FARID MUHARAM ( )

PERSEPSI PARA GURU TENTANG PERPAJAKAN DAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI ATAS DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (Studi Kasus SDN & SMPN Se-Jakarta Barat)

Disusun Oleh :

FARID MUHARAM (103082029456)

JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2010

PERSEPSI PARA GURU TENTANG PERPAJAKAN DAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI ATAS DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (Studi Kasus SDN dan SMPN Se-Jakarta Barat)

Skripsi Diajukan Kepada fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh FARID MUHARAM NIM: 103082029456

Di Bawah Bimbingan

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Abdul Hamid, MS NIP. 195706171985031002

Rini, SE, Ak, MSi NIP. 19760315200501002

JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1431 H/2010

PERSEPSI PARA GURU TENTANG PERPAJAKAN DAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI ATAS DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (Studi Kasus SDN dan SMPN Se-Jakarta Barat)

Skripsi Diajukan Kepada fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh FARID MUHARAM NIM: 103082029456

Di Bawah Bimbingan Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Abdul Hamid, MS NIP. 195706171985031002

Rini, SE, Ak, MSi NIP. 19760315200501002

Penguji I

Penguji II

Dr. Amillin, SE, Ak. MSi

Afif Sulfa, SE, Ak, Msi

JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1431 H/2010

Hari ini Kamis Tanggal Enam Belas Bulan April Tahun Dua Ribu Sembilan. telah dilakukan Ujian Komprehensif atas nama Farid Muharam dengan NIM : 103082029456 dengan judul skripsi ”PERSEPSI PARA GURU TENTANG PERPAJAKAN DAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI ATAS DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH” (Studi Kasus SDN dan SMPN Se-Jakarta Barat). Memperhatikan penampilan mahasiswa tersebut selama ujian berlangsung, maka skripsi ini sudah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Univesitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 16 April 2009

Tim Penguji Komprehensif

Dr. Amillin, SE, Ak. MSi Ketua

Hepi Prayudiawan, SE, Ak, MM Sekretaris

Prof. Dr. H. Abdul Hamid, MS Penguji Ahli

DAFTAR RIWAYAT HIDUP BIODATA

Nama

: Farid Muharam

Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 24 Oktober 1983 Jenis Kelamin

: Laki-laki

Agama

: Islam

Alamat

: Komp. Deplu Caraka Buana Blok C3 RT 01 RW 06 No. 24 Jurang Mangu Timur

Email

: [email protected]

Telepon

: 081310753594/021-92143201

Motto

: Sebaik-baiknya Manusia adalah yang Bermanfaat Untuk Manusia

PENDIDIKAN 1990 – 1996

: Tamat SD Cendrawasih, Jak-sel

1996 – 1999

: Tamat SLTP PGRI 13 Menteng, Jak-pus

1999 – 2003

: Tamat MA. Al-Ghifharri, Bogor

1999 – 2003

: Tamat Pondok Pesantren Modern Al- Ghifharri, Bogor

2003 – 2010

: Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta

PENGGALAMAN ORGANISASI

• Kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) • Departemen Olahraga dan Kesenian Badan Eksekutif Mahasiswa UIN Syarif hidayatullah Jakarta (2004 – 2005). • Ketua Ikatan Keluarga Mesjid Al – Ghifhari (IKMAL)Tahun (2002– 2003).

ABSTRACT

The purpose of this research is to know and measure the perception of tax and witholding of personal income tax to operational of assistance funds in school. To analyze the perseption, the researcher uses statistic descriptive analyzs. This research used random sampling in determaining samples, that is ransoming to 300 samples of teachers, the result is the following analysis: The elemetery’s and junior’s high school teachers tend to understand the witholding personal income tax to operational of assistance funds in school. Spreading questionnaire was done in eigth places of sub district of west Jakarta, about 300 questionnaires gave out to the teachers that was obliged to pay personal income tax from operationl of assistance funds in school. Then each question points is taste with validity and reliability test, so yielded valid result and reliable result. Each questions was analyzed with refer to answer result of respondents. Based on the data which the writer got from the result of questionnaire which distributed to eight sub district in west Jakarta (for the sake of getting a valid result). After analyzing and processing the data by using SPSS program, the the writer get significant result that the teacher tend to understand of tax and witholding of personal income tax to operational of assistance funds in school. It can be conclude that the teacher having positive for tax and witholding personal income tax to operational of assistance funds in school.

Key words: Personal Income Tax, Operasional of Assistance Funds in School

ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengukur persepsi para guru terhadap perpajakan dan pemotongan pajak penghasilan orang pribadi atas dana Bantuan Operasional Sekolah. Untuk menganalisis persepsi tersebut dilakukan dengan mengunakan analisis statistik deskriptif. Dalam penentuan sampel digunakan random sampling yang diacak untuk dijadikan sampel yang berjumlah 300 guru SDN dan SMPN dengan menghasilkan sebuah analisa yaitu: Para guru SDN dan SMPN se-Jakarta Barat cenderung mengetahui dan memahami tentang perpajakan dan pemotongan PPh 21 orang pribadi atas honorarium yang menjadi objek pajak dari dana BOS. Penyebaran kuesioner dilakukan dengan menyebarkan di 8 titik kecamatan di wilayah Jakarta Barat sebanyak 300 kuesioner ke para guru yang telah terkena kewajiban membayar pajak atas dana Bantuan Operasional Sekolah yang menjadi objek pajak, kemudian diuji tiap poin pertanyaan dengan uji validitas dan realibilitas dan dihasilkan dengan hasil yang valid dan realiabel, kemudian tiap poin pertanyaan dianalisa hasil dan responden menjawabnya. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari hasil keusioner yang disebarkan ke 8 kecamatan di Jakarta Barat, untuk mendapatkan hasil yang valid dari penelitian tersebut, setelah melakukan analisa dan pengolahan data dengan menggunakan program SPSS diperoleh hasil yang signifikan bahwa para guru cenderung mengerti dan memahami terhadap perpajakan dan pemotongan pajak penghasilan orang pribadi atas dana Bantuan Operasional Sekolah, dapat disimpulkan bahwa para guru memiliki persepsi terhadap perpajakan dan pemotongan pajak penghasilan orang pribadi atas dana Bantuan Operasional Sekolah. Kata kunci : Pajak Penghasilan Orang Pribadi, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

KATA PENGANTAR Dengan Menyebut Asma ALLAH yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Bahwa segala sesuatu ada dalam kekuasaannya, syukur yang tak terhingga selalu terucap kepada ALLAH Subhannahu Wa ta’ala, atas segala karunia yang Ia beri. Ia yang Maha Mengasihi dan Maha Menyayangi setiap makhluknya. Tuhan, karuniakan aku ketulusan mencinta, menghamba, dan bersimpuh tunduk dijalanMu. Shalawat semoga selalu tercurah untuk Rasulullah, yang cintaNya bagi kita umatnya, dalam tertanam dijiwanya. Tuhan karuniakan aku kekuatan mengikuti jejak RasulMu, hingga dapat kutatap wajahnya di SurgaMu. Sudah merupakan kelaziman yang umum, bahwa setiap mahasiswa yang akan mengakhiri atau menyelesaikan masa pendidikannya, diwajibkan untuk menyusun skripsi sebagai syarat dalam menempuh ujian sidang kesarjanaan (S-1) pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi ini berjudul ”Persepsi Para Guru Tentang Perpajakan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Orang Pribadi atas Dana Bantuan Operasional Sekolah” (Studi Kasus Guru SDN dan SMPN di wilayah Jakarta Barat) disusun berdasarkan data yang penulis peroleh dari studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Selanjutnya penulis menyadari bahwa dengan selesainya laporan ini tidak lepas dari kontribusi dan motivasi dari berbagai pihak untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada: 1. UMMI tercinta ”Hj Siti Mariam” hamba sangat mengerti dengan Surgamu berada dibawah telapak kaki Ibumu, Perjuanganmu tiada henti tak akan mampu membalasnya ( maafin arid ”Mi” ). APPAku tersayang ”H. M. Nasir dan tante Hj. Endang Suprihatin” doa tulus ikhlas dan motivasi yang tak pernah padam, jadikan semangat dan hamparan ruhul hayat yang tak pernah ternilai. Khususson kakak keduaku ”Fauzi Rayadi (alm)” Rest In Peace doa arid akan slalu mengiringi, serta aa, teteh dan adikku yang slalu memberikan bantuan morril dan materilnya dan keponakan-keponakanku

Fathan, Faiza dan Fathir yang selalu memberikan keceriaan dalam keseharianku ketika kepanatan menghampiriku selama mengerjakan skripsi ini. 2. Bapak Prof. DR. H. Abdul Hamid, MS selaku dosen pembimbing I dan juga Dekan FEIS UIN yang telah memberikan banyak bimbingan dan pertolongan kepada penulis. 3. Ibu Rini, SE, Ak, Msi. Selaku Dosen Pembimbing II yang begitu sabar dalam memberikan arahan dan selalu memberikan saran saat penulisan skripsi ini (terima kasih Ibu, maaf jika agak lama....). 4. Bapak Afif Sulfa, SE, Ak, Msi.selaku Ketua Jurusan Akuntansi FEIS UIN. 5. Seluruh Pengajar dan staf FEIS yang telah memberikan andil selama masa kulliah penulis dan selama penyelesaian skripsi ini. 6. Pemerintah Daerah DKI Jakarta Barat yang telah memberikan izin dan membantu dalam melakukan riset (penelitian) yang berkaitan dengan judul skripsi. Terima kasih untuk informasi dan data-datanya..... 7. Para Bapak - Ibu Guru SDN dan SMPN se-Jakarta Barat terima kasih atas kesediaannya untuk meluangkan waktu dengan mengisi kuesioner. (Kalau Bapak-Ibu benar jangan pernah takut untuk diaudit Dana Bosnya). 8. Khususson untuk sahabat yang tak pernah terlupakan berserta Keluarga alm YASIN PUASA skripsi ini di dedikasikan untukmu brother, Bapakibu,kakak-kakak dan adik almarhum kalian sudah seperti keluarga. 9. Spesial tuk Irna Yunia Madjid, thanks for everything mudah-mudahan kita ga lama lagi untuk menempuh kehidupan yang baru. 10. Rekan–rekan seperjuangan, brothers n sisters, sahabat-sahabati dan segenap sivitas kampus UIN, Para Santri se-indonesia khususnya Pondokku Al-Ghifarri, teman-teman diAsrama Putra 2003-2004, geng kos’an, Jurusan Akuntansi dari angkatan pertama hingga kini, Fakultas Ekonomi dari baru lahir, teman-teman diorganisasi baik dalam dan luar kampus (salam pergerakan) bangsa ini menuggu karyamu. Club berolahraga ajang silahtuhrahmi anak basket dan futsal. Dan tidak lupa

pula teman-teman senasib dalam meniti karir Lokal staff DEPLU klo sudah dinegeri orang jangan pernah meninggalkan culture bangsa kita.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan didalam penyusunan skripsi ini, oleh karena itu kritikan dan saran menuju penyempurnaan penulis sangat harapkan. Akhirnya dengan tulus hati yang paling dalam penulis berdoa semoga bantuan dari semua pihak menjadi amal shaleh dan semoga Allah S.W.T. membalas jasa dan amal baik kalian dengan balasan yang berlipat ganda ”amin”. Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca umumnya dan penulis khususnya.

Jakarta, Januari 2010

Penulis

DAFTAR ISI Halaman Halaman Judul..........................................................................................

i

Lembar Pengesahan Dosen .....................................................................

ii

Lembar Pegesahan Komprehensif ..........................................................

iii

Daftar Riwayat Hidup..............................................................................

iv

Abstract....................................................................................................

v

Abstrak.....................................................................................................

v

Kata Pengantar.........................................................................................

vi

Daftar Isi..................................................................................................

ix

Daftar Tabel.............................................................................................

xi

Daftar Gambar..........................................................................................

xii

Daftar lampiran........................................................................................

xiii

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penelitian .............................................

1

B. Perumusan Masalah.......................................................

5

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian......................................

6

TINJAUAN PUSTAKA A. Pengertian Pajak............................................................

8

B. Fungsi Pajak dan Syarat - syarat Pemungutan Pajak.....

10

C. Jenis-jenis Pajak.............................................................

13

D. Tata Cara Pemungutan Pajak ........................................

14

E. Tarif Pajak......................................................................

17

F. Pengertian Pajak Penghasilan Orang Pribadi.................

18

G. Objek Pajak Penghasilan Orang Pribadi........................

19

H. Pengertian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

21

I. Tujuan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).................

22

J. Sasaran Program dan Besar Bantuan ............................

24

K. Waktu Penyaluran Dana................................................

25

L. Jenis Biaya Pendidikan.................................................

25

M. Landasan Hukum..........................................................

26

N. Pengguanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).................................................................................

29

O. Kebijakan Program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2009....................................................................

32

P. Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah .........

33

Q. Organisasi Pelaksana Dana Bantuan Operasional

BAB III

BAB IV

Sekolah.........................................................................

34

R. Persepsi .........................................................................

36

S. Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya.....................

37

T. Kerangkan Pemikiran.....................................................

39

U. Hipotesis........................................................................

40

METODOLOGI PENELITIAN A. Ruang Lingkup Penelitian.............................................

41

B. Metode Penetuan Sampel..............................................

42

C. Metode Pengumpulan Data............................................

42

D. Metode Analisis Data....................................................

43

E. Operasional Variabel Penelitian....................................

46

HASIL DAN PEMBAHASAN A. Sekilas Gambaran Umum Objek Penelitian..................

51

1. Sejarah DKI Jakarta...................................................

51

2. Pemerintahan.............................................................

52

3. Geografis Jakarta Barat ............................................

53

B. Penemuan dan Pembahasan...........................................

55

1. Demografi Responden...............................................

55

2. Hasil Uji dan Validitas..............................................

58

3. Hasil Uji Realibilitas Penelitian................................

60

4. Pembahasan dan Analisa Penelitian.........................

61

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI A. Kesimpulan...................................................................

77

B. Impliksi..........................................................................

78

C. Saran Penelitian.............................................................

80

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Nomor

Keterangan

Halaman

2.1

Dana BOS Per Siswa Per Tahun

24

3.1

Skala Sikap Responden

47

3.2

Operasional Variabel Penelitian

49

4.1

Batas Wilayah Jakarta Barat

52

4.2

Kecamatan di DKI Jakarta

53

4.3

Kelurahan di Kecamatan-kecamatan di Kota Jakarta Barat

54

4.4

Karakteristik Responden (Gender dan Pendidikan)

56

4.5

Karakteristik Responden (Pengalaman Mengajar)

57

4.6

Uji Validitas Penelitian

58

4.7

Uji Realibilitas Penelitian

59

4.8

Hasil Penyebaran Kuesioner Para Guru SD dan SMPN

62

4.9

Hasil Jawaban Analisa Persepsi Para Guru SDN

63

Terhadap Perpajakan 4.10

Hasil Jawaban Analisa Persepsi Para Guru SDN

66

Terhadap Pemotongan Pajak Penghasilan Orang Pribadi atas dana Bantuan Operasional Sekolah 4.11

Hasil Jawaban Analisa Persepsi Para Guru SMPN

68

Terhadap Perpajakan 4.12

Hasil Jawaban Analisa Persepsi Para Guru SMPN

71

Terhadap Pemotongan Pajak Penghasilan Orang Pribadi atas dana Bantuan Operasional Sekolah 4.13

Jenjang Instrumen Variabel Penelitian

74

4.14

Analisa Persentase Instrumen Variabel Penelitian

74

DAFTAR GAMBAR Nomor

Keterangan

Halaman

1

Kerangka Pemikiran

39

2

Grafik Persepsi Para Guru SDN Terhadap Perpajakan

63

3

Grafik Persepsi Para Guru SDN Terhadap Pemotongan

66

Pajak Penghasilan Orang Pribadi atas Dana bantuan Operasional Sekolah 4

Grafik Persepsi Para Guru SMPN Terhadap Perpajakan

69

5

Grafik Persepsi Para Guru SMPN Terhadap Pemotongan

72

pajak Penghasilan Orang Pribadi atas Dana Bantuan Operasional Sekolah

DAFTAR LAMPIRAN Nomor

Keterangan

Halaman

Lampiran 1

Hasil Pengolahan Data

80

Lampiran 2

Tabel Krejcie

81

Lampiran 3

Surat Keterang Riset

82

Lampiran 4

Kuesioner

83

Lampiran 5

Hasil Jawaban Responden

87

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata dan berkesinambungan antara materiil dan spritual. Oleh karena itu, peranan masyarakat dalam pembiayaan pembagunan harus terus ditumbuh kembangkan dengan cara mendorong kesadaran, pemahaman dan penghayatan bahwa pembangunan adalah hak, kewajiban dan tanggung jawab seluruh rakyat. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dan negara dalam pembiayaan pembangunan tersebut adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri, yaitu berupa pajak. Pajak ini digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama terutama dalam rangka mewujudkan kemandirian pembangunan nasional. Penerimaan pajak merupakan penerimaan yang paling dominan dari seluruh penerimaan negara. Sifat dari pemungutan pajak adalah dapat dipaksakan karena didasarkan pada undang-undang, sehingga terdapat unsur kekuasaan untuk dapat melakukan sesuai yang diinginkan atau untuk membuat sesuatu terjadi dengan cara yang diinginkan. Bisa dilihat bahwa pendekatan kekuasan untuk pendekatan pajak tidak dapat diyakini keberhasilannya. Untuk itu haruslah dijalankan secara bersama-sama dengan prinsip memberikan pelayanan yang sesuai dengan keinginan wajib pajak sehingga dapat mendorong penerimaan pajak.

Agar pendapatan negara dapat terealisasi dari sumber pendapatan nonmigas, yaitu melalui penerimaan pajak, maka Direktorat Jendral Pajak sebagai penerima otoritas untuk melakukan pemungutan pajak tingkat pusat, menetapkan rencana strategis yang mengarah pada yang utama yaitu mengamankan penerimaan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun dengan cara memperkokoh sistem self assesment dalam pemungutan pajak. Salah satu aloksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terbesar adalah sektor pendidikan. Sektor ini adalah sektor yang paling banyak mendapat perhatian publik. Hal ini dikarenakan sektor pendidikan merupakan sektor yang paling banyak mendapat alokasi biaya, terlebih lagi sudah diamanatkan dalam Undang Undang Dasar 1945 dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional (Sisdiknas) pasal 49, dimana dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun pada pelaksanaannya alokasi tersebut tidak mencapai persentase yang diharapkan. Dunia pendidikan merupakan wilayah yang sangat luas. Ruang lingkupnya mencakup seluruh pengalaman dan pemikiran manusia tentang pendidikan. Setiap orang pernah mendengar tentang perkataan pendidikan, dan setiap orang waktu kecilnya pernah mengalami pendidikan, atau setiap orang, guru, telah melaksanakan pendidikan. Namun tidak setiap orang mengerti dalam arti

yang sebenarnya apa pendidikan itu, dan tidak setiap orang mengalami pendidikan

ataupun

menjalankan

sebagaimana

mestinya.

Pendidikan

merupakan aspek terpenting untuk dimiliki oleh setiap umat manusia. Karena dengan pendidikan dapat menciptakan perubahan sikap yang baik pada diri seseorang. Pendidikan mempunyai dua proses utama yaitu mengajar dan diajar. Mengajar ditingkat pendidikan formal biasanya dilakukan dengan seorang guru. Tidak tercapainya anggaran untuk alokasi pendidikan dikarenakan anggaran penerimaan itu sendiri belum maksimal dalam hal realisasi penerimaannya terutama dalam hal penerimaan dari sektor nonmigas yaitu sektor pajak. Untuk itu perlu kesadaran dan pemahaman dari para wajib pajak karena dalam sistem pemungutan pajak (self assesment) yang dianut Indonesia ini maka wajib pajak berkewajiban menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melapor pajak terhutang dilakukan sendiri oleh wajib pajak (Siti Resmi, 2005:20). Dengan sistem self assesment ini dibutuhkan sukarela dari wajib pajak dimana tingkat kepatuhan ini dapat terwujud jika terpenuhi unsur kesadaran perpajakan dan unsur tindakan penegakan hukum. Salah satu subjek pajak yang dinilai kurang memahami atau mengerti perihal kewajibannya dalam hal perpajakan adalah para pegawai disektor pendidikan, antara lain guru dan tenaga pendidikan lainnya. Karena melihat latar belakang para guru dan tenaga pendidikan yang mayoritas bukan dari dunia keuangan atau dunia perpajakan maka sangat wajar jika tingkat kesadaran dan pengetahuan perihal perpajakannya masih rendah. Dalam

kaitannya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yaitu pada sektor pendidikan dimana alokasi sektor pendidikan terutama pada tingkat pendidikan dasar maka pemerintah mencanangkan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagai bentuk subsidi/bantuan pemerintah dalam rangka Wajib Belajar 9 tahun yang bermutu. Salah satu indikator penuntasan program Wajib Belajar 9 tahun diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SMP/sederajat. Pada tahun 2008 Angka Partisipasi Kasar (APK) rata-rata telah mencapai 96,18% sehingga program Wajib Belajar 9 tahun telah tuntas sesuai dengan waktu yang telah ditargetkan pemerintah Indonesia dan bahkan target itu dapat dicapai 7 tahun lebih awal dibandingkan dengan komitmen internasional yang dideklarasikan di Dakar mengenai Education for All (EFA) tahun 2000 yang mewajibkan semua Negara di dunia harus menuntaskan Wajib Belajar 9 tahun paling

lambat

tahun

2015

nanti.

(Tanpa

nama,

http://dispendik-

kabkediri.net/informasi-mengenai-bantuan-operasional-sekolah-th-2009/,

28

Januari 2009 ). Dalam program bantuan operasional sekolah (BOS) terdapat pula sumbersumber penerimaan negara berupa pajak yang diperoleh dari honorarium, tunjangan dan lain sebagainya yang menjadi objek pajak dari para guru dan tenaga pendidik yang telah menerima dana tersebut. (Depdiknas dan Depag, 2006:19) Berkaitan dengan sumber daya manusia yaitu para guru dan tenaga pendidik yang mayoritas bukan dari dunia keuangan atau perpajakan maka

sangatlah wajar jika para guru dan tenaga pendidik kurang menyadari serta memahami perihal kewajiban perpajakannya. Dalam penulisan penelitian ini, penulis mencoba mengkaji lebih lanjut dalam skripsi dengan judul “Persepsi Para Guru Tentang Perpajakan Dan Pemotongan Pajak Penghasilan Orang Pribadi atas Dana Bantuan Operasional Sekolah.”(Studi Kasus SDN dan SMPN Se- Jakarta Barat).”

B. Perumusan Masalah Untuk menghindari melebarnya pembahasan dan selanjutnya memudahkan dalam melakukan analisa pembahasannya maka penulis mencoba membatasi permasalahan mengenai persepsi para guru terhadap perpajakan dalam hal pemotongan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) atas dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang telah diterima atas pembayaran hak-haknya yang berkaitan dengan honorarium, tunjangan, dan sebagainya yang menjadi objek pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis mengemukakan permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimanakah persepsi para guru SDN dan SMPN se-Jakarta Barat tentang perpajakan dan pemotongan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) atas honorarium yang menjadi objek pajak dari dana BOS? 2. Apakah terdapat perbedaan persepsi para guru SDN dan SMPN se-Jakarta Barat tentang perpajakan dan pemotongan Pajak Penghasilan Orang

Pribadi (PPh 21) atas honorarium yang menjadi objek pajak dari dana BOS secara bersama-sama ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian a. Mengetahui persepsi para guru tentang perpajakan dan pemotongan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) atas honorarium yang menjadi objek pajak dari dana BOS. b. Untuk mengetahui adakah perbedaan persepsi para guru SDN dan SMPN se-Jakarta Barat tentang perpajakan dan pemotongan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) atas honorarium yang menjadi objek pajak dari dana BOS secara bersama-sama. 2. Manfaat penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi semua pihak, di antaranya: a. Penulis Dapat

menyadari

betapa

pentingnya

pajak

dan

mengetahui

permasalahan dan pemecahannya dalam masyarakat, khususnya Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21), tidak hanya melalui teori yang ada.

b. Guru Membantu memberikan pemahaman kepada guru tentang hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan dan pemotongan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) atas dana BOS. c. Pihak Lain Memberikan kontribusi pada pengembangan teori terutama berkaitan dengan perpajakan dan pemotongan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) atas dana BOS.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pajak Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat, guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan sosial ekonomi masyarakat. Pajak secara bebas dapat dikatakan sebagai suatu kewajiban Warga Negara berupa pengabdian serta peran aktif Warga Negara dan anggota masyarakat untuk membiayai berbagai keperluan negara yang berupa pembangunan nasional yang pelaksanannya diatur dalam Undang-Undang dan PeraturanPeraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara. Ada beberapa pengertian pajak yang dikemukakan oleh para ahli yang memberikan pengertian berbeda-beda namun pada inti dan tujuannya adalah sama. 1. Definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. DR. Rochmat Soemitro, SH: Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Siti Resmi, 2005:1). 2. Definisi pajak yang dikemukakan oleh S.I. Djajadiningrat: Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perpautan yang

memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum (Siti Resmi, 2005:1). 3. Definisi pajak yang dikemukakan oleh Mr. Dr. N. J. Feldmann: Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum (Siti Resmi, 2005:1). 4. Definisi pajak dalam UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa: Pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk bea masuk dan cukai, dan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah menurut undang-undang dan peraturan daerah. Kesimpulan dari beberapa definisi tersebut adalah: 1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya. 2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. 3. Pajak dipungut oleh pemerintah pusat maupun daerah. 4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya

masih terdapat

membiayai public investment.

surplus,

dipergunakan

untuk

B. Fungsi Pajak dan Syarat-syarat Pemungutan Pajak 1. Fungsi Pajak Ada dua fungsi pajak, yaitu: (Siti Resmi, 2005:2) a. Fungsi Penerimaan (Budgetair) Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak. b. Fungsi Mengatur (Regulerend) Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. 2. Syarat-syarat Pemungutan Pajak Karena pajak merupakan peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor negara maka pemungutannya agar tidak menimbulkan berbagai hambatan atau perlawanan, maka harus memenuhi beberapa syarat, antara lain adalah sebagai berikut: a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan) Tujuan dari setiap hukum adalah membuat adanya keadilan, demikian pula dalam hukum pajak pun mempunyai tujuan yang sama dengan tujuan hukum-hukum lainnya yaitu membuat adanya keadilan dalam hal pemungutan pajak, baik dalam perundang-undangan

maupun adil dalam pelaksanaannya. Salah satu jalan yang harus ditempuh dalam mencari keadilan adalah mengusahakan agar pemungutan pajak diselenggarakan sedemikian rupa, sehingga dapat diperoleh tekanan yang sama atas seluruh rakyat, dan keadilan inilah yang dinamakan asas pemungutan pajak menurut falsafah hukum atau syarat keadilan. b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis) Hukum pajak harus dapat memberikan jaminan hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk negara maupun untuk warganya. Bagi negara-negara hukum, maka segala sesuatu harus diatur atau ditetapkan undang-undang termasuk pemungutan pajak. Pemungutan pajak di Indonesia diatur juga dalam UndangUndang Dasar 1945, yaitu pada pasal 23 ayat 2 yang menyatakan bahwa: “Pengenaan dan pemungutan pajak (termasuk bea dan cukai) untuk keperluan negara hanya boleh terjadi berdasarkan undang-undang.” Pemungutan pajak harus memperoleh persetujuan dari rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Di samping itu dalam menyusun undang-undangnya pun harus diusahakan oleh pembuat undang-undang untuk tercapainya keadilan dalam pemungutan pajak. c. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi) Keseimbangan dalam kehidupan ekonomi tidak boleh terganggu karena adanya pemungutan pajak, bahkan harus tetap dipupuk olehnya,

sesuai dengan fungsi kedua dari pemungutan pajak, yaitu fungsi mengatur. Oleh karena itu kebijaksanaan pemungutan pajak harus diusahakan supaya tidak menghambat lancarnya perekonomian, baik dalam bidang produksi maupun perdagangan dan jangan sampai merugikan kepentingan

umum

dan menghalang-halangi

usaha

rakyatnya dalam menuju kebahagiaan. d. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial) Hasil pemungutan pajak sedapat mungkin cukup untuk menutup sebagian dari pengeluaran-pengeluaran negara sesuai dengan fungsi pertama dari pemungutan pajak yaitu sebagai sumber keuangan negara (budgetair). Oleh karena itu untuk melaksanakan pemungutan pajak hendaknya tidak memakan biaya pemungutan yang besar, dan pemungutan ini hendaknya dapat mencegah inflasi. Untuk mencapai efisiensi pemungutan pajak serta untuk memudahkan wajib pajak untuk menghitung dan memperhitungkan pajaknya maka harus disertakan sistem pemungutan pajak yang sederhana dan mudah dilaksanakan

sehingga

permasalahan pajak

masyarakat

yang

sulit

tidak

sehingga

terganggu dapat

dengan

menimbulkan

inefisiensi. e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana Untuk mencapai memudahkan

warga

efisiensi pemungutan pajak masyarakat

untuk

serta

untuk

menghitung

dan

memperhitungkan pajaknya, maka harus diterapkan sistem pajak yang

sederhana yang mudah dilaksanakan dan akan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

C. Jenis-jenis Pajak 1. Menurut Golongannya: (Siti Resmi, 2005:6) 1. Pajak Langsung Yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan. 2. Pajak Tidak Langsung Yaitu pajak

yang

pada akhirnya

dapat

dibebankan atau

dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai. 2. Menurut Sifatnya a. Pajak Subjektif Yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan pada keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contoh: Pajak Penghasilan. b. Pajak Objektif Yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan wajib pajak. Contoh: PPN dan PPnBM. 3. Menurut Lembaga Pemungutnya a. Pajak Pusat (Pajak Negara)

Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh: PPh, PBB, Bea Materai, PPN dan PPnBM. b. Pajak Daerah Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Pembangunan, Dan Lain-lain.

D. Tata Cara Pemungutan Pajak Tata cara pemungutan pajak terdiri dari stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak. (Siti Resmi, 2005:8) 1. Stelsel Pajak 1. Stelsel Nyata (riil) Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi. Oleh karena itu pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui. Kelebihan stelsel nyata adalah perhitungan pajak didasarkan pada penghasilan yang sesungguhnya sehingga lebih akurat dan realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat diketahui pada akhir periode sehingga:

1) Wajib pajak akan dibebani jumlah pembayaran pajak yang tinggi pada akhir tahun sementara pada waktu tersebut belum tentu tersedia jumlah kas yang memadai. 2) Semua wajib pajak akan membayar pajak pada akhir tahun sehingga uang beredar secara makro akan terpengaruh. 2. Stelsel Anggapan (fiktif) Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang. Dengan stelsel ini berarti besarnya pajak yang terutang pada tahun berjalan sudah dapat ditetapkan atau diketahui pada awal tahun yang bersangkutan. Kelebihan stelsel fiktif ini adalah pajak yang dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu sampai akhir tahun. 3. Stelsel Campuran Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan anggapan kemudian pada akhir tahun

besarnya

pajak

dihitung

berdasarkan

keadaan

yang

sesungguhnya. Jika besarnya pajak berdasar keadaan sesungguhnya lebih besar dari pada besarnya pajak menurut anggapan, wajib pajak harus membayar kekurangan tersebut. Sebaliknya, jika besarnya pajak sesungguhnya lebih kecil dari pada besarnya pajak menurut anggapan, atas kelebihan tersebut dapat diminta kembali (restitusi) ataupun

dikompensasikan pada tahun-tahun berikutnya, setelah diperhitungkan dengan utang pajak yang lain. 2. Asas Pemungutan Pajak a. Asas Domisili (asas tempat tinggal) Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun penghasilan yang berasal dari luar negeri. b. Asas Sumber Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya yang memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. c. Asas Kebangsaan Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara. 3. Sistem Pemungutan Pajak a. Official Assesment System Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan

sendiri jumlah pajak yang

terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam hal ini, inisiatif dan kegiatan meghitung serta memungut pajak sepenuhnya berada ditangan para aparatur perpajakan.

b. Self Assesment System Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam hal ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta pelaksanaan pemungutan pajak berada ditangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami peraturan perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. c. With Holding System Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

E. Tarif Pajak Untuk mencapai kondisi adanya keadilan atau tekanan yang sama bagi wajib pajak, maka salah satu alatnya adalah tarif. Tarif yang berlaku harus dapat mencerminkan adanya keadilan pajak sebagai berikut: (Siti Resmi, 2005:13) 1. Tarif Pajak Proporsional Tarif pajak proporsional yaitu tarif berupa persentase tetap terhadap jumlah berapa pun yang menjadi dasar pengenaan pajak.

2. Tarif Pajak Meningkat (Progresif) Tarif pajak progresif adalah tarif pajak yang persentase nya menjadi lebih besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaannya semakin besar memperhatikan kenaikan persentase tarifnya. Tarif progresif dapat dibagi menjadi: a. Tarif Progresif Progresif Dalam hal ini kenaikan persentase nya semakin besar. b. Tarif Progresif Tetap Kenaikan persentase nya tetap. c. Tarif Progresif Degresif Kenaikan persentase nya semakin kecil. 3. Tarif Pajak Degresif Tarif pajak degresif adalah persentase

tarif pajak yang semakin

menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak menjadi semakin besar. 4. Tarif Pajak Tetap Dalam tarif pajak tetap ini adalah tarif berupa jumlah yang tetap (sama besarnya) terhadap berapa pun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak. Oleh karena itu besarnya pajak yang terutang tetap (Waluyo dan Wirawan, 2003:11).

F. Pengertian Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) Menurut UU No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, definisi penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21), selanjutnya disebut PPh pasal 21, merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan lain yang dilakukan wajib pajak orang pribadi dalam negeri. (Siti Resmi, 2005:145) Pembayaran pajak penghasilan ini dilakukan dalam tahun berjalan melalui pemotongan oleh pihak-pihak tertentu. Pihak yang wajib melakukan pemotongan dan pelaporan PPh 21 adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan. Jumlah pajak yang telah dipotong dan disetorkan dengan benar oleh pemberi kerja dan pemotong lainnya dapat digunakan oleh wajib pajak untuk dijadikan kredit pajak atas pajak pengasilan pada akhir tahun.

G. Objek Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang menjadi objek Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) adalah: 1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan pendidikan, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun. 2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap. 3. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan. 4. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama, dan dalam bentuk apapun dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri terdiri dari: a. Tenaga ahli yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris. b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, sutradara, crew film model. c. Olahragawan

d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator. e. Penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dan dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus (deemed profit)

H. Pengertian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Salah satu maksud dan tujuan program pengurangan subsidi pemerintah atas Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah memindahkan alokasi subsidi dari bentuk subsidi untuk konsumsi ke bentuk subsidi investasi. Salah satu bentuk investasi yang selama ini kurang mendapat perhatian adalah bidang pendidikan, untuk itu sebagian besar alokasi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dipindahkan ke sektor pendidikan yang kemudian disebut pemerintah dengan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM). Pasca penerapan subsidi di bidang pendidikan maka pemerintah melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menanggung semua biaya pendidikan siswa dan siswi Wajib Belajar 9 tahun secara total atau gratis. Untuk itu dalam mekanismenya pemerintah membagi biaya yang diperlukan rata-rata siswa setiap tahun dalam proses belajar yang kemudian disebut Biaya Bantuan Pendidikan (BSP) kedalam dua jenis yaitu Bantuan Satuan Pendidikan Investasi dan Bantuan Satuan Pendidikan Operasional. (Depdiknas dan Depag, 2006:7)

Bantuan Satuan Pendidikan Investasi adalah biaya yang dikeluarkan per siswa setiap tahunnya untuk menyediakan sumber daya yang tidak habis pakai yang digunakan dalam waktu lebih dari satu tahun, misalnya untuk pengadaan tanah, bangunan, buku, alat peraga. Sedangkan Bantuan Satuan Pendidikan Operasional adalah biaya yang dikeluarkan per siswa dalam satu tahun untuk menyediakan sumber daya pendidikan habis pakai yang digunakan satu tahun atau kurang dari masa tersebut. Bantuan Satuan Pendidikan Operasional mencakup biaya personil dan non personil. Adapun biaya personil meliputi: 1. Biaya untuk kesejahteraan (honor kelebihan jam mengajar (KJM), guru tidak tetap (GTT), pegawai tidak tetap (PTT), uang lembur) 2. Pengembangan profesi guru (Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) guru, Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), Kelompok Kerja Guru (KKG), dll) Sedangkan biaya non personil meliputi: 1. Biaya penunjang Kegiatan Belajar Mengajar (KMB) 2. Evaluasi/penilaian 3. Perawatan/pemeliharaan 4. Daya dan Jasa 5. Pembinaan kesiswaan 6. Rumah tangga sekolah dan supervisi

I. Tujuan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Program

Bantuan

Operasional

Sekolah

(BOS)

bertujuan

untuk

membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan Wajib Belajar 9 tahun. (Depdiknas dan Depag, 2009:4) Menurut Prof.Suyanto, Phd, tujuan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dibagi kedalam 2 tujuan, yaitu: 1. Tujuan Umum Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. 2. Tujuan Khusus a. Menggratiskan seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar dari beban biaya operasi sekolah, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta. b. Menggratiskan seluruh siswa SD negeri dan SMP negeri terhadap biaya operasi sekolah, kecuali pada Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) dan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). c. Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah meringankan setiap siswa dari biaya operasi sekolah

sehingga setiap siswa dapat menikmati pendidikan yang sama antara yang satu dengan yang lainnya sehingga tidak ada siswa miskin yang putus sekolah karena tidak mampu membayar iuran/pungutan yang dilakukan oleh sekolah.

J. Sasaran Program dan Besar Bantuan Sasaran program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah semua sekolah setingkat SD dan SMP baik negeri maupun swasta diseluruh provinsi di Indonesia. Program kejar Paket A, Paket B tidak termasuk sasaran dari program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ini. Selain itu, Madrasah Diniah Takmiliyah (suplemen) juga tidak berhak memperoleh Bantuan Operasional Sekolah (BOS), karena siswanya telah terdaftar di sekolah reguler yang telah menerima Bantuan Operasional Pendidikan (BOS). Mulai tahun pelajaran 2007/2008 (mulai bulan Juli 2007), SMP Terbuka (regular dan mandiri) dan Madrasah Diniyah Formal yang menyelenggarakan Program Wajib Belajar 9 tahun termasuk dalam sasaran program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Besar dana Bantuan Operasional Sekolah yang diterima oleh sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan:

Tabel 2.1 Dana BOS (*Per siswa per tahun) Sekolah

Tahun 2008

SD/MI/SDLB/Salafiah/Sek olah

Keagamaan

Rp 254.000,-

Non

Tahun 2009 Kab: Rp 397.000,Kota: Rp 400.000,-

Islam setara SD SMP/SMPLB/Salafiah/Sek olah

Keagamaan

Rp 354.000,-

Non

Kab: Rp 570.000 Kota: Rp 575.000,-

Islam setara SMP Sumber: Depdiknas

K. Waktu Penyaluran Dana Tahun Anggaran 2009, dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOS) akan diberikan selama 12 bulan untuk periode Januari sampai Desember 2009, yaitu semester 2 tahun pelajaran 2008/2009 dan semester 1 tahun pelajaran 2009/2010. Penyaluran dana dilakukan setiap periode 3 bulanan, yaitu periode Januari-Maret, April-Juni, Juli-September dan Oktober-Desember. Penyaluran diharapkan dilakukan di bulan pertama setiap triwulan.

L. Jenis Biaya Pendidikan Sebagaimana tertuang dalam PP No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Biaya pendidikan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu:

1. Biaya Satuan Pendidikan Biaya satuan pendidikan adalah biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Biaya ini terdiri dari: a. Biaya investasi adalah biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), dan modal kerja tetap. b. Biaya operasi, terdiri dari biaya personalia dan biaya nonpersonalia. 1) Biaya Personalia terdiri dari gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan-tunjangan yang melekat pada gaji. 2) Biaya nonpersonalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dll. c. Bantuan biaya pendidikan yaitu dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya. d. Beasiswa adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang berprestasi. 2. Biaya Penyelenggaraan dan/atau Pengelolaan Pendidikan adalah biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh pemerintah, pemerintah

provinsi,

pemerintah

kabupaten/kota,

penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.

atau

3. Biaya Pribadi Peserta Didik adalah biaya personal yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

M. Landasan Hukum Landasan hukum dalam pelaksanaan program bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2009 meliputi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain sebagai berikut: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang Undang dasar 1945 2. Undang-Undang No. 17 Tahun 1965 tentang Pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan. 3. Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang no. 43 Tahun 1999. 4. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelesaian Negera yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. 5. Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Bendaharawan Wajib Memungut Pajak Penghasilan. 6. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 7. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 8. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 9. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 10. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemrintah Daerah.

11. Peraturan Pemerintah No. 47 tentang Wajib Belajar. 12. Peraturan pemerintah No. 48 tentang Pendanaan Pendidikan. 13. Peraturan Pemerintah No. 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. 14. Peraturan pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom. 15. Peraturan pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 16. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara. 17. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 078/M/2008 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) 145 Judul Buku Teks Pelajaran yang Hak Ciptanya Dibeli oleh Departemen Pendidikan Nasional. 18. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no. 036/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar. 19. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. 20. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah. 21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 11 Tahun 2005 tentang Buku Teks Pelajaran.

22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 46 Tahun 2007 tentang Penetapan Buku teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat-syarat Kelayakan untuk Digunakan Dalam Proses Pembelajaran. 23. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia No. 12 Tahun 2008 tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat Kelayakan Untuk Digunakan Dalam proses Pembelajaran. 24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan menteri Pendidikan Nasional No. 13 Tahun 2008 tentang Harga Eceran Tertinggi Buku Teks Pelajaran Yang Hak Ciptanya Dibeli Oleh Departemen Pendidikan Nasional. 25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 34 Tahun 2008 tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran Yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakan dalam Proses Pembelajaran (SD: PKn, IPA, IPS, Matematika, Bahasa Indonesia dan SMP: IPA, IPS, Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris). 26. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 41 tahun 2008 tentang Penetapan Buku, teks Pelajaran Yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakan dalam Proses Pembelajaran. 27. Surat Edaran Dirjen Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia No. SE-02/PJ/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Sehubungan dengan Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh Bendaharawan dan Penaggung Jawab Pengelolaan Penggunaan Dana BOS di masing-masing Unit Penerima BOS.

N. Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Menurut Prof. Suyanto, Phd, ada 2 penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yaitu: 1. Untuk membeli buku teks pelajaran (BOS Buku) Sebagian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) harus untuk membeli buku yang hak ciptanya telah dibeli oleh pemerintah sebanyak jumlah siswa. Harga buku harus mengikuti Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh Depdiknas. a. SD: buku IPS (kelas 4, 5 dan 6) dan PKN (kelas 1 s/d 6) b. SMP: buku PKN (kelas 7 s/d 9) dan IPA (kelas 7 s/d 9) Pembelian dapat dilakukan bertahap, akan tetapi harus terpenuhi seluruhnya sebelum tahun ajaran baru. 2. Untuk operasional sekolah (BOS Tunai) a. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru: biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut (misalnya untuk foto kopi, konsumsi panitia, dan uang lembur dalam rangka penerimaan siswa baru) b. Pembelian buku referensi untuk dikoleksi di perpustakaan sekolah c. Pembiayaan kegiatan pembelajaran remidial, pembelajaran pengayaan, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja dan sejenisnya (misalnya untuk honor jam mengajar tambahan

diluar jam pelajaran, biaya transportasi dan akomodasi siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba) d. Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa (misalnya untuk foto kopi, honor koreksi ujian dan honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa) e. Pembelian bahan-bahan habis pakai: buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran/majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah. f. Pembiayaan langganan daya dan jasa: listrik, air, telepon, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah. Khusus di sekolah yang tidak ada jaringan listrik, dan jika sekolah tersebut memerlukan listrik untuk proses belajar mengajar di sekolah, maka diperkenankan untuk membeli Genzet. g. Pembiayaan perawatan sekolah: pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebeler, perbaikan sanitasi sekolah dan perawatan fasilitas sekolah lainnya. h. Pembayaran

honorarium

bulanan

guru

honorer

dan

tenaga

kependidikan honorer. Untuk sekolah SD diperbolehkan untuk membayar honor tenaga yang membantu administrasi sekolah. i. Pengembangan KKKS/MKKS.

profesi

guru:

pelatihan,

KKG/MGMP

dan

j. Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang mengahadapi masalah transport dari dan ke sekolah. Jika dinilai lebih ekonomis, dapat juga untuk membeli alat transporasi sederhana yang akan menjadi barang inventaris sekolah (misalnya sepeda, perahu penyeberangan, dll) k. Pembiayaan pengelolaan BOS: alat tulis kantor (ATK), penggandaan, surat menyurat, intensif bagi satu orang penyusunan laporan BOS dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di Bank/PT Pos. l. Pembelian personal komputer untuk kegiatan belajar siswa: maksimum 1 set untuk SD dan 2 set untuk SMP dalam satu tahun anggaran. m. Bila seluruh komponen 1 s/d 12 diatas telah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik dan mebeler sekolah.

O. Kebijakan Program

Dana

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS)

Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2009 Kebijakan dasar pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2009 adalah sebagai berikut: 1. Biaya satuan BOS , termasuk BOS buku, untuk tiap siswa/tahun mulai Januari 2009 naik secara signifikan menjadi : SD di kota Rp 400.000, SD

di kabupaten Rp 397.000, SMP di kota Rp 575.000, dan SMP di kabupaten Rp 570.000 2. Dengan kenaikan kesejahteraan guru PNS dan kenaikan BOS sejak Januari 2009, semua SD dan SMP negeri harus membebaskan siswa dari biaya operasional sekolah, kecuali RSBI dan SBI. 3. Pemda wajib megendalikan pungutan biaya operasional di SD dan SMP swasta sehingga siswa miskin bebas dari pungutan tersebut dan tidak ada pungutan berlebihan kepada siswa mampu. 4. Pemda wajib menyosialisasikan dan melaksanakan kebijakan BOS tahun 2009 serta menyanksi kepada pihak yang melanggar. 5. Pemda wajib memenuhi kekurangan biaya operasional dari APBD bila BOS dari Depdiknas belum mencukupi.

P. Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam buku panduan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sekolah penerima BOS antara lain: 1. Semua sekolah SD/SDLB/SMP/SMPLB/SMPT negeri wajib menerima dana BOS. Bila sekolah tersebut menolak BOS, maka sekolah dilarang memungut biaya dari peserta didik , orang tua atau wali peserta didik. 2. Semua sekolah swasta yang telah memiliki izin operasional yang tidak dikembangkan menjadi bertaraf internasional atau berbasis keunggulan lokal wajib menerima dana BOS.

3. Bagi sekolah yang menolak BOS harus melalui persetujuan orang tua siswa melalui komite sekolah dan tetap menjamin kelangsungan pendidikan siswa miskin di sekolah tersebut. 4. Seluruh sekolah yang menerima BOS harus mengikuti pedoman BOS yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 5. Sekolah negeri kategori RSBI dan SBI diperboleh memungut dana dari orang tua siswa yang mampu dengan persetujuan Komite Sekolah. Pemda harus ikut mengendalikan dan mengawasi pungutan yang dilakukan oleh sekolah tersebut agar tercipta prinsip pengelolaan dana secara transparan dan akuntabel. 6. Sekolah negeri yang sebagian kelasnya sudah menerapkan sistem sekolah bertaraf RSBI atau SBI tetap diperbolehkan memungut dana dari orang tua siswa yang

mampu

dengan

persetujuan

Komite

Sekolah, serta

menggratiskan siswa miskin.

Q. Organisasi Pelaksana Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pengelolaan program BOS untuk SD dan SMP di tingkat pusat dikelola oleh masing-masing direktorat. Direktorat Pembinaan TK/SD bertanggung jawab terhadap program BOS untuk SD/SDLB, sedangkan Direktorat Pembinaan SMP

bertanggung jawab terhadap

program BOS untuk

SMP/SMPLB/SMPT. Pengelolaan program BOS di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dikelola oleh satu tim.

1. Tim Pengarah a. Tingkat Nasional 1) Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat 2) Ketua Bappenas 3) Menteri Pendidikan Nasional 4) Menteri Agama 5) Menteri Keuangan 6) Menteri dalam Negeri b. Tingkat Provinsi 1) Gubernur 2) Ketua Bappeda Provinsi c. Tingkat Kabupaten/Kota 1) Bupati/Walikota 2) Ketua Bappeda Kabupaten/Kota 2. Tim Manajemen BOS Pusat a. Penanggung jawab umum b. Penanggung jawab BOS SD/SDLB c. Penanggung jawab BOS SMP/SMPLB/SMPT d. Tim pelaksana BOS SD/SDLB e. Tim pelaksana BOS SMP/SMPLB/SMPT f. Tugas dan tanggung jawab tim manajemen BOS pusat 3. Tim Manajemen BOS Provinsi a. Penanggung jawab

b. Tim Pelaksana BOS c. Tugas dan tanggung jawab tim manajemen BOS provinsi 4. Tim Manajemen BOS Tingkat Kabupaten/Kota a. Penanggung jawab b. Tim Pelaksana BOS c. Tugas dan tanggung jawab tim manajemen BOS kabupaten/kota 5. Tingkat Sekolah a. Penanggung jawab b. Anggota c. Tugas dan tanggung jawab sekolah

R. Persepsi Persepsi pada hakekatnya adalah proses kognitif yang alami bagi setiap individu didalam memahami informasi tentang linkungan baik melalui penglihatan,

pendengaran,

penerimaan,

dan

penghayatan

perasaan

(Kartono,1990). Menurur Zarkasi (1986) dalam Zamroni (2006). Persepsi dalam arti sempit ialah penglihatan, yakni bagaimana cara seseorang melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luas pandangan atau pengertian, yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu. Kata persepsi berasal dari “perception” yang berarti penglihatan, tanggapan, daya memahami, atau menanggapi sesuatu (Eschol dan Sadily, 2000:424). Dalam kamus Bahasa Indonesia, persepsi diartikan sebagai tanggapan (penerimaan)

langsung dari sesuatu atau proses seseorang dalam mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya (Depdiknas, 2003:863) Para ahli mengemukakan pendapat secara definitif yang berbeda satu sama lainnya. Alisuf Sabri berpendapat bahwa persepsi adalah proses individu dapat mengenali proyek dan fakta obyektif dengan menggunakan alat individu (Sabri, 1993:45). Persepsi seseorang terhadap sesuatu obyek tidak berdiri sendiri akan tetapi dipengaruhi oleh beberapa faktor baik berasal dari dalam maupun dari luar dirinya. Adapun menurut singgih Singgih Dirgaganansa, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi diantaranya adalah: Pertama, motif merupakan faktor inernal yang dapat merangsang perhatian, adanya motif dapat menyebabkan munculnya keinginan individu melakukan sesuatu dan sebaliknya. Kedua, kesedian dan harapan. Hal ini akan menentukan pesan mana yang akan dipilih untuk diterima selanjutnya sebagaimana pesan yang dipilih itu akan ditata dan diinterpretasikan. Ketiga, intensitas rangsangan. Kuat dan lemahnya rangsangan yang diterima akan sangat berpengaruh bagi individu. Keempat, pengulangan. Suatu rangsangan yang muncul atau terjadi secara berulang-ulang akan menarik perhatian sebelum mencapai titik jenuh (Dirgaganansa, 1993:7). Menurut Bimo Walgito (1999) dalam Hakim (2005), faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi, yaitu: Pertama, stimulus yang cukup kuat. Kedua, fisiologis dan psikologis. Jika sistem fisiologi terganggu maka akan berpengaruh dalam persepsi orang, sedangkan segi psikologis mencakup penggalaman, perasaan, kemampuan berfikir dan sebagainya, juga akan

berpengaruh bagi seseorang dalam mempersepsikan. Ketiga, lingkungan. Situasi yang melatarbelakangi stimulus juga mempengaruhi persepsi. Persepsi pada akhirnya menjadi masalah penting yang sebisa mungkin diharapkan dapat “dibentuk” oleh obyek yang dipersepsikan. Bila dalam kenyataannya ditemukan suatu persepsi negatif dan positif terhadap obyek yang dipersepsikan, maka jika persepsi tersebut negatif dapat diambil kesimpulan bahwa obyek yang dipersepsikan memberikan stimulus kondisi yang meyimpang dari yang seharusnya dipenuhi oleh obyek persepsi tersebut. Begitu juga sebaliknya dengan persepsi positif (Abdullah dan Selamat, 2002:24).

S. Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya. Adapun penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Sukamto dengan judul “Persepsi dan Tingkat Kesadaran Masyarakat Terhadap Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Zakat Profesi (Studi Kasus Masyarakat Kecamatan Ciputat)” dan hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa: 1. Masyarakat Ciputat sangat sadar dalam membayar pajak dan juga zakat profesi. Hal ini dibuktikan dengan persepsi yang diukur melalui kuesioner dari 20 pertanyaan yang diajukan kebanyakan rata-rata masyarakat Ciputat setuju untuk membayar keduanya dan sangat sadar dalam membayar Pajak Penghasilan dan zakat profesi, baik sadar dilihat dari sisi hukum maupun sadar dari sisi peraturan perpajakan juga sisi peraturan zakat.

2. Dari hasil analisa berdasarkan kuesioner masyarakat Ciputat cenderung lebih setuju membayar zakat ketimbang pajak penghasilan karena menurut masyarakat efek langsung membayar zakat lebih terasa khususnya pengentasan kemiskinan. 3. Analisa masyarakat Ciputat sangat siap untuk membayar keduanya yakni pajak penghasilan dan zakat profesi. Hal ini dapat dilihat berdasarkan penelitian dimana masyarakat Ciputat sadar dalam hal tersebut. 4. Tingkat kesadaran masyarakat Ciputat ternyata sangat besar dalam hal pembayaran pajak penghasilan. Adapun perbedaan dengan penelitian ini dari penelitian sebelumnya adalah bahwa penelitian ini menggunakan objek penelitian para guru atas persepsi perpajakannya terhadap Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang dipotong atas dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang telah diterimanya disekolah mereka masing-masing. Beberapa referensi jurnal terkait dengan penelitian ini : a. Analisis

Faktor-Faktor

Yang

Mempengaruhi

Independensi

Penampilan Akuntan Publik Dalam Persepsi Akuntan Pendidik. (Arya Permana, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) b. Persepsi Mahasiswa Akuntansi Terhadap Etika Penyusunan Laporan Keuangan.(Yulianti, Universitas Indonesia). c. Persepsi Mahasiswa

Fakultas Ekonomi

UNAIR

Jurusan

Akuntasnsi Terhadap Profesi Akuntan Pendidik. (Drs.Lindawati Gani,Ak,. Lembaga Penelitian Universitas Airlangga).

d. Persepsi Akuntan Pendidik, Akuntan Publik, dan Mahasiswa Akuntansi Terhadap Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia. (Jaka Winarna,. Universitas Sebelas Maret Surakarta). e. My amount is little, but my support is sincere.”From Wikipedia, the free encyclopedia, Yizhao Lang, Augustus 24, 2009

T. Kerangka Pemikiran

Persepsi Para Guru SD & SMP tentang Perpajakan

PPh 21atas Dana BOS

U. Hipotesis Dengan

melihat

permasalahan

disertai

dengan

konsep-konsep

pemikirannya, disusun hipotesis tentang hubungan antar variabel

sebagai

berikut: 1. Tidak dapat diketahui persepsi para guru SDN (X1) dan SMPN (X2) seJakarta Barat tentang perpajakan dan pemotongan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) atas dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) secara bersama-sama (Y). 2. Tidak terdapat perbedaan yang yang signifikan antara persepsi para guru SDN (X1) dan SMPN (X2) se-Jakarta Barat tentang pemotongan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) atas dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) secara bersama-sama.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian Dalam Penelitian ini, penulis mencoba menganalisis seberapa besar persepsi dari para guru mengenai perpajakan dan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) yang telah dipotong atas dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang telah mereka terima disekolah mereka masing-masing. Adapun sekolah yang akan menjadi objek penelitian adalah Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di dalam wilayah Jakarta Barat. Jumlah Sekolah Dasar Negeri (SDN) adalah sebanyak 509 sekolah dan

jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) adalah

sebanyak 51 sekolah. (Tanpa nama, http://www.cengkareng.info/edukasi /46.education/241-smp-kalideres.html?tmpl=componen&pri, 11 Mei 2009) Dalam penelitian ini penulis ingin menganalisis seberapa besar persepsi dari para guru mengenai perpajakan dan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) yang telah dipotong atas dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang telah mereka terima di sekolah mereka masing-masing dengan melakukan penelitian yang datanya dikumpulkan sekaligus. Selain itu peneliti menggunakan unit analisis organisasional karena unit yang dianalisis merupakan penjumlahan dari seluruh data individual pekerja yang menjadi anggota suatu organisasi. (Nur Indriantoro dan Supomo, 1999:94)

B. Metode Penentuan Sampel Metode penentuan sampel yang digunakan adalah metode simple random sampling, yaitu

penentuan sampel secara

acak

sederhana sehingga

memberikan kesempatan yang sama yang bersifat tidak terbatas pada setiap elemen populasi untuk dipilih sebagai sampel (Nur Indriantoro dan Supomo, 2002:124). Sampel yang digunakan dalam hal ini adalah para guru di Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) yang berada di dalam wilayah Jakarta Barat. Dalam penelitian ini penulis menentukan jumlah sampel berdasarkan Tabel Krejcie dimana dalam perhitungan ukuran sampel didasarkan atas kesalahan 5%. Jadi, sampel yang diperoleh itu mempunyai kepercayaan 95% terhadap populasi (Sugiono, 1999:64). Dari penelitian ini jumlah populasi adalah 1960 guru dari seluruh sekolah baik SDN maupun SMPN di wilayah Jakarta Barat. Berdasarkan Tabel Krijcie, jumlah sampel dari penelitian ini adalah 300.

C. Metode Pengumpulan Data Dalam perolehan data yang dibutuhkan guna melengkapi proses penelitian ini, penulis melakukan serangkaian kegiatan yang bersumber dari: 1. Data Primer Penulis menggunakan data primer dengan melakukan penelitian langsung kepada guru di Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) yang berada di dalam wilayah Jakarta Barat.

Dasar penyusunan kuesioner ini dibuat sesuai dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya yaitu yang dibuat oleh Sukamto dalam skripsinya yang berjudul “Persepsi dan Tingkat Kesadaran Masyarakat Terhadap Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Zakat Profesi (Studi Kasus Masyarakat Kecamatan Ciputat).” 2. Data Sekunder Penulis pun menggunakan data sekunder yang bersifat internal dan eksternal. Data yang bersifat internal dilakukan dengan cara melihat dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian. Selain itu penulis menggunakan data bersifat eksternal seperti buku, artikel, internet, jurnal, dan semua yang berhubungan dengan penelitian ini.

D. Metode Analisis Data Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif

kuantitatif.

Dalam

penelitian

deskriptif

kunatitatif

ini,

menggambarkan pengukuran persepsi dari para guru mengenai Perpajakan dan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) yang telah dipotong atas dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang telah mereka terima di sekolah masing-masing. Selain itu metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian ini adalah dengan analisis statistik deskriptif. Tujuan utama dari analisis ini adalah memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness (Iman Ghozali, 2005:19).

Selanjutnya dalam bagian ini diuraikan mengenai data primer dari masingmasing variabel yang didasarkan atas jawaban yang diberikan oleh responden yaitu para guru di Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) yang berada di dalam wilayah Jakarta Barat, atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam daftar pertanyaan kuesioner. Dari sini kemudian akan diketahui mengenai frekuensi nilai terbanyak yang diberikan oleh responden. 1. Uji Validitas Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan suatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Jadi validitas ingin mengukur apakah pertanyaan dalam kuesioner yang sudah dibuat betul-betul dapat mengukur yang hendak kita ukur (Ghozali, 2005:45). Pengujian validitas dilakukan terlebih dahulu dengan mempersiapkan tabulasi jawaban responden atas pernyataan penelitian, kemudian dihitung angka korelasionalnya atau r hitung dari jawaban setiap responden untuk tiap butir pertanyaan dengan jumlah nilai jawaban keseluruhan pertanyaan untuk setiap responden. Angka korelasionalnya tersebut kemudian di bandingkan dengan angka kritis atau responden kritis untuk seluruh responden dengan tingkat signifikansi sebesar 5% pada tabel product moment yang digunakan pada rumus korelasi.

Suatu istrumen (setiap butir pertanyaan atau pertanyaan) dikatakan valid bila angka korelasionalnya yang diperoleh dari perhitungan berkisar 0. Adapun kriteria pengambilan keputusan untuk menentukan valid yakni jika harga r hitung sama dengan atau lebih besar dari r tabel pada taraf signifikansi 5%. Dan begitu sebaliknya, bila r hitung lebih kecil dari r tabel, maka data tidak valid (Ghozali, 2005:45). 2. Uji Reliabilitas Setelah menentukan validitas instrument penelitian, tahap selanjutnya adalah mengukur reliabilitas data dan instrumen penelitian. Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari suatu variabel. Suatu koesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2005:45). Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini adalah one shot, yaitu pengukuran dilakukan sekali saja dan hasilnya kemudian dibandingkan dengan pertanyaan atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. Uji reliabilitas hanya dapat dilakukan setelah suatu instrumen telah dipastikan validitasnya. Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini untuk menunjukan tingkat reliabiltas konsistensi internal. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengukur koefesien cronbach’s alpha, yaitu menggunakan tabulasi jawaban responden. Reliable jika cronbach’s alpha > 0,6.

3. Analisis Deskripsi Variabel Selanjutnya dalam bagian ini diuraikan mengenai data primer dari masingmasing variabel yang didasarkan atas jawaban yang diberikan oleh responden yaitu para guru Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di wilayah Jakarta Barat atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam daftar pertanyaan seperti terlampir. Dari sini kemudian akan diketahui mengenai : a. Nilai jawaban responden terendah dan tertinggi serta jangkauannya. b. frekuensi nilai terbanyak yang diberikan oleh responden c. Jenjang kategori dari masing-masing responden melalui interval

E. Operasional Variabel Penelitian 1. Definisi Operasional Variabel Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk mengukur persepsi dari para guru mengenai perpajakan dan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) yang telah dipotong atas dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang telah mereka terima

disekolah

mereka masing-masing.

instrument penelitian akan digunakan

Untuk

menilai

skala pengukuran. Dengan

menggunakan skala pengukuran, maka nilai variabel yang diukur dengan instrument tertentu dapat dinyatakan dalam bentuk angka, sehingga lebih akurat, efesien, dan komunikatif. Skala pengukuran pada penelitian ini menggunakan skala likert, dimana variabel akan diukur dan dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian

indikator variabel tersebut

dijabarkan menjadi komponen yang teratur untuk kemudian dijadikan sebagai titik tolak menyusun instrument berupa pertanyaan atau untuk dijawab oleh responden. Untuk keperluan analisis secara kuantitatif, maka jawaban diberi nilai mulai dari 1 sampai 5. Adapun tingkat preferensi jawaban dengan pilihan sebagai berikut. Tabel 3.1 Tabel Skala Sikap Responden Penelitian No

Uraian

Kondisi / Nilai

1

Sangat Setuju

5

2

Setuju

4

3

Netral

3

4

Tidak Setuju

2

5

Sangat Tidak Setuju

1

Sumber: Sugiono, Metode Penelitian Administrasi, Hal 74

Berdasarkan rumusan masalah yang akan dikaji dan model yang disusun dalam landasan teorirtis maka variabel penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut Persepsi para guru tentang perpajakan dan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh 21) orang pribadi atas dana bantuan operasional sekolah (BOS). Dengan berdasarkan pada Pajak penghasilan orang pribadi (PPh 21) yang dibayarkan oleh wajib pajak atas penghasilan yang diterimannya dan disesuaikan berdasarkan tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang telah diterima atas pembayaran hak-haknya yang berkaitan dengan honorarium, tunjangan, dan sebagainya yang menjadi objek pajak.

Dalam penelitian ini operasional variabel yang digunakan adalah sebagai berikut : a. Perpajakan atau Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat, guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan sosial ekonomi masyarakat. Pajak secara bebas dapat dikatakan sebagai suatu kewajiban Warga

Negara berupa

pengabdian serta peran aktif Warga Negara dan anggota masyarakat untuk membiayai berbagai keperluan negara yang berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang dan PeraturanPeraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara. b. Pajak Penghasilan (PPh 21) atas dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pajak Penghasilan Pasal 21, selanjutnya disebut PPh 21, merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan lain yang dilakukan dalam bentuk tahun berjalan melalui pemotongan oleh pihakpihak tertentu. Pihak yang wajib melakukan pemotongan dan pelaporan PPh 21 adalah pemberi kerja, bendaharawan, dana pensiun, badan, perusahaan. Jumlah pajak yang telah dipotong dan disetorkan dengan benar oleh pemberi kerja dan dipemotongan lainnya dapat digunakan oleh wajib pajak untuk dijadikan kredit pajak atas pajak penghasilan yang

terutang pada akhir tahun. Adapun objek Pajak Penghasilan (PPh21) atas Dana Bantuan Operasional Sekolah adalah sebagia berikut : a. Biaya untuk kesejahteraan (honor kelebihan jam mengajar (KJM), guru tidak tetap (GTT), pegawai tidak tetap (PTT), uang lembur) b. Pengembangan profesi guru (Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) guru, Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), Kelompok Kerja Guru (KKG), dll) 2. Indikator Kuesioner Penelitian Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan indikator kuesioner dalam melakukan penyebaran data sehingga data yang akan dihasilkan dapat memberikan jawaban dari setiap perumusan masalah yang ada.

Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel Penelitian No 1

Variabel

Indikator

Persepsi Para 1.Pengatuhan Dasar Guru Tentang 2. Pemahaman Perpajakan. 3. Pendapat 4. Pemikiran 5. Tanggapan

2

Persepsi Para 1. Pemahaman Guru Tentang Pemotongan 2. Pengetahuan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) Atas 3. Peraturan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Sumber : Data Primer

Konsep & Teori 1. Siti Resmi Tahun 2005. 2. UU Perpajakan. 3. UU No.19 Th. 2000 Tentang Penagihan Dengan Surat Paksa. 4. UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. 1. Panduan BOS Buku 2009. 2. PP No. 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan. 3. UU No.14 Tahun 2006 Tentang Guru dan Dosen. 4. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 5. UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Item 1,4,9 2,8 6,7 3 5,10 11,14 16,18 13,17 19,20 12,15

BAB IV PENEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Sekilas Gambaran Umum Objek Penelitian 1. Sejarah DKI Jakarta Jakarta merupakan daerah yang memiliki peran penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Sejak era kolonialisme Belanda, Jakarta yang ketika itu bernama Batavia merupakan pusat pemerintahan Hindia-Belanda. Saat dimulainya pergerakan perjuangan kemerdekaan secara

nasional,

Jakarta

merupakan

jantung

pergerakan

yang

memompakan darah perjuangan kemerdekaan ke seluruh pelosok tanah air. Denyut kehidupan di Jakarta diketahui sudah sangat tua. Setidaknya sejak 2000 tahun sebelum masehi, wilayah Jakarta sudah dihuni oleh manusia, yaitu, pada waktu terjadinya gelombang migrasi dari kawasan selatan Cina. Pada awal tarikh masehi, penduduk yang mendiami wilayah Jakarta sudah berhubungan dengan negara lain. Hal ini dibuktikan dengan masuknya kebudayaan Hindu yang diketahui dari banyaknya prasasti di daerah sekitar Jakarta, misalnya prasasti yang ditemukan di daerah Cilincing. Sejak abad 15, pelabuhan Sunda Kelapa yang sekarang terletak di Jakarta Utara menjadi pelabuhan penting di pesisir utara Jawa bagian barat. Pelabuhan tersebut langsung dapat diakses dari pusat kerajaan Pajajaran, yaitu, pakuan (Bogor) melalui Sungai Ciliwung. Sunda Kelapa

yang waktu itu masih termasuk wilayah kekuasaan Pajajaran menjadi target penguasaan pihak lain, baik kerajaan nusantara lain maupun pihak asing. Untuk menghadapi ancaman tersebut, yang datang dari Banten dan Cirebon, tepatnya tahun 1522, Pajajaran mengizinkan Portugis mendirikan benteng di Sunda Kelapa. Belanda terus berusaha menguasai kembali Indonesia, salah satunya adalah dengan melakukan politik pecah belah (devide et impera), yaitu, dengan mendirikan Republik Indonesia Serikat (RIS). Ketika Republik Indonesia menjadi Negara federal tersebut, Jakarta menjadi ibukota Negara federal. Kekuasaannya berdiri sendiri dibawah kekuasaan pemerintahan pusat RIS. Namun status ibukota RIS tidak lama, setelah NKRI berdiri kembali, Jakarta menjadi ibukotanya. Mulai tahun 1961, status Jakarta mengalami perubahan dari kota praja menjadi Daerah Khusus Ibukota (DKI). Soemarno merupakan gubernur pertama DKI Jakarta. Perkembangan pesat diberbagai bidang dicapai DKI Jakarta ketika berada dibawah kepemimpinan Letjen KKO Ali Sadikin (1966-1977). Pria yang biasa dipanggil Abang Ali ini berhasil menghapus citra Jakarta sebagai “kampung besar” menjadi sebuah kota metropolitan. (Tanpa

nama,

http://sejarahbangsaindonesia.co.cc/1_11_Sejarah-DKI-

Jakarta.html, 5 Mei 2009) 2. Pemerintahan Dasar hukum bagi DKI Jakarta adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007, tentang Pemerintahan Provinsi Daerah

Khusus Ibukota sebagai ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. UU ini menggantikan Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta serta UU Nomor 11 Tahun 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta yang keduanya tidak berlaku lagi. Jakarta berstatus setingkat provinsi dan dipimpin oleh seorang gubernur. Berbeda dengan provinsi lainnya, Jakarta hanya memiliki pembagian dibawahnya berupa kota administrative dan kabupaten administrative, yang berarti tidak memiliki perwakilan rakyat tersendiri. Dengan demikian, DKI Jakarta hanya memiliki DPRD Provinsi dan tidak memiliki DPRD Kabupaten/Kota. 3. Geografis Jakarta Barat Wilayah Kotamadya Jakarta Barat mempunyai luas wilayah 12.615,14 Ha dan terletak antara 1060-480 BT, 600-120 LU dan dibatasi oleh wilayah sebagai berikut: Tabel 4.1 Batas Wilayah Jakarta Barat Batas Wilayah Utara

Kabupaten/Kotamadya Tangerang dan Kotamadya Jakarta Utara

Selatan

Kotamadya Jakarta Selatan

Barat

Kabupaten dan Kotamadya Tangerang

Timur

Kotamadya Jakarta Utara dan Kotamadya Jakarat Pusat

Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Khusus_Ibukota_Jakarta

Wilayah ini secara administratif terbagi menjadi 8 kecamatan dan 56 kelurahan dengan luas wilayah keseluruhan mencapai 127,11 Km2. (Tanpa nama, http://wwwjakarta.go.id/pemerintahan/kotamadya/jakbar/, 5 Mei 2009) Tabel 4.2 Kecamatan di DKI Jakarta Ibukota Jakarta Jakarta Barat

Cengkareng, Grogol, Kalideres, Kebon Jeruk, Kembangan, Palmerah, Taman Sari, Tambora

Jakarta Pusat

Cempaka Putih, Gambir, Johar baru, Kemayoran, Menteng, Sawah Besar, Senen, Tanah Abang

Jakarta Selatan

Cilandak, Jagakarsa, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama,

Mampang

Prapatan,

Pancoran,

Pasar

Minggu, Pesanggrahan, Setiabudi, Tebet Jakarta Timur

Cakung,

Cipayung,

Ciracas,

Duren

Sawit,

Jatinegara, Kramat Jati, Makasar, Matraman, Pasar Rebo, Pulo Gadung Jakarta Utara

Cilincing, Kelapa Gading, Koja, Pademangan, Penjaringan, Tanjung Priok

Kepulauan Seribu

Kepulauan Seribu Selatan, Kepulauan Seribu Utara

Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/kalideres_Jakarta _Barat

Tabel 4.3 Kelurahan di Kecamatan-kecamatan di Kota Jakarat Barat Kecamatan Cengkareng

Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kapuk, Cengkareng Barat, Cengkareng Timur, Rawa Buaya, Duri Kosambi

Grogol

Tomang, Grogol, Jelambar, Jelambar Baru, Wijaya

Petamburan Kalideres

Kamal,

Tegal

Alur,

Pegadungan,

Kalideres,

Semanan Kebon Jeruk

Duri Kepa, Kedoya Selatan, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Sukabumi Utara, Kelapa Dua, Sukabumi Selatan

Kembangan

Kembangan Selatan. Kembangan Utara, Meruya Utara, Srengseng, Joglo, Meruya Selatan

Palmerah

Slipi,

Kota

Bambu,

Jatipulo,

Palmerah,

Kemanggisan Taman Sari

Pinangsia, Glodok, Keagungan, Krukut, Taman Sari, Maphar, Tangki, Mangga Besar

Tambora

Tanah Sareal, Tambora, Roa Malaka, Pekoja, Jembatan Lima, Krendang, Duri Utara, Duri Selatan, Kali Anyar, Jembatan Besi, Angke

Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/kalideres_Jakarta _Barat

B. Penemuan dan Pembahasan 1. Demografi Responden Dalam pembahasan sebelumnya telah disebutkan bahwa penelitian ini adalah untuk menganalisis persepsi dari responden penelititan, yaitu para guru yang mengajar di Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) mengenai perpajakan dan Pajak Penghasilan Orang

Pribadi (PPh 21) yang telah dipotong atas dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang telah mereka terima disekolah mereka masing-masing. Adapun sekolah yang akan menjadi objek penelitian adalah Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di dalam wilayah Jakarta Barat. Jumlah Sekolah Dasar Negeri (SDN) adalah sebanyak 509 sekolah dan

jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) adalah

sebanyak 51 sekolah. Dalam penelitian ini penulis menentukan jumlah sampel berdasarkan Tabel Krejcie dimana dalam perhitungan ukuran sampel didasarkan atas kesalahan 5%. Jadi, sampel yang diperoleh itu mempunyai kepercayaan 95% terhadap populasi (Sugiono, 1999:64). Dari penelitian ini jumlah populasi adalah 1960 guru dari seluruh sekolah baik SDN maupun SMPN di wilayah Jakarta Barat. Berdasarkan Tabel Krijcie, jumlah sampel dari penelitian ini adalah 300. Data yang diuji dalam penelitian ini diperoleh melalui penyebarann kuesioner penelitian secara langsung kepada para responden, penyebaran kuesioner dilakukan secara kolektif kepada para pimpinan sekolah atau para guru. Untuk memudahhkan penulis dalam melakukan perhitungan maka diperoleh sampel responden dengan jumlah perbandingan responden para guru SDN dan SMPN yang seimbang yaitu 150 kuesioner, baik itu para guru SDN dan SMPN. Sehingga jumlah keseluruhan responden ialah 300. Dari aspek gender, terdapat 177 responden guru laki-laki dan 123 responden guru perempuan, yang jika dipersentasekan

keduanya bernilai

masing-masing 59 dan 41 persen. Sementara itu, dari segi tingkat pendidikan, sebanyak 99 responden telah menyelesaikan diploma 1 (D1) atau sebesar 33% dari total responden, sebanyak 81 responden telah menyelesaikan diploma 2 (D2) atau sebesar 27% dari total responden, dan 78 responden diantaranya telah menyelesaikan studi diploma 3 (D3) atau sebesar 26% dari total responden. Sementara yang telah memiliki gelar srata 1 (S1) ialah 42 responden

yaitu 14% dari total responden. Pola penyebaran kuesioner,

karakteristik-karakteristik dari segi gender dan tingkat pendidikan dijelaskan pada tabel 4.4 Tabel 4.4 Karakteristik Responden (gender & pendidikan)

Para guru SDN SMPN Jumlah Keterangan 1.Jenis kelamin a. Laki-laki b. Perempuan Jumlah 2.Tingkat Pendidikan a. D1 b. D2 c. D3 d. S1 Jumlah

Jumlah responden 150 150 300

% 50 50 100

177 123 300

59 41 100

99 81 78 42 300

33 27 26 14 100

Sumber: Data Primer Diolah

Selanjutnya dari segi pengalaman mengajar, sebanyak 54 responden atau sebesar 18% dari total yang responden memiliki pengalaman mengajar kurang dari 3 tahun. Sebanyak 69 responden atau sebesar 23% dari total responden yang memiliki pengalaman mengajar 3-6 tahun. Sebanyak 75 responden atau sebesar 25% dari total responden yang memiliki pengalaman mengajar 6-10

tahun. Sementara itu 57 responden atau sebesar 19% dari total responden yang memiliki pengalaman mengajar 10-15 tahun. Dan sebesar 15% dari total responden yaitu 45 responden memiliki pengalaman mengajar lebih dari 15 tahun. Tabel 4.5 Karakteristik Responden (Pengalaman Mengajar) Interval Pnegalaman Jumlah Responden % < 3 tahun

54

18

3-6 tahun

69

23

6-10 tahun

75

25

10-15 tahun

57

19

>15 tahun

45

15

Jumlah

300

100

Sumber: Data Primer Diolah

2. Hasil Uji dan Validitas Uji validitas menunjukan sejauh mana alat ukur itu mengukur apa yang ingin

diukur. Sekiranya

peneliti

menggunakan kuesioner di

dalam

pengumpulan data penelitian, maka kuesioner yang disususnnya harus mengukur apa yang diukurnya. Setelah kuesioner tersebut tersusun dengan teruji validitasnya, maka praktek belum tentu data yang terkumpul adalah data yang valid. Banyak hal-hal lain yang akan mengurangi validitas data; misalnya apakah si pewawancara atau pemberi kertas angket pertanyaan yang mengumpulkan data betul-betul mengikuti petunjuk yang telah ditetapkan dalam keusioner. Selain itu validitas data akan ditentukan oleh keadaan

responden sewaktu diwawancarai. Bila

waktu menjawab pertanyaan

responden merasa bebas tanpa ada rasa malu, takut dan cemas maka data yang diberikan akan valid, namun sebailknya, jika responden menjawab pertanyaan dengan rasa takut

dan malu kemungkinan responden akan memberikan

jawaban yang tidak benar. Dalam penelitian ini, keusioner yang ditampilkan memiliki 20 butir pertanyaan yang tiap pertanyaan diuji coba dengan menguji sebanyak 50 responden dari perwakilan guru SDN dan SMPN di Jakarta Barat :

Tabel 4.6 Uji Validitas Penelitian Butir Pertanyaan

r Tabel

r Hitung

Keterangan

X1

0,301

0,644

Valid

X2

0,301

0,802

Valid

X3

0,301

0,345

Valid

X4

0,301

0,622

Valid

X5

0,301

0,669

Valid

X6

0,301

0,705

Valid

X7

0,301

0,339

Valid

X8

0,301

0,691

Valid

X9

0,301

0,688

Valid

X10

0,301

0,472

Valid

X11

0,301

0,646

Valid

X12

0,301

0,547

Valid

X13

0,301

0,654

Valid

X14

0,301

0,616

Valid

X15

0,301

0,640

Valid

X16

0,301

0,751

Valid

X17

0,301

0,769

Valid

X18

0,301

0,643

Valid

X19

0,301

0,503

Valid

X20

0,301

0,511

Valid

Sumber : Data Primer Diolah

Secara statistik, angka korelasi yang diperoleh harus dibandingkan dengan angka kritik. Tabel korelasi nilai – r. Angka kritik diperoleh dengan baris N-2 maka diperoleh nilai r-tabel sebesar 0.301, ini menunjukan bahwa nilai r- tabel lebih kecil dibandingkan r- hitung, sedangkan dalam ilmu statistik bila r – hitung lebih besar dari r – tabel maka pernyataan tersebut signifikan. Hal ini berarti bahwa pertanyaanpertanyaan tersebut memiliki nilai validitas konstrak. Dalam bahasa statistik tersebut memiliki konsistensi internal ( internal consistency) dalam pernyataan-pernyataan tersebut. 3. Hasil Uji Realibilitas Penelitian Tujuan realibilitas adalah untuk mengetahui konsistensi alat ukur (kuesioner). Terlihat nilai Alpha Cronbach pada tabel 4.7 adalah sebesar 0.750. Suatu instrumen dapat dikatakan andal (reliable) bila memiliki koefesien keandalan realibilitas sebesar 0,6 dan untuk menentukan kriteria indeks dapat dilihat pada tabel metodologi penelitian yang telah dipaparkan. Tabel 4.7 Uji Realibilitas Penelitian Reliability Statistics

Cronbach's

Cronbach's Alpha Based on

Alpha

Standardized Items

,750

,750

N of Items 20

Sumber : Data Primer Diolah

Berdasarkan tabel diatas, maka hasil Alpha untuk setiap butir instrument pertanyaan pada indeks adalah sangat tinggi. Hal ini berarti

bahwa item pertanyaan yang digunakan akan mampu memperoleh data yang konsisten dalam arti jika pertanyaan tersebut diajukan lagi maka akan memperoleh jawaban yang relatif sama dengan jawaban pertama sehingga dapat dikatakan bahwa semua variabel adalah variabel, karena nilai Alpha Cronbach lebih besar dari 0,6. 4. Pembahasan dan Analisa Variabel Penelitian a. Hasil Penyebaran Kuesioner Tabel 4. 8 Hasil Penyebaran Kuesioner Para Guru SDN dan SMPN No

Pernyataan

1.

Pajak merupakan suatu kewajiban setiap Warga Negara Pajak digunakan untuk membiayai berbagai keperluan Negara dengan tujuan kesejahteraan bangsa dan negara. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi langsung kepada setiap individu oleh pemerintah. Pajak atas penghasilan berupa gaji, honorarium, bonus, THR, dan penghasilan yang diperoleh secara teratur maupun tidak teratur wajib dipotong pajak. Pajak dipungut oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pajak sangat memberatkan setiap Warga Negaranya. Setiap pemotongan pajak tidak memiliki tarif yang jelas /tidak sesuai dengan UU atau peraturan yang berlaku. Pemotongan dan pelaporan pajak hanya dapat dilakukan oleh pemberi kerja saja. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah seharusnya tidak

2.

3.

4.

5. 6. 7.

8.

9.

SS

S

N

TS

STS

46

135

110

4

5

63

163

74

0

0

57

152

91

0

0

69

161

70

0

0

70

136

94

0

0

46

144

94

0

0

69

110

98

23

0

70

129

89

12

0

dipotong pajak penghasilan. 10. Dengan membayar pajak seharusnya pemerintah memberikan kontraprestasi langsung kepada setiap individunya. 11. Salah satu maksud dan tujuan program pengurangan subsidi pemerintah atas Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah dengan memindahkan alokasi konsumsi ke bentuk alokasi investasi, yaitu di bidang pendidikan. 12. Dengan adanya program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maka pemerintah biaya menanggung semua pendidikan siswa-siswi wajib belajar 9 tahun secara gratis. 13. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) digunakan untuk biaya personil (biaya untuk kesejahteraan guru, biaya pengembanagn profesi guru) dan biaya non personil (biaya penunjang kegiatan belajar mengajar, pemeliharaan, rumah tangga sekolah, dll) 14. Dengan adanya dana Bantua Operasional Sekolah (BOS) maka setiap siswa mempunya i kesempatan untuk memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun. 15. Sasaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah semua sekolah setingkat SD dan SLTP baik negeri maupun swasta di seluruh Indonesia. 16. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dibayarkan kepada setiap guru sebagai biaya kesejahteraan guru seharusnya tidak perlu dipotong pajak.

54

98

95

41

12

57

113

86

34

10

90

138

72

0

0

94

137

69

0

0

59

152

89

0

0

69

167

64

0

0

66

168

66

0

0

43

146

99

12

0

17. Saya sebagai seorang guru sangat paham mengapa setiap penghasilan yang diperoleh dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) harus dipotong pajak penghasilan terlebih dahulu. 18. Pajak atas penghasilan yang berasal dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dibagikan sebagai biaya kesejahteraan guru sangatlah memberatkan. 19. Saya tidak mengetahui secara pasti berapa persentase pemotongan pajak penghasilan yang diperoleh atas biaya kesejahteraan guru yang diperoleh dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). 20. Saya tidak tahu alasannya mengapa penghasilan yang diterima setiap guru dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) harus dipotong pajak penghasilan.

60

145

89

6

0

68

135

78

19

0

97

120

80

3

0

41

156

103

0

0

Sumber : Data Primer Diolah.

b. Persepsi Para Guru SDN Tentang Perpajakan Pada pembahasan mengenai persepsi para guru SDN tentang perpajakan. Dianalisa dengan memberi keusioner yang berisi pertanyaan yang memiliki pernyataan pengetahuan mendasar

para guru mengenai

perpajakan secara umum, dimana para guru menyampaikan persepsinya mengenai perpajakan berdasarkan pertanyaan kuesioner yang diberikan. Analisa point pertanyaan yang berhubungan dengan persepsi para guru terhadap perpajakannya dapat dilihat pada Tabel dan Grafik 4.9 dalam point ini terdapat 10 (sepuluh) pertanyaan yang berhubungan dengan

perpajakan secara umum dan komprehensif. Yaitu point pertanyaan nomor satu (1) hingga pertanyaan nomor sepuluh (10) dimana tiap point pertanyaan menggambarkan pendapat serta analisis para guru terhadap pengetahuannya pada perpajakan. Persepsi para guru tentang perpajakan ketika dihitung berdasarkan hasil yang didapat dari kuesioner kemudian diolah menunjukan hasil sebagai berikut : Tabel 4.9 Hasil Jawaban Analisa Persepsi Para Guru SDN Tentang Perpajakan Alternatif 1 2 3 Jawaban STS 3 0 0 TS 3 0 0 N 58 36 47 S 63 81 76 SS 23 33 27 Total 150 150 150 Sumber : Data Primer Diolah.

4 0 0 36 81 33 150

Uji Proporsi 5 6 0 0 0 9 48 47 69 72 33 22 150 150

7 0 12 49 56 33 150

8 0 6 46 65 33 150

9 7 20 48 51 24 150

10 5 18 44 56 27 150

Prosentase 0.01 4.53% 30.6% 44.67% 19.2% 100%

Grafik Tabel 4.9 Persepsi Para Guru SDN Tentang Perpajakan Persepsi Para Guru SDN 100 STS

80

TS

60

N 40

S

20

SS

0 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Perpajakan

Berdasarkan

gambaran

diagram

diatas

terlihat

jelas

bahwa

kebanyakan para guru SDN mengajukan opsi Setuju dengan persentase

44.67% atas pendapatnya dalam hal ketentuan perpajakan secara umum yang telah disepakati oleh pemerintah. Begitu besar perhatian para guru SDN Jakarta Barat dalam mencermati perpajakan yang diikuti dengan peran serta pemerintah dalam mensosialisasikan program wajib pajak pada setiap warga negara Indonseia khususnya pada dunia pendidikan. Maka dari hasil ini diharapkan pemerintah dapat lebih serius lagi untuk menggalakan program

sosialisasi perpajakan

dengan pengetahuan

perpajakan kepada seluruh warga negaranya akan kepentingan perpajakan terutama untuk kesejahteraan bangsa dan negara. Himbauan pada pemerintah kepada setiap warga negaranya akan sadar pada perpajakannya terutama pajak penghasilan orang pribadi (PPh 21) yang diterima dari penghasilannya ataupun tunjangan yang berupa honorarium yang menjadi objek pajak. Memang diketahui bersama adalah membayar pajak penghasilan merupakan kewajiban bagi warga negara yang telah mencapai PKP (Penghasilan Kena Pajak) harus membayarkan pajak penghasilannya kepada negara. Dengan membayar pajak kita telah turut serta dalam usaha membangun negara Indonesia ini kearah lebih maju, karena pajak merupakan sumber penerimaan keuangan negara yang paling dominan dari seluruh penerimaan negara. Sifat umum dari perpajakan dapat didasarkan pada undang-undang, sehingga terdapat unsur kekuatan untuk dapat melakukan sesuai dengan cara yang diinginkan. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna untuk kepentingan bersama terutama dalam rangka mewujudkan kemandirian pembangunan nasional.

c. Persepsi Para Guru SDN tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Orang

Pribadi (PPh 21) atas dana Bantuan Operasional Sekolah

(BOS). Pada pembahasan mengenai persepsi para guru SDN tentang pemotongan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) atas dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dianalisa dengan memberi keusioner yang berisi pertanyaan yang memiliki pernyataan pengetahuan mendasar para guru SDN mengenai pemotongan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) atas dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) secara umum, dimana para guru SDN menyampaikan persepsinya mengenai pemotongan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) atas dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berdasarkan pertanyaan kuesioner yang diberikan. Analisa point pertanyaan yang berhubungan dengan persepsi para guru SDN tentang pemotongan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) atas dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat dilihat pada Tabel dan Grafik 4.10 dalam point ini terdapat 10 (sepuluh) pertanyaan yang berhubungan dengan pemotongan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) atas dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) secara umum dan komprehensif. Yaitu point pertanyaan nomor sebelas (11) hingga pertanyaan nomor duapuluh menggambarkan

pendapat

(20) dimana tiap serta

analisis

para

point pertanyaan guru

terhadap

pengetahuannya pada pemotongan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) atas dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Persepsi para guru tentang pemotongan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) atas dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ketika dihitung berdasarkan hasil yang didapat dari kuesioner kemudian diolah menunjukan hasil sebagai berikut : Tabel 4.10 Hasil Jawaban Analisa Persepsi Para Guru SDN Tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Orang Pribadi ( PPh 21 ) Atas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Alternatif Jawaban STS TS N S SS Total

1 0 0 36 69 45 150

2 0 0 35 69 46 150

3 0 0 45 75 30 150

4 0 0 32 85 33 150

Uji Proporsi 5 6 0 0 0 6 33 51 84 72 33 21 150 150

7 0 3 45 72 30 150

8 0 9 39 68 34 150

9 0 2 42 60 46 150

Prosentase

10 0 0 51 78 21 150

0 1.3% 27.2% 48.8% 22.6% 100%

Sumber : Data Primer Diolah.

Grafik Tabel 4.10 Diagram Persepsi Para guru SDN Tentang Pemotongan Pajak Penghasilan PPh 21 Atas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Persepsi Para Guru SDN 100 80

TS

60

N

40

S SS

20 0 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

PPh21 Atas Dana BOS

Berdasarkan

gambaran

diagram

diatas

terlihat

jelas

bahwa

kebanyakan para guru SDN mengajukan opsi Setuju dengan persentase 48.8% atas pendapatnya dalam hal ketentuan pemotongan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) atas dana Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) secara umum yang telah disepakati oleh pemerintah. Begitu besar perhatian para guru SDN Jakarta Barat dalam mencermati pemotongan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) atas dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diikuti dengan peran serta pemerintah dalam mensosialisasikan program wajib pajak pada setiap warga negara Indonseia khususnya pada dunia pendidikan. Maka dari hasil ini diharapkan pemerintah dapat lebih serius lagi untuk menggalakan program sosialisasi perpajakan dengan pengetahuan perpajakan kepada seluruh warga

negaranya

akan

kepentingan

perpajakan

terutama

untuk

kesejahteraan bangsa dan negara. Himbauan pada pemerintah kepada setiap warga negaranya akan sadar pada perpajakannya terutama pajak penghasilan orang pribadi (PPh 21) yang diterima dari penghasilannya ataupun tunjangan yang berupa honorarium yang menjadi objek pajak. Memang diketahui bersama

adalah membayar pajak

penghasilan

merupakan kewajiban bagi warga negara yang telah mencapai PKP (Penghasilan Kena Pajak) harus membayarkan pajak penghasilannya kepada negara. Dengan membayar pajak kita telah turut serta dalam usaha membangun negara Indonesia ini kearah lebih maju, karena pajak merupakan sumber penerimaan keuangan negara yang paling dominan dari seluruh penerimaan negara. Sifat umum dari perpajakan dapat didasarkan pada undang-undang, sehingga terdapat unsur kekuatan untuk dapat melakukan sesuai dengan cara yang diinginkan. Pajak digunakan untuk

membiayai pembangunan yang berguna untuk kepentingan bersama terutama dalam rangka mewujudkan kemandirian pembangunan nasional. d. Persepsi Para Guru SMPN Tentang Perpajakan Pada pembahasan mengenai persepsi para guru SMPN tentang perpajakan. Dianalisa dengan memberi keusioner yang berisi pertanyaan yang memiliki pernyataan pengetahuan mendasar para guru mengenai perpajakan secara umum, dimana para guru menyampaikan persepsinya mengenai perpajakan berdasarkan pertanyaan kuesioner yang diberikan. Analisa point pertanyaan yang berhubungan dengan persepsi para guru SMPN tentang perpajakannya dapat dilihat pada Tabel dan Grafik 4.1 dalam point ini terdapat 10 (sepuluh) pertanyaan yang berhubungan dengan perpajakan secara umum dan komprehensif. Yaitu point pertanyaan nomor satu (1) hingga pertanyaan nomor sepuluh (10) dimana tiap point pertanyaan menggambarkan pendapat serta analisis para guru tentang pengetahuannya pada perpajakan. Persepsi para guru tentang perpajakan ketika dihitung berdasarkan hasil yang didapat dari kuesioner kemudian diolah menunjukan hasil sebagai berikut : Tabel 4.11 Hasil Jawaban Analisa Persepsi Para Guru SMPN Tentang Perpajakan Alternatif Jawaban STS TS N S SS Total

1 2 1 52 72 23 150

2 0 0 38 82 30 150

3 0 0 44 76 30 150

4 0 0 34 80 36 150

Uji Proporsi 5 6 0 0 0 7 46 47 67 72 37 24 150 150

7 0 11 49 54 36 150

8 0 6 43 64 37 150

9 5 21 47 47 30 150

10 5 16 42 57 30 150

Prosentase 0.8% 4.13% 29.47% 44.73% 20.87% 100%

Grafik Tabel 4.11 Persepsi Para Guru SMPN Tentang Perpajakan Persepsi Para Guru SMPN 100 80

STS TS

60

N 40

S

20

SS

0 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Perpaja kan

Sumber : Data Primer Diolah.

Berdasarkan

gambaran

diagram

diatas

terlihat

jelas

bahwa

kebanyakan para guru SMPN mengajukan opsi Setuju dengan persentase 44.73% atas pendapatnya dalam hal ketentuan perpajakan secara umum yang telah disepakati oleh pemerintah. Begitu besar perhatian para guru SMPN Jakarta Barat dalam mencermati perpajakan yang diikuti dengan peran serta pemerintah dalam mensosialisasikan program wajib pajak pada setiap warga negara Indonseia khususnya pada dunia pendidikan. Maka dari hasil ini diharapkan pemerintah dapat lebih serius lagi untuk menggalakan program

sosialisasi perpajakan

dengan pengetahuan

perpajakan kepada seluruh warga negaranya akan kepentingan perpajakan terutama untuk kesejahteraan bangsa dan negara. Himbauan pada pemerintah kepada setiap warga negaranya akan sadar pada perpajakannya terutama pajak penghasilan orang pribadi (PPh 21) yang diterima dari

penghasilannya ataupun tunjangan yang berupa honorarium yang menjadi objek pajak. Memang diketahui bersama adalah membayar pajak penghasilan merupakan kewajiban bagi warga negara yang telah mencapai PKP (Penghasilan Kena Pajak) harus membayarkan pajak penghasilannya kepada negara. Dengan membayar pajak kita telah turut serta dalam usaha membangun negara Indonesia ini kearah lebih maju, karena pajak merupakan sumber penerimaan keuangan negara yang paling dominan dari seluruh penerimaan negara. Sifat umum dari perpajakan dapat didasarkan pada undang-undang, sehingga terdapat unsur kekuatan untuk dapat melakukan sesuai dengan cara yang diinginkan. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna untuk kepentingan bersama terutama dalam rangka mewujudkan kemandirian pembangunan nasional. e. Persepsi para guru SMPN tentang pemotongan Pajak Penghasilan Orang

Pribadi (PPh 21) atas dana Bantuan Operasional Sekolah

(BOS). Pada pembahasan mengenai persepsi para guru SMPN tentang pemotongan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) atas dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dianalisa dengan memberi keusioner yang berisi pertanyaan yang memiliki pernyataan pengetahuan mendasar para guru SMPN mengenai pemotongan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) atas dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) secara umum, dimana para guru SMPN menyampaikan persepsinya mengenai pemotongan Pajak

Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) atas dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berdasarkan pertanyaan kuesioner yang diberikan. Analisa point pertanyaan yang berhubungan dengan persepsi para guru SMPN tentang pemotongan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) atas dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat dilihat pada Tabel dan Grafik 4.12 dalam point ini terdapat 10 (sepuluh) pertanyaan yang berhubungan dengan pemotongan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) atas dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) secara umum dan komprehensif. Yaitu point pertanyaan nomor sebelas (11) hingga pertanyaan nomor dua puluh (20) dimana tiap point pertanyaan menggambarkan

pendapat

serta

analisis

para

guru

terhadap

pengetahuannya pada pemotongan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) atas dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Persepsi para guru tentang pemotongan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) atas dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ketika dihitung berdasarkan hasil yang didapat dari kuesioner kemudian diolah menunjukan hasil sebagai berikut : Tabel 4.12 Hasil Jawaban Analisa Persepsi Para Guru SMPN Tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) Atas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Alte rna tif Ja w aba n STS TS N S SS Tota l

1 0 0 36 69 45 150

2 0 0 34 68 48 150

3 0 0 44 77 29 150

Sumber : Data Primer Diolah.

4 0 0 32 82 36 150

Uji Proporsi 5 6 7 0 0 0 0 6 3 33 48 44 84 74 73 33 22 30 150 150 150

8 0 10 39 67 34 150

9 0 1 38 60 51 150

10 0 0 52 78 20 150

Prose nta se 0 1.3% 26.67% 48.8% 23.2% 100%

Grafik Tabel 4.12 Persepsi Para Guru SMPN Tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) Atas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Persepsi Para Guru SMPN 100 80

TS

60

N

40

S SS

20 0 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

PPh21 Atas Dana BOS

Berdasarkan gambaran diagram diatas terlihat jelas bahwa kebanyakan para guru SMPN mengajukan opsi Setuju dengan persentase 48.8% atas pendapatnya dalam hal ketentuan pemotongan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) atas dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) secara umum yang telah disepakati oleh pemerintah. Begitu besar perhatian para guru SMPN Jakarta Barat dalam mencermati pemotongan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) atas dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diikuti dengan peran serta pemerintah dalam mensosialisasikan program wajib pajak pada setiap warga negara Indonseia khususnya pada dunia pendidikan. Maka dari hasil ini diharapkan pemerintah dapat lebih serius lagi untuk menggalakan program sosialisasi perpajakan dengan pengetahuan perpajakan kepada seluruh warga negaranya akan kepentingan perpajakan terutama untuk kesejahteraan bangsa dan negara. Himbauan pada

pemerintah kepada setiap warga negaranya akan sadar pada perpajakannya terutama pajak penghasilan orang pribadi (PPh 21) yang diterima dari penghasilannya ataupun tunjangan yang berupa honorarium yang menjadi objek pajak. Memang diketahui bersama

adalah membayar pajak

penghasilan merupakan kewajiban bagi warga negara yang telah mencapai PKP (Penghasilan Kena Pajak) harus membayarkan pajak penghasilannya kepada negara. Dengan membayar pajak kita telah turut serta dalam usaha membangun negara Indonesia ini kearah lebih maju, karena pajak merupakan sumber penerimaan keuangan negara yang paling dominan dari seluruh penerimaan negara. Sifat umum dari perpajakan dapat didasarkan pada undang-undang, sehingga terdapat unsur kekuatan untuk dapat melakukan sesuai dengan cara yang diinginkan. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna untuk kepentingan bersama terutama dalam rangka mewujudkan kemandirian pembangunan nasional. Untuk mendapatkan hasil akhir dari penelitian

ini, bagaimana

menganalisa hubungan persepsi para guru SDN dan SMPN di Jakarta Barat tentang Perpajakan dan Pajak Penghasilan Orang Pribadi atas dana Bantuan Operasional Sekolah akan diterangkan dengan metode deskriptif kuantitatif. Dimana variabel yang diuji untuk menganalisa ini adalah dengan menghubungkan skala sikap dan point pertanyaan yang berhubungan dengan keduanya yaitu : Perpajakan dan Pajak Penghasilan Orang Pribadi atas dana Bantuan Operasional Sekolah yang telah mereka terima disekolahnya masing-masing dan keduanya sebagai variabel. Hasil pengelompokan

tersebut dapat dilihat dari tabel yang dibuat dan digunakan untuk melihat keeratan hubungan skala sikap dengan point pertanyaan. Untuk sampai pada tujuan akhir dari penelitian ini, akan diambil kesimpulan dari hasil analisa berdasarkan prosentasi yang dihitung berdasarkan tingkat jenjang point pertanyaan yaitu : Tabel 4.13 Jenjang Instrumen Variabel Penelitian Point Pertanyaan

Point 01 s-d 10 Point 11 s-d 20

Instrumen Variabel

Persepi Para Guru Tentang Perpajakan Persepsi Para Guru Tentang Pajak Penghasilan Orang Pribadi atas Dana Bantuan Operasional Sekolah

Sumber : Data Primer Diolah.

Tiap point pertanyaan mempunyai tingkat skala dalam point pertanyaan, sehingga akan memudahkan peneliti untuk mengukur seberapa besar hasil analisa yang didapat, berikut kesimpulan atau hasil perhitungan berdasarkan persentase tiap jenjang instrumen variabel penelitian. Dari hasil analisa yang dideskripsikan diatas terdapat sebuah analisa sebagai berikut, berdasarkan hasil dari persentase

terbesar maka akan

didapat analisa hasil persentase sebagai berikut : Tabel 4.14 Analisa Persentase Instrumen Variabel Penelitian Instrumen Variabel Persepi Para Guru Terhadap Perpajakan Persepsi Para Guru Terhadap PPh 21 atas dana BOS Sumber : Data Primer Diolah.

SDN 44,67%

SMPN 44,73%

48,8%

48,8%

Dari analisa yang didapat berdasarkan persentase maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hal persepsi para guru SDN tentang Perpajakan didapatkan hasil yang menjawab setuju 44,67% sedangkan para guru SMPN didapatkan hasil 44,73% dan persepsi para guru SDN tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Orang Pribadi atas dana Bantuan Operasional Sekolah didapatkan hasil yang menjawab setuju 48,8% begitupun dengan persepsi para guru SMPN didapatkan hasil yang menjawab setuju 48,8%. Maka dalam hal ini, analisa dalam penelitian ini bahwa para guru cenderung setuju dan

memahami

untuk menunaikan

kewajiban perpajakannya

yang

khususnya pajak penghasilan orang pribadi demi kemajuan bangsa dan negara ini dapat dilihat dari perhitungan berdasarkan persentase

yaitu

kebanyakan responden sangat setuju dan setuju dalam hal perpajakannya dan pemotongan pajak penghasilan orang pribadi atas dana bantuan operasional sekolah, maka didapatkan kesimpulan analisa penelitian bahwa : Para guru SDN dan SMPN di Jakarta Barat cenderung mengerti dalam menjalankan perpajakannya terhadap pemotongan pajak penghasilan orang pribadi atas dana bantuan operasional sekolah . Maka dalam hal ini jawaban analisa dari penelitian ini diterima karena berdasarkan hasil perhitungan pada tabel diatas dan persentase

yang

menunjukan jumlah yang lebih besar pada point pertanyaan yang berhubungan dengan keduanya.

BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. Kesimpulan Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi para guru tentang perpajakan dan pajak penghasilan orang pribadi atas dana bantuan operasional sekolah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan konon diketahui bahwa salah satu subjek pajak yang dinilai kurang memahami atau mengerti perihal kewajibannya dalam hal perpajakan adalah para pegawai disektor pendidikan, antara lain guru dan tenaga pendidikan lainnya. Karena melihat latar belakang para guru dan tenaga pendidikan yang mayoritas bukan dari dunia keuangan atau dunia perpajakan maka sangat wajar jika tingkat kesadaran dan pengetahuan perihal perpajakannya masih rendah. Dalam kaitannya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yaitu pada sektor pendidikan dimana alokasi sektor pendidikan terutama pada tingkat pendidikan dasar maka pemerintah mencanangkan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagai bentuk subsidi/bantuan pemerintah dalam rangka Wajib Belajar 9 tahun yang bermutu. Atas dasar data yang telah dikumpulkan dan dianalisis dengan teknik proporsi, persentase (%) dapat ditarik kesimpulan mengenai penelitian skripsi ini yaitu persepsi para guru terhadap perpajakan dan pemotongan pajak penghasilan orang pribadi atas dana bantuan operasional sekolah adalah sebagai berikut :

1. Bahwa para guru SDN dan SMPN di Jakarta Barat sangat mengerti dan memahami dalam perihal perpajakannya, hal ini terbukti dengan persepsi yang diukur melalui kuesioner dari 20 pertanyaan yang diajukan kebanyakan ratarata para guru sangat mengerti dan memahami dalam perihal perpajakannya dan pemotongan pajak penghasilan orang pribadi atas dana bantuan operasional sekolah yang telah mereka terima di sekolah masing-masing secara bersama-sama. 2. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa para guru sangat mengerti dengan pengetahuan perpajakannya dan juga memahami bahwa didalam Dana Bantuan Operasional Sekolah yang mereka terima di sekolah masing-masing terdapat objek pajak atau Pemotongan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) yang harus disetorkan kepada negara. 3. Selain itu dari hasil analisa berdasarkan kuesioner penelitian ini dapat disimpulkan pula bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara persepsi para guru Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) perihal perpajakan dan pemotongan pajak penghasilan orang pribadi (PPh 21) atas dana bantuan operasional sekolah (BOS).

B. Impilikasi Guru adalah sebagai suatu profesi akan terus menghadapi berbagai isu tentang integritas mereka. Oleh karena itu, faktor persepsi menjadi sangat penting keberadaannya karena merupakan salah satu kunci penentu dalam

penilaian terhadap integritas. Dengan demikian ini, penelitian ini akan memberikan implikasi yang cukup besar sebagai sebuah input informasi, untuk kemudian melakukan langkah-langkah antisipatif dalam rangka menjaga integritas, dalam hal ini adalah perpajakan dan pemotongan pajak penghasilan orang pribadi atas dana bantuan operasional sekolah, baik oleh para guru secara individu maupun asosiasi yang menanganinya. Sudah menjadi ukuran bahwa respon para guru terhadap persepsi perpajakan dan dalam menjalankan kewajibannya menunaikan pemotongan Pajak Penghasilan Orang Pribadi atas Dana Bantuan Operasional Sekolah tak terlepas dari iklim kemajemukan para guru yang begitu terasa. Hal ini menjadi angin segar bagi para guru, karena respon yang besar dari para guru dan banyaknya lembaga-lembaga pemerintahan serta iklim pembangunan yang baik, secara tidak langsung merupakan buah dari penerapan para guru yang memahami dan sadar dalam hal perpajakan dan membayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi atas dana Bantuan Operasional Sekolah. Lebih khusus, Pemerintah Daerah Khusus ibukota Jakarta Barat dapat mengali potensi lebih dalam lagi utamanya untuk lebih meningkatkan pemahaman dan kesadaran para guru dalam hal perpajakan dan membayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi atas Dana Bantuan Operasional Sekolah agar sasaran pembangunan dapat tercapai dan menjadikan Jakarta Barat sebagai daerah percontohan bagi Daerah Khusus Ibukota lainnya dalam hal Perpajakan

dan

Pemotongan Pajak Penghasilan Orang Pribadi atas Dana Bantuan

Operasional Sekolah.

C. Saran Penelitian Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini, maka terdapat beberapa saran yang diajukan, sebagai berikut : 1. Dalam penelitian selanjutnya, akan semakin baik jika jumlah responden dapat diperbanyak. Begitupun dengan area penelitian, sebaiknya juga diperluas. Dengan begitu diharapkan, hasil penelitian dapat lebih komprehensif karena

populasi yang ada dapat terwakili dengan

representatif. 2. Peran aktif para guru dan pemerintah khususnya dalam penggalakan sosialisasi mengenai pengetahuan perpajakan dan kesadaran membayar pajak penghasilan orang pribadi atas dana bantuan operasional sekolah khususnya diwilayah Jakarta Barat dan di wilayah lain. 3. Ruang lingkup penelitian diharapkan kedepan agar lebih luas tidak hanya mengukur persepsi akan tetapi juga mengukur faktor-faktor yang mempengaruhinya. 4. Bagi pemerintah daerah disarankan agar potensi yang begitu besar dalam hal penerimaan pajak dapat lebih ditingkatkan dan digalakkan demi kemajuan pembangunan nasional.

DAFTAR PUSTAKA Depdiknas dan Depag. Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan BOS Buku, Jakarta, 2009. Gani, Lindawati. Persepsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi UNAIR Akuntasnsi Terhadap Profesi Akuntan Pendidik.

Jurusan

Ghozali, Imam. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, Universitas Diponogoro, Semarang, 2005. Hamid, Abdul. Pandan Penulisan Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2004. Indriantoro, Nur dan B. Supomo. Metodologi Penelitian Bisnis, BPFEYogyakarta, 1999. Lang, Yizhao. My amount is little, but my support is sincere.”From Wikipedia, the free encyclopedia”, 2009. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Permana, Aria. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Independensi Penampilan Akuntan Publik Dalam Persepsi Akuntan Pendidik. 2008. Resmi, Siti. Perpajakan Teori dan Kasus, Salemba Empat, Jakarta, 2005. Sukamto. Persepsi dan Tingkat Kesadaran Masyarakat Terhadap Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Zakat Profesi (Studi Kasus Masyarakat Ciputat), Jakarta, 2007. Santoso, Singgih. Menggunakan SPSS untuk Analisis Multivariate, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2005. Sugiono. Metode Penelitian Administrasi, CV ALFABETA, Bandung, 1999. Yuliana. Persepsi Mahasiswa Akuntansi Terhadap Etika Penyusunan Laporan Keuangan. 2004. Waluyo dan B. Ilyas, Wirawan. Perpajakan Indonesia, Salemba Empat, Jakarta, 2003. Winarna, Jaka. Persepsi Akuntan Pendidik, Akuntan Publik, dan Mahasiswa Akuntansi Terhadap Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia. 2005.

Undang-Undang Perpajakan , Mitra Wacan Medika, 2006. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Guru dan Dosen. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tetang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. http://dispendik-kabkediri.net/informasi-mengenai-bantuan-operasional-sekolahth-2009/, 28 Januari 2009 http://sejarahbangsaindonesia.co.cc/1_11_Sejarah-DKI-Jakarta.html, 5 Mei 2009 http://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Khusus_Ibukota_Jakarta, 5 Mei 2009 http://www.cengkareng.info/edukasi/46.education/241-smpkalideres.html?tmpl=componen&pri, 11 Mei 2009