GUBERNUR JAWA TENGAH
Nomor Sifat Lampiran Perihal
: : : :
Semarang, 8 Februari 2013
050/02832 SEGERA 1 (satu) Lembar Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2014 dan Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2013
Kepada Yth. 1. Para Bupati/Walikota se-Jawa Tengah 2. Para Kepala SKPD Provinsi Jawa Tengah Di – TEMPAT
Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana pembangunan tahunan dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RKPD tersebut disusun guna menjaga kesinambungan pembangunan daerah dan mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bermaksud menyusun RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014. Mengingat RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 belum ditetapkan, maka penyusunan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 secara substansi berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 serta hasil pelaksanaan dan evaluasi RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013. Arah pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 adalah untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, guna mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan, dengan prioritas pembangunan bertumpu pada 11 (sebelas) prioritas nasional dan 3 (tiga) prioritas lainnya, serta Direktif Presiden. Sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka terkait dengan penyusunan RKPD Tahun 2014 dan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2013, diminta perhatian Saudara pada beberapa hal pokok sebagai berikut :
1
I. Kebijakan Umum Perencanaan Pembangunan Daerah Untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah yang bersinergi dengan pembangunan nasional, RKPD Tahun 2014 hendaknya disusun dengan: 1. Mempedomani RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025; 2. Memperhatikan arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMN Tahun 2010 – 2014 dan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang MP3EI Tahun 2011-2025; 3. Memperhatikan capaian kinerja Tahun 2012 dan prakiraan pencapaian hasil pembangunan pada tahun 2013 serta Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 bagi Pemerintah Kabupaten/Kota; 4. Meningkatkan sinergitas dan sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dalam rangka menuju pembangunan inklusif dan berkelanjutan dengan strategi yang mengarah pada pro poor, pro job, pro growth dan pro environment, untuk : a. Mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada Tahun 2014 diprediksikan sebesar 6,3 - 6,7% (analisa BI) dengan pertimbangan konsumsi rumah tangga tidak meningkat secara signifikan dan investasi belum optimal menjadi penggerak perekonomian wilayah. Inflasi diprediksikan sebesar 5 ± 1% dikarenakan adanya pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Presiden Tahun 2014 yang mempengaruhi peningkatan ekspektasi masyarakat dan jumlah uang beredar. b. Mengupayakan seoptimal mungkin penurunan tingkat kemiskinan menjadi 11,58 – 11,37% pada Tahun 2014 sesuai target RPJMN 2010 – 2014 melalui pendekatan kewilayahan berbasis Kecamatan dengan mendasarkan penentuan lokasi dan target sasaran sesuai data mikro PPLS 2011; c. Mengupayakan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi di bawah 5,60% pada Tahun 2014. 5. Mengoptimalkan upaya percepatan pencapaian target RAD-MDG’s, Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG), dan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK); 6. Optimalisasi pelayanan publik guna mengembangkan potensi dan daya saing daerah; 7. Melaksanakan percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada urusan Kewenangan Wajib yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Kementerian/ Lembaga, sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100/10023/SJ tanggal 26 Maret 2012, tentang Percepatan Penerapan dan Pencapaian SPM di Daerah; 8. Memperhatikan keterkaitan antar sektor dan wilayah secara lebih efektif dan efisien guna mengurangi disparitas antar wilayah dengan optimalisasi implementasi penataan ruang; 9. Memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan antisipasi dampak perubahan iklim; 10. Meningkatkan kualitas belanja agar lebih efisien dan efektif yang berprinsip pada anggaran berbasis kinerja serta mengutamakan belanja publik untuk kesejahteraan masyarakat. 2
II. Arah dan Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan tahapan dan skala prioritas pembangunan daerah serta upaya mewujudkan pembangunan untuk semua, maka pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2014 diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan dasar, daya saing ekonomi rakyat, tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, dan pengelolaan sumberdaya alam, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut : 1. Mempercepat penurunan jumlah penduduk miskin, dengan fokus pada: a. Peningkatan pemenuhan kebutuhan layanan dasar meliputi akses pendidikan, kesehatan, air minum dan sanitasi serta kualitas perumahan permukiman (Rumah Layak Huni); b. Peningkatan kualitas dan keterampilan serta perluasan kesempatan kerja dan berusaha; c. Pembangunan prasarana dan sarana untuk pengembangan usaha dan peningkatan akses sumber daya ekonomi produktif di pedesaan; d. Penguatan kelembagaan dan pendayagunaan sumber daya potensial untuk penanggulangan kemiskinan. 2. Meningkatkan daya saing ekonomi berbasis pada potensi unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan, dengan fokus pada: a. Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura guna pemantapan kontribusi pencapaian surplus beras nasional 10 juta ton dan swasembada gula nasional serta swasembada daging tahun 2014; peningkatan kualitas produksi dan prasarana sarana perikanan tangkap dan budidaya; serta penguatan sistem penyuluhan; b. Penguatan kapasitas dan kelembagaan masyarakat dalam rangka pengembangan hasil hutan rakyat; c. Peningkatan daya saing Koperasi, UMKM dan IKM dengan perluasan akses pasar dan permodalan; peningkatan diversifikasi produk dan sarana produksi; penguatan peran kelembagaan; serta perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan; d. Peningkatan investasi dengan pengembangan iklim investasi yang kondusif; promosi potensi dan peluang investasi secara selektif dan terpadu; serta peningkatan infrastruktur pendukung investasi; e. Peningkatan potensi dan daya tarik wisata dengan pengembangan destinasi wisata, promosi, dukungan prasarana dan sarana pariwisata yang memadai. 3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat, dengan fokus pada : a. Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan yang tetap memperhatikan aspek ketersediaan, keterjangkauan, kesetaraan serta kepastian dalam penyelenggaraan pendidikan, dengan pengembangan provinsi vokasi dan desa vokasi, optimalisasi beasiswa bagi keluarga kurang mampu, dan peningkatan kualitas sarana prasarana sekolah; b. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan pemerataan dan peningkatan mutu layanan kesehatan dalam rangka penurunan AKI, AKB, peningkatan gizi masyarakat, pencegahan, pengendalian dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular, peningkatan kualitas prasarana sarana kesehatan dan kompetensi sumber daya kesehatan; 3
c. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk dengan peningkatan dan perluasan cakupan layanan KB serta fasilitasi pelaksanaan transmigrasi untuk pemerataan penduduk; d. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak dengan pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar; serta penanganan korban kekerasan berbasis gender, anak dan trafficking; e. Peningkatan penanganan PMKS dengan rehabilitasi, pemberdayaan sosial, pemberian jaminan, perlindungan sosial dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS); f. Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja serta perluasan kesempatan kerja dan berusaha dengan pengembangan kewirausahaan, peningkatan profesionalisme tenaga pelatih dan instruktur BLK; g. Pengembangan budaya baca masyarakat dengan optimalisasi pendayagunaan perpustakaan keliling, perpustakaan desa dan daerah, serta penyediaan mobil pintar; h. Pelestarian dan pengembangan nilai-nilai kekayaan budaya daerah dengan pengembangan kualitas kesenian budaya daerah dan pelestarian benda cagar budaya; i. Peningkatan kualitas dan kapasitas kepemudaan dengan pengembangan kelembagaan dan kewirausahaan pemuda serta optimalisasi penyelenggaraan pusat pendidikan dan latihan pelajar dalam rangka peningkatan pembinaan keolahragaan; j. Peningkatan penerapan hasil penelitian dan pengembangan iptek serta inovasi di berbagai bidang dengan pemasyarakatan teknologi terapan. 4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan wilayah, dengan fokus pada : a. Peningkatan sistem pengelolaan penataan ruang wilayah dengan percepatan penyusunan RDTR Kabupaten/Kota, peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang daerah serta kinerja BKPRD Provinsi dan Kabupaten/ Kota; b. Peningkatan penanganan jalan, jembatan dan peningkatan keselamatan, pelayanan serta pengembangan transportasi massal; c. Peningkatan penanganan aksesibilitas Pantura-Pansela, perbatasan antar provinsi dan antar Kabupaten/Kota, menuju kawasan pengembangan perekonomian wilayah, Perkotaan Pusat Kegiatan Nasional/Wilayah/Lokal, kawasan pariwisata, wilayah terisolir, dan wilayah rawan bencana; d. Peningkatan pengelolaan sumber daya air utamanya untuk pengendalian banjir, penanganan konservasi, peningkatan kondisi baik jaringan irigasi dan peningkatan ketersediaan air baku; e. Dukungan penanganan dan penyelesaian infrastruktur strategis utamanya pembangunan Jalan Tol Trans Jawa (Semarang-Solo, Solo-Mantingan dan Pantura), pengembangan Bandara A. Yani, pembangunan double track, pembangunan Pelabuhan Tanjung Emas, serta pembangunan Waduk Jatibarang, Matenggeng, Pidekso, Gondang dan Logung;
4
f. Pengembangan energi baru terbarukan dan peningkatan akses listrik bagi masyarakat serta konservasi energi, dengan pengembangan dan pembangunan PLTS, PLTMH dan PLTPB; g. Peningkatan pengelolaan serta penyelenggaraan sistem komunikasi dan informatika, dengan peningkatan kualitas prasarana dan sarana komunikasi, serta pengembangan sistem jaringan komunikasi dan informasi. 5. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pengurangan risiko bencana, dengan fokus pada : a. Pengendalian alih fungsi hutan dan lahan produktif menjadi lahan budidaya lainnya untuk mendukung perwujudan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan menjamin kelestarian lingkungan hidup; b. Rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi DAS, pesisir dan laut, dengan pengembangan hutan rakyat, penanganan lahan kritis, penanaman mangrove, pembangunan sabuk pantai dan transplantasi karang, serta penguatan kapasitas dan kelembagaan masyarakat sekitar hutan dan pesisir; c. Peningkatan kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau (RTH), dengan peningkatan sebaran dan proporsi luasan RTH; d. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan pengembangan teknologi ramah lingkungan, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan; e. Peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati berbasis masyarakat dengan penanganan kawasan lindung di luar kawasan hutan dan pengembangan plasma nutfah; f. Optimalisasi upaya penanggulangan bencana dalam rangka pengurangan risiko dan pemulihan dampak bencana, dengan perencanaan penanggulangan bencana, peningkatan kesiapsiagaan dan tanggap darurat serta rehabilitasi – rekonstruksi pasca bencana. 6. Mewujudkan Pemerintahan yang bersih (clean government), Tatakelola Pemerintahan yang baik (good governance), dengan fokus pada: a. Peningkatan akuntabilitas, transparansi berbasis teknologi informasi, partisipasi masyarakat serta peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan; b. Peningkatan pengelolaan administrasi kependudukan dan catatan sipil; c. Peningkatan kualitas pelayanan publik berdasarkan SPM; d. Peningkatan pengelolaan dan pendayagunaan aset daerah untuk mendukung peningkatan PAD. 7. Memantapkan Pelaksanaan Demokratisasi dan Kondusivitas Daerah, dengan fokus pada : a. Peningkatan demokratisasi dan pendidikan politik masyarakat, penegakan hukum dan HAM, serta mendukung kondusivitas pelaksanaan Pemilu Tahun 2014; b. Peningkatan peran serta masyarakat untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan.
5
III. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 1. Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2013 dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2014, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, atau mengacu pada Pedoman yang diterbitkan oleh masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengatur tata cara penyusunan rencana pembangunan di daerah. 2. Hasil Musrenbang RKPD Tahun 2013 dituangkan dalam Berita Acara sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2014. 3. Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2013 diselenggarakan tepat waktu sesuai jadwal sebagai berikut : a. Musrenbang Desa/Kelurahan diselenggarakan pada Bulan Januari 2013; b. Musrenbang Kecamatan diselenggarakan pada Bulan Februari 2013; c. Musrenbang Kabupaten/Kota diselenggarakan pada Minggu I – III Bulan Maret 2013; d. Musrenbang Provinsi diselenggarakan pada Minggu II Bulan April 2013. 4. Pelaksanaan Musrenbang perlu mengikutsertakan keterwakilan kelompok perempuan serta kelompok pemerhati terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak. IV.
Lain-Lain 1. Penyusunan Rencana Kerja SKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 dilaksanakan pada tanggal 11 – 22 Februari 2013. Sesuai ketentuan dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, paling sedikit memuat Pendahuluan (latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan); Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2013 dan Capaian Renstra SKPD; Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan (sesuai dengan input dalam Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) dan Rencana Kerja Tahunan 2014); dan Penutup,. 2. Usulan Program/Kegiatan serta Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa, disampaikan kepada Gubernur cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 11 – 22 Februari 2013 melalui Aplikasi SIPPD yang dapat diakses pada website dengan alamat sippd-jateng.info. 3. Guna efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tahun 2013 yang diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota se Jawa Tengah, maka diminta untuk menyampaikan jadwal dan tema/topik Musrenbang RKPD Tahun 2013 kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah cq. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah paling lambat Minggu III Bulan Februari 2013, dengan alamat kantor dan nomor telepon/faximilie sebagai berikut : Alamat kantor : Jalan Pemuda 127 – 133 Semarang Telepon : 024-3515591, 3515592 (ext) 209 Faximilie : 024-3546802 Alamat Email :
[email protected]. 6
V. Penutup Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah tentang Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2014 dan Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2013 ini agar dipedomani dan dilaksanakan dalam rangkaian penyusunan RKPD Tahun 2014. Untuk hal-hal yang masih memerlukan penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi Bappeda Provinsi Jawa Tengah. Demikian untuk menjadikan perhatian. GUBERNUR JAWA TENGAH
H. BIBIT WALUYO
Tembusan : 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia; 2. Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Republik Indonesia; 3. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah; 4. Wakil Gubernur Jawa Tengah; 5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah; 6. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se Jawa Tengah; 7. Para Asisten Sekda Provinsi Jawa Tengah; 8. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah; 9. Kepala Bappeda Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.
7
