H. BUDI MULYANA, S.IP., M.SI
HUKUM INTERNASIONAL INTERNATIONAL LAW : 1. PUBLIC INTERNATIONAL LAW ( UNITED NATIONS LAW, WORLD LAW, LAW of NATIONS) 2. PRIVATE INTERNATIONAL LAW
2
DEFINISI
"The Law of Nations, or International Law, may be defined as the body of rules and principles of action which are binding upon civilized states in their relations with one another". (Brierly, 1972 : 1).
"Law of Nations or International law (Droit des Gens, Volkerrecht) is the name for the body of customary and conventional rules which are considered legally binding by civilised states in their intercourse with each other" (Oppenheim, 1952 : 4). 3
"International Law may be defined as that body of law which is composed for its greater part of the principles and rules of conduct which states feel themselves bound to observe, and therefore, do commonly observe in their relations with each other, and which includes also : a. the rules of law relating to the functioning of international institutions or organizations, their relations with each other and their relations with states and individuals, and b. certain rules of law relating to individuals and non state entities so far as the rights or duties of such individuals and non states entities are the concern of the international community". (Starke, 1984 : 1). 4
"International Law may be defined as a body of rules
which nations-states consideras legally binding upon them in their relations interse". (Hingorani, 1984 : 9).
International Law is the system of law which governs
relations between states". (Akehurst, 1986 : 1).
"Hukum Internasional Publik : keseluruhan kaedah-
kaeadah dan asas – asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata". (Mochtar, 1978 : 1). 5
MACAM HUKUM INTERNASIONAL 1.
Universal;
2.
General;
3.
Regional;
4.
Community Law
Contoh :
Hukum Eropa Modern : (Kedaulatan Nasional/Territorial; Kesederajatan negara; Kemerdekaan penuh) (Suis Generis karena ciri khusus : langsung berlaku pada Hukum Nasional) 6
SEJARAH HUKUM INTERNASIOAL H.I. lahir pada abad XVI. Sebelum abad XVI kerajaan budaya / agama Abad XVI : 1. Yunani : antar negara kota ( inter – municipal) 2. Romawi : antar bangsa-bangsa (antara : Romawi – non Romawi antar Non Romawi) XVII – XVIII di Eropa , Negara Modern (P.I = Perjanjian Westphalia) Penulis / Sarjana Hukum : aktif – sarankan – aturan hukum XIX
: * Negara Baru meningkat * Kemajuan Teknologi * Penulis aktif
XX
: * Terbentuk Organisasi Internasional : LBB – PBB 7
ALIRAN / AJARAN dalam HUKUM INTERNASIONAL 1. Hukum Alam; 2. Positivisme; 3. Modern. Hukum Alam :
1. 1. 2.
didektekan melalui Wahyu Tuhan didektekan melalui pemikiran orang
2. Hukum yang ditetapkan penguasa yang
berdaulat. 3. Hukum adalah kesepakatan masyarakat , melalui penguasa masyarakat ybs, atau kebiasaan masyarakat.
8
SEJARAH HUKUM INTERNASIONAL & PERKEMBANGANNYA
Hukum Internasional Modern
sistem hukum yang mengatur hububungan antara negara-antara antar masyarakat Internasional
Perjanjian Perdamaian WESTPHALIA -> merupakan kelahiran sistem Hukum Internasional modern.
ISI DARI PERJANJIAN WESTPHALIA : 1. Mengakhiri Perang selama 30 tahun di Eropa dan meneguhkan perubahan dalam dunia politik karena perang 2. Perjanjian Wesphalia mengakhiri usaha Kaisar Romawi Suci 3. Hubungan Antara negara-negara dilepaskan dari persoalan hubungan Kegerejaan dan didasarkan atas kepentingan Nasional Negara masingmasing. 4. Kemerdekaan negara Belanda, Swiss dan Jerman yang diakui dalam Perjanjian Westphalia
TEORI UTAMA DALAM HUKUM INTERNASIONAL 1.
TEORI HUKUM ALAM HUGO GROTIUS hukum yang ideal berdasarkan atas hakekat manusia sebagai makhluk yang berakal, atau kesatuan kaidahkaidah yang diilhami alam pada akal manusia
2.
TEORI POSITIVISME BYNKERSHOEK kekuatan mengikat HI terdapat pada kehendak negara itu sendiri untuk tunduk pada HI. HI berasal dari kemauan negara dan berlaku karena disetujui oleh negara terdapat asas PACTA SUNT SERVANDA Perjanjian Antara negara-negara harus dijunjung tinggi 10
SUMBER HUKUM INTERNASIONAL Arti : 1. sebab mengikatnya H.I. 2. tempat ditemukan H.I. 3. a. formal dalam arti : proses yang membuat suatu ketentuan menjadi ketentuan hukum positif. b. material dalam arti : fakor yang menentukan isi ketentuan hukum yang berlaku, yaitu prinsip-prinsip yang menentukan isi ketentuan hukum yang berlaku.
11
Sumber Hukum Internasional Pasal 38 (1) Statuta MI. 1. international convention; 2. international customary law; 3. general principles of law; 4. Keputusan Organisasi Internasional * Keputusan pengadilan * Karya ilmiah Sarjana Hukum (Subsidiary means for the ditermination of rules of law) 12
HUBUNGAN HUKUM INTERNASIONAL – HUKUM NASIONAL HN tidak mempengaruhi kewajiban negara di tingkat internasional, tetapi HI tidak mengabaikan HN.
HI – HN
1. sistem 2. pengutamaan 3. berlakunya HI pada HN 13
SISTEM HUBUNGAN HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONAL Monisme
Triepel : beda subjek dan sumber
Sistem : Dualisme Anzilotti : dasar mengikatnya HI = pacta sunt servanda HN = UU harus ditaati
Dualisme : HI dan HN merupakan dua sistem hukum yang secara keseluruhan berbeda. Monisme : HI dan HN merupakan bagian yang saling berkaitan dari satu sistem hukum. HI mengatur individu kolektif. HN mengatur individu perseorangan. 14
Subjek HI Subjek HI : Entitas yang dapat / mampu dibebani hak dan kewajiban internasional. Sampai abad IXX : negara adalah satu-satunya subyek Hukum Internasional Pada abad XX, organisasi internasional publik diakui sebagai subjek HI. Catatan : Individu : concern masyarakat internasional ya (diakui) Pemberontak ( menguasai wilayah cukup luas, memadai ; 2. akan jadi negara baru yang efektif ) ya Gerakan Kemerdekaan Nasional : ya Etnis Minoritas (belum) Penduduk asli (belum)
NGO : Amnesti Internasional (90’an = 1000) Greenpeace International Chamber of Commerce, Assosiasi Transport Udara Internasional, (belum diakui sebagai subjek HI meski sudah berjuang) TNC/MNC (belum), dianggap seperti individu. ICRC : diakui terbatas.
15
16
