475
HAJ<EKAT DAN TUJUAN PERATUN DALAM PERBANDINGAN DENGAN PERADI.{..AN ADMINISTRASI B~LANDA * OIeh : B.ismar Siregar • Undang-undang No.5 Tabun 1986 yang mengalur lenlang Peradilan Tala Usaba Negara, sebentar lagi akan diberlakukan secara efektif di selurub wilayab Hukum Teritorial Indonesia. Ada beberapa hal yang masih dipersoalkan, an'l ara lain kompetensi hakim yang menangani Peradilan Tala Usaha Negara ini. Menurul penulis artikel ini, lidak , perlu peng'erahan lenaga hakim dari "Iuar", kecuali karena keahliannya yang memang sangal dibutuhkan; selain ilu hakim yang bertindak sebagai wasil an lara penguasa dengan warga negara ini hams tegas, legar, langgnh dan mempunyai komilmen kual ferhadap kebenaran dan keadilan. Melalni artikel ini, penulis ingin memberi' masukan langkah-Iangkab kookrit dan stralegi unluk mengalasi persoalan lersebul. IImu tidak mengenal batasan, baik wilayah, waktu atau orang. Makna ilmu demikian bersifat universal. Tetapi, sekali lagi tetapi, karena manusia hidup ctalam era berbeda, baik wilayah, juga waktu adalah kewajiban si manusia untuk belajar ' tentang ilmu, sesuai tuntutan waktu dan tempa!. Tepatnya karenanya dijudulkan : "HAKEKAT DAN TUJUAN PERATUN DALAM PERBANDINGAN DENGAN PERADILAN ADMINISTRASI BELANDA" Dalam perbandingan ! Mengapa disebut demikian ? Sekali lagi betapa ' universal sekalipun ilmu itu, situasi dan kondisi ikut bahkan sangat berperan tentang pemahaman dan penerapan i1mu itu. Indonesia, dan Belanda ! Dalam sejarah patut dieatat, selama tiga setengah abad kata sementara orang kebenarannya patut diuji. Indonesia dijajah Belanda, melalui perdagangan VOC, dan untuk mengekalkan perdagangan itu dipergunakan "kekuasaan", sampai jadilah pemerintahan Ned-Indie. Kenyataan itu, tidak perlu disesali. Sejarah tidak boleh dipaksa. Sejarah sangat bergantung dari keadaan masyaiakat saat tertentu, dan pada Kuliah pada Pena~aran Lanjutan Calon Hakim Tata Usaha Negara Departeinen Kchakiman. langgal 9 - 10 Juli 1990:
Oktober 1990
476
Hukum dan Pembangunan
saat itu "mudah" imtuk dikuasai melalui politik Devide Et Impera. Sejarah, tidak boleh dipaksa. Sejarah berjalan sendiri, walau patut dicatat tidak terlepas dari unsur manusia itu sendiri. Tepat tanggal17 Agustus 1945 - Indonesia sebelumnya disebut Ned-Indie, sampai diduduki Jepang - setelah itu untuk selama tiga setengah tahun terinasuk bagian dari Pemerintahan Jepang, dengan sebutan saudara tua ialah si Jepang dan - saudara muda si Indonesia. Senang atau bukan sekali lagi, itulah sejarah. Wajib diterima secara ikhlas. Apa yang patut dilakukan setelah bangsa merdeka ? Mewujudkan apa yang menjadi cita-cita kemerdekaan diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. Patut menjadi perhatian kita, apa yang disebut Kemerdekaan yang tanggalnya ditetapkan 17 Agustus 1945, tidak terjadi dan berdiri sendiri. Ia lahir ada, bukan sekedar hasil juang manusia. Jangan hendaknya ada yang berkata demikian. Baca dokumen resmi - disebut UUD dari terdiri Pembukaan dan Batang Tubuh. Pembukanan alinea ketiga bunyinya : "ATAS BERKAT RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA DAN DENGAN DIDORONG OLEH KEINGINAN YANG LUHUR, SUPAYA BERKEHIDUPAN KEBANGSAAN YANG BEBAS MAKA RAKYAT INDONESIA MENYATAKAN DENGAN INI KEMERDEKAANNYA". lelas karenanya, pengakuan bahwa atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, kemerdekaan diperoleh, kewajiban kita menempatkan berkat dan rahmat itu yang pertama, diatas segala, juga bila membi
HakektJl
477
':Syarat bathiniah kepada para flakim dalam menjalankan oieh Undang.
und~~,jni ditenlukan,sualU penanggungjawaban yang lebih berat dan men· da1anl dengan me.nginsyafkan kepadanya bahwa karena sumpab jabatannya, dia tidak hany~.~rtanggung jawab kepada hukum, kepada diri sendiri dan kepada rakyal, tetapi juga bertanggung jawab kepada 1'Izhan Yang Malia Esa". Itulah Pell.ielasan - apii sebab rumusan J<;etentuan, peradilan dilakukan "DEMI KEADlLAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", secara resmi dimuat dalam pasal 4 ayat '\ (UU No. 14 tabun 1970). Oleh pembuat UU masih dianggap perlu merumuskan pertanggungjawaban Hakim, yang melaksanakan peradiJan atas nama Tuhan. Oleh sebab ilu dalam penjelasan pasal 14 ayat I dikulip : , "Hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum. Pencari adilan datang kepadanxa unluk mohon keadilan, andaikata ia tidak memenuhi hukum lertulis, ia ~ajib menggaJi hulrum tidak tertulis untuk memutuskan berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijabana dan bertanggungjawab penub kepada Tuban Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, Bangsa dan Negara" . Mungkin timbuI pertanyaan sementara pihak, untuk apa ,p enjelasan seperti itu, sdedangkan dalarn penjelasan umum teIah ada? Jawaban, tidak perlu bertanya, apa1agi disebui berkelebihan. Karena penjelasan pasaI i4 ayat I (UU No. 14 tabun 1970) tersebut bertujuan meyakinJran Hakim dalam men· jalankan tugasnya., kecuali ada peraturan tertulis ada penturan tidak ter· tulis. Diakui akan kekurangan peraturan tertulis meogisi kebutuhan hukum dengan niJai hulrum yang hidup di masyarakat. BiIa temyata ada yang demikian Haldm diwajibkan, diperintabkan denpD kala lain - jangan ber· diarn diri. Perintab itu untuk mengga1i bukum tidak tertulis. Tentang kewajiban mengga1i hukum tidak tertulis, penjelasan pasaI 27 ayat I berbunyi : 'Dalam masyarakat yang masih meosenal hukum tidak tertuIis, serta berada dalam masa pergolabn dan pera1ihan, Hakim menipakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang bidup di kalangan rakyat. Unluk itu ia barus terjun ke Iengah-tenph masyarakat untuk mengenaI, merasakan dan mampu menyelami perasaan dari rasa keadilan yang hidup daIam masyarakat." Sekali Iasi patut kita berbahagia memiliki UU No. 14 tabun 1970. Undang-undang Ketentuan Pokok Kelruasaan Kehakiman, tempat Idta kemhali membahas dan men&emhangkan peraturan/undang-undang petaksanaannya seperti UU No. S tabun 1986-PeradiIan Tata Usaha Nepra. Indah dan luhur kedudukan Haldm dalam kebidupan negara dan bangsa, yang menempatkan Pancasila sebapi rdsafat bangsanya. Sejauh mana dapat terwujud dap terlaksana? Jawaboya terpntung dari pembinaan manusia hakimnya. Dan ini yang saya 8DfIIl3P penting, kareua itu dijudulkan : Hakekat dan Tujuan Peratun da1am Perbandingan deogan Peradilan Administrasi Belanda. Mampukah memahami apa yang dimaksud dalam UU No. 14 tabuo 1970 Obober 1990 ,
478
• Hukum dan Pembangunan
tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, disebut di atas ? UU No . 14 tahun 1970 tidak berdiri sendiri. Seperti jelas urUlan peraturan perundangan Republik Indonesia menurut UUD 1945 : I. UUD 1945 • 2. Ketetapan MPR . 3. Undang-undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 4. Peraturan Pemerintah 5. Keputusan Presiden 6. Peraturan Pelaksanaan lainnya seperli : - Peraturan Menteri - Instruksi Menteri, dan lainnya. Berlaku pulalah ketentuan urUlan peraturan demikian, memahami UU No . 14 tahun 1970. Yakni pelaksaannya harus sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 . Tidak terlepas dan tidak boleh dilepaskan. Tugasnya bila memahami makna pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa, hanls dikaitkan dengan alinea ketiga Pembukaan UUD 1945 - ialah : Atas berkat rahmar Allah Yang Maha Kuasa. Lebih tegas lagi - perwujudan syukur dan bukan sebaliknya atau pun bersika p acuh tak acuh. Lebih mamap lagi berdasar IMAN. Kala DEMI bukan sembarang kala. Konsekuensi insan Pancasilais, beriman, kata DEMI adalah bagian lafas sumpah. Sehingga kalimat (irahirah) pasal 4 ayat I UU No. 14 tahun 1970 : "Demi Keadilan Berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa !", hams d ipahami, dihayati dan diamalkan sebagai perwujudan - bersumpah alas nama Tuhan saat melaksanakan peradilan. Menyimpang dari yang demikian'! Dari seman gat dan jiwa insan Pancasila pengingkaran (nifak), dan berakibat, malapetaka. Mempermain-mainkan nama Tuhan. Tentang ini tolong hayati, fahami UU No.5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara didasarkan atas UU No . 14 Tahun 1870. Lebih konkrit selanjutnya UU No. 14 Tahun 1970 tidak dapat dilepaskan dari UUD 1945. Dengan lain perkataan UU No.5 Tahun 1986 tidak dapat dilepaskan dari UU No . 14 Tahun 1970 juga UUD 1945. Ham, .,ejiwa s"jalall. Perhatikanpertimbangan ad. a: berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan ad. e : tentang UU No. 14 Tahun 1970. Perhatikan pula Mengingat ad. I : UUD 1945, ad . 2: Ketetapatl MPR , dati ad. 3 : UU No. 14 Tahun 1970. ad . 4: UU No . 14 Tahun 1985. 'Adakah hal seperti diutarakan di alas dalam perundang-undangan yang menyangkut Peradilao Tata Usaha Negara Bclanda? Jawab saya, walau tidak atau belum membaca sepenuhnya pcraturan perundang-undangan tersebut , tctapi sepintas tidak. Alasan yang dikemukakan antara lain : Menjunjung tinggi harkat dan manabal kemanusiaan disebut perlin<;lungan HAK ASASI MANUSIA . I I . P;:mahaman \cma ng pcrlind ungan hak asasi manusia. dalam kchidu pan m a-,>~ a TiI " ;1l hopa. linJ,Int!· UndaTlg Da..ar Negara lcrtcnlu dapat lli ~am p ill l!L an o leh P£ R.1 :\N .IIA N a ntal tl~'E~Ha ocrgablHlg' Jal'lIll ma-,>yaraL:u Ewpa.
Hax.imt
479
UjJ. No.5 Tahun 1986! Tidak sekedar pemanis, tetapi betul tuntutan yang, .wajib diwujudkan. Baca makna DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA! Adakah seperti disebut sekedar pemanis? Tidak! Sekali lagi tidakt-Dicantumkan kalimat baku demikian t.i,dak terlepas dari alinea ketiga PEMBUKAAN UUD 1945 dan jugapengarnalan yang menjadi Dasar Negara (pasal 29 ayat I UUD 1945) UU No. 5 Tahun 1986 bermuat Pertimbangan terdiri dari butir a, b, e, d, dan e. Dari pertimbangan.jelas yang menjadi apa tujuan UU ini. Tegasrinci : Mewujudkan tata kehidupari negara dan bangsa yang : I. Sejahtera, arnan, tenteram, serta tertib yang 2. Menjamin persamaan kedudukan warga masyarakat dalam hukum, yang menjamin terpeliharanya hubungan 3. Serasi, seimbang serta selaras antara aparatur di bidang Tata Usaha Negara dan para warga masyarakat. Oleh sebab - apa yang disebut tegas dan rinei, butir I, 2, 3 bila tidak tegas disebut dasarnya Pancasila dan UUD 1945 - berkemungkinan ada, sadar atau bukan sementara pihak yang menafsirkan dan menerapkan makna dan tujuan butir I, 2 dan 3 dari luar Pancasila dan UUD 1945. Aparat yang terdiri dari manusia, dari pandangan Pancasila terdiri dari faktor dan sifat tidak sempurna. Sebagai manusia, ia terdiri dari unsur lemah dan kuat. Lemah karenanya ia wajib dan patut diingatkan. Berbuat salah ada manusiawi. Tetapi sengaja berbuat salah itu bukan manusiawi dan wajib ada yang mengingatkannya. Bila menyangkut aparatur pemerintahan, dapat atasan. Dan hal demikian lebih bersifat administratif, adakalanya tidak atau kurang memuaskan. Dan untuk itu, dibutuhkan yang disebut Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan ini yang harus menjadi wasit antara aparatur di bidang Tata Usaha Negara dengan rakyat. Wasit berdiri di tengah, tanpa perlu risih dan segan, karena yang diwasiti Korpri dan sesama Korpri - ada rule of pakiwuh! Tidak! Di sini letak makna keadilan yang diucapkan atas nama Tuhan dan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Setelah diutarakan, walaupun tidak lengkap dan . mendalam namun bagi yang arif dan bijaksana dan ini ciri hakim di Indonesia (pasal 188 ayat 3 KUHP) tidak perlu utarakan yang lengkap dan rinei. Seorang hakim dianggap mampu membaca - tidak hanya dari yang tersurat, tetapi lebih dari itu yang tersirat. Bila ada yang bertanya, yang mana lebih penting? Samasarna penting. Tetapi karena yang tersurat tidak selalu mampu menyerap apa yang disebut perasaan dan rasa keadilan (catatan hal yang tidak dapat disuratkan) ia dituntut kemampuan - untuk menjadi perumus dan penggaJi dari nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan rakyat. Sampailah sekarang menyampaikan sekedar perbandingan dengan peradilan administrasi Belarida: Unto1c: itu dirujuk lCesimpulan ' ceramah J. A. Borman tanggal 14 Desember 1989 praktyk van de afdeling rechtspraak van de Raad van State antara lain : I. Sikap hakim administrasi ada dua: OklobeT 1990
480
Hukum dan Pembangunan
a) Sangat formil (lydelyk). Hanya memperhatikan sebatas yang dikemukakan pihak. Meneari kebenaran formal. b) Sangat aktif. Hakim berupaya meneari dan mengungkapkan fakta dan melengkapi segi hulqjm. Meneari kebenaran materiil. 1.1. Bagaimana sikap-Afdeling reehtspraak van de Raad van State? Aktif tetapi terbatas; 1..2. ,B~gaimana sikap hakim TUN? Perhatikan apa yang diuraikan di alas antara lain: _ a. Tanggung jawab hakim mengadililmemutus perkara; b. Hukum yang berlaku yang menjadi dasar putusan tidak hanya berdasar hukum tertulis juga hukum tidak tertulis; c. Hukum tidak tertulis dirumuskan, hukum yang hidup di kalangan rakyat. Rumusan yang "kabur " bagi sementara pihak . Tetapi bukan bagi Hakim yang sadar dan tahu apa yang menjadi kewajibannya. Sebagai perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup ia harus terjun ke tengahtengah masyarakat - untuk : a. Mengenal; b. Merasakan; c. Mampu menyelami PERASAAN dan RASA KEADILAN yang hid up dalam masyarakat; dan putusan ia dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan rumusan ini apa yang disebuJ .hVkuJ.!) Ijdat seeara resmi tidak dicabtlt, tetapi secara tidak langsung diganti dengan nilai-nilai hukum (rasa dan rasa keadilan) yang hidup dalam masyarakat. Menurut hemat saya, bagi yang beragama apalagi agamanya mengatur tat a hidup amar sesama juga dengan Tuhan dan alam , bagi golongan ini tidak lagi berlaku nilai (hukum) adat, tetapi nilai hukum (Syariah) agamanya. Bila tidak ada kaedah demikian, juga bagi yang tidak beragama benar nilai-nilai hukum yang hidup itu ialah kebiasaan disebut adat. 2. Toetsing op rechtmatig heid menguji atas hakekat hukum - Ada pendapat nilai uji hanya berdasar hukum tertentu yaitu undang-undang. Tujuannya mewujudkan kepastian. Namun menerapkan hukum tidak tertulis diakui karena menyadari a. ketiadaan peraturan undang-undang dan atau b. pcraturan/undang-undang ada, karena kepada Pengua~a/Pemerimah diberi keleluasaan memilih kebijaksanaan. Batasannya kebijaksanaan? Hukum tidak terlulis, disebut sewenang-wenang alau tidak. • Batasan sewenang-wenang alau tidak - yang menjadi dasar perhatian : ~ .' Penguasa (Peinerintah) saat mengambil putlisann'ya tidak / kurang memperhatikan kepentingan warga secara umum .. b. Pcnguasa/ Pemerintah tidak / kurang mengindahkan kepent'ihgan
481
Hok'kDt
. warga dikaitkan dengan kepentingan penguasa untuk kepentingan
"4:mum ; Penguasa/p~merintah, walau telab memperhatikan butir a dan b, tetapi ata,s ~keb.ijaksanaannya menimbulkan akibat yang kurang/tidak masuk akaI. Sehingga merugikan warga, lahiriah Clan batiniah. Wal!'upun tentang. butir e tidak sering terjadi, namun Hakim berkesimpulan babwa berdasar pertimbanganpenguasa/pernerintah seharusnya lain. Bila terjadi yang demikian tidak tergolong Nkesewenang-wenangan N. Kesewenang-wenangan baru ada, bila hakim penuh keyakinan pengua:;af pemerintah tidak/kurang memperhatikan kepentingan semua pihak seeara wajar dan seksama. Tentang pendapat diuraikan diatas, mungkin sulit untuk dipahami oleh scmentara pihak atau mungkin juga tidak masuk diakalnya sepanjang hemat saya, yang pokok pat,ut dan wajib dibuktikan tentang lTIKAD penguasa/ pemerintah. Baik atau tidak ? Kalau baik, tetapi keliru bukan tergolong kesewenang-wenangan. Tetapi kalau jelas itikad tidak baik tidak perlu dieari alasan-alasan lain sewenang-wenang, atau penyalahgunaan jabatan. 3. Harapan peneari keadilan. Ada putusan. Sebutlah tentang izin bangunan yang ditolak. Pemohon tidak puas atas keputusan, ia berhak mengajukan keberatan . 4. Cara penyelesaian perkara. Berbeda dengan Indonesia setiap perkara yang diajukan dilayani sarna tanpa beda. Di Peradilan Administrasi Belanda dipilah-pilab berdasar
e.
alasan :
.... - .
a. tidak berdasar hukum karenanya tidak dapat diterima antara lain; terlambat mengajukannya. Tentang ini serta-merta, tanpa peredaran surat-surat dan tanpa sidang diputus. Namun ten tang beraeara demikian, warga dapat atau berhak menyatakan bantahan atas putusan ketua (Voorzitter). Dia berhak untuk didengar. Dari data 20"1, yang mengajukan bantahan atas putusan demikian. Dan dari yang 20"1, itu hanya 1/3 yang didengar. Lebih dari separoh - permohonan ke Afdeling van Reehtspraak diputuskan oleh ketua; memudahkan penyelesaian perkara. b. sisa separoh tidak diadili/diperiksa oleh hakim majelis, tetapi hakim tunggal. diedarkan surat-surat dan didengar pihak-pihak, tetapi diputus oleh hakim tunggal; e. sisa - 1/4 dari perkara diadili oleh majelis terdiri dari tiga anggota_ Tentang acara pemeriksaan yang ditempuh ini, adakah dapat dan bijaksana bila dipertimbangkan dalam rangka penyelesaian perkara yang eepat, . tepat dan sederhana..di Indonesia? . '.;,.' Tidak perlu disangkal, manusia ternyata berwatak sarna. Suka berperkara walau seringkali tidak/kurang beralasan. Ataukan akan tetap ditempuh harus majelis dan diedarkan berkas tanpa penelitian sebelumnya? Ok/ober 1990
t'
482
Hukum dan Pembangullan
5. Dalam rangka memenuhi tuntutan hakim peradilan administrasi tidak dipersyaratkan hakim yang berjabatan hakim. Ada hakim baik yang sudah pensiun atau masih berjabatan di luar pengadilan, mereka diperbantukan baik karena keahlian, pengalaman atau perkembangan lainnya. Salahkah yang demikian? Jawabannya selama belum ada UU khusus mengatur tentang pengadilan Tata Usaha Negara sepe~ di Indonesia, dalam rang~a memenuhi tuntutan yang mendesak, apa yang~dilakukan di negeri"Belanda, tidak salah . Boleh disebut bijaksana: Pertanyaan, adakah yang demikian dibutuhkan di Indonesia? Jawabnya, karena sudah jelas ada UU no. 5/1986 yang mengatur segala sesuatu seeara baik dan tepat, tentu tidak diperlukan pengerahan tenaga hakim dari luar. Tetapi sebagai yang disebut ahli dibutuhkan. Bila ada keraguan tentang kemampuan hakim, patut diterima terutama ' di awal pelaksanaan peradilan TUN. Tetapi sikap yang harus dimantapkan jangan terlampau banyak dicampuri. Pengawasan wajib, hanya , jangan sampai membuat hakim itu takut akan pengawasan yang berkelebihan. Biar mereka berbuat salah, asaljangansengaja berbuat salah . Biar melalui kesalahan mereka sadar mampu memperbaikidiri, trampil mandiri dan sebagainya. Melalui cara demikian "tersempurna" peradilan TUN. 6. Bentuk/model putusan peradilan administrasi Belanda sanga! sederhana, singkat, tetapi mencakup apa yang menjadi pertimbangan, dan alasan dikabulkan, ditolak atau tidak dapat diterima permohonan/ keberatan. Pertimbangan hakim juga singkat. Prinsip-cepatnya putusan (penyelesaian ,,, perkara) lebih diutamakan dari pertimbangan yang Icngkap. Apakah cara seperti ini tidak layak menjadi perhatian kita? Telah menjadi kebiasaan, bahkan seakan menjadi "mode" pUlUsan hakim panjang sampai ada yang ratusan lembar. Akibatnya perlu dibaca bergilir dan terjadi "kelambatan" penyelesaian perkara. Perlu jadi pemikiran, "/, Acara pendahuluan merupakan tuntutan mutlak sebelum sampai kc Afdeling Rechtspraak van de Raad van state. Penting, untuk memper mudnh penyelesaian perkara, Bcracara demikiall sangat mcmpercepat penyelesaian perkara. Karena di Indonesia, telah tegas tingkat bad an-bad an peradilan, tidak menjadi masalah, Namun yang wajib dan penting menjadi perhatian adalah : tanggung jawab Hakim pcngadilnn tat a usaha negara, menempatkan kepentingan pcncari keadilan , memperoleh kcputusan, Penutllp.
t.
~,.
Setelah diuraikan apa dan bagaimana hakim dan ' peradilannya di Indonesia dan Belanda, dapat disimpulkan : a. Peradilan TUN, yang akan datang tidak perlu memerlukan \Vaklu 'lama. untuk mampu menjadi wasit ama r Penguasa/ Pemerintah dengari'\,'arga
483
HQk~kJJl
y'!ng sangat mendambakan keadilan dari perbuatan penguasa. b. Peradilan TUN bUa dilaksanakan oleh Hakim yang tegar dan tangguh, ~iaiidiri , sangat membantu menciptakan iklim dimana warga merasakan perlindunga.n, diri, harta, lebih konkrit haknya, terhindar dari. yang disebut kesewang-wenangan penguasa/pemerintab. c. Peradilan TUN sangat menentukan akan terwujudnya "a clean government " pemerintah yang ber$ih. Dan bila ini yang menjadi sasaran Ulama, lanpa mcngabaikan butir 2J Insya Allah Pelita V menunjang pelaksanaan Pclita VI. Harapan terwujudnya keadilan dan kemakniuran yang mcrata, mendapat berkat dan ridho Allah SWT. Jimgan ragu, jangan bimbang, Hakim wakil Tuhan. Bila tegas menjalankan AmanahNya, la jadi pelindung yang tidak seorangpun menjamahnya kecuali seizinNya. -. I: ••
.. ...... ~~ ",
Sumllan4an darah anlla menolong ;iwa. . sesaina manus •• C>
•
IKLAN PELAYANAN "HUKUM .... PEMBANGVNAN" ••'uk PMI
Truth ;s not only violated by falsehood; it may outraged by silence. Kebenaran tidak hanya diperkosa oleh kepalsuan tetapi juga oleh sikap berdiam diri .
(Henri Frederic Arniel)
Ok/aber 1990
