FATWA I
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMAACErl NOMOR5 TAHUN2016 TENTANG MAHARDALAMPERSPEKTIF FIQH, UNDANG-UNDANGDANADATACEH
~~'~'~1~ ~~". I
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMAACEIj,
iI
MenimbFg:
i
1
;
I
!
a. bahwa akad pemikahan ditinjau dad sisi pemberian mahar dan lain-lain yang berkembang (iii tengah-tengah i I masyarakat telah menimbulkan beragam pandangan yang berpotensi terjadinya disharmonisasi antar sesama masyarakat; b. bahwa praktek pemberian mahar dam ilain-lain perlu melakukan kajian secara mendalam menurut Perspektif Fiqh, Undang-Undang dan Adat Aceh; , ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan : sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan hunuf b, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh perlu menetapkan Fatwa tentang "Mahar dalam Persepektif i ~iqh, UndangUndang dan Adat Aceh". : ,
!
I
I I
I
Mengingat i
I
I
1. Al-Quran : Firman Allah SWT dalam suratAn-Nisa 4yat 4 : i I
~'1':'
J.,
rf...""".
~ ~ ...~~ ~ ~ ~ up ~ 1/1
",
",
.,.
"
"'.,
"'"
~
:..--j"
-", ~
0f!f94 ;~I
,I
it
J
1..,:;I;j
Artinya: Dan berilah maskawin (mahar) kepada peretnpuari (yang Kamu nikahi) sebagai pemberian yang; penuh kerelaan. kemudian, jika mereka menuerahkaii kepada kamu sebagian dari (mas kawin) itu dengan s~*ang hati, maka terimalah dan nikmaiilah. pemberian i4J, sdenqari senang hati.
I
,
;~. Al-Hadits / -2:
-2-
2. Al-Hadits
J1 ~t;'19;~ :J~'~~YJ'IF J. ~ ;;
2h1 J~) """
~I ~
,
:
."",."
0"
AUI) ,U :JW «~~~);. ~ !l~~» ", ~...." ", ."
J",
0
~.u «~~~W ~ )oJ\; ~ , '"
.illI ~ ,.
,J
6J
,.
",,.
dJ :JW
JLi -
J
J,
"',
,
".
,~"
"
"""
,AUI)! ,p :JW ,
...."
'"
,J
1""_ ""
~.ul
", J~
~
I
.... 1
'«-f!.~ ~
~J '-f!.~ ~
~I ~~!, , ·'1' ... ,~ rU~J '~~ " ,..
Artinya:
J ""
I
i :JW ,AUI J~) l ,
;: J
'E:-) ~
,
~}jl I~ ,. ". ,
,
~ ~
fo'';
0
~
",.,.
"~Y1J)~G-
J1, ~~I»
,I~:::'~~)
JW
'E:-J ~ ~.u
·:r..' 0,·1'or-- J ~.ul '"
".",;,
AUIJ~) ,
I aj/
""",
:JW
f"
"."
~I,;,:. ~I,;,:.
JIN'' J JI':~ U1.lI'~ ,
J,.
, ,
J J ••
J
~G Ipl»
'"
,
;#
:~:,
U:, I,tu\ J~J li ,luI:' , 1
')I~ II'" ,,-:'1:. I'J ~i T' ~;) '" : i ,.
,.
,
..
~I" . '•.<. o1J 1.;4
.~
If:"le' C' r-~r ;~..,U~ S " !.!JJJ~ 1'.1 ,. -:" ~ " ~ ", I". " ",,. o
M
'I'
~"\
1.;4»
~
,.
,
' I , I I
Dan Sahl bin Sa'ad al-sa'idi, sesunggqJinyaRasulullah SAW kedatangan tamu seorang iI II wanita yang mengatakan : "YaRasullullah, sesunggiiflrtya aku serahkan diriku kepadamu". Lalu wanita itif berdiri cukup lama sekali. Kemudian tampil seora'n.~laki-laki dan berkata : --I
"¥a ~asulullah./ -3I
-3-
---"Ya Rasulullah; nikahkanlah aku trI~ngannya jik memang engkau tidak: ada minat ' kepadanya' Rasullullah SA W lalu bertanya: '!'Apakah kam mempunyai sesuatu yang bisa diberikan. sebaqai ma kawin kepadanya?". Laki-laki itu menjawab: "Saya tida mempunyai apa-apa kecuali kain sarunq yang sedan saya pakai ini". Nabi berkata lagi: IIJikal~arung tersebu engkau berikan kepadanya maka eng~du akan dudu dengan tidak mengenakan kairi sarungllh.gi. Karena i . I carilah yang lain". Lalu ia mendar tapi tida mendapatkan sesuatu. Nabi bersabda llqgi kepadanyc "Caril~hJ.meskipun hanya sebetu~ C~1nfiin dari b~s Lelaki iiupuri mencoba mencannyai namun tida mendapatkan apa-apa. Lalu Rasulullah. [SAW bertany lagi kepada lelaki tadi: ''Apakah kamu hdfal sedikit saj dari ayat-ayat al-Qur an". Lelaki tadi rrte~jawab: "Ten saja. Aku hafal surat ini dan surat inf'.! Ada beberap surat yang ia sebutkan. Lalu Rasuliullah. bersabd kepadanya: "Kalau begitu aku ni/tahkan kam dengannya dengan mas kawin suraii ~l-Qur'an yan kamu hafal". (HRMuslim: 1425 dan dengan lafaz yan semakna oleh Bukhari: 5087) ! I
3. Ijma' Ulama :
I
i I
Para ulama Muslim sepakat (Ijmak) ~~wa mahar it wajib hukumnya dalam pernikahan, dan mahar jug I merupakan bagian dari syarat sahI1ya nikah, yan harus dipikul oleh setiap calon f-qami terhada isterinya. iI : i
; I
4. Kaidah Fiqh jUshul Fiqh;
i
j
, i
~~
:11 ~y);.~
JjJ:lJ y,H}J ./'\11 j ~c i
,
Artinya:
i
"Pada dasamya amar (perintah) iiu m~*unjukkan far wajib dan tidak menunjukkan kepada (d.,rti)selain waj kecuali terdapat qarinah-nya imaksudi"; i J
5. Undang-Undang Republik Indonesia iNbmor 1 Tahu I 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran i~egara Republi Indonesia tahun 1974 Nomor 1). : : ! !
I I
I
i i
I
p. Undang -/
-~
-46. Undang-Undang Republik Indonesia Nemer 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran N¢gara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1t~, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N~n:ror3893); i
j
7. Undang-Undang Rep~blik Indonesia N?tpor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomof 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); I
•
8. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Taij.4n 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5); 9. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2003 Teritang Hubungan Tata Kerja Mejelis Permusyawaratan IUlama dengan Eksekutif, Legislatif dan Instansi lai~~ya (Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe. Aceh Darirssalam Tahun 2003 Nomor 22 Seri D Nomor 9, Tamq~an Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh DarussEjU~ Nomor 25); iI
I
10. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 (I'rntang Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (Lembrutar, Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 02, Tambahan I4Ifbaran Daerah Aceh Nomor 24); : I .
!
11. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 20 14 ;T~ntang PokokPokok Syari'at Islam (Lembaran Ac~h! Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68); 12. Keputusan Gubemur Aceh Nomor fl.$1.7/465/2012 tentang Penetapan Pengurus Majelis p;efmusyawaratan Ulama Aceh Periode 2012-2017. I
I
•
Memperhatikan : .
i
1. Khutbah Iftitah yang disampaikan olefu II Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Prof. Dr.l Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA; : 2. Risalah yang disiapkan oleh Panitia] Musyawarah (PANMUS)MPU Aceh, disarikan dari mak$.Ihll-makalah : I
I I
I
I
.
a. "Mahar dan Permasalahannya (Kajian ~lrpu Fiqh Islam)" oleh Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim] ~A (Ketua MPU Aceh); I I
b. "Mahar / - 5 i
-5-
I
i
.
!
I
c. "Mahar (JEUNAME) dan Masalahnya dafa!m Masyarakat Aceh" oleh Tgk. H. Faisal Ali (WakilKetju~MPU).
d. "Mahar dan Pennasalahannya Dalam Prdang-Undang Perkawinan" oleh Dr. Tgk. H. Abdul GainiIsa, SH, M.Ag (AnggotaMPUAceh). i 3. Pendapat dan saran yang berkembang dalam Sidang Paripuma Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh tanggal 23 sampai dengan 25 Agustus 2016. dengan , bertawakkal kepada Allah SWTdan Persetuj~4n SIDANGPARIPURNA i I I i MAJELISPERMUSYAWARATAN ULAMAAC~H MEMUTUSKAN : I
Menetar' KESATUi
I
I
i
i
KEDUAi I
I
KETIGAi I
Mahar adalah harta yang wajib diberikan oleh laki-laki kepada perempuan, karena nikah, wat~~' syubhat dan atau perkosaan; . Penentuan jenis, sifat dan kadar : mahar untuk perempuan perawan yang walinya mu!~qiradalah wali mujbir itu sendiri. I
Penentuan jenis, sifat dan kadar mahar untuk I perempuan perawan yang walinya bukanl mujbir adalah perempuan itu sendiri.
KEEMPfT
Penentuan jenis,' sifat dan kadar : lmahar untuk perempuan tidak perawan adalah perempuan itu sendiri.
KELIMAI
Mahar adalah milik perempuan; .
KEENAJr
Harta bawaan laki-laki kepada perempuan yang diadatkan ketika bertamu saat pinangari ~dalah hadiah.
I
I KETUJUH i I
KEDELApAN I
I
i
i i : I
i
Pemberian sebagian mahar sebelum akad nikah wajib dikembalikan ketika gagal pemikahan. I
.
Akad Nikah yang tidak disebutkan m~~ar dalam akad hukumnya sah.
I
.
I
T4qSHIYAH/ -6I
;
-6-
TAUSHr¥AH 1. Dalam penentuan mahar perlu dipertimbangkan adat] istiadat yang berlaku. !
,
,
2. Diharapkan penyerahan mahar secara tunai pada waktul akad nikah. I
3. Diharapkan kepada pihak perempuan dan wali perempuan untuk tidak !menjadikanmushaf [Al-Quran] sebagai mahar. !:
i
i
)
Ditetapkan di Banda Aceh . i pada tanggal 21 Dzulqaidah 143$!H 25 Agustus 2016
l'4
Majelis Permusy~~aratan Ulama Aceh 'Ketua, ~ rl
amzamy
_..r