Gotong Royong Membangun Desa MINGGU lalu, tidak kurang dari 20 Posdaya dari beberapa desa berkumpul di Desa

TERBARING SAKIT Surya Paloh Gagal Bersaksi JAKARTA (TERBITTOP) — Lantaran sakit, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh gagal jadi saksi Sekjen Patrice Rio Capella di Pengadilan Tipikor. Saat sidang digelar Senin lalu, bos media ini tengah terbaring sakit di Singapura. ”Ini ada kiriman surat dari saksi Surya Paloh yang menyatakan tidak bisa hadir karena pada 09.30 waktu Singapura harus terbaring di RS Mount Elizabeth,” kata Ketua Majelis Hakim Artha Theresia. Surya Paloh saksi terakhir yang dipanggil jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus ini. Ia pada 23 November 2015 tidak menghadiri panggilan jaksa, tanpa alasan yang diketahui. Karena Surya tidak hadir, JPU KPK Ahmad Burhanuddin membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Surya Paloh saat diperiksa KPK pada 23 Oktober 2015. Dalam BAP Surya mengakui bertemu dengan Gubernur Sumatera Utara non-aktif Gatot Pujo Nugroho, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Sumut Partai NasDem yang juga Wakil Gubernur Sumut Tengku Erry, dan mantan Ketua Mahkamah Partai NasDem Otto Cornelis Kaligis pada 19 Mei 2015 di Kantor DPP NasDem Gondangdia.  Bersambung ke Halaman 11 Surya Paloh

Gotong Royong Membangun Desa MINGGU lalu, tidak kurang dari 20 Posdaya dari beberapa desa berkumpul di Desa Jetak, di pantai Pidakan, Kecamatan Tulakan, Pacitan, Jawa Timur. Para pimpinan dan anggotanya mengadakan pertemuan sarasehan bersama pimpinan Posdaya Dadi Mulyo, Pak Slamet. Pertemuan itu dirancang guna membuktikan bahwa proses gotong royong

facebook.com/terbittop

sudah segar kembali melalui kelompok Posdaya yang mereka bina. Secara umum seluruh anggota Posdaya mempersiapkan pertemuan yang semarak dengan mengundang Bupati Pacitan Drs H Indartato MM, yang sehari sebelumnya menerima Anugerah Adipura yang kedelapan kalinya. Bupati yang sangat berhasil itu mereka idolakan karena semangatnya yang merakyat dan selalu memberi dukungan terhadap gagasan dan langkah-langkah keluarga yang desa bersatu dan bersama pemerintah membangun keluarga secara paripurna. Dukungan Bupati Indartato yang simpatik

instagram.com/terbittop

terbittop

[email protected]

2 - 13 DESEMBER 2015

DPR-RI melakukan penundaan. Jadi peran jaksa di KPK menurut Chairul Imam, adalah penting dalam membongkar kejahatan extra ordinarry crime. Karena itu ungkapnya, seorang komisioner itu adalah penyidik dan penuntut. Bahkan dia menilai seorang jaksa yang cemen saja (abal-abal) harus melalui pendidikan di Pusdiklat Kejaksaan Ragunan, sehingga bisa menjadi penyidik dan penuntut. Apakah tanpa jaksa maka KPK akan nol kinerjanya? Chairul yang juga pernah bertugas jadi jaksa penyidik di Gedung Bundar Kejaksaan

Agung itu mengatakan, tidak juga tetapi akan mengecewakan. ”Nol sih tidak kinerjanya kurang seperti yang diharapkan masyarakat nanti,” ujarnya. Dia berharap, DPR tidak mengabaikan peran jaksa dalam penyidikan dan penuntutan kasus korupsi sangat diperlukan. Ketiadaan calon unsur kejaksaan awalnya dipersoalkan oleh Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsudin yang mengatakan unsur kejaksaan itu perlu. Bahkan seleksi calon terpaksa ditunda sehingga menimbulkan kontroversi. Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis pun mendukung langkah Komisi III DPR. ”Kalau DPR langsung meloloskan justru salah,” ujar Margarito. Dia tidak kaget saat Komisi III mempersalahkan tidak adanya unsur kejaksaan untuk Capim KPK hasil seleksi sembilan srikandi yang diserahkan ke DPR. Bahkan, Margarito menyarankan Komisi III meminta penjelasan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg). ”Mengapa harus Mensesneg? Karena pansel berada di bawah perintah Setneg. Jadi sangat wajar sikap Komisi III mempersoalkan hasil pansel. Malah ngaco mereka, kalau semua soal itu

tidak dipertanyakan,” pungkasnya. ”Soal unsur kejaksaan ada salah satu isu yang menarik diperdebatkan. Orang tidak mengerti penuntutan, tetapi melakukan penuntutan. Anda tahu yang jadi JPU di KPK adalah jaksa, bagaimana mungkin tidak ada satu pimpinan yang berasal-usul dari jaksa,” kata Margarito kepada wartawan, pekan lalu. Senada dengan Chairul, Koordinator TPDI Perus Selestinus mengatakan, seleksi pemilihan Capim KPK itu sukasuka. ”Suka-suka yang memilihnya, sehingga melupakan peran dari sebuah unsur lembaga yang menguasai pemberantasan korupsi,” kata Petrus.  Bersambung ke Halaman 11

Chairul Imam SH

Pembunuh Tata Chubby

Tak Sadar Dinikahi

DIGANJAR 16 TAHUN

JAKARTA (TERBITTOP) — Ada pengakuan mengejutkan dari Rere Regina. Perempuan keturunan Tionghoa berparas cantik ini menyatakan, ia sedang dalam keadaan tak sadar saat dinikahi musisi Charly van Houten di TMII, tahun 2013 lalu. Pernikahan berlangsung secara siri, padahal Rere bukan muslim. ”Kuat dugaan ada tipu muslihat yang mengorbankan Rere, dinikahkan dan seolah-olah pernikahan itu sah,” kata pengacara Rere Regina, Aziz Shultani, di Kantor MUI, Menteng, Jakarta Pusat, Senin lalu. Karenanya, Charly akan dilaporkan ke pihak berwajib dengan Pasal 332 Ayat 1 tentang Melarikan Seorang Gadis. ”Charly mengimingimingi dia (Rere) akan dijadikan penyanyi, diberikan apartemen dengan mobil. Namun, sampai hari ini tidak ada terbukti,” ujar Aziz. ”Itu sebabnya, kami laporkan ke Polda Metro dengan ancamannya pidana sembilan tahun,” tambah Aziz. Rere berharap kasusnya diusut serius oleh pihak kepolisian. (lie)

www.terbittop.com

TAHUN KE-II EDISI LVIII

RERE REGINA

Tata Chubby JAKARTA (TERBITTOP) — Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis 16 ta-

hun penjara kepada M Prio Santoso alias Rio atas pembunuhan Deudeuh Alfisahrin alias Tata Chubby. ”Menjatuhkan tindak pidana terhadap terdakwa Muhamad Prio Santoso dengan pidana penjara selama 16 tahun,” kata Hakim Ketua Nelson Sianturi, saat memimpin sidang pembacaan vonis terhadap Prio, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin lalu. Nelson mengatakan, hal yang memberatkan karena tindakan Prio merupakan perbuatan sadis.

Sementara hal meringankan antara lain terdakwa mengakui perbuatannya, bersikap sopan selama persidangan dan menyesali perbuatannya. Hukuman itu lebih ringan dua tahun dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum yakni 18 tahun penjara. Majelis hakim menyimpulkan terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 338 dan Pasal 363 Ayat 2 Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP).  Bersambung ke Halaman 11

Jangan Khawatir, Tua Juga Menyenangkan WISCONSIN (TERBITTOP) — Konotasi beranjak tua, memang tidak mengenakkan, yakni rambut beruban, kulit keriput, fisik yang tidak kuat lagi, dan daya ingat menurun. Tapi, ada hal-hal menyenangkan seiring dengan bertambahnya umur. Tidak percaya? Ini faktanya. Tak hanya pemikiran yang semakin bijaksana, bertambahnya usia juga membuat sistem imunisasi kita kian hebat. Setiap hari, kekebalan tubuh menghadapi jutaan potensi bahaya. Maka, dengan bertambahnya umur sistem ini kian lihat mengidentifikasi bahaya. Sistem ini mencetak sel darah putih yang secara khusus menghadapi potensi bahaya tersebut. Jika flu datang, membasminya lebih cepat. ”Sistem kekebalan tubuh bisa mengingat berbagai virus yang menyerang seseorang selama 40 hingga 50 tahun,” kata John

MODEL PLAYBOY

Gaet Pemain Muda Man City Mathias Bossaerts

MANCHESTER (TERBITTOP) — Setelah bermesraan dengan pemain bintang Manchester United Marouane Fellaini, model yang tenar lantaran keseksiannya, Gaelle Garcia Diaz, sudah ganti gebetan. Model yang antara lain menghiasi majalah dewasa Playboy itu, kini merajut kemesraannya dengan bintang muda Manchester City, Mathias Bossaerts.  Bersambung ke Halaman 11

Bang TOP... ILUSTRASI

Upham dari Universitas Queensland, Australia, yang dikutip BBC, belum lama ini. Itu sebabnya, seseorang yang berusia 20 tahun bisa tiga kali terserang flu, sedangkan yang berumur 50-an tahun hanya terkena dua kali dalam setahun.  Bersambung ke Halaman 11

PEMBERITAHUAN Rere Regina

di desa ini adalah mengajak penduduk memberdayakan keluarga prasejahtera melalui pembentukan Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya). Melalui Posdaya dengan sabar dan gotong royong setapak demi setapak dikembangkan beberapa kegiatan termasuk mempromosikan pariwisata di Pantai Pidakan yang indah.  Bersambung ke Halaman 11

Harga Rp5000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)

JAKARTA (TERBITTOP) — Kehadiran unsur kejaksaan untuk menjadi salah satu komisioner di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jangan dinilai tidak penting apalagi sampai diabaikan. Kejahatan korupsi itu adalah extra ordinary crime (kejahatan luar biasa) di mana menuntut peran dari orang yang berpengalaman di bidang penyidikan dan penuntutan. Apalagi bidang penuntutan tidak semua orang bisa melakukannya, kecuali orang yang ada di kejaksaan. ”Seorang komisioner itu adalah penyidik dan penuntut, jadi memang seharusnya ada orang yang berpengalaman di bidang ini. Yang berpengalaman di bidang penuntutan di negeri ini adalah orang di kejaksaan. Karena pekerjaan penuntutan itu adalah khas yang tidak semua orang bisa melakukannya,” ungkap mantan Jaksa Senior yang pernah menjabat Perwakilan Kejaksaan di Hongkong, Chairul Imam SH, kepada TERBITTOP, kemarin, menanggapi masalah yang muncul dalam seleksi Capim KPK yang tiadanya calon dari kejaksaan sehingga Komisi III

Oleh: Prof Dr Haryono Suyono

Terhitung Edisi Ke-58 Tahun Ke-II/2015, kami Manajemen Koran TERBITTOP melakukan penyesuaian harga, dari sebelumnya Rp4.000 menjadi Rp5.000 per eksemplar sebagaimana yang tertera pada banderol harga, di luar ongkos kirim untuk luar kota. (Pemimpin Umum)

 Seleksi Capim KPK menuai kontroversi tanpa jaksa!!!  Yang bacakan tuntutan koruptor siapa brooo???

STOP PRESS

laporan utama

DIBUTUHKAN KORESPONDEN DI PROVINSI JAMBI, JABAR, SUMUT, DLL Koran TERBITTOP membuka kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung. Layangkan Surat Lamaran ke Divisi HRD TERBITTOP. Telp: (021) 93116962, 99746839. Email: [email protected] atau Kontak Person Haris Fadillah - 082299466193.

2

EDISI KELIMAPULUH DELAPAN/ TH II 2 - 13 DESEMBER 2015

Lika-liku Membongkar Korupsi

’Terdakwa Bebas Malah Jaksa Dieksaminasi’ JAKARTA (TERBITTOP) — Membuktikan perbuatan korupsi di persidangan adalah tugas berat seorang jaksa penuntut umum. Jaksa, berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang bertindak sebagai penuntut umum, pelaksana putusan pengadilan, atau kewenangan lainnya yang diamanatkan undangundang. Dan jabatan fungsional jaksa ini adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan. Sehingga, yang karena fungsinya itu, memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas kejaksaan.

DOK BADIKLAT

PEMBENTUKAN JAKSA — Sejumlah jaksa baru selesai mengikuti pendidikan pembentukan jaksa di Badiklat Kejaksaan Agung, Ragunan, Jakarta Selatan. Di sinilah mereka diajarkan bagaimana membuat surat dakwaan, tuntutan, rendik hingga melaksanakan tugas sebagai esksekutor dan tugas tugas lainnya sebagai penuntut umum. kepada penanganan teknis perkara korupsi, bukan jaksanya. Namun tak urung eksaminasi berubah menjadi jaksanya yang diperiksa, jika kemudian terbukti ada pelanggaran kode etik jaksa, sehingga perkara korupsi itu bebas atau sejenisnya. Bisa pula berlanjut pidana. Komitmen dan sikap tegas ini sebagai bentuk komitmen dalam pemberantasan korupsi dan sekaligus bagian dari pembentukan jaksa-jaksa yang profesional dan berintegritas. Sehingga kalau ada perkara yang tidak cukup bukti, jangan takut untuk menghentikannya atau biasa disebut SP3 (Surat Penghentian Penyidikan Perkara). Daripada dimajukan ke pengadilan, lalu bebas dan dieksaminasi. Begitu pula sebaliknya, kalau memang sudah cukup bukti, limpahkan segera ke pengadilan (bukan ditunda-tunda dan akhirnya mandeg di Gedung Bundar).

”Jika jaksa penuntut umumnya tidak bisa membuktikan perbuatan terdakwa dalam kasus korupsi yang disidangkan bebas, sudah bisa dipastikan akan kena sanksi. Perkara bakal kena sanksi dieksaminasi dan itu pun juga untuk sebagai bahan penyusunan memori kasasi, tidak hanya dugaan pelanggaran profesional dan etika saja,” ungkap Jampidsus Kejaksaan Agung Dr Arminsyah SH, MSi menjawab TERBITTOP, kemarin. Menurut dia, langkah eksaminasi ini sebagai bagian pertanggungjawaban terhadap penanganan perkara sekaligus komitmen pimpinan kejaksaan, dalam penegakan hukum, terutama pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan demikian kemungkinan akan terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan atau bentuk lainnya dapat dicegah secara dini. Eksaminasi ini selama ini ditujukan

Tugas jaksa dalam membuktikan perbuatan terdakwa di persidangan memang harus optimal, profesional, proporsional dan menjunjung tinggi kode etik jaksa. Eksaminasi Tuntutan dan Dakwaan Belum lama ini Jaksa Agung HM Prasetyo pernah mengeluarkan pernyataan, telah mengeksaminasi tuntutan dan dakwaan yang disusun oleh tim jaksa penuntut umum dalam kasus yang menjerat Irianto MS Syafiuddin alias Yance. Keputusan ini diambil merespons putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung yang memvonis bebas Yance. Yance secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah atas dugaan korupsi Rp5,3 miliar melalui pengadaan tanah proyek pembangunan PLTU Sumur Adem, Kecamatan Sukra, Indramayu tahun 2006 hingga 2007. ”Kejaksaan Agung melakukan eksami-

TOP SOROT

Tuntaskan Kasus HAM Berat Haris Fadillah

A

TARIF IKLAN DISKON

DALAH sangat menarik munculnya Pengadilan Rakyat Internasional (IPT) mengenai peristiwa tahun 1965 yang diadakan di Den Haag, Belanda, beberapa waktu lalu. International People’s Tribunal atau pengadilan rakyat ini mengungkap berbagai kasus sekitar peristiwa 1965 itu sepertinya tidak diakui oleh pemerintah Indonesia. Pengadilan ini berupaya untuk mengungkap peristiwa pembantaian di Indonesia antara tahun 1965 sampai 1966. Disebutkan ada sepuluh orang memberikan kesaksian dalam Pengadilan Rakyat Internasional tentang peristiwa 1965 sebagai salah satu upaya mengungkap kebenaran ketika upaya di Indonesia dianggap buntu. Panel hakim Pengadilan Rakyat Internasional tentang peristiwa 1965, dalam putusan sementara, menetapkan bahwa buktibukti menunjukkan pelanggaran hak asasi manusia berat memang terjadi pasca 30 September 1965. Sungguh ironis jika kita telaaah setelah 50 tahun, peristiwa 1965 masih jadi isu sensitif di Indonesia. Ketika itu, diperkirakan sekitar satu juta orang yang dituduh menjadi anggota atau simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan dikejar-kejar, dibunuh, dibantai, disiksa dan dianiaya. Pemerintah Indonesia sendiri menyatakan tidak tertarik menanggapi International People’s Tribunal yang digelar di Den Haag ini. Istana Negara menyatakan, Indonesia memiliki sistem hukum dan peradilan sendiri. Menurut Menteri Sekretaris Negara Pratikno, upaya penyelesaian kasus pelanggaran berat HAM terus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Kasus ini harusnya dituntaskan oleh pemerintah Indonesia. Tetapi sudah lebih sepuluh ta-

hun sejak ditangani Komnas dan dilimpahkan ke kejaksaan, kasus ini masih terkatung-katung hingga saat ini. Walaupun pemerintah tidak tertarik dalam menanggapi pengadilan rakyat itu karena bagaimanapun Pengadilan Rakyat Internasional 1965 bukan peradilan resmi sehingga putusannya tidak mempunyai kekuatan hukum. Pengadilan rakyat seperti ini sangat memberi dorongan lagi kepada lembaga-lembaga berwenang untuk mengambil langkahlangkah yang diperlukan.

”

Pemerintah Indonesia tidak tertarik dalam menanggapi pengadilan rakyat di Den Haag, Belanda, karena bagaimanapun Pengadilan Rakyat Internasional 1965 bukan peradilan resmi sehingga putusannya tidak mempunyai kekuatan hukum. Pada tanggal 11 Juni 2015 menyambut HUT Adhyaksa Tahun 2015, Kejaksaan Agung pernah menggelar seminar penyelesaian secara nonyudisial perkara pelanggaran HAM berat masa lalu dalam upaya mewujudkan kepastian hukum dan stabilitas nasional. Beberapa pembicara dari Komnas HAM, Guru Besar UI Bidang Hukum Internasional Prof Hikmahanto Juwana SH, LLM, PhD, serta Prof Jimly Asshiddiqie SH menjadi pembicara dalam seminar. Banyak pemikiran yang terungkap dalam seminar tersebut dan menyatakan agar kasus pelanggaran HAM berat yang berjumlah 10 kasus itu diselesaikan melalui pengungkapan

BERWARNA (FC) 1 Halaman Belakang ½ Halaman Belakang ¼ Halaman Belakang ¼ Halaman Depan Halaman Depan (Kuping)

: : : : :

HITAM PUTIH (BW) 1 Halaman Dalam ½ Halaman Dalam ¼ Halaman Dalam

: 7 kolom x 530 mm x Rp 5.000 = Rp 18.550.000 : 7 kolom x 260 mm x Rp 5.000 = Rp 9.100.000 : 3½ kolom x 260 mm x Rp 5.000 = Rp 4.550.000

Iklan Keluarga/Duka Tarif Iklan Display Berwarna Hitam Putih Sosial

: : : :

Rp Rp Rp Rp

x 530 x 260 x 260 x 260

3.000/mm 16.000/mm 9.000/mm 6.000/mm

mm mm mm mm

x Rp 7.500 x Rp 7.500 x Rp 7.500 x Rp 15.000

kolom kolom kolom kolom

= = = =

Rp Rp Rp Rp Rp

(Penulis adalah Wartawan TERBITTOP)

TARIF IKLAN ADVETORIAL

TARIF IKLAN DISPLAY UMUM 7 kolom 7 kolom 3½ kolom 3½ kolom

kebenaran dan rekonsiliasi. Berdasarkan catatan penulis, Kejaksaan menyebut telah menindakk lanjuti tiga penyelidikan dan mengajukan ke pengadilan yaitu peristiwa Timor Timur, peristiwa Tanjung Priok dan Peristiwa Abepura. Sedangkan sebanyak tujuh dugaan pelanggaran HAM berat lainnya belum terselesaikan hingga saat ini. Di antara peristiwa 1965-1966, kasus penembakan misterius tahun 1982-1985, kasus Talangsari tahun 1989, kasus penghilangan orang secara paksa tahun 1997-1998, kasus Trisaksi Semanggi I dan II tahun 1998,kasus kerusuhan Mei 1998 dan kasus Wasior tahun 2001 dan Wamena tahun 2003. Sesungguhnya dalam penanganan tujuh kasus dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu, sudah berbagai upaya dilakukan penyelidik maupun penyidik, namun nampaknya upaya tersebut masih belum menemui titik terang. Publik menunggu sikap Kejaksaan Agung dalam menuntaskan kasus ini, sehingga tidak seterusnya menimbulkan ketidakpastian hukum. Pada 21-22 Mei 2015 lalu dilakukan Rapat Koordinasi Khusus Tingkat Menteri dengan melibatkan Komnas HAM, Jaksa Agung, Kapolri Kepala BIN dan perwakilan TNI membahas kasus ini dan menghasilkan penyelesaian dengan cara nonyudisial. Dari dialog diatas saya kira langkah penyelesaian harus dilakukan Kejaksaan Agung. Apalagi mengacu kepada Pasal 47 UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang menyatakan pelanggaran HAM yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian oleh Komisi Kebenaran dan rekonsiliasi. Kita tunggu sikap tegas Jaksa Agung!!

27.825.000 13.650.000 6.825.000 13.650.000 4.000.000

HITAM PUTIH (BW) 1 Halaman Dalam ½ Halaman Dalam ¼ Halaman Dalam

: Rp 10.000.000 : Rp 7.000.000 : Rp 3.000.000

BERWARNA (FC) 1 Halaman Belakang : Rp 12.500.000 ½ Halaman Belakang : Rp 7.500.000 ¼ Halaman Belakang : Rp 5.000.000



KONTAK PEMASANGAN: BUNGARIA SAPUTRI 0822 9946 6193

nasi terhadap penanganan perkara tersebut, apakah mungkin telah terjadi kekeliruan atau kekurangan dalam menangani perkaranya,” ujar Prasetyo, beberapa waktu lalu. Selain eksaminasi, Prasetyo menyebutkan pihaknya juga akan melakukan kasasi atas vonis bebas Yance. ”Demi ditemukannya kebenaran materiil,” ujarnya. Meski tuntutan dan dakwaan jaksa tidak terbukti, dalam penegakan hukum bisa saja terjadi perbedaan pemahaman, pandangan, dan pendapat antara penuntut dan hakim yang memimpin persidangan. Sehingg Jaksa harus menghormati putusan hakim, walau jaksa itu harus kena sanksi pemeriksaan, sehingga dia harus melawan putusan tersebut. Bagaimanapun semua pihak harus menghormati putusan hakim yang telah menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa.

Lika-liku Jaksa Banyak sebenarnya lika-liku jaksa yang dieksaminasi karena gagalnya membuktikan perkara yang disidangkan. Betapa beratnya membongkar korupsi sehingga peran penyidik dan penuntut itu sangat penting di lembaga pemberantasan korupsi baik kejaksaan ataupun KPK. Bahkan setiap perkara korupsi yang ditangani di daerah, kata Jaksa Agung HM Prasetyo, harus selalu diekspos (gelar perkara) di Gedung Bundar Kejagung. Apalagi, setelah dilengkapi dengan video conference di ruang kerja Jampidsus, sehingga setiap saat bisa dilakukan komunikasi langsung dengan jaksa. Sehingga kemungkinan akan terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan atau bentuk lainnya dapat dicegah secara dini. Untuk itu jaksa yang bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi direkrut, jaksa-jaksa brilian yang bertugas di KPK kini sudah banyak menjabat jadi kajari dan sejenis di seluruh Indonesia. Program percepatan penanganan perkara yang mandeg sehingga cepat dilimpahkan ke pengadilan. Mantan jaksa senior dan pernah bertugas di Gedung Bundar, Chairul Imam SH mengatakan, peran jaksa sangat dominan dalam bidang penyidikan dan penuntutan kasus korupsi baik yang di di KPK dan Kejaksaan. Kejahatan korupsi itu adalah extra ordinary crime (kejahatan luar biasa) di mana menuntut peran dari orang yang berpengalaman di bidang penyidikan dan penuntutan. Apalagi bidang penuntutan tidak semua orang bisa melakukannya, kecuali orang yang ada di kejaksaan. ”Yang berpengalaman di bidang penuntutan di negeri ini adalah orang di kejaksaan. Karena pekerjaan penuntutan itu adalah khas yang tidak semua orang bisa melakukannya,” ungkap mantan Jaksa Senior yang pernah menjabat Perwakilan Kejaksaan di Hongkong. Karena itu, ungkapnya, seorang komisoner itu adalah penyidik dan penuntut. Bahkan dia menilai seorang Jaksa yang cemen saja (abal-abal) harus melalui pendidikan di Pusdiklat Kejaksaan Ragunan, sehingga bisa menjadi penyidik dan penuntut. ”Begitulah beban berat dalam membongkar dan membuktikan korupsi, sehingga keberadaan jaksa sebagai komisioner di KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi adalah penting,” kata Chairul Imam. (ris)

MKD Didesak Membentuk Tim Panel Ad Hoc Novanto JAKARTA (TERBITTOP) — Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) mendesak MKD segera membentuk tim panel ad hoc dan menunda sementara persidangan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan terhadap Ketua DPR-RI Setya Novanto sebelum tim panel terbentuk. ”Putusan MKD dalam kasus ’pelanggaran etika’ yang diduga dilakukan oleh Setya Novanto menjadi cacat hukum, tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum dan ’batal demi hukum’, manakala MKD tidak membentuk tim panel ad hoc, dan menggolongkan pelanggaran etika terhadap Setya Novanto sebagai pelanggaran dengan kualfikasi ’pelanggaran berat’. Dasar hukumnya sangat jelas sebagimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 dan 40 Peraturan DPR-RI No 2 tentang Tata Beracara MKD,” ungkap Koordinator TPDI Petrus Selestinus SH kepada TERBITTOP, kemarin. Dikatakan, urgensi pembentukan tim panel ad hoc dalam perkara pelanggaran etika yang diduga dilakukan oleh Setya Novanto, tidak semata-mata bertujuan untuk menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat Setya Novanto, akan

Petrus Selestinus SH tetapi juga untuk demi kehormatan dan keluhuran martabat seluruh anggota DPR-RI sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang MKD menurut ketentuan Pasal 2 Peraturan DPR-RI No 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara MKD. Petrus menilai, posisi MKD dalam kasus dugaan pelanggaran etik ini sangat dilematis, karena di satu pihak MKD mendapat tekanan/intervensi dari internal DPR khususnya dari pimpinan fraksi DPR yang tergabung dalam KMP untuk menyelamatkan Setya Novanto. Sementara di pihak lain, lanjut Petrus, MKD dituntut harus mampu bersikap independen guna menjaga marwah, menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR. TPDI mencatat, kata Petrus, sejumlah peristiwa yang mengarah kepada upaya untuk mencederai

independensi MKD yaitu; pertama adanya intervensi pimpinan fraksi dari parpol tertentu yang meminta agar anggotanya dalam MKD membela Setya Novanto, kedua adanya upaya suap kepada anggota MKD yang vokal agar membantu Setya Novanto, dan ketiga bongkar pasang anggota MKD menjelang persidangan diduga kuat untuk menyelamatkan Setya Novanto dari ancaman pemecatan sebagai ketua DPR dan anggota DPR-RI Dapil NTT II. ”Jika MKD tidak mampu menjaga independensi dan netralitasnya dalam menghadapi tekanan fraksinya dalam menghadapi persidangan ini, dan gagal membentuk tim panel ad hoc MKD, maka segala putusan MKD dalam kasus ini bisa digugat sebagai ’perbuatan melawan hukum’,” ujar Petrus. Dia menambahkan, MKD akan dinilai oleh publik sebagai telah gagal total menjalankan peran dan fungsinya untuk mencegah anggota DPR melakukan pelanggaran atas kewajiban-kewajiban menurut undang-undang bahkan lebih dari pada itu. Selain itu model persidangan kasus Setya Novanto, tidak memberikan efek jera apa pun bagi anggota DPR yang nakal. (haris)

HUT Korpri Ke-44, Jokowi Titip Lima Amanat MAMUJU (TERBITTOP) — Dalam peringatan Hari Ulang Tahun Korpri Ke-44 yang digelar Pemerintah Kabupaten Mamuju, (30/11), Presiden Joko Widodo menitipkan lima amanat kepada anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri). Dalam sambutan seragam yang dibacakan Penjabat Bupati Mamuju Ir Bebas Manggazali tersebut, Jokowi mengurai lima amanat. Pertama, melakukan percepatan reformasi birokrasi di semua tingkatan. Kedua, Presiden Jokowi menitipkan agar anggota Korpri membangun mentalitas baru yang positif, berintegritas, yang

memiliki etos kerja dan berjiwa gotong royong dan menjadikan revolusi mental sebagai gerakan bersama. Ketiga, anggota Korpri mempersiapkan diri menuju birokrasi yang dinamis, inovatif dan responsif terhadap perkembangan zaman. Keempat, Presiden RI ke-7 tersebut menekankan netralitas anggota Korpri pada pemilihan kepala daerah. Terakhir, Jokowi berpesan semua aparat birokrasi menjadi motor penggerak produktivitas nasional dan daya saing bangsa, mengingat saat ini Indonesia telah memasuki era persaingan. (andi saputra)

hukum 3

EDISI KELIMAPULUH DELAPAN / TH II 2 - 13 DESEMBER 2015

Penilaian Sidakarya Kejaksaan Tahun 2015

KEJATI DIY OPTIMIS TERBAIK ada relevansinya,” ungkap Tony. Dia memaparkan, di bidang tindak pidana khusus menangani penyelidikan seluruh DIY 11 kasus, tingkat kejari se DIY 11 kasus, di penyidikan kejati ada tiga kasus, tingkat kejari se DIY ada 11 kasus, dan di tahap penuntutan tingkat kejati ada 10 kasus, serta tingkat kejari ada 19 kasus korupsi. Seksi Uheksi dengan enam perkara, jelasnya, berhasil menyelamatkan kerugian sebesar Rp731 juta lebih. Sedangkan di tingkat kejari se DIY diselamatkan sebesar Rp341 juta lebih. Dilihat dari penanganan kasus korupsi tidak begitu besar, namun pengungkapkan kasus tersebut banyak didominasi dari laporan pengaduan (lapdu) masyarakat. Sejak tahun 2012-2015 ada 28 lapdu, di mana ada enam penyelidikan, dan tujuh lapdu ditingkatkan ke penyidikan. Sementara di bidang datun, kegiatan yang menonjol berhasil memulihkan keuangan negara sebesar Rp714 juta, dan menyelamatkan sebesar Rp2 miliar lebih. Minimnya kegiatan penyidikan kasus korupsi telah mendorong kegiatan preventif.

Kajati DI Yogyakarta Tony T Spontana SH

YOGYAKARTA (TERBITTOP) — Kejaksaan Tinggi Yogyakarta optimis menjadi kejaksaan terbaik se Indonesia, karena memiliki sejumlah keunggulan dalam melakukan penegakan hukum. Dengan jumlah karyawan sebanyak 662 orang terdiri 242 jaksa dan 422 tata usaha, Kejati DIY telah mampu menyerap anggaran yang mencapai 80,4 persen dari DIPA Tahun 2015 sebesar Rp103 miliar. Berbagai inovasi dan kreativitas dari bidang pidana umum, pengawasan, pidsus, pembinaan dan datun diterapkan dalam mencapai kinerjanya. Pertama menggunakan teknologi yang bernama SIMPADU (Sistem Informasi Manajemen Terpadu) yang sederhana dibanding SIMKARI, kemudian sistem pembayaran tilang secara online dengan nama SITIOS (Sistem Informasi Tilang Online Service), serta pelayanan antar barang bukti door to door. Bahkan kejati ini juga memiliki perpustakan terbaik pertama pada penilaian HBA tahun 2015. ”Kami ingin menjadi kejati yang terbaik di Indonesia. Tentu kinerjanya tidak bisa disamakan dengan kejati lain yang memiliki 20-30 kejari. Namun Kejati DIY telah mampu meningkatkan kinerjanya, di mana sebelumnya memperoleh penilaian terbaik dalam peringatan HBA tahun ini. Bidang pengawasan dan pembinaan masing-masing telah mendapat ranking kedua terbaik se Indonesia, tentu ingin terbaik dalam penilaian Sidakarya,” te-

gas Kajati DIY Tony T Spontana SH, saat menerima Tim Penilai Sidakarya yang dipimpin Wakil Jaksa Agung Dr Andhi Nirwanto SH, MH, saat berkunjung ke Kejati Yogyakarta, belum lama ini. Di hadapan 11 orang Tim Sidakarya, Tony memaparkan capaian kinerja semua bidang yang termasuk berbagai unggulan dan kretivitas jaksa di dalam penanganan perkara. Walaupun diakui sejumlah bidang ada yang masih belum optimal dan terus didorong untuk berkiprah, terutama di bidang intelijen dan tindak pidana korupsi. ”Standar rata-rata tidak ada yang menonjol, tetapi saya telah memutuskan harus ada kegiatan pidsus. Saya pernah berasumsi bahwa penyidikan hanya tiga kasus tahun ini. Apakah ada relevansi tingkat IPK (Indeks Persepsi Korupsi) DIY, di mana tingkat korupsinya paling rendah di Indonesia 6,8. Mudah-mudahan

Teknologi SIMPADU Kegiatan di bidang tindak pidana umum tidaklah terlalu menonjol, namun semua perkara yang masuk dapat diselesaikan. Bidang seksi Oharda menerima 676 perkara, seksi Kemegtibun 232 perkara, TPUL 358 perkara, dan semua diselesaikan. Kejati DIY, kata Tony, memiliki tekhnologi sederhana yang efektif SIMPADU yakni lebih sederhana dibandingkan dengan SIMKARI. ”Dengan aplikasi ini lebih memudahkan pegawai untuk meng-update data, serta melaksanakan surat-menyurat, walaupun teknologi ini agak mahal menghabiskan dana sebesar Rp200 juta, serta kewajiban iuran tahunan,” ujarnya. Melalui sistem teknologi ini, lanjut Tony, Kejati DIY sudah terbentuk namanya rendik Kejati DIY, bahkan bisa melalui aplikasi smartphone sekalipun, sehingga kinerja Kejati DIY akan lebih optimal. Sementara unggulan lainnya yang dilakuan bidang pidum, yakni mengembangkan aplikasi back up data secara digital, di mana setiap jaksa penuntut umum bisa meng-upload untuk mendapatkan informasi status perkara yang ditangani termasuk yang ada di register. Kejati DIY, ungkap Tony, sudah melaunching inovasi baru pelayanan antar barang bukti secara door to door. Secara online tetapi pelayanan mengantar barang bukti secara manual dan sudah dioperasikan. Program inovasi unggulan bernama SITIOS (Sistem Informasi Tilang Online Service) diinisiasi Kejari Sleman. ”Kami mengalami pengalaman buruk ketika dilanda gempa bumi, di mana banyak dokumen yang hilang dan rusak. Dengan sitem digital SIMPADU telah membantu penyimpanan data seperti semula,” jelasnya. Keunggulan lain di pidana umum Kejati DIY juga telah menyediakan ruangan diversi tindak pidana umum sesuai dengan perintah undang-undang dengan terbentuk Dilkumjapol. ”Sejak menjabat kajati, saya telah

mengeluarkan surat keputusan tentang pembentukan reformasi birokrasi dengan melakukan penataan kepegawaian dengan menempatkan jaksa fungsional yang sesuai dengan assisment pysikologis berdasarkan kemampuan teknis dan manajerial. Selain itu, Kejati DIY telah menjadi pilot project rehabilitasi bagi pengguna narkoba, dan telah mendapat pengakuan dari BNN (Badan Narkotika Nasional),” ungkap Tony. Dia yakin, berbagai keunggulan dan inovasi yang dilakukan di Kejati DIY akan dapat disebarkan dan digunakan bagi kejaksaan tinggi lainnya. Mantan Kapuspenkum Kejaksaan Agung RI ini yakin dan optimis kinerja Kejati DIY akan semakin baik ke depan dan akan terbaik. Meskipun di bidang intelijen belum memaksimalkan teknologi informasi, tetapi untuk memantau kegiatan intelijen dengan sandi negara sudah tersambung, sehingga sudah bisa melakukan pelacakan buronan aset dan lainnya, walaupun dengan teknologi yang sederhana. Diapresiasi Wakil Jaksa Agung Dr Andhi Nirwanto SH, MH sekaligus sebagai ketua tim penilai mengapreasi keberhasilan dan program unggulan yang dikembangkan di Kejati DIY. ”Silakan dilanjutkan program unggulan tersebut, karena penilaian ini dilakukan secara komprehensif di semua bidang mulai manajerial, waskat, termasuk hubungan pimpinan dengan staf serta instansi lain di luar kejaksaan, terobosan dan inovasi kreatif serta unggulan lain dari satuan kerja ini akan menjadi penilaian tim juri,” kata Andhi Nirwanto. Sementara itu Ketua Komisi Kejaksaan Sumarno yang juga wakil ketua tim pe-

duan suara yang terbaik, bahkan telah diusulkan untuk tampil pada acara rakernas Kejaksaan bulan Desember mendatang. Bahkan lagu Mars Adhyaksa kini telah menjadi ringtone wajib bagi semua handphone warga Adhyaksa di Yogyakarta. Tony menambahkan, Kejati DIY adalah yang pertama kali membentuk Tim Pengawal Pembangunan dan Pemerintahan (TP4D), dan sudah memberikan memberikan pendampingan dalam proyek pembangunan bandara internasional Yogyakarta di Kulon Progo. Bahkan kini di semua kejati sudah membentuk TP4D dan melakukan sosialisasi untuk pengamanan proyek dana desa. ”Proyek ini melibatkan beberapa kementerian, dan dilaksanakan secara terbuka dan transparan,” ujarnya. Sejumlah sorotan dan kritik dari tim penilai dalam tanya-jawab, seperti minimnya langkah penyelidikan kasus korupsi oleh bidang intelijen, tindakan hukuman bagi jaksa dan tata usaha yang dikenakan hukuman sesuai PP 53/2010, di mana ada empat orang terdiri jaksa dan tata usaha, Tony mengatakan, akan diperbaiki kinerja dan terus didorong hingga optimal. ”Karena apa pun kelemahan yang akan menjadi pendorong dan penyemangat, apa pun yang tersirat dan tersurat harus diimbangkan,” kata Tony. Sedangkan kepedulian lain yang dilakukan Kejati DIY, ungkapnya, adalah melakukan bakti sosial memberikan bantuan air bersih kepada daerah yang kena bencana kekeringan. Sehingga dari seluruh bidang tugas yang ada, disebutkannya, bidang pengawasan adalah bidang yang paling menonjol keberhasilan di Kejati DIY, hingga memperoleh predikat nomor

HARIS FADILLAH

PENILAIAN SIDAKARYA — Sebanyak 11 orang Tim Penilai Sidakarya Tahun 2015 Kejaksaan yang terdiri unsur kejaksaan, Komisi Kejaksaan (KK), Menpan, BPKP, yang dipimpin Wakil Jaksa Agung Dr Andhi Nirwanto SH melakukan penilaian terhadap kinerja kejaksaan tinggi di seluruh Indonesia. Ada lima kejaksaan tinggi sudah masuk nominasi unggulan yakni, Kejati Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kejati Kepri, Kejati Jawa Tengah, Kejati Riau dan Kejati Sumatera Selatan. Nampak tim penilai ketika berada di Kejati DIY, belum lama ini. nilai mengatakan, merupakan kewajiban bagi Komisi Kejaksaan sesuai dengan ketentuan dalam tiga bulan melaporkan kegiatan pengawasan terhadap kinerja jaksa baik secara dinas dan di luar kedinasan akan senantiasa diawasi. Hal menarik dalam pemaparan kinerja ini adalah, Kejati DIY memiliki tim pa-

dua se Indonesia. ”Capaian kerja pengawasan adalah bidang tertinggi. Tidak ada tunggakan lapdu, bahkan semua rekomendasi BPK sudah dilaksanakan, dan tahun 2015 tidak ada temuan hasil audit BPK, semua sudah diselesaikan secara prosedur yang berlaku,” pungkasnya. (haris)

”Banyak Keunggulan Kejaksaan Hadapi MEA” YOGYAKARTA (TERBITTOP) — Lima Satuan Kerja Kejaksaan Tinggi dari 31 kejaksaan tinggi (kejati) di Indonesia masuk dalam nominasi unggulan

untuk memperoleh penghargaan tertinggi Sidakarya 2015. Kejati yang diunggulkan itu adalah Kejaksaan Tinggi Yogyakarta, Kejati Kepri, Ke-

HARIS FADILLAH

BERI PENJELASAN — Wakil Jaksa Agung Dr Andhi Nirwanto SH (dua kanan) yang juga ketua Tim Penilai Sidakarya Kejaksaan 2015 didampingi Ketua Komisi Kejaksaan Sumarno SH (kedua kiri) sedang mendengar penjelasan dari Kajati Daerah Istimewa Yogyakarta Tony T Spontana SH (kiri), sebelum menuju ruang pertemuan untuk mendengarkan capaian kinerja di ruang pertemuan Gedung Kejati DIY di Yogyakarta, belum lama ini.

jati Sumatera Selatan, Kejati Riau dan Kejati Jawa Tengah. Penilaian Penghargaan Sidakarya dilakukan secara komprehensif di semua bidang, termasuk pengawasan melekat, manajerial, dan keunggulan dari setiap kejati di dalam melakukan terobosan, baik membuat inovasi dan kreativitas sehingga menjadi keunggulan kinerja masing masing satuan kerja melakukan penegakan hukum. ”Kami sedang berkeliling melakukan penilaian kepada semua kejaksaan tinggi, dan ada lima kejati yang sudah masuk nominasi unggulan. Penilaian ini dilakukan secara komprehensif di semua bidang yang ada di kejaksaan tinggi, baik aspek manajerial, hubungan kelembagaan serta bagaimana performance dari semua unsur pimpinan, dan kinerja dari masing-masing kejaksaan tinggi di dalam melakukan penegakan hukum, termasuk inovasi dan kreativitasnya dinilai,” ungkap Wakil Jaksa Agung Dr Andhi Nirwanto SH, MH yang juga ketua Tim Penilai Sidakarya dalam percakapan dengan TERBITTOP di sela-sela kunjungan penilaian Sidakarya di ruang Kajati DIY, belum lama ini. Tim Penilai Sidakarya 2015 yang berjumlah 11 orang termasuk unsur di luar kejaksaan yakni, Komisi Kejaksaan, Menpan dan BPKP disambut dengan karpet merah, serta tarian Gembyong menyambut tamu khusus di Yogyakarta, saat tiba di bandara hingga gedung kejaksaan tinggi. Bahkan selama pemaparan kinerja setahun, Kajati Tony T Spontana SH dengan tegas dan lugas menyambut dan menyampaikan kinerja

Kejati DIY selama setahun belakangan ini. Menurut Andhi Nirwanto, penilaian Sidakarya khusus untuk satuan kerja akan diumumkan pada Rakernas Kejaksaan Tahun 2015 yang akan diselenggarakan pada Desember mendatang. Para juara nantinya terdiri lima kejati tipe A dan lima kejati tipe B, serta penilaian perorangan jaksa dan tata usaha. Hadapi MEA Diakui, penilaian Sidakarya tahun ini kejaksaan lebih dihadapkan dengan kondisi dan tantangan pemberdayaan SDM (sumber daya manusia) kejaksaan, apalagi akan menghadapi MEA 2015. Andhi menambahkan, peningkatan kualitas SDM kejaksaan sangat diperlukan ditingkatkan, karena ASEAN semakin tidak ada batasan lagi. ”Kualitas SDM kejaksaan harus ditingkatkan, terutama menghadapi hukum perdata internasional, masalah perbatasan, kejahatan internasional, white color crime. Kita dituntut untuk menguasai semua aturan yang ada termasuk masalah trafficking, jaringan narkoba dan teroris,” ujarnya. Dengan penilaian Sidakarya ini, lanjutnya, tentu akan menjadi barometer bagi kejaksaan menghadapi MEA 2015, karena banyak keunggulan yang dipakai kejati lain. ”Jadi secara umum kejaksaan telah siap menghadapi MEA 2015,” ujar Andhi Nirwanto. *

opini

T AJUK RENCANA Ancaman Kejahatan Songsong MEA TIDAK lama lagi kita akan memasuki pasar besar MEA 2015 atau ASEAN Economic Community (AEC) pada akhir Desember 2015. ASEAN menyepakati perwujudannya diarahkan pada integrasi ekonomi kawasan yang implementasinya mengacu pada ASEAN Economic Community (AEC). MEA 2015 merupakan sebuah wahana perdagangan bebas dan pasar bebas di wilayah Asia Tenggara yang mendorong terjadinya mobilitas manusia, barang, jasa, modal dan investasi yang keluar masuk antarnegara secara bebas tanpa ada hambatan. Tentu kita harus mewaspadai berlakunya MEA ini sebagai kemajuan perekonomian di kawasan ASEAN, tetapi bisa saja memberian implikasi negatif seperti munculnya berbagai kejahatan transnasional. Pemberlakuan MEA 2015 akan potensial melahirkan kejahatan transnasional yang akan semakin meningkat di wilayah Asia Tenggara, yang kemudian meluas ke setiap negara anggota Asean. Sehingga sangat membahayakan kedaulatan negara dan mengancam Kamdagri. Kebijakan baru ini akan menjadi satu faktor kemungkinan bertambahnya kasus tindak pidana korupsi di Indonesia.Kebijakan pemberlakukan pasar bebas akan menimbulkan permasalahan baru bagi perkorupsian di Indonesia.Orang-orang yang mampu (kalangan menengah ke atas) akan menaruh kekayaannya di luar Indonesia. Bagaimana mengejar mereka kalau mereka melakukan tindak pidana korupsi. Kejahatan transnasional lainnya yang bisa muncul adalah perdagangan gelap narkoba, perdagangan manusia, penyelundupan senjata, pencucian uang, terorisme, international economic crime, dan cyber crime. Apalagi sistem penegakan hukum di Indonesia berbeda dengan negara-negara lain. Akan menjadi kendala bagi pemerintah Indonesia untuk menjangkau para koruptor, jika seandainya mereka melarikan barang bukti atau menghilangkannya ke luar Indonesia. Sistem penegakan hukum di Indonesia berbeda dengan negara-negara lain. Akan menjadi kendala bagi pemerintah Indonesia untuk menjangkau para koruptor, jika seandainya mereka melarikan barang bukti atau menghilangkannya ke luar Indonesia. Belum adanya perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan beberapa negara yang berpotensi sebagai tempat pelarian dan persembunyian pelaku kejahatan transnasional, seperti Singapura tentu akan menambah persoalan hukum. Masih adanya perbedaan persepsi dan beragamnya pandangan antar negara-negara anggota ASEAN dalam penanganan kejahatan transnasional yang mana masing-masing negara selalu membela para pelaku yang berasal dari warga negaranya masing-masing. Tantangan pemberantasan korupsi juga muncul dari dalam negeri, seperti pemberian dana kepada setiap desa di seluruh Indonesia merupakan celah bagi siapa saja untuk melakukan korupsi, jika proses pengalokasiannya tidak dilakukan dengan benar. Setiap desa diberi dana segar Rp1-1,5 miliar, sementara di Indonesia terdapat sekitar delapan ribu desa. Oleh karena itu, dengan fakta-fakta yang terjadi di tahun ini yang begitu luar biasa, penting bagi pemerintah untuk kembali memberlakukan sistem penegakan hukum yang benar. Kalau kita tidak bisa mengontrol sistem penegakan hukumnya maka akan sangat berbahaya. Untuk kita mendorong aparat penegak hukum kepolisian, kejaksaan dan KPK untuk selalu bersinergi di dalam memberantas kejahatan transnasional. Kejahatan transnasional yang kemungkinan besar terjadi dan muncul di DKI Jakarta menjelang diberlakukannya MEA 2015 adalah perdagangan gelap narkoba, perdagangan manusia, penyelundupan senjata, pencucian uang, terorisme, international economic crime, dan cyber crime. Marilah kita sambut MEA 2015 dengan semangat ASEAN tetap bersatu untuk saling memajukan perekonomian di masing-masing negara. *

DITERBITKAN OLEH: Karya Panjang Mediatama SIUP: 0716/10-27/PK/XII/2013 NPWP: 03.350.979.5-412.000 TDP: 10.27.3.46.05022 Website: TERBITTOP.com Email: [email protected] Penasehat/Pelindung Tarman Azzam Penasehat Hukum Petrus Selestinus SH Pemimpin Umum/Penjab Haris Fadillah Perusahaan Aswi Matrawi Pemimpin Redaksi Endang Suherman Manajer IT Endang S Redaktur Yoyok Percoyok Dewan Redaksi Tarman Azzam, Haris Fadillah, Endang Suherman, Mustopa Abas, Yoyok Percoyok Staf Redaksi Ujang Susanto, Sulastri Sekretaris dan Administrasi Redaksi Theos Pormes, Bungaria Saputri, Topan Husanda Manajer Iklan/Pemasaran Mulyadi Desain Grafis Sabaragama, Budhi Permana Sirkulasi Yudi Permana Sandhi, Zulaila, Bima Kamandanu Koresponden DKI Jakarta: Eddy Suheidi Achmad. Depok: Abdul Azis. Tangerang Selatan: M Nur. Sukabumi: Ade Sutisna. Cirebon: Titik Sulaksana (Kokab Cirebon), Iman Rachman, Moch Faisal Haris, Dodo Suharma, Sudirdja (Cirebon). Serang-BantenLebak: Gunawan, Yasril. Lampung: Agus Salim, Lampung Barat & Pesisir Barat: Alhadi Mb, Nasrun, Sumarlin, Suryan Effery. Palembang: Wawan Setiadi. Lubuk Linggau: Herri Kusnadi. Pekanbaru: Ikhsan. Pontianak: Yusri. Bengkulu: Heri. Bangkalan: Muhammad Arifin, Pamekasan: Salim. Pasuruan: Muhammad Toha, Cilacap: Mashudi. Purbalingga: Sumarlin. Jember: Sumardi. Sulawesi Barat: Andi Saputra. Tarif Iklan: Hitam Putih Rp9.000 (per-mm kolom), Warna (Full Color) Rp16.000 (per-mm kolom). Iklan Baris Rp9.000 (per-baris). Tarif di atas belum termasuk diskon. Bank: BRI 7202-01-002432-50-3. Alamat Redaksi Kavling BBM Asri Jl. H. Dimun Blok B-30 Sukmajaya Depok, Jawa Barat 16412 Telepon: 021-99746839, 93116962 Alamat Korespondensi Cibubur Village C-3-1 Jl. Harjamukti Cibubur, Jakarta Timur Percetakan: PT Wahana Semesta Inter Media (isi di luar tanggung jawab percetakan)

Seluruh wartawan dan koresponden Koran TERBITTOP adalah yang tercantum di dalam boks redaksi edisi terbaru. Di luar nama-nama yang dimuat, apabila mengaku sebagai wartawan Koran TERBITTOP bukan tanggung jawab redaksi.

4

EDISI KELIMAPULUH DELAPAN / TH II 2 - 13 DESEMBER 2015

Membangun Pengusaha Masa Depan Oleh: Prof Dr Haryono Suyono AKHIR bulan lalu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Dr Syaiful Rahman MPd, bersama beberapa rektor perguruan tinggi di Jawa Timur, antara lain Rektor Universitas Jember, Dr Moh Hasan MSc, PhD, Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Dr H Sulton MSi, Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Dr Hidayatulloh MSi, Rektor Universitas WR Supratman, Dr Ir Nyoman Puspa Asri MS, Rektor IKIP PGRI Madiun yang diwakili Wakil Rektor I, Drs Dwi Setyadi MM, Rektor Universitas Negeri Surabaya yang diwakili Ketua LPPN-nya, Prof Dr Ir Wayan Susila MS, serta Kepala SMK 3 Surabaya, Drs Mudianto MM, berkumpul di Studio TVRI Jawa Timur di Surabaya bersama tidak kurang dari 100 wakil-wakil dari berbagai perguruan tinggi dan guru SMK dari Jawa Timur. Mereka berbincang tentang rencana memadukan pendidikan dalam lingkungan SMK dengan kegiatan mahasiswa KKN tematik Posdaya ke desa-desa.

P

erbincangan itu adalah dalam rangkaian menterjemahkan dan mengembangkan kegiatan menanggapi tantangan dan ajakan Gubernur Jawa Timur, Pakde Karwo beberapa waktu yang lalu, yaitu agar para pelajar dan guru SMK yang menggemblengnya melakukan kegiatan praktek ketrampilan dengan mengubah tempat dan tujuannya dari pelatihan secara eksklusif di sekolah menjadi pelatihan praktek di lapangan bersama keluarga desa. Tidak

itu saja, para guru SMK dan para siswa diharapkan mulai mengadakan kerjasama dengan para mahasiswa kakak-kakaknya yang sudah memasuki semester ke tujuh di perguruan tinggi membangun sinergi dengan kegiatan Kuliah Kerja Nyata di pedesaan. Kakak-kakak yang sedang mengadakan KKN biasanya melakukan kegiatan penelitian tentang kebutuhan penduduk yang sedang berkembang, baik dalam bidang kesehatan, pendidikan, pelatihan keterampilan dan wirausaha serta jenis komoditas apa saja yang

dianggap laku jual dan menguntungkan. Penelitian para mahasiswa KKN tersebut biasanya berhubungan dengan kebutuhan dasar masyarakat miskin atau prasejahtera untuk berkembang menjadi keluarga sejahtera. Hasil penelitian itu bisa dipenuhi oleh kerjasama antara guru dan pelajar SMK yang menyiapkan diri berlatih keterampilan dalam kehidupan sehari-hari. Para guru SMK dapat mempersiapkan bahan untuk pelatihan bukan dari pengetahuan dan keterampilannya saja tetapi mencari bahan ajar yang dibutuhkan rakyat banyak, bisa dikembangkan menjadi komoditas laku jual dan menguntungkan. Lebih lanjut dari itu para guru dapat menempatkan siswanya bermitra bersama keluarga desa yang sedang mendapat pemberdayaan dari para mahasiswa yang sedang melakukan KKN. Kerjasama itu mengantar keluarga prasejahtera yang sedang dibantu untuk berkembang maju dengan penambahan ketrampilan produk barang dengan bahan baku lokal, laku jual dan menguntungkan. Dalam pertemuan yang disiarkan langsung ke seluruh Provinsi Jawa Timur itu Kepala Dinas Pendidikan siap memfasilitasi kerja sama tersebut agar memberi manfaat ganda yaitu menguntungkan para mahasiswa, para siswa dan lanjut membantu keluarga prasejahtera atau keluarga miskin di pedesaan mendapat manfaat dari kerjasama tersebut. Keluarga desa bisa mengikuti gerakan pelatihan yang dilakukan oleh mahasiswa dan para pelajar SMK sekaligus bisa menarik siswa-siswa SMK menjadi pendamping keluarga desa itu menjadi calon mitra kerja di desa atau bahkan menjadi tenaga penggerak pengembangan industri, perdagangan atau jasa lokal bersama keluarga desa yang ingin maju. Kalangan perbankan sanggup pula mendampingi usaha mulia yang digalang melalui kerjasama yang menarik tersebut. Di Jawa Timur terdapat tidak kurang dari 1813

SMK negeri dan swasta dengan kemampuan yang bervariasi. Oleh karena itu mereka dapat mengambil desa yang berada di sekitar sekolahnya menjadi wilayah binaannya. Sementara itu di Jawa Timur terdapat pula ratusan Perguruan Tinggi yang dewasa ini secara gigih ikut serta melaksanakan kegiatan KKN tematik Posdaya. Kombinasi kedua kegiatan itu akan menolong keluarga prasejahtera di desa dengan kegiatan bersama secara massal dan luar biasa. Guna memperkenalkan dan menampung kegiatan terpadu yang luar biasa itu kedua pihak yang diwakili oleh para rektor dan kepala dinas dengan stafnya telah sepakat untuk mengadakan pertemuan teknis bersama guna membahas langkah-langkah persiapan bersama dan saling kenal sehingga dapat dipacu suatu kerjasama yang harmonis. Di samping itu pada pihak SMK, Gubernur Jawa Timur mempersiapkan SMK Mini yang sekaligus disediakan anggaran untuk membantu menggiatkan pelatihan di tingkat desa yang sekaligus diikuti oleh masyarakat desa yang akan bergerak dalam bidang bisnis dan usaha jasa lainnya. Di kalangan perbankan, utamanya pada Bank UMKM Jatim, disediakan dana yang cukup agar keluarga prasejahtera yang mengikuti pelatihan dan berhasil mengembangkan kegiatan usaha bisnis bisa memperoleh kredit dengan cara yang sederhana dan mudah. Disediakan pula skim Tabur Puja dengan ajakan untuk menabung dan pinjaman tanpa agunan bagi keluarga prasejahtera yang ingin memulai usaha ekonomi kreatif. Pengembangan keterpaduan itu sekaligus merupakan awal bagi Provinsi Jawa Timur untuk bergerak ke depan dengan cepat dalam melaksanakan kesepakatan global pembangunan berkelanjutan dan mengentaskan keluarga miskin secara tuntas pada akhir tahun 2030. Semoga membawa manfaat dan diikuti oleh pemerintah daerah lainnya. (Penulis adalah Ketua Yayasan Damandiri, www.haryono.com)

Indonesia Cerdas Oleh: Prof Dr Ir Asep Saefuddin MSc INDONESIA cerdas adalah suatu keadaan dimana Indonesia tidak lagi terbelenggu oleh hal-hal yang bersifat kontra produktif. Seperti irasionalitas, emosionalitas, kebencian, hidup tidak manusiawi, merusak alam, politik saling menihilkan, saling menjatuhkan, dan perilaku-perilaku lainnya yang merusak baik secara individu ataupun kelompok. Jadi, Indonesia cerdas itu mencakup cerdas secara emosi, intelektual, sosial, dan spiritual.

K

einginan menjadi Indonesia cerdas harus dimulai dari pembenahan pendidikan. Pendidikan sejatinya adalah untuk menjadikan manusia sebagai manusia yang fitrah. Kesucian atau fitrah kemanusiaan itulah yang akan menjadikan manusia lebih kreatif, memahami kebebasan secara hakiki, punya jiwa sosial entrepreneur, serta peduli terhadap sesama serta makhluk hidup lainnya, dan alam lingkungan. Pendidikan menjadi sangat penting karena faktor inilah yang secara sistematis membentuk manusia. Kesalahan pendidikan efeknya sangat mahal, fatal, merugikan, bahkan bisa merusak tatanan sosial kemasyarakatan. Pada saat seperti inilah maka korupsi sangat sulit diberantas. Lembaga yang semestinya menjaga kewibawaan hukum, bahkan bisa jadi pelaku kerusakan hukum. Antarlembaga bisa saling serang, partai politik tidak lagi menjaga kesantunan, siswa tawuran, narkoba merajalela, lingkungan hidup kotor, WC bau, sungai penuh dengan sampah, transportasi semrawut, birokrat lelet, pengrusakan alam dimana-mana, dan banyak kekacauan lainnya. Semua adalah akibat pendidikan yang salah.

Mengapa hal itu terjadi, padahal manusia semakin pintar? Karena awalnya sudah terjadi corrupted mind, otak yang sudah cacat akibat pendidikan yang salah. Dan secara sistematis keadaan ini terus dipelihara oleh lembaga yang namanya sekolah dan universitas. Sadarlah seluruh bangsa, bahwa situasi ini tidak bisa dibiarkan terus terjadi. Kalau tidak, negara Indonesia yang besar ini akan menjadi neraka. Pembenahan pendidikan harus dimulai sejak dini. Saat ini, anak didik kita terlalu diarahkan untuk mengejar sesuatu secara kompetitif. Jarang fitrah kemanusiaan untuk saling tolong menolong itu dipupuk dengan baik. Ruang kelas sejak pendidikan usia dini terlihat menyekat. Mereka masuk ke dalam kurungan untuk mencapai kelas yang efisien dan efektif. Pada saat yang sama mereka harus kehilangan jati diri anak-anak yang ceria penuh canda dan terbuka. Memang mereka menjadi pintar, tetapi untuk mengantre pun kesulitan. Anak didik tidak terbiasa memungut sampah plastik di sekolah. Banyak hal-hal mendasar kemanusiaan hilang hanya untuk mengejar kepintaran. Keadaan ini terus berlanjut sampai tingkat atas. Manakala masuk ke perguruan tinggi, justru mereka (pada umumnya) sudah lelah. Apalagi sejak awal anak didik sudah kekurangan gizi. Jangan heran, bila secara nasional IPM (Indeks Pembangunan Manusia) kita selalu kedodoran. Dus, Indonesia masih belum cerdas. Secara ekonomi pun kita belum berbasis pengetahuan. Aspek Hukum dan Keadilan Pada saat membenahi pendidikan, aspek kedua yang harus dibenahi adalah hukum dan keadilan. Jangan sampai persoalan hukum ini dijadikan komoditas jual-beli kasus, alat untuk saling menjatuhkan, atau alat untuk saling menjegal. Saat ini kerunyaman sosial politik, dekadensi moral, korupsi, kesemrawutan birokrasi, dan tatanan kehidupan lainnya sering menjadi tontonan. Jauh dari model Indonesia cerdas.

Keadaan rusak ini harus disadari bersama, diakui secara jujur. Untuk itu jangan sekali-sekali dijadikan alat untuk menyerang oleh siapa pun yang berkuasa. Mereka yang kalah, terus menerus mencerca sambil tetap melakukan lobi-lobi mencari celah fasilitas. Yang berkuasa janganlah membongkar kasus hanya karena dendam kesumat dengan memanfaatkan kesempatan power yang dimiliki. Bila hal ini terus terjadi, niscaya persoalan perbaikan bangsa tidak akan pernah terwujud, apa pun namanya, termasuk bernama Revolusi Mental sekalipun. Mengapa? Karena kekuasaan itu seperti roda, kadang di atas kadang di bawah. Pada saat di atas, jangan sampai dipergunakan untuk menyikat yang di bawah. Manfaatkanlah kekuasaan itu untuk pembenahan total. Perbaikan yang mendasar dengan menghilangkan dendam kesumat melalui upaya menggencet yang sedang di bawah. Teladan yang baik telah dilakukan oleh Mr Nelson Mandela yang telah memaafkan perilaku bejat lawan politiknya. Terjadilah rekonsiliasi yang hakiki, bukan basa-basi. Dengan demikian di Afrika Selatan tidak terjadi lagi serangan bolak-balik yang hanya akan membuat rakyat sengsara. Dalam proses menuju Indonesia cerdas, benahi persoalan hukum dan keadilan ini secara bijak. Termasuk pembenahan ke dalam lembaga negara itu sendiri, tetapi bukan untuk sekadar memuaskan batin. Harus dalam konteks pembenahan menuju Indonesia cerdas yang membahagiakan dan menyejahterakan seluruh warga, tanpa kecuali. Dus, secara politik, tidak ada kalah menang, semuanya harus saling bantu, walaupun dari sisi yang berbeda. Buat road pembenahan sehingga dalam kurun waktu tidak ada lagi aparat hukum yang tajam ke bawah, tumpul ke atas, dan hanya untuk memperkaya diri. Aspek Kewirausahaan Kewirausahaan kita sangat lemah. Ini pun bisa akibat sistem pendidikan kita sejak kecil yang kurang memberdayakan potensi manusia. Termasuk memberdayakan kebebasan anak-anak untuk berkreasi

dalam dunia usaha. Adanya suatu kesan bahwa dunia usaha itu dunia tipu-muslihat, harus mulai dikikis. Kesan bahwa pegawai negeri itu mulia justru akan membebani negara. Dunia usaha akan maju penuh berkah bila dikelola oleh pengusaha yang baik. Dunia pemerintahan akan kacau bila diisi oleh orangorang yang tidak bermoral. Dus, pendidikan memegang peranan dalam membangun manusia. Anggapan bahwa bisnis itu jelek telah membuat dunia usaha kita tidak berkembang. Anak didik dan orang tua cenderung menyekolahkan anaknya untuk menjadi pegawai negeri atau swasta, paling banter jadi profesional. Jarang sekali ada keinginan orang tua agar anaknya lebih kreatif, berjiwa entrepreneur, mandiri. Celakanya, lembaga pendidikannya itu pun jarang dikelola secara entrepreneur. Teachercentered sangat dominan. Mending kalau teacher-nya itu kreatif, tapi umumnya mereka sangat tergantung sama buku panduan, arahanarahan, regulasi-regulasi, dan tuntunan serta tuntutan dari atas. Sebagai akibat dari kurungan pendidikan yang terlalu berpola pada patokan pemerintah, sedikit sekali entrepreneur hasil didikan sekolah dan universitas. Perubahan hanya ada dalam jargon, selainnya tetap begitu-begitu saja. Alhasil, jumlah entrepreneur kita tidak lebih dari 0,5%, sedangkan Malaysia 3%, dan Singapura 7%. Wajar bila mereka lebih sejahtera. Karena negara mendapat pemasukan dana dari pajak itu besar sekali. Indonesia? Sudah kecil, dikorupsi, bak sudah jatuh ketimpa tangga pula. Para pengusaha malah kongkalikong dengan penguasa untuk bisnis eksploitasi alam, pengiriman TKW kelas pembantu. Memang negara mendapatkan devisa, tetapi harga diri bangsa jatuh ke posisi paling bawah. Kita hanya menang jumlah, tetapi tidak ada negara asing yang menghormati kita. Efek dari situ, jangan berharap banyak orang asing menjadi mahasiswa di Indonesia. Padahal pendidikan bisa jadi devisa. Tetapi mereka ngeri juga kalau hanya diajar menjadi pesuruh. Sama sekali jauh dari perilaku entrepreneur. Akankah kita terus begini? Jangan sampai terjadi. Untuk itu marilah kita beker jasama membangun Indonesia cerdas. Ayo! (Penulis adalah Rektor Universitas Trilogi/Guru Besar IPB)

nusantara 5

EDISI KELIMAPULUH DELAPAN/ TH II 2 - 13 DESEMBER 2015

DIALOG — Ketua Yayasan Damandiri Prof Dr Haryono Suyono (dua kanan) didampingi Bupati Pacitan Drs Indartato MM (kanan) saat berdialog dengan Ketua Posdaya Dadirejo Kecamatan Tulakan, Slamet (tiga kiri), seputar pendataan keluarga di wilayah Desa Jetak, Kecamatan Tulakan, Pacitan, Jatim. Slamet menerima bantuan dari Yayasan Damandiri berupa satu unit laptop untuk pengelolaan bank sampah berbasis teknologi. DOK DAMANDIRI

Posdaya Dadirejo Kembangkan Lokasi Pariwisata PACITAN (TERBITTOP) — Posdaya Dadirejo, Kecamatan Tulakan, Pacitan sukses mengembangkan Posdaya berbasis pariwisata. Posdaya yang berdiri sejak tahun 2013 itu, mampu ’menyulap’ Pantai Tindakan, yang letaknya 25 km dari pusat Kota Kacitan ke arah Kabupaten Trenggalek dan semula tidak ada orang yang melirik itu, kini sudah menjadi daerah wisata nan elok. ”Dulu pantai ini sepi, tidak melirik, tidak ada pengunjung, tidak ada pedagang. Nyaris tanpa kehidupan. Namun sejak, pemerintah membangun jalan lintas selatan (JLS) ke arah Kabupaten Trenggalek, akses ke daerah menjadi mudah. Sejak itu mulai satu dua orang melirik keindahan Pantai Pindakan. Dan pada akhirnya, kini mulai ramai oleh wisatawan,” ungkap Ketua

Posdaya Dadirejo, Slamet, di Pacitan, di sela-sela ’Sarasehan dan Intensifikasi Posdaya’, di kawasan wisata Pantai Pidakan Kecamatan Tulakan. Acara dalam kemasan Talk Show dengan tajuk ’Gemari Wong Pacitan’ disiarkan televisi lokal, JTV Pacitan langsung sang profesor menjadi host menghadirkan Bupati Pacitan Indartato, Direktur Operasional Bank UMKM Poernomo, SKPD, Forkopimda, camat se Kabupaten Pacitan, kepala desa, kepala dusun se Kecamatan Tulakan, dan kelompok-kelompok Posdaya se Kabupaten Pacitan. Lebih lanjut Slamet menuturkan, Posdaya Dadirejo memegang manajemen pengelolaan wisata Pantai Pidakan, dari manajemen keuangan, penyelenggaraan even hingga promosi melalui berbagai media.

SELESAI DIBANGUN — Bangunan menara telekomunikasi di jalan pertigaan Cimelati RT 02/01 Kelurahan/ Kecamatan Cicurug Sukabumi, Jawa Barat.

Pembagian prosentasi pemasukan juga diatur sedemikian rupa sehingga semua unsur yang terlibat kebagian. Sedangkan ilmu manajemen didapat dari pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan Posdaya dari kabupaten. ”Sebelum mengenal Posdaya, wisata Pantai Pindakan manajemen seadanya. Namun setelah mendapat ilmu dari Posdaya kami kelola secara profesional. Legalitas melalui peraturan desa (perdes) dengan pembangian untuk Desa 10 persen, penarik tiket 30 persen, pemilik lahan 15 persen. Karang Taruna 20 persen, dusun 15 persen dan operasional 10 persen. Keuntungan dibagi setiap tiga bulan sekali,” papar Slamet. Berapa target wisatawan? Slamet menjelaskan,

Posdaya Dadirejo memiliki mencapai target 10 ribu wisatawan per bulan di masa mendatang. Saat ini, kata Slamet, baru mencapai empat ribu wisatwan setiap bulan dilihat dari penjualan tiket. ”Kami akan promosi dengan berbagai cara dan membuat even yang dapat mendatangkan orang. Termasuk rencana homestay bagi wisatawan yang menginap dalam penjakan kerjasama dengan Yayasan Damandiri dan dukungan Bank UMKM,” katanya Bupati Pacitan Indartato mengatakan, bangga Posdaya, yang mencakup berbagai sektor, berkembang baik di wilayahnya dan mampu menolong keluarga miskin. Lewat Posdaya, katanya, mampu juga memperkenalkan pantai-pantai Indah di Pacitan sehingga dikenal banyak orang. (gem/ris)

Sekda Minta Satpol PP Tindak Tower Tanpa Izin Laporan: Ade Sutisna SUKABUMI (TERBITTOP) — Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Iyos, menyayangkan adanya Menara Telekomunikasi dan Menara Compact Mobile Base Station (Combat) di wilayah Kecamatan Cicurug, yang dibiarkan terbangun tanpa izin mendirikan bangunan (IMB).

ADE SUTISNA

Pangandaran Gali Informasi Pajak dari Kabupaten Cirebon CIREBON (TERBITTOP) — Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat belum lama ini melakukan kunjungan ke Dinas Pendapatan (Dispenda) Kabupaten Cirebon. Kunjungan tersebut dalam rangka mempersiapkan regulasi di bidang perpajakan daerah termasuk aset daerah. Dispenda Kabupaten Cirebon sendiri dinilai sebagai salah satu dinas yang terkategori berhasil dalam penggalian dan pengelolaan pajak daerah di Provinsi Jawa Barat. Saat ini Dispenda Kabupaten Cirebon mengelola setidaknya 11 jenis pajak daerah yang meliputi pajak restoran, hiburan, reklame, parkir, pajak air tanah, PBB, PBHTB, sarang burung walet, PPJ dan pajak hotel.

”Pangandaran kan kabupaten baru di Jawa Barat. Sehingga PADnya masih kecil. Makanya kita melakukan studi banding ke Kabupaten Cirebon untuk bertukar informasi mengenai pajak daerah dan lainnya. Hasil dari studi banding ini akan menjadi acuan dalam membuat regulasi di sana,” kata Kepala Seksi (Kasi) DPPKAD Kabupaten Pangandaran, Ujang Rahmat kepada sejumlah wartawan. Selain terkait regulasi untuk 11 jenis pajak, disebutkan Ujang, DPPKAD Kabupaten Pangandaran juga menanyakan tata cara penagihan dan penggalian potensi pajak. Termasuk bagaimana pengawasan wajib pajak (WP) dan calon wajib pajak (CWP). Karena di sana hanya memiliki 10 kecamatan dengan 93 desa. ”Saya tertarik dengan program di Dispenda

dan itu akan kami terapkan di sana tentunya sesuai kondisi dan situasi yang ada di sana,” katanya. Sementara Kepala Dispenda Kabupaten Cirebon Denni Supdiana melalui Kabid Pengendalian dan Penggalian Tata Sunirta mengatakan, kunjungan DPPKAD Kabupaten Pangandaran merupakan seuatu kehormatan bagi Pemerintah Kabupaten Cirebon, karena program-program yang ada di Dispenda akan dijadikan acuan dalam membuat regulasi di sana. Salah satunya program operasi terpadu yang gencar dilakukan Dispenda tahun 2015 ini. Terbukti dengan adanya kenaikan 20-30 persen dari sebelum adanya operasi terpadu dari beberapa jenis pajak, dan target Rp129 miliar untuk 2015 optimistis tercapai. (ts)

”Itu sudah jelas melanggar Perda No 6 Tahun 2010 tentang IMB, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) harus segera menindaklanjutinya,” ungkap Sekda. Menurut Iyos, setiap pelanggaran perda itu harus ditindak tegas dan tentunya harus juga mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang ada dalam perda tersebut. Memang diakui Iyos, dirinya hingga saat ini belum mendapat laporan secara resmi terkait pembangunan menara tersebut. ”Memang secara prosedur izin dulu baru ngebangun,” jelasnya. ”Ya, sekarang kalau itu sudah terbangun kan repot, Apalagi yang dibangunnya tidak masuk ke da-

lam cell plan, tentu saja tidak akan diberikan izin,” ungkap Iyos, saat ditemui di sela-sela pembukaan Trail Adventure Gunung Walat Green Hill, Cibadak, Sabtu (21/11). Ditambahkan Sekda, hal tersebut sebenarnya tidak seharusnya terjadi kalau pengawasannya berjalan dan sejak awal pembangunan pun dapat diperingatkan. ”Tapi nanti deh, saya akan coba meminta dulu laporan dari dinas termasuk pihak kecamatan yang telah memberikan rekomendasi pembangunan menara itu. Intinya, kalau bangunan menara itu terbangun tanpa izin dan melanggar peraturan tentu saja itu harus ditindak,” tegas Iyos.

Sekretaris Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) Jaringan Aliansi Masa Bersatu (Jambe) Sukabumi, Bambang Rudianto, mempertanyakan ada apa dengan pengawasan dan pengendalian pemerintah terhadap pembangunan ketika menara itu dibiarkan berdiri tapa memiliki izin. ”Selayaknya pemerintah bersikap tegas terhadap pembangunan apa pun di Kabupaten Sukabumi yang belum memiliki izin tidak layak untuk dibangun, dan apabila terjadi pembangunan maka pemerintah harus bersikap tegas unuk melakukan pembongkaran,” ujarnya. Sementara itu, Camat Cicurug Agung Gunawan melalui Kasi Trantib Ujang Komarudin membenarkan pihaknya sudah memberikan rekomendasi terhadap pembangunan menara telekomunikasi di jalan pertigaan Cimelati RT 02/01 dan di Kampung Keboncau RT 02/ 02 Kelurahan/Kecamatan Cicurug. ”Rekomendasi kecamatan bukan izin tapi merupakan pengantar untuk memproses izin, dan itu pun dasarnya dari persetujuan masyarakat,” pungkas Ujang. ***

70 Warga Waruduwur Dapat Listrik Gratis CIREBON (TERBITTOP) — Sebanyak 70 rumah warga kategori miskin yang berada di Desa Waruduwur, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon mendapatkan listrik gratis dari UPTD Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Wilayah V Cirebon tahun 2015, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat. Kuwu Waruduwur Dudi Suhaedi mengungkapkan, dengan adanya bantuan dari Provinsi Jabar tersebut, pihaknya mengaku senang dan menyambut baik. Apalagi, kata dia, di desanya masih banyak warga yang tidak mampu. ”Di sini merupakan daerah ne-

layan dengan penghasilan yang masih bisa dikatakan di bawah. Dengan adanya bantuan ini, warga yang dapat bantuan listrik merasa senang,” paparnya. Dikatakan Dudi, di desa yang dipimpinnya memiliki 4.200 kepala keluarga (KK), sementara bantuan listrik dari provinsi hanya 70 rumah. Pihaknya menginginkan adanya penambahan, paling tidak 100 listrik lagi. ”Bantuan ini memang bagus, kami juga berterima kasih, akan tetapi, karena jumlah KK di sini 4.200, otomatis banyak juga yang tidak kebagian,” jelas Dudi. (dj)

nusantara

Satker DBMTR Banten Maksimalkan Pemeliharaan Jalan Nasional LEBAK (TERBITTOP) — Jalan raya merupakan salah satu sarana transportasi darat. Sarana ini adalah salah satu bagian yang terpenting dalam menumbuhkan, mendukung dan memperlancar laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Untuk itu, pembangunan dan pemeliharaan jalan patut dilakukan secara sungguh sungguh, agar hasil pekerjaan dan pemeliharaan yang dilakukan dapat bertahan lama dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan pengguna jalan. Seperti yang dilakukan oleh Satuan Kerja (Satker) Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (DBMTR) Provinsi Banten terhadap pemeliharaan jalan dan jembatan ruas jalan Nasional di Kabupaten Lebak sepanjang 124 kilometer yang berada di wilayah selatan dan utara Kabupaten Lebak. Kepala Satker DBMTR Banten, Ir Robi Cahyadi didampingi Undang Misja, PPK (Pejabat Pembuat Komitmen ) ruas jalan Binuangeun-Simpang MalingpingBayah-Cibareno hingga batas Banten, Jawa Barat, dan Arifin Harahap, PPK ruas jalan RangkasbitungCigelung batas Banten-Bogor, Jawa Barat, kepada TERBITTOP menjelaskan, pihaknya telah berhasil menuntaskan pemeliharaan jalan dan jembatan di ruas jalan Nasional yang ada di Lebak. ”Meski masih ada satu atau dua titik lagi yang masih dalam tahap pemeliharaan. Tapi secara umum, kami sudah berhasil menuntaskan pemeliharan jalan dan jembatan di ruas yang berstatus jalan nasional di Kabupaten Lebak,” ujar Robi. Dijelaskan, dalam merealisasikan harapan Gubernur Banten Rano Karno, bahwa tahun 2015 adalah tahun kualitas, sehingga perbaikan dan pemeliharaan ruas jalan nasional, khususnya di Kabupaten Lebak, kualitasnya kini jauh lebih baik dari tahun tahun sebelumnya. Sementara PPK ruas Binuangeun-Simpang Malingping-Bayah-Cibareno hingga batas Banten, Jawa Barat, Undang Misja menjelaskan, meski secara umum pemeliharaan ruas jalan dan jembatan di wilayah Lebak Selatan sudah hampir rampung, namun ada beberapa unit jembatan yang hingga kini masih dalam tahap pemeliharaan, seperti pengecatan dan perbaikan kerusakan, dikarenakan tinginya mobilitas paket pekerjaan ruas jalan di wilayah selatan belakangan ini, sehingga pihaknya menunda pengecatan beberapa jembatan. ”Jika saat banyak mobil angkutan material jalan melintas dan kami lakukan pengecatan, nantinya akan percuma dan kotor lagi, sehingga kami menunggu berkurangnya angkutan besar material jalan yang melintas. Tapi yang pasti, sebelum akhir tahun kami akan tuntaskan semuanya,” tegas Undang. (gunawan)

Penyiapan Lahan Pelabuhan Palabuhanratu Selesai Tahun Ini SUKABUMI (TERBITTOP) — Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Sukabumi menyampaikan target pekerjaan penyiapan lahan dermaga sisi darat pembangunan Pelabuhan Regional Palabuhanratu, di Pantai Karangpamulang, Kelurahan/ Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, akan selesai tahun ini. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dishubkominfo Kabupaten Sukabumi, Thendy Hendrayana, melalui Kabid Kelautan, Endang Badri, saat ditemui di ruang kerjanya, belum lama ini. ”Berdasarkan realisasi anggaran dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Republik Indonesia sebesar Rp15,5 miliar. Penyiapan lahan sisi darat ditargetkan akan selesai tahun ini,” kata Endang Badri. Menurut Endang, jika hing-

ga Desember 2015 nanti penyiapan lahan dermaga sisi darat belum selesai, setelah memenuhi beberapa faktor administrasi, pelaksanaannya akan dilanjutkan di tahun berikutnya. Ditambahkan Endang, setelah penyiapan lahan dermaga sisi darat selesai, manajemen pengaturan kapal Daerah Lingkungan Kerja Darat (DLKP) dan Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKP) melangkah ke tahap selanjutnya yakni, penyiapan lahan dermaga sisi laut. Dijelaskannya, tujuan pembangunan pelabuhan regional adalah memberikan kemudahan dalam bidang transportasi laut kepada masyarakat. ”Ya paling untuk sementara ini kita fokus kepada angkutan orang yang berwisata, karena memang kita mempunyai tempat wisata Ciletuh Geopark,” ujarnya. (ade)

6

EDISI KELIMAPULUH DELAPAN / TH II 2 - 13 DESEMBER 2015

Jatim Telah Memasuki Era Bonus Demografi SURABAYA (TERBITTOP) — Provinsi Jawa Timur telah memasuki era bonus demografi karena berhasil dalam program KB, program kesehatan, program pendidikan dan pembangunan ekonomi. Karena

keberhasilan itu maka program pendidikan di Kabupaten Malang, Surabaya dan juga di Madiun didatangi tenaga muda dari berbagai provinsi yang masuk ke Jawa Timur. Anak muda yang mestinya menguntungkan provinsi asalnya, malah menguntungkan Jawa Timur. Akibatnya anak muda Provinsi Jatim harus bersaing ketat dengan tenaga muda dari provinsi lain. ”Kalau proses ini diteruskan akan terjadi kesengsaraan dan kesenjangan. Untung saja Jawa Timur mendapat ’Gubernur Pakde Karwo’ yang konsen terhadap pengentasan masyarakat miskin dengan program ’Pro Poor dan Pro Job’. Hampir satusatunya gubernur yang DOK MANDIRI menugaskan bawahanKARYA SMKN 3 SAMPANG — Ketua Yayasan Damandiri, Prof Dr Haryono nya untuk turun ke desa Suyono bersama Rektor Universitas Trunojoyo Madura, Kadis Pendidikan menangani kemiskiSampang, dan Kepsek SMKN 3 Sampang, meninjau karya murid SMKN 3. nan,” ungkap Ketua Ya-

yasan Damandiri, Prof Dr Haryono Suyono pada sarasehan Posdaya sekaligus penandatangan kerja sama antara Yayasan Damandiri dengan IKIP PGRI Madiun, belum lama ini. Pada proses itu, lanjut Prof Haryono, tanggal 26 September yang lalu PPB memutuskan strategi baru untuk menangani kemiskinana dan kelaparan, yakni Sustainable Development Goals (SDGs). Kemudian Gubernur Jawa Timur menurunkan ’Pro Poor dan Pro Jobs’. SDGs yang diputuskan PBB mempunyai target selama 15 tahun kemiskinan harus menjadi nol, sekarang masih sekitar 11 persen. Dulu, lanjut mantan Menko Kesra dan Taskin itu, di tahun 2000, Millennium Development Goals (MDGs) mempunyai target selama 15 tahun penanganan kemiskinan di Indonesia separuh harus tercapai. ”Tetapi yang terjadi selama 15 tahun di Indonesia kemiskinan tetap pada angka 11 persen. Jadi mengurangi kemiskinan bukan hal yang mudah,” imbuhnya. ”Hingga kini, baik presiden maupun menteri tampaknya masih repot, belum ada yang berbicara tetang target penurunan kemiskinan sesuai dengan program yang dicanangkan oleh PBB dan ditandatangani tidak kurang dari 193 negara, mungkin masih sibuk mengurusi Polkada dan lainnya,” seloroh Prof Haryono. (ris)

Bupati Mamuju Tinjau TPA Sekolah dan Rumah Sakit Laporan: Andi Saputra MAMUJU (TERBITTOP) — Setelah melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju, Penjabat Bupati Mamuju Ir Bebas Manggazali bersama dengan rombangan Dinas Tata Ruang dan Kebersihan melakukan kunjungan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang berada di Desa Botteng Utara. ”Terkait untuk peningkatan dalam pengelolaan sampah ada beberapa aspek yang perlu kita perhatikan,” ungkap Bebas Manggazali di sela-sela kunjungannya di TPA yang berjarak sekitar 17 km dari pusat Kota Mamuju. Adapun aspek-aspek yang dimaksudkan, seperti aspek teknis, yang mana menurut mantan Kepala Dinas Kebersihan Polewali Mandar tersebut, sudah tepat dari segi penempatan posisi TPA karena berada di lembah sehingga tidak akan mencemari air tanah. Tetapi dia mengakui masih terdapat permasalahan dalam pengelolaan sampah pasalnya masih menggunakan cara tradisional yakni open dumping. ”Seharusnya kita

lebih meningkatkan lagi pengelolaannya dengan cara sanitary landfill,” ucapnya. Untuk sarana angkut, Bebas menuturkan Mamuju masih tergolong kekurangan karena hanya delapan truk pengangkut sampah yang bisa dioperasikan dari sepuluh kendaraan untuk melayani kuota provinsi, untuk ambrol sendiri hanya dua unit yang bisa dioperasikan. Sedangkan aspek ekonomi, lanjutnya, sudah tergolong bagus karena jarak kota ke TPA tidak terlalu jauh sehingga tidak memerlukan biaya bahan bakar yang terlalu banyak, sementara untuk aspek sosial perlu ditingkatkan kesejahteraan para petugas kebersihan, karena kalau tidak ada mereka mungkin ki-

ta akan merasa tidak nyaman dengan aroma yang ditimbulkan oleh sampah. ”Saya berharap kedepannya ada pembebasan lahan sekitar sete-

ngah hektar untuk pembangunan pendopo agar dilakukan pendampingan para petugas kebersihan ini sehingga bisa lebih sejahtera nantinya,” ujarnya. ***

ANDI SAPUTRA

KUNJUNGI RSUD — Ir Bebas Manggazali MSi, Kamis, mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mamuju. Dalam kunjungannya, Bupati Mamuju didampingi oleh Kepala RSUD dr Acong bersama staf RSUD dan juga staf Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju.

nusantara 7

Bina Marga Fokus Perbaiki Jembatan dan Jalan Strategis

EDISI KELIMAPULUH DELAPAN / TH II 2 - 13 DESEMBER 2015

DSDAP Banten Rampungkan Rehabilitasi Irigasi 2015 Laporan: Gunawan SERANG (TERBITTOP) — Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman (DSDAP) sudah berhasil merampungkan revitalisasi 13 Daerah Irigasi (DI) di sejumlah kota/kabupaten di Banten yang dapat mengairi areal persawahan sebanyak 20.474 ribu hektare. Hal ini diungkapkan kepala DSDAP Banten, H Husni Hasan didampingi Kepala Seksi (Kasi) Irigasi Tubagus Asep Setiawan kepada TERBITTOP, Senin (30/11). Husni menjelaskan, kendati irigasi yang ada saat ini masih berfungsi, namun masih ada sejumlah irigasi

yang perlu direhab agar lebih maksimal dalam pengaturan air untuk para petani, terutama di daerah sentra sentra produksi pertanian, seperti di Kabupaten Lebak dan Pandeglang. Husni mengungkapkan, untuk anggaran pengembangan sumber daya air termasuk pengamanan pantai,

saluran irigasi, revitalisasinya dengan jumlah anggaran sebesar Rp186 miliar lebih yang bersumber dari APBD Banten tahun anggraan 2015. Sementara Kasi Irigasi Tubagus Asep Setiawan menjelaskan, dalam rehab irigasi tahun 2015 ini, pihaknya melalukan pengawasan yang ketat terhadap hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh rekanan. Bahkan jika ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai spek, pihaknya tak segan segan membongkar kembali bangunan tersebut sebelum dilakukan PHO atau serah terima pekerjaan. Dalam mengawasi hasil pekerjaan rekanan tersebut, selain melibatkan pengawas dari internal, pihaknya juga melibatkan stakeholder, seperti dari aparat desa dan P3A (Perkumpulan

Petani Pemakai Air) di 13 DI yang direnovasi pada tahun ini. ”Kita tidak mau mengambil risiko, jika ditemukaan ada pekerjaan yang tidak sesuai spek, akan kita suruh bongkar kebali,” tegas Asep. Menurut Tubagus Asep, tujuan dilibatkannya kepala desa dan P3A dalam pengawasan pekerjaan tahun ini adaah, untuk mendapatan hasil pejerjaan yang maksimal, karena yang akan menikmati hasilnya adalah, masyaralat desa dan P3A. ”Dalam rehab irigasi tahun ini, kita sebelumnya meminta masukan dari bawah atau buttom up, karena merekalah yang akan menikmati manfaat dari irigasi tersebut,” jelas Asep. (gunawan)

Posdaya Kelola Wisata Terumbu Karang di Pantai Tawang PACITAN (TERBITTOP) — Wisata resto apung di tengah laut dan terumbu karang di Pantai Tawang, Pacitan, Jawa Timur akan menjadi andalan Posdaya Sidomulyo. Para wisatawan dapat makan minum di restoran apung tersebut sambil menikmati keindahan laut dan trumbu karang yang telah ditanam oleh pemerintah Kabupaten Pacitan. Menariknya, kebutuhan listrik rumah apung tersebut diperoleh dari panel sonar tenaka matahari. Tempat wisata yang layak ditambahkan dalam list daftar kunjungan wisata ke Pacitan. ”Saya bersama Sekda Pacitan Suko Wiyono dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Bapak

Yunus sengaja datang ke sini (Pantai Tawangred) untuk melihat perkembangan Posdaya berbasis pantai. Ternyata sudah berkembang pesat dengan mengembangkan restoran apung dan budidaya terumbu karang. Hasilnya menggembirakan,” kata Ketua Yayasan Damandiri Prof Dr Haryono Suyono, saat mengunjungi Pantai Tawang, Sidomulyo, Pacitan, Jawa Timur. Resto apung Pantai Tawang merupakan prakarsa Yayasan Damandiri, Pemkab Pacitan bekerja sama dengan Direktorat Pemberdayaan Pulau– Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Proyek pembangunan kawasan resto apung

ini adalah dari dana APBN tahun anggaran 2014 Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan era Presiden Soeharto itu menambahkan, Pacitan merupakah pusat penghasil ikan layur yang sangat bergizi. Ikan-ikan tersebut dikirim ke berbagai kota besar di Indonesia bahkan ekspor ke berbagai negara. ”Nelayan Pacitan mengirim ikan layur yang kualitas baik ke daerah lain seperti Jakarta, Surabaya dan kota lain, bahkan ekspor ke berbagai negara. Orang Pacitan sendiri hanya makan sisa ikan layur yang kualitas kurang baik. Jadi orang Pacitan memberi makan dunia,” kata Prof Dr Haryono Suyono. (ris)

RANGKASBITUNG (TERBITTOP) — Kerja keras Hj Iti Octavia Jayabaya SE, MM dalam memajukan daerahnya mulai membuahkan hasil. Kabupaten Lebak yang sebelumnya sempat menyandang predikat sebagai daerah tertinggal bersama 199 daerah lainnya di Indonesia tahun 2005 lalu, kini berhasil menyejajarkan diri dengan daerah lainnya yang lebih dahulu maju. Sejak dilantik menjadi bupati Lebak tanggal 15 Januari 2014, Hj Iti Octavia Jayabaya bertekad dan fokus memperbaki infrastruktur jalan dan jembatan, untuk memghilangkan kesan Lebak sebagai daerah tertinggal di Provinsi Banten. ”Dengan anggaran yang sangat terbatas, kami bekerja keras untuk memperbaiki infrastruktur. Tahun ini kami alokasikan anggaran sebesar Rp153 miliar untuk pembangunan jalan dan Rp52 miliar untuk pemeliharaan jalan,” ujarnya pekan lalu. Sementara Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak Ir H Wawan Kuswanto menjelaskan, seiring dengan tekad Bupati Lebak, pihaknya sedang fokus memperbaiki dan pemeliharaan sejumlah ruas jalan strategis, untuk melayani kepentingan kabupaten, berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Menurut Wawan, target prioritas penanganan jalan kabupaten pada jalur jalan strategis di antaranya adalah, jalur jalan Rangkasbitung-Malingping dengan peningkatan kapasitas dan struktur jalan dengan melebarkan jalan menjadi enam meter dengan tipe konstruksi rigid pavement. Dalam penanganan jalan dengan konstruksi rigid pavement sudah dilaksanakan sejak tahun 2013 dengan panjang penanganan sampai tahun 2015 sepanjang 41,5 km dari total panjang 71 km, jika dipersentasikan konstruksi jalan rigid pavement 58 persen, sebagai sarana penunjang arus mobilisasi masyarakat Lebak Selatan menuju pusat pemerintahan dan sarana pendukung pabrik semen Merah Putih, masih dibutuhkan anggaran biaya penanganan sebesar Rp200 miliar, agar ruas Rangkasbitung-Malingping tertangani dengan konstruksi perkerasan kaku. ”Meski ruas jalan strategis menjadi skala prioritas, namun bukan berarti ruas jalan kabupaten lainnya tidak diperbaiki. Justru Pemkab Lebak sekarang bertekad akan memperbaiki semua ruas jalan yang menjadi tanggung jawab kabupaten,” tegasnya. Karena sesuai denganvisi dan misi Bina Marga Lebak adalah, tersedianya sarana dan prasarana Kebinamargaan yang handal untuk mendukung investasi yang bertumpu pada pembangunan perdesaan dan ekonomi kerakyatan. Dalam mendukung visi dan misinya tersebut, Bina Marga Kabupaten Lebak memiliki program setiap tahunnya yaitu, pemeliharaan rutin jalan sepanjang 340 km, pemeliharaan rutin jembatan sebanyak 10 unit, peningkataan jalan kabupaten 102,5 km, pembangunan jalan perdesaan 118,5 km, pembangunan jembatan gantung nonperman sebanyak 13 unit, pembangunan jembatan gantung permanen empat unit dan pembangunan jembatan gantung sebanyak 19 unit. Saat ini secara keseluruhan, menurut Wawan, kondisi jalan kabupaten luar kota di bulan Oktober 2015 total panjang jalan kabupaten 755 km, dengan kondisi baik 60 persen dan kondisi rusak 40 persen. (gunawan)

nusantara

DPRD: ’Open Bidding’ Harus Profesional CIREBON (TERBITTOP) — Ketua DPRD Kabupaten Cirebon H Mustofa meminta kepada instansi terkait agar profesional dalam melaksanakan open bidding (seleksi terbuka) sekretaris daerah (sekda).Tak hanya itu, proses penjaringan yang akan dilaksanakan pun harus sesuai dengan mekanisme, ketentuan dan objektivitas. Oleh karenanya, dalam prosesnya harus menempuh sejumlah prosedur seperti harus diumumkan minimal 10 hari di media. Kemudian mengedepankan keterbukaan secara umum khususnya bagi pejabat yang secara eselon bisa masuk dan ikut daftar. ”Meski ujung-ujungnya, hak prerogratif ada di tangan bupati, namun posisi itu harus diduduki oleh orang yang bisa sejalan dengan pemerintahan yang telah ada. Agar semua program bisa dilaksanakan,” kata Mustofa. Anggota Komisi I DPRD Bidang Pemerintahan dan Hukum, Supirman menerangkan, prosedur diselenggarakannya mutasi di tingkat eselon 2 yakni sekda memang harus menempuh open bidding sesuai aturan ASN. Oleh karenaya, jabatan sekda harus ditempati oleh figur yang benar-benar mampu melaksanakan tugas dan fungsinya. Sehingga, bagi para pendaftar harus sudah menempuh sejumlah persyaratan dan bisa melengkapi ketentuan yang ada. ”Rekomendasi tentunya akan ditujukan kepada bupati. Karena kewenangan secara diskresinya ada di Beliau (bupati-red),” ujar Supirman. Dalam penentuan posisi pengganti sekda, kata Supirman, harus benar banyak pertimbangan yang harus diperhatikan oleh pemangku kebijakan dalam hal ini bupati. ”Pemkab saat ini memiliki sejumlah nama yang telah mendekati kriteria baik itu kapasitas dan kredibilitasnya yang telah teruji untuk menggantikan posisi sekda yang kini masih dijabat Dudung Mulyana,” katanya. (ts)

Kejari Cibadak Gagal Ungkap Sejumlah Kasus J Kinerjanya Menuai Protes SUKABUMI (TERBITTOP) — Kinerja Kejaksaan Negeri (Kejari) Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat, menuai sorotan dari berbagai pihak. Sorotan ini dipicu banyaknya kasus korupsi di wilayah Kabupaten Sukabumi yang dinilai masih jalan di tempat. Sedikitnya 18 kasus korupsi baik yang sudah masuk tahap penyelidikan maupun penyidikan tengah diusut Korps Adhyaksa ini. Bahkan ada kasus, penanganan yang sudah bertahun-tahun namun tidak kunjung tuntas. Berdasarkan informasi yang diperoleh TERBITTOP, sejumlah kasus dugaan korupsi di tahap penyelidikan yakni, kasus bansos sapi Kelompok Goalpara tahun 2006, pembangunan Rumah Dinas PLTU Jabar 2 Palabuhanratu. Kemudian dugaan kasus proyek Sumber Daya Air Balai PSDA Jawa Barat Cisadea-Cibareno, Jalan Nasional dari BagbaganTegalbuleud, Program PPIP di Dinas Tata Ruang Pemukiman dan Kebersihan (Distarkimsih) Kabupaten Sukabumi, serta dugaan kasus-kasus lainnya. Selain itu, ada empat kasus yang sudah masuk ke tahap penyidikan yaitu, dugaan kasus Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) sebesar Rp7 miliar di BLUD RS Sekarwangi tahun 2011, dugaan kasus ’jual-be-

li’ kuota haji tahun 2014. Dalam kasus ini, tim penyidik telah menetapkan dua tersangka dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi yakni masing-masing berinisial AS dan D. Selanjutnya, kasus ketiganya yakni dugaan penyelewengan dana Simpan-Pinjam Perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) di Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi tahun 20092011 sebesar Rp3,5 miliar. Keempat, yakni kasus dugaan penyelewengan penjualan lahan negara seluas 299 hektare di Desa Tenjojaya, Kecamatan Cibadak pada tahun 2012. Dalam kasus ini, dua tersangka telah ditetapkan yakni masingmasing berinisial S dan SH. Sekretaris Jaringan Aliansi Masyarakat Bersatu (Jambe) Sukabumi, Bambang Rudianto mendesak kejaksaan harus menindaklanjuti semua perkara yang tertunda maupun yang baru. Sementara itu, Kepala Kejari Cibadak, Diah Ayu Akbari, membantah pihaknya tidak melempem dalam penanganan belasan kasus dugaan korupsi di Kabupaten Sukabumi. ”Prosesnya tidak jalan di tempat ataupun mandek yahh..!!,” cetus Diah Ayu Akbari, di Aula Kejari Cibadak. (ade)

EDISI KELIMAPULUH DELAPAN / TH II 2 - 13 DESEMBER 2015

8

AGUS SALIM

BERFOSE BERSAMA TROFI SEHAT SWASTI SABA — Bupati Lampung Barat (Lambar) Drs Mukhlis Basri MM (tiga kanan), berphose setelah menerima Trofi Kabupaten Sehat Swasti Saba 2015 dari Menteri Kesehatan RI pada acara Hari Kesehatan Nasional Ke-51 yang dipusatkan di Hotel Bidakara Jakarta, kemarin (27/11). Mukhlis didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Lambar Akmal Abdul Nasir SH, Ketua TP PKK Lambar Dra Helwiyati Mukhlis Basri, Kabag Humas dan Protokol Burlianto Eka Putra SH, serta Kabid Pengendalian, Pencegahan dan Penyehatan Lingkungan (P3PL) Suhendrawati SKM, MP.

Lambar Terima Penghargaan Adipura dan Swasti Saba Laporan: Agus Salim, Nasrun & Sumarlin LAMPUNG (TERBIITOP) — Dua penghargaan tingkat nasional diraih secara berturut turut Kabupaten Lampung Barat (Lambar) atas prestasi di bidang pemerintahan dan kesehatan masyarakat. Penghargaan Adipura Kategori Kota Kecil diterima dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sedangkan penghargaan Trofi Sehat Swasti Saba Tahun 2015 dari Kementerian Kesehatan. Penyerahan Trofi Sehat Swasti Saba oleh Menteri Kesehatan Prof dr Nila Djuwita F Moelok diterima Bupati Lampung Barat Mukhlis Basri bersama 137 kabupaten/kota ditambah tiga provinsi dari seluruh Indonesia di Hotel Bidakara, Kamis (27/11). Pada kesempatan itu Bupati didampingi Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Lambar Akmal Abdul Nasir SH, Ketua TP PKK Lambar Dra Helwiyati Mukhlis Basri, Kabag Humas dan Protokol Burlianto Eka Putra SH, serta Kabid Pengendalian, Pencegahan dan Penyehatan Lingkungan (P3PL) Suhendrawati SKM, MP. Sebelumnya Bupati juga meneri-

ma Penghargaan Adipura tingkat Kota Kecil Terbaik 2014-2015 dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dr Ir Siti Nurbaya Bakar MSc, Senin (23/11), di Hotel Bidakara. Bupati Lambar Drs Hi Mukhlis Basri MM, didampingi Kepala Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan (BLHKP) Drs Ahmad Hikami, Kabag Humas dan Protokol Setdakab Lambar Burlianto Eka Putra SH, dan Kabid Rehabilitasi Kebersihan dan Pertamanan BLHKP Lambar Desmon Irawan. Sebuah prestasi yang sangat membanggakan, terlebih Lambar merupakan satu-satunya kabupaten/kota di Lampung yang mampu menyuguhkan Penghargaan Adipura kepada masyarakatnya. Opti-

mis dalam perjalanan panjang serta diiringi kerja keras dari seluruh elemen, baik Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hingga seluruh lapisan masyarakat Lambar akhirnya mampu mengantarkan ’Bumi Beguai Jejama Sai Betik’ itu dalam meraih Penghargaan Adipura Kategori Kota Kecil Periode Tahun 2014-2015. Bupati Lampung Barat Mukhlis Basri mengatakan, bersyukur atas diraihnya penghargaan ini sebab untuk pertama Lambar mendapatkannya semenjak digulirkan Adipura mulai tahun 2008. ”Pada tahun yang sama kami menyabet dua trofi tingkat nasional yaitu Adipura serta Sehat Swasti Saba,” tutur Bupati Mukhlis. Selain itu dengan diraihnya penghargaan Trofi Sehat Swasti Saba ini, kata Bupati, pemerintah daerah menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat. ”Tanpa kerja sama tentu penghargaan ini akan sulit kita raih, karena itu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada stakeholder yang terlibat, mulai dari Dinas PU, Deptan, pendidikan, Dinas Koprindagsar, seluruh petugas kesehatan serta lapisan seluruh masyarakat Lambar,” pungkasnya. ***

Kepala Pasar Sandang Sebut Uang Setoran ke Muspika CIREBON (TERBITTOP) — Para pedagang Pasar Sandang Tegalgubug, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon mendatangi Kepala Pasar Sandang Tegalgubug, Irfang untuk menanyakan permasalahan keuangan di pasar itu. Dalam pertemuan itu, terungkap bahwa pengakuan Camat Arjawinangun, Edi Kurniadi yang menyatakan tidak tahu-menahu soal iuran retribusi apalagi pungli yang dibantah oleh Kepala Pasar Sandang Tegalgubug, Irfang. Irfang bahkan mengakui adanya uang pembinaan yang diberikan kepada Muspika Arjawinangun, namun besarannya tak seperti yang dituduhkan yakni Rp3.250.000 tiap bulan. Pihaknya mengaku menyetorkan uang sebesar Rp1 juta setiap bulan untuk muspika. ”Uang itu bukan untuk satu orang melainkan untuk muspika yang di dalamnya ada camat, danramil, dan lainlain. Tapi bukan sebesar Rp3.250.000,” kata Irfang. Namun demikian, soal pungutan pedagang di bahu jalan, dia mengaku, tak tahumenahu. Kalaupun ada, paling hanya retribusi keamanan dan kebersihan, dan tidak mencapai jutaan untuk sewa tiap bulannya. (man)

soccer 9

EDISI KELIMAPULUH DELAPAN / TH II 2 - 13 DESEMBER 2015

DEPAY BANGGA, Jersey Ketiga Terlaris Memphis Depay

MANCHESTER (TERBITTOP) — Pesepakbola Memphis Depay sedang senang-senangnya sekaligus bangga, lantaran jersey yang bertulisan namanya menjadi terlaris sejagat. Dia pun menggunakan akun Instagram untuk mengungkapkan rasa senang dan bangganya itu. Rasa bangga yang layak diungkap, karena kalau dalam hitungan waktu ia relatif singkat menggapai prestasi itu. Bayang-

Mesut Oezil DIGAET KEMBALI Mandy Capristo

kan, pesepak bola Manchester United itu baru bergabung dengan kubu di Old Trafford tersebut pada musim panas lalu. Dia ditaksir lantaran performanya yang memikat saat ikut membawa skuat PSV menjadi jawara di Belanda. Pihak manajemen United kabarnya langsung tersihir. Begitu bergabung dengan United, Depay memilih nomor punggung 7. Ini nomor yang pernah digunakan para pemain legendaris seperti George Best, Eric Cantona, dan David Beckham. Apakah karena tuah nomor 7 Depay menempatkan jerseynya ketiga terlaris, tak ada yang tahu persis. Tapi, jika melihat guliran prestasinya ia layak meraih itu. Depay pun memajang foto dirinya dengan jersey bertuliskan namanya itu di akun Instagram. Pesan yang tertulis: ”Saya bangga, jersey saya ketiga terlaris di dunia...” (bln)

BERLIN (TERBITTOP) — Bagaimana kabarnya kehidupan pribadi megabintang Arsenal, Mesut Oezil? Agak mengejutkan. Karena, gosipnya ia kembali ke pelukan kekasih lama alias sang mantan, Mandy Capristo. Apalagi, Oezil sempat diberitakan bakal melamar Miss Turki 2014 yakni Gulse Amine. Di tengah kabar itu, Oezil ternyata bertemu lagi dengan Mandy di sebuah acara yang berlangsung di Berlin. Nah, entah apa maksudnya, playmaker flamboyan ini memasang foto kebersamaannya dengan Mandy di akun

Geser Ronaldo NEYMAR JADI BINTANG UTAMA

media sosial pribadinya. Ditambah sebuah caption yang singkat tapi penuh makna: ”Hanya kita berdua!” Lalu ada #ozistoisback dan #happy. Sekadar tahu, ozisto merupakan gabungan nama Oezil dan Mandy Capristo. Sebutan itu populer di jagat maya pada 2013 yang lalu. Seriuskah Ozil? Lalu bagaimana dengan M i s s Turki 2014? (bln)

Mesut Oezil - Mandy Capristo

BARCELONA (TERBITTOP) — Penampilan luar biasa yang diperlihatan Neymar sejak menjadi bagian dari Barcelona, berefek domino. Efek tersebut setidaknya terjadi pada sponsor pribadi. Berita yang paling gres, seperti diwartakan media ekonomi El Economista menyebutkan, bahwa di tahun mendatang Neymar bakal tampil sebagai bintang utama pada iklan Nike. Artinya, dia akan menggeser dominasi mesin gol Real Madrid, Cristiano Ronaldo. Selama ini, penggemar sepak bola dunia mengetahui bahwa Ronaldo merupakan brand ambassador utama Nike, alias bintang utama di setiap iklan, baik iklan-iklan statis maupun bergerak. Kontrak yang didapat pesepak bola asal Portugal itu nilainya sangat tinggi, lantaran popularitas yang menjadi dampak posi-

tif dari bermain sepak bola tetap berada di deretan teratas. Namun, seiring dengan perjalanan waktu, dan kian moncernya prestasi Neymar rupanya Nike membuat keputusan untuk mengganti posisi Ronaldo dengan Neymar, sebagai sosok bintang lain yang dinilai layak. Bocorannya, Nike sejak lama mengincar Neymar yakni setelah selesai putaran laga Piala Dunia 2014. Namun, mereka terus menunggu perkembangan

prestasi Neymar di benua Eropa. Dan, tahun inilah pembuktian makin menancapnya kuku Neymar di Eropa, sehingga Nike memutuskan untuk mengganti posisi Ronaldo tahun depan. Nike yakin dengan Neymar setelah ia ikut ambil bagian merengkuh gelar treble di musim lalu. Jadi, tidak ada alasan untuk menunda-nunda Neymar sebagai brand ambassador utama Nike. Bagaimana laga dan aksi Neymar sebagai bintang iklan? Layak ditunggu. (bln)

pendidikan & kesra 10

EDISI KELIMAPULUH DELAPAN / TH II 2 - 13 DESEMBER 2015

Kuliah Umum Prof Dr Asep Saefuddin di Unand

Konsep Teknopreneur Jadi Acuan Universitas PADANG (TERBITTOP) — Universitas Andalas (Unand) Padang terus menumbuhkan semangat berwirausaha, dan secara estafet melaksanakan kuliah umum kewirausahaan. Untuk kuliah umum di bulan November lalu, civitas akademika Unand mengundang Rektor Universitas Trilogi Prof Dr Ir Asep Saefuddin MSc.

Universitas Trilogi MoU dengan PT Agricon JAKARTA (TERBITTOP) — Gegap gempita gerakan membangun semangat entrepreneurship seharusnya tidak hanya difokuskan untuk mencapai keberhasilan semata. Namun, yang lebih penting adalah orientasi dalam melakukan kegiatan entrepreneur itu sendiri. Apakah hanya sekadar meraih keuntungan tanpa melihat apa pun caranya, atau sebaliknya mencari keberkahan. Kondisi ini disinggung Rektor Universitas Trilogi dalam membuka acara stadium general yang bertemakan Built to Bless dari Fakultas Bioindustri Universitas Trilogi. ”Manusia memang diberi kebebasan memilih, termasuk mau membangun bisnis apa. Apakah bisnis yang tergolong tidak diberkahi seperti bisnis narkoba misalnya, atau sebaliknya memilik usaha yang mampu memberikan nilai keberkahan,” jelasnya di Ruang Eksekutif Universitas

Trilogi, Kalibata, Jakarta Selatan, belum lama ini. Sementara itu, pembicara yakni Chief Operating Officer (COO) PT Agricon Harlan Bestari Bengardi memaparkan bagaimana kita mencari ridha Tuhan. ”Untuk itu filosofi dari bisnis yang kami jalankan di antaranya berpegang teguh kepada tujuan untuk memuliakan Tuhan dalam apa pun yang kami lakukan; untuk membantu Sumber Daya Manusia (SDM) berkembang; untuk mencapai keunggulan; dan untuk mencari keuntungan bersama,” jelasnya. Stadium general ini ditutup dengan MoU antara Universitas Trilogi dengan PT Agricon. Kerja sama ini secara garis besar masih berada dalam ruang lingkup Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. **

Ada alasan, mengapa Prof Asep yang diundang. Salah satunya, karena Universitas Trilogi yang berlokasi di Kalibata, Jakarta Selatan, itu dikenal sebagai perguruan tinggi yang mengusung konsep teknopreneur. ”Saat ini pendidikan kita masih terbelenggu, dan kurang mengembangkan konsep yang terencana serta terarah sebagai upaya untuk melahirkan para entrepreneur. Padahal, masa depan akan sulit jika pelajar atau mahasiwa tidak memiliki jiwa entrepreneurship (kewirausahaanred),” jelas Prof Asep yang juga dikenal sebagai guru besar bidang statistika ini dalam kuliah umumnya di Kampus Unand, Padang, Sumatera Barat belum lama ini. Selain memberikan dorongan semangat dan motivasi menjadi seorang entrepreneur, Rektor Universitas Trilogi ini menjelaskan konsep teknopreneur yang telah menjadi salah satu pilar di kampusnya. Dua pilar lainnya adalah kolaborasi dan kemandirian. ”Mengapa teknopreneur? Pertama, karena jelas kita masih kekurangan entrepreneur itu sendiri. Selanjutnya, karena era saat ini kemajuan teknologi sudah tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, perlu

generasi teknopreneur itu dihadirkan. Di Indonesia harus hadir generasi muda yang memiliki jiwa

entrepreneurship dengan basis Information, Communication and Technology atau ICT,” jelasnya. Sementara itu, Rektor Universitas Padang Prof Dr H Werry Darta Taifur SE, MA merasa senang Prof Asep berbagi konsep konsep teknopreneur yang disampaikan secara langsung. ”Kami berbahagia sekali, karena Prof Asep berbagi mengenai konsep teknopreneur,” katanya. **

DOK UNTRI

MENERIMA PLAKAT — Rektor Universitas Trilogi Prof Dr Ir Asep Saefuddin MSc (kanan) menerima plakat dari Rektor Universitas Padang Prof Dr H Werry Darta Taifur SE, MA setelah menyampaikan kuliah umum di Kampus Universitas Padang, Sumatera Barat, belum lama ini.

IKIP PGRI Madiun Siap Bangun Posdaya MADIUN (TERBITTOP) — IKIP PGRI siap membangun Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) untuk menanggulangi kemiskinan agar penduduk Indonesia lebih sejahtera. Rektor IKIP PGRI Madiun Dr H Parji MPd mengungkapkan pada acara sarasehan Posdaya sekaligus penandatangan kerja sama antara Yayasan Damandiri dengan IKIP PGRI Madiun, belum lama ini. Dia menambahkan, tantangannya adalah masih banyak angka kemiskinan, masih banyak keluarga kita yang hidupnya belum layak. Untuk itu, kewajiban kita adalah untuk mendampingi dan membantu mengentaskan kemiskinan dan dapat hidup lebih mandiri. Yayasan Damandiri yang dipelopori Prof Dr Haryono Suyono, kata dia, sudah lama mengembangkan

membangun masyarakatnya. Kampus yang baik bukan kampus yang terpisah dari masyarakatnya. Karena Kampus mempunyai program yang disebut dengan pengabdian kepada masyarakat melalui KKN. Ditambahkan,bekerja sama dengan Yayasan Damandiri untuk mengimplementasikan program Posdaya di empat kabupaten/kota tersebut. Menurut Rektor, KKN ini penting baginya dan bukan sekadar formalitas dan untuk memenuhi kewajiban SKS. Lebih dari itu program kerja nyata itu bisa memberikan manfaatan kepada masyarakat. Sementara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan diharapkan tidak hanya menelurkan lulusan yang berkompeten secara akademik tetapi 60-70 persen harus mempunyai skill kopetensi yang bagus sesuai

Nampak dua Bupati Karataker Kabupaten Mamuju dan Mamuju Utara siap dilantik oleh Gubernur Sulawesi Barat.

Gubernur Sulawesi Barat H Anwar Adnan Saleh melantik dua karataker bupati sekaligus, Bupati Karataker Kabupaten Mamuju Ir Bebas Manggazali dan Bupati Karataker Kabupaten Mamuju Utara H Muh Natsir.

Gubernur Sulawesi Barat Anwar Adnan Saleh, Sekda Plt DR Jamil Barambangi dan Ketua DPRD Sulbar yang diwakili Abdul Rahim SAg saat pelantikan Karataker Bupati Kaupaten Mamuju dan Mamuju Utara.

DOK DAMANDIRI

KERJA SAMA — Ketua Yayasan Damandiri Prof Dr Haryono Suyono (kiri), bersalaman dengan Rektor IKIP PGRI dr H Panji MPd, usai penandatanganan kerja sama dalam pemberdayaan masyarakat. Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik Posdaya mengembangkan masyarakat di pedesaan dengan pogramprogram riil yang bisa dirasakan masyarakat Indonesia. ”Kami sepakat untuk ikut mengembangkan program KKN di wilayah Madiun dan empat wilayah kabupaten/kota lainnya seperti Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ngawi,” katanya. Program masyarakat itu akan berjalan indah, kata Parji apabila ada sinergi semua komponen. Pertama, yang mempunyai wilayah bupati/ wali kota. Kedua, kampus tidak boleh ketingglan dalam berpartisipasi

dengan program studinya masisngmasing. Diharapkan lulusan SMK menjadi tenaga yang hebat yang bisa menciptakan lapangan kerja dan tenaga-tenaga yang enovatif dan kreatif masih perlu ditingkatkan. Kesempatan KKN Posdaya, lanjut Parji, akan dicoba disinergikan dengan sekolah kejuruan yang mempunyai keahlihan pangan fariatif. SMK adalah hebat-hebat yang bisa menghasilkan tehnologi tepat guna. Rasanya akan kurang bermanfaat kalau hasil kajiannya itu hanya dipakai disekolah atau dikeluarkan pada waktu pameran program tetapi tidak membumi. (ris)

Nampak Gubernur Sulawesi Barat H Anwar Adnan Saleh melantik dua karataker bupati sekaligus, Bupati Karataker Kabupaten Mamuju Ir Bebas Manggazali dan Bupati Karataker Kabupaten Mamuju Utara H Muh Natsir.

Usai pelantikan, Gubernur Sulawesi Barat Anwar Adnan Saleh langsung memberikan ucapan selamat dan menyalami Bupati Karataker Kabupaten Mamuju Bebas Manggazali yang baru dilantik.

11

EDISI KELIMAPULUH DELAPAN / TH II 2 - 13 DESEMBER 2015

Sinergikan Posdaya, PWRI dan Kominfo KETUA Yayasan Damandiri yang juga Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Prof Haryono Suyono kembali menyodorkan gagasan brilian yang sangat visioner yakni menyinergikan para relawan Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya), para pensiunan dari PWRI, dan Kementerian Komunikasi Informatika Republik Indonesia (Kominfo) yang saat ini mengalami kekurangan juru penerang.

P

os Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) yang kami bentuk saat ini jumlahnya tidak kurang dari 50.000, yang tersebar di seluruh Indonesia. Posdaya ini dikelola para relawan, para pensiunan termasuk dari Departemen Penerangan (sekarang Kominfored) dan para mahasiswa. Kami telah bekerja sama dengan tidak kurang 400 perguruan tinggi, yang para mahasiswanya melakukan KKN tematik untuk membentuk Posdaya di desa-desa,” kata Prof Dr Haryono Suyono pada acara Silaturahmi Keluarga Besar Kerukunan Pensiunan Pegawai Departemen Penerangan (KP2 Deppen) dan Kementerian Komunikasi Informatika Republik Indonesia (Kominfo), di Auditorium Kominfo, Jakarta, belum lama ini. Acara yang berlangsung meriah itu juga dihadiri antara lain Menteri Kominfo Rudiantara, Sekjen Kominfo Suprawoto, Ketua Umum KP2 Deppen Drs Bambang Subiantoro, Direktur Disemenasi Informasi Deputi Bidang Pencegahan BNN Drs Gugun Suswadi MSi, Deputi Direktur Umum Yayasan Damandiri Dr Mulyono D Prawiro, dan perwakilan dari Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Dwi Agus Sutiono, serta para pensiunan yang tergabung dalam Keluarga Besar KP2 DeppenKominfo, yang jumlahnya tidak kurang sekitar 800 orang. Prof Haryono menawarkan jaringan para relawan Posdaya dan para pensiunan PWRI ini untuk disinergikan dengan Kominfo. ”Ka”

lau Menteri Kominfo sedang membangun jaringan komunikasi, dengan senang hati kami akan menyiapkan jaringan ini untuk Kominfo,” kata Prof Haryono yang juga menggambarkan dinamika jaringan Posdaya, yang pada 1926 Januari 2016 bakal menggelar lomba nasional. ”Lomba ini persis seperti lomba pada kelompencapir, yang disiarkan televisi, radio dan berbagai media. Gubernur, bupati dan wali kota memberikan dukungan para gerakan ini,” jelas Prof Haryono, yang menyebut gagasan Posdaya tidak terlepas dari kampanye program keluarga berencana dan acara-acara kelompencapir di pedesaan, yang dulu sangat populer. Diungkapkan, bahwa di seluruh Indonesia saat ini tidak kurang 250 bupati/wali kota yang telah menandatangani kerja sama pengembangan Posdaya, demikian juga dengan hampir seluruh gubernur.

han dibanding para tenaga muda, yakni pengalaman di lapangan. Jadi jaringan pensiunan PWRI dan relawan Posdaya akan menjadi sebuah kekuatan baru untuk menebar informasi-informasi dari Kominfo di seluruh wilayah Indonesia. ”Saya sangat mendukung pemanfaat jaringan itu, karenanya saya tadi lebih dulu yang mengangkat soal jaringan tersebut,” kata Rudiantara. Bersinerginya PWRI, Posdaya, dan Kominfo yang membutuhkan jaringan, paling tidak akan membantu kekurangan tenaga juru penerang. ”Dulu jumlahnya ada 12 ribu, sekarang tinggal 800 orang saja juru penerang tersebut,” katanya, dan inilah salah satu penyebab menurunnya kemampuan Kominfo dalam melakukan komunikasi publik. Selain, diakuinya, ada faktor eksternal yakni terjadinya perubahan teknologi yang sangat cepat, yang memberikan pengaruh pada dinamika informasi publik. Rudiantara pun memiliki gagasan, bahwa dari 2,3 juta pensiunan itu akan ’diambil’ sebagian kecil saja menjadi juru penerang. ”Paling tidak kita mulai dengan 3.000 pensiunan dulu,” ungkapnya. Tawaran pun ia sampaikan kepada sekitar 800 pensiunan yang hadir di Auditorium Kominfo. ”Karena bagi saya menyianyiakan kemampuan adalah ’kriminal’. Pengalaman juga tidak bisa dibeli, dan pensiunan Deppen bagian dari pemerintah karena walaupun tidak lagi PNS, masih dibiayai pemerintah,” kilahnya.

Disambut Menteri Kominfo Tawaran yang disampaikan Prof Haryono terkait pemanfaatan jaringan pensiunan PWRI dan para relawan Posdaya, bak gayung bersambut, mendapat apresiasi dari Menteri Kominfo Rudiantara. ”Saya akan mencoba menindaklanjutinya dengan Prof Haryono sebagai ketua umum PWRI, agar ini bisa berjalan. Jaringan ini sudah ada, artinya kita tinggal mengikutinya saja,” tambah Rudiantara. Diakuinya, pensiunan walau bagaimana pun memiliki kelebi-

Perhatian Khusus Sebelumnya dijelaskan Prof Haryono, saat ini ada 2,3 juta pensiunan di seluruh Indonesia, yang membutuhkan perhatian khusus. Sehingga, sebagai Ketua Umum PWRI, di luar kesibukannya sebagai ketua Yayasan Damandiri yang terkenal dengan programprogram Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) untuk menyejahterakan keluarga di desa dan mengentaskan kemiskinan, Prof Haryono selalu berkeliling Indonesia memberikan pengarahan-pengarahan. Tujuannya adalah un-

JANGAN ABAIKAN PERAN JAKSA————–——————————(dari halaman I) Dia menilai, komisioner itu haruslah mengerti penyidikan dan penuntutan,apalagi tugas di KPK adalah pemberantasan korupsi. [Berita terkait baca Halaman 2: Lika-liku Membongkar Korupsi, ’Terdakwa Bebas Malah Jaksa Dieksaminasi’] Sebelumnya secara terpisah Anggota Komisi III DPR RI Junimart Girsang menganggap sangat aneh bila unsur pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak ada satu pun yang berasal dari kejaksaan. Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan, KPK sebagai lembaga penegakan hukum tak akan mungkin bisa bekerja dengan sempurna bila tak ada unsur pimpinan dari kejaksaan. Hal ini akan menyulitkan jaksa-jaksa yang ada

di KPK dapat bekerja dalam melakukan penuntutan. ”Bagaimana mungkin jaksa itu bisa bekerja tanpa ada pimpinan jaksa. Kalau pimpinan KPK menanyakan proses penuntutan kepada penyidik misalnya, kepada yang tidak paham terhadap anatomi penututan. Ini kan aneh,” jelas Junimart di Gedung DPR, belum lama ini. DPR, lanjut Junimart, tidak ada maksud untuk menunda pelaksanaan fit and proper test bagi delapan capim KPK yang sudah diseleksi Panitia Seleksi (Pansel) KPK. DPR hanya mempertanyakan Pansel KPK yang tak meloloskan Capim KPK dari unsur kejaksaan. ”Ini yang kita minta klarifikasi ke-

pada pansel, kenapa jaksa tidak ada padahal jaksa ada ikut dulu. Bagaimana sebenarnya,” kata Junimart. Dia menambahkan bila pimpinan KPK memang tak harus berlatar belakang hukum, namun amat disayangkan bila KPK sebagai lembaga penegakan hukum tak memiliki unsur penegak hukum seperti kejaksaan atau kepolisian dalam unsur pimpinannya. ”Kedua tentang berlatar belakang hukum, memang tidak mutlak, kita perlu juga akuntan, tapi ini kan lembaga penegakan hukum. Di peraturan itu kan ada syaratnya 15 tahun, itu kan tetap tak bisa ditafsir. Ini kan menjadi syarat mutlak,” pungkas Junimart. (kump/haris)

TERBARING SAKIT, SURYA PALOH GAGAL BERSAKSI——————(dari halaman I) ”Saya pernah bertemu dengan Tengku Erry, Gatot Pujo Nugroho dan OC Kaligis di kantor DPP Partai NasDdem pada 19 Mei 2015 pukul 10.30 WIB. Kurang lebih satu bulan sebelumnya minggu pertama april 2015 OC Kaligis pernah meminta saya agar Gatot dapat bertemu. OC Kaligis mengatakan bahwa hubungan Gatot dan Erry tidak harmonis,” kata jaksa Ahmad Burhanuddin membacakan BAP Surya. Surya selaku Ketum Partai NasDem mengaku diminta untuk memberikan saran penda-

pat terkait perselisihan itu. Patrice Rio Capella didakwa menerima Rp200 juta dari Gatot Pujo Nugroho dan Evy Susanti melalui Fransisca Insani Rahesti dengan tujuan mempermudah pengurusan penghentian penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos), Bantuan Daerah Bawahan (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Penyertaan Modal pada sejumlah BUMD pada pemerintah Provinsi Sumatera

Utara yang ditangani oleh Kejaksaan Agung melalui pendekatan islah. Atas perbuatan tersebut, Rio dikenakan Pasal 12 Huruf a atau Pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman penjara paling sedikit empat tahun dan paling lama 20 tahun penjara ditambah denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar. (nt)

PEMBUNUH TATA CHUBBY DIGANJAR 16 TAHUN–———————(dari halaman I) Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Shandy Handika menuntut terdakwa Prio atas pembunuhan Deudeuh alias Tata alias Empi dengan hukuman penjara selama 18 tahun.

Sebelumnya, Deudeuh Alfisahrin ditemukan meninggal dunia di kamar kontrakkan Jalan Tebet Utara 15-C Nomor 28 RT007/10, Tebet Timur, Jakarta Selatan pada Sabtu (11/4) sekitar pukul 19.00 WIB. Tim identifikasi menemukan kor-

ban tewas dengan kondisi mulut disumpal kaos kaki, leher dijerat kabel, dan tubuh tanpa busana. Polisi menangkap terdakwa Prio di tempat persembunyiannya di daerah Jonggol, Bogor, Jawa Barat. (nt)

JANGAN KHAWATIR, TUA JUGA MENYENANGKAN———————(dari halaman I) Alergi pun demikian, terjadi penurunan. Serangan penyakit alergi mencapai puncaknya di waktu masih kecil, berkurang pada usia remaja, muncul lagi di usia 30-an sampai 50-an, tapi jauh menurun ketika usia 60-an, ungkap Mitchell Grayson, yang bekerja di rumah sakit anak di Wisconsin, AS. Bagaimana dengan otak atau kepintaran? Menurut kajian ilmiah, semakin tua usia otak membuat pemiliknya makin pintar. Makin tua, kemampuan kita me-

mecahkan masalah kian lebih baik, sebut para ahli. Kemampuan memecahkan masalah lebih baik di usia 40 sampai 50 tahun, dibandingkan ketika berumur 20-an. ”Umur bertambah membuat kita tahu mana yang penting, sehingga kita menjadi terbiasa memecahkan masalah,” kata Gary Small, peneliti Institut Penelitian Otak di University of California. Bagaimana urusan ranjang? Hasil penelitian membuktikan 74 per-

sen pria dan 70 persen wanita usia di atas 60-an mengaku mendapatkan kepuasaan seksual yang lebih besar jika dibandingkan dengan ketika mereka berusia 40 tahunan, kata Tara Saglio seorang ahli terapi seks. Kabar menyenangkan lainnya adalah, ketika beranjak tua ternyata kita makin jarang sakit kepala dan produksi keringat kita juga semakin sedikit. Jadi, jangan terlalu khawatir menghadapi hari tua... **

ENDANG

BERSINERGI — Ketua Umum PWRI Prof Dr Haryono Suyono dan Menteri Kominfo Rudiantara pada acara Silaturahmi Keluarga Besar Kerukunan Pensiunan Pegawai Departemen Penerangan (KP2 Deppen) dan Kementerian Komunikasi Informatika Republik Indonesia (Kominfo), di Auditorium Kominfo, Jakarta, belum lama ini. Prof Haryono menggagas sinergitas relawan Posdaya, pensiunan PWRI dan Kominfo yang membutuhkan juru penerang. tuk memberikan motivasi terhadap lansia muda, dewasa, dan paripurna agar berguna tidak saja bagi generasinya, tapi dua generasi di bawahnya. ”Jadi, saya mengajak pensiunan di seluruh Indonesia untuk tetap bekerja, mengabdi kepada masyarakat, sesuai dengan keinginan dan cara masing-masing. Karena, yang sudah pensiun bisa lebih bebas dibandingkan de-

ngan yang masih berkantor,” jelasnya. Karena perhatian yang berlebih kepada para pensiunan, Prof Haryono menyatakan telah melakukan pendekatan kepada PT Taspen, agar memberikan kemudahan-kemudahan kepada para anggota PWRI tersebut. ”Saya telah berkomitmen dengan PT Taspen, agar para ahli waris tidak perlu mengurus sertifikat kema-

tian. Begitu ada pensiunan meninggal dunia, lima kali gaji pensiunnya langsung cair. Sertifikat kematiannya bisa diurus belakangan oleh pengurus PWRI setempat,” ungkap mantan Menko Kesra dan Taskin ini, yang disambut aplaus hadirin.Tidak hanya itu, sekarang kalau ada pensiunan baru bisa datang ke PT Taspen, yang dalam tempo satu jam langsung ada sertifikat pensiunannya. **

GOTONG ROYONG MEMBANGUN DESA———————————(dari halaman I) Keluarga Posdaya secara jujur melakukan pemetaan keluarga dalam lingkup Posdaya. Tidak ada rahasia di antara sesama keluarga yang menyembunyikan kekurangan masing-masing. Yang tidak memiliki jamban keluarga mengakui bahwa manakala mereka mau buang hajat, terpaksa lari ke sungai setiap hari nongkrong memenuhi hajatnya. Atau lari ke kebun di belakang rumah sembunyi dari tetangga sekitarnya. Sekarang mereka sadar tidak ada yang melakukan perbuatan mencemari lingkungan yang bisa menyebar penyakit. Ada beberapa keluarga yang kebetulan bertani sehingga harus kerja keras menggarap sawahnya. Secara tidak sadar di masa lalu ada yang mengajak anaknya untuk ikut membantu kerja di sawah dan minta izin tidak masuk sekolah. Sekarang tidak ada anak yang bolos dari sekolah karena bisa merugikan masa depannya. Kesadaran itu menyebabkan keluarga yang bersangkutan makin akrab dengan tetangganya saling bantu menggarap sawah secara bergantian sehingga persatuan dan kesatuan dalam lingkup desa makin berkembang. Banyak keluarga mendapat kesempatan berlatih keterampilan dan mempraktekkan keahliannya membuat bermacam-macam makanan kecil dengan mengolah bahan baku yang melimpah di desanya. Pisang yang biasanya dijual begitu saja, diolah menjadi keripik pisang dan sale yang tahan lebih dari satu hari dengan harga lebih tinggi. Singkong yang biasanya tidak tahan terlalu lama bisa diolah menjadi keripik singkong atau nasi ’tiwul’. Ikan tangkapan yang berasal dari laut diolah menjadi abon, nuget atau sisiknya bisa dibuat sebagai keripik yang nyaman rasanya. Kearifan lokal dan kemampuan saling berbagi di antara para anggota Posdaya telah mengubah kehidupan pedesaan menjadi pusat industri kreatif yang menarik. Keluwesan setiap keluarga saling berbagi menjadi daya ungkit yang kuat guna saling menolong dan melepaskan diri dari lembah kemiskinan. Pantai yang

indah dibersihkan dan ditawarkan kepada khalayak untuk dinikmati. Karcisnya diatur oleh warga dan hasilnya dibagi untuk kegiatan Posdaya dan lingkaran kecil seperti PAUD, kesehatan dan membantu usaha mikro anggotanya. Karcis masuk pantai yang semula hanya terkumpul sekitar Rp400.000 per bulan sekarang telah bisa mencapai Rp8.000.000. Di samping itu, kecuali diperlukan pikiran-pikiran jernih yang bisa menghasilkan produk dengan modal minimal, hasil maksimal dan untung besar, diperlukan juga keahlian memasarkan produk yang melimpah dan tidak pernah putus produksinya. Jajaran pembeli lokal menjadi jenuh karena semua keluarga mampu membuat makanan kecil sehingga tidak perlu lagi membeli dari tetangganya. Diperlukan pembeli luar yang ingin merasakan nikmatnya makanan lokal yang tidak ada tandingannya. Diperlukan cara yang menarik untuk mengundang tamu-tamu yang bisa menjadi calon dan pembeli yang bisa memborong produk lokal yang makin bervariasi dan berwajah menarik untuk dibeli dan dibawa pulang sebagai oleh-oleh khas Pacitan yang menarik. Gagasan membuat pantai sebagai objek wisata ternyata menghasilkan kunjungan tamu yang melimpah dan membeli produk yang dihasilkan para anggota Posdaya di desanya. Mereka berketetapan memelihara dan mengembangkan Posdaya berbasis wisata. Anak-anak sepulang sekolah diajari menari dan menabuh gamelan untuk disajikan kepada para turis agar tinggal lebih lama. Para pembina dan anggota Posdaya yang berpikiran maju selalu mencari tawaran apa menarik di Pantai yang indah itu. Mereka mulai memoles pantai yang biasanya hanya dinikmati karena keindahan dan nyamannya angin yang meniup sepoi-sepoi basa dengan tontonan lainnya. Di jarak yang tidak terlalu jauh, yaitu di Desa Sidomulyo, Kecamatan Ngadirojo, pada pantainya yang indah ditanami terumbu karang sebagai objek baru bagi penyelam menikmati indah-

nya kerumbu karang. Dalam usaha membawa citra baru tentang kegiatan dan kampung halamannya, pertemuan yang digagas sebagai ’sarasehan’ di antara keluarga desa itu disajikan kemampuan anak-anak muda berkreasi, menyanyi, menari dan membawakan kemampuan warganya mengolah keunikan desanya menjadi karya seni yang menarik. Masyarakat bisa menciptakan sesuatu yang membawa kenangan kepada tamutamunya. Bahkan mungkin saja menciptakan kebun sekitarnya menjadi ladang yang menghasilkan sesuatu bagi keluarganya. Pertemuan yang dirancang dengan kasih sayang dan gotongmroyong itu dihadiri Bupati dan perangkatnya yang merasa sangat puas atas keberhasilan rakyat mengolah sumber daya lokal. Kesungguhan upaya rakyat banyak itu ternyata diilhami oleh kesungguhan Bupati Indartato yang setiap kali mau berkunjung ke desa, mendengarkan aspirasi rakyat banyak, memberikan perhatian dan dukungan guna pemberdayaan keluarga prasejahtera yang tinggi. Bupati berhasil memberi kesempatan kepada perguruan tinggi setempat relawan anakanak muda, yang dipimpin Ibu Dian Budi Angraeni, bermitra membangun daerahnya. Relawan muda, mahasiswa dan pelajar ikut menjadi tangan kanan pemerintah menyambung tali silaturahni bersama masyarakat. Kesediaan berbagi membangun itu mendorong banyak kalangan ikut terjun langsung. Dalam waktu kurang dari dua tahun seluruh keluarga prasejahtera di desa itu terangkat ke atas menjadi keluarga yang sejahtera. Bupati Indartato memberikan apresiasi dan menyatakan bahwa pembangunan perlu persatuan, kesatuan dan kerja keras semua elemen masyarakat. Baginya, rakyat yang bersatu dan bekerja keras, ditambah fasilitasi pemerintah dan dukungan yang positif pasti menghasilkan kemajuan, kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga yang meningkat.

(Penulis adalah Ketua Yayasan Damandiri, www.haryono.com)

MODEL PLAYBOY GAET PEMAIN MUDA MAN CITY–——————(dari halaman I) Awalnya publik terpana, ketika Gaelle dekat dengan Fellaini, sekitar Agustus lalu. Siapa Mathias Bossaerts yang kini digaetnya? Bintang muda City ini, usianya se-

karang baru 19, memang belum begitu moncer. Yang pasti, pesepak bola asal Belgia itu lebih sering beraksi bareng tim U-19, dan masih berjuang untuk mendapatkan

tempat di level pemain senior City. Soal usia, ternyata Gaelle lebih tua, yakni 26 tahun. Tentu lebih banyak pengalaman. Mampukah pasangan ini bertahan lama? (bln)

12

EDISI KELIMAPULUH DELAPAN / TH II 2 - 13 DESEMBER 2015

HARIS FADILLAH

PLAKAT — Ketua Yayasan Damandiri Prof Dr Haryono Suyono (kanan), berfoto bersama dengan Rektor Universitas Mercu Buana (UMB) Dr Alimatus Sahrah MSi (tengah), serta yang mewakili Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Bambang Irianto, usai menerima plakat dari UMB Yogyakarta setelah menjadi keynote speaker pada Seminar Internasional Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendekatan Multidimensi: ”Sebuah Pandangan Terpadu terhadap Perkembangan Internasional”, di Ball Room Hotel Ina Garuda Yogyakarta, belum lama ini.

UMB Yogyakarta Gelar Seminar Internasional Pemberdayaan

Posdaya Saatnya ’Go International’ KIPRAH Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) di tataran nasional telah diakui dan mendapat apresiasi banyak kalangan, tak terkecuali dari Rektor Universitas Mercu Buana (UMB) Yogyakarta Dr Alimatus Sahrah MSi, MM. Bahkan, rektor yang akrab disapa Ibu Alin ini mendorong agar Posdaya ’go international’. ”

S

aya berharap Yayasan Damandiri menjadi lebih besar lagi, dan saya sangat berharap Posdaya ’go international’,” ungkap Rektor UMB Yogyakarta kepada TERBITTOP di Yogyakarta, beberapa waktu lalu. Dorongan tersebut bukan tanpa alasan, mengingat sebentar lagi diberlakukan perdagangan bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). ”Jadi, kenapa tidak Posdaya kita ’geret’ (ditarik) sampai keluar. Saya kira Prof Haryono (Ketua Yayasan Damandiri Prof Haryono Suyono-red) lebih bisa,” tambahnya. Untuk mendorong ’go international’ pemberdayaan masyarakat desa melalui program Posdaya, UMB Yogyakarta menyelenggarakan seminar internasional tentang pemberdayaan tersebut, yang melibatkan tidak saja pembicara dari dalam negeri, di antaranya Prof Haryono dan Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X, juga dari para pembicara asing. Antara lain, pada hari pertama penyelenggaraan seminar tampil adalah, Dr Judit Hidasi dan Dr Eva Sandor-Kriszt dari Budapest Business School, Hungaria, Dr Siegfred L Manaois dari Lyceum of Philippines University, dan Peter Craven dari Australia Indonesia Business Council. Rektor UMB Yogyakarta ini sangat yakin, Posdaya bisa ’go inter-

national’, karena di negara lain pun kemungkinan ada persoalan yang sama. Upaya pemberdayaan lebih intens dilaksanakan melalui Posdaya, karena sudah memasuki Sustainable Development Goals (SDGs), untuk itu perlu juga menggali informasi dari pihak lain di luar negeri, terutama universitas-universitas asing yang juga melaksanakan kegiatan semacam KKN. ”Makanya kita ingin berkolaborasi dengan beberapa universitas luar negeri, antara lain dari Hungaria, Filipina dan Australia. Untuk mengetahui apakah mereka juga memiliki permasalahan yang sama. Mereka juga ada yang seperti KKN, yang mereka ingin melihat kultur (budaya) dan termasuk yang di Indonesia, kita berkolaborasi untuk itu,” jelasnya. Sementara itu dalam seminar tersebut Prof Haryono memaparkan era global pembangunan berkelanjutan yang diputuskan PBB akhir September, lalu harus dilaksanakan secara terpadu dan sungguh-sungguh oleh pemerintah hingga seluruh lapisan masyarakat. Tujuhbelas sasaran program SDGs merupakan komitmen untuk meningkatkan kemajuan umat manusia melalui upaya pemenuhan kebutuhan yang sangat dasar dalam situasi lingkungan sumber daya alam yang terbatas. Oleh karena itu target utamanya, pengentasan kemiskinan, penghapusan kelaparan sampai ke titik nol serta pengurangan kesenjangan

yang diarahkan pengembangan untuk keseimbangan sumber daya alam dan lingkungan. ”Pada tingkat kebijakan makro pemerintah pusat dan daerah harus komit terhadap upaya pengentasan kemiskinan dan penanggulangan kelaparan sebagai target utama secara nasional dan daerah tanpa kecuali. Sebab jika SDGs gagal lagi maka dikhawatirkan kesenjangan hampir akan lebih menganga karena keluarga kaya akan melejit dan keluarga miskin akan jauh lebih sengsara,” ungkap Prof Haryono sebagai keynote speaker Seminar Internasional Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendekatan Multidimensi: ”Sebuah Pandangan Terpadu terhadap Perkembangan Internasional”, di Ball Room Hotel Ina Garuda Yogyakarta. Seminar diselenggarakan Universitas Mercu Buana Yogyakarta dibuka Koordinator Kopertis Wilayah V Dr Ir Bambang Supriyadi CES, DEA dihadiri Ketua APTISI (Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia) Wilayah V Yogyakarta Dr Kasiyarno MHum, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X diwakili Bambang Irianto yang juga membacakan makalah Gubernur DIY sebagai keynote speaker, Rektor UMB Dr Alimatus Sahrah MSi, MM, Direktur Direktorat Kerja Sama UMB Dr I Bambang Nugroho MP, dan Deputi Direktur Umum Yayasan Damandiri Dr Mulyono D Prawiro, dan para peserta seminar. Hadir juga sebagai keynote speaker Ketua Yayasan Damandiri Prof Dr Haryono Suyono, Rektor Universitas Budapest Hungaria Eva Sandor Krist bersama Direktur Hubungan Luar Negeri Prof Judit Hidasi, Dr Jose Ma SE Gonzales dan Dr Siegfried L Manaois dari Lyceum of Philippines University serta Peter Craven dari Australia Indonesia Business Council. Keterpaduan Semua Pihak Mantan Menko Kesra dan Taskim yang dikenal sebagai maestro pemberdayaan itu mene-

kankan, penggarapan dalam 15 tahun mendatang bagi Indonesia adalah program yang sangat sulit dan memerlukan keterpaduan semua pihak. Tidak saja pemerintah tetapi juga rakyat, termasuk peran dari bank, organisasi masyarakat, pemerintah daerah, pendidikan tinggi dan menengah melakukan pemberdayaan masyarakat dengan sasaran masyarakat miskin. Akan tetapi jika program SDGs ini gagal, maka Indonesia bisa dipermalukan di tingkat dunia. ”Sekarang saja sudah dipermalukan sebagai negara besar yang se-

oleh bidang kesehatan dan pendidikan dengan dihantar kepada keluarga miskin agar setiap penduduk makin sehat dan cerdas guna mengakses kesempatan yang tersedia di darat dan di laut untuk maju bekerja di bidang apa saja, di bidang pertanian, kelautan atau bidang industri di darat, di laut, bahkan dibawah laut, di kota dan di desa. ”Artinya upaya pengentasan kemiskinan dan bebas dari kelaparan targetnya pada akhir tahun 2030 diukur dari keadaan penduduk setiap negara memiliki nilai nol persen. Tidak boleh ada

HARIS FADILLAH

PESERTA SEMINAR — Peserta seminar sedang mendengarkan paparan dari Ketua Yayasan Damandiri Prof Dr Haryono Suyono dalam Seminar Internasional Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendekatan Multidimensi: ”Sebuah Pandangan Terpadu terhadap Perkembangan Internasional”, di Ball Room Hotel Ina Garuda Yogyakarta, Kamis (26/11). benarnya bisa menarik negara lain untuk berhasil, tetapi kita gagal sehingga kita menarik negara lain untuk tidak maju-maju,” ungkap Prof Haryono. Dikatakan, penduduk miskin di suatu desa nol persen dan penduduk kelaparan di suatu desa di mana pun juga nol persen. Kedua target utama itu harus didukung

penduduk miskin dan tidak ada penduduk yang kelaparan. Penduduk miskin di negara itu nol persen dan penduduk kelaparan di negara itu juga nol persen,” ungkap Prof Haryono. Untuk itu dia mengajak peranan Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) yang kini sudah berjumlah 50.000 untuk terus diben-

tuk dan dikembangkan secara meluas terpadu di berbagai desa dengan sasaran penduduk miskin sampai ketingkat akar rumput. ”Posdaya adalah solusi untuk menghadapi tantangan target SDGs. Apa pun namanya, apakah Posdaya kementerian, Posdaya desa apakah paguyuban desa tetapi harus mirip Posdaya yaitu terpadu di tingkat desa untuk membantu orang miskin dengan orang kaya bekerja sama,” tegasnya. Perlu Komitmen Bahkan dia menekankan, pada tingkat kebijakan makro pemerintah pusat dan daerah harus komit terhadap upaya pengentasan kemiskinan dan penanggulangan kelaparan sebagai target utama, seperti disepakati oleh para kepala negara yang berkumpul di PBB akhir bulan lalu, sebagai target nasional dan daerah tanpa kecuali. Dia meminta perlunya komitmen politik harus segera diterjemahkan menjadi komitmen operasional yang disertai kekuatan anggaran dan personil yang secara khusus diarahkan untuk mengawal program yang tidak menunggu keluarga miskin mengakses, tetapi diantarkan kepada keluarga miskin. Akan memakan waktu yang lama sekali, lanjutnya, kalau kita tunggu keluarga miskin sadar dan berbondong-bondong mengakses kesempatan pendidikan, pelatihan keterampilan dan modal untuk usaha. Apalagi keluarga miskin akan ’takut’ mengakses kesempatan itu, karena keluarga miskin akan bersikap miskin sikap dan tingkah laku dan tidak berani mengakses sesuatu yang dianggapnya mustahil. ”Karena itu pelayanan kesehatan sebagai penyangga utama tidak boleh hanya disediakan, tetapi harus diantarkan kepada keluarga miskin dengan penuh kasih sayang. ”Jadi sasarannya secara sungguh adalah penduduk miskin,” ujarnya. *

’UMB Berdayakan Masyarakat dengan Multidimensi’ R

Dr Alimatus Sahrah MSi, MM

EKTOR Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Dr Alimatus Sahrah MSi, MM mengungkapkan, latar belakang universitas pimpinannya menggelar seminar internasional pemberdayaan dengan tema ”International Seminar: Society Empowerment Through Multidimensional Approach”. ”Gagasan ini muncul ketika kami bergabung dengan Posdaya. Kami juga melihat adanya kucuran dana desa dari pemerintah sebesar Rp1 miliar. Itu menjadi pemikiran kami, bagaimana agar masyarakat desa bisa berdaya,” jelasnya menjawab TERBITTOP di Hotel Ina Yogyakarta, belum lama ini. Saat ini, diakuinya bahwa UMB Yogyakarta telah memiliki banyak desa binaan di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya, antara lain Bantul dan Kulonprogo. Desa-desa ini, yang jumlahnya 20 desa, membutuhkan upaya-upaya pemberdayaan. ”Pemberdayaan yang kita kemas dalam society empowerment (pemberdayaan masyarakat). Kemudian ada satu istilah lagi yakni multidimensional approach (pendekatan multidimensi), kita pendekatannya dari beberapa bidang misalnya dari sisi psi-

kologi, ekonomi, dan IT. Semuanya itu untuk memberdayakan masyarakat,” jelasnya. Untuk itu, pihaknya mengundang Prof Haryono sebagai keynote speaker. ”Karena kami tahu, Prof Haryono lebih ahli mengenai masalah ini,” kata Rektor UMB yang masih terlihat gesit. Untuk program KKN tematik Posdaya, diakui Ibu Alin, UMB Yogyakarta memperoleh dana hibah dari berbagai pihak. ”Dana-dana ini akan kita gulirkan bagi pemberdayaan masyarakat di desa. Sejauh dari desa binaan kami, yang telah berhasil ada sepuluh desa. Rata-rata bergerak di bidang pangan lokal, seperti pengolahan ketela dan gula aren,” pungkasnya. Sukseskan Program Pemberdayaan Sementara itu Koordinator Kopertis Wilayah V DIY Dr Ir Bambang Supriyadi CES, DEA mengatakan, perlu adanya kemitraan global untuk menyukseskan program pemberdayaan masyarakat khususnya untuk mengentaskan kemiskinan serta menghadapi tantangan program SDGs. Karena tanpa itu tidak mungkin membangun perdamaian dan keserasian. ”Tanpa perdamaian dan keserasian tidak mungkin menciptakan pembangunan internasional yang berkelanjutan. Tanpa pembangunan internasional berkelanjutan tidak mungkin mencetak lebih banyak pekerjaan dan pertumbuhan yang besar.Tanpa semua itu pembangu-

nan internasional berkelanjutan hanya mimpi,” tegasnya pada pembukaan Seminar Internasional Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendekatan Multidimensi: ”Sebuah Pandangan Terpadu terhadap Perkembangan Internasional”, di Ball Room Hotel Ina Garuda Yogyakarta, belum lama ini. Dia menilai, seminar internasional pemberdayaan ini, merupakan testemoni yang jelas betapa pentingnya kemitraan global dalam menghadapi tantangan global. Dia berharap agar hasil seminar bisa diimplementasikan nanti oleh Universitas Mercu Buana sehingga akan bermanpaat bagi masyarakat. Sementara Gubernur DIY Sri Hamengkubowo X yang diwakili Bambang Irianto yang juga membacakan makalah Gubernur DIY sebagai keynote speaker, menyambut baik pelaksanaan seminar internasional ini. ”Pencapaian target SDGs adalah komitmen global harus diselesaikan secara komprehensif oleh seluruh sasaran targetnya,” kata Gubernur. Dikatakan, Indonesia memiliki komitmen dalam pengentasan kemiskinan dan sudah menjadi agenda pembangunan global, di mana penduduk dibuka secara muda bisa mengakses sumber daya yang tersedia sebagai partisipasi dalam pembangunan. Hal sesuai Inpres No 1/2010 dan Inpres No 3/2010 tentang Program Pembangunan Berkelanjutan dalam Tujuan Pembangunan Milenium. *