HAK ATAS INFORMASI TERHADAP RISIKO MEDIS YANG AKAN DIALAMI PASIEN

Made Emy Andayani Citra, S.H., M.H. Hak Atas...

1

HAK ATAS INFORMASI TERHADAP RISIKO MEDIS YANG AKAN DIALAMI PASIEN Made Emy Andayani Citra, S.H., M.H. Dosen Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar Abstract Everyone has the right to obtain information about her health data including measures and treatments that have been or will be received from health professionals. Doctor has an obligation to provide information about the medical risks to the patient. This is the right of patient. The right to information about potential medical risks will be the basis for consideration in decision making for the patient and/ or family to determine the medical procedure to be performed. Protection of the rights of patients to obtain medical risk information regulated by law. The Act Number 29 of 2004 regarding Medical Practice and The Act Number 36 of 2009 regarding Health regulates the right to information for patients. If patients have medical risks, then the doctor can not be punished as long as patients and / or their families have to agree to medical doctors do. The law does not set penalties if the doctor does not submit information on medical risks, but the law set penalties for doctor who perform medical treatment without the consent of the patient and / or family. Keywords : Rights, Information, Medical Risk, Doctors and Patients. Abstrak Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan. Dokter memiliki kewajiban untuk memberikan informasi mengenai risiko medis kepada pasien. Hal ini adalah hak pasien. Hak atas infomasi tentang risiko medis akan menjadi dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi pasien dan/atau keluarganya untuk menentukan tindakan medis yang akan dilakukan. Perlindungan hak pasien untuk mendapatkan informasi risiko medis diatur oleh hukum. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur mengenai hak atas informasi bagi pasien. Apabila pasien mengalami risiko medis, maka dokter tidak dapat dihukum sepanjang pasien dan/ atau keluarganya telah menyetujui tindakan medis yang dilakukan dokter. Undang-undang tidak mengatur mengenai sanksi apabila dokter tidak menyampaikan informasi atas risiko medis, namun undang-undang mengatur sanksi bagi dokter yang melakukan tindakan medis tanpa persetujuan dari pasien dan/ atau keluarganya. Kata Kunci : Hak, Informasi, Risiko Medis, Dokter dan Pasien.

2


A. PENDAHULUAN

determination

1.

menentukan nasib sendiri.

Latar Belakang Masalah Kesehatan adalah hal yang

antara

dokter

didasarkan

dengan

orang akan mengusahakan

perjanjian mengandung

Pandangan tersebut menyebabkan

harapan

akan

pasien

Mengenai

hal

maksimal

melakukan untuk

upaya

memulihkan

pada yang

kepercayaan

mengemukakan

untuk

pasien

terapeutik

terbaik untuk kualitas hidupnya.

akan

hak

Hubungan

paling penting dalam hidup. Setiap yang

atau

dan

kesembuhan. ini,

Guwandi

sifat

hubungan

kesehatannya melalui tindakan medis

antara dokter dengan pasien yang

yang dilakukan oleh dokter. Setiap

mempunyai 2 ciri yakni:

pasien

memiliki

hak

untuk

mendapatkan informasi. Hak atas informasi ini diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam Pasal 8 dinyatakan “Setiap orang berhak

memperoleh

tentang

data

informasi

kesehatan

dirinya

a. Adanya suatu persetujuan (consensual agreement), atas dasar saling menyetujui dari pihak dokter dan pasien tentang pemberian pelayanan pengobatan. b. Adanya suatu kepercayaan (fiduciary), karena hubungan kontrak tersebut berdasarkan saling percaya mempercayai satu sama lain1

termasuk tindakan dan pengobatan yang

telah

maupun

yang

akan

Dokter dan pasien selalu menginginkan

diterimanya dari tenaga kesehatan.”

setiap

Informasi

dilakukan,

tentang

pengobatan

yang

tindakan akan

dan

keberhasilan

tindakan namun

medis

dari yang

adakalanya

diterima

tindakan medis yang dilakukan tidak

menjadi pertimbangan bagi pasien

sesuai dengan harapan. Suatu hasil

untuk

menolak

yang tidak diharapkan terjadi di

tindakan medis yang akan dilakukan

dalam praktik kedokteran sebenarnya

menyetujui

atau

kepadanya. Keputusan ini secara filosofi

merupakan

hak

asasi

manusia yakni the right to self

1

Guwandi, 1996, Dokter Pasien dan Hukum, Fakultas Kedokteran UI, Jakarta, hal. 11.

3


dapat

disebabkan

oleh

beberapa

kecil, dapat diantisipasi,

kemungkinan, yaitu: a. Hasil

dari

diperhitungkan, atau dapat

suatu

penyakit

atau

penyakit

yang

perjalanan

dikendalikan,

komplikasi

efek

tidak

ada

samping

pada

yang dilakukan dokter.

lain-lain.

b. Hasil dari suatu risiko yang tidak

yang

dapat

dan

keparahannya besar pada

sebelumnya

(unforeseeable).

dan

derajat

probabilitas

tak

diketahui

pembedahan,

b. Risiko

dapat dihindari, yaitu: yang

obat,

pendarahan, dan infeksi

hubungan dengan tindakan medis

1) Risiko

misalnya

keadaan

Risiko

apabila

tertentu, tindakan

yaitu medis

seperti ini dimungkinkan di

yang

berisiko

dalam

ilmu

harus

dilakukan

karena

sifat

ilmu

yang

empiris

dan

sifat

tubuh

cara yang harus ditempuh

sangat

(the only way), terutama

rentan

dalam

manusia

kedokteran

yang

bervariasi

serta

merupakan

terhadap pengaruh eksternal. Sebagai

contoh

syok

anafilaktik.

tersebut

satu-satunya

keadaan

darurat.

karena

gawat

2

Risiko medis sangat mungkin terjadi dari setiap tindakan medis

2) Risiko yang meskipun telah diketahui

sebelumnya

yang dilakukan, oleh sebab itu dokter memiliki

kewajiban

untuk

(foreseeable) tetapi dianggap

memberikan

informasi

mengenai

dapat diterima (acceptable),

risiko medis kepada pasien sebelum

dan

tindakan medis tersebut dilakukan.

telah

kepada

diinformasikan

pasien

dan

telah

disetujui oleh pasien untuk

Informasi tersebut adalah hak dari pasien

untuk

mengetahui

akibat

dilakukan, yaitu: a. Risiko derajat probabilitas dan keparahannya cukup

2

Muhammad Mulyohadi Ali, dkk., 2006, Kemitraan dalam Hubungan Dokter Pasien, Konsil Kedokteran Indonesia, Jakarta, hal. 49.

4


terburuk dari tindakan medis yang

kegiatan malpraktik. Ketiga dokter

dilakukan terhadapnya. Pemberian

tersebut sempat divonis bersalah

informasi ini sangat penting agar

karena dinilai tidak memberikan

dokter tidak dituntut di pengadilan

informasi mengenai risiko medis

apabila risiko medis tersebut benar-

pasien

benar terjadi. Menurut survei dari

pertimbangan

Yayasan

Pasien

sebelum menjalankan operasi darurat

Nasional (NPSF) Amerika Serikat,

kelahiran atau cito secsio sesaria,

Dalam setahun pihak RS telah

ketiga

mengeluarkan

menyampaikan

miliar

Keselamatan

dana

USD

sebesar

untuk

200

membayar

kepada

dokter

pasien

keluarga.

Dalam

majelis

kasasi,

itu

tidak

kepada

setiap

pernah keluarga

risiko

dan

pengacara, pengadilan dan ganti

kemungkinan

kerugian. Akibatnya rumah sakit

termasuk

tersebut

Mengingat pentingnya informasi atas

tidak

dapat

berfungsi

sebagaimana mestinya.3 Pemberian dilanjutkan

kematian.4

risiko

risiko medis, maka sangat menarik

informasi

dengan

yang akan terjadi,

yang

persetujuan

untuk membahas penelitian yang berjudul

“Hak

Atas

Informasi

pasien atas tindakan medis akan

Terhadap Risiko Medis yang Akan

menjadi ukuran untuk menentukan

dialami Pasien.”

apakah

2.

tindakan

dilakukan

oleh

medis dokter

yang

termasuk

Rumusan Masalah Permasalahan

yang

dapat

tindakan sah atau tidak. Pentingnya

dirumuskan dalam penelitian ini

pemberian informasi mengenai risiko

adalah sebagai berikut :

medis dapat dilihat dari kasus Dewa

a. Bagaimanakah perlindungan hak

Ayu Sasiary Prawani bersama dua

pasien

rekannya

informasi risiko medis ?

Dokter

Simanjuntak Siagani

dan

Hendry

Dokter

yang diduga

mendapatkan

Hendy

melakukan 4

3

untuk

Anny Istandyarie, 2005, Malpraktek dan Risiko Medis Dalam Kaiian Hukum Pidana Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, hal. 82.

Deytri Robekka Aritonang, Ini Tiga Kesalahan Dokter Ayu dkk Menurut MA, http://nasional.kompas.com/read/2013/11/27 /1053537/Ini.Tiga.Kesalahan.Dokter.Ayu.dk k.Menurut.MA.

5


b. Bagaimanakah tanggung jawab dokter

apabila

terjadi

2.

risiko

untuk

mendapatkan

informasi (The Right to be

medis kepada pasien ?

informed). 3.

Perlindungan Hak Pasien Untuk Mendapatkan Informasi Risiko Medis

Hak untuk memilih (The Right to choose).

B. HASIL DAN PEMBAHASAN 1.

Hak

4.

Hak untuk didengar (The Right to be heard).5 Menurut Gardiner C. Means,

Hubungan dengan

pasien

antara adalah

dokter hubungan

kontraktual. Pasien adalah konsumen di bidang kesehatan. Merujuk pada Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor

8

Tahun

1999

Perlindungan

tentang

Konsumen,

“Konsumen

adalah

setiap

orang

oleh karena semua orang adalah konsumen, maka kepentingan publik meliputi

pula

kepentingan

konsumen,

sehingga

dibutuhkan

perlindungan terhadap konsumen. Lebih lanjut John F. Kennedy juga mengatakan

bahwa

pengertian

konsumen meliputi tiap anggota

pemakai barang dan/atau jasa yang

masyarakat tanpa kecuali: “consumer

tersedia dalam masyarakat, baik bagi

by definition include us all.” Ralph

kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain

dan

tidak

diperdagangkan”.

Pasien

untuk

Nader,

seorang

ahli

bidang

konsumen dari Amerika Serikat, menyatakan

bahwa:

“the

term

adalah

‘consumer’ should be equated with

konsumen jasa pelayanan kesehatan.

the word ’citizen and that consumer

Secara umum dikenal pula empat hak dasar konsumen yang diakui secara internasional.

Hak-hak

yang

dimaksud adalah : 1.

Hak

untuk

protection law should be regarded as an aspect of the protection of civic rights.” disamakan

mendapatkan

(istilah 'konsumen' harus dengan

kata

'warga

negara dan hukum perlindungan

keamanan (The Right to safety). 5

Shidarta,2004, Perlindungan Konsumen Grasindo, Jakarta, hal. 19.

Hukum Indonesia,


konsumen harus dianggap sebagai aspek perlindungan hak-hak sipil). Dalam

memenuhi

perlindungan

pasien sebagai konsumen, maka hakhak pasien harus diakui, dilindungi dan dipenuhi. Hak atas informasi adalah hak seorang pasien atas tindakan medis

yang

akan

dilakukan

terhadapnya. Pasal 4 c Undangundang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur pula hak atas informasi dengan

6

dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada: a. Penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat menular ke dalam masyarakat yang lebih luas; b. Keadaan seseorang yang tidak sadarkan diri; atau c. Gangguan mental berat. (3) Ketentuan mengenai hak menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak

atas

informasi

bagi

menyatakan hak konsumen adalah

pasien, digunakan sebagai bahan

hak atas informasi yang benar, jelas,

pertimbangan

dan jujur mengenai kondisi dan

tindakan medis yang tepat demi

jaminan barang dan/atau jasa. Secara

perlindungan

khusus

mengenai

dalam

lapangan

hukum

untuk

menentukan

pasien. risiko

Informasi

medis

akan

kesehatan, hak atas informasi diatur

mempengaruhi tindakan medis yang

secara rinci dalam Pasal 56 Undang-

akan diambil pasien dan keluarga

undang Nomor 36 Tahun 2009

pasien. Hal ini juga berkaitan dengan

tentang Kesehatan, yang menyatakan

kesanggupan finansial pasien dan

sebagai berikut:

keluarga pasien atas biaya yang akan

(1) Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap. (2) Hak menerima atau menolak sebagaimana

timbul dari tindakan medis dan pasca tindakan medis tersebut dilakukan. Perlindungan kepentingan tercapai dengan terciptanya pedoman atau peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia harus bertingkah laku dalam masyarakat, agar tidak merugikan orang lain dan dirinya

7


sendiri.”6 Menurut Anny Isfandyarie,

terjadi. Informasi tersebut menjadi

ada beberapa hal yang berkaitan

dasar

dengan risiko medis, yakni :

memberikan persetujuan tindakan

a. Bahwa dalam tindakan medis

kedokteran.

pertimbangan

dalam

Menurut

Peraturan

selalu ada kemungkinan (risiko)

Menteri

yang dapat terjadi yang mungkin

Indonesia No. 290/Menkes/Per/III

tidak

tahun

sesuai

dengan

harapan

Kesehatan

2008

tentang

Republik

Persetujuan

pasien. Ketidak mengertian pasien

Tindakan Kedokteran, “Persetujuan

terhadap risiko yang dihadapinya

Tindakan

dapat menyebabkan diajukannya

Persetujuan yang diberikan oleh

tuntutan

pasien atau keluarga terdekat, setelah

ke

pengadilan

oleh

pasien tersebut.

Kedokteran

adalah

mendapat penjelasan secara lengkap

b. Bahwa dalam tindakan medis ada

mengenai tindakan kedokteran atau

tindakan yang mengandung risiko

kedokteran gigi yang akan dilakukan

tinggi.

terhadap

pasien.”

Keterkaitan

informasi

dengan

persetujuan

c. Bahwa

risiko

berkaitan

tinggi

dengan

tersebut

keselamatan

jiwa pasien.7

tindakan medis ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 45 Undang-undang

Pemberian informasi mengenai

Nomor 29 Tahun 2004 tentang


Praktik

menjadi kewajiban bagi dokter yang

menyatakan sebagai berikut :

akan

menangani

pasien

bersangkutan.

Dokter

harus

memberikan

penjelasan

yang

komprehensif sehingga pasien dan/ atau keluarga pasien benar-benar memahami risiko medis yang akan 6

Sudikno Mertokusumo, 2003, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, hal. 1. 7 Anny Isfandyarie, 2006, Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter, Prestasi Pustaka, Jakarta, hal. 39.

Kedokteran

yang

(1) Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan. (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pasien mendapat penjelasan secara lengkap. (3) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup:

8


a. diagnosis dan tata cara tindakan medis; b. tujuan tindakan medis yang dilakukan; c. alternatif tindakan lain dan risikonya; d. risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan e. prognosis terhadap tindakan yang dilakukan. Persetujuan dapat diberikan baik secara tertulis maupun lisan.

risiko medis seringkali ditanggapi berbeda oleh pasien. Ketika pasien tidak siap mental atas informasi yang disampaikan dokter, pasien bisa saja mengalami hipertensi dan penyakit lainnya. Dalam kondisi seperti ini, dokter dapat kembali disalahkan atas tindakan yang dilakukannya. 2.

Tanggung Jawab Dokter Apabila Terjadi Risiko Medis Kepada Pasien

Setiap tindakan kedokteran atau Risiko

kedokteran gigi yang mengandung risiko tinggi harus diberikan dengan persetujuan

tertulis

yang

ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan. Pemberian informasi mengenai risiko medis yang

mungkin

terjadi

memang

menjadi kewajiban dokter dan hak pasien, namun dalam praktiknya masih banyak kelemahan mengenai kewajiban penyampaian informasi atas risiko medis ini. Kelemahan tersebut

meliputi

seberapa

luas

informasi boleh disampaikan, bahasa yang digunakan oleh dokter dalam menyampaikan informasi sehingga benar-benar dipahami pasien, cara penyampaian informasi oleh dokter dan

keterlibatan

pihak

ketiga.

Penyampaian informasi mengenai

medis

adalah

kemungkinan yang dapat terjadi dari tindakan medis yang dilakukan oleh dokter.

Setiap

tentunya

tindakan

medis

mengandung

misalnya

dalam

suatu

risiko, tindakan

operasi, pasien ada kemungkinan sembuh,

ada

pula

kemungkinan

pendarahan, lumpuh atau bahkan kematikan. Oleh sebab itu dokter harus melaksankaan tugasnya dengan prinsip kehati-hatian. Dokter dalam melakukan tindakan medis haruslah berdasarkan empat hal : a. Adanya indikasi medis. b. Bertindak secara hati-hati. c. Bekerja profesi

berdasarkan medis

operasional.

dan

standar prosedur


d. Ada persetujuan tindakan medis (informed consent). Di

8

consent diberikan dalam keadaan normal,

Indonesia,

9

artinya

dokter

dapat

pengertian

menangkap persetujuan tindakan

risiko medis tidak dirumuskan secara

medis tersebut dari isyarat yang

eksplisit dalam peraturan perundang-

diberikan/dilakukan

undangan yang ada, namun secara

Demikian

tersirat,

emergency

sedangkan

dokter

merlukan

tindakan

segera

risiko

medis

disebutkan

dalam beberapa pernyataan berikut : Informed Consent, atau sering disebut dengan persetujuan tindakan medis, adalah suatu dokumen tertulis yang ditandatangani oleh pasien, yang mengizinkan suatu tindakan tertentu pada dirinya. Persetujuan tindakan medis baru mempunyai arti hukum bila ditandatangi sesudah pasien mendapatkan informasi lengkap mengenai tindakan yang akan dikerjakan.9 Persetujuan tindakan medis

pula

pasien. pada

kasus

sementara pasien dalam keadaan tidak

bisa

memberikan

persetujuan dan keluarganya tidak ada ditempat, maka dokter dapat melakukan tindakan medis terbaik menurut dokter. b. Expressed Consent (dinyatakan) Dapat dinyatakan secara lisan maupun tertulis. Dalam tindakan medis yang bersifat invasive dan mengandung

risiko,

dokter

(informed consent) bertujuan untuk

sebaiknya

menjamin

dan

persetujuan secara tertulis, atau

keabsahan dari tindakan medis yang

yang secara umum dikenal di

dilakukan

rumah sakit sebagai surat izin

kepastian

oleh

hukum

dokter

terhadap

pasien. Ada 2 bentuk Persetujuan Tindakan Medis, yaitu : a. Implied diberikan) 8

Consent Umumnya

mendapatkan

operasi.10 Untuk memenuhi kewajiban

(dianggap implied

J. Guwandi, 1994, Kelalaian Medis (Medical Negligence), Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 30. 9 Bahar Azwar, 2002, Buku Pintar Pasien, Kesaint Blane, Bekasi, hal. 65.

memberikan

informasi,

maka

dicantumkan pula pernyataan dari dokter yang menyatakan bahwa telah dijelaskan 10

sifat,

tujuan,

serta

Amril Amri, 1997, Bunga Rampai Hukum Kesehatan, Widya Medisa, Jakarta, hal. 31.


10

kemungkinan (risiko) akibat yang

benar-benar terjadi.12 Merujuk pada

timbul dari tindakan medis tersebut

adagium tersebut, maka dokter tidak

kepada

dapat dipertanggungjawabkan secara

pasien

Dengan

dan

yang

hukum apabila sudah menyampaikan

bersangkutan juga menandatangani

informasi mengenai risiko medis

formulir

Tindakan

yang dapat terjadi kepada pasien dan

menolak

pasien menyetujui tindakan medis

Medis.

demikian,

keluarganya. dokter

Persetujuan Jika

pasien

dilakukannya suatu tindakan medis

tersebut.

tertentu maka pasien dan/ atau keluarganya mengisi Penolakan.11

diwajibkan Surat

untuk

Pernyataan

Persetujuan

Mengenai informasi dalam pelayanan

kesehatan,

Bailey

mengemukakan “In a true life

yang

threatening emergency there is no

diberikan oleh pasien atas tindakan

problem with be obtaining of an

medis yang dilakukan oleh dokter

informed consent. In the absence of a

akan membebaskan tanggung jawab

valid consent from a sane and sober

dokter apabila risiko medis tersebut

adult patient, or from the parent or

benar-benar terjadi. Dalam ilmu

committee of a minor of incompetent

hukum terdapat adagium volontie

person, consent is implied and the

non fit injura atau assumption of risk.

physician has a positive duty to

Menurut adagium tersebut, apabila

proceed with any reasonable effort to

seseorang

savage life limb.13 Dalam kondisi

menempatkan

dirinya

dalam suatu kondisi bahaya (risiko)

darurat

maka

dokter

yang sudah ia ketahui, maka ia tidak

kewenangan

dapat menuntut pertanggungjawaban

tindakan medis tanpa pemberian

kepada orang lain apabila risiko itu

informasi

untuk

yang

diberikan melakukan

semata-mata

bertujuan untuk penyelamatan nyawa

12

11

Veronica Komalawati, 2002, Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik (Persetujuan dalam Hubungan Dokter dengan Pasien) Suatu Tinjauan Yuridis, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 172.

Ari Yunanto, 2010, Hukum Pidana Malpraktik Medis Tinjauan dan Perspektif Medisologal, Andi, Yogyakarta, hal. 46. 13 Bahder Johan Nasution, 2005, Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 34.

11


pasien. Terkait dengan pendapat

sudah

tersebut, dalam Penjelasan Pasal 45

kecermatan yang tinggi, demikian

Undang-undang Nomor 29 Tahun

juga

2004 tentang Praktik Kedokteran

khusus yang berlaku bagi dokter.

dinyatakan sebagai berikut :

Berarti

Pada prinsipnya yang berhak memberikan persetujuan atau penolakan tindakan medis adalah pasien yang bersangkutan. Namun, apabila pasien yangbersangkutan berada di bawah pengampuan (under curatele) persetujuan atau penolakan tindakan medis dapat diberikan oleh keluarga terdekat antara lain suami/istri, ayah/ibu kandung, anak-anak kandung atau saudara-saudara kandung. Dalam keadaan gawat darurat, untuk menyelamatkan jiwa pasien tidak diperlukan persetujuan. Namun, setelah pasien sadar atau dalam kondisi yang sudah memungkinkan, segera diberikan penjelasan dan dibuat persetujuan. Dalam hal pasien adalah anak-anak atau orang yang tidak sadar, maka penjelasan diberikan kepada keluarganya atau yang mengantar. Apabila tidak ada yang mengantar dan tidak ada keluarganya sedangkan tindakan medis harus dilakukan maka penjelasan diberikan kepada anak yang bersangkutan atau pada kesempatan pertama pasien sudah sadar.

disyaratkan

dengan

adanya

berbagai

dengan

ketentuan

tidak

mematuhi

peraturan itu saja sudah dianggap telah berbuat kesalahan.14 Dokter memiliki

kewajiban

dalam

menyampaikan informasi mengenai risiko medis dari tindakan medis yang

akan

apabila

dilakukan,

terjadi

sehingga

pelanggaran

atas

kewajiban tersebut, maka dokter dapat

dipertanggungjawabkan.

Pidana mengenai dokter yang tidak menyampaikan informasi mengenai risiko medis memang belum diatur dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun

2004

Kedokteran

tentang

dan

Praktik

Undang-undang

Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Terkait

pelanggaran

kewajiban memeberikan informasi, dalam Pasal 51a Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran hanya diatur mengenai Dokter atau dokter gigi

Jika ditinjau dari segi etika profesi, dengan memilih profesi di

dalam

melaksanakan

praktik

kedokteran mempunyai kewajiban

bidang tenaga kesehatan saja, berarti 14

Ibid, hal. 61.


memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur

operasional

12

C. PENUTUP Perlindungan hak pasien untuk

serta

mendapatkan informasi risiko medis

kebutuhan medis pasien. Pidana yang

diatur dalam Undang-undang Nomor

diancamkan adalah pidana kurungan

29 Tahun 2004 tentang Praktik

paling lama 1 (satu) tahun atau denda

Kedokteran

paling banyak Rp 50.000.000,00

Nomor 36 Tahun 2009 tentang

(lima puluh juta rupiah).

Kesehatan. Informasi tentang risiko

Undang-undang

dan

Undang-undang

tidak

medis akan menentukan persetujuan

mengatur mengenai sanksi apabila

dari tindakan medis yang akan

dokter

dilakukan

tidak

menyampaikan

oleh

dokter.

informasi atas risiko medis, namun

memiliki

undang-undang mengatur sanksi bagi

memberikan

dokter yang melakukan tindakan

lengkap tentang risiko medis kepada

medis tanpa persetujuan dari pasien

pasien.

dan/atau keluarganya. Jika dokter

dipertanggungjawabkan

melakukan tindakan medis tanpa

terjadi risiko medis kepada pasien

informed consent maka dokter dapat

sepanjang

pasien

dan/atau

dipidana dengan Pasal 351 KUHP

keluarganya

sudah

menyetujui

yakni


tentang

Perlindungan

penganiayaan.

pasien

atau

hak

informasi

Dokter

tidak

secara

dapat apabila

Dalam memberikan informasi

jika pasien dan/ atau keluarganya

mengenai

sudah

hendaknya

informed

untuk

sebelumnya.

informasi tentu sangat lemah, apalagi

menandatangi

kewajiban

Dokter

risiko

medis,

dokter

menggunakan

bahasa

consent, oleh sebab itu dibutuhkan

yang mudah dipahami oleh pasien

inisiatif

dan/ atau keluarganya. Dokter juga

dari

keluarganya

pasien untuk

dan/atau

memperoleh

perlu

mempertimbangkan dari

pasien

kondisi

informasi terkait tindakan medis

psikologis

dalam

yang akan dilakukan.

menyampaikan risiko medis, dan bila diperlukan dokter dapat merujuk


psikolog

atau

psikiater

kepada

pasien.

DAFTAR PUSTAKA Buku Amril Amri, 1997, Bunga Rampai Hukum Kesehatan, , Widya Medisa, Jakarta. Anny Isfandyarie, 2006, Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter, Prestasi Pustaka, Jakarta. _____________, 2005, Malpraktek & Risiko Medis Dalam Kaiian Hukum Pidana Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta. Ari Yunanto, 2010, Hukum Pidana Malpraktik Medis Tinjauan dan Perspektif Medisologal, Andi, Yogyakarta. Bahar Azwar, 2002, Buku Pintar Pasien, Kesaint Blane, Bekasi. Bahder

Johan Nasution, 2005, Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter, Rineka Cipta, Jakarta.

Guwandi, 1996, Dokter Pasien dan Hukum, Fakultas Kedokteran UI, Jakarta.

13

_________, 1994, Kelalaian Medis (Medical Negligence), Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta. Mulyohadi Ali, Muhammad dkk., 2006, Kemitraan dalam Hubungan Dokter Pasien, Konsil Kedokteran Indonesia, Jakarta. Shidarta, 2004, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Grasindo, Jakarta. Sudikno Mertokusumo, 2003, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta. Veronica Komalawati, 2002, Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik (Persetujuan dalam Hubungan Dokter dengan Pasien) Suatu Tinjauan Yuridis, Citra Aditya Bakti, Bandung. Internet Deytri Robekka Aritonang, Ini Tiga Kesalahan Dokter Ayu dkk Menurut MA, http://nasional.kompas.com/r ead/2013/11/27/1053537/Ini. Tiga.Kesalahan.Dokter. Ayu.dkk.Menurut.MA.


Sumber Hukum Kitab

Undang-undang Pidana.

Hukum

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 290/Menkes/Per/III tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.

14

HAK ATAS INFORMASI TERHADAP RISIKO MEDIS YANG AKAN DIALAMI PASIEN

Recommend Documents