FORMULASI IDE PERMAAFAN HAKIM (RECHTERLIJK PARDON) DALAM PEMBAHARUAN SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA

Jurnal Law Reform Volume 13, Nomor 1, Tahun 2017

Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

FORMULASI IDE PERMAAFAN HAKIM (RECHTERLIJK PARDON) DALAM PEMBAHARUAN SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA Aristo Evandy A.Barlian1, Barda Nawawi Arief 2 Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro [email protected] ABSTRAK Substansi Buku 1 Kuhp saat ini merupakan pedoman induk dalam sistem pemidanaan di Indonesia, namun pedoman dalam perumusan pidana saat ini hanya terpaku pada ketentuan adanya tindak pidana dan kesalahan tanpa memasukan tujuan dan asas dari pemidanaan.Oleh karena itu hukum pidana saat ini dirasa kaku dan tidak berkemanusiaan dalam aplikasinya pada kasus-kasus kecil yang dipandang memerlukan keadilan sosial. Rumusan sistem induk yang tidak memilki tujuan dan asas dalam pedoman pemidanaan tidak akan melahirkan hukum yang efektif, saat ini telah hadir sebuah ide yaitu Rechterlijk Pardon sebagai salah satu konsep dalam pembaharuan pidana yang telah digunakan oleh pelbagai negara yang menerapkan civil law sistem. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ide Rechterlijk Pardon dalam tahap formulasi dan aplikasi yang ada pada saat ini dan dalam formulasi sistem induk pidana yang akan datang di Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah penelitian hukum kualitatif normatif, yaitu dengan pendekatan perundang-undangan (statute appproach), pendekatan konseptual (conceptual approach), Pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Analisis kualitatif normatif terhadap data yang disajikan secara kuantitatif, berpijak pada analisis deskriptif dan prediktif. Hasil analisa pada penelitian ini ditemukannya 6 (enam) pasal yang berkaitan dengan nilai permaafan dalam formulasi kuhp saat ini namun bukanlah nilai permaafan yang murni dan ditemukannya 5 (lima) aplikasi peradilan pidana yang telah memiliki nilai permaafan namun masih belum dapat diterapkan dengan baik karena tidak adanya formulasi permaafan dalam pidana saat ini. Diformulasikannya ide permaafan hakim “Rechterlijk Pardon” dengan memasukannya tujuan dan asas pemidanaan dalam syarat pemidanaan yaitu pada Pasal 55, 56 dan 72 RUU KUHP 2015, nantinya akan menjadikan sistem hukum pidana di Indonesia yang akan datang dapat lebih integral, fleksible, humanis, progress dan nasionalis. Disarankan kepada anggota Parlemen untuk dapat membuat dan melegitimasi rancangan perumusan sistem hukum pidana yang telah ada sampai sekarang. Mereformasi sistem hukum pidana merupakan bagian penting dalam perkembangan sistem peradilan pidana di masa depan. sistem peradilan pidana sangat membutuhkan reformasi yang signifikan seperti masuknya tujuan dan asas hukum pidana sehingga terwujudnya sistem peradilan pidana yang efektif di Indonesia. Kata Kunci : Formulasi Sistem Pemidanaan; Ide Permaafan Hakim; Pembaharuan Hukum

1

2

Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP Penulis Kedua, Penulis Koresponden

28



A. Pendahuluan

tersebut merupakan terobosan hukum baru yang

Kebijakan formulasi dalam perumusan

diatur dalam konsep.Ide tersebut lebih memiliki

sistem pemidanaan materiil di Indonesia pada saat

cakupan nilai-nilai hukum yang hidup dan nilai

ini (Kuhp/WvS) berasal dari warisan jajahan

hukum nasional yang lebih berorientasi pada nilai

belanda yang penyusunannya lebih berorientasi

Pancasila. Saat ini KUHP/ Wvs sama sekali tidak

pada pelaku tindak pidana.Nilai filosofi yang

mengatur adanya ketentuan umum mengenai

menjadi latar belakang disusunnya Kuhp/WvS

dapatnya

dilakukan

adalah individualism dan liberalism yang diilhami

Akibatnya

banyak kasus-kasus kecil seperti

oleh aliran klassik/neo klassik yang berorientasi

pencurian kakao, sandal, semangka dijatuhi pidana

pada perbuatan dan pelaku tindak pidana.

yang tidak sesuai, bahkan bertentangan dengan

Ketentuan perundang-undangan hukum pidana

nilai-nilai kemanusiaan yang hidup di masyarakat.4 Permaafan

materiil di Indonesia tidak dapat dipisah-lepaskan dengan “Ketentuan Induk” dari

permaafan

oleh

oleh

hakim juga

hakim.

dikenal

sebagai Rechterlijk pardon, non imposing of

Kuhp/WvS dan

penalty, Judicial Pardon atau dispensa de pena.

ketentuan UU pidana diluar Kuhp.3 Saat ini sedang disusun Konsep KUHP

Diberbagai negara, dalam hal tertentu hakim dapat

Baru yang bertujuan menggantikan KUHP/WvS

untuk tidak menjatuhkan pidana terhadap pelaku

karena ide/konsep dasar pemikiran, nilai filosofi

tindak pidana. Gagasan mengenai permaafan

dalam masa penyusunannya, sudah tidak sesuai

hakim dalam Konsep RUU KUHP merupakan nilai

lagi dengan ide/konsep dasar pemikiran, nilai

hukum terbaru yang merupakan reformasi dari

filosofi yang disusun dalam Konsep. Ide/konsep

kekakuan sistem pemidanaan dalam KUHP/Wvs.

dasar pemikiran, nilai filosofi disusunnya Konsep

Sistem pemidanaan dalam KUHP mensyaratkan

adalah Pancasila yang jalinan ide dalam setiap

bahwa pidana dapat dijatuhkan apabila terpenuhi

silanya

syarat adanaya perbuatan dan kesalahan. Dengan

mencerminkan Nilai Ketuhanan, Nilai

bertumpu

Kemanusiaan dan Nilai Kemasyarakatan.

pada

dua

syarat

tersebut

maka

pemidanaan dalam KUHP dirasakan sangat kaku

Dalam konsep terdapat Pembaharuan ide

dan

yang merupakan kebijakan formulasi dan salah

tidak

progress

dalam

menyelesaikan

satunya adalah “ide permaafan oleh hakim” ide Barda Nawawi Arief, RUU KUHP BARU sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Pustaka. Magister, Semarang 2012, hlm.1- 2. 3

4Barda

Nawawi Arief, Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Religius Dalam Konteks Siskumnas Dan Bangkumnas,Semarang, hlm.10.

29


problematika

penegakan


hukum

dalam

pendekatan

pembaharuan hukum nasional.5 Berdasar

pada

kasus.Analisis

kualitatif

normatif

terhadap data yang disajikan secara kuantitatif,

uraian

dalam

“latar

berpijak pada analisis deskriptif dan prediktif.

belakang” di atas, maka penulisan ini hendak C. Pembahasan

menganalisis tentang “Formulasi ide Permafaan Hakim (Rechterlijk Pardon) dalam Pembaharuan Sistem

Pemidanaan

di

Indonesia”

1. Kebijakan Formulasi Hukum pidana saat ini

untuk

yang berorientasi pada nilai permaafan.

memberikan kebebasan kepada hakim dalam

Dalam meninjau adanya permaafan hakim

memutus perkara-perkara yang semestinya dapat

pada substansi Kuhp saat ini beberapa pasal

diselesaikan dan didamaikan secara cepat oleh

dibawah

hakim, serta memperluas kewenangan hakim

apakah

berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

penelitian hukum normatif digunakan beberapa yaitu

pendekatan

perundang-

(statute

approach),

pendekatan

konseptual (conceptual approach), Pendekatan perbandingan

diatas

hakim melakukan permaafan.

adalah penelitian hukum kualitatif normatif. Dalam

(case

pasal-pasal

memang

telah

sesungguhnya yang dapat memberi pedoman bagi

Metode pendekatan dalam penelitian ini

kasus

kemungkinan

memenuhi unsur dari nilai permaafan yang

B. Metode Penelitian

undangan

adanya

permaafan dari hakim, namun dapat diketahui

dalam mencari dan menggali keadilan yang hakiki

pendekatan,

menunjukan

approach)

dan

(comparative

pendekatan approach.)6.

Penggunaan metode analisis kualitatif normatif ini sangat berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam pendekatan perbandingan dan Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Program Magister Ilmu Hukum Undip,.hlm. 79. 6Johnny Ibrahim, 2005.Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Surabaya, hlm.444. 5

30


No 1.

Kebijakan Formulasi KUHP/WvS Pasal 14a ayat (1).7

Pidana Ringan


Hasil

Nilai Peramaafan

Kelemahan Hukuman

Terhadap pidana satu tahun penjara atau kurungan.

Hakim dapat memerintahkan bahwa pidana tidak usah dijalani,

Apabila syarat percobaan tidak terpenuhi terpidana tetap akan dipenjara dan menjalani hukuman.

Tidak ada nilai permaafan hakim dalam ketentuan pidana percobaan atau pidana bersyarat.

2

KUHP/WvS Pasal 408

Terhadap larangan memasukan barang bagi anak dibawah umur.

Diserahkan kembali tanpa pidana apapun.

Hakim dapat untuk tetap memberi hukuman pidana perampasan bagi anak.

Tidak ada nilai permaafan hakim dalam pidana perampasan bagi anak.

3

UU pidana Khusus diluar KUHP No. 11 Tahun 2012 dalam Pasal 70.9 KUHP /WvS Pasal 82.10

Terhadap ringannya perbuatan dan keadaan pribadi Anak

Hakim dapat mempertimbangkan untuk tidak menjatuhkan pidana.

Hakim dapat untuk tetap memberikan hukuman “Tindakan” bagi anak.

Tidak ada nilai permaafan hakim dalam pidana tindakan bagi anak.

Terhadap hukuman pelanggaran yang dapat dibayar dengan denda.

Apabila denda telah dibayar, kewenangan menuntut pelanggaran menjadi hapus.

Tidak ada nilai permaafan hakim dalam pemberian pidana denda maksimum.

5.

KUHP/WvS, Pasal 44-51.11

Terhadap hukuman yang memiliki alasan pemaaf.

Apabila memiliki unsur “adanya alasan pemaaf” maka hakim dapat menilai dengan memutuskan untuk menghapus dan mengurangi pidana.

Bukan hakim pengadilan yang memiliki kewenangan mendamaikan melainkan lembaga Afkoop diluar pengadilan, selain itu adanya denda maksimum yang bercirikan adanya permaafan atau perdamaian bersyarat. Apabila tidak ada unsur ”adanya alasan pemaaf” maka pidana tetap dijalankan dengan alasan “tiada maaf bagimu”.

6.

KUHP/WvS Pasal 33a dan UU No. 22 Tahun 2002.12

Terhadap hukuman penjara yang ditetapkan, paling rendah 2 tahun.

Diberikannya penghapusan pelaksanaan pidana oleh Presiden.

Terdapat kelemahan dari fungsi pengadilan khususnya kewenangan hakim dalam memberi maaf.

Tidak ada nilai permaafan bagi hakim dalam Grasi yang diberikan Presiden.

4

Tidak ada nilai permaafan, karena dalam rumusan hakim seharusnya tetap dapat memaafkan sekalipun tiada alasan pemaaf sekalipun.

KUHP/WvS Pasal 14A ayat (1) tentang Ketentuan pidana percobaan atau pidana bersyarat dikutip pada 25 Juni 2016 pk.09.00 wib. 8 KUHP/WvS Pasal 40 tentang pelanggaran terhadap anak dibawah umur pada 25 Juni 2016 pk.09.00 wib. 9 Undang-undang No.11 Tahun 2011 tentang sistem peradilan anak pada Pasal 70, dikutip pada 25 Juni 2016 pk.09.00 wib. 10 KUHP/WvS Pasal 82 tentang Pelanggaran yang diancam denda, dikutip pada 25 Juni 2016 pk.09.00 wib. 11 KUHP/WvS Pasal 44-51 tentang alasan pemaaf umur pada 25 Juni 2016 pk.09.00 wib. 12 KUHP/WvS Pasal 33A tentang Permohonan kepada Presiden dikutip pada 25 Juni 2016 pk.09.00 wib. 7

31


No.

Kasus

Masalah


Dakwaan

Nilai Permaafan Dinilai bersalah dan melawan hukum, tetapi tidak ada motif dan tujuan melakukan pidana, orientasi hakim disini sudah melihat pemidanaan dari perbuatan ke pelaku tindak pidana. Hakim banding mengupayakan perdamaian antara terdakwa dan keluarga korban secara adat dan agama dengan mengutip al-Baqarah: 178. Hakim menawarkan perdamaian kepada keluarga korban dengan menimbang usia boni dan melihat usaha boni untuk menyelamatkan korban saat kecelakaan terjadi. Hakim menimbang adanya kesadaran anak untuk mengakui kesalahannya dan menimbang pengaruh pidana pada masa depan pelaku.

Lepas

Tidak ada nilai permaafan hakim dalam putusan Lepas.

Percobaan

Tidak ada nilai permaafan hakim dalam putusan percobaan. Tidak ada nilai permaafan hakim dalam putusan percobaan.

Tindakan pengembalian kepada orangtua

Tidak ada nilai permaafan hakim dalam hukuman Tindakan.

Hakim menimbang telah tercapai kesepakatan damai antar pihak dengan memperbaiki kerusakan kendaraan yang berarti tidak ada kejahatan yang dapat dihukum pidana lagi. Hakim menjunjung tinggi kedamaian dari pada perselisihan yang berterusan.

Lepas

Bukanlah nilai permaafan hakim dalam putusan Lepas.

1.

Ibu Meneria13

Meminjamkan uang ke rekan-rekannya untuk menafkahi anakanaknya.

Didakwa hukuman 1 tahun karena melakukan kejahatan membuka bank gelap tanpa izin sesuai UU perbankan.

2.

Juan14

Perkelahian

Didakwa telah melakukan Penganiayaan.

3.

Boni (16Th)

Kelalaian mengendarai motor yang mengakibatkan kematian.

Didakwa 6 bulan penjara dan denda, karena kelalaian yang menimbulkan kematian.

15

4.

Aal (15Th)

Mencuri sepasang sandal.

Didakwa pencurian pada sandal pegawai Polisi.

5.

Ellya Dado16

Perselisihan akibat dari kendaraan Ellya Dado yang dirusak

Mendakwa Ellya Dado selama 2 minggu penjara dengan percobaan 1 bulan karena telah mengancam dan menghina korban.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 90/PID/1976/TIM. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 53/PID/1983/PT Mdn. 15 Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 52/PID.SUS/2013/PN.SML 16 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur No.46/PID/78/UT/WANITA. 13 14

32

Putusan

Percobaan

Hasil



Dapat ditarik sebuah pemikiran bahwa

dan asas hukum pidana yang lebih menjunjung

dalam kebijakan formulasi hukum pidana saat ini

perdamaian

dan

kemanusiaan

menghasilkan

baik dari Kuhp/WvS dan Undang-undang Khusus

putusan pidana yangdapat menganggu rasa

diluar Kuhp masih belum memilki dan memasukan

keadilan dan menimbulkan ketidakpercayaan dari

secara eksplisit dan jelas ide permaafan hakim bagi

masyarakat terhadap peradilan hukum di Indonesia.

pidana yang dipandang ringan dan dipandang tidak

Pada saat ini ada beberapa putusan peradilan

perlu dipidanakan. Dapat dikatakan kebijakan

pidana yang dipandang telah memiliki nilai

formulasi hukum pidana saat ini tidak ada nilai

permaafan seperti :

permaafan secara murni dari hakim, hukum pidana

Dapat ditarik sebuah pandangan bahwa

saat ini masih menggunakan asas hukum yang

pada saat ini tidak ada aplikasi permaafan dalam

kaku “Tiada maaf bagimu” sehingga seakan pidana

penerapan peradilan pidana di Indonesia.Walapun

penjara adalah obat terakhir untuk para pesalah

sudah ada beberapa putusan dan pertimbangan

yang melakukan tindak pidana sesuai Kuhp/WvS

hakim yang cendrung memilki nilai permaafan

yang sangat bercorak liberalis. Nilai kemanusiaan

namun, permaafan tidak dapat dilakukan oleh

yang tertuang dalam Pancasila tidak tercermin

hakim karena tidak ada landasan hukum untuk

dalam Kuhp milik belanda yang saat ini kita

menjatuhkan permaafan dalam Kuhap yang ada

gunakan.

hanya Pidana, Bebas, dan Lepas.Hal ini juga terkait pada pedoman pemidanaan yang menjadi

2. Aplikasi nilai permaafan hakim dalam

induk

penerapan peradilan pidana di Indonesia.

seharusnya dimasukan ide permaafan pada

hukum

pidana

seperti

Kuhp

yang

Peradilan pidana saat ini banyak memutus

pedoman Kuhp Indonesia sehingga seluruh sistem

kasus yang dipandang oleh masyarakat hanya

pemidanaan baik materil dan formil dapat

berpihak

menerapkan permaafan guna kedamaian dalam

pada

kalangan

berprikemanusiaan

atas

pada

tapi

tidak

kalangan

sistem pemidanaannya.

bawah.Pandangan umum dari masyarakat bahwa hukum saat ini tajam kebawah namun tumpul

3. Formulasi Ide Permaafan Hakim dalam RUU

keatas telah dirasa dalam beberapa putusan yang

KUHP 2015.

tidak layak untuk dipersidangkan dan bahkan seharusnya

dapat

diselesaikan

Ruu Kuhp dibentuk untuk menyesuaikan

dengan

hukum pidana warisan belanda (Kuhp), yang pada

perdamaian.Dampak dari tidak adanya pedoman

harapan besar dapat direformasi ke hukum pidana

33



nasional yang sesuai dengan nilai pancasila dan

Ide individualisasi pidana ini mengandung

keperluan masyarakat.Reformasi hukum terletak

beberapa karakteristik seperti pertanggungjawaban

pada aturan umum yang meliputi tujuan, pedoman

pidana yang bersifat pribadi atau perorangan (asas

dan

nilai-nilai

personal), kemudian pidana hanya dapat diberikan

dalam

kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas),

pembentukan konsep ini adalah ide permaafan

selain itu pidana harus disesuaikan dengan

hakim yang bersifat individual.Ide permaafan hakim

karakteristik dan kondisi pelaku, yang berarti ada

yang bersifat individual ini memilki nilai ketuhanan,

kelonggaran bagi hakim untuk memilih sanksi

kemanusiaan dan kemasyarakatan sesuai dengan

pidana dan harus ada kemungkinan untuk

jiwa kabangsaan (Pancasila).

memodifikasi pidana berupa penyesuaian dalam

pemidanaan

kebangsaan.

Salah

sesuai satu

dengan ide

besar

Konsep Permaafan dalam Ruu Kuhp 2015

pelaksanaannya.17

diimbangi dengan ide inividualistik yang mana

3.1 Pasal 55 dan 56 Ruu Kuhp 2015 sebagai

bahwa vonis hakim juga bertitik tolak kepada

Tujuan dan Pedoman dalam Permaafan Hakim

aspek tujuan pemidanaan yang bertolak pada

Dalam Ruu Kuhp 2015 tujuan pemidanaan

model sistem peradilan pidana yang mengacu

terdapat pada ketentuan umum Pasal 55 dan

kepada

model

pedoman pemidanaan dalam ketentuan umum

keseimbangan kepentingan yang memperhatikan

Pasal 56 untuk hakim dapat memaafkan pelaku

pelbagai kepentingan, meliputi kepentingan negara,

tindak pidana yang dipandang dapat dimaafkan

kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak

meskipun jelas bersalah. RUU KUHP 2015 Bab III

pidana,

kejahatan,

bagian kesatu tentang tujuan pemidanaan dalam

sehingga arah yang dicapai akan menghasilkan

pasal 55 ayat 1 menyatakan pemidanaan bertujuan

tujuan

:18

“daad-dader

dan yang

strafrecht”

kepentingan memberikan

yaitu

korban

kedamaian

dan

kesejahteraan bagi setiap elemen yang ada.

a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;

Permaafan hakim dalam pembaharuan pidana merupakan

salah

satu

bentuk

dari

ide

individualisasi pidana yang memperhatikan setiap kepentingan termasuk kepentingan pelaku, oleh karena itu ide permaafan hakim juga disebut

17Lawrence

M. Friedman, American Law: An invaluable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily our daily lives, W.W. Norton & Company, New York, 1984, hlm. 26 18Rancangan undang-undang Kuhp 2015, Pasal 55 ayat 1.

sebagai “permaafan individual” dalam pidana Indonesia.

34



c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

pedoman pemidanaan yang akan datang jelas menunjukan formulasi pemaafan dalam substansi rumusannya. Dalam Ruu Kuhp 2015 pada pedoman pemidanaan pasal 56 ayat 1 menyatakan dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:20 a. b. c. d.

Dalam ketentuan tujuan pemidanaan diatas menjelaskan bahwa pemidanaan memilki tujuan yang mulia dengan mencegah pidana demi pengayoman

masyarakat.Pemidanaan

juga

e. f.

bertujuan membina terpidana untuk menjadi orang baik dan berguna serta pemidanaan bertugas

g.

menyelesaikan konflik, memulihkan kesimbangan dan

jugamendatangkan

rasa

damai

h.

dalam

i.

masyarakat.Tujuan dari pidana diatas mengandung nilai kemasyarakatan yang sesuai dengan karakter

j.

bangsa Indonesia (Pancasila), selain itu tujuan

k.

diatas lebih integratif dengan lebih berorientasi pada pelaku tindak pidana dibandingkan perbuatan

Dengan adanya pedoman pemidanaan

pidana. Pasal 55 ayat 2 juga tidak kalah penting

pada ayat 1 pasal 56 Ruu Kuhp diatas, dapat

dalam merekonstruksi tujuan pemidanaan karena

memungkinkan hakim dalam sistem pemidanaan

disebutkan bahwa “pemidanaan tidak dimaksudkan

yang akan datang untuk dapat lebih melihat

untuk menderitakan dan merendahkan martabat

orientasi kasus pidana pada pelaku tindak pidana

manusia”,19hal ini menunjukan bahwa tujuan

tidak hanya pada perbuatanya saja yang melawan

pemidanaan dalam Kuhp yang akan datang akan sangat

berkemanusiaan

dan

undang-undang dan dapat memberi kebebasan

memungkinkan

pada hakim untuk menilai pelaku bahkan dapat

adanya permaafan oleh hakim.

memberikan permaafan bagi pelaku tidak pidana.

Selain dari tujuan pemidanaan yang dapat

Pedoman pemidanaan diatas dapat menjadi acuan

memungkinkan permaafan oleh hakim, dalam 19Rancangan

kesalahan pembuat tindak pidana; motif dan tujuan melakukan tindak pidana; sikap batin pembuat tindak pidana; tindak pidana yang dilakukan apakah direncanakan atau tidak direncanakan; cara melakukan tindak pidana; sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana; riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pembuat tindak pidana; pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana; pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

bagi penegak hukum dalam menjalankan tugasnya

undang-undang Kuhp 2015, Pasal 55 ayat 2.

20Rancangan

35




untuk menemukan keadilan dan tidak hanya

hukuman pidana pada terdakwa meskipun telah

terpaku pada kepastian undang-undang.

terbukti melakukan suatu tindak pidana yang ringan

Dalam pedoman pemidanaan pasal 56 ayat

dan tidak serius, apabila hakim menganggap patut

2 Ruu Kuhp menyatakan “Ringannya perbuatan,

berhubungan dengan kecilnya arti perbuatan,

keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada

kepribadian pelaku atau keadaan-keadaan pada

waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi

waktu perbuatan dilakukan, begitu pula sesudah itu

kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan

ia

tidak

menjatuhkan

pidana

menunjukkan

keteladanan,

hakim

dapat

atau

menentukan di dalam putusan bahwa tidak ada

mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan

pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkandengan

segi keadilan dan kemanusiaan”.21Dengan dasar ini

mempertimbangkan

maka hakim di masa mendatangakan memiliki

kemanusiaan.22 Meskipun telah memilki ketentuan

Legal standinguntuk dapat memaafkan orang yang

peramaafan dalam pedoman pemidanaan, terdapat

nyata-nyata melakukan tindak pidana dengan

beberapa poin pembatasan agar majelis hakim

alasan

dapat menjatuhkan putusan berupa pardon yaitu :

untuk

keadaan

pribadi

si

pembuat

dan

pengampunan

oleh

hakim

tersebut tidak ada dalam Kuhp saat ini.Pasal 56 ayat 2 Ruu Kuhp 2015 ini seakan menegaskan sebuah kemungkinan yang dapat menyimpulkan bahwa dengan berpegang pada tujuan pemidanaan pada pasal 55 dan mengacu pada pedoman

dan

Dengan ketentuan diatas hakim diberi

pemidanaan yang berorientasi pada pelaku dalam

wewenang untuk dapat memberikan maaf, apabila

pasal 56(1), maka sistem pemidanaan di Indonesia

hakim merasa pemberian pidana akan mengusik

nantinya akan dapat memaafkan pelaku pidana

keadilan dan kemanusian, apabila hakim merasa

dengan mempertimbangkan segi keadilan dan segi

bahwa ada pertentangan antara kepastian hukum

kemanusiaan.

dan

Pengaturan ini memberikan kemungkinan

keadilan,

maka

hakim

dapat

memilki

keleluasaan untuk tetap membela pada keadilan.

bagi hakim untuk tidak melanjutkan penjatuhan

22Andi 21Rancangan

keadilan

1. ringanya perbuatan. 2. ringannya keadaan pribadi pembuat. 3. ringannya keadaan pada waktu dilakukan perbuatan, atau yang terjadi kemudian. 4. dengan memperhatikan dan mempertimbangakan segi keadilan dan kemanusiaan.

pertimbangan kemanusiaan. Ketentuan

segi

Zainal Abidin dan Andi Hamzah, Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta: Yarsif Watampone, 2010), hal 170-171.


36



Asas permaafan hakim atau disebut

dilakukan

seseorang,

sebagai

bentuk

rechterlijk pardon/judicial pardon dalam pedoman

pengampunan maka dengan adanya pemaafan

pemidanaan dilatarbelakangi oleh falsafah ide atau

seseorang yang bersalah tidak perlu dijatuhi

pokok

hukuman atau tidak perlu merasakan hukuman

pemikiran

untuk

menghindari

kekakuan/absolutisme dalam sistem pemidanaan

terlebih

yang dijalankan oleh aparat penegak hukum, selain

seharusnya

itu melihat pada kondisi muatan penjara yang tidak

paradigma alternatif pidana, pemberian maaf

dapat

penjara

dicantumkan dalam putusan hakim, dan tetap harus

merupakan obat satu-satunya bagi terpidana.Hal ini

dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan

merupakan bentuk koreksi judisial terhadap asas

tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

menampung

karena

seakan

lagi

pada

hukuman

menjadi

pilihan

penjara terakhir

yang dalam

legalitas (judicial corrective to the legality principle)

Pada prinsipnya, Kuhp tidak mengatur

yang tidak sesuai dengan pengimplementasian

tentang pemaafan oleh hakim.Hal ini terjadi

atau pengintegrasian nilai atau paradigma dalam

disebabkan karena Kuhp sendiri merupakan

Pancasila.

sebuah sistem pemidanaan substantif yang kaku

Pengimplementasian atau pengintegrasian

dan bertolak dari tiga masalah hukum pidana, yaitu

tujuan pemidanaan yang bernilaikan pancasila ke

tindak pidana (strafbaarfeit), kesalahan (schuld),

dalam syarat pemidanaan merupakan bentuk

dan pidana (straf/punishment/poena).23 Dalam

pembaharuan

skema pemidanaan akan terlihat seperti :

memberikan

konsep

agar

hakim

dalam

permaafan/pengampunan

harus

Pidana = Tindak pidana + Kesalahan (Pertanggungjawaban pidana)

mempertimbangkan tujuan pemidanaan dengan menyediakan

klep/katup

Dalam

pengaman

alternative

opsional

dalam

namun,

ada

penerapan

yang

sehingga terkesan “tujuan” berada diluar sistem dan jelas banyak dihiraukan atau dilupakan oleh penegak hukum. Dengan model demikian, seolah-

memperbolehkan suatu permaafan dalam keadaan penting atau yang menyangkut keadilan umum. Pemafaan

merupakan

suatu

model

secara eksplisit adanya tujuan dalam Kuhp,

hukum civil law yang menjunjung tinggi kepastian legalitas

atau

tujuan pemidanaan, kerana tidak dirumuskan

pemidanaan, artinya meskipun konsekuensi negara implementasi

formulasi

Kuhp/WvS di atas, tidak tergambar adanya variable

(veiligheidsklep) atau pintu darurat (noodeur) dalam

dalam

pola

Tim Penyusun RKUHP Naskah Akademis RKUHP., hlm. 18.. Sebagaiman dikutip dari Barda Nawawi, Tujuan dan Pedoman Dalam Konsep RUU KUHP termuat dalam Mardjono Reksodiputro (Pengabdian Seoarang Guru Besar Pidana).,(Depok: Badan Penerbit FHUI, 2007)., hlm. 63. 23

bentuk

pengampunan/pembebasan dari kesalahan yang

37



olah dasar pembenaran atau justifikasi adanya

Ruu

Kuhp

kedepannya

harus

tetap

pidana hanya terletak pada unsur tindak pidana

mendasari dari sifat “model kepastian” karena telah

sebagai syarat objektif atau dasar pembenar dan

menjadi konsekuensi logis sebagai negara hukum

unsur kesalahan sebagai syarat subjektif atau

agar hukum dapat dijalankan dengan jelas dan

dasar pemaaf.24

tegas, akan tetapi sifatnya yang saat ini kaku harus

Pandangan

bahwa

pidana

sebagai

dirubah atau disesuaikan menjadi fleksibel dan

konsekuensi absolut yang harus ada terwujud

sejalan dengan keadilan sosial. Menurut penulis,

apabila kedua syarat tersebut telah terbukti, namun

katup/alternative pengaman yang ditunjukan pada

hakim seharusnya dapat melihat suatu kesalahan

hukum pidana yang kaku saat ini sebenarnya

yang dapat diberi maaf atau tidak perlu dipidana

ditunjukkan untuk menjawab kasus-kasus yang

demi keadilan, hal tersebut pun sulit diterapkan

sebenarnya tidak layak untuk diteruskan atau

karena model Kuhp saat ini yang absolut/kaku

dijatuhkan suatu pemidanaan meskipun telah

membuat ide permaafan tidak mendapat tempat

terbukti bersalah.

dan sukar diterima tanpa ada formulasi yang jelas.

Oleh karenanya, masalah tujuan dan asas

Kerangka berpikir seperti ini memberikan suatu

pemidanaan yang cendrung diharamkan pada Kuhp

legitimasi bahwa Kuhp/WvS saat ini bersifat “model

saat ini, sebaiknya diatur secara ekspilsit dalam

kepastian” yang kaku.25Model kepastian hukum

Ruu Kuhp mengingat perannya yang sentral dalam

menurut penulis adalah bentuk jati diri/wujud dari

suatu sistem peradilan pidana, khususunya dalam

konsekuensi adanya

negara hukum yang

hal permaafan hakim. Dengan adanya penegasan

menjalankan hukum atau aturan yang dikodifikasi

norma “tujuan pemidanaan” dalam Kuhp yang akan

sebagai jaminan kejelasan dengan diakuinya

datang (seperti pada pasal 55 Ruu Kuhp 2015)

sebuah aturan hukum pada saat suatu hukum akan

maka skema pemidanaan akan terlihat seperti pada

dijalankan, karena tanpa kejelasan dari kepastian

gambar dibawah :

hukum yang dikodifikasi maka hukum akan menjadi tidak jelas dan tidak dapat dijalankan dengan baik.

Pidana = Tindak Pidana + Kesalahan + Tujuan Pidana

Barda Nawawi, Tujuan dan Pedoman Dalam Konsep RUU KUHP 2012 hlm.63 25Saur menyebutnya sebagai “trias hukum pidana” (berupa sifat melwan hukum, kesalahan, dan pidana) dan Pecker menyebutnya sebagai “the three concept” atau “the three basic problems”(berupa Offence, guilt, dan punishment)” Herbert L. Packer, the Limits of The Criminal Sanction, ( Stanford: Stanford University Press, 1968).,hlm.17

Asas Legalitas

24

+

Asas Culpabilitas

Dengan gambar diatas apabila diterapkan secara eksplisit pada Kuhp yang akan datang maka tujuan pidana menjadi syarat berlakunya suatu

38



pemidanaan. Hal ini juga menegaskan bahwa

(non imposing of a penalty),26 walaupun “tindak

pelaku yang dimaafkan dan tidak dipidana (seperti

pidana” dan “kesalahan” telah terbukti. Dengan

pada pasal 56 (2) Ruu Khup 2015) akan

adanya pedoman untuk tidak menjatuhkan pidana

mempunyai tempat yang lebih jelas dengan adanya

maka

rumusan “tujuan” dalam sistem induk sehingga

berkemanusiaan, dapat dikatakan bahwa secara

peradilan pidana yang akan datang akan lebih

konseptual telah ada pergeseran yang saat ini

sesuai dengan cita-cita bangsa. Dengan adanya

bersifat kaku/absolut akan berubah menjadi model

tujuan dalam pemidanaan jelas akan menciptakan

keseimbangan yang fleksibel.27

karakter hakim yang lebih menahan nafsu untuk memenjarakan

dan akan

pengadilan

akan

menjadi

lebih

Setiap sistem seharusnya memilki sebuah

lebih mewujudkan

tujuan yang pasti, dan sebuah sistem hukum harus

efektivitas pemidanaan dengan memperhatikan

memilki tujuan, maka dikatakan apabila sistem

nilai-nilai integral, progessivitas dan individual

hukum pidana merupakan bagian dari sebuah

pelaku sesuai dengan sistem hukum nasional yaitu

sistem ia harus menjadi sistem yang bertujuan

Pancasila.

(purposive system).28 Agar terwujudnya keterjalinan

Dengan demikian, ide pemaafan hakim

sistem, maka tujuan pemidanaan seharusnya

yang dilengkapi pedoman dan tujuan dalam sistem

dirumuskan secara eksplisit di dalam Kuhp yang

induk akan mungkin dapat dilaksanakan oleh

akan datang seperti yang tergambar dalam Ruu

Majelis Hakim. Dengan dimasukkannya variabel

Kuhp 2015 yang saat ini merupakan rancangan

tujuan di dalam syarat pemidanaan maka menurut

konsep terbaru. Dalam pembaharuan sistem

konsep

tersebut dimaksudkan agar rumusan yang eksplisit

RKUHP

pembenaran

yang

atau

akan

justifikasi

datang, dari

dasar adanya

imposing of penalty adalah dimana seoarang terdakwa terbukti bersalah, tetapi tidak dijatuhkan pemidanaan oleh Majelis Hakim. Pengertian dari non imposing of penalty/ Rechterlijk Pardon/ dispensa de penamempunyai tujuan yang sama, yakni menyatakan seseorang terbukti secara sah dan meyakinkan, namun tidak menjatuhkan pemidanaan. Walaupun pemaknaan secara filosofis dari non imposing of penalty belum tentu didasarkan oleh konsepsi pemaafan hakim (bisa didasarkan hanya dari permasalahan penjara pendek, tetapi ketiganya mempunyai maksud yang sama untuk tidak menjatuhkan pidana sekalipun terdakwa terbukti). 27Marcus Priyo Gunarto, Asas Keseimbangan Dalam Konsep Rancangan Undang-Undang Kitab Undang Hukum Pidana, Jurnal Mimbar Hukum UGM, Volume 24 Nomor 1 Februari 2012, hlm 86-96. 28Anthony Allot, The Limits of Low, Butterwoth & Co. Ltd, London, 1980,hlm.28 26non

pemidanaan, tidak hanya pada “tindak pidana” (syarat objektif/legalitas) dan “kesalahan” (syarat subjektif/culpabilitas),

tetapi

juga

pada

“tujuan/pedoman pemidanaan”. Dengan mengingat “tujuan dan pedoman pemidanaan” maka dalam kondisi tertentu hakim tetap diberi kewenangan untuk memberi maaf dan tidak menjatuhkan pidana atau tindakan apapun

39



itu tetap dilaksanakan dan tidak dilupakan, terutama

untuk

menegaskan

bahwa

e. terdakwa tidak mengetahui bahwa tindak pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar; f. tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain; g. korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut; h. tindak pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi; i. kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain; j. pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya; k. pembinaan yang bersifat non-institusional diperkirakan akan cukup berhasil untuk diri terdakwa; l. penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat beratnya tindak pidana yang dilakukan terdakwa; m. tindak pidana terjadi di kalangan keluarga; atau n. terjadi karena kealpaan.

tujuan

pemidanaan merupakan bagian integral dari sistem pemidanaan. Dengan adanya penegasan tersebut, maka posisi tujuan dan asas pedoman pemidanaan dalam persyaratan pemidanaan dapat terwujud kearah yang lebih baik. 3.2 Pasal 72 Ruu Kuhp 2015 sebagai Asas Permaafan dalam Pelaksanan Pidana Selanjutnya pada buku I bagian kedua dalam paragraf kedua Ruu Kuhp 2015 tepatnya pada pasal 72 tentang pidana penjara yang juga telah memasukan pedoman pidana yang berkaitan dengan ide permaafan atau tidak dijatuhkannya pidana jika dijumpai hal-hal yang terdapat pada ketentuan formulasi pasal 72 ayat 1 Ruu Kuhp 2015 seperti :29

Pada

(1) Dengan tetap mempertimbangkan Pasal 55

formulasi

diatas

menjelaskan bahwa ide permaafan telah lebih

dan Pasal 56, pidana penjara sejauh

ditekankan pada proses pemidanaan dalam bentuk

mungkin tidak dijatuhkan, jika dijumpai

jenis-jenis pidana yang terperinci seperti dalam

keadaan-keadaan sebagai berikut:

huruf a sampai n dalam pasal 72 (1) Ruu Kuhp ini.

a. terdakwa berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun atau di atas 70 (tujuh puluh) tahun; b. terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana; c. kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar; d. terdakwa telah membayar ganti kerugian kepada korban; 29

ketentuan

Ketentuan pasal 72(1) ini seakan memberi perluasan makna permaafan bagi hakim dalam kewenangan barunya selain ter-eksplisit pada pasal 55 sebagai tujuan dan pasal 56 sebagai pedoman, hakim ditekankan kembali untuk dapat tidak menjatuhkan pidana dalam pasal 72 (1), sehingga hakim dapat lebih memprioritaskan permaafan yang

Rancangan undang-undang Kuhp 2015, Pasal 72 ayat 1..

40



cenderung memiliki nilai perdamaian bagi keadilan

atau merugikan masyarakat atau merugikan

dan kemanusiaan yang dicintai oleh masyarakat

keuangan atau perekonomian negara”. 30

pada umumnya.

Menurut penulis dalam hal ini perancang

Pasal 72 ayai 1 telah menjawab persoalan

konsep menunjukan bahwa permaafan juga tidak

hukum pidana yang selama ini dipandang oleh

dapat dengan mudah diputuskan oleh sembarang

masyarakat tidak dapat diselesaikan oleh peradilan

kasus, adanya spesifikasi khusus dalam formulasi

yang cendrung absolut/kaku tidak memihak pada

yang tertuang pada pasal 72 ayat 2 menurut

masyarakat kecil dan tidak sesuai dengan hati

penulis hal inimenunjukan bahwa permaafan hanya

nurani masyarakat. Namun, Ketentuan pasal ini

berlaku pada kasus-kasus tertentu yang memang

menurut penulis memberi keharusan bagi hakim

dipandang perlu (sesuai pasal 72(1) bagi keadilan

untuk tetap mempertimbangkan Pasal 55 dan Pasal

masyarakat

56 agar bentuk permaafan yang dihasilkan

Dengan

memang sesuai dan pantas untuk dimaafkan oleh

formulasi mengenai ide permaafan oleh hakim

hakim. Artinya tidaklah menjadi kelemahan bagi

dalam Ruu Kuhp yang baru ini maka permaafan

peradilan untuk memafkam kasus-kasus dengan

dapat dijalankan dalam sistem peradilan secara

mudah tetapi mengharuskan hakim dapat jeli

integral dengan baik tanpa merusak nilai kepastian

melihat fenomena hukum yang benar-benar

dalam berhukum.

mengusik keadilan yang hidup di masyarakat Pasal

72

ayat

kepentingan

ter-eksplisitnya

umum/negara.

ketentuan-ketentuan

Hadirnya ketentuan formulasi tentang

sesuai dengan ketentuan pasal 72 ini. Dalam

dan

pembatasan pidana pada pasal 72 Ruu Kuhp 2015 2

kembali

adalah sebuah asas baru dalam rancangan

menekankan dengan menjelaskan batas dan

undang-undang pidana yang disusun selama ini.

kualifikasi pidana dengan sangat tegas bahwa

Dimasukannya pedoman untuk tidak menjatuhkan

“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

pidana dalam pasal ini menunjukan pemikiran si

tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam

pembuat konsep bahwa hukuman penjara seakan

dengan pidana penjara di atas 5 (lima)tahun atau

menjadi suatu hal yang wajib dalam hukum pidana,

diancam dengan pidana minimum khusus atau

hampir seluruh ketentuan undang-undang yang

tindak pidana tertentu yang sangat membahayakan

berunsur pidana mengenakan hukuman penjara dalam tiap delik dan sanksinya dengan perumusan 30Rancangan

41




tunggal tanpa ada alternative dan solusi lain untuk

memenjarakan orang. Jangan sampai semua

menyelesaikannya..

pelaku tindak pidana dari semua jenis pidana harus

Masalah-masalah pada kasus-kasus kecil

berujung ke penjara karena penjara seharusnya

yang salah satunya seperti pencurian termasuk

adalah hukuman terakhir (last resort).

yang ramai memenuhi penjara dan tidak dapat

Pada kandungan asas kedua yaitu asas

diselesaikan. Penjara seakan satu-satunya jalan

menahan diri yang bermakna aparat penegak

untuk membasmi kejahatandi bumi pertiwi, dan hal

hukum

ini dirasai sangat kaku dan sangat imperative,

menggunakan hukuman penjara. Secara teoritis,

sedangkan muatan penjara sangatlah terbatas hal

hukuman penjara bisa berdampak positif seperti

ini lah yang menjadi landasan bahwa ada yang

menimbulkan efek jera dan mengurangi potensi

salah dalam sistem perumusan pidana saat ini dan

kejahatan

perlu ada rekonstruksi secara fundamental. Pedoman yang dituangkan pada pasal 72

khususnya

yang

hakim

harus

berhati-hati

dilakukan

pelaku,

namun

dapatjugaberdampak

negatif

kalau

dipakai

sembarangan

terkesan

dan

memaksakan

ini juga mengandung 2 asas yang sangat akrab

kehendak.Dengan kedua kandungan asas yang

dengan ide permaafan hakim dan tidak hanya

terdapat pada pasal 72 ini menurut penulis,

berpusat pada hukuman penjara.Kedua asas atau

permaafan menjadi salah satu alternative wayatau

prinsip yang dapat dijabarkan dalam muatan pasal

problem solvingdalam mengurangi dan menyeleksi

72 ini menurut Barda Nawawi dalam kuliah

hukuman penjara.

umumnya juga mengandung asas penghematan

Dalam penjatuhan pidana, menurut penulis

(parsimony principle) dan asas menahan diri

hukuman yang bersifat penderitaan seperti penjara

(restraint principle). Kedua asas ini lebih pada

harus diposisikan sebagai alternatif yang dapat

pengaturan dari kebiasaan aparat penegak hukum

dipakai jika tidak ada hukuman yang lebih baik dan

yang

asas

bijaksana untuk di putus.Dalam pemberian pidana

penghematan mengandung arti aparat penegak

upaya pertama ialah memberi dan membawa

hukum tidak dapat mengobral sanksi penjara

kesadaran

semaunya,

harus

mempertimbangkan aspek-aspek yang bersifat non

mempertimbangkan banyak hal termasuk alternatif

yuridis seperti aspek psikologis terdakwa, sosial

sanksi

ekonomis, agamis, aspek filsafat humanis, aspek

cendrung

lain

menghukum,

khususnya seperti

hakim

pada

yang

permaafan

sebelum

kepada

menjatuhkan pidana penjara, asas ini menjadi

keadilan

pedoman agar hakim mengurangi hasrat untuk

policy/filsafat

42

korban

si

dan

pemidanaan,

terhukum,

masyarakat, aspek

dengan

aspek disparitas



pemidanaan,dan lain sebagainya maka hendaknya

permaafan, namun masih belum dapat diterapkan

vonis diharapkan memenuhi seluruh dimensi

dengan baik karena formulasi hukum saat ini masih

keadilan.

sangat

kaku/indvidualistik.

Hasil

penelitian

Secara menyeluruh dengan adanya tujuan

menemukan bahwa baik dari tahap formulasi dan

dan pedoman dalam Kuhp yang akan datang,

aplikasi hukum pidana saat ini adalah tidak memiliki

putusan hakim yang akan datang juga dapat

nilai permaafan dari hakim. Diformulasikannya ide

mempertimbangkan

yuridis,

permaafan hakim “Rechterlijk Pardon” dengan

sosiologis dan filosofis sehingga keadilan yang

memasukannya tujuan dan asas pemidanaan

ingin

dan

dalam syarat pemidanaan yaitu pada Pasal 55, 56

dipertanggungjawabkan adalah keadilan dengan

dan 72 RUU KUHP 2015, yang nantinya akan

orientasi pada moral justice, sosial justice dan legal

menjadikan sistem hukum pidana di Indonesia yang

justice. Dengan formulasi baru dalam Ruu Kuhp

akan datang yang lebih integral, fleksible, humanis,

2015 ini diharapkan ide permaafan hakim dapat

progress dan nasionalis.

memulihkan segala kerusakan yang terjadi akibat

2. Saran

aspek

dicapai,

bersifat

diwujudkan

pidana dan menjadi cermin pemidanaan yang lebih

Demi mewujudkan pidana yang lebih

berkemanusiaan sesuai dengan wujud falsafah

berketuhanan,

Pancasila, serta dapat dilaksanakan dengan baik

nasional yaitu Pancasila, disarankan kepada para legislator

D. Kesimpulan dan Saran

sebagai

wakil

rakyat

untuk

memperbaharui sistem induk pidana (KUHP) yang

1. Kesimpulan

saat ini dirasa kaku dan tidak memiliki nilai

Dapat disimpulkan bahwa hasil analisis pada

dan

berkemasyarakatan sesuai dengan nilai hukum

sesuai dengan tujuan dari hukum pidana.

kajian

berkemanusiaan

pembahasan

penelitian

permaafan

dalam

formulasinya,

dengan

ini

memasukan tujuan dan asas pemidanaan dalam

ditemukannya 6 (enam) Pasal yang berkaitan

formulasi KUHP yang akan datang maka ide

dengan nilai permaafan dalam formulasi KUHP dan

permaafan yang merupakan terobosan hukum

UU diluar KUHP saat ini, namun bukanlah nilai

dalam mencari keadilan masyarakat Indonesia

permaafan yang murni dapat dimaafkan oleh hakim

dapat diwujudkan secara nyata, DPR harus dapat

dan ditemukannya 5 (lima) aplikasi penerapan

melihat keperluan hukum pidana pada saat ini,

putusan peradilan pidana yang telah memiliki nilai

yang memerlukan pembaharuan signifikan untuk

43



tercapainya sistem peradilan pidana yang lebih

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992. Teori-teori

efektif di Indonesia. Dengan adanya tujuan dalam

dan Kebijakan Pidana, Bandung: Penerbit

konsep pemidanaan akan menciptakan karakter

Alumni.

hakim

yang

memenjarakan

lebih

menahan

dan akan

nafsu

untuk

Priyo Gunarto Marcus,2012. Asas Keseimbangan

lebih mewujudkan

Dalam

Konsep

Rancangan

Undang-

efektivitas pemidanaan dengan memperhatikan

Undang Kitab Undang Hukum Pidana,

nilai-nilai integral, progessivitas dan individual

Jurnal Mimbar Hukum UGM, Volume 24

pelaku sesuai dengan sistem hukum nasional yaitu

Nomor 1.

Pancasila. Peraturan Perundang-undangan.

Daftar Pustaka

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Sistem

Abidin Andi Zainal dan Andi Hamzah, 2010, Pengantar

Dalam

Hukum

Peradilan Anak.

Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang

Indonesia, Jakarta:Yarsif Watampone.

Pembentukan Peraturan UU

Arief. Barda Nawawi. 2015, Ilmu Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang

Integralistik,Semarang: Pustaka Magister.

Kekuasaan Kehakiman.

..................., .2014, Masalah penegakan Hukum

Undang-Undang No 22 tahun 2002 Tentang

dan Kebijakan Pidana, Jakarta: Kencana.

Pengampunan Presiden (Grasi).

..................., 2012, RUU KUHP Baru sebuah

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP/Wvs).

rekonstruksi pidana Indonesia, Semarang:

Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP)

UNDIP.

Program Legislasi Nasional Tahun 2015-2019.

..................., 2011, Pendekatan keilmuan dan

Naskah Rancangan Undang-Undang KUHP Tahun

Religius dalam Reformasi Penegakan

2015.

Pidana Indonesia, Semarang: UNDIP. Ibrahim.Johnny,2005,

Teori

dan

Metodologi

Penelitian Hukum Normatif, Surabaya: Bayumedia Publishing. Muladi, 1990. Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Di Masa Datang, Bandung: Alumni.

44

FORMULASI IDE PERMAAFAN HAKIM (RECHTERLIJK PARDON) DALAM PEMBAHARUAN SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA

Recommend Documents