GUBERNUR JAWA TENGAH PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK PROVINSI JAWA TENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TENGAH, Menimbang
:
a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, perlu diatur lebih lanjut tentang Organisasi Layanan Pengadaan Barang Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Jawa Tengah; b. bahwa Lembaga Kebijakan Pengadaaan Barang/jasa Pemerintah (LKPP) mewajibkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (e-procurement) secara bertahap di lingkungan instansi pemerintah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi Layanan Pengadaan Barang Secara Elektronik Provinsi Jawa Tengah;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun Pembentukan Provinsi Jawa Tengah ;
1950
tentang
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 10. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah; 11. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
12. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan Electronic Government; 13. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4 , Tambahan Lembaran Daerah Jawa Tengah Nomor 10); 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Jawa Tengah Nomor 12); 16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 75); MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK PROVINSI JAWA TENGAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 4. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah. 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah. 6. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah Layanan Pengadaan Secara Elektronik Provinsi Jawa Tengah. 7. Organisasi LPSE adalah Organisasi LPSE Provinsi Jawa Tengah. 8. Dewan Pengarah adalah Dewan Pengarah pada Organisasi LPSE Provinsi Jawa Tengah.
9. Unsur Pelaksana adalah Unsur Pelaksana pada Organisasi LPSE Provinsi Jawa Tengah. 10. Kepala adalah Kepala Unsur Pelaksana pada Organisasi LPSE Provinsi Jawa Tengah. 11. Subbagian Tata Usaha adalah Subbagian Tata Usaha pada Unsur Pelaksana LPSE Provinsi Jawa Tengah. 12. Seksi adalah Seksi pada Unsur Pelaksana LPSE Provinsi Jawa Tengah. 13. Verifikator adalah pejabat yang bertugas untuk menangani pendaftaran publik menjadi rekanan; 14. Administrator PPE adalah administrator tertinggi sistem informasi LPSE yang dapat bertindak pula sebagai Administrator Agency. 15. Administrator Sistem adalah personil yang melaksanakan pemeliharaan keamanan jaringan komputer, pemeliharaan aplikasi server, dan monitoring server LPSE. 16. Administrator Jaringan adalah personil yang melaksanakan pemeliharaan Jaringan dan Akses Internet di LPSE. 17. Administrator Agency adalah personil yang melaksanakan pemeliharaan Data base LPSE, melaksanakan pengadministrasian data paket pengadaan barang dan jasa pada aplikasi LPSE serta koordinasi kepada agency di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan kabupaten/kota; 18. Help Desk adalah personil yang melaksanakan penjelasan dan pelayanan atas berbagai hal menyangkut LPSE kepada Panitia, PA/KPA/PPK dan Penyedia/Rekanan/Vendor baik langsung, melalui telepon, maupun e-mail dan tanya jawab di web LPSE. 19. Trainer adalah personil yang melaksanakan bimbingan teknis aplikasi LPSE kepada Panitia, PA/KPA/PPK, administrator agency dan Penyedia/Rekanan/ Vendor serta melaksanakan pendampingan kepada Panitia, PA/KPA/PPK, administrator agency dan Penyedia/ Rekanan/Vendor. 20. Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (Electronic Procurement) adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dan berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi. 21. Lelang secara elektronik adalah pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dengan pelelangan umum secara terbuka, dalam rangka mendapatkan barang/jasa, dengan penawaran harga dilakukan satu kali pada hari, tanggal, dan waktu yang telah ditentukan dalam dokumen pengadaan, untuk mencari harga terendah tanpa mengabaikan kualitas dan sasaran yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi. 22. Pengadaan barang/jasa Pemerintah secara Elektronik (PPE) pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.
adalah
23. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah Organisasian sistem informasi layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.
24. Unsur Pelaksana LPSE, adalah pelaksana sistem informasi layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, bertindak sebagai Certificate Authority (CA) dan Verifikator. 25. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpinnya. 26. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD serta untuk menggunakan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). 27. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diangkat oleh kepala SKPD selaku PA sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa. 28. Panitia Pengadaan adalah tim yang diangkat oleh PA/KPA untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa. 29. Unit Layanan Pengadaan adalah unit yang terdiri dari pegawai - pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah, yang dibentuk oleh PA yang bertugas secara khusus untuk melaksanakan pemilihan penyediaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah. 30. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/jasa. 31. Pengadministrasi adalah personil yang melaksanakan tugas-tugas administrasi ketatausahaan. 32. Publik adalah badan usaha atau orang perseorangan yang berminat untuk menjadi peserta lelang pengadaan barang/jasa. 33. Registrasi adalah proses pendaftaran penyediaan barang/jasa untuk mendapatkan kode akses (user id dan password) ke dalam sisitem aplikasi layanan pengadaan secara Elektronik. 34. Verifikasi adalah proses penentuan kelayakan penyediaan barang/jasa oleh LPSE melalui mekanisme kontrol secara asas nyata dalam proses registrasi/ pendaftaran calon penyediaan barang/jasa yang meliputi persetujuan password dan penyampaian notifikasi persetujuan. 35. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh Personil Unsur Pelaksana LPSE/PA/KPA/PPK/Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan/Penyedia Barang/ Jasa yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. 36. Certificate Authority (CA) adalah perangkat yang memberikan jaminan keamanan baik kepada penyedia barang/jasa maupun panitia pengadaan/unit layanan pengadaan. 37. User id adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri yang digunakan untuk beroperasi di dalam suatu sistem elektronik. 38. Password adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh pengguna jaringan atau sebuah sistem operasional multiuser (banyak pengguna) untuk memverikasi User id kepada sistem keamanan yang dimiliki oleh jaringan atau sistem tersebut.
39. Kode Elektronik atau Hash Key adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi diantaranya, yang merupakankunsi untuk dapat mengakses komputer dan/atau sistem elektronik lainnya. BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Organisasi LPSE Provinsi Jawa Tengah BAB III KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK ORGANISASI LPSE Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 3 Organisasi LPSE adalah Lembaga Non Struktural pada Pemerintah Daerah. Bagian Kedua Tugas Pokok Pasal 4 Organisasi LPSE mempunyai tugas pokok menentukan arah kebijakan dan pengadaan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik. BAB IV SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS ORGANISASI LPSE Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pasal 5 (1) Susunan Organisasi Organisasi LPSE terdiri atas : a. Dewan Pengarah; b. Unsur Pelaksana. (2) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari : a. Kepala; b. Subbagian Tata Usaha, membawahkan: -
Pengadministrasi
c. Seksi Layanan Informasi, membawahkan: 1. Help Desk; 2. Verifikator;
3. Trainner. d. Seksi Pendayagunaan dan Dukungan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), membawahkan: 1. Administrator PPE; 2. Administrator Sistem; 3. Administrator Jaringan. (3) Susunan keanggotaan Dewan Pengarah dan Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur. Bagian Kedua Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Paragraf Kesatu Dewan Pengarah Pasal 6 (1) Dewan Pengarah mempunyai tugas memberi arahan dan kebijakan kepada Unsur Pelaksana LPSE Daerah untuk meningkatkan kualitas, akuntabilitas, dan trasparansi pelayanan. (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengarah mempunyai fungsi : a. Pemberian arahan kepada seluruh SKPD untuk menggunakan LPSE dalam proses pengadaan barang dan jasa; b. pemantauan pelaksanaan fasilitasi layanan pada LPSE. Paragraf Kedua Unsur Pelaksana Pasal 7 (1) Unsur Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (Electronic Procurement). (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unsur Pelaksana mempunyai fungsi : a. penyelenggaraan penyusunan petunjuk teknis pengadaan barang/jasa secara elektronik; b. penyelenggaraan elektronik.
fasilitasi
layanan
pengadaan
barang/jasa
secara
(3) Rincian Tugas Organisasi LPSE : a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Unsur Pelaksana; b. menyelenggarakan penyusunan petunjuk teknis operasional layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik; c. menyelenggarakan fasilitasi implementasi layanan pengadaan barang/ jasa pemerintah secara elektronik; d. menyelenggarakan koordinasi penerapan sistem informasi layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dengan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
e. menyelenggarakan penyediaan data dan informasi layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik; f. menyelenggarakan pengelolaan dan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak sistem informasi layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik; g. menyelenggarakan penyusunan telaahan staf kepada Dewan Pengarah sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; h. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; i. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; j. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Dewan Pengarah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf Ketiga Kepala Pasal 8 (1) Kepala mempunyai tugas menyusun, merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Unsur Pelaksana; (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala mempunyai fungsi : a. penyelenggaraan pengkajian petunjuk teknis di bidang layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik; b. penyelenggaraan pelaksanaan, fasilitasi dan koordinasi layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik. (3) Rincian Tugas Kepala: a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Unsur Pelaksana; b. menyelenggarakan pengkajian dan penetapan petunjuk teknis layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik; c. menyelenggarakan pelaksanaan, fasilitasi dan koordinasi penerapan sistem informasi layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik; d. menyelenggarakan layanan informasi; e. menyelenggarakan pendayagunaan dan dukungan teknologi informasi dan komunikasi; f. menyelenggarakan ketatausahaan Unsur Pelaksana; g. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; h. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Unsur Pelaksana; i. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; j. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Dewan Pengarah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf Keempat Subbagian Tata Usaha Pasal 9 (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi, penyusunan rencana, program, laporan keuangan, kepegawaian, umum dan kehumasan.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi : a. pelaksanaan pengorganisasian data dan informasi, kepegawaian, umum dan kehumasan; b. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan; c. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program pengendalian dan pelaporan. (3) Rincian Tugas Subbagian Tata Usaha : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.
melaksanakan penyusunan program kerja Organisasi LPSE; melaksanakan pengelolaan data dan informasi; melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian; melaksanakan pengelolaan tugas kehumasan; melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan; melaksanakan pengelolaan tata usaha meliputi naskah dinas dan kearsipan, urusan rumah tangga serta perlengkapan; melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja Unsur Pelaksana dan kegiatan Subbagian Tata Usaha; melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf Kelima Seksi Layanan Informasi Pasal 10
(1) Seksi Layanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan data dan informasi serta sosialisasi pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik. (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Seksi Layanan Informasi mempunyai fungsi : a. pelaksanaan pelayanan data dan informasi serta sosialisasi layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik; b. pelaksanaan bimbingan teknis aplikasi LPSE kepada Panitia, PA/KPA/PPK dan Penyedia/Rekanan/Vendor. (3) Rincian Tugas Seksi Layanan Informasi: a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Layanan Informasi; b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pelayanan data dan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik; c. melaksanakan sosialisasi layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik; d. melaksanakan pelayanan data dan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik; e. melaksanakan melakukan verifikasi data rekanan untuk divalidasi masuk ke database LPSE, guna mendapatkan user ID dan password atau Certificat
Authority;
f. melaksanakan input data black list rekanan berdasarkan surat penetapan PA/KPA/PPK; g. melaksanakan pemeliharaan dan pendokumentasian data rekanan; h. melaksanakan penjelasan dan pelayanan atas berbagai hal menyangkut LPSE kepada Panitia, PPK dan Penyedia/Rekanan/Vendor baik langsung, melalui telepon, maupun e-mail dan Tanya Jawab di web LPSE; i. melaksanakan bimbingan teknis aplikasi LPSE kepada Panitia, PA/KPA/PPK, administrator agency dan Penyedia/Rekanan/ Vendor. j. melaksanakan pendampingan kepada Panitia, PA/KPA/PPK, administrator agency dan Penyedia/Rekanan/Vendor; k. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; n. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf Keenam Seksi Pendayagunaan dan Dukungan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pasal 11 (1) Seksi Pendayagunaan dan Dukungan TIK mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak sistem informasi layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, serta perangkat lunak pendukung lainnya. (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Seksi Pendayagunaan dan Dukungan TIK mempunyai fungsi : a. pelaksanaan pengelolaan perangkat keras dan perangkat lunak sistem informasi layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, serta perangkat lunak pendukung lainnya. b. Pelaksanaan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak sistem informasi layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, serta perangkat lunak pendukung lainnya. (3) Rincian Tugas Seksi Pendayagunaan dan Dukungan TIK : a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pendayagunaan dan Dukungan TIK; b. melaksanakan pemeliharaan keamanan jaringan komputer; c. melaksanakan pemeliharaan aplikasi server; d. melaksanakan monitoring server; e. melaksanakan pemeliharaan Data base; f. melaksanakan pemeliharaan Aplikasi LPSE; g. melaksanakan fungsi Administrator Pengadaan Pemerintah secara Elektronik (PPE) sebagai Administrator tertinggi sistem informasi LPSE; h. melaksanakan pengadministrasian data paket pengadaan barang dan jasa pada aplikasi LPSE; i. melaksanakan koordinasi kepada agency di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi dan kabupaten/kota; j. melaksanakan pemeliharaan Jaringan dan Akses Internet di LPSE.
k. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; n. melaksanakan tugas lain diberikan Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya. BAB V TATA KERJA Pasal 12 (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dewan Pengarah, Kepala, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Organisasi LPSE, sesuai dengan tugas masing-masing. (2) Kepala wajib mengawasi bawahannya, dengan ketentuan dalam hal terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan. (3) Kepala bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. (4) Kepala wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada Dewan Pengarah serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu dan apabila diperlukan. (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut. BAB VI KEPEGAWAIAN Pasal 13 Kepala, Kasubbag TU, Kepala Seksi Layanan Informasi dan Kepala Seksi Pendayagunaan dan Dukungan TIK, Administrator, Verifikator, Helpdesk, Trainer, dan Pengadministrasi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah. BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 14 Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan kepada : a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas. Pasal 16 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah. Ditetapkan di Semarang pada tanggal 5 Februari 2010
GUBERNUR JAWA TENGAH, ttd BIBIT WALUYO Diundangkan di Semarang pada tanggal 5 Februari 2010 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH, Ttd HADI PRABOWO BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2010 NOMOR 7
