ISSN. 1907 - 0489 Oktober 2008
Spirit Publik Volume 4, Nomor 2 Halaman: 215 - 228
EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN SISTEM GANDA DI SEKOLAH KEJURUAN Evaluation Implementation Dual System Education Program in Senior Technical High School Wahyu Nurharjadmo Jurusan Administrasi Negara FISIP Universitas Sebelas Maret Surakarta (0271) 637358 (Diterima tanggal 6 Agustus 2008, disetujui tanggal 26 September 2008) Abstract One of the problem in Education program especially in Senior Technical High School is disability entering on job vacation. Dual System Education Program (PSG) is constructed to disolve it problem. This research aim to evaluate implementation through this program. The result of the research showing that all of the Senior Technical High School isn’t failed in implementation this program. The Compliance and seriously of The Implementators as well as the curiculum and also the institution is a couple with enough good resulted output in implementation PSG at SMKN 2 Klaten. A half of participant PSG can be accommodate in industrial job competition after graduate from the Senior Technical High School. The resistance which emerge in fund limitation owned by the school so that school can’t help draw the expense to student, though mean of student of SMK N come from indigent family. Beside that some student Beside that some student is true still less be serious in assessing PSG, so that less be serious in industrial job practice/ training. Keywords : Evaluation Implementation, PSG, Industrial Job Practice
PENDAHULUAN
itu
juga
adanya
ketidaksesuaian
antara
”supply” lulusan dengan kecilnya “demand”. Berbagai permasalahan yang muncul
Salah satu bentuk kebijakan
yang
dalam sistem pendidikan kita. diantaranya
dikeluarkan
adalah: pertama, rendahnya kualitas atau mutu
mengantisipasi hal itu adalah
pendidikan. Kedua, adalah belum adanya
Pendidikan Sistem Ganda (dual system).
pemerataan dalam memperoleh akses di bidang
Sistem
pendidikan. Ketiga, adalah tidak adanya
kepentingan dunia pendidikan dengan dunia
efisiensi dalam penyelenggaraan pendidikan.
industri.
Disamping itu persoalan yang keempat adalah
meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya
belum adanya demokratisasi pendidikan. Peran serta masyarakat dalam dunia pendidikan untuk
sekolah
kejuruan,
persoalan yang dirasakan sangat penting berkaitan dengan ketidakmampuan lulusan dalam memasuki lapangan kerja. Hal itu disebabkan
ini
Pemerintah
berusaha
untuk Kebijakan
mengintegrasikan
Tujuannya
adalah
untuk
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), baik pengetahuan, ketrampilan maupun etos kerja yang sesuai dengan tuntutan lapangan kerja,
masih sangat terbatas. Khusus
oleh
karena kualitas lulusan yang
memang jauh dari kehendak pasar. Disamping
sehingga siap masuk ke pasaran kerja Melalui PSG diharapkan ada kesesuaian antara mutu dan kemampuan yang dimiliki lulusan, dengan tuntutan dunia kerja. Pendidikan diselenggarakan kejuruan
Sistem
pada
merupakan
Ganda
sekolah salah
yang
menengah
satu
bentuk
215
Spirit Publik Vol. 4, No. 2, Oktober 2008 Hal. 215 – 228
implementasi kebijakan “link and match”
kerjasama dalam menyediakan peralatan, jenis
antara dunia pendidikan dengan dunia kerja.
pekerjaan dan teknologi yang sesuai dengan
Bentuk penyelenggaraan Pendidikan Sistem
sekolah menengah kejuruan, 2) Ketidaksiapan
Ganda menekankan pada pendidikan keahlian
sekolah dalam merencanakan kurikulum, guru,
profesional yang memadukan secara sitematik
pelaralatan, waktu dan dana yang tersedia, 3)
dan sinkron antara program pendidikan di
Kurang tersosialisasikannya program PSG
sekolah
pada pemerintah daerah dan masyarakat.
dengan
program
keahlian
yang
diperoleh langsung di perusahaan.
Badan Litbang Depdikbud (Kompas,
Hasil kajian yang dilakukan oleh
20 Nopember 1995) dalam penelitiannya juga
Mardi Rasyid (dalam Ruchiat, 2002: 5),
mengidentifikasi sejumlah hambatan yaitu: 1)
menemukan adanya
Tidak seragamnya kualitas siswa sehingga
masalah pokok yang
dialami dalam melaksanakan PSG adalah: 1)
sering menjadikan
perusahaan
Industri yang menjadi mitra sekolah belum
menggali
maksimal
mampu
membuat pekerjaan yang dihadapi siswa
siswa
ikut merencanakan kegiatan belajar dalam
membentuk
profesionalisme
kurang
potensi
memberikan
nilai
tak
dapat
siswa
dan
tambah,
2)
siswa, 2) Sekolah harus dapat mempersiapkan
Keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia di
siswa untuk memperoleh ketrampilan yang
perusahaan dalam
sesuai dengan bidang yang ditekuni, 3) Visi
sehingga penilaiannya menjadi kurang akurat,
dan misi program PSG dalam pelaksanaannya masih sangat bervariasi, termasuk didalamnya persepsi dari para guru, instruktur dan kepala sekolahnya. Erwin mengidentifikasi
Kurniadi empat
(1995) kendala
berhasil utama
pelaksanaan PSG antara lain: 1) Umumnya peserta belum mempunyai kemampuan dasar yang memadai, 2) Mentalitas peserta masih belum siap untuk memasuki dunia kerja, khususnya dalam hal budaya kerja dan disiplin kerja, 3) Terlalu banyaknya tenaga dan pikiran yang dikeluarkan untuk memahami padatnya
memantau jumlah siswa,
3) Muatan kurikulum SMK yang cenderung sarat dengan berbagai materi yang dianggap bagus dan penting berdasarkan pertimbangan disiplin
keilmuan
akan
tetapi
tak
jelas
kaitannya dengan pembentukan keahlian yang harus dikuasai siswa, 4) Sistem pembelajaran yang terjadi masih sangat berorientasi kepada pemenuhan
tuntutan
formal
program
kurikulum sekolah, 5) Orientasi program Pendidikan Sistem Ganda (PSG) lebih berat pada
perusahaan
besar
dibanding
pada
perusahaan kecil dan menengah. Namun
modul yang disediakan oleh sekolah, 4) Sarana
apakah
semua
sekolah
yang disediakan pihak sekolah belum mampu
mempunyai
kecenderungan
yang
mengikuti perkembangan IPTEK di dunia
Pertanyaan
diatas
usaha.
dilakukan evaluasi atas pelaksanaan PSG
mendorong
sama? perlunya
tersebut. Penelitian
dilakukan di
tengah tahun 1995, menemukan beberapa
Tehnik
SMK
permasalahan dalam pelaksanaan program
Kabupaten Klaten, karena
PSG antara lain adalah: 1) Ketidaksiapan
satu Sekolah Menengah Kejuruan negeri yang
instansi atau perusahaan yang menjadi partner
dianggap
Jaringan Penelitian Depdikbud Jawa
216
Menengah/
berhasil
di
Negeri
Sekolah 2
di
merupakan salah
Kabupaten
Klaten,
NURHARJADMO – Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda di Sekolah Kejuruan
sehingga sering dijadikan barometer bagi
Process evaluations, 3) Impact evaluations, 4)
sekolah kejuruan yang lainnya. Untuk itu maka
Efficiency evaluations, Menurut Ripley (Riyanto, 1997: 35),
evaluasi dilakukan.
evaluasi
implementasi
kebijakan
adalah
evaluasi yang dirumuskan sebagai berikut :
RUMUSAN MASALAH
1. Ditujukan Permasalahan yang ingin dijawab dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :
untuk
melakukan
evaluasi
terhadap proses 2. Dilaksanakan
dengan
menambah
pada
program
perspektif apa yang terjadi selain kepatuhan
Pendidikan Sistem Ganda (PSG) khususnya
3. Dilakukan untuk mengevaluasi dampak
1. Bagaimanakah
pelaksanaan
di SMK Negeri II Kabupaten Klaten ?
jangka pendek. Mengenai konsep
2. Hambatan apa yang ditemukan dalam pelaksanaan
Pendidikan
Sistem Ganda
sendiri,
Presman
dan
implementasi
Wildavsky
(dalam
Wahab (2002: 60) mengartikannya, sebagai “to
(PSG) di SMK Negeri II Klaten ?
carry
out,
accomplish,
fulfill,
produce,
complete”. Sedangkan Van Horn dan Van
LANDASAN TEORI
Meter (1975: 447)
mengartikan sebagai
”Those action by public an private individual
Evaluasi Implementasi kebijakan kebijakan pada dasarnya
(or groups) that are directed at the achiefment
adalah suatu proses untuk menilai seberapa
of objectives set fort in prior policy decisions”.
Evaluasi
jauh suatu kebijakan membuahkan hasil yaitu
Dalam
proses
kebijakan
publik,
dengan membandingkan antara hasil yang
implementasi kebijakan adalah sesuatu yang
diperoleh dengan tujuan atau target kebijakan
penting, bahkan jauh lebih penting daripada
yang ditentukan (Darwin, 1994: 34). Evaluasi
pembuatan kebijakan Udoji (dalam Abdul
merupakan penilaian terhadap suatu persoalan
Wahab, 1991: 45). Implementasi kebijakan
yang umumnya menunjuk baik buruknya
merupakan jembatan yang menghubungkan
persoalan tersebut. Dalam kaitannya dengan
formulasi kebijakan dengan hasil (outcome)
suatu program
kebijakan
biasanya evaluasi dilakukan
yang
diharapkan.
Menurut
dalam rangka mengukur efek suatu program
Anderson (1979: 68), ada 4 aspek yang perlu
dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.
dikaji dalam implementasi kebijakan yaitu: 1)
(Hanafi & Guntur, 1984: 16).
siapa yang mengimplementasikan, 2) hakekat
Evaluasi kebijakan dilakukan untuk mengetahui
4
aspek
yaitu:
1)
Proses
dari proses administrasi, 3) kepatuhan, dan 4) dampak dari pelaksanaan kebijakan.
pembuatan kebijakan, 2) Proses implementasi
Sementara itu menurut Ripley &
kebijakan, 3) Konsekuensi kebijakan, 4)
Franklin(1986,54) ada dua hal yang menjadi
Efektivitas dampak kebijakan (Wibowo, 1994:
fokus perhatian dalam implementasi, yaitu
9). Sementara itu Pall (1987: 52) membagi
compliance
evaluasi kebijakan kedalam empat kategori,
happening ? (Apa yang terjadi ). Kepatuhan
yaitu: 1) Planning and need evaluations, 2)
menunjuk pada apakah para implementor
(kepatuhan)
dan
What”s
patuh terhadap prosedur atau standard aturan
217
Spirit Publik Vol. 4, No. 2, Oktober 2008 Hal. 215 – 228
yang
telah
“what’s
ditetapkan.
Sementara
untuk
mempertanyakan
happening”
Sementara itu Meter
(1975:
Van Horn dan Van
447),
dengan
bagaimana proses implementasi itu dilakukan,
merumuskan
hambatan apa yang muncul, apa yang berhasil
mempengaruhi kinerja kebijakan adalah; 1)
dicapai, mengapa dan sebagainya.
standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai
Guna
melihat
implementasi,
dikenal
implementasi,
antara
keberhasilan beberapa
lain
model
model
sejumlah
modelnya
faktor
yang
oleh para pelaksana kebijakan, 2) tersedianya sumber
daya,
baik
yang
berupa
dana,
yang
tehnologi, sarana maupun prasarana lainnya, 3)
dikembangkan Mazmanian dan Sabatier yang
komunikasi antara organisasi yang baik ,4)
menyatakan bahwa Implementasi kebijakan
karakteristik birokrasi pelaksana, 5) kondisi
merupakan fungsi dari tiga variabel, yaitu 1)
sosial, ekonomi, dan politik
Karakteristik masalah, 2) Struktur manajemen
Sementara
itu
menurut
Grindle
program yang tercermin dalam berbagai
(1980), implementasi ditentukan oleh isi
macam peraturan yang mengoperasionalkan
(content)
kebijakan,
implementasinya. Dalam hal ini, Isi kebijakan
3)
Faktor-faktor
di
luar
peraturan.(Wibowo dkk, 1994: 25) Karakterisitik
kebijakan
dan
konteks
mencakup: 1) Kepentingan yang terpengaruhi
masalah
berkaitan
oleh kebijakan, 2) Jenis manfaat yang akan
dengan mudah tidaknya masalah yang akan
dihasilkan,
digarap dikendalikan. Semakin mudah suatu
diinginkan, 4) Kedudukan pembuat kebijakan,
masalah digarap dan dikendalikan maka akan
5) Siapa pelaksana program, 6) Sumber daya
diharapkan dengan mudah tercapai efektivitas
yang dikerahkan. Sementara itu Konteks
dalam implementasinya. Struktur manajemen
kebijakan meliputi: 1)Kekuasaan, kepentingan
program
dan
tercermin
dalam
kemampuan
3)
Derajat
strategi
perubahan
yang
aktor
yang
terlibat,
2)
lembaga
dan
penguasa,
3)
keputusan kebijakan untuk menstrukturkan
Karakteristik
secara tepat proses implementasinya.
Kepatuhan serta daya tanggap pelaksana.
Sementara itu sejumlah variabel diluar peraturan
yang
mempengaruhi
proses
Dalam penelitian ini tidak mencoba mengidentifikasi
faktor-faktor
implementasi, antara lain: 1) Kondisi sosial,
mempengaruhi
ekonomi dan teknologi, 2) Dukungan publik,
akan tetapi lebih mengacu bagaimana proses
3) Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki
itu berlangsung, apakah telah sesuai dengan
kelompok-kelompok,
aturan pelaksanaannya, hasil apa yang telah
4)
Dukungan
dari
keberhasilan
yang
pejabat atasan, 5) Komitmen dan kemampuan
diperoleh
kepemimpinan pejabat-pejabat pelaksana.
bagaimana sikap pelaksananya, bagaimana
Pemikiran Sabatier dan Mazmanian ini
selama
implementasi.
efektif
implementasi
birokrasi
pelaksananya
implementasi,
sejumlah sumber digunakan untuk proses
menganggap bahwa suatu Implementasi akan apabila
proses
implementasi
Dengan demikian evaluasi dititikberatkan
pada
evalusi
mematuhi apa yang telah digariskan oleh
kinerja proses implementasi kebijakannya.
peraturan (petunjuk pelaksanaan, petunjuk
Konsep yang dipilih adalah dari Ripley (1985).
teknis). Oleh karena itu model ini disebut top down.
218
NURHARJADMO – Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda di Sekolah Kejuruan
Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda
d. Komponen Praktek Dasar Profesi, berupa
Kebijakan pendidikan sistem ganda
latihan kerja untuk menguasai teknik
dikembangkan berdasarkan konsep dual system
bekerja secara benar sesuai tuntutan profesi.
di Jerman, yaitu suatu bentuk penyelenggaraan
e. Komponen Praktik Keahlian profesi yaitu
pendidikan
keahlian
yang
berupa kegiatan bekerja secara terprogram
memadukan secara sitematik dan sinkron
dalam situasi sebenarnya uanutk mencapai
program
tingkat keahlian dan sikap profesional.
pendidikan
profesional di
sekolah
dan
penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan
bekerja langsung di dunia kerja,
Untuk pengelolaan kegiatan belajar mengajar dalam pendidikan system ganda ini
dengan tujuan untuk mencapai suatu tingkat
ada beberapa prinsip dasar yaitu :
keahlian
Tujuan
a. Ada keterkaitan antara apa yang dilakukan
penyelenggaran Pendidikan Sistem Ganda
di sekolah dan apa yang dilakukan di
adalah: 1) menghasilkan tenaga kerja yang
institusi pasangan sebagai suatu rangkaian
memiliki
yang utuh
profesional
tertentu.
keahlian
profesional,
2)
Memperkokoh link and match antara sekolah
b. Praktek keahlian di institusi pasangan
dengan dunia usaha, 3) Meningkatkan efisiensi
merupakan proses belajar yang utuh,
proses pendidikan dan pelatihan tenaga kerja,
bermakna dan sarat nilai untuk mencapai
4) Memberi pengakuan dan penghargaan
kompetesi lulusan.
terhadap pengalaman kerja sebagai bagian dari proses pendidikan.
waktu yang sesuai dalam mencapai tingkat
Dalam pelaksanaan PSG pada sekolah menengah
kejuruan,
c. Ada kesinambungan proses belajar dengan
isi
pendidikan
dan
kompetensi yang dibutuhkan. d. Berorientasi
pada
proses
disamping
pelatihan meliputi :
berorientasi kepada produk dalam mencapai
a. Komponen pendidikan umum (normatif),
kompetensi lulusan secara optimal.
meliputi : Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, Agama,
METODOLOGI PENELITIAN
Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Penelitian ini merupakan penelitian
Jasmani dan Kesehatan, Sejarah Nasional
yang didesain dalam bentuk penelitian evaluasi
dan Sejarah Umum. b. Komponen pendidikan dasar meliputi :
implementasi. Program PSG dimana hasilnya
Matematika, Bahasa Inggris, Biologi, Fisika
akan
diuraikan
dalam
bentuk
deskriptif
dan Kimia.
kualitatif. Penelitian dilakukan di SMK Negeri meliputi
II Klaten. Hal ini didasarkan atas pertimbangan
pelajaran teori-teori kejuruan dalam lingkup
bahwa SMK Negeri II Klaten merupakan
c. Komponen suatu
kejuruan,
program
studi
yaitu tertentu
untuk
membekali pengetahuan tentang tehnis dasar keahlian.
sekolah kejuruan negeri yang paling dianggap berhasil oleh sebagaian besar masyarakat.. Data
primer
dikumpulkan
dari
informan/ narasumber yang ada baik di Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Klaten (SUBDIN DIKMENJUR), di SMK Negeri II
219
Spirit Publik Vol. 4, No. 2, Oktober 2008 Hal. 215 – 228
seperti kepala Sekolah, Dewan Guru, Komite
Institusi pasangannya. Program PSG
sekolah,
pihak
meliputi teori kejuruan, praktek dasar dan
perusahaan/ industri sebagai partner kerjanya.
praktek kerja industri. Untuk teori kejuruan
Sementara itu data sekunder diperoleh dengan
dan praktek dasar dilakukan di Sekolah,
melihat arsip, dokumen yang berhubungan
sedangkan untuk praktek kerja industri
dengan pelaksanaan PSG , keadaan sekolah
diselenggarakan di Institusi pasangannya.
dan sebagainya.
Untuk pelaksanaannya ditentukan bahwa
siawa
dan
juga
pada
Pengumpulan data dilakukan melalui Wawancara
mendalam,
Pengamatan/
siswa
selama
tiga
tahun
ini
pertama
memperoleh pendidian di sekolah dan baru
observasi. Dan Studi Dokumentasi.Analisis
pada
Data
memperoleh pendidikan dan latihan di
dengan
metode
analisis
deskriptif
kualitatif, peneliti menggunakan model analisis
tahun
keempat
maka
siswa
institusi pasangannnya.
interaktif dari Miles & Huberman (1988).
Dalam hal pelaksanaannya, berbagai
Selanjutnya untuk menguji keabsahan data
tahapan dilakukan oleh pihak sekolah,
yang diperoleh, peneliti menggunakan teknik
antara lain adalah:
triangulasi sumber guna menguji keabsahan
a. Penyusunan POKJA PSG
datanya.
Penyusunan
POKJA
PSG
di
bawah
koordinasi Wakil Kepala sekolah bidang
HASIL PENELITIAN
Unit Produksi dan Humas Industri (UPHI). Dalam rangka pembentukan POKJA telah
1. Implementasi Program Pendidikan
berhasil dibentuk 3 buah Pokja yaitu :
Sistem Ganda
1. Pokja PSG
Program Pendidikan Sistem Ganda (PSG)
di
SMK
Negeri
2
Klaten
2. Pokja BKK Humas Industri 3. Pokja Unit Produksi
dilaksanakan mengacu pada Keputusan
Pokja PSG, yaitu Pokja yang memimpin
Menteri
Kebudayaan
dan mengkoordinir seluruh kegiatan PSG.
Republik Indonesia nomor 323/U/1997
Pokja ini yang paling bertanggung jawab
tentang
Pendidikan
atas keberhasilan pelaksanaan program
Sistem Ganda Pada Sekolah Menengah
PSG. Pokja ini berkewajiban melakukan
Kejuruan. Adapun pelaksanaannya dimulai
sosialisasi
tentang
program
PSG,
pada tahun ajaran 1998/1999.
menentukan
institusi
pasangan
hingga
Pendidikan
Penyelenggaraan
Program merupakan
dan
PSG program
pada
dasarnya
pendidikan
yang
mengirimkan siswa untuk praktek kerja industri. Pokja ini bersama dengan Pokja
dilakukan di dua tempat yaitu di sekolah
BKK
khususnya untuk penguasaan teori dan di
berbagai
tempat-tempat usaha/ industri terutama
kerjasama dengan institusi pasangan/ dunia
sebagai institusi pasangan untuk keperluan
usaha.
praktek kerja siswa. Di dua tempat tersebut
Program PSG yang berupa praktek kerja
diberikan penilaian baik oleh guru maupun
industri dimulai pada semester pertama di
instruktur yang mengajar praktek
kelas IV. Untuk itu pada semester I kelas III
220
di
Humas
Industri
instrumen
mempersiapkan guna
menjalin
NURHARJADMO – Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda di Sekolah Kejuruan
pihak
Pokja
PSG
telah
sosialisasi
kepada
para
melakukan
hubungan
melakukan siswa
dengan
dan
institusi
dan Institusi Pasangan menyusun dan menyepakati
program
kerjasama
penyelenggaraan PSG yang dituangkan
pasangan yang akan diajak bekerjasama.
dalam suatu perjanjian. Dalam perjanjian
Disamping melakukan sosialisasi kepada
tersebut diatur kegiatan, waktu, peserta ,
para siswa pihak POKJA juga menjalin
instruktur, pembiayaan hak dan kewajiban
koordinasi dan kerjasama dengan institusi
masing-masing pihak. Kontrak kerjasama
pasangan
ini
yang dilakukan oleh pihak SMK Negeri 2
disebabkan karena institusi pasangan yang
ditandatangani oleh Kepala sekolah dan
dipilih biasanya berubah-ubah dari tahun
pimpinan Institusi pasangan yang dipilih.
ke tahun sesuai dengan kebutuhan.
Dalam hal ini biasanya waktu kontraknya
Sesudah semua itu dilakukan maka kontrak
bervariasi, mulai dari 1 tahun hingga 5
kerjasama
tahun. Dalam rangka melaksanakan PSG
yang
dipilihnya.
dengan
dunia
Hal
usaha
bisa
dilakukan.
SMK Negeri 2 Klaten telah menjalin
b. Kontrak kerjasama dengan institusi
kerjasama dengan beberapa institusi baik
pasangan
yang lokal, regional maupun nasional,
Dalam pasal 11 Keputusan Mendiknas
dengan jenis usaha yang berbeda-beda.
nomor 323/U/1997 dinyatakan bahwa SMK
Selengkapnya lihat tabel berikut :
Tabel 1. Institusi Pasangan SMKN 2 Klaten dalam rangka PSG No. Jenis Perusahaan Nama-nama Perusahaan 1.
Berskala lokal
2.
Berskala Regional
3.
Berskala nasional
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Industri Cor Logam Batur Ceper Persh. Mebel/ Furniture Bengkel Otomotif DKP/ DPU Klaten Gapensi Klaten PLN KLaten Biro Teknik Listrik Perawatan Kelistrikan Reparasi Elektronika KJUB Puspetasari Klaten PT Dirgantara Angkasa Pura II Yogyakarta PT Indomobil, Mazada, Mitsubishi PT KAI Daop 11 Yogyakarta PT Museum Yogya Kembali CV Manggala Jati Klaten Perusda Cor Logam Batur PT KHS Kubota Yogyakarta PT SGM Yogyakarta PT Astra Internasional PT Nasmoco PT Baja Kurnia PT Showa Mfg PT Chemcoi PT Kayaba PT Daihatsu Indonesia PT Yoshu PT Trisinar PT CNW PT Sami Semarang
221
Spirit Publik Vol. 4, No. 2, Oktober 2008 Hal. 215 – 228
14. PT Nissan 15. PT Isuzu Motor Jakarta
Sumber; Profil SMK N 2 Klaten tahun 2006 c. Penyelenggaraan
Praktek
Kerja
5. Wajib mengenakan identitas sekolah selama di Dunia Usaha/ Industri dan
Industri Penyelenggaraan Praktek Kerja Indusri
diasuransikan
(Prakerin) merupakan wujud nyata dari
6. Mengisi buku jurnal kegiatan harian
pelaksanaan program PSG. Prakerin ini
sesuai yang dilakukan di Dunia usaha/
dilakukan bagi siswa tingkat IV (kelas IV)
industri
yang telah menyelesaikan ujian sekolah maupun
ujian nasional. Program ini
7. Melaporkan kepada Kepala sekolah jika pindah tempat prakerin
merupakan program diklat sekolah kejuruan
Dalam rangka Prakerin ada beberapa tahap
dan wajib dilaksanakan siswa. Prakerin
kegiatan yaitu:
yang
I) Tahap
dilakukan
mempunyai
sejumlah
Persiapan,
yang
manfaat diantaranya siswa dapat lebih
beberapa kegiatan, yaitu:
terampil, mampu berkompetensi di dunia
a) Persiapan
Perangkat
meliputi
administrasi
kerja dan dunia industri serta mampu
prakerin, meliputi : buku jurnal siswa
mengembangkan potensi diri.
prakerin, buku saku/ petunjuk siswa
Prakerin yang dilakukan di SMK negeri 2
prakerin,
Klaten
pembimbing,
dilakukan dalam 2 bentuk, yaitu
buku
jurnal
surat
untuk
permohonan
prakerin selama 6 bulan atau magang
prakerin ke institusi pasangan, surat
selama
pengantar
12
bulan.
pelaksanaan
Adapun
Prakerin
pendaftaran
pada
mendapatkan
prosedur
dimulai
Pokja
PSG
permohonan
dari untuk
prakerin.
pengiriman
siswa
ke
industri, blangko surat keterangan prakerin , dan blangko monitoring. b) Pemetaan Prakerin
Selanjutnya siswa perlu untuk mengikuti
Pemetaan
pembimbingan prakerin. Selama Prakerin
kegiatan
tersebut menurut Ketua Pokja PSG ada
memperoleh
sejumlah
harus
berbagai hal, diantaranya adalah
diantaranya
kejelasan pihak yang terlibat serta
kewajiban
dilaksanakan
oleh
yang
siswa,
prakerin yang
merupakan
dilakukan
untuk
kejelasan
tentang
adalah:
jadwal kegaiatn prakerin.. Pemetaan
1. Menjunjung tinggi nama baik almamater
ini dilakukan oleh POKJA PSG
2. Melaporkan
dengan berkoordinasi dengan POKJA
keberadaannya
kepada
yang lain.
sekolah setiap bulannya 3. Memenuhi keuangan
kewajiban setiap
administrasi
bulannya
kepada
sekolah 4. Mentaati peraturan yang berlaku di Dunia Usaha atau dunia Industri
c) Pembekalan Prakerin Sebelum siswa diterjunkan untuk melakukan praktek kerja industri maka
kepada
diberikan
para
siswa
pembekalan.
perlu
Menurut
Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Klaten
222
pembekalan
tersebut
NURHARJADMO – Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda di Sekolah Kejuruan
dilakukan untuk pembenahan mental dan etos kerja siswa. Adapun materi
II) Tahap Pelaksanaan a) Penerjunan siswa prakerin
pembe-kalannya adalah 1) Orientasi
Pelaksanaan prakerin dimulai dengan
dunia usaha atau industri, 2) Tugas
penerjunan siswa ke institusi pasangan.
dan kewajiban siswa prakerin
Kegiatan
di
penerjunan
siswa
untuk
dunia usaha/ industri, 3) Petunjuk
prakerin biasanya dilakukan pada awal
pengisian buku-buku prakerin seperti
tahun ajaran baru. Proses penerjunan ini
jurnal prakerin, pembuatan laporan
dilakukan secara formal di sekolah, dan
dan sebagainya, 4). Pembenahan
dilepas oleh kepala sekolah untuk
sikap siswa selama di dunia Usaha/
selanjutnya
Industri, dan 5) Latihan kesamaptaan.
pembimbing diserahkan pada institusi
Adapun petugas yang memberikan
pasangannya.
pembekalan terdiri atas guru sekolah
oleh
masing-masing
b) Monitoring dan evaluasi awal siswa
dan instruktur dari institusi pasangan,
prakerin oleh pembimbing
TNI dan
Setelah diterjunkan maka pada para
POLRI,
serta
Majelis
siswa peserta prakerin akan dimonitor
sekolah. d) Pembentukan pembimbing Prakerin
oleh
pembimbing.
Pembimbing ini bertugas membim-
dilakukan
bing
dilakukan oleh pembimbing.
siswa
pakerin
mulai
saat
selama
Kegiatan prakerin
ini dan
penerjunan, monitoring, penarikan
Menurut Ketua Pokja PSG kegiatan
sampai pengujian hasil prakerin. Di
monitoring oleh pembimbing di SMK
SMK negeri 2 Klaten, biasanya untuk
Negeri 2 Klaten dilakukan selama 3 kali
satu institusi pasangan terdiri atas 5
dalam enam bulan.
sampai 6 siswa dibimbing oleh satu
Dalam
orang pembimbing dari sekolah.
pembimbingan oleh guru pembimbing,
Para pembimbing diwajibkan untuk
hampir semua guru pembimbing yang
melakukan
ditunjuk
pembinaan
pengawasan pada
siswa
dan yang
kaitan
dengan
oleh
melaksanakan
proses
sekolah
telah
proses
monitoring
dan
melakukan
dibimbingnya agar salama prakerin
kegiatan
siswa
dapat melakukan kewajiban seperti
pembimbingan dengan serius. c) Penarikan siswa prakerin
yang diharapkan.
Proses Dari kenyataan diatas nampak bahwa
penarikan
siswa
prakerin
dilakukan sesuai dengan jadwal waktu
khususnya
yang ditentukan. Ada yang enam bulan
dalam tahap persiapan sudah sesuai dengan
ada yang satu tahun. Untuk yang enam
apa yang dikehendaki oleh Pemerintah
bulan biasanya dilakukan pada bulan
yaitu sesuai dengan keputusan Mendiknas
desember, sedangkan untuk yang satu
naomor 323/u/1997.
tahun biasanya dilakukan pada bulan
pelaksanaan
program
PSG
juni.
223
Spirit Publik Vol. 4, No. 2, Oktober 2008 Hal. 215 – 228
III)
Tahap
Evaluasi
Praktek
dilaksanakan pada akhir semester 8. Di
kerja
SMK Negeri 2 Klaten, pelaksanaan
Industri
tugas akhir dibagi menjadi 2 yaitu :
a) Uji kompetensi prakerin
i. Tugas akhir yang dilaksanakan di
Bagi siswa yang mengambil waktu prakerin 6 bulan setelah selesai harus
sekolah, yaitu membuat
segera melapor ke sekolah, pada guru
dengan bimbingan
pembimbing, serta ketua program studi
ditunjuk,
masing-masing.
praktek, hingga sampai penyusunan
tersebut
Selanjutnya
masuk
penajaman
siswa
untuk
mengikuti
kompetensi
sekaligus
proposal guru yang
melakukan
pekerjaan
laporan. ii. Tugas akhir yang dilaksanakan di
persiapan melaksanakan tugas akhir
Industri,
yang akan dilaksanakan di sekolah.
diserahkan
yang
pelaksanaannya
kepada
institusi
kerja
pasangannya masing-masing dengan
industri dimulai dengan melakukan uji
standar penilain industri. Hasilnya
prakerin di sekolah oleh pembimbing
dikirim ke sekolah dalam bentuk
prakerin bagi siswa. Dalam rangka
bukti fisik nilai dari instruktur
Evaluasi
pelaksanaan
praktek
b) Lokakarya hasil prakerin
melakukan uji kompetensi ini semua prakerin
Selain evaluasi per siswa proses evaluasi
untuk
atas kegiatan prakerin juga dilakukan
mendapatkan hasil akhir tentang hasil
secara komprehensip oleh sekolah dalam
prakerin
bentuk
siswa
yang
dilakukan
mengikuti
uji
satu
yang
persatu
dilakukan.
Menurut
lokakarya..
tersebut
kompetensi menunjukkan bahwa semua
untuk menjadi dokumen guna perbaikan
siswa
pada pelaksanaan prakerin pada periode
berhasil,
terutama
bukti
fisik
akhir
dirumuskan
berikutnya.
dalam hal ketrampilan bekerjanya. Sebagai
akhirnya
lokakarya
Ketua Pokja PSG selama ini hasil uji cenderung
pada
Hasil
Salah
dari
satu
indikator
yang
pelaksanaan prakerin bagi siswa adalah
digunakan
dengan
keberhasilan pelaksanaan program PSG
dikumpulkannya
laporan
untuk
dapat
kegiatan yang berupa tugas akhir selama
melalui
prakerin oleh siswa. Hal itu diperlukan
diketahuinya
untuk
terserap dipasaran kerja. Di SMK Negeri
persyaratan
kelulusan
dari
prakerin
mengukur
jumlah
adalah lulusan
dengan yang
2 Klaten, untuk lulusan tahun 2006 dari
sekolah. tugas
sejumlah 336 lulusan sebanyak 159
bersifat
orang atau sekitar 47% terserap di
komprehensif sesuai dengan program
berbagai perusahaan. Data selengkapnya
keahlian
dapat dilihat sebagai berikut:
Tugas
akhir
kompetensi
adalah produktif
bentuk yang
masing-masing
dan
Tabel 2. Data Lulusan Tahun 2006 yang Terserap di Industri No. 1. 2. 3.
224
Nama Perusahaan PT Unilever Ind Kayaba Ind PT Pemb
Kota Bekasi Jakarta Jakarta
T.Bang
8
Elektr
Listrik
Mesin
Logam
Otomot
Jmlh
4
4 3
3
1 2
8
20 5 8
NURHARJADMO – Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda di Sekolah Kejuruan
4. 5. 6. 7. 8 9. 10. 11. 12 13. 14 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21 22. 23. 24 25. 26. 27 28. 29. 30 31 32 33
Perumahan PT Tinindo Internusa CV Karya Hidup Sts PT Showa Ind. Mfg PT Harisma Buana PT Angkasa P New Ratna Motor PT Triangle Motorindo Binzar Computer RSC Computer PT Gajah Tunggal PT Intan Pariwara PT Itokoh Ceperindo PT Tiga Marabunta PT SMART PT AA One Press Rela Slow Computer PT Ornastel PT Alfa Sumber Magang Prop Computer UDSumber Manis CVKusuma Baja PT Nasmoco PT AISIN Logam Kusuma CV Mang-gala PT CNC Batur Jaya PTSarimas Nasmoco
Pangkal Pinang Yogya
6 1
Bekasi
3
Yogya
2
Yogya Semarang
3 1
3
1
11
6
1
10
1
6
6
27 2
2
Semarang Semarang Semarang Jakarta
6
2 6
1
1
1 4 1
Klaten
1 4 1 3
3
Klaten
1
1
2
Klaten
1
1
1
Kalimantan P Bintan Yogya
2
Malaysia Malaysia Jepang Semarang Klaten Klaten Solo Jakarta Klaten Klaten Jakarta Klaten Jakarta Semarang
1 1 2
3 2
6 3 2
1 2 2
4
1 1 3 1
1
3
2 1
2
2 2 2
3
1
3 4 12 1 2 10 2 2 1
35 97
22 65
39 56
159 47
4 5
2 3
Jumlah 13 Persentase 22 Sumber : BKK SMKN 2 Klaten tahun 2006.
30 44
19 28
1 2 6 1 1
Dari semua yang dipaparkan diatas
dilakukan setelah siswa dinyatakan lulus
nampak bahwa proses pelaksanaan program
secara tertulis, yaitu ketika siswa telah berada
PSG di SMK Negeri 2 dilakukan sesuai
di kelas IV. Proses yang dilakukan meliputi
dengan ketentuan pelaksanaan yang tertuang
beberapa tahap yaitu tahap persiapan, tahap
dalam
nomor
pelaksanaan hingga tahap evaluasi. Kepatuhan
Penyelenggaraan
pelaksana dan terserapnya hampir separo dari
Keputusan
323/U/1997
Mendiknas
tentang
Pendidikan
Sistem
Ganda
Menengah
Kejuruan.
pada
Kegiatan
Sekolah
siswa pada pasar kerja menunjukkan adanya
prakerin
keseriusan siswa dan komponen sekolah dalam
225
Spirit Publik Vol. 4, No. 2, Oktober 2008 Hal. 215 – 228
melaksanakan prakerin. Dan itu merupakan
di dunia industri yang sesungguhnya.
bukti
Namun dengan pemberian bekal yang
keberhasilan
sekolah
dalam
melaksanakan program PSGnya.
mendasar siswa tidak mengalami kesulitan
2. Faktor
dalam menyesuaikannya.
yang
mempengaruhi
Implementasi Kebijakan PSG di SMKN 2 Klaten
dana yang dimiliki sekolah memaksa
Keberhasilan pelaksanaan SMK
Dari aspek sumber dana, keterbatasan
Negeri
2
Klaten
PSG di
tentu
saja
sekolah menarik dana ke siswa dalam rangka mengikuti praktek kerja industri.
dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor
Hal
tersebut bisa berfungsi sebagai faktor
penghambat, terutama bagi siswa yang
pendorong
datang dari keluarga tak mampu.
atau
faktor
penghambat.
Beberapa faktor yang diidentifikasi tersebut adalah
sumber daya yang digunakan,
ini
Dari
tentu
dapat
pesrpektif
menjadi
faktor
Komunikasi,
komunikasi vertical maupun
baik
komunikasi
komunikasi yang dibangun dan sikap
horizontal terjalin dengan baik. Komunikasi
pelaksana.
yang dijallin antara pihak sekolah dengan
Dari sisi Sumber daya, Pelaksanaan
siswa
dapat
terlaksana
dengan
baik.
PSG di SMK Negeri 2 Klaten dapat
Berbagai informasi yang telah diberikan
berhasil karena melibatkan berbagai sumber
oleh para guru dan instruktur mulai dari
baik sumber daya manusia maupun dana
sosialisasi program PSG, kurikulum PSG
yang
pelaksanaan
dan berbagai aturan tentang PSG telah
program PSG di SMK Negeri 2 Klaten
mampu menumbuhkan pemahaman siswa
telah memanfaatkan keseluruhan sumber
tentang PSG tersebut.Siswa menjadi paham
daya manusia yang ada, yaitu para guru-
akan manfaat dari PSG. Untuk komunikasi
guru yang mengajar di SMK Negeri 2
secara horizontal yang dilakukan antar
khususnya bagi guru-guru tetap. Disamping
siswa semuanya berjalan seperti yang
itu untuk penentuan institusi pasangannya
diharapkan. Sedangkan komunikasi secara
pun dilakukan seleksi melalui survey yang
horizontal antara sekolah dengan instruktur
cukup ketat, dengan harapan diperolehnya
telah
instruktur yang berkeahlian dan mempunyai
perjanjian kerjasama, pembekalan hingga
kemampuan mendidik yang baik.
pada saat pembimbingan dan pemberian
digunakan.
Guna
Tidak ada keluhan yang berarti dari
nilai
dilaksanakan
prakerin.
sejak
Tidak
ada
dilakukan
hambatan
para siswa sehubungan dengan keahlian dan
komunikasi baik secara vertical maupun
kecakapan
horizontal
para
instruktur.
Disamping
sumber daya manusia, berbagai fasilitas
Pelaksanaan
PSG
berjalan
seperti yang diharapkan.
yang digunakan pun cukup maju. Peralatan
Dari sisi sikap pelaksana dan sasaran
yang ada dan dimiliki oleh sekolah dan
program, para pelaksana baik komponen
peralatan di dunia industri dapat saling
sekolah maupun institusi pasangan telah
melengkapi.
melaksanakan
Memang
diakui
bahwa
apa
yang
menjadi
peralatan di sekolah lebih sederhana, dan
kewajibannya dengan
kurang canggih jika dibandingkan dengan
mereka pada kerberhasilan program PSG
226
baik. Komitmen
NURHARJADMO – Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda di Sekolah Kejuruan
menjadi sangat tinggi. Dengan demikian
sebagai sesuatu hal yang dilakukan secara
proses prakerin dapat menjadi wahana bagi
santai saja, sehingga mereka sering tidak
siswa
masuk,
secara
senyatanya
dalam
membolos
dan
bahkan
meningkatkan ketrampilannya. Komitmen
memperhatikan
yang tinggi ditunjukkan oleh segenap
prakerin.
komponen sekolah mulai dari persiapan,
pendidikannya telah berakhir. Prakerin
pembekalan hingga pembimbingannya.
hanya untuk formalitas belaka. Ini tentu
Sementara itu untuk respon sasaran kebijakan yaitu para siswa juga cukup baik. Hampir keberatan
semua
siswa
dengan
tak
ada
pelaksanaan
selama
tidak
Mereka
pelaksanaan
menganggap
masa
berdampak pada efektivitas dan efisiensi dari program tersebut.
yang
KESIMPULAN
PSG.
Memang masih ditemukan siswa yang tak serius ketika melakukan prakerin akan
Dengan
mengacu
pada
konsep
tetapi menurut guru pembimbing jumlahnya
implementasi dari Ripley dan Franklin (1986)
sangat kecil dan tak ada 5%. Semua siswa
maka
nampak serius dalam melakukan prakerin
kepatuhan,
guna mensukseskan program PSG di SMK
Pendidikan Sistem Ganda di SMK Negeri 2
Negeri 2 Klaten.
Klaten telah dilaksanakan sesuai dengan
3. Hambatan dalam Pelaksanaan PSG di SMK N 2 Klaten untuk
dikatakan proses
bahwa
dari
pelaksanaan
sisi
program
standar aturan yang ada yaitu Petunjuk teknis dan Petunjuk Pelaksanaannya. Tidak adanya
Keterbatasan dana yang dimiliki pihak sekolah
dapat
melaksanakan
program
keluhan yang muncul baik dari pihak sekolah, institusi
pasangan
maupun
dari
sasaran
Prakerin menyebabkan pihak siswa harus
kebijakan menunjukkan bahwa semua proses
membayar beaya tambahan. Dana tambahan
pelaksanaan dapat berlangsung dengan baik.
yang dikeluarkan siswa tersebut dalam kenyataannya
jumlahnya
besar
yaitu pihak sekolah telah melakukan berbagai
mengingat waktu yang digunakan untuk
tahapan kegiatan mulai dari tahap persiapan,
melakukan kegiatan
pelaksanaan hingga evaluasi dan
dirasakan sebagai
cukup
Dari sisi kepatuhan, para pelaksana
prakerin. Hal ini
telah
factor penghambat
dilaksanakannya dengan baik. Sejak masuk ke
terutama bagi siswa yang datang dari
sekolah para siswa telah diberikan informasi
keluarga tak mampu.
tentang
kurikulum
sekolah
dengan
pola
Hambatan lain yang dirasakan dalam
pendidikan sistem ganda dengan waktu studi
rangka pelaksanaan program PSG adalah
selama 4 tahun. Dari segi keberlangsungan
hambatan yang bersumber dari anak didik/
proses pelaksanaan dapat dikatakan bahwa
siswa. Kurangnya keseriusan dari mereka
keseluruhan rencana kegiatan yang dilakukan
menyebabkan pelaksanaan Prakerin tidak
oleh pihak sekolah dalam kaitan dengan
bisa
yang
pelaksanaan PSG dapat terealisir dengan baik,
diharapkan. Meskipun jumlahnya kurang
memperoleh
hasil
seperti
dan output yang dihasilkan pun juga cukup
dari 5%, akan tetapi Masih ditemukan
baik.
siswa yang menganggap bahwa prakerin itu
227
Spirit Publik Vol. 4, No. 2, Oktober 2008 Hal. 215 – 228
Dari sisi sikap pelaksana, pemahaman
Sementara itu pemilihan instruktur yang cakap
program yang baik membawa dampak pada
juga mempengaruhi keberhasilan implementasi
sikap yang diambil oleh pelaksana kebijakan.
program PSG. Persoalan yang dirasakan dalam
Pihak sekolah beserta institusi pasangan telah
kaitan
menunjukkan komitmen yang tinggi untuk
keterbatasan subsidi yang diberikan oleh
keberhasilan pelaksanaan PSG. Perjanjian
sekolah, sehingga membebani siswa dalam
kerjasama yang dilakukan antara sekolah dan
pelaksanaan prakerin. Hal ini berdampak pada
institusi pasangan telah mampu menjadikan
adanya gangguan dalam pelaksanaan praktek
proses pelaksanaan Praktek Kerja Industri
kerja industri, terutama bagi siswa dari
yang merupakan perwujudan pelaksanaan PSG
kalangan tak mampu. Disamping itu masih
berjalan seperti yang diharapkan. Sementara
adanya siswa yang kurang serius dalam
itu respon sasaran dan pelaksana kebijakan
memandang
juga sangat baik. Hampir semua guru yang
pelaksanaan prakerin tidak bisa memperoleh
dilibatkan, baik dalam rangka kegiatan praktek
hasil seperti yang diharapkan. Meskipun
di sekolah maupun sebagai pembimbing secara
jumlahnya kurang dari 5%, akan tetapi masih
serius telah melakukan aktivitasnya dengan
ditemukan siswa yang menganggap bahwa
baik. Hanya saja untuk siswa memang ada
prakerin itu sebagai sesuatu hal yang dilakukan
beberapa siswa yang kurang serius dalam
secara santai saja, sehingga mereka sering
pelaksanaan praktek kerja industri di dunia
tidak masuk, membolos dan bahkan tidak
usaha/ industri.
memperhatikan selama pelaksanaan prakerin.
Komunikasi
dilakukan
sumber
Prakerin
telah
daya
adalah
menyebabkan
baik
Mereka menganggap masa pendidikannya
komunikasi secara vertikal dan harisontal telah
telah berakhir. Prakerin hanya untuk formalitas
mampu
belaka. Ini tentu berdampak pada efektivitas
menjadikan
yang
dengan
pelaksanaan
program
berjalan seperti yang diharapkan. Komunikasi
dan efisiensi dari program tersebut.
yang terjadi baik antara sekolah dengan institusi pasangan maupun dengan siswa telah
DAFTAR PUSTAKA
menyebabkan pelaksanaan program seakanakan
tak
ada
Intensivitas pembimbingan
hambatan
komunikasi baik
yang
berarti.
melalui
proses
dalam
rangka
kerja
praktek pelajaran di sekolah maupun pada saat praktek kerja industri menunjukkan bahwa proses komunikasi dengan sasaran kebijakan dapat berjalan seperti yang diharapkan. Pihak sekolah telah menggunakan resources yang dimiliki secara optimal. Guruguru yang ada dan mempunyai latar belakang pendidikan tehnik dikerahkan untuk menjadi pembimbing baik dalam praktek di sekolah maupun sebagai pembimbing selama prakerin.
228
Anderson, James E. 1979, Public Policy Making, Holt Rinehart & Winston, New York. Grindle, Merilee S. 1980. Politics and Policy Implementation in The Third World. Princenton University Press. New Jersey. Matthew B Miles & A Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif. UI Press. Jakarta. Meter Donald S Vanb and Carl E Van Horn. 1975.The Policy Implementation Process; A Conceptual Framework. Sage Publication. Beverly Hills. Pal, Leslie A. 1987. Pubic Policy Analysis an Introduction. University of Calgary. Patton C.V, and Swicki D. 1993. Basic Methods of Policy Analysis and Planning. Prentice Hall. New Jersey.
