GUBERNUR BALI PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BALI, Menimbang
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Penanggulangan Bencana;
Mengingat
: 1.
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8.1. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829); 2. 9.3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830); 4. 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 10. Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 12. Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4); 13.
MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN GUBERNUR PENANGGULANGAN BENCANA.
TENTANG
RENCANA
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. 4.
Daerah adalah Provinsi Bali. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali. Gubernur adalah Gubernur Bali. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam atau mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. 5. Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekontruksi.
Pasal 2 (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah
untuk: a. mengidentifikasi daerah-daerah dengan risiko kebencanaan tinggi di Provinsi Bali; b. menetapkan strategi dan kebijakan penanggulangan bencana yang dijabarkan dalam program dan kegiatan penanggulangan bencana; c. menetapkan mekanisme penanggulangan bencana di Provinsi Bali dengan mensinergikan peran pemerintah, masyarakat dan sektor dunia usaha/swasta; d. menjadikan Rencana Penanggulangan Bencana sebagai pedoman dan langkah strategis penanggulangan bencana di Lingkungan Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali. (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko dan dampak bencana.
BAB II SISTEMATIKA Pasal 3 (1) Sistematika Rencana Penangulangan Bencana meliputi: BAB BAB BAB BAB BAB
I II III IV V
Pendahuluan; Gambaran Umum Kebencanaan; Analisis Risiko Bencana; Kebijakan Penanggulangan Bencana; Fokus, Program, Dan Kegiatan Penanggulangan Bencana; BAB VI Pelaporan, Monitoring, Dan Evaluasi; BAB VII Penutup.
(2) Sistematika Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 4 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.
Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 15 Januari 2013 GUBERNUR BALI,
MADE MANGKU PASTIKA
Diundangkan di Denpasar pada tanggal 15 Januari 2013 SEKRETARIS DAERAH PRONVINSI BALI,
I MADE JENDRA BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2013 NOMOR 5
