KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERATURAN KEPOLISIAN
NO SATKER JUDUL PERKAP 1. DIRINTELKAM 1. PERKAP NOMOR 2 POLDA NTB TAHUN 2008 TTG PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAMANAN BAHAN PELEDAK KOMERSIAL
REVISI/UBAH 1. PASAL TERKAIT BUNGA API
KETERANGAN BELUM ADA KETENTUAN PERIJINAN BUNGA API DARI TINGKAT POLDA SAMPAI DENGAN POLSEK SEHINGGA SERING TERJADINYA SALAH PERSEPSI TERKAIT PENJUALAN 36 KEMBANG API (b)
2. PASAL HURUF TERKAIT PENIMBUNAN HANDAK IMPOR
2. PERKAP NOMOR 6 PASAL 23 TAHUN 2012 TTG TATA CARA PEMBERITAHUAN DAN PENERBITAN SURAT TANDA TERIMA PEMBERITAHUAN KAMPANYE PEMILU 3. PERKAP NOMOR 7 TAHUN 2012 TTG TATA CARA PENYELENGGARAAN PELAYANAN, PENGAMANAN, DAN PENANGANAN PERKARA
TIDAK MENGATUR WAKTU PELAKSANAAN KAMPANYE TERBATAS DAN WAKTU PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK.
PERLU ADA PERLU ADANYA PASAL PENERBITAN RBITAN PASAL STTP BAGI KEPENGURUSAN GANDA PARPOL TAMBAHAN ATAU ORMAS
PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM
2
3
KA SPN POLDA
4. PERKAP NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SENJATA API UNTUK KEPENTINGAN OLAHRAGA 5. PERKAP NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG PERIZINAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SENJATA API NONORGANIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA/TENTARA NASIONAL INDONESIA UNTUK KEPENTINGAN BELA DIRI.
PASAL 13
TERKAIT AIRSOFT GUN HARUS PERLU DIHILANGKAN DAN DI BUATKAN PERKAP KHUSUS AIRSOFT GUN
PASAL 8
TERKAIT PERSYARATAN PERJANJIAN BELUM ADA BATASAN USIA MAKSIMAL BAGI PEMEGANG SENPI BELA DIRI
6. PERKAP NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN PELATIHAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PASAL 38
PELATIHAN DI TINGKAT KEWILAYAHAN DILAKSANAKAN DI POLDA, SPN, POLWIL/TABES/POLRES/TA/POLTABES/METRO DAN TEMPAT LAIN YANG DI TENTUKAN SEMENTARA SATKER POLWIL/TABES SUIDAH TIDAK ADA LAGI (PERPERS NO. 52 TAHUN 2010) LAMPIRAN TERSENDIRI
KARORENA 7. PERKAP NOMOR 23 POLDA TAHUN 2010 TENTANG
-
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PADA TINGKAT KEPOLISIAN RESORT DAN KEPOLISIAN SEKTOR 4
5
KAROOPS POLDA
KARO SDM POLDA
8. PERKAP NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENERBITAN DAN PEMBUATAN KARTU TANDA ANGGOTA DAN TANDA KEWENANGAN KEPOLISIAN KHUSUS.
-
UNTUK DISESUAIKAN DENGAN NOMENKLATUR STRUTUR ORGANISASI PLRI SAAT INI SEPERTI DEOPS KAPOLRI MENJADI ASOPS KAPOLR
9. PERKAP NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG TEKNIS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
AGAR DI MASUKAN POINT TTG LANGKAHLANGKAH PENAMNGANAN MELALUI KEJA SAMA/PERLIBATAN STAKE HOLDER LAINNYA
10. PERKAP NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG DUKUNGAN PSIKOLOGI DALAM POLA PENGASUHAN SISWA BINTARA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PERKAP NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG DUKUNGAN PSIKOLOGI DALAM POLA PENGASUHAN SISWA BINTARA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
11. PERKAP NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN PSIKOLOGI BAGI
-
1. PADA BAB. I KETENTUAN UMUM PASAL 1 SARAN MASUKAN AGAR DIMASUKAN POINT 15 YAITU LEMBAR MONITORING PRILAKU ANGGOTA (LMPA)ADALAH SUIRATB KETERANGFAN AYANG DI KELUARKAN DARI
CALON PEMEGANG SENJATA API ORGANIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN NON-ORGANIK TENTARA NASIONAL INDONESIA/KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
6
BIDHUMAS POLDA
12. PERKAP NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA SATUAN PEMOHON SEBAGAI BUKTI BERSANGKUTAN UNTUK MENGIKUTI TES PSIKOLOGI. 2. PADA BAB. II PASAL 2 AYAT (2) SARAN MASUKAN PERLU PENAMBAHAN DI AKHIR KALIMAT YAITU ANGGOTA POLRI YANG AKAN MENGIKUTI PEMERIKSAAN PSIKOLOGI DI PERSYARATKAN MEMBAWA SURAT PERMOHONAN PEMERIKSAAN PSIKOLOGI DARI KEPALA SATUAN KERJA PEMOHON DAN LEMBAR MONITORING PRILAKU ANGGOTA (LMPA) DARI KEPALA SATUAN KERJA PEMOHON BAB II PSL 6
KRITERIA INFORMASI PUBLIK INFORMASI YANG DIKECUALIKAN UNTUK DI PUBLIKASIKAN SEBAGAIMANA YANG DIMAKSUD DALAM PASAL 5 HURUF A MELIPUTI INFORMASI YANG DAPAT : A. …. B. …. C. MENGUNGKAPKAN DATA INTELEJEN KRIMINAL DAN RENCANA/TEHNIK DAN TAKTIK YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN SEGALA BENTUK KEJAHATAN
PASAL 7 AYAT 1
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN UNTUK DIPUBLIKASIKAN YANG BERKAITAN DENGAN MENGHAMBAT PROSES PENYIDIKAN DAN PENYELIDIKAN SUATU TUNDAK PIDANA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 6 HURUF A ANTARA LAIN:
A. …. B. …. I. DOKUMENTASI PERKARA
KELENGKAPAN BERKAS
KEDUDUKAN, TUGAS JAWAB PPID BAGIAN KE SATU KEDUDUKAN
BAB III Pasal 16
BAB VI Pasal 32 7
DAN
TANGGUNG
B. SATUAN KEWILAYAHAN MELIPUTI : 1. POLDA; 2. POLRES; DAN 3. POLSEK TIPE URBAN. BAGIAN KE SATU PERSONIL 1)… 2) PPID SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) TERKAIT DENGAN GOLONGAN KEPANGKATAN, JABATAN DAN PENDIDIKAN DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN KAPOLRI DAN KAPOLDA. -
BID TI POLDA 13. PERKAP NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM TELEKOMUNIKASI DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PASAL AYAT (3)
12 PENAMBAHAN HURUF e. PENGAMANAN PENGGUNAAN WEB. POLRI HARUS MENGGUNAKAN PORTAL polri.go.id
14. PERKAP NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG
PASAL HURUF a
(1) DI HAPUS KARENA SUDAH TIDAK ADA PELAYANAN CDMA AYAT (2) POLRES DAN
PENGGUNAAN DAN PEMBIAYAAN JASA TELEKOMUNIKASI DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
8
SATBRIMOB 15. PERKAP NOMOR 8 POLDA TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA LINTAS GANTI DAN CARA BERTINDAK DALAM PENANGGULANGAN HURU-HARA
POLDA DIBERIKAN KEWENANGAN LAYANAN KOMUNKASI YANG SAMA BERSIFAT SELEKTIF PRIORITAS DENGAN PERIJINAN YANG BERJENJANG HAL 10 PASAL 17 AYAT (2) PENAMBAHAN HURUF c DIPA SATKER POLRES UNTUIK PEMBIAYAAN RUTIN DITINGKAT POLRES INDIKASI DAN INKATOR HARAP DI JELASKAN SECARA RINCI DISESUAIKAN DENGAN KONDISI DI DAERAH. PENGGUNAAN SENPI UNTUK TIM / TON PENINDAKNYA MOHON DIATUR DIDALAM PERKAP. PENGGUNAAN SENPI MENGGUNAKAN AMUNISI HAMPA DAN KARET DENGAN RINCIAN 1 MAGAZEN 3/17 DAN 2 MAGAZEN KARET DIMASUKKAN DALAM PERKAP. KENDALI TAKTIS AGAR DI MASUKAN DI DALAM PERKAP DENGAN KENDALI BERADA PADA KADEN / KASUBDEN ( KOMANDAN YANG DI LAPANGAN )
9
DITLANTAS POLDA
16. PERKAP NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG REGISTRASI DAN IDENTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR
SELAIN KTP SEBAGAI BUKTI IDENTITAS, SIM JUGA BISA DIGUNAKAN SEBAGAI BUKTI IDENTITAS DALAM PEMBUATAN BPKB DAN STNK
10
17. PERKAP NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG SURAT IZIN MENGEMUDI BIDPROPAM 18. PERKAP NOMOR 14 POLDA TAHUN 2011 TENTANG KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.
PASAL 11
PASAL AYAT (4)
MASA BERLAKU SIM KHUSUS SIM ORANG ASING (WNA) DI PERTEGAS MASA BERLAKUNYA 21 PERLU DIREVISI PADA PASAL 21 AYAT (4) BERTENTANGAN DENGAN PP 1 DAN 2 TAHUN 2003
Mataram
30
September 2016
a.n. KEPALA KEPOLISIAN NTB Plt. KABIDKUM
DEKY SUBAGIO., S.H., M.Si. AKBP NRP 67060085
