FORUM MANAJEMEN
Vol. 06 No. 4
PENINGKATAN KESELAMATAN PADA KEGIATAN USAHA MIGAS MELALUI PENERAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) DAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA (SKKNI) Oleh: Ali Supriyadi*) ABSTRAK Kegiatan usaha minyak dan gas bumi banyak mengandung resiko-resiko bahaya terhadap faktor keselamatan umum, keselamatan pekerja, instalasi dan kondisi lingkungan (keselamatan migas). Untuk mencapai jaminan Keselamatan Migas, diperlukan adanya kaidah keteknikan yang baik pada semua tahapan kegiatan dimulai dari tahapan eksplorasi hingga pada kegiatan niaga migas sehingga memenuhi regulasi dan standar. Standar yang dimaksud adalah standar yang terkait dengan produk, mutu, pengukuran, kualitas serta standar yang terkait dengan kompetensi kerja seseorang dan yang telah ditetapkan yaitu Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Kata kunci : Keselamatan Migas, Standar Nasional Indonesia (SNI), dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). I. PENDAHULUAN Sektor energi khususnya minyak dan gas bumi sampai saat ini masih menjadi penyumbang pendapatan Negara. Karena itu disadari betapa pentingnya upaya pengelolaan minyak dan gas bumi dengan optimal, efektif dan efisien serta mengacu pada kaidah-kaidah keteknikan yang baik dengan memperhatikan aspek keselamatan migas yang mencakup keselamatan pekerja, keselamatan umum, keselamatan instalasi dan keselamatan lingkungan. Pengusahaan minyak dan gas bumi secara efektif dan efisien, diarahkan untuk peningkatan nilai tambah dengan tujuan untuk memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, meningkatkan ekspor, menunjang pembangunan daerah dan sector pembangunan
lainnya serta sekaligus mengembangkan penguasaan teknologi yang tepat dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Semua kegiatan ini tidak dapat dipisahkan dari aspek keselamatan migas atau dengan kata lain seharusnya tidak ada dikotomi antara Keselamatan Migas dengan kegiatan operasi dan produksi itu sendiri. Kegiatan usaha minyak dan gas bumi banyak mengandung resikoresiko bahaya terhadap faktor keselamatan umum, keselamatan pekerja, instalasi dan kondisi lingkungan (keselamatan migas). Pelaksanaan pembinaan terhadap aspek keselamatan migas selama ini terus diupayakan untuk ditingkatkan. Ciri-ciri khusus kegiatan usaha minyak dan gas bumi antara lain. a. Daerah operasiya ditempat-tempat terpencil jauh dari sarana umum. 1
FORUM MANAJEMEN
Vol. 06 No. 4
b. Kegiatannya mengandung resiko tinggi oleh karena mengoperasikan peralatan dan atau instalasi yang berkaitan dengan tekanan, temperatur, proses dan kondisi alam. c. Menggunakan teknologi yang canggih, peralatan-peralatan khusus dan investasi yang sangat besar. d. Memerlukan tenaga kerja yang memiliki kompetensi khusus. Potensi resiko bahaya sebagaimana disebutkan di atas tidak terbatas pada kegiatan di Hulu saja, namun juga pada kegiatan hilir serta hasil olahan lainnya (Bahan Bakar Minyak dan Gas). Resiko bahaya itu dapat berupa bahaya kebakaran, ledakan, catastrophyc pada instalasi dan atau peralatan di kegiatan usaha migas dan dapat juga berupa pencemaran di lingkungan sekitar operasi kegiatan usaha migas yang pada akhirnya akan berdampak pada kerugian materiil dan immateriil.
dari sistim konsesi pada zaman penjajahan Belanda menjadi sistim perjanjian karya setelah diberlakukannya Undang-undang No. 44 tahun 1960 dan kemudian berkembang menjadi sistem kontrak Production Sharing yang beroperasi sejak dimulainya kegiatan di lepas pantai Indonesia tahun 1966. Sejarah perkembangan usaha pertambangan minyak dan gas bumi di Indonesia sejak masa penjajahan menunjukkan bahwa hal-hal yang menyangkut keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup telah menjadi masalah utama yang perlu diawasi oleh pemerintah secara ketat. Perlu disadari bahwa usaha pertambangan minyak dan gas bumi adalah kegiatan yang mempunyai resiko yang cukup besar, sehingga masalah keselamatan kerja perlu mendapat perhatian khusus. Oleh karena itu untuk mendorong peningkatan prestasi dalam bidang keselamatan kerja di sub sektor minyak dan gas bumi, pemerintah dalam hal ini diadakan penetapan kebijaksanaan pemberian tanda penghargaan keselamatan migas, sertifikasi tenaga teknik khusus migas serta sertifikasi instalasi dan peralatan. Dalam kenyataannya kontrol dan inspeksi keselamatan dan kesehatan kerja telah dilaksanakan oleh pemerintah sejak dikeluarkannya undang–undang Indishe Mijnwet tahun 1899 tetapi secara hukum, pengawasan pemerintah dilaksanakan setelah terbitnya Mijn Ordonanntie dan Mijn Politie Reglement pada tahun 1930, yaitu dengan resmi dibentuknya Kepala Inspeksi Tambang. Undangundang yang disebutkan diatas juga berlaku pada penambangan mineral non migas.
II. A.
DASAR TEORI Keselamatan Migas Penemuan lapangan minyak dan gas di Indonesia dimulai pada tahun 1871, sedangkan peraturan mengenai pertambangan minyak dan gas bumi pertama kali dikeluarkan pada tahun 1899 (Indische Minjwet 1899), yang mengatur hak dan kewajiban pemegang konsesi (Wilayah Kuasa Pertambangan terhadap pemerintah). Pada tahun 1930 telah diterbitkan suatu peratuiran yang mengatur mengenai aspek keselamatan kerja termasuk pengawasannya yakni dengan diundang-undangkannya Mijn Ordonnantie dan Mijn Politie Reglement yang mengatur mengenai keselamatan kerja kegiatan tambang. Usaha pertambangan minyak dan gas bumi telah mengalami perombakan 2
FORUM MANAJEMEN
Vol. 06 No. 4
Pada tahun 1960 kedua bentuk pertambangan termaksud dipisahkan dan sebagai penggantinya untuk pertambangan minyak dan gas bumi diterbitkan undang undang No. 44 Prp/1960. Undang-undang ini kemudian menjadi dasar dalam pengaturan pertambangan minyak dan gas bumi setelah tahun 1960 di Indonesia. Berdasarkan Undang-undang No. 44 tahun 1960 telah diterbitkan seperangkat perundang-undangan yang menjadi dasar hukum untuk mengatur, membina dan mengawasi masalah keselamatan dan kesehatan kerja pada Sub Sektor Minyak dan Gas Bumi antara lain Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi di Daerah Lepas Pantai dan Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 1979 tentang keselamatan kerja pada permunian dan pengolahan minyak dan gas bumi. Sebagai pelaksanaan Undangundang No. 1 tahun 1970 pada sektor pertambangan, pemerintah telah membuat pengaturan melalui Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan. Pada kegiatan usaha migas dikenal klasifikasi untuk kecelakaan kerja berdasarkan peraturan perundangan dibagi menjadi empat bagian, yaitu: a. Ringan, kecelakaan yang tidak menimbulkan kehialangan hari kerja; b. Sedang, kecelakaan yang menimbulkan kehilangan hari kerja dan diduga tidak akan menimbulkan cacat jasmani dan atau rohani yang akan mengganggu tugas pekerjaannya; c. Berat, kecelakaan yang menimbulkan kehilangan hari kerja
dan diduga akan menimbulkan cacat jasmani dan atau rohani yang akan mengganggu tugas dan pekerjaannya; dan d. Mati/Fatal, kecelakaan yang menimbulkan kematian segera atau dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah terjadinya kecelakaan. Setelah diterbitkannya Undang undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, pada Pasal 40 mengamanatkan kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib menjamin standar dan mutu, menerapkan kaidah keteknikan yang baik, keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup, mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat dan produk dalam negeri. Untuk mewujudkan amanat dalam Undang undang No. 22 Tahun 2001 tersebut dan dalam rangka menyambut era globalisasi maka diperlukan suatu standar nasional dan kompetensi yang dapat mengakomodir hal-hal tersebut, melindungi kepentingan negara kita serta menunjang keselamatan migas. Keselamatan Migas adalah ketentuan tentang Standardisasi peralatan, sumber daya manusia, pedoman umum instalasi migas dan prosedur kerja agar instalasi migas dapat beroperasi dengan andal, aman, dan akrab lingkungan agar dapat menciptakan kondisi : a. Aman dan sehat bagi pekerja (K3) b. Aman bagi masyarakat umum (KU) c. Aman bagi lingkungan (KL) d. Aman dan andal bagi instalasi migas sendiri (KI) Keselamatan pekerja adalah suatu perlindungan bagi keamanan dan kesehatan bagi para pekerja sehingga dapat terhindar dari kecelakaan kerja. 3
FORUM MANAJEMEN
Vol. 06 No. 4
Agar tercapainya keselamatan pekerja, persyaratan yang harus dipenuhi antara lain terdapatnya standardisasi kompensi; tempat kerja dan lingkungan kerja yang laik; prosedur kerja; dan menggunakan alat pelindung diri (APD) bagi yang bekerja di tempat berbahaya. Keselamatan umum merupakan perlindungan bagi keamanan masyarakat umum sehingga dapat terhindar dari kecelakaan yang disebabkan oleh kegiatan usaha migas. Untuk mengantisipasi hal tersebut dibutuhkan penyuluhan terhadap bahaya migas, tanda peringatan atau larangan, sertifikat kelaikan terhadap instalasi dan peralatan, tanda keselamatan produk, dan lain-lain. Keselamatan lingkungan berfungsi untuk melindungi lingkungan sekitar kegiatan terhadap pencemaran yang disebabkan dari proses yang pada industri migas. Untuk mencegah hal tersebut maka terdapat beberapa persyaratan bagi kegiatan usaha migas, antara lain studi lingkungan; bahanbahan kimia yang digunakan dalam operasi telah memenuhi persyaratan; teknologi yang tepat; terdapat peralatan pemantauan, pencegahan dan pencemaran lingkungan; mengacu pada baku mutu lingkungan; terdapat SDM yang berkompeten; sistem tanggap darurat; dan sistem manajemen lingkungan. Keselamatan instalasi/ peralatan merupakan suatu perlindungan bagi instalasi dan peralatan yang digunakan sehingga dapat terhindar dari kerusakan yang dapat membahayakan bagi para pekerja, lingkungan, masyarakat umum serta kerugian investasi. Untuk dapat menghindari hal tersebut terdapat beberapa persyaratan, antara lain prosedur operasi dan perawatan; sertifikat
kelaikan instalasi dan peralatan; penggunaan standar/SNI; tanda kesesuaian SNI; sertifikat kompetensi bagi pekerja; kesiapan alat pemadam; prosedur dan latihan tanggap darurat; dan tanda keselamatan produk. B.
STANDAR NASIONAL INDONESIA Pertumbuhan ekonomi nasional perlu didukung oleh peningkatan produktivitas dan efisiensi serta sumberdaya manusia yang berkualitas. Untuk itu diperlukan usaha peningkatan dan pemantapan program pembangunan nasional di sektor ekonomi agar dapat menjadi penggerak utama ekonomi yang efisien, berdaya saing tinggi, dan mempunyai struktur yang makin mantap. Keberadaan Sistem Standardisasi Nasional (SSN) sangat diperlukan untuk mendukung produk nasional dalam menghadapi era perdagangan bebas, guna menjamin terciptanya perdagangan yang adil dan jujur serta menunjang pertumbuhan produk nasional dan perlindungan masyarakat, khususnya dalam hal keselamatan, keamanan, kesehatan dan fungsi lingkungan hidup. Selain itu, dalam meningkatkan keunggulan kompetitif produk nasional, diperlukan pengembangan prasarana teknis standardisasi yang meliputi metrologi, standar, pengujian, dan penilaian mutu dalam rangka meningkatkan dan menjamin mutu barang dan/atau jasa. Pengembangan prasarana teknis tersebut diusahakan agar manfaatnya dapat lebih dirasakan oleh semua pihak. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, standardisasi dapat digunakan sebagai salah satu alat kebijakan pemerintah dalam menata struktur ekonomi secara lebih baik dan 4
FORUM MANAJEMEN
Vol. 06 No. 4
memberikan perlindungan kepada masyarakat. Oleh karena itu, Indonesia memerlukan standar nasional dengan mutu yang makin meningkat dan dapat memenuhi persyaratan internasional, untuk menunjang tercapainya tujuan strategis, antara lain peningkatan efisiensi nasional, dan menunjang program keterkaitan sektor ekonomi dengan berbagai sektor lainnya. Ruang lingkup Sistem Standardisasi Nasional meliputi kelembagaan standardisasi, perumusan standar, penetapan standar, pemberlakuan standar, penerapan standar, akreditasi, sertifikasi, metrologi, pembinaan dan pengawasan standardisasi, kerja sama, informasi dan dokumentasi, pemasyarakatan, pendidikan dan pelatihan standardisasi serta penelitian dan pengembangan standardisasi. Dengan semakin banyaknya masuk standar asing khususnya pada industri migas, untuk menjaga dan melindungi kepentingan domestik maka diperlukan pemberlakuan standar dan penilaian kesesuaian. Oleh karenanya, peran standar dan penilaian kesesuaian kini menjadi semakin besar dalam kegiatan usaha migas seiring dengan penggunaan teknologi tinggi pada instalasi migas. 1. Perumusan SNI Peranan standardisasi dalam perekonomian nasional mengalami perkembangan yang berarti, misalnya diberlakukannya Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang secara spesifik mengamanatkan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan; terbitnya PP 102 tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional; meningkatnya peran aktif Indonesia
dalam kegiatan standardisasi regional dan internasional seperti ISO (International Organization for Standardization), IEC (International Electrotechnical Commission), CAC (Codex Alimentarius Commission), ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation), APLAC (Asia Pasific Laboratory Accreditation Cooperation), dan sebagainya. Saat ini Indonesia duduk menjadi P Member di ISO. Kegiatan standardisasi di Indonesia dilaksanakan oleh semua stakeholders yaitu pemerintah, pelaku usaha, konsumen maupun kaum profesional (ilmuwan) yang dikoordinasikan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN). Keempat stakeholders tersebut diharapkan dapat berpartisipasi aktif dengan bebas dan terarah dalam kegiatan standardisasi. Guna menghimpun aspirasi dan mengkoordinasikan kegiatan standardisasi, stakeholders tersebut perlu diwadahi dalam suatu bentuk organisasi yang. Dalam melaksanakan kegiatannya BSN dibantu oleh simpulsimpul kerja fungsional yang meliputi komisi, panitia teknis perumusan SNI, Komite Akreditasi Nasional (KAN), Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (KSNSU), lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi, laboratorium, dan lembaga standardisasi lainnya.
Gb 1 Tahapan Penyusunan SNI Sektor Migas Standar Nasional Indonesia (SNI) disusun melalui proses perumusan Rancangan Standar Nasional Indonesia 5
FORUM MANAJEMEN
Vol. 06 No. 4
(RSNI) yang dilaksanakan oleh Panitia teknis Perumusan SNI yang dilaksanakan oleh unit standardisasi pada instansi teknis yang bersangkutan melalui konsensus dari semua pihak yang terkait. RSNI ditetapkan menjadi SNI oleh BSN. Panitia teknis Perumusan SNI ditetapkan oleh BSN atas usul dan dikoordinasikan oleh Instansi teknis sesuai dengan kewenangannya. Keanggotaan Panitia teknis ditetapkan oleh instansi teknis terkait dengan ketentuan semua stakeholders terwakili. Dalam melaksanakan tugasnya Panitia teknis dapat dibantu oleh Sub-Panitia teknis dan/atau Gugus Kerja yang jumlahnya disesuaikan dengan bidang standar yang akan dirumuskan. 2. Penetapan SNI Ditjen Migas sebagai instansi teknis di sektor minyak dan gas telah menghasilkan RSNI yang kemudian telah ditetapkan menjadi SNI sebanyak 158 SNI, 2 (dua) buah SNI telah diberlakukan Wajib melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 15 Tahun 2008 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Mengenai Sistem Transportasi Cairan Untuk Hidrokarbon dan Standar Nasional Indonesia Mengenai Sistem Perpipaan Transmisi dan Distribusi Gas Sebagai Standar Wajib. Dua SNI tersebut adalah SNI 133473-2002 (ASME/ANSI B.31-4) Sistem Transportasi Cairan untuk Hidrokarbon dan SNI 13-3474-2002 (ASME/ANSI B.31-8) Sistem Perpipaan Transmisi dan Distribusi Gas.
Kondisi tersebut merupakan aset yang sangat mahal dan sekaligus sebagai faktor keunggulan kompetitif yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Potensi SDA tersebut merupakan faktor dominan dalam strategi pembangunan Bangsa dan Negara Indonesia terutama dalam menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas tingkat AFTA dan AFLA. Memperhatikan aset dan potensi SDA yang luar biasa tersebut diperlukan pengelolaan yang profesional dan kredibel. Karena itu, untuk pengelolaan SDA diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten. Guna mendorong dan merealisasikan SDM yang kompeten tersebut harus dipersiapkan dan dirancang secara sistematis antara lain dalam hal sistem pendidikan dan pelatihan (diklat) serta perangkatperangkat pendukungnya. Dengan demikian diharapkan akan dihasilkan SDM yang handal untuk mengelola kekayaan SDA secara profesional. Melalui penyiapan SDM yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan standar, maka bangsa Indonesia akan survive dalam menghadapi era kompetisi dan perdagangan bebas. Menghadapi hal tersebut, semua negara termasuk Indonesia, sedang dan telah berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusianya melalui standardisasi dan sertifikasi kompetensi di berbagai sektor. Untuk hal ini diperlukan kerjasama dunia usaha/industri, pemerintah dan lembaga diklat baik formal maupun non formal untuk merumuskan suatu standar kompetensi yang bersifat nasional khususnya pada Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi. Mengingat kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang banyak mengandung
C.
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA Sumber Daya Alam (SDA) berupa minyak dan gas bumi terbentang luas di bumi nusantara yang merupakan potensi besar Negara Indonesia. 6
FORUM MANAJEMEN
Vol. 06 No. 4
resiko-resiko bahaya terhadap faktor keselamatan umum, keselamatan pekerja, instalasi dan kondisi lingkungan atau disebut keselamatan migas, maka dibutuhkan SDM yang memiliki kompeten pada bidangnya. Berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ditegaskan bahwa program pelatihan kerja harus mengacu kepada standar kompetensi kerja. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional ditegaskan kembali bahwa program pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja harus mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Kompetensi Kerja Internasional maupun Standar Kompetensi Khusus. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) adalah uraian kemampuan yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja minimal yang harus dimiliki seseorang untuk menduduki jabatan tertentu yang berlaku secara nasional.
konsorsium yang terdiri dari asosiasi profesi (lembaga sertifikasi profesi dll), asosiasi industri, pengguna (pelaku industri), pemerintah, dan akademisi (perguruan tinggi) serta masyarakat. Tim komite Rancangan SKKNI (RSKKNI) disektor migas terdiri dari Ditjen Migas, BU/BUT, asosiasi profesi, manufacturer dan akademisi.
KERANGKA PENGEMBANGAN SKKNI •Industri •Profesi •Pemerintah
K/L-KOMITE STANDAR/ TIM PENYUSUN/PERUMUS
NAKER MENAKERTRANS
RSKKNI 1
•WORKSHOP RSKKNI
VERIFIKASI
•PENYUSUNAN •ADAPTASI •ADOPSI
RSKKNI 3 PRA/KONVENSI
Tuntutan kebutuhan SKKNI
MENTERI/KA.. LEMBAGA/BADAN Sesuai Sektor
RSKKNI 2
Penerapan
SKKNI Bersifat sukarela (voluntary)
SKKNI Bersifat disarankan/ Wajib (advisory/ compulsary)
Monitoring & Kaji Ulang (Kemnakertrans dan K/L Teknis)
Gb 3 Kerangka Pengembangan SKKNI Sektor Migas 2.
Penetapan SKKNI Kementerian ESDM c.q Ditjen Migas sebagai instansi teknis yang menyusun SKKNI, telah menghasilkan 43 SKKNI di sektor migas dan Kementerian Tenagakerja telah menetapkannya. Dan tahun 2015 KESDM telah mewajibkan 35 SKKNI tersebut dengan menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No. 05 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Di Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi Secara Wajib.
Gb 2 Tahapan Penyusunan SKKNI Sektor Migas 1.
Perumusan SKKNI Penyusun SKKNI adalah lembaga pengembangan standar kompetensi yang terdiri atas Kementerian Tenagakerja, instansi terkait (KESDM c.q. Ditjen Migas), komite standar kompetensi, Tim perumus SKKNI dan Tim Verifikasi SKKNI. Tim perumus ini bersifat ad hoc. Tim perumus disebut juga sebagai Komite Teknis. Komite teknis meliputi 7
FORUM MANAJEMEN
Vol. 06 No. 4
penerapan SKKNI bersifat sukarela, disarankan dan wajib. SKKNI dapat diwajibkan pemerintah setelah mempertimbangkan keperluan melindungi kepentingan umum, keamanan Negara, perkembangan nasional dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pemberlakuan SKKNI wajib dilakukan melalui penerbitan regulasi teknis oleh instansi pemerintah yang memiliki kewenangan untuk meregulasi kompetensi tenaga kerja. Saat ini di sektor kegiata usaha migas telah diberlakukan secara wajib 35 SKKNI pada sektor industri migas berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 5 Tahun 2015. Pemberlakuan atas ke 35 SKKNI tersebut didasarkan atas pertimbangan terhadap aspek resiko bahaya kecelakaan kerja, kerusakan barang modal, kerusakan lingkungan, persaingan tenaga kerja Indonesia di pasar global, kerugian yang diakibatkan oleh rendahnya kualitas tenaga kerja Indonesia serta kesiapan infrastruktur untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi.
Gb 4 SKKNI Bidang Kegiatan Usaha Migas III.
PENERAPAN SNI DAN SKKNI SNI pada dasarnya merupakan standar sukarela (voluntary), yaitu penerapannya bersifat sukarela. SNI yang berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan, kelestarian fungsi lingkungan hidup, atau atas dasar pertimbangan tertentu dapat diberlakukan secara wajib oleh instansi teknis, yang selanjutnya disebut sebagai SNI wajib. Penerapan standar dimaksudkan untuk mendukung terwujudnya jaminan mutu barang, jasa, proses, sistem atau personel sehingga dapat memberikan kepercayaan kepada pelanggan dan pihak terkait bahwa suatu organisasi, individu, barang dan/atau jasa yang diberikan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Selain itu penerapan standar juga dimaksudkan untuk menjamin peningkatan produktivitas, daya guna dan hasil guna serta perlindungan terhadap konsumen, tenaga kerja, dan masyarakat dalam hal keselamatan, keamanan, kesehatan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Penerapan standar pada dasarnya sukarela yaitu bukan suatu keharusan melainkan atas dasar kebutuhan sendiri. Penerapan SKKNI diserahkan kepada instansi terkait. Pada dasarnya
Gb 4 Penerapan SNI dan SKKNI Kegiatan Usaha Migas
8
FORUM MANAJEMEN
Vol. 06 No. 4
IV.
KESIMPULAN Untuk mencapai jaminan Keselamatan Migas, diperlukan adanya kaidah keteknikan yang baik pada semua tahapan kegiatan dimulai dari tahapan eksplorasi hingga pada kegiatan niaga migas sehingga memenuhi regulasi dan standar. Dalam pelaksanaannya kaidah keteknikan yang baik harus mengacu kepada standar yang umum digunakan dan telah diakui baik secara internasional dan nasional. Untuk mendukung produk nasional menjadi kompetitif dalam menghadapi era perdagangan bebas (globalisasi) maka diperlukan kesiapan baik dari aspek infrastruktur, sumber daya manusianya, standar serta regulasi. Standar yang dimaksud adalah standar yang terkait dengan produk, mutu, pengukuran, kualitas serta standar yang terkait dengan
kompetensi kerja seseorang dan yang telah ditetapkan yaitu SNI dan SKKNI. Standar merupakan inti dari penerapan kaidah keteknikan untuk menjaga terciptanya keselamatan migas sehingga dapat terlaksananya kegiatan usaha migas yang aman, andal dan akrab lingkungan. Penggunaan standar dimulai dari kompetensi pekerja, perencanaan dasar, spesifikasi teknis, pemilihan material, perhitungan teknis, pembuatan, perakitan, pengujian, operasi, perawatan dan pemeliharaan, serifikasi dan evaluasi teknis. Pemahaman terhadap penggunaan standar dan kompetensi pekerja merupakan hal penting. Dengan penerapan standar pada instalasi migas dan pekerja tersebut dapat mewujudkan kegiatan usaha migas yang optimal, efisien dan aman.
DAFTAR PUSTAKA Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral No. 15 tahun 2008 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Mengenai Sistem Transportasi Cairan untuk Hidrokarbon dan Standar Nasional Indonesia Mengenai Sistem Perpipaan Transmisi dan Distribusi Gas Sebagai Standar Wajib. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi secara Wajib https://ngsuyasa.wordpress.com/ 2014/01/20/sni-dan-skkni-wajib-di-sektor-migas/ http://www.iatmi.or.id/assets/bulletin /pdf/2008/2008-02.pdf http://www.kompasiana.com/ johanismalingkas/kiatmempersiapkan-sdm-berkualitas-diindustri-hulu-migas_552fe96a6ea834505f8b469a http://migas.esdm.go.id/post/read/2-SNI-Migas-Jadi-Standar-Wajib *) Ali Supriyadi adalah pejabat fungsional Widyaiswara
9
