GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 96 TAHUN 2016 TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TIMUR Menimbang
:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang– Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang–Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan PeraturanPeraturan Negara Tahun 1950); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang
-24. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2016 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63). MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TIMUR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur. 2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur. 4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur. 5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur. BAB II
-3BAB II NOMENKLATUR UPT Pasal 2 UPT Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya adalah UPT Informasi Teknologi Bangunan Perumahan dan Permukiman. BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI Pasal 3 (1) UPT Informasi Teknologi Bangunan Perumahan dan Permukiman adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. (2) UPT Informasi Teknologi Bangunan Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 4 (1) Susunan
Organisasi
UPT
Informasi
Teknologi
Bangunan
Perumahan dan Permukiman, terdiri atas : a. Sub Bagian Tata Usaha; b. Seksi Pengujian Bahan dan Material; dan c. Seksi Pengembangan dan Pelayanan Informasi. (2) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT. BAB IV URAIAN TUGAS DAN FUNGSI Pasal 5 UPT Informasi Teknologi Bangunan Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang informasi
teknologi
bangunan
perumahan
dan
permukiman,
ketatausahaan dan pelayanan masyarakat. Pasal 6
-4Pasal 6 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Informasi Teknologi Bangunan Perumahan dan Permukiman mempunyai fungsi: a. penyusunan
rencana
kegiatan,
penelitian,
pengujian
dan
pengembangan teknologi, evaluasi dan analisis serta saran teknis bahan bangunan, struktur bangunan perumahan dan permukiman ; b. pengelolaan dokumentasi data dan layanan informasi, serta pembinaan terhadap pelaku pembangunan perumahan dan permukiman ; c. pelaksanaan tugas ketatausahaan UPT; d. pelaksanaan pelayanan masyarakat; dan e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala dinas. Pasal 7 (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas : a. menyiapkan
bahan
pelaksanaan
pengelolaan
surat
menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan; b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian; c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan; d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan
perlengkapan
dan peralatan kantor; e. menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan masyarakat; dan f.
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
(2) Seksi Pengujian Bahan dan Material sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian, pengujian bahan bangunan,
struktural
bangunan
perumahan
dan
permukiman; b. menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan analisis hasil penelitian bahan bangunan, struktur bangunan perumahan dan permukiman; c.
menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan saran teknis dan rekomendasi hasil pengujian; dan
d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT. (3) Seksi
-5(3) Seksi Pengembangan dan Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas: a. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan dokumentasi data dan pelayanan informasi perumahan dan permukiman; b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan sistem layanan data dan informasi termasuk pelayanan perpustakaan, pelatihan, penyuluhan, pameran, seminar, lokakarya dan pengembangan
ketrampilan
teknis
perumahan
dan
permukiman; c.
menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan terhadap badan usaha
pembangunan
perumahan
dan
permukiman,
perorangan maupun swasta yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan pengembang provinsi; d. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi pelayanan yang meliputi : layanan penyediaan akses, dokumentasi dan informasi
teknologi
infrastruktur
pembangunan
permukiman
dan
perumahan bangunan
dan bidang
keciptakaryaan, layanan konsultansi teknis, mediasi dan edukasi penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan serta layanan dukungan untuk peningkatan kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan kelembagaan bidang
perumahan,
infrastruktur
permukiman
dan
bangunan; dan e.
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT. BAB V TATA KERJA Pasal 8
(1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala UPT, Kepala
Sub
Bagian
Tata
Usaha
dan
Kepala
Seksi
wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam
lingkungan
masing–masing
maupun
antar
satuan
organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi serta Instansi lain diluar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan. (3) Setiap
-6(3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. (4) Setiap
pimpinan
satuan
organisasi
wajib
mengikuti
dan
mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing–masing
serta
menyampaikan
laporan
berkala
tepat
waktu. (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya. (6) Dalam menyampaikan laporan masing - masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Bagan Struktur UPT Informasi Teknologi Bangunan Perumahan dan Permukiman sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.
Pasal 10 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 127 tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 11 Peraturan Gubernur ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat struktural sesuai dengan Peraturan Gubernur ini.
Pasal 12
-7Pasal 12 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.
Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 4 Nopember 2016 GUBERNUR JAWA TIMUR ttd
Dr. H. SOEKARWO
-8Diundangkan di Surabaya Pada tanggal 4 Nopember 2016 an. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR Kepala Biro Hukum ttd Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH Pembina Utama Muda NIP. 19640319 198903 1 001
BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 96 SERI E.
