DIIAIIIKAII YA}IG DAIIBAI{GUIIAII TAIIAH AIIATISIS IERHADAP IIUTBAIIfiYA]IGBERBEDA KEPADA IAMtlIAlII(REDIT ABSTRAK SKRIPSI
OLCH KARIITA RATNAWATI8.8. rnP 2160008 iltRm tG 7. 004.t20ilt. 6iloo4
SURABAYA UilIVERSIIIS HUtruil FAI(UITAS SURTBAYT t993
Oktober
Surabaya, Mahas i swa yang
993 tan
ika Ratnawat i B.S.
Mencet ahu i
Pembiub i ng
laniel
Djoko Tarliman.
S.H..
M.S.
Daniel
ar l iman. S.H..
M.S.
Masyarakat dalam rangka meningkatkan nodai usahanya diperlukan
kepada bank. Dalan keadaan demikian berarti
kredit jadi
cara yang salah satunya adalah memohon
berbagai
meialui
suatu modal, YanS dapat diperoieh
hubungan hukum antara
pihak bank selaku kreditur Hubungan hukum
dengan pihak nasabah selaku debitur. yang terjadi nurut
pasai
lanjutnya
pinjam meminjam yang me-
adalah perjaniian 1754 Kitab
disingkat
ter-
Undang-undang Hukum Perdata di
KUH Perdata),
(se-
mana bank seiaku
pihak yang meminjamkan dan nasabah selaku pihak
pe-
minjan. pinjam neminjam' pihak
Dalarn perjanjian
mempunyai kewaj iban pada waktu yang telah rnengembalikan pinjanannya.
pinjamannya'
kan uangnya perlu lepaskan pasti Perlunya
tidak
karena itu
oleh
ditentukan
Adanya tenggang waktu ter-
sebut memungkinkan pihak debitur likan
m a m p um e n g e m b a -
bank dalam melepas-
adanya keyakinan bahwa uang yang di-
kembali
sesuai dengan yang dijaniikan'
suatu keyakinan
ini
adalah sesuai dengan pasai
8 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 (selanjutnya kat UU No. 7 Tahun 1992) tentang Keyakinan bank tersebut berikan
kredit
akan watak,
peninjam
Perbankan.
diperoleh
pada nasabah diperlukan
modal usaha, kondisi
dising-
sebelum memsuatu penelitian
keuangan, agunan,/ja-
yang akan datang'
minan maupun prospek usaha debitur
bank menghendaki debitur
Sebagai penambah keyakinan,
menyerahkan barang sebagai jaminanr
YanS bagi
rupakan pengaman. Maksud pengaman dalam hal bank tetap
pasal
adalah
m a m p u m e n g e m b a il k a n p i n j a m a n n y a '
tidak
karena menpunyai hak untuk didahulukan piutang
ini
yang di lepaskan wa-
merasa aman atas kredit
iaupun debitur
bank me-
terhadap penjualan
dalam pemenuhan
obyek jaminan sebagaimana
1133 KUH Perdata. Perihal
barang yang dapat diikat
berdasarkan penjelasan
kredit
pasal
sebagai iaminan
8 UU No. 7 Tahun
!992 yane salah satunya adalah tanah adat yang bukti kepemil ikannya adalah petok D. Padahal berdasarkan pasal
15 Peraturan
nya disingkat
Menteri
Agraria
Tahun 1961 (selaniut-
P.M.A) hanya hak atas
tanah yang telah
dibukukan yang dapat digunakan sebagai jaminan kredit baik
melalui
hipotek
maupun creditverband.
Berdasarkan latar
belakang di
dipermasalahkan dalam skripsi
ini
atas,
adalah
yang perlu : Kreditur
ma-
nakah menurut hukum dianggap mempunyai hak untuk menggunakan jaminan tersebut nakala debitur landasi
oleh
sebagai pelunasan kredit,
wanprestasi? judul
skripsi
dan Bangunan yang Di jadikan
Permasalahan tersebut : "Analisis
madi-
Terhadap Tanah
Jaminan Kredit
kepada Dua
Bank yang Berbeda". daiam penyusunan
Tujuan di lakukannya peneiitian
adalah untuk mengetahui kreditur
ini
skripsi
terhadap
yang mempunyai hak untuk didahulukan
satu bank mengikat tanah
Di mana salah
petok D dan bank yang lain
didasarkan
rahan sertifikat
atas dasar penye-
yang digunakan sebagai jaminan kredit' saya bagi men-
Jadwal waktu penyusunan skripsi jadi
tiga
tanah dan
jaminan pada bank
bangunan yang sana digunakan untuk yang berlainan.
manakah
tahap yakni
tahap persiapao
m e m a k a nw a k t u
waktu empat minggu, tahap pengumpulan data memerlukan empat minggu dan tahap pengoiahan serta
analisis
data
m e m e rI u k a n w a k t u e m P a t m i n g g u ' Metode penyusunan skripsi saya gunakan metode yuridis bahasannya didasarkan lam hal
ini
normatif
peraturan
KUH Perdata,
pendekatan masalahnya maksudnya pem-
p er u n d a n g - u n d a n g a n d a -
UU No' 7 Tahun 1992' Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dan Peraturan Agraria
Nomor 15 Tahun 1961' Sumber data diperoleh
data sekuniler terdiri han hukum yang bersifat
dari
1961 dan Peraturan
bahan hukum primer
dari
yakni
mengikat berupa KUH Perdata'
No. 7 Tahun 1992, Peraturan
serta
Menterl
Menteri
baUU
Pemerintah Nornor 10 Tahun Agraria
Nomor 15 Tahun 196i
bahan hukum sekunder berupa pendapat para sarjana
maupun l iteraiur. Prosedur pengumpulan data di iakukan dengan cara m e r n b a c a .m e n p e l a i a r i ,
sehingga diperoieh
klasifikasinya,
data yang ada kaitan
langsung dengan masalah yang dibahas. pulkan secara deduktif
dari
secara kualitatif pemikiran
data didasarkan
yaitu
yang logis,
dengan menelaah sistematika
undangan yang masih berlaku
hal-hal
menjadi khusus sehingga
jawaban atas nasalah yang dibahas.
nya dianalisis
runtut
Kemudian dikun-
maksudnya bertolak
y a n g u r n u mk e m u d i a n d i s i m p u l k a n diperoleh
kemudian meng-
nengidentifikasi
Selanjut-
menganalisis bernalar
dan perundang-
peraturan
dan ada kaitannya
dengan
masalah yang d ibahas. Dari
hasil
bahwa, hak atas kredit
penelitian
sebagai jaminan
tanah yang dapat diikat
hanya sebatas tanah yang telah
Pengikatan
suatu penjelasan
diperoleh
bersertifikat.
di laksanakan secara yuridis
secara hukum' Meiaiui
pengikatan
dalam pemenuhanpiutangnya'
bank akan
dipertanggungjawabkan tanah tersebut,
memperoleh hak untuk didahuiukan ngan kreditur
maksudnya dapat
lainnya
bila
dibandingkan
berdasarkan pasal
de-
1133 dan 1134
KUH Perdata, Bagi banh yang tidak minan kredit,
mengikat barang sebagai ja-
maka yang ada hanyalah perjanjian
pinjam
meminjam uang saia, terhadap
tanah yang diserahkan
sud digunakan sebagai jaminan. tidak
mempunyai kekuasaan
sehingga tidak
dengan mak-
oleh debitur
Terhadap kreditur
pemenuhan
mengikat barang sebagai jaminan kredit,
piutangnya
didasarkan
pasal
yang
1131 KUH Perdata dan pasal
1132 KUH Perdata atas dasar keseimbangan jumlah piutang terhadap seluruh
kekayaan debitur'
harta
Berdasarkan pembahasan di
yang mempunyai hak untuk didahulukan
bahwa kreditur
1am pemenuhan piutangnya
adalah kreditur
barang sebagai jaminan kredit ditur
atas dapat disimpulkan da-
yang mengikat
atau disebut
dengan kre-
preferen ' Dengan demikian,
walaupun berdasarkan UU No' 7
Tahun 1992 memperkenankanbank mengikat tanah &dat sebagai
jaminan kreditl
namun tidak
dungan terhadap bank tersebut kan dalam pemenuhankreditnya. nya Peraturan
dari
memberikan perlinhak untuk didahulu-
Oleh karena itu
Pemerintah sebagai peraturan
UU No. 7 Tahun 1992 yang belum terealisasi jaminan kepada kreditur bagai
jaminan kredit.
seyogia-
pelaksanaan nemberikan
yang mengikat tanah adat se-
