100
PERATURA
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA NOMOR
97 TAHUN 2011
TENTANG PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN DIREKSI, BADAN PENGAWAS DAN DEWAN KOMISARIS BADAN USAHA MILIK DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2006, telah ditetapkan Pedoman Penelapan Penghasilan Direksi Badan Usaha Miiik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
b.
~J3hwa untuk meningkatkan kinerja Direksi dan efektivilas se:ta efisiensi penggunaan anggaran pada Badan Usaha Milik Daerah, Per"turan Gubernur Nomor 100 Tahun 2006 dianggap sudah l'dak sesuai lagi, sebingga perlu disempurnakan;
c.
b"hwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dim3ksud dalam hun:f a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur lenta:l9 Pedorroa" Peretapan Penghasilan Direksi, Badan Pengawas dan Dewan V.orr.is:l,i~ Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota J3Karta;
: 1. 2.
3
Undang-Undang
omor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan·Peraluran Perundang-undangan; Undan9-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan D?8rah kali diubah terakhir dengan Undar.g-Undar.J
sebagair,'a~;:; te'ah beberapa I~ornor 12 T8hun 20aB:
4.
IJndang-Unc!~~g Nomor 29 Tahun 2007 !entang Perrerint2hnn t"ro':ins' Daerah Khusus IbL'kota -'aka"a sebagai Ibukota Npgara :<e~8td5n I-:eflu!)!;l(
Jndo;,esia;
5.
Urdang-Undan<; Namor 4:, Ta:1lJ'l 200, tenlang Persl'!I)(ln Terba!8s;
2
6.
Peraturan
Menterl
Dll!em
Kepengurusan Badan Usaha
Negerl
Nomor
60
Tahun
1 QOO
tQntanc
Mlilk Daerah; 2008
7.
Peraturan Daerah Nemer 10 Tahun Daerah;
tentang Organisasi Perangkat
8.
Keputusan Gubernur Nomor 71 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9.
Keputusan Gubernur Nomor 88 Tahun 2003 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Keputusan Gubemur Nomor 105 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Serta Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah di Lingkungan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 11. Keputusan Gubernur Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah di Lingkungan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 12 Keputusan Gubernur Nomor 96 Tahun 2004 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah di Lingkungan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 13. Peraturan Gubernur Nomor 115Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman flJodal dan Promosi;
MEMUTUSKAN
Menetapkan
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN DIREKSI, BADAN PENGAWAS DAN DEWAt\ KOMISARIS BADAN USAHA '.lIl1K DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
BAB I KETENTUAN
urv'urv
Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur i i yang dimaksuo dengan : I~ukota
1.
Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus
Jakarta.
2.
Pemerintah Daerah adalah Gubemur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.
Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3 4. Badan Penenamen Model den Promoel yeng .elenJutnye dl.ingk"t I3PMP edelah Baden Penanarnan Modal dan Prornosl Provlnsl Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 5. Badan Usaha Milik Oaerah yang selanjulnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang berbentuk Perusahaan Oaerah (PO) dan Perseroan Terbatas (PT) yang kepemilikan saham Pemerintah lebih dari 50% (lima puluh persen). 6. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan yang seluruh modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. 7. Perseroan Terbatas yang selanjulnya disebut perseroan adalah Badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dan dalam melakukan kegialan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan serta pelaksanaannya. . 8. Oireksi adalah Organ BUMO yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMO untuk kepentingan dan tujuan BUMO serta mewakili BUMO, baik di dalam maupun di luar pengadilan. 9. Badan Pengawas adalah Organ Perusahaan Oaerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Oireksi dalam menjalankan kegialan pengurusan Perusahaan Oaerah. 10. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan seeara umum danlatau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. 11. Rapal Umum Pemegang Saham, yang selanjulnya disingkat RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditenlukan dalam Undang-Undang dan/atau anggaran dasar. 12. Kinerja BUMD adalah Suatu pengukuran keberhasilan korporasi dari aspek keuangan. operasional dan administrasi sesuai bidang usaha. 13. Penghasilan adalah Imbalanlbalas Jasa yang diberikan kepada Oireksi, Badan Pengawas dan Dewan Komisaris karena kedudukan dan peran yang diberikan kepada BUMO sesuai dengan lugas, wewenang dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan.
14. Penghasilan Tetap Direksi adalah Ragian dari penghasilan yang diterima seeara telap setiap bulan yang terdiri dari gaji, tunjangan perumahan dan tunjangan biaya utililas. 15. Penghasilan Tetap Badan Pengawas/Dewan Komisaris adalah Bagian dari penghasilan yang diterima seeara letap setiap bulan yang lerdiri dari honorarium dan tunjangan transportasi. 16. Gajl adalah Penghasilan berupa uang yang diterima seeara letap seliap bJlan oleh seseorang karena kedudukanrya sebagai Direksi BUMD.
4
j 7.
f-lonorarlum adalah Penghasllan lelap berupa uang
yang dlterlma saUap
blJlan oleh ~e~eorllns karana kedudukanny" ... b"\l"! B .. d.. h "'''h\l''W''. dan Dewan Kemlsarls BUMD.
18. Tunjangan adalah Penghasilan berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang diterima pada waktu terlentu eleh Direksi, Badan Pengawas dan Dewan Komisaris selain gaji/honorarium. 19. Fasilitas adalah Penghasilan berupa sarana dan/atau kemanfaatan dan/ atau penjaminan yang digunakan/dimanfaatkan oleh Direksi, Badan Pengawas dan Dewan Komisaris dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundangundangan. 20. Jasa Produksi adalah Penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah setiap tahun apabila memperoleh laba. 2-. Tantiem adalah Penghasilan yang diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas setiap tahun sebagai penghargaan apabila perusahaan memperoleh laba.
BAB II PRINSIP PENETAPAN PENGHASILAN Pasal2 (1) Dengan Peraturan Gubernur ini diatur rrengenai Penghasilan Direksi, Badan Pengawas dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah. (2) Penghasilan Direksi, Badan Pengawas dan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa : a. b
Gaji; Honorarium;
c.
Fasilitas; dan
d.
Jasa Produksi/tantiem.
(3) Untuk penetapan besaran Penghasilan Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. (4) Untuk penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas ditetapkan oleh RUPS. Pasal3 (1) Penetapan Penghasilan berupa gaji, honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c dilakukan dengan memperlimbangkan faktor pendapatan, aktiva, kondisi dan kemampuan keuangan perusahaan yang bersangkutan, tingkat infiasi dan 'aktor-faktor lain yang relevan, serla tidak beleh berlentanGan dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
5
(2) Penetapan Penghasilan berupa tantiem yang bersifat variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dilakukan dengan mempertimbangkan faktor pencapaian target, tingkat kesehatan dan kemampuan keuangan, serta faklor-faklor lain yang relevan (meril system),
(3) PaktOf-fllktcr 13in yang m@n@nlukBn dlllilm p@mb@riiln p@nghilsllan Direksi, Badan Pengawas dan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) antara lain adalah tingkat remunerasi yang berlaku umum dalam industri yang s€jenis. Pasal4
(1) Penetapan Keputusan Gubernur untuk Perusahaan Daerah dan RUPS untuk Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4), memuat jenis dan jumlah penghasilan secara jelas dan tegas sebagaimana contoh pada Lampiran 1 Peraturan Gubernur ini. (2) Besaran penghasilan yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur dan RUPS sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) dapat berupa kenaikan atau penurunan penghasilan. (3) Untuk pemberlakuan penetapan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhitung sejak RUPS Tahunan atas pengesahan laporan keuangan Perseroan Terbatas atau pengesahan laporan keuangan Perusahaan Daerah Tahun Buku yang telah diaudit.
BAB III GAJIIHONORARIUM DIREKSI, BADAN PENGAWAS DA DEWAN KOMISARIS Pasal5 (1) Terhadap Direksi, Badan Pengawas <Jan Dewan Komisaris BUMD diberikan Gaji/Honorarium yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan perusahaan. (2) lJntuk menentukan besaran Gaji/Honorarium Direksi, Badan Pengawas dan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut : Gaji/Honorarium
=
Gaji/Honorarium Dasar x Faktor Penyesuaian Industri x Penyesuaian Infiasi x Faktof Jabatan
- Gaji/Honorarium Dasar - Indeks Dasar - Faklor Penyesuaian Industri - Faktor Jabatan - Faktor Penyesuaian Inflasi
= (Indeks dasar/1 00) x Rp. 15 juta = 60% Indek Pendapatan + 40% Indek Total Aktiva = Sampai dengan 2 (dua) kali = 100 sampai dengan 35% = 50% dari inflasi tahun sebelumnya sesuai dengan asumsi APBD Provinsi DKI Jakarta.
6
(3) Besareh Indeks pMdapatAri dan Indek~ 16t51 ~ktlva aebaoalmana dli'nak§ud pada ayat (2) adalah sebagalmana tercantum dalam tabel peda
Lempll'lln II
Peraturan Gubernur ini. (4) Besarnya laklor penyesuaian industri Perusahaan Daerah/Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam label pad a Lampiran III Peraturan Gubernur ini. (5) Besarnya laktor penyesuaian industri Badan Usaha Milik Daerah (PD/PT Palungan) yang akan dibentuk adalah sebagaimana tercantum dalam label pada Lampiran IV Peraturan Gubernur ini. (6) Apabila diperlukan, Gubemur/RUPS dapat menetapkan laktor penyesuaian industri Perusahaan Daerah/Perseroan, dengan mempertimbangkan sektor industri sejenis terukur (benchmark), kondisi persaingan usaha (competitiveness) atau kompleksitas usaha dan kelangkaan Sumber Daya Manusia. . Pasal6 (1) Untuk besaran GajVHonoranum berdasarkan laktor Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 aya (2) diletapkan dengan komposisi sebagai berikut: a.
Faktor Jabatan Direktur Utama
100% (seratus persen)
b.
Faktor Jabatan Direktur
90% (sembilan puluh persen) dari Direklur Utama
c.
Faktor Jabatan Ketua Badan Pengawas/Komisaris Uta'Tla
40% (empat puluh persen) dari Direktur Utama
d.
Faktor Jabatan Sekretans Badan Pengawas
35% (tiga puluh lima persen) dari Direktur Utama
e.
Faktor Jabatan Anggota Badan Pengawas
30% (tiga puluh persen) dari Direktur Utama
1.
Faktor Jabatan Komisaris
35% (tiga puluh lima persen) dari Direktur Utama
(2) Pajak atas GajilHonoranum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung da, menjadi beban penusahaan. (3) Besamya GajVHonoranum Direksi, Badan Pengawas Penusahaan Daerah yang ditetapkan oleh Gubernur dan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang ditetapka, oleh RUPS setiap tahun memiliki masa berlaku selama 1 (satu) tahun. (4) Dalam hal Keputusan Gubernur/RUPS tidak menetapkan besarnya Gajil Honorarium Direksi dan Badan PengawaslDewan Komisaris untuk tahun tertentu, maka besarnya GajilHonorarium menggunakan besaran yang paling a~hir diberlakukan.
7
BAB IV TUt\JANGAN Baglan Kesatu U'Tlum Pasal 7 Direksi, Badan Pengawas dan Dewan Komisaris diberikan Tunjangan yang disesuaikan dengan kondisi dan kemarr:p'Jan keuangan perusahaan. Pasal8 Pajak atas Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, ditanggung dan menjadi beban perusahaan. Bagian Kedua Tunjangan Direksi, Badan Pengawas dan Dewan Komisaris Pasal 9 (1) Direksi, Badan Pengawas dan Dewan Komisaris diberikan Tunjangan Hari Raya Keagamaan. (2) Tunjangan Hari Raya Keagamaan sebagamana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut : a.
untuk Direksi paling sedikit 1 (satu) kali Penghasilan Tetap Direksi, dan paling banyak 2 (dua) kali Penghasilan Tetap Direksi; dan
b.
untuk Badan Pengawas/Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali Penghasilan Tetap Badan PengawasiDewan Komisaris dan paling banyak 2 (dua) kali Penghasilan Tetap Badan PengawaslDewan Komisaris. Pasal 10
(1) Direksi, Badan Pengawas dan Dewan Komisaris diberikan Tunjangan Komunikasi. (2) Tunjangan Komunikasi sebagaimana dirT'aksud pad a ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut : a. biaya komunikasi bagi Direksi sebesar pemakaian (at cost) maksimum Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan: dan b
biaya komunikasi bagi Badan Pengawas dan Dewan Komisaris sebesar pemakaian (at cost) maksimum Rp 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan.
8 Pasal 11 (1) Direksl, Badan Pengawas dan Dewan Komisarls diberikan Tunjangan Pakaian. (2) Tunjangan Pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditelapkan oler Direksi secara proporsional dan rasional sesuai kemampuan keuangan BUMD. Bagian Ketiga Tunjangan Khusus Bagi Direksi Pasal12 (1) Tunjangan Cuti Tahunan diberikan kepada Direksi setiap tahun paling banyak 1 (satu) kali Penghasilan Tetap Direksi. (2) Tunjangan Cuti Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayal (1), telap diberikan kepada Direksi walaupun hak cUli tidak diambil, atau hak cuti lidak diberikan karena kepenlingan perusal">aan. (3) Tunjangan Culi Tahunan bagi Direksi diberikan selelah bekerja minimal selama 6 (enam) bulan berturul-turut. Pasal 13 (1) Tunjangan Culi Besar diberikan paling banyak 2 (dua) kali Penghasilan Telap Direksi. . (2) Tunjangan Cuti Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap diberikan kepada Direksi walaupun hak cuti tidak diambil, atau hak cuti tidak diberikan karera kepen ingan perusahaan. (3) Tunjangan Cuti Besar bagi Direksi diberikan setelah bekerja 3 (tiga) tahun berturut-lurut dalam 1 (satu) periode jabatan.
(<1) Delam lahun dimana Tunjangan Cuti Besar diberikan, maka Tunjangan Cuti Tahunan tidak diberikan. Pasal14 Tunjangan Perumahan diberi~an secara bulanan sebesar 30% (tiga puluh perse~) dari Gaji. Pasal 15 Tunjargan Biaya Ulilitas diberikan setiap bulan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
9
Bagian Keempat Tunjangan Khusus Bagi Badan Pengawas dan Dewan Komisaris Pasal16 (1) Selain Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai d@ngan Pasal 11, Badan Pengawas dan Dewan Komisaris dapat diberikan Tunjangan Transportasi. (2) Tunjangan Transportasi sebagaimana dima~sud pada aya! (1), diberikan kepada Badan Pengawas dan Dewan Komisaris untuk setiap bulan sebesar 20% (dua puluh persen) dari Honorarium masing-masing Badan Pengawas dan Dewan Komisaris yang bersangkutan. BAS V FASILITAS DIREKSI Pasal17 Direksi diberikan Fasilitas yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan perusahaan dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal18 Pajak yang timbul akibat pemberian Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, ditanggung dan menjadi beban perusahaan. Pasal 19 (1) D1reksi dilarang melakukan penyalahgunaan Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal17. ~2)
Gubernur/RUPS dapat menuntut f,ecara hukum terhadap Direksi yang rrelakukan penyalahgunaan Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 20
(1) SUMD dapat memberikan Fasilitas berupa kendaraan kepada Direksi sebanyak 1 (satu) unit kendc aan dinas beserta biaya pemeliharaan dan operasional. (2) Dalam hal Perusahaan menyediakan Fasilitas Kendaraan, maka kepada Direksi yang bersangkutar tidak diberikan Tunjangan Transportasi maupun biaya penggantian lainnya. Pasal 21 (1) BUMD dapat memberikan Fasilitas Kesehatan kepada Direksi. (2) Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1), diberikan kepada Direksi dalam bertuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan.
10 (3) Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan kelenluan sebagai berikul : a.
Fasilitas Kesehatan yang diberikan kepada Oireksi beserta seorang istri atau suami dan maksimal 2 (dua) orang anak yang belum mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun dengan ketentuan apabila anak yang belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun lersebut pernah menikah atau pernah bekerja maka yang bersangkulan tidak berhak mendapatkan Fasilitas Kesehatan;
b.
Fasilitas Kesehatan diberikan dengan menggunakan dasar pengobatan dan perawalan di dalam negeri, yang meliputi : 1. rawat jalan dan obat; 2 rawal inap dalam kelas Very Impo:iant Person alau yang setara dan obat; dan 3. medical check-up.
c.
dalam hal dokler yang merawat memberikan rUjukan untuk berobat di luar negeri, pemberian Fasilitas Kesehatan dapal diberikan penuh atau sebagian dengan memperhatikan kemampuan keuangan perusahaan;
d.
medical check-up sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3 dan Fasilitas Pengobatan di luar negeri sebagaimana dimaksud pad a huruf c tidak diberikan kepada istrilsuami dan anak; dan
e.
medical check-up hanya diberikan 1 (salu) kali setiap tahun. Pasal 22
(1) BUMO dapat mengikutsertakan sebagai anggota perkumpulan profesi kepada Oireksi paling banyak 2 (dua) perkumpulan. (2) Fasilitas Perkumpulan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan hanya berupa uang pangkal (uang pendaftaran) dan iuran tahunan. Pasal 23 (1) SUMO dapal memberikan Fasilitas Club Membership/Corporate Member kepada Direksi paling banyak 2 (dua) keanggotaan dengan memperhatikan kemampuan keuangan perusahaan.
(2) Fasilitas Club Membership/Corporate Member sebagaimana dimaksud pad a ayat (1), diberikan hanya berupa uang pangkal (uang pendaftaran) dan iuran tahunan. Pasal24 (1) BUMO dapat memberikan Biaya Representasi kepada Oireksi. (2) Batas maksimum besaran Biaya Representasi bagi Oireksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari tolal Penghasilan Tetap Oireksi selama 1 (satu) tahun.
11
BABVI
JASA PRODUKSlfTA TIEM Pasal25 (1) BUMD dapat memberikan Jasa ProdukslfTantiem kepada Direksi, Badan Pengawas dan Dewan Komisaris, dalam hal SUMO memperoleh keuntungan dalam Tahun Buku yang bersangkutan. (2) Komposisi besamya Jasa ProduksifTantiem ditetapkan sebagai berikut : a.
Direktur Utama
100% (seratus persen)
b.
Direktur
90% (sembilan puluh persen) dari oirektur Utama
c.
Ketua Badan Pengawasl Komisaris Utama
40% (em pat puluh persen) dari oirektur Utama
d.
Sekretaris Badan Pengawas
35% (tiga puluh lima persen) dari oirektur Utama
e.
Anggota Badan Pengawas
30% (tiga puluh persen) dari oirektur Utama
f.
Komisaris
35% (tiga puluh lima persen) dari Direktur Utama
(3) Pajak Penghasilan atas Jasa ProduksifTantiem ditanggung dan menjadi beban masing-masing Direksi, .Bada Pengawas dan Dewan Komisaris yang bersangkutan. BAB VII JAMINAN PURNA JABATAN DAN JASA PENGABolAN Pasal26 (1) oireksi diberikan Jaminan Puma Jabatan. (2) Jaminan Puma Jabatan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) dlberikan dalam bentuk Asuransi Puma Jabatan, Asuransi Dana Pensiun atau bentuk lainnya. (3) Pemberian Asuransi Puma Jabatan, Asuransi Dana Pensiun atau bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
a.
diberikan kepada Direksi selama menjabat (mulai diangkat sampai berhenti);
b.
premi, iuran atau istilah lain yang relevan yang dapat ditanggung oleh perusahaan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Penghasilan Tetap oireksi dalam 1 (satu) tahun; dan
c.
pemilihan program untuk Jaminan Puma Jabatan ditetapkan oleh masing-masing BUMo.
(4) Pemberian premi, iuran atau istilah lain yang relevan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sudah termasuk di dalamnya prem! untuk asuransi kecelakaan dan kematian.
12 Pasal 27 (1) Dlrek~l, Sadan Peng8was dan Komisaris diberikan Penahargaan dalam bentuk uang Jasa Pengabdlan. (2) Besarnya Jasa Pengabdian diformulasikan dalam rumus sebagai berikut : JP = MT x Ph
12
JP Jasa Pengabdian MT: Masa Tugas sebagai Pengurus BUMD (dalam bulan) Ph : Penghasilan Tetap DireksVBadan Pengawas/Dewan Komisaris bulan terakhir. (3) Penghargaan tidak diberikan apabila Direksi, Badan Pengawas dan Komisaris diberhentikan dengan tidak hormat. BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal
28
RUPS dapat menetapkan penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris dengan jenis dan/atau besaran tertentu yang berbeda dengan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini dengan ketentuan sesuai kemampuan keuangan daerah. Pasal29 (1) Dalam hal perusahaan tidak mampu membayar Gaji/Honorarium Direksi, Badan Pengawas dan Dewan Komisaris, maka GajVHonorarium terse but menjadi hutang perusahaan kepada masing-masing Direksi, Badan Pengawas dan Dewan Komisaris terse but, terhitung sejak perusahaan tidak mampu membayar, tanpa dikenakan bunga dan denda. (2) Untuk pembayaran Gaji/Honorarium Direksi. Badan Pengawas dan Dewan Komisaris yang terhitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Keputusan Direksi. Pasal 30 Gubernur/RUPS dapat menetapkan penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris jenis dan/atau besaran tertentu yang berbeda dengan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini dalam hal: de~gan
a.
Perusahaan yang lidak mengelola secara langsung pendapatan dan aktiva; dan
b.
Perusahaan yang baru berdiri sampai memiliki pendapatan dan aktiva. BAB IX KETE TUAN PERALIHAN Pasal 31
Peraturan Gubernur ini mulai diberlakukan untuk perhitungan penghasilan Direksi, Badan Pengawas dan Dewan Komisaris tahun 2011, berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit Tahun Buku 2010.
13
.UMl,;:>
y ......"
,.1 .. 1
..'"
1't1 .. ~l.;..,.I"'
beidasSikan kompoc!§1 y~nQ
!"i"Jlll--oIa".r.rlum del:' JelO'" PrQduk.ltrol""ltl.rn
Qerv!lg~
oeng!ln F'erelUran ~1[jQ(lrm.!f In/; m",~ .. harus melakukan penyesuaian basarannya sasuai ketentuan PeFatuFilA Gubernur ini. BAB;': KETENTUAN PENUTUP Pasal33 Pad a saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2006 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal34 Peraturan Gubenur ini mulai berlaku pad a tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatarnya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Ditetapkan di Jakarta pad a tanggal 13 Oktober 2011 GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU OTA JAKARTA,
Diundangkan (Ii Jakarta pada tanggal 21 0k to J er 2011 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
FADJAR PANJAITAN NIP 195508261976011001 BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 100
Lampiran I
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor Tanggal
97 TAHUN 2011 13 Oktober 2011
PENGHASILA DIREKSI, BADAN PE GAWAS DAN DEWAN KOMISARIS PT/PD YANG DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN GUBERNURJRUPS
A. Penghasilan Direksi
No.
Jenis Penghasilan
1. Gaji
2. Tunjangan • Tunjanga'l Hari Raya Kec.gamaan
Putusan RUPO/RUPS (dalam rupiah)
Besaran Maksimum Sesuai Peraturan Gubernur Gaji - Gaji Oasar x Faktor Penyesuaian Industri x Faktor Penyesuaian Inflasi x Faktor Jabatan
Keterangan a. Dirut : 100% b. Direktur : 90% dari Dirut
Paling sedikit 1 (satu) kali gaji dan tunjangan yang dibayarkan secara tetap setiap bulan
• Tunjangan Komunikasi
sebesar pemakaian (at cost)
• Jaminan Purna Jabatan
Premi asuransi paling banyak 25% (dua puluh . lima persen) dari gaji
• Tunjangan Pakaian
kebijakan internal perusahaan
• Tunjangan Cuti Tahunan
paling banyak 1 (satu) kali gaji dan tunjangan yang dibayarkan secara tetap setiap bulan
• Tunjangan Cuti Besar
paling banyak 2 (dua) kali gaji dan tunjangan yang dibayarkan secara tetap setiap bulan
Sesuai anggaran dalam RKAP
,
• Tunj an 9an Perumahan
30% (tiga puluh persen) dari gaji
• Tunjangan Biaya Uti/itas
30% (tiga puluh persen) dari tunjangan perumahan
Dalam tahun dimana santunan cuti besar diberikan, maka santunan cuti tahunan tidak diberikan Diberikan apabila lidak disediakan rumah jabatan oleh Perusahaan
I
2
No.
Besaran Makslmum Sesuai Peraturan Gubernur
Jenis Penghasilan
3. f-asllitas
-
Putusan RUPD/RUPS (dalam rupiah)
Keterangan
• Fasilltas r:endaraan 1 (satu) unit beserta blaye pemeliharaan dan Dines operasional
• Direklur Ulama : SUV
•
3.000 CC atau sedan 2.600 CC Direklur: SUV 2.500 CC atau sedan 2.400 CC
• Fasilitas Kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan kelas VIP untuk rawat inap dan penggantian biaya rawat jalan paling banyak 1 (satu) bulan gaji dalam 1 (salu) lahun • Fasilitas Perkumpulan Profesi
paling banyak 2 (dua) perkumpulan
• Fasilitas Bantuan Hukum
sebesar kebutuhan
• Fasilitas Club Membership
paling banyak 2 (dua) keanggotaan
• Fasilitas Biaya Represer'lasi
maksimum sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari total penghasilan Direksi selama 1 (satu) tahun
4. Jasa Produksil Tantiem
.. .. kali THP
B. Penghasilan Badan Pengawas dan Dewan Komisaris
No.
Jenis Penghasilan
1. Honorarium
Besaran Maksimum Putusan RUPD/RUPS Sesuai Peraturan (dalam rupiah) Gubernur 50% (lima puluh persen) dari Gaji Dirut untuk Ketua Badan Pengawas/Komisaris Utama dan 40% (empat puluh persen) untuk Sekretaris Badan Pengawas serta 35% (tiga pulur lima Ipersen) untuk Anggola Badan Pengawas dan ,Dewan Komisaris
Keterangan
I
3
No,
Jenis Penghasilan
Besaran Makslmum Sesual Peraluran Gubernur
2, Tunianqan
Putusan RUPD/RUPS
Kett9rensan
(dalam rUPiah) ,
• Tunjangan Harl Raya Keagamaan
Paling sedikit 1 (satu) kali gaji dan lunjangan yang dibayarkan secara tetap s.;\iap 9u1an
• Tunjangan Komunikasi
paling banyak 5% (lima persen) dari Honorarium
• Tunjangan Pakaian
kebijakan internal perusahaan
Sesuai Anggaran dalam RKAP
• TunjangEf' Transport
Paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Honorarium
Jika tidak disediakan kendaraan dinas
3. Fasilitas • Fasilitas Bantuan Hukum
4. Jasa Produksi Tantiem
sebesar kebutuhan
Sesuai Peraturan Daerah 8% (delapan persen) dari Laba Bersih
I
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUK TA JAKARTA,
Lampiran Ii
Peraturan Gubernur Provlnsl Daeran
KnU3U3
Ibukota Jakarta Nomor Tanggal
97 TAHUN lOll 13 Oktober 2611
TABEL iNDEKS PENDAPATAN DAN INDEKS TOTAL AKTIVA
Pendapatan (Rp Miliar)
Indeks Pendapatan
Totai Aktiva (Rp Miliar)
Indeks Total Aktiva
2 s.d 4 >4 s.d 8
60 70
2 s.d 4 >4 s.d 8
60 70
>8 s.d 16 >16 s.d 32 >32 s.d 64 >64 s.d 128
80 95 110 130
>8 s.d 16 >16s.d32 >32 s.d 64 >64 s.d 128
80 95 110 130
>128 s.d 256 >256 s.d 512
150 175
>128 s.d 256
150 175
>512 s.d 1.024
200
>256 s.d 512 >512 s.d 1.024
200
>1.024 s.d 2.048
230
>1.024 s.d 2.048
230
>2.048 s.d 4.096
260
>2.048 s.d 4.096
260
>4.096 s.d 8.192
295
>4.096 s.d. 8.192
295
>8.192 s.d 16.384
330
>8.192 s.d 16.384
330
>16.384 s.d 32.768
370
>16.384 s.d 32.768
370
>32.768 s.d 65.536
410
. ·>32.768 s.d 65.536
410
>65.536 s.d 131.072 >131.072 s.d 262.144 >262.144 s.d 524.288 >524.288 ~.d 1.048.576
455 500 550 600
>65.536 s.d 131.072
455
>131.072 s.d 262.144 >262.144 s.d 524.288 >524.288 s.d 1.048.576
500 550 600
>1.048.576 s.d 2.097.152 >2.097.152
655 710
>1.048.576 s.d 2.097.152 >2.097.152
655 710
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUK TA JAKARTA,
Lampiran III
Peraturan Gubernur Provinsi Oaerah Khusus Ibukota Jakarta Nomar Tanggal
97 -AHUN 2011 13 Oktober 2011
TABEL FAKTOR PENYESUAIAN I DUSTRI PERUSAHAAN OAERAHI PERSEROANTERBATAS
No. 1
FAKTOR PENYESUAIAN INOUSTRI
NAMA SUMO PO Penaelolaan A r Limbah
I
1.00 i
2
i PD
3
I Badan Per,qelala -HR Lokasari
4
5
Pasar Jaya
I
1.0C
!
0.90
PO Perus;;haan Ar Minum
0.80
I
I PD Pembangunan Sarana Jaya
.
0.80
6
PD Dharma Java
7
PT Jakarta Tourismdo
8
PT Jakarta Propertindo
9
PT Bank OKI
10
PT Jakarta Industrial Estate Puloqacunq (Persero)
11
I PT Pembanqunan Java Ancol, Tbk.
12
I PT Food Station Tjipinanq
0.90
1.60
I
1.20 1.40
I
1.30 1.40
I
1.40
Catatan : PT MRT belum dapat disampaikan indeks penyesuaian industnnya karena perusahaan masih dalam proses konstruksi dengan nilai pendapatan oelum ada dan aktiva tetap yan9 sebagian besar masih dalam penyelesaia .
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU TA JAKARTA,
I
Lampiran IV
Peraturan Gubernur
I-'rOVlnSI Ui::it:::l all
"IIU.;)U.;I
Ibukota Jakarta Nomor Tanggal
97 TAHUN 2011 13 Oktober 2011
TABEL FAKTOR PENYESUAIAN INOUSTRI UNTUK SUMO YANG AKAN OIBENTUK
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
Jenis Industri Sektor Properti Sektor Properti Seklor Properti Seklor Properti Sektor Pariwisata Seklor Pariwisata Sektor Pariwisata Seklor Pariwisala Sektor Industri Sektor Industri Sektor Industri Sektor Niaqa Sektor Niaqa Sektor Niaga Sektor US2ha Perbankan Sektor U3aha Perbankan Sektor Usaha Perbankan Sektor Usaha Perbankan Sektor Usaha Perbankan Seklor Jasa Umum (utililas) Seklor Jasa Umum (utililas) Seklor Jasa Umum (ulililas) Sektor Perhubunqan Sektor Perhubunqan Sektor Perhubunqan Sektor Perhubunqan Sektor Perhubungan Sektor Jasa Keuangan Sektor Jasa Keuangan Sektor Jasa Keuangan Sektor Jasa Keuangan Sektor Jasa Keuangan Sektor Asuransi Sektor Asurans Sektor Asuransi Sektor Asuransi Sektor Asuransi
I I
I
Total Pendapatan (Rp Miliar)
Tolal Akliva (Rp Millar)
a S.d 8
a S.d 8
>8 s.d 64 >64 s.d 256 >256 a S.d 8 >8 s.d 64 >64 s.d 256 >256 a s.d 64 >64 s.d 256 >256 a s.d 64 >64 s.d 256 >256 a s.da >8 s.d 16 >16 s.d 64 >64 s.d 256 >256 a s.d 32 >32 s.d 512 >512 a S.d 8 >8 s.d 16 >16 s.d 64 >64 s.d 256 >256 a S.d 8 >8s.d16 >16 s.d 64 >64 s.d 256 >256 a S.d 8 >8 s.d 16 >16 s.d 64 >64 s.d 256 >256
>8 s.d 64 >64 s.d 256 >256 a S.d 8 >8 s.d 64 >64 s.d 256 >256 a s.d 64 >64 s.d 256 >256 a s.d 64 >64 s.d 256 >256 a s.d 8 >8 s.d 16 >16 s.d 64 >64 s.d 256 >256 a s.d 32 >32 s.d 512 >512 a s.d 8 >8 s.d 16 >16s.d64 >64 s.d 256 >256 a s.d 8 >8 s.d 16 >16S.d64 >64 s.d 256 >256 a S.d 8 >8 s.d 16 >16s.d64 >64 s.d 256 >256
Faktor Penyesuaian Industri
I
I
0.9 1 1.2 1.3 1 1.2 1.4 1.5 0.8 0.9 1 0.8 0.9 1 1 1.1 1.2 1.3 1.4 0.8 0.9 1 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1 1.1._ 1.2 1.3 1.4
2
-
No
3B 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
--
-
Jenis Industri Sekior l"afrTiasl Sektor Farmasi Sektor Farmasi Sektor Perkebunan Sektor Perkebunan Sektor Perkebunan Sektor Pertamban>]an dan Ener>]i Sektor Pertambangan dan Ener>]i Sektor Peltdmbanoan dan Eneroi Sektor Kel"Jtanan Sektor Kehutanan I Sektor Kell;;tanan Sektor Pertanian dan Perikanan Sektor Pertanian dan Perikanan Sektor Pertanian dan Perikanan
~~.
Tot,,1 P"nd"p"t"n
Tolo! Aktiv.
(Rp Miliar)
(Rp Miliar)
o§.d 64
s,d 64 >64 s.d 256 >256 a S.d 64 >64 s.d 256 >256 o s.d 64 >64 s.d 256 >256 o s.d 64 >64 s.d 256 >256 o s.d 64 >64 s.d 256 >256
>64 s.d 256 >256 o s.d 64 >64 s.d 256 >256 o s.d 64 >64 s.d 256 >256 o s.d 64 >64 s.d 256 >256 o s.d 64 >64 s.d 256 >256
o
f=aktor Penyesualan Industri
0.8 0.9 1 0.8 0.9 1 0.8 0.9 1 0.8 0.9 1 0.8 0.9 1
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
;f
FA 21
