panitia dengan ketentuan sebagai berikut: a. Untuk anggota Pengurus Pusat ditetapkan oleh Pengurus Pusat. b. Untuk anggota Pengurus Wilayah ditetapkan oleh Pengurus Wilayah. 3. Pemilihan dapat dilakukan secara langsung dan/atau dengan penunjukan formatur. 4. Segala hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemilihan diatur dalam tata tertib yang ditetapkan pengurus pada masing‐masing tingkatan. Pasal 8 Badan Pembantu 1. Anggota Badan Pembantu ditetapkan dan dilantik oleh Pengurus organisasi pada masing‐masing tingkatan untuk satu masa jabatan dan dapat dipilih kembali. 2. Syarat untuk menjadi anggota Badan Pembantu sama dengan syarat menjadi Pengurus. 3. Ketentuan tentang fungsi, tugas, struktur dan ketentuan lainnya diatur dalam suatu keputusan yang ditetapkan oleh pengurus pada masing‐masing tingkatan. Pasal 9 Masa Jabatan dan Penyusunan Pengurus 1. Masa jabatan Pengurus Wilayah sama dengan Pengurus Pusat, sedangkan masa jabatan Badan Pembantu diatur dengan ketentuan tersendiri. 2. Setiap pergantian kepengurusan harus menjamin adanya peningkatan kinerja. 3. Pengurus organisasi yang telah habis masa jabatannya tetap menjalankan tugas sampai dilakukan serah terima dengan pengurus yang baru. 4. Serah terima jabatan dilakukan secepatnya atau paling lama satu bulan sejak pergantian pengurus. 36

BAB V PERATURAN PERMUSYAWARATAN Pasal 10 Kongres 1. Kongres dilaksanakan atas tanggungjawab Pengurus Pusat. 2. Ketentuan tentang pelaksanaan, tata tertib, dan susunan acara kongres diatur oleh Pengurus Pusat. 3. Isi materi dan rangkaian kegiatan dalam kongres ditetapkan oleh Pengurus Pusat. 4. Undangan, acara, dan pokok‐pokok materi telah disampaikan kepada anggota dua minggu sebelum kongres. 5. Pokok materi kongres: a. Laporan Pengurus Pusat, meliputi: 1) Kebijakan 2) Organisasi 3) Keuangan 4) Lain‐lain b. Pemilihan Pengurus Pusat dan penetapan ketuanya, beserta ketua Pengurus Wilayah. c. Program organisasi d. Usulan anggota 6. Peserta kongres a. Anggota b. Undangan yang dipandang perlu oleh Pengurus Pusat. 7. Hak peserta a. Anggota memiliki hak bicara dan bersuara. Setiap anggota hanya memiliki satu hak suara. b. Undangan memiliki hak bicara. 8. Hasil kongres dinyatakan sah apabila disetujui sedikitnya separuh lebih satu anggota yang hadir. 9. Kegiatan kongres dapat dilaksanakan bersamaan dengan pertemuan‐pertemuan lainnya sepanjang tidak mengganggu kegiatan kongres. Pasal 11 Kongres Luar Biasa 1. Kongres Luar Biasa diadakan apabila keberadaan organisasi terancam dan/atau terjadi kevakuman kepeminpinan. 2. Undangan dan acara selambat‐lambatnya dua minggu sebelum berlangsungnya kongres luar biasa sudah disampaikan kepada anggota. 3. Ketentuan pada kongres luar biasa sama dengan ketentuan tentang kongres. Pasal 12 Pertemuan Tahunan, Pertemuan Wilayah, Rapat Kerja Pengurus dan Badan Pembantu Ketentuan umum pelaksanaan pertemuan tahunan, pertemuan wilayah, rapat kerja pengurus dan badan pembantu pada dasarnya sama dengan pelaksanaan kongres.

37

Pasal 13 Pertemuan Ilmiah 1. Dalam setiap pertemuan organisasi, khususnya kongres, pertemuan tahunan, dan pertemuan wilayah diupayakan sedapat mungkin dilaksanakan pertemuan ilmiah untuk berbagi hasil‐hasil penelitian terbaru mengenai biodiversitas. 2. Hasil pertemuan ilmiah diharapkan dapat ditindaklanjuti dengan publikasi di jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional. BAB VI PENDANAAN Pasal 14 1. Besarnya iuran anggota ditentukan dalam kongres atau pertemuan tahunan. 2. Sumbangan dari pihak ketiga dapat diterima sepanjang legal dan persyaratan yang diajukan tidak mengganggu jalannya organisasi. BAB VII LAPORAN Pasal 15 1. Pengurus organisasi menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya tentang kebijaksanaan pengurus, masalah organisasi, keuangan dan hak miliki termasuk laporan Badan Pembantu kepada musyawarah ditingkat organisasi masing‐masing. 2. Pengurus pusat menyampaikan laporan tahunan pada pertemuan tahunan. 3. Pengurus pusat menyampaikan laporan akhir masa jabatan pada kongres. BAB VIII PENGAWASAN Pasal 16 Pengawasan atas pelaksanaan keputusan organisasi dan pengelolaan keuangan dilakukan oleh Pengurus Pusat. BAB IX LAIN‐LAIN 1. Perhitungan tahun dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember. 2. Surat‐surat resmi ditandatangani oleh ketua dan sekertaris. 3. Surat‐surat mengenai keuangan ditandatangani oleh ketua, sekretaris, dan bendahara. 4. Penyususnan tataketrja organisasi tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. 5. Hal‐hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur kemudian dengan kebijakan Pengurus Pusat. 38

BAB X PENUTUP Pasal 17 Anggaran Dasar ini untuk pertama kalinya telah disahkan atas nama Dewan Pendiri di Surakarta pada tanggal 17 Juli 2006 dan akan diperiksa kembali pada kongres pertama. Ditetapkan di Surakarta, 17 Juli 2006 Atas nama Dewan Pendiri Drs. Sutarno, M.Sc., Ph.D. Ahmad Dwi Setyawan, M.Si. Ketua Sekretaris

39

LAMBANG/LOGO “MASYARAKAT BIODIVERSITAS INDONESIA” Arti lambang/logo: 1. Matahari merah melambangkan kontinuitas sumber kehidupan. 2. Gunung biru melambangkan ketenteraman. 3. Hutan pepohonan hijau melambangkan kemakmuran. 4. Laut biru melambangkan dalamnya keanekaragaman. 5. Burung beterbangan melambangkan hidup yang terus berubah (evolusi). 6. Awan hitam melambangkan kepastian. 7. Langit biru muda melambangkan luasnya kepulauan Nusantara. • Secara keseluruhan logo MBI melambangkan tingginya biodiversitas di kepulauan Nusantara dan proses evolusi yang terus berlangsung untuk menjaga tetap tingginya keanekaragaman gen, spesies, ekosistem, dan budaya dalam memanfaatkannya.

41

D E W A N P E N D I R I MERANGKAP SEBAGAI PENGURUS PUSAT *) PERIODE 2006‐2011 Ketua : Drs. Sutarno, M.Sc., Ph.D. Sekretaris : Ahmad Dwi Setyawan, S.Si., M.Si. Bendahara : ‐ Ketua Wilayah: 1. Dr. Sugiyarto, M.Si. – Jawa bagian tengah dan timur 2. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr. – Jawa bagian barat 3. Dr. Ir. Moch. Arief Soendjoto, M.Sc. – Kalimantan 4. Dr. Arrijani, M.Si – Sulawesi 5. Drs. Djufri, M.Si. – Sumatera 6. Yohanes Yoseph Rahawarin, S.Hut. – Maluku dan Papua 7. Ir. Mustaid Siregar – Bali dan Nusa Tenggara 8. Ir. Joko Ridho Witono, M.Si. – Di luar Indonesia *) Susunan pengurus bersifat sementara terutama ditujukan untuk konsolidasi, terdiri dari Dewan Pendiri. Susunan pengurus akan diperbaharui pada kongres pertama yang dilaksanakan selambat‐lambatnya lima tahun setelah pendirian MBI.

40

K E P U T U S A N PENGURUS PUSAT MASYARAKAT BIODIVERSITAS INDONESIA NOMOR: 001/SK/K01/KP/2011 TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS WILAYAH DI LINGKUNGAN MASYARAKAT BIODIVERSITAS INDONESIA PERIODE 2011‐2015 Membaca : Surat dari Para anggota Dewan Pendiri/ Pjs. Ketua Wilayah dan Berita Acara Pembentukan MBI Wilayah dalam kurun waktu 2010‐2011. Menimbang : a. bahwa berdasarkan AD/ART dinyatakan setiap wilayah dengan jumlah anggota minimal 10 orang dapat membentuk Pengurus Wilayah sendiri; b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pembentukan Pengurus Wilayah dari beberapa wilayah telah dibentuk beberapa Pengurus Wilayah; c. bahwa berdasarkan penilaian yang dilakukan Pengurus Pusat, nama‐nama yang tercantum pada Lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pengurus Wilayah MBI Periode 2011‐2015; d. bahwa sehubungan bengan butir a, b dan c di atas perlu segera diterbitkan keputusannya. Mengingat : 1. Akta notaris tentang Pembentukan Masyarakat Biodiversitas Indonesia 2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Masyarakat Biodiversitas Indonesia M E M U T U S K A N Menetapkan : PERTAMA : Mengangkat para Para Pengurus Wilayah di Lingkungan MBI Periode 2011‐2015, yang nama‐namanya tercantum pada Lampiran keputusan ini. KEDUA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 17 Juli 2011 sampai dengan 31 Desember 2015, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. KETIGA : Pengurus Wilayah yang terbentuk setelah keputusan ini akan ditetapkan dengan keputusan tersendiri Ditetapkan di Surakarta Pada tanggal: 17 Juli 2011 Prof. Drs. Sutarno, M.Sc., Ph.D. Ahmad Dwi Setyawan, M.Si. Ketua Sekretaris Keputusan ini disampaikan kepada: 1. Anggota Dewan Pendiri MBI 2. Yang bersangkutan

Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Masyarakat Biodiversitas Indonesia Nomor : 001/SK/K01/KP/2011 Tanggal : 17 Juli 2011 NAMA‐NAMA PENGURUS WILAYAH DI LINGKUNGAN MASYARAKAT BIODIVERSITAS INDONESIA PERIODE: 2011‐2015 WILAYAH NAMA JABATAN Aceh Dr. Suwarno M.Si. Ketua Suhartono, M.Sc. Sekretaris Dr. Muchlisin Z.A., M.Sc. Bendahara NTB Prof. Dr. Ir. H.M. Sarjan, M.Agr.CP Ketua Indriyatno, S.Hut, M.P. Sekretaris Dr. Ir. Lolita Endang Susilowati, MP Bendahara Prof. Dr. Ir. I G.Putu Muliartha Aryana, MP Divisi Riset dan Pengembangan Ir. Lalu Arifin Ariabakti, M.Agr. Divisi Pendidikan dan Pelatihan Dr. Ir. Kisman, M.Sc. Divisi Humas dan Kerjasama Papua Barat Yohanes Y. Rahawarin, S.Hut., M.Sc. Ketua Jonni Marwa, S.Hut., M.Si Sekretaris Yori Turutoja, S.Pi., M.Si Bendahara Sulawesi Tengah Prof. Dr. Ir. Muh. Basir Cyio, SE, MS Dewan Penasihat Prof. Dr. Ramadanil, M.Si Dewan Penasihat Prof. Dr. H. Andi Tanra Tellu, MS. Dewan Penasihat Prof. Dr. Ir. H. Alam Anshary, MSi. Dewan Penasihat Dr. Shahabuddin, M.Si Ketua Drs. Elijonnahdi, M.Si Sekretaris Dr. Umrah, M.Si Bendahara Kalimantan Prof. Dr. Ir. M. Arief Soendjoto , M.Sc. Ketua Aditya Rahman KN, M.Si. Sekretaris Dr. M. Ahsin Rifa’i, M.Si. Bendahara Sumatera Barat Dr. Ir. Hamda Fauza, MP. Ketua Dr. Ir. Novri Nelly Sekretaris Dr. Yusniwati, SP., MP. Bendahara Jawa Timur Luchman Hakim, Ph.D. Ketua Rony Irawanto, S.Si. Sekretaris Yogyakarta Dr. Muh. Ja’far Lutfi, M.Si. Ketua Dr. Charis Amarantini, M.Si. Wakil Ketua Widodo, M.Pd. Sekretaris Arifah Khusnuryani, M.Si. Bendahara Catatan: Wilayah lain belum memiliki kepengurusan definitif

HASIL HASIL KONGRES PERTAMA MASYARAKAT BIODIVERSITAS INDONESIA

Recommend Documents