GUBERNUR BALI PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA KONTIJENSI TSUNAMI PROVINSI BALI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BALI,
Menimbang : a. bahwa Bali merupakan salah satu daerah yang memiliki kerawanan terhadap ancaman bencana tsunami; b. bahwa untuk mengurangi risiko bencana tsunami, perlu menyusun rencana kontijensi sebagai pedoman dalam penanganan keadaan darurat bencana tsunami; c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kontijensi Tsunami Provinsi Bali;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723) ; 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 694); 10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4); 11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 52 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 52);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KONTIJENSI TSUNAMI PROVINSI BALI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 1. 2. 3. 4.
Daerah adalah Provinsi Bali. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali. Gubernur adalah Gubernur Bali. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh factor alam dan/atau factor non alam maupun factor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. 5. Perencanaan sektoral adalah merencanakan kegiatan yang berkaitan dengan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia disektor-sektor untuk tanggap darurat dengan mengacu pada standar minimum. 6. Kontijensi adalah suatu keadaan atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi, tetapi mungkin juga tidak akan terjadi.
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Maksud dan Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah: a. Pemberdayaan dan optimalisasi seluruh sumber daya di daerah baik lembaga pemerintah maupun lembaga swasta untuk mengambil langkah-langkah antisipasi dan kesiap-siagaan terhadap kemungkinan terjadinya tsunami agar anggota masyarakat dapat terhindar dari kemungkinan risiko buruk; dan b. Sebagai pedoman dalam menangani darurat tsunami di Provinsi Bali sehingga penanganannya dapat dilakukan secara sistematis, cepat dan efektif. BAB III SISTEMATIKA Pasal 3 (1) Sistematika Rencana Kontijensi meliputi: BAB I. Pendahuluan; BAB II. Penilaian Bahaya; BAB III. Pengembangan Skenario; BAB IV. Kebijakan Strategi; BAB V. Perencanaan Kluster; BAB VI. Rencana Tindak Lanjut; dan BAB VII. Penutup Pasal 4 Sistematika pedoman sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 5 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.
Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 23 Mei 2013 GUBERNUR BALI,
MADE MANGKU PASTIKA Diundangkan di Denpasar pada tanggal 23 Mei 2013 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,
COKORDA NGURAH PEMAYUN BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2013 NOMOR 24
