ANALISIS YURIDIS PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA PERUSAKAN EKOSISTEM MANGROVE DI KABUPATEN LANGKAT
(Putusan P.N. Stabat Nomor: 374/Pid.B/2006/PN.Stb) Tengku Erwinsyahbana Abstract
The aim ofthis research are to know some case thathas been processed that there some defendant
was decided outof any prosecution by thejudge at Court of Disctrict Altough thepublic prosecutor had collected was qualified. Decidedoutofanyprosecution was very interested toanalyze toknow more how the reasoning andconsideration of the judge. This research is normative juridical bycase study method. The collected data were analyzed using ofjuridical qualitative methods. Based on analysis results there was concluded that the judge assess that defendant did not able to responsible, because there was forgiving reasons. Therefore thejudge decided out ofanyprosecution because offorgiving reasons injudge decision not accordance with Penal Code.
Keywors: judge'sdecision, criminal offences, mangrove ecosystem.
A.
Pendahuluan
Deklarasi Stockholm (1972) merekomen-
dasikan pengelompokan masalah lingkungan menjadi lima bidang utama, yaitu: permukiman, pengelolaan sumberdaya alam, pencemaran, pendidikan dan pembangunan. Deklarasi ini juga
menyerukan perlunya komitmen pandangan dan prinsip bersama bangsa-bangsa di dunia untuk melindungi dan meningkatkan kualitaslingkungan hidupumat manusia. Setiap negara diminta untuk membentuk kementerian atau lembaga negara yang
bertanggungjawab dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkunganhidup. Pemerintah Indonesia meresponnya dengan membentuk Kementerian Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup.
Perlindungan terhadap lingkungan hidupternyata tidak dapat berjalan sepertihasil kesepakatan yangdicapai dalam Deklarasi Stockholm. Terutama pada negara-negara berkembang(termasukIndo nesia), bahwapelaksanaan pembangunan ekonomi tidak dapat berjalan seiring dengan perlindungan terhadap lingkungan. Banyak fakta menunjukkan terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan akibatpelaksanaan pembangunan ekonomi. Harus diakuibahwa upaya pelestarian fungsi lingkungan terkadang bertentangan (tidak sejalan) dengan
dalam laporan dan rekomendasi berjudul: "OurCom mon Future (Hari Depan Kita Bersama)". Dalam laporan tersebut dinyatakan bahwa pembangunan ekonomi yang diselenggarakan negara-negara di dunia tidak sejalan dengan pembangunan lingkungan, bahkan pembangunan cenderung semakin merusak lingkungan. Atas dasar inimaka dilaksanakanlah KTT Bumi {Earth Summit) yang
diselenggarakan di Rio de Janeiro (Brazilia) dan dibuka pada tanggal 5 Juli 1992. Sejak pelaksanaan KTT Bumi(Earth Summit), masyarakat internasional menilai bahwa
perlindungan terhadap lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama setiap negara dan perlindungan lingkungan hidup tidak terlepas dari aspek pembangunan ekonomi dan sosial. KTT ini menghasilkan Deklarasi Rioyang disebut Sustain able Development(Pembangunan Berkelanjutan). Prinsip-prinsip DeklarasiRiosebagai landasan bagi programkerjadituangkandalam Agenda 21 Global yang mewajibkan keselarasan antara pembangunan dan lingkungan hidup dan tidak lagi memisahkan pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan sosial-ekonomi masyarakat. Pemerintahan Indonesia memang sudah mulai
membenahi regulasi yang dapat melindungi lingkungan hidup dari kemungkinan kepunahan,
inovasidari proses pembangunan. Tidak sejalannya
kerusakan atau pencemaran akibat pelaksanaan
pembangunanekonomidengan upaya perlindungan lingkungan terbukti meialui kajian dan analisis masalah lingkungan hidup dan pembangunan yang ment and Development (UNCED) yang dituangkan
pembangunan sosial-ekonomi masyarakat, tetapi nyatanyakondisi tingkungan hiduptidak mengalami perbaikan, malah cenderung merosot. Berkurangnya sumberdaya kelautan, penggundulan hutan dan degradasi lahan, keterbatasan sumber air bersih
Yustisia Edisi 80 Mei-Agustus 2010
Analisis Yuridis Putusan Lepas dari
dilakukan oleh The World Commission on Environ
39
