GUBERNUR JAMBI. : a. bahwa datam rangka mengkoordinssikgn berbagai sektor, wilayah dan. d, bahwe berrdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaxsud pada

:;,t-il

:

::l

--__F

GUBERNUR JAMBI KEPUTUSAN GUBERNUR ]AM8I

NOMOR

r?f

/KeP'Gub/BaPPeda/201

1

TENTANG

PEMBENTUTGN DEWAN SUMEER OAYA AIR PROVINST JAMBI

GUBERNUR JAMBI,

: a. bahwa datam rangka mengkoordinssikgn berbagai

Menimbang

sektor, wilayah dan

para pemilik kepentingan dalam F€ngelolaan sumber daya air serta sesuai derrgan Pasel 14 huru{ h, Pasal 85, Pasal 86 serta Pasal 87 ayet (3) undarrg-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber Daya Air, dsFet dibentuk wadah Dewan sumber Daya Air pada Provinsi Jamtrisesuaidengankebutuhanperrgelotaansumbeldeyaair;

b.

batrwa sehubungan dengan leju pertumbuhen wilaysh di Provinsi Jafiibi yeng m+rnerlukan pemenuhan kebutuhan sumber daya air beEi m*yarakat diperlukan ketefpeduan pengelolaan sumber daya air untuk menjags kelangsungarr fingsi dan nanfaat sumber daya air pada ProvinsiJambi;

(.

bahwa penyaringan calon anggota Deuan Sumber Daya Air Provinsi Jambi unsur organisasi non penrcrirrtah (oRNoF) telah dilaksanakan, Tim Femilih telah rnernilih sebanyak 14 orang sebagai calQn artggota Derrrnsn Sumber Daya Air Provinsi Jsmbi berrdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaxsud pada p+rtimbargan huruf a, hun-d b, huruf c, dan hunrf d, perlu ditetapkan Deran $umber Daya Air Provinsi Jambi cengan Keputusan Gubernur

d, bahwe Jsmli;

: 1. Undang

Mengingat

19 Darumt Tahun 1957 tentang - Daerah swatantra l-ingkst i Sumatera Barat,

Untlang Nomor

Femberrtukan Daemh

Jarnbi darr Rlau {Lembaran Negara Republik lrrdonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagalmana telah diubah dengan Undang - Undang Nofior 61 Tahun 1958 tentanq pefletapan Urrdarrg-Undang Nomor 19 Darumt Tahun 1957 tenbng Pembentjkan Daerah-Daerah swAtantra Tingkat I Sr.rmatera Bant Jambi dan Riau menJadi Undang-undang (t-emUaran Negpra Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor L!2, Tamh:lun Lembaran Negara RepuHik lndonesia Nomor 1646);

2.

Undang-lJrdang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lerrrbararr Negara Republik Indonesa Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran t'legara RepuHik Indonesia Nomor 4286);

3.

1 Tahun 2004 tenlang Perbendaharaan Negara (Lemtraran Negara Republlk lndonsia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lenrbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355); Undangrundang Nomor

4. Undang-undang..,,.....

7

4.

7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Urrdang'Undang Nomor

Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

5.

Urrdang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 'Iambahan Neqnra Republik Indonesia Tahun 20O4 Nomor 66, Lembararr Negaru Republik Indonesia Nomor

6.

Undang-Un,Jang Nomor 25 Tahun 200+ tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun ?004 Nornor 104, Tambahan Lembaran I'legera Republik Indonesia

Nomor

7.

ffiO);

aa2\;

UndargrUndang Nomor 32 Tahun 2m4 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indoneda Tahun 2004 Nomor !25, Tambaharr Lemberan Negnra Republik Indonesia Nomor 4d'37) sebagnlrnana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nornor L2 Tahun 2008 {Lembaran I'legam Republik Indonesia Tahun

2008 F,lonor 59, Tarnbahan Lernbaran I'legara Republik Indonesia Nomor a8+a);

L

Urdaryg*Undartg Nomor

33 Tahun 2004 tentang

Perimbangarr

Keuangan antara PemerinEah Ptrsat dan Pernerintahan Daerah (l-ernbaran Negare Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik InrJorusia Nomor aa38);

9.

12 Tahun 2011 tentang Pemben[ukan Peratrmn Penrndang-undangan (L*mbaran Negara Republik Indoreia Tahun 2011 Nomor 8?, Tambahan Lembaran Negara Undang4Jrrdang Nomor

Repb{ik lndorresia Nomor 58a); 10. Perah.rran Pemerlntah Republik Indorcsia Nomor 16 Tahun 2005 tenEnC Perrgembangan Sistern Perryediaan Air Minum (Lembaran Neg rE Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lenrberan Negora Republik lndonesia Nomor 4490).

il.

Perab-rran Pemerinhh Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pernbagian Urusan Pemerifihhan antara Fernedntah, Penrerintahan Daerah Provlnsi dan Pernerintahan Deerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesla Nomor 4737);

12. Perah.rran Daerah Nomor 15 Tahun 200€ tentang Organisasi dan Tata Kerja lrspektorat. Bappeda dan t-embaga Teknis Daerah Provinsi Jarnbi (l-effbaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 15) sebag'ainrana telah dlubeh dengan Pemturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Perab.,ran Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tenang Organisasl dan Tata Kerja Inspektoraf Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi JamE{ (Lembaran Daerah Provlnsl JamH Tahun 2010 Nomor 6)

MEMUTUSKAN

:

MEMI-I-I"USKAN:

l,lenetepkarr KFSATU

Membentuk Dewan Sumber Daya Arr Provinsi Jambi dengan susunan liearrggotaa yang terdiri daii Lrnsur Pemenntah dan non pernerintah, sebagainrana terc€ntum dalam lantpriran seba-qai hagian tidak terpisahkan dari Keprrtusan ini

KhOUA

Dewan Surnber Daya sebagsimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas

a) menyusun dan merurndskarl kebt;akan serta strstegi pengelolaan sumber daya air tlerdasarkan kebi1akan nasional sumber daya air dengan rnemperhatikan kepentingan provirtsi sekitarnya;

b) menyusun program perrgelolaan sumber daya air provinsi,

c) menyusun dan i'nerumriskarr kebiJakan pengelolaan sistem informasr hidrologi. hidrorneteorologi, dan hidrogeologi pade tingkat provinsi dengan memperhatikan kebiiakan sistern informasi hidrologi, hidrometeorolog i. dan

hlcJr

ogealogi pada tingkat nasional

I

dan mengevatuasi prelaksanaan tindak lanjut penetapan <Jan cekungar! air tanah, serla pengusulan perubahan surtgai ".trrlayah penetapan wilayah sungat dan cekungan air tenah,

cl) memantau

e) menyampaikan hasil penyelengrgaraan pernilihan calon anggota Dewan

$r:mber Daya Air Ploi,insi Jambi kepacJa Gubernur Janrbi untuk ditetapkan,

0

melaksirnakan konsultasi dengan prhak terkait guna keterpaduan kebrlakan serta tercapainya kesepaharnan antar sektor, antarwilayah, antarpernilik keprentirrgan dalam pengelolaan sumber daya air dt Janrbt;

g) m.emantau darr m6-ngevaluasi pc-laksanaan kebijakan pengelolaarl sumber rlaye air dr iamhr,

h) melaksanakan konsultasi dengan pihak terkaii guna keterpaduan sistern infomasi hidrologi. hrdrameteorologr, dan hidrogeologi di Jambi:

i)

inemantau rJan menqevajuasi ketrrjakan $lstenr tnformasi hidrologi, hidronleteorolofl, dan hidrogeologi di Jarnbi; darl

j)

melaporkgn seluruh pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur Jambi secara berkala paling sedikit,

ii.E

f IGA

Dalam pelaksanaan tugas, Dewan Surnber Daya Air dibantu cleh sekretsriai beriempai di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi;

iiEEl',1PA-l-

li44$s jabatan arrggota Dewan Surnber Daya Air dari unsur non pemerintah .sebagairnana dimaksutJ pada Diktunr KESATTJ adalah 5 (lima) tahun;

KELIMA

f:L-

1

ll

l

KELTMA

Pembiayaen yang dip€rrukan untuk pereksanaan tuges dan fungsi Dewan

sumbor Deya Air

belda

sekretariabrya seoagaimana

pada Diktum KEDUA dan KETTGA, dibebankan p"a" perangkat Daerah Slran (SKFD) Dirras Fokerlaan Umurfi provinsiJambi. Kefla KEENAM

Keputusan ini mulai berlEku pada tanggaldrtstapkan.

Ditetapkan

di: Jambi al

Tembusan Keputusan ini disarnpaikan kepada yth

1 Menten

rr

Dessmber 2011

:

Pekerlaan Umum Cq. Sclaetans Jenderal Drrektur Jenderal SDA Kementerrarr pekeqaan Umum Direktur lrigasi Ditjen SDA Kementerian pekerjaan Umum Direktur Rawa dan PantaiDitjen SOA Kementerian pekerjaan Umurn 5. Diraktur Bina Program Ditjen SOA Kementerian pekerjaarr Umum Kepala Dinas PU ProvinsiJambi 7 Kepala Biro l{ukum Setda ProvinsiJamtt (3 exlpr) 8. yang barsangkuten

2 3 4 6

-Fr:rl

l :

:r

Larnpiran

;

Keputusan Gubemur Janrtri . lKep.Gub/Bappeda/2011

Nornor

Tanggal

:

fit

rLDesemher ?011

DEWAN SUMFJER DAYA AIR FROVINSI JAMB|

ItepqllD-|n3fqE[*'19l_uj|r,toy'nits..oi

I

L-.iGEaE----rprasoarirceCasama-rimGngurraneappeoai-----

Prov Jambi. 2. Kabicl SDA Drnas Pekerjaan Umum Pfov. Jambi 3. Kabid Bina Hutan & Konservasi Alam Dishut Prov Jambil 4. Kabid Sarpras Distan Prov, Jambi

I I

5. 6. 7.

I

Kabid Pengelolaan Lahan dan Perlindungarr Perkebunan Disbun Prov. Kepata UPIB Latioratoriurn l-rrlgkurrgarr FJLtiD

Jambi

Jambi

Kepala Balai Badan Pemeriksaan dan Sertifikasi

Barang Dinas Perindag Prov

r

Frov.

Jambr'

I

I

Mutu

I

8. Kabag Bantuan Hukurn Biro Hukunr Setda Prov, Jambi I jI L Kepata BPDA$ Batanghan 10. Kepala Bwss

l;

vt

Janrbi 13. Kepala BKSDA

& Perkanan

Prov

14. Kabid Perhubungan Latrt, Sungai, Danau

f-,-b tJrtsr"rr Non I

i

Pemerirrtah

.-,...

Jambi

dan

I

1 PERPAMSI -.

2 i3 I a.

*alrctrnrr /Dl^,tetr\ l.SM Pinang $ebatang (ptNSE) AJian$i Masyarakat Adat Nusantara GP3A Sutan Kalimhruk i J, r-r'Ln Lrrryet$ttas JamDt I l"l*rsrras PSLH Unrversrtas I '|

(AMAN)

n.

is

Jambi

ji | I _ i

L$M

i i

I

i i

I

| ;

/

I

I

|

I

fi I

PUKAr

Bersama Batanshari

GP3A Bina ro 1o*r DAS 11. Gat'unSan Pengusaha Ket,apa Sawit lndonesia (GApKl) 12. LSM pinang 13. Lernbaga Survey Jambi(LSJ 14.I31yg11!at Konservasi tanah dan Air (

Sepotron

)

i

- -I_I -_] |

t lll o batanghan I t. KKTwARST I

i

II I I

lrrv,d,!us.vY.vs,,rvrll

t.

I

I

ff153:."1T,:?1n::ffi,H-t:I:,,

Penyeberangan Dishub prov

I

I

MKTI)

AMBI

i i i

I

I i

I i i ;

I

I

l i

I

l I