DRAFT 15 OKTOBER 2015
GUBERNUR JAWA TENGAH PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR ..... TAHUN ..... TENTANG JEJARING KEAMANAN PANGAN DAERAH DI PROVINSI JAWA TENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TENGAH, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, disebutkan bahwa keamanan pangan merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan manusia; b. bahwa keamanan pangan harus lebih didahulukan arti pentingnya, sebelum atribut mutu pangan lainnya diterapkan termasuk adanya cacat mutu secara fisik yang dapat terlihat, berakibat penolakan konsumen dan rendahnya penjualan baik dalam negeri maupun luar negeri; c. bahwa untuk menjamin mutu produk segar maupun olahan yang dikonsumsi masyarakat luas, perlu memadukan langkah-langkah strategis semua instansi/institusi terkait dan stake holder lainnya untuk meningkatkan keamanan pangan di Indonesia, khususnya di wilayah Provinsi Jawa Tengah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Jejaring Keamanan Pangan Daerah di Provinsi Jawa Tengah. Mengingat
: 1. 2.
Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 Pangan; Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Perlindungan Konsumen;
tentang tentang 1
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
20. 21. 22.
23.
Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner; Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1990 tentang Label dan Iklan Pangan; Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan; Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan; Keputusan Presiden Nomor 132 Tahun 2001 tentang Dewan Ketahanan Pangan; Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2004 tentang Sistem Keamanan Pangan Terpadu (SKPT); Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementrian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 722 tahun 1988 tentang Bahan Tambahan Pangan; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengawasan Minuman Beralkohol; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58 Tahun 2007 tentang Sistem Standardisasi Pertanian; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Penerapan Cara Pengolahan Hasil Pertanian Asal Tumbuhan yang Baik (GMP); Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51 Tahun 2008 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran PSAT; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48 Tahun 2009 tentang GAP Buah dan Sayuran Segar; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20 tahun 2010 tentang Sistem Jaminan Mutu Pangan HasilPertanian; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota Pedoman BSN Nomor 401 Tahun 2000 tentang Pedoman Lembaga Sertifikasi Produk; Pedoman BSN SNI Nomor 7313 Tahun 2008 tentang Penetapan Batas Maksimum Residu; Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 88 tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 nomor 88); Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 97 tahun 2009 tentang Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah. 2
MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN GUBERNUR TENTANG JEJARING KEAMANAN PANGAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam 1. 2. 3. 4.
Peraturan Gubernur ini,yang dimaksud dengan: Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah Bupati / Walikota adalah Bupati/Walikota se-Provinsi Jawa Tengah Badan Ketahanan Pangan adalah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah 5. Badan POM adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. 6. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut Balai Besar POM adalah Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Semarang. 7. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan dan minuman bagi konsumen manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapkan pengolahan, dan atau pembuatan makanan dan minuman 8. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup,baik jumlah maupin mutunya,aman,beragam,bergizi,merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama,keyakinan, dan budaya masyarakat untuk mendapat hidup sehat, aktif dan prioduktif secara berkelanjutan 9. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlakukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu,merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. 10. Persyaratan keamanan pangan adalah standar ketentuan-ketentuan lain yang harus dipenuhi untuk mencegah pangan dari kemungkinan adanya bahaya baik kemungkinan bahaya karena cemaran biologis,kimia dan benda lainnya 11. Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan,menyiapkan,mengolah,membuat,mengawetkan,mengema s,mengemas kembali dan atau mengubah bentuk pangan 12. Penyelenggaraan pangan adalah kegiatan perencanaan,pelaksanaan,dan pengawasan dalam penyedian,keterjangkauan pemenuhan konsumsi pangan dan gizi, serta keamanan pangan dan dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu 3
13. Pangan Pokok adalah pangan yang diperuntukan sebagai makanan utama sehari hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal 14. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal 15. Pangan Segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan 16. Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan 17. Perdagangan Pangan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan atau pembeliaan pangan,termasuk penawaran untuk menjual pangan dan kegiatan lain yang tertanam dengan pemindahan tanganan pangan dengan memperoleh imbalan 18. Peredaran Pangan setiap kegiatan atau serangkaian dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat,baik diperdagangkan maupun tidak 19. Masalah Pangan adalah keadaan kekurangan kelebihan dan atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan dan keamanan pangan 20. Sanitasi Pangan adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi pangan yang sehat dan higenis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia dan benda lain 21. Persyaratan Sanitasi adalah standar kebersihan dan kesehatan yang harus dipenuhi untuk menjamin sinitasi pangan 22. Kemasan Pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan atau membungkus pangan , baik yang bersentuhan , langsung dengan pangan maupun tidak 23. Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan gizi pangan 24. Sistem jaminan mutu dan keamanan adalah upaya pencegahan yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil pangan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. 25. Survailen adalah kegiatan penilaian kesesuaian yang dilakukan secara sistematis dan berulang sebagai dasar untuk memelihara faliditas pertanyaan kesesuaian 26. Analisis resiko adalah penilaian terhadap kemungkinan/potensi timbulnya pengaruh buruk yang disebabkan oleh bahaya pada makanan dan tingkat keparahan dari pengaruh buruk tersebut terhada kesehatan manusia. 27. Inspeksi adalah pemeriksaan terhadap suatu unit produksi primer, pengolahan dan distribusi serta manajemennya termasuk sistem produksi, dokumen, pengujian produk, asal dan tujuan produk,input dan output dalam vertifikasi 28. Gizi adalah zat senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri atas karbohidrat,protein,lemak, vitamin, mineral,serat air dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia 29. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis pangan, yaitu penyediaan masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang 4
30. Unit Usaha adalah suatu tempat untuk menjalankan kegiatan memproduksi ,menangani, mengedarkan, menyimpan , menjual , menjajakan , memasukan dan atau mengeluarkan pangan dan pangan olahan secara teratur dan terus menerus untuk tujuan komersial. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Maksud pembentukan Jejaring Keamanan Pangan Daerah di Provinsi Jawa Tengah dalam Peraturan Gubernur ini adalah: a. Meningkatkan keamanan pangan baik pangan segar maupun olahan agar aman dikonsumsi masyarakat; b. memadukan langkah-langkah strategis semua instansi/institusi terkait dan stake holder lainnya untuk meningkatkan keamanan pangan; (2) Tujuan pembentukan Jejaring Keamanan Pangan Daerahdi Provinsi Jawa Tengah dalam Peraturan Gubernur ini adalah: a. Memberikan rasa aman pada konsumen karena baik pangan segar dan olahan terjaga keamanan pangannya; b. Secara kontinyu mensosialisasikan kepada masyarakat, pangan segar dan olahan yang aman untuk dikonsumsi. BAB III ORGANISASI PELAKSANA Pasal 3 (1) Jejaring Keamanan Pangan Daerah di Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan oleh Instansi terkait yang menangani pangan dalam arti luas dan di ketuai oleh Kepala Badan ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah; (2) Untuk menyelenggarakan tugas Jejaring Keamanan Pangan di Provinsi Jawa Tengah Tim bertanggung jawab mulai Persiapan, Perencanaan, Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan serta Pelaporan Keamanan Pangan di Provinsi Jawa Tengah; (3) Untuk menyelenggarakan tugas Jejaring Keamanan Pangan di Provinsi Jawa Tengah terdiri dari: a. Jejaring Intelijen Pangan (JIP); b. Jejaring Pengawasan Pangan (JPP); c. Jejaring Promosi Keamanan Pangan (JPKP); BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB Pasal 4 Jejaring Intelijen Pangan (JIP) Tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : a. Menyusun rencana dan program kerja Jejaring Intelijen Pangan (JIP); b. Menghimpun informasi data keamanan pangan dari lembaga terkait (data surveilen, inspeksi, riset keamanan pangan dan sebagainya) dalam penentuaan tingkat resiko berdasarkan data-data ilmiah; c. Mengevaluasi kinerja Jejaring Intelijen Pangan; d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Jejaring Keamanan Pangan Daerah. 5
Pasal 5 Jejaring Pengawasan Pangan (JPP) Tugas dan tanggungjawab sebagai berikut : a. Menyusun rencana dan program kerja Jejaring Pengawasan Pangan (JPP); b. Menghimpun informasi dalam proses dan penerapan kebijakan dengan mempertimbangkan masukan dari pihak-pihak terkait dan untuk melindungi kesehatan konsumen (meliputi standardisasi dan legalisasi pangan, inspeksi dan sertifikasi pangan, pengujian laboratorium, serta eksport-import pangan); c. Mengevaluasi kinerja Jejaring Pengawasan Pangan; d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Jejaring Keamanan Pangan Daerah. Pasal 6 Jejaring Promosi Keamanan Pangan (JPKP) Tugas dan tanggungjawab sebagai berikut : a. Menyusun rencana dan program kegiatan kerja Jejaring Promosi Keamanan Pangan (JPKP); b. Melaksanakan penyebaran dan pertukaran informasi serta opini secara interaktif dalam pelaksanaan promosi (poster, brosur dan sebagainya), kegiatan pendidikan, pelatihan, penyuluhan keamanan pangan untuk industri pangan, pengawas keamanan pangan dan konsumen; c. Mengevaluasi kinerja Jejaring Promosi Keamanan Pangan; d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Jejaring Keamanan Pangan Daerah. BAB V PENGAWASAN DAN PEMBINAAN Bagian Kesatu Pengawasan Pasal 7 (1) Untuk pangan segar hasil pertanian dan perkebunan, registrasi, dan atau sertifikasi dilakukan oleh Badan Ketahanan Pangan; untuk pangan segar asal peternakan registrasi dan atau sertifikasi dilakukan oleh Dinas Peternakan Provinsi/Kabupaten. Untuk pangan segar asal perikanan registrasi dan atau sertifikasi dilakukan oleh Dinas Perikanan Provinsi dan Kabupaten/Kota; (2) Untuk pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga,pendaftaran/registrasi dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota; Bagian Kedua Pembinaan Pasal 8 (1) Pembinaan terhadap produsen pangan segar dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perikanan, Dinas Perkebunan atau kehutanan sesuai bidang tugas dan kewenangan masing- masing;
6
(2) Pembinaan terhadap produsen pangan olahan dilaksanakan Dinas yang bertanggung jawab dibidang perindustrian, pertanian , peternakan ,atau perikanan sesuai bidang tugas kewenangan masing-masing (3) Pembinaan terhadap produsen pangan olahan tertentu dilaksanakan oleh Kepala Balai Besar POM (4) Pembinaan terhadap produsen pangan siap saji dan industri rumah tangga pangan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 9 (1) Dalam rangka penyempurnaan dan peningkatan dan keamanan, mutu, dan gizi pangan, masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan atau cara pemecahan mengenai hal-hal di bidang pangan (2) Penyampaian permasalahan, masukan dan atau cara pemecahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung kepada Dinas atau Instansi pertanian, perikanan, kesehatan, perindustrian, Kepala Badan, Gubernur/Bupati atau Walikota sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing (3) Tata cara penyampaian permasalahan, masukan, dan atau cara pemecahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah. Ditetapkan di Semarang pada tanggal ................. 2015 GUBERNUR JAWA TENGAH, ttd GANJAR PRANOWO Diundangkan di Semarang pada tanggal .................... 2015 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH ttd SRI PURYONO KARTOSOEDARMO BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015 NOMOR .......... 7
