GUBERNUR BALI PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 40 TAHUN 2013 TENTANG PENANGANAN GANGGUAN KEAMANAN DALAM NEGERI PROVINSI BALI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BALI, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka menjamin terciptanya kondisi sosial, hukum dan keamanan daerah yang kondusif dalam mendukung kelancaran pembangunan nasional; b. bahwa untuk meningkatkan efektifitas penanganan gangguan keamanan secara terpadu sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang undangan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Provinsi Bali;
Mengingat
: 1.
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
4.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
5.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6.
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
7.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
9.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373); 11. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Tahun 2013;
tentang Negeri
12. Intruksi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2013;
MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENANGANAN GANGGUAN KEAMANAN DALAM NEGERI PROVINSI BALI BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Bali. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bali. 3. Gubernur adalah Gubernur Bali. 4. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa serta kepentingan nasional lainnya. 5. Rencana Aksi Terpadu Nasional adalah rencana yang sistimatis dalam rangka penanganan setiap indikasi, ancaman dan kejadian gangguan keamanan dalam negeri. 6. Rencana Aksi Terpadu Daerah adalah rencana yang sistimatis dalam kerangka operasionalisasi pelaksanaan rencana aksi terpadu nasional. BAB II KELEMBAGAAN TIM TERPADU PENANGANAN GANGGUAN KEAMANAN DALAM NEGERI PROVINSI BALI Pasal 2 Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri di Provinsi Bali. Pasal 3 Tugas Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi: a. menyusun rencana aksi daerah dengan berpedoman pada rencana aksi terpadu nasional dalam usaha percepatan penyelesaian konflik dan gangguan keamanan dalam negeri; b. membantu Gubernur dalam penyelesaian konflik dan gangguan keamanan dalam negeri sesuai dengan rencana aksi daerah yang telah disusun;
c.
mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan peningkatan efektifitas penanganan gangguan keamanan dalam negeri; d. memberikan penjelasan kepada publik secepatnya tentang terjadinya gangguan keamanan dalam negeri sebagai akibat konflik sosial dan terorisme serta perkembangan penanganannya; e. menyampaikan laporan tertulis secara periodik kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dan Gubernur; Pasal 4 Kewajiban Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi: a. melakukan pemetaan potensi gangguan keamanan dalam negeri yang disebabkan oleh konflik sosial dan terorisme di wilayah Provinsi Bali; b. merespon dengan cepat setiap informasi yang berkaitan dengan potensi gangguan keamanan dalam negeri yang disebabkan oleh konflik social dan terorisme, untuk selanjutnya melakukan klarifikasi, konformasi, koordinasi dan sinkronisasi guna mencegah terjadinya konflik terbuka yang dapat berujung pada tindak kekerasan; c. mengambil tindakan cepat, tepat dan tegas dalam mengatasi permasalahan diluar kemampuan dan kewenangan daerah; Pasal 5 (1) Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Provinsi Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat koordinasi dan konsultasi terhadap setiap potensi, ancaman dan gangguan keamanan untuk mendapat penanganan lebih lanjut sesuai kewenangannya. (2) Sekretariat Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Provinsi berkedudukan di Badan Kesatuan Bangsa dan politik Provinsi Bali. Pasal 6 Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Provinsi Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan oleh Gubernur dengan susunan keanggotaan: 1. 2. 3. 4.
Ketua Wakil Ketua I Wakil Ketua II Wakil Ketua III
: : : :
Gubernur Bali. Sekretaris Daerah Provinsi Bali. Kepala Kepolisian Daerah Bali. Panglima Daerah Militer IX/Udayana.
5. Wakil Ketua IV 6. Wakil Ketua V
7. Sekretaris
: Kepala Kejaksaan Tinggi Bali. : Komandan Resort Militer 163/Wira Satya.
: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali. 8. Wakil Sekretaris I : Kepala Biro Operasi Kepolisian Daerah Bali. 9. Wakil Sekretaris II : Asisten Operasi Kasdam IX/Udayana. 10. Anggota : 1. Asisten Intelijen Kasdam IX/Udayana. 2. Asisten Teritorial Kasdam IX/Udayana. 3. Kepala Biro Bimbingan Masyarakat Kepolisian Daerah Bali. 4. Direktur Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Bali. 5. Direktur Reserse dan Kriminal Kepolisian Daerah Bali. 6. Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Bali. 7. Komandan Pangkalan Angkatan Laut Benoa. 8. Komandan Pangkalan Angkatan Udara Ngurah Rai. 9. Kepala Seksi Intelijen Kasrem 163/Wira Satya. 10. Kepala Seksi Teritorial Kasrem 163/Wira Satya. 11. Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia Provinsi Bali. 12. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Republik Indonesia Provinsi Bali. 13. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat. 14. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali. 15. Kepala Badan Pertanahan Provinsi Bali. 16. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali. 17. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali. 18. Kepala Dinas Sosial Provinsi Bali.
19. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bali. 20. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. 21. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali. 22. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bali. 23. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali. 24. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali. 25. Kepala Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali. 26. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali. 27. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali. 28. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Bali. 29. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali. 30. Kepala Badan Pemerintahan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Bali. 31. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bali. 32. Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali. 33. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali. 34. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali. 35. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Bali. 36. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali. 37. Kepala Biro Aset Setda Provinsi Bali. 38. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Bali. 39. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali. 40. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Setda Provinsi Bali.
41. Kepala Biro Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bali. 42. Ketua Majelis Utama Desa Pakraman. 43. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Bali. 44. Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi Bali. 45. Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Bali. 46. Kepala Bidang Kewaspadaan Dini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali. 47. Kepala Sub Bidang Deteksi Dini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali. 48. Kepala Sub Bidang Penanganan Masalah Situasi dan Kondisi Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali. 11. Staf Sekretariat
: 1. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali. 2. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali. 3. Unsur Kepolisian Daerah Bali. 4. Unsur Komando Resor Militer 163/Wira Satya.
Pasal 7 (1) Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Provinsi Bali menyelenggarakan pertemuan rutin sedikitnya empat kali dalam setahun. (2) Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Provinsi Bali dalam menangani konflik sosial/gangguan keamanan dalam negeri dapat menyelenggarakan pertemuan secara periodik. (3) Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Provinsi Bali dalam menangani kasus/masalah konflik sosial/gangguan keamanan dalam negeri dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan pihak terkait.
BAB III PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN Pasal 8 Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Provinsi Bali, Gubernur melakukan pengawasan terhadap Bupati/Walikota dan instansi terkait di Daerah.
Pasal 9 (1) Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Provinsi Bali dilaporkan oleh Gubernur Bali kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) bulan pada tanggal 28 sampai dengan tanggal 5 bulan berikutnya, dan sewaktu-waktu apabila diperlukan. (3) Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan serta dapat melampaui hierarki yang ada, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hierarki. BAB IV PENDANAAN Pasal 10 Pendanaan Penyelenggaraan Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Provinsi Bali didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 Peraturan Gubernur diundangkan.
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.
Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 20 September 2013 GUBERNUR BALI,
MADE MANGKU PASTIKA
Diundangkan di Denpasar pada tanggal 20 September 2013 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,
COKORDA NGURAH PEMAYUN BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2013 NOMOR 40
