EVALUASI DAN DESAIN STRUKTUR KELEMBAGAAN PADA KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
BIMO AULIA RASYID
PROGRAM SARJANA ALIH JENIS MANAJEMEN DEPARTEMEN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2015
PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Evaluasi dan Desain Struktur Kelembagaan Pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian skripsi ini. Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor. Bogor, Januari 2015 Bimo Aulia Rasyid NIM H24124043
ABSTRAK BIMO AULIA RASYID. Evaluasi dan Desain Struktur Kelembagaan Pada Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. Dibimbing oleh LINDAWATI KARTIKA, SE, M.Si. Pemerintah melalui Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenekartrans) telah berupaya melaksanakan tugas dan fungsinya dalam membangun bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Tujuan penelitian ini adalah melakukan evaluasi struktur kelembagaan, menganalisis tumpang tindih tugas dan fungsi, serta memberikan rekomendasi rancangan alternatif struktur Kemenakertrans 2015-2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan alat yakni Soft System Method (SSM). Penelitian ini juga menggunakan analisis fishbone. Data primer diperoleh melalui Forum Group Discussion (FGD) dan Indepth Interview. Data sekunder yakni dengan mempelajari dokumen seperti hasil laporan penilaian, Indikator Kinerja Utama (IKU) dari berbagai sumber, serta peraturan perundangan terkait. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat struktur yang multibasis. Tumpang tindih fungsi dan kesiapan Indonesia menghadapi globalisasi menjadi penyebab langsung mengapa harus dilakukan evaluasi dan desain struktur kelembagaan. Terdapat 2 fokus alternatif usulan skenario yang diajukan pada Kementrian Tenaga Kerja yakni usulan soft 1(NK1 & SS1) dan soft 3 (NK3 & SS1). Kata kunci: evaluasi, desain, kualitatif, struktur, ketenagakerjaan
ABSTRACT BIMO AULIA RASYID. Evaluation and Design Institutionals Structure at Ministry of Labour and Transmigration Republic of Indonesia. Supervised by; LINDAWATI KARTIKA, SE, M.Si. The government through Ministry of Labour and Transmigration (Kemenekertrans) has seeked their duties and function to develop the Labour and Transmigration. The main objective of this study was to evaluate the structure of institutional, analyze duties and functions overlapping, and give an alternative structure plans in Kemenekertrans for 2015-2019. It was used a descriptive qualitative method with Soft System Method (SSM). It had been used fishbone analysis also. Primary datas had been gained by Forum Group Discussion (FGD) and Indepth Interview too. Secondary datas had been gotten by analyzing document such as, appraisal advisory, key performance indicator from many sources. The result of the research concluted about the multibasis structure. Overlapping duties and fuction, preparation to face globalization be a direct cause. There are two alternative scenarios which will be handed to Kemenakertrans, scenario soft 1 (NK1 & SS1) and soft 3 (NK3 & SS1). Keywords: evaluating, design, qualitative, structure, labour
EVALUASI DAN DESAIN STRUKTUR KELEMBAGAAN PADA KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
BIMO AULIA RASYID
Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Departemen Manajemen
PROGRAM SARJANA ALIH JENIS MANAJEMEN DEPARTEMEN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2015
Judul Skripsi : Evaluasi dan Desain Struktur Kelembagaan pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nama : Bimo Aulia Rasyid NIM : H24124043
Disetujui oleh
Lindawati Kartika, SE, MSi Pembimbing
Diketahui oleh
Dr Mukhamad Najib, STP, MM Ketua Departemen
Tanggal Lulus:
PRAKATA Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta’ala atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Judul penelitian yang dipilih dalam penelitian yang diselesaikan sejak bulan Mei 2014 hingga bulan November 2014 ini adalah Evaluasi dan Desain Struktur Kelembagaan pada Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. Terima kasih penulis ucapkan kepada Ibu Lindawati Kartika, SE, MSi. selaku dosen pembimbing dan ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada tim ahli IPB yang senantiasa menularkan semangat dan kerja kerasnya. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh pejabat Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia atas dinamika yang telah diberikan. Ungkapan terima kasih yang sangat dalam untuk kedua orang tua, Triary Casuarina serta keluarga penulis atas doa, dukungan dan kasih sayang yang senantiasa menyertai penulis. Terakhir ucapan terima kasih diberikan untuk teman satu bimbingan, teman-teman PSAJM IPB, serta sahabat-sahabat yang selalu menularkan semangat positif. Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.
Bogor, Januari 2015 Bimo Aulia Rasyid
DAFTAR ISI DAFTAR TABEL
vi
DAFTAR GAMBAR
vi
DAFTAR LAMPIRAN
vi
PENDAHULUAN
1
Latar Belakang
1
Perumusan Masalah
4
Tujuan Penelitian
4
Manfaat Penelitian
4
Ruang Lingkup Penelitian
5
TINJAUAN PUSTAKA
5
Organisasi & Struktur Organisasi
5
Penelitian Terdahulu
6
METODE PENELITIAN
8
Kerangka Pemikiran
8
Lokasi dan Waktu Penelitian
9
Pengumpulan Data
10
Metode Pengolahan dan Analisis Data
10
HASIL DAN PEMBAHASAN
11
Visi, Misi dan Tujuan Kementrian Tenaga Kerja & Transmigrasi
11
Pembahasan Masalah
12
Implikasi Manajerial
45
KESIMPULAN DAN SARAN
45
DAFTAR PUSTAKA
46
RIWAYAT HIDUP
79
DAFTAR TABEL 1 Nilai Indikator Kinerja Kemenakertrans berbasis balanced score card 2 Hasil Laporan UKP4 3 Hasil Quick Assesment Basis Struktur Organisasi 4 Penelitian Terdahulu 5 Alat Bantu Analisis Tugas & Fungsi Struktur Organisasi 6 Indikator Kinerja Utama Hebat 7 Output RPJM 2015-2019 dan RPJP 2020-2025 8 Hasil Analisa CATWOE 9 Skenario Supporting Staff 10 Grand Design Arsitektur Ketenagakerjaan (soft, moderate, radical) 11 Grand Design Arsitektur Ketenagakerjaan (NK) Skenario SOFT 12 Rantai Nilai Efisiensi Usulan Soft 1 (NK1 & SS1) 13 Rantai Nilai Efisiensi Usulan Soft 3 (NK3 & SS1) 14 Benchmarking Ketenagakerjaan 15 Nawa Cita Presiden Indonesia 16 Prinsip Penataan dari Kemenpan & RB
2 3 4 7 16 27 28 30 32 33 35 40 41 42 43 44
DAFTAR GAMBAR 1 Penilaian PMPRB 2012 2 The five basic parts of Organization 3 Kerangka Pemikiran 4 Struktur Organisasi Kemenakertrans 5 Analisis Fishbone, Penyebab Perubahan Struktur Kelembagaan 6 Rich Picture Evaluasi dan Desain Struktur Kelembagaan 7 Makro Model Integratif Ketenagakerjaan & Ketransmigrasian 8 Kerangka Kelembagaan Ketenagakerjaan dan Supporting Staff 9 Usulan Strukrur Soft 1 Kemenaker 2015-2019 10 Usulan Struktur Soft 3 Kemenaker 2015-2019
2 5 9 13 19 21 23 25 30 41
DAFTAR LAMPIRAN 1 Dokumentasi FGD 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
RPJP dan RPJMN Bidang Ketenagakerjaan Struktur Sekretariat Jenderal Eselon 3 dan 4 Pada Usulan Soft 1 Struktur Inspektorat Jenderal Eselon 3 dan 4 Pada Usulan Soft 1 Struktur Pusat Eselon 3 dan 4 Pada Usulan Soft 1 Struktur Barenbang Eselon 3 dan 4 Pada Usulan Soft 1 Struktur Diitjen Binalattas Eselon 3 dan 4 Pada Usulan Soft 1 Struktur Ditjen Binapenta Eselon 3 dan 4 Pada Usulan Soft 1 Struktur Ditjen PHI & Jamsos Eselon 3 dan 4 Pada Usulan Soft 1 Struktur Ditjen Binwasnaker Eselon 3 dan 4 Pada Usulan Soft 1 Struktur Sekretariat Jenderal Eselon 3 dan 4 Pada Usulan Soft 3 Struktur Pusat Eselon 3 dan 4 Pada Usulan Soft 3 Struktur Inspektorat Jenderal Eselon 3 dan 4 Pada Usulan Soft 3 Struktur Barenbang Eselon 3 dan 4 Pada Usulan Soft 3
48 50 52 54 55 56 57 59 61 63 65 67 68 69
15 16 17 18 19
Struktur Ditjen Binalattas Eselon 3 dan 4 Pada Usulan Soft 3 Struktur Ditjen Binapenta Eselon 3 dan 4 Pada Usulan Soft 3 Struktur Ditjen PHI JAMSOS Eselon 3 dan 4 Pada Usulan Soft 3 Struktur Ditjen Binwasnaker Eselon 3 dan 4 Pada Usulan Soft 3 Rancangan Visi, Misi dan Program Kementrian Tenaga Kerja Tahun 2015-2019
70 72 74 76 78
PENDAHULUAN Latar Belakang Negara Kesatuan Republik Indonesia, melalui badan legislatif telah menetapkan undang-undang sebagai landasan penyelenggaraan kepemerintahan. Salah satu yang diatur oleh undang-undang yakni mengenai kesejahteraan penduduknya. Pemerintah melalui Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakartrans) telah berupaya melaksanakan tugas dan fungsinya dalam membangun bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Hal ini tergambar dalam visinya yakni; Terwujudnya Tenaga Kerja dan Masyarakat Transmigrasi yang Produktif, Kompetitif dan Sejahtera. Sebuah desain kelembagaan yang disusun secara efektif dan efisien sangat diperlukan dalam upaya mencapai visi yang optimal. Hal tersebut mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara. Peraturan ini kemudian di dukung oleh Peraturan Presiden Nomer 24 tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan fungsi kementrian negara serta susunan organisasi, tugas dan fungsi eselon 1 kementrian negara. Untuk dapat mencapai visi yang optimal, Kementrian/lembaga negara di Indonesia perlu melakukan evaluasi terhadap organisasi. Dalam melakukan evaluasi, Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi mengeluarkan arahan dan kebijakan. Kebijakan terkait yang mengatur hal tersebut adalah Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi (Permenpan) Nomor PER./04/M.PAN/2009 tentang Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah. Selain itu Permenpan & RB no 1 tahun 2012 tentang pedoman penilaian mandiri reformasi birokrasi juga menjadi dasar kegiatan evaluasi. Kemenpan juga menyampaikan bahwa sebaiknya evaluasi ini dapat menghasilkan usulan struktur yang rightsizing dan lebih ramping daripada struktur sebelumnya. Peraturan dan perundangan yang telah disebutkan diatas sedikitnya menjadi aspek yang menjadi dasar mengapa kementrian harus melakukan evaluasi dan perubahan. Selain aspek diatas, terdapat pula aspek lain yang mempengaruhi kegiatan evaluasi. Aspek yang dimaksud ialah aspek normatif. Aspek ini melibatkan beberapa laporan penilaian dari pihak eksternal. Penilaian ini merupakan hasil implementasi dari upaya Kemenakertrans untuk mencapai visinya. Penilaian tersebut dilakukan oleh beberapa pihak yang dipercaya untuk memberikan penilaian. Penilaian kinerja Kemenakertrans salah satunya berbasis metode balanced score card ditunjukan pada Tabel 1.
2 Tabel 1 Nilai Indikator Kinerja Kemenakertrans berbasis balanced score card, 2012 Perspektif
Keuangan Pelanggan Manajemen Internal Pertumbuhan Pembelajaran Total
Skor Terbobot 8,85 % 30,15 % 10, 22 % 9,53 % 58,73 %
Sumber : Laporan Balanced Scorecard Kemenakertrans, 2013 Berdasarkan Tabel 1, terdapat perspektif yang masih harus diperbaiki yakni pada perspektif pelanggan. Penilaian juga muncul dari Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang dikeluarkan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penilaian ini menunjukan sasaran dan indikator keberhasilan reformasi birokrasi secara nasional, seperti ditunjukan pada Gambar 1 :
Gambar 1 Penilaian PMPRB 2012
Sumber : (Laporan Kinerja Akuntabilitas Pemerintah, 2012) Berdasarkan Gambar 1, terdapat beberapa faktor yang memerlukan fokus dalam melakukan perbaikan. Faktor yang perlu diperhatikan yang ditunjukan dengan warna merah antara lain; penataan dan penguatan organisasi, penataan sistem manajemen SDM, dan penguatan pengawasan. Penilaian selanjutnya diberikan oleh Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Komponen yang berwarna merah harus mendapatkan perhatian khusus dan dasar untuk melakukan perubahan. Terdapat beberapa komponen penilaian yang dapat dilihat lebih jelas melalui Tabel 2.
3 Tabel 2 Hasil Laporan UKP4 NO 1 2 3 4 5 6 7 8
9
KOMPONEN Pembangunan Sistem Pengelolaan Informasi Perizinan Terpadu (SIP) Penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja (JKK) Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari tua (JHT) (Prioritas nasional 3 kesehatan) Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun Pengembangan dan peningkatan perluasan kesempatan kerja (Prioritas 4 Penanggulangan kemiskinan) Peningkatan perlindungan pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak Pengelolaan penerapan pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja (Prioritas nasional 7 : iklim usaha dan iklim investasi ) Inpres no 1 Tahun 2014 : Peningkatan pembinaan pengawasan Permenakertrans no 19 tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain Pelaksanaan Transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa Aksi Penuntasan KIB II : pelaporan satu aksi berkaitan dengan rencana aksi penerapan pengupahan berdasarkan perundingan dan atau penerapan struktur dan skala upah di perusahaanperusahaan yang paling rawan konflik pengupahan
KETERANGAN Masih diverifikasi UKP4 50% Tercapai 100% tercapai 154% tercapai 90% tercapai 292% tercapai 150% tercapai 100% Tercapai Masih UKP4
Diverivikasi
Sumber : Hasil Laporan UKP4 Triwulan II, Juni 2014 Berdasarkan Tabel 2 masih terdapat penilaian yang berwarna merah. Hal ini berarti penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian, dan jaminan hari tua masih harus diperbaiki. Baik dari aspek yuridis serta beberapa penilaian yang telah disebutkan menjadi pertimbangan pemegang keputusan pada kementrian tenaga kerja dan transmigrasi untuk mengambil langkah. Pilihan tujuan dan strategi yang dimiliki mempengaruhi bagaimana organisasi seharusnya di desain (Daft, 2008). Kementrian memutuskan tujuan utama organisasi dan berusaha untuk menentukan arah yang akan diambil untuk memenuhi tujuan tersebut. Untuk dapat memberikan usulan, maka informasi awal dapat diberikan dengan melakukan evaluasi terhadap struktur organisasi 2009-2014. Mengacu pada Peraturan Presiden nomor 91 tahun 2011, yang dengan jelas menyebutkan komposisi struktur untuk masing-masing level. Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 juga menjelaskan tugas dan fungsi untuk kedudukan direktorat jenderal. Namun berdasarkan hasil quick asessement menyebutkan, terdapat ketidaksamaan basis. Rangkuman dari ketidaksamaan basis pada satuan kerja dapat dilihat dari Tabel 3.
4 Tabel 3 Hasil Quick Assesment Basis Struktur Organisasi NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9
SATUAN KERJA Sekretariat Jenderal Inspektorat Jenderal Balitfo Ditjen. Binalattas Ditjen. Binapenta Ditjen. PHI & Jamsos Ditjen. Binwasnaker Ditjen. P2KTRANS Ditjen. P2MKT
BASIS Proses & Fungsi Geografis Proses Fungsi Proses & Geografis Produk & Fungsi Produk & Fungsi Proses Proses
KETERANGAN Multibasis Sesuai Sesuai Sesuai Multibasis Multibasis Multibasis Sesuai Sesuai
Sumber: Laporan hasil quick assesment, (2014) Berdasarkan Tabel 3 basis pengelompokan penataan struktur kelembagaan ini masih terdapat struktur yang multibasis. Keuntungan utama dari cara pengelompokan semacam ini adalah didapatnya efisiensi (Robbins and Judge, 2008). Penataan struktur kelembagaan sangat dipengaruhi oleh komitmen dan keinginan pimpinan untuk melakukan perubahan. Keterlibatan stakeholders juga berperan penting. Komunikasi yang harus terjalin secara reguler untuk membangun partisipasi dari semua elemen, hal ini bertujuan untuk membangun kesiapan untuk berubah ke arah yang diinginkan. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dituangkan ke dalam pertanyaan penelitian yakni; (1) Bagaimana evaluasi struktur kelembagaan pada Kemenakertrans?, (2) Bagaimana analisis tugas dan fungsi pada struktur organisasi Kemenakertrans?, (3) Bagaimana rancangan alternatif struktur Kemenakertrans periode 2015-2019? Tujuan Penelitian Menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan, adapun tujuan penelitian ini adalah; (1) Melakukan evaluasi struktur kelembagaan Kemenakertrans, (2) Menganalisis tugas dan fungsi pada struktur organisasi Kemenakertrans, (3) Memberikan rekomendasi rancangan alternatif struktur Kemenakertrans 2015-2019. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan kepada beberapa pihak yang berkepentingan antara lain; (1) Kemenakertrans, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi dan referensi dasar pengambilan kebijakan, (2) Pihak yang akan menjadikan penelitian ini sebagai acuan untuk melanjutkan penelitian berikutnya.
5 Ruang Lingkup Penelitian Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada evaluasi dan desain struktur kelembagaan bagian supporting staff dan ketenagakerjaan pada Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonsia, yang sekaligus menjadi objek penelitian.
TINJAUAN PUSTAKA Organisasi & Struktur Organisasi Pekerjaan dapat dikelompokan bersama, sehingga tugas yang sama dapat dikoordinasi dalam satu basis. Adapun basis yang dimaksud yakni; (1) fungsi, (2) proses, (3) produk, (4) konsumen, (5) geografis. Gabungan dari keseluruhan basis tersebut membuat struktur organisasi matriks yang lebih kompleks (Robbins and Judge , 2008). Sesuai dengan apa yang diterapkan oleh Kemenakertrans. Lebih jauh lagi, matriks terletak pada kemampuannya untuk memfasilitasi koordinasi manakala organisasi tersebut memiliki banyak aktivitas yang rumit dan saling tergantung. Garis-garis yang ditujukan dalam sebuah struktur merupakan garis rantai komando dan koordinasi. Rantai komando merupakan suatu garis wewenang tanpa putus dari puncak organisasi ke eselon paling bawah dan menjelaskan siapa bertanggung jawab pada siapa (Robbins and Judge, 2008;219). Wewenang mengacu pada hak-hak yang melekat dalam sebuah posisi manajerial untuk memberikan perintah dan untuk berharap bahwa instruksi atau perintah itu dapat dipenuhi. Struktur organisasi merupakan sebuah susunan resmi, hubungan standar kerja yang dibangun dalam sebuah sistem otoritas formal yang mengikat (Mintzberg, 1979). Untuk dapat mengetahui bagaimana struktur organisasi itu sendiri, maka kita harus mengetahui bagaimana fungsi pada masing-masing bagian. Mintzberg menyebutkan terdapat 5 fungsi dan bagian dasar pada organisasi. Bagian tersebut terdiri dari; (1) strategic apex, (2) technostructure, (3) middle line, (4) supporting staf, dan (5) operating core. Bagian ini ditunjukan oleh Gambar 2.
Gambar 2 The five basic parts of Organization
6 Berdasarkan Gambar 2 Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, khususnya bagian ketenagakerjaan masuk dalam ranah technostructure. Menurut Mintzberg (1979), technostructure merupakan sekumpulan orang yang memberikan pelayanan pada organisasi. Mereka dapat membuat desain, perencanaan, kebijakan, merubah kebijakan tersebut, bahkan melatih orang yang melakukan hal yang telah disebutkan. Untuk supporting staff mengacu pada pernyataan Mintzberg (1979) supporting staff jelas sangat berbeda dari technostructure, supporting staff tidak secara khusus menganani masalah standarisasi dan supporting staff hanya dapat memberikan sebatas saran. Penelitian Terdahulu Murwani (2002) dalam penelitiannya yang berjudul Evaluasi Terhadap Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan mengacu pada Perdaturan Daerah Kabupaten Grobogan No. 2 Tahun 2001. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa penyusunan struktur organisasi dan tata kerja kurang memperhatikan prinsip organisasi, serta adanya faktor kepentingan untuk dapat mengakomodasi pejabat yang kepangkatannya sudah tinggi. Dampaknya adalah tugas dan fungsi susunan organisasi menjadi overlap. Rekomendasi yang diberikan oleh peneliti yakni peninjauan kembali Perda No. 2 Tahun 2001. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Rinawati (2013). Penelitian dengan tema evaluasi struktur organisasi dan tata kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dilakukan di Kabupaten Probolinggo. Maksud dan tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengevaluasi urusan dan tugas pokok, serta fungsi SKPD, sehingga memudahkan untuk membentuk struktur organisasi perangkat daerah yang sesuai. Terdapat beberapa nomenklatur SKPD yang tidak sesuai dengan fungsi dan peraturan perundangan yang berlaku. Penelitian yang menggunakan metode kualitatif dan dianalisis secara deskriptif ini menghasilkan sebuah rancangan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) dari SKPD yang di evaluasi. Selain penelitian diatas terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan terhadap penelitian ini. Penelitian tersebut bersumber dari beberapa skripsi, tesis, dan jurnal. Penelitian terdahulu yang dimaksud kemudian ditunjukan pada Tabel 4.
7 Tabel 4 Penelitian Terdahulu NO. JUDUL & NAMA PENELITI ALAT ANALISIS 1 Strategi Peningkatan Daya Saing Soft System Petani Komoditas Kentang Melalui Method (SSM) Analisis Beban Kinerja. Uzman Hilman Mahani. IPB. 2014
2
3
HASIL PENELITIAN (1) Aktivitas Petani Kentang memiliki beban kerja 49 kali lebih besar pada aktivitas musim tanam dibandingkan dengan aktivitas musim panen, (2) Situasi problematis petani kentang pada Kab. Karo masih memerlukan program pengembangan pertanian yang mengacu pada stakeholders dalam mendukung program petani setempat, (3) analisis keterkaitan elemen penciptaan daya saing petani memberikan gambaran mengenai peningkatan kualitas sumberdaya petani menjadi peran dasar terhadap transformasi peningkatan kemampuan daya saing petani secara berkelanjutan. Penyusunan Struktur Organisasi, Wawancara, Hasilnya berupa pembuatan desain Analisis Jabatan, Pengkajian Observasi, Diskusi, struktur organisasi, pembuatan Uraian Jabatan, dan Studi Dokumentasi uraian jabatan, identifikasi Pengembangan Penilaian Kinerja Perusahaan dan kompetensi, pengelompokan Berbasis Kompetensi Pada Studi Literatur kompetensi, pemadatan jumlah Departemen Produksi - PT, HJS kompetensi, hingga penyusunan Surabaya. Yovita Maria. pengembangan desain sistem Universitas Surabaya. 2013 penilaian kinerja berbasis kompetensi . Evaluasi Kesesuaian Struktur COBIT (Control Demi mendukung usaha pencapaian Organisasi Pengelola Teknologi Objectives for sasaran dan tujuan bisnis instansi, Informasi dengan Rencana Jangka Information and dilakukanlah penyesuaian struktur Panjang Instansi (Studi Kasus pada Related organisasi,penambahan tupoksi baru, Dinas XYZ). Arief Anwar Shodiq Technology ) dan penyesuaian nomenklatur & Khakim Ghozali. ITS. 2012 tupoksi yang telah ada saat ini. Struktur organisasi yang ideal sesuai COBIT dikombinasikan dengan struktur organisasi yang telah ada saat ini dengan tidak meninggalkan budaya kerja sebelumnya dari instansi. Selanjutnya, dilakukanlah penambahan sejumlah 21 tupoksi baru, dan juga dilakukan penyesuaian nomenklatur sebanyak enam dari tupoksi yangtelah ada saat ini, untuk menjawab kebutuhan proses TI masa depan
8 Lanjutan Tabel 4 NO. JUDUL & NAMA PENELITI ALAT ANALISIS 4 Evaluasi Grand Strategy Decision Making Kepolisian Negara Republik Model, AHP Indonesia Tahap I "Trust Building " Periode 2005-2010. Intan Fitrian Meutia. Universitas Indonesia. 2012
5
Pengaruh Restrukturisasi Uji F, Uji T, dan Organisasi Terhadap Efektivitas Regresi Linear Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan. Andin Niantima Primasari. Universitas Andalas. 2011
HASIL PENELITIAN Pelaksanaan grand strategy Polri tahap I sudah berjalan dengan baik dimana pelaksanaan potensi pembangunan dan faktor strategis telah dilaksanakan sebagai upaya pencapaian target kepercayaan publik. Grand Strategy Polri menjadi refleksi atas upaya reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Polri baik dari aspek kultural, struktural dan instrumental. Ada pengaruh restrukturisasi terhadap efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan sebasar 6,90 %, sedangkan sisanya sebesar 93,10% merupakan pengaruh variabelvariabel lain. Variabel lain yang mempengaruhi itu adalah kepemimpinan, motivasi dan kemampuan personil.
Berdasarkan Tabel 4, terdapat beberapa poin yang menjadi referensi penelitian. Diantaranya alat analisis Soft System Method (SSM), desain struktur organisasi, penyesuaian nomenklatur dan efektivitas restrukturisasi organisasi.
METODE PENELITIAN Kerangka Pemikiran Penelitian ini menggunakan pendekatan Soft System Method (SSM). SSM merupakan sistem pembelajaran situasi dunia nyata yang dianggap problematis dengan berpikir serba sistem. Masalah tersebut akan dibuatkan model pemecahan permasalahnanya. Model yang telah terbentuk akan dibandingkan dengan kondisi nyata hingga dapat membangun perumusan aksi nyata untuk dinilai kelayakannya. Aksi nyata ini diharapkan dapat di implementasikan untuk menghasilkan susunan struktur kelembagaan yang berbasis kinerja, efektif dan efisien. Uraian tersebut akan dipermudah melalui Gambar 3.
9
Gambar 3 Kerangka Pemikiran
Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilakukan di kantor Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia yang berlokasi di jalan Gatot Subroto Kav. 51 dan jalan TMP Kalibata no. 17 Jakarta. Penelitian ini dilaksanakan selama bulan Mei hingga Oktober 2014.
10 Pengumpulan Data Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari pihak terkait. Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara wawancara, diskusi kelompok kecil dan Forum Group Discussion (FGD). Metode ini dilakukan dengan pihak yang paham mengenai permasalahan yang tengah diteliti, dalam penelitian ini sumber informasi berasal dari pejabat eselon 1 & 2 ataupun setingkatnya. Sumber data bukan sebagai sampel (seperti kuantitatif), tetapi sebagai informan (Basrowi & Suwandi, 2008). Terdapat 4 tahapan FGD yang telah di jadwalkan sebelumnya. FGD 1, dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2014. FGD 2, dilaksanakan pada 16-17 September 2014. FGD 3, dilaksanakan pada 3 Oktober 2014. FGD 4 kemudian digantikan dengan beberapa indepth interview sebagaimana terlampir dokumentasinya pada lampiran 1. Indepth Interview adalah bagian dari proses triangulasi. Triangulasi (Basrowi & Suwandi, 2008) adalah proses memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi dari orang lain. Proses ini berguna untuk memastikan data yang diperoleh adalah valid. Hasil pengumpulan data primer ditunjukan dalam beberapa notulensi, catatan khusus dan rekaman. Data sekunder yang digunakan yakni buku, jurnal, penelitian terdahulu, dan dokumen kenegaraan yang relevan. Metode Pengolahan dan Analisis Data Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam menyelesaikan permasalahan yang menjadi objek penelitian. Metode kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari orang atau perilaku yang diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara holistik (Basrowi & Suwandi, 2008). Metode ini memiliki dasar pendekatan yang fenomenologis serta interaksi yang simbolik. Artinya, peneliti harus ikut langsung terlibat dalam segenap aktivitas untuk dapat memperoleh informasi yang harus dipahami artinya. Arti yang dimaksud yakni bagaimana sebuah keterkaitan antara sebuah peristiwa, individu yang terlibat, fenomena yang terjadi serta teori yang menjadi dasar. Data yang telah diperoleh baik primer maupun sekunder kemudian akan diolah dengan menggunakan bantuan Microsoft Excel dan Microsoft Visio. Metode pengolahannya menggunakan beberapa metode sesuai dengan permasalahan yang akan diselesaikan. Data yang telah dikumpulkan kemudian di generalisasi. Hal ini bertujuan untuk dapat menerapkan model konseptual dengan data empiris yang telah diperoleh (Basrowi & Suwandi, 2008). Permasalahan dalam penelitian ini diselesaikan menggunakan Soft System Method (SSM). Siklus baku dalam proses berpikir ini terdiri dari 7 tahap yang dikelompokan dalam dua ranah yakni, real world (dunia nyata) dan system thinking (berpikir serba sistem). Tahapan pertama, problem situation considered problematis. Tahap kedua, problem situation expressed. Tahap ketiga, root definiton of relevan purposeful activity system. Tahap keempat, conceptuals model of the system named in the root definition. Tahap kelima, comparison of model and real world. Tahap keenam, change systemically, desireable culturally feasible. Tahap ketujuh, action to improve the situation (Hardjosoekarto, 2012). Untuk penjelasan masing-masing bagian terdapat pada pembahasan.
11 Analisis Fishbones akan menunjukan penyebab-penyebab dari sebuah kejadian dengan spesifik (Ishikawa, 1984). Diagram ini akan membantu mengidentifikasi alasan dasar mengapa kementrian tenaga kerja dan transmigrasi perlu melakukan perubahan struktur kelembagaan. .
HASIL DAN PEMBAHASAN Visi, Misi dan Tujuan Kementrian Tenaga Kerja & Transmigrasi Memahami tujuan dan strategi sebuah organisasi dengan baik dapat membantu merumuskan desain organisasi yang tepat untuk beragam kepentingan (Daft, 2008). Hal tersebut merupakan langkah awal untuk memahami efektivitas organisasi. Organisasi manapun hendaknya memiliki visi yang kuat dan jelas untuk diraih bersama seluruh bagian organisasi. Termasuk Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dalam usahanya mencapai tujuan pembangunan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, maka dalam 5 tahun ke depan visi yang ingin dicapai ialah “Mewujudkan Tenaga Kerja dan Masyarakat Transmigrasi yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Mandiri dan Sejahtera Secara Berkelanjutan”. Hal ini menjadi langkah awal untuk dapat memahami efektivitas organisasi. Sebagai upaya dalam pencapaian visi Kemenakertrans, maka dirumuskan misi sebagai berikut : 1) Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja dan masyarakat transmigrasi; 2) Meningkatkan pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja 3) Meningkatkan pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja; 4) Meningkatkan perlindungan ketenagakerjaan 5) Membangun kawasan transmigrasi yang didukung prasarana dan sarana dasar dengan sebaran penduduk yang serasi dan seimbang sebagai prasarat bagi tumbuh dan berkembang menjadi satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah 6) Mengembangkan kawasan transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah yang berfungsi sebagai hinterland kota kecil/menengah terdekat 7) Mengembangkan riset dan kebijakan berbasis pengetahuan 8) Menerapkan organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif dan terpadu dengan prinsip tata kelola kepemerintahan yang baik (Good Governance) dan meningkatkan efektivitas pengawasan internal Berdasarkan Permenakertrans Nomor Permen 02 Tahun 2012 tentang Perubahan atas lampiran peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.03/MEN/I/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2010 – 2014, Kemenakertrans mempunyai tugas menyelenggarakan urusan dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara.
12 Dalam menjalankan tugasnya, Kemenakertrans melaksanakan fungsi: 1) Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian 2) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kemenakertrans; 3) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kemenakertrans; 4) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kemenakertrans di daerah; dan 5) Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Kemenakertrans dibantu oleh 9 unit kerja Eselon 1 dan turunannya yang di rangkum dalam sebuah struktur organisasi. Struktur organisasi pemerintah bersifat sangat kompleks. Kompleksitas ini diantaranya mengandung tugas, fungsi, kewenangan, eselonisasi, koordinasi, aturan, kebijakan, sistem, prosedur dan sebagainya. Kemenpan juga menyampaikan hal senada, bahwasanya dalam Permenpan telah disebutkan organisasi pemerintah harus melakukan evaluasi setidaknya 1 (satu) kali dalam setahun. Secara mikro (audit organisasi) kebijakan organisasi pemerintah untuk melakukan rightsizing (tepat ukuran) struktur organisasi harus sesuai dengan beberapa faktor diantaranya; visi misi dan strategi, urusan pemerintah, karakteristik, potensi, kemampuan keuangan, ketersediaan SDM, dan pengelolaan pola kerja sama. Hal tersebut akan menghasilkan sebuah strategi untuk melakukan penataan organisasi. Pembahasan Masalah Soft System Method (SSM) sebagaimana telah disebutkan menjadi alat bantu utama untuk menyelesaikan penelititan. Berikut ini adalah penjelasan masingmasing tahapan yang harus ditempuh untuk menyelesaikan penelitian. 1. Penetapan Situasi Problematis Tahapan ini merupakan langkah pertama dalam metode SSM. Tahapan ini adalah sebuah proses penetepan situasi dunia nyata yang dianggap problematis (Hardjosoekarto, 2012). Proses pada tahap ini sangat penting, karena terkait dengan keputusan oleh siapapun, baik peneliti maupun pihak kementrian. Pada penelitian ini, penetapan situasi problematis melalui identifikasi situasi yang terjadi di dunia nyata. Identifikasi yang dimaksud, diperoleh dari berbagai laporan penilaian dan hasil quick asessement. Identifikasi selanjutnya dilakukan dengan 3 cara yakni; quick asessement, analisa tugas dan fungsi serta analisa fishbones. Berikut ini masing-masing penjelasan terhadap hasil identifikasi lengkap dengan tugas dan fungsi masingmasing unit kerja dalam rangka menetapkan situasi problematis di dunia nyata. a. Hasil Quick Assesment Kelembagaan Kemenakertrans 2009-2014 Struktur yang kini di gunakan oleh Kemenakertrans yang telah ditetapkan pada Peraturan menteri (Permen) nomor PER.12/MEN/VII/2010 tentang organisasi dan Tata Kerja Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kemenakertrans memiliki unit kerja eselon 1, yang ditunjukan pada Gambar 4.
Gambar 4 Struktur Organisasi Kemenakertrans, (Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2010)
14 Berdasarkan Gambar 4 melalui Quick asessement telah berhasil memetakan matriks organisasi Kemenakertrans untuk mengetahui kesamaan basis pada level eselon I dan II. Kesamaan ini juga sebagai salah satu cerminan dari pencapaian tujuan organisasi. Kesamaan basis dapat menghadirkan peluang terbentuknya organisasi yang lebih efektif dan efisien. Efektivitas secara tidak langsung menjadi pertimbangan berbagai variabel, baik di tingkat organisasi secara umum maupun tingkat departemen (Daft, 2008). Struktur organisasi dari Kemenaketrans pada tingkat Eselon I telah menunjukkan suatu struktur berbasis proses. Proses kerja di Kemenakertrans khususnya di bidang Ketenagakerjaan diawali dengan mengadakan pelatihan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Produktivitas (Binalattas), ditempatkan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Binapenta), kemudian tenaga kerja diharapkan dapat memiliki hubungan industrial yang baik dengan perusahaan/lembaga/personal yang memperkerjakannya serta memiliki jaminan sosial yang layak, kegiatan ini menjadi peran dari Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial & Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI & Jamsos TK). Setelah itu, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Tenaga Kerja (Binwasnaker) akan mengawasi proses ketenagakerjaan tersebut. Sedangkan Sekretariat Jenderal (Setjen), Inspektorat Jenderal (Itjen) dan Badan Penelitian Pengembangan dan Informasi (Balitfo) adalah struktur general sebagai pendukung utama kelancaran core bisnis dari Kemenakertrans. Berikut ini adalah pemaparan analisis tugas dan fungsi, serta hasil quick asessement dari struktur kelembagaan Kemenakertrans 2009-2014 ; 1) Sekretariat Jenderal; Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pada tingkat Eselon II Setjen, terdapat beberapa biro dan pusat dalam satu garis komando, namun memiliki basis struktur yang berbeda. Biro perencanaan merupakan struktur berbasis proses, namun biro lainnya seperti biro keuangan, biro organisasi dan kepegawaian, biro hukum, dan biro umum merupakan struktur berbasis fungsi. Adapun pusat administrasi kerjasama luar negeri, pusat hubungan masyarakat, serta pusat pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis fungsi, sedangkan pusat keselamatan dan kesehatan kerja berbasis fungsi, dan pusat perencanaan tenaga kerja berbasis proses 2) Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas; Mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan pelatihan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, dan produktivitas. Ditjen Binalattas telah memiliki struktur yang setara berbasis proses yaitu dimulai dari penetapan standarisasi kompetensi dan program pelatihan, kemudian menyiapkan lembaga dan sarana pelatihan, menyiapkan instruktur dan tenaga pelatihan, dan menyiapkan pemagangan bagi tenaga kerja yang telah melalui proses pelatihan. Setelah itu, tenaga kerja akan ditingkatkan produktivitasnya bahkan dikembangkan untuk berwirausaha.
15 3) Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja; Mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan penempatan tenaga kerja. Direktorat Jenderal Binapenta telah memiliki struktur berbasis proses untuk Direktorat pengembangan dan perluasan sempatan kerja, dan berbasis geografis untuk direktorat penempatan tenaga kerja di dalam maupun di luar negeri, lalu berbasis proses kembali pada Direktorat Pengendalian penggunaan tenaga kerja asing yang masuk agar kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal tetap tersedia. 4) Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; Mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja. Adapun Ditjen. PHI yang pada dasarnya memiliki struktur organisasi berbasis produk dengan menghasilkan persyaratan kerja kesejahteraan dan analisis diskriminasi, serta pengupahan dan jaminan sosial, juga memiliki struktur berbasis fungsi dari perannya pada kelembagaan dan pemasyarakatan hubungan industrial, serta pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. 5) Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan; Mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pembinaan pengawasan ketenagakerjaan. Direktorat Jenderal Binwasnaker memiliki struktur organisasi berbasis fungsi dan Produk, karena Direktorat pengawasan norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja, pengawasan norma kerja perempuan dan anak, pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja adalah struktur dengan basis produk serta Direktorat penegakan hukum adalah berbasis fungsi . 6) Inspektorat Jenderal; Mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Struktur organisasi pada Inspektorat Jenderal (Itjen) telah berbasis Geografis seluruhnya, karena masing-masing unit pada Eselon II, yaitu Itjen I, Itjen II, Itjen III, dan Itjen IV memiliki tugas yang sama yaitu melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri dan penyusunan laporan hasil pengawasan unit, serta secara fungsional kegiatan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Perbedaan antar Itjen terdapat pada tanggungjawabnya terhadap wilayah unit dan daerah pengawasan. 7) Badan Penelitian, Pengembangan, dan Informasi; Mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan, dan informasi di bidang tenagakerja dan transmigrasi. Balitfo yang telah memiliki struktur berbasis proses seutuhnya, yaitu melaksanakan penelitian dan pengembangan, lalu melakukan pengolahan data hingga menghasilkan informasi, kemudian menyebarluaskan informasi tersebut namun ada basis geografisnya yakni area tenaga kerja dan transmigrasi dipisahkan. b. Analisis Tugas dan Fungsi Setiap level struktur organisasi memiliki kedudukan, tugas dan fungsi sebagaimana telah diatur pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
16 Republik Indonesia nomor PER. 12/MEN/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Secara umum Kemenakertrans berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kemenakertrans dipimpin oleh seorang Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kemenakertrans memiliki tugas menyelenggarakan urusan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga menyebutkan dengan rinci kedudukan, tugas dan fungsi setiap susunan struktur organisasi.Tugas dan fungsi untuk setiap bagian dari struktur organisasi ini kemudian di analisis. Analisis ini digunakan untuk memetakan dugaan tumpang tindih tugas dan fungsi antar bagian.. Tumpang tindih fungsi organisasi ini terjadi karena gemuknya organisasi dan kurangnya koordinasi yang disebabkan oleh ketidakjelasan peran dan fungsi. Hasil identifikasi tugas dan fungsi Kemenakertrans menunjukkan diduga terdapat tumpang tindih antar bagian internal kementrian. Tabel 5 berikut ini merupakan alat bantu dalam melakukan analisa terhadap dugaan tumpang tindih tugas dan fungsi. Tabel 5 Alat Bantu Analisis Tugas & Fungsi Struktur Organisasi ESELON 1
SEKJEN (A)
BINALATTAS (B)
BINAPENTA (C)
PHI JAMSOS (D) BINWASNAKER (E)
BALITFO (F)
1 Biro Perencanaan
Sekretariat Sekretariat Sekretariat Sekretariat Direktorat Sekretariat Badan Direktorat Jenderal Direktorat Jenderal Direktorat Jenderal Jenderal
2 Biro Keuangan
Direktorat Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan
7
Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri
Direktorat Pengupahan Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Direktorat Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan
Direktorat Bina Pemagangan
Direktorat Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal
Direktorat Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Direktorat Bina Penegakan Hukum
Pusat Data dan Informasi Ketransmigrasian
Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Pusat Hubungan Masyarakat Pusat Pendidikan
8 dan Pelatihan Pegawai Pusat Keselamatan
9 dan Kesehatan Kerja
10
Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagakerjaan
Direktorat Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan
Pusat Administrasi Direktorat Produktivitas dan Negeri Kewirausahaan
6 Kerja Sama Luar
Direktorat Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Direktorat Pusat Penelitian dan Pengawasan Norma Pengembangan Kerja Perempuan dan Ketransmigrasian Anak
ESELON 2 5 Biro Umum
Direktorat Persyaratan Kerja, Kesejahteraan dan Analisis Diskriminasi
Direktorat Direktorat Kelembagaan dan Penempatan Pemasyarakatan Tenaga Kerja Dalam Hubungan Negeri Industrial
Direktorat Bina Biro Organisasi dan Lembaga dan 3 Sarana Pelatihan Kepegawaian Kerja
4 Biro Hukum
Direktorat Pengembangan Pasar Kerja
Pusat Perencanaan Tenaga Kerja
Sumber : Peraturan Menteri No. 12, Tahun 2010
17 Berdasarkan Tabel 5, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai (8A) pada Setjen mempunyai tugas “mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan pegawai di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian” sangat terkait erat dengan tugas Subdirektorat Pengembangan Program Pelatihan Ketenagakerjaan (2B) dari Ditjen Binalattas, yaitu “melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang program, dan penyusunan materi pelatihan ketenagakerjaan”. Selain itu, antara Sekretariat Jenderal dan Ditjen Binalattas memiliki kondisi tumpang tindih tugas pada Pusat Perencanaan Tenaga Kerja (10A) dengan Direktorat Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan (4B), Direktorat Bina Pemagangan (5B), serta Direktorat Produktivitas dan Kewirausahaan (6B), dikarenakan unit kerja tersebut memiliki tugas berupa perencanaan tenaga kerja melalui pemberian bimbingan teknis serta pelatihan. Terdapat pula kondisi tumpang tindih tugas pada Biro Hukum (4A) dengan Direktorat Bina Penegakan Hukum (5E), dikarenakan unit kerja tersebut memiliki tugas melakukan penelahaan dan pengawasan hukum ketenagakerjaan. Selain itu, Biro Hukum (4A) memiliki tugas serupa dengan Direktorat Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (4D) dari Ditjen PHI yang mempunyai tugas “melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengupahan, jaminan sosial tenaga kerja dalam hubungan kerja, jaminan sosial tenaga kerja luar hubungan kerja, serta analisis dan informasi jaminan sosial tenaga kerja dan pengupahan” karena salah satu bagian dari jaminan sosial adalah jaminan kesehatan dan keselamatan kerja dari tenaga kerja. Dan terdapat pula kondisi tumpang tindih tugas pada Pusat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (4A) dengan Direktorat Persyaratan Kerja, Kesejahteraan dan Analisis Diskriminasi (2D) karena untuk dapat mencapai keselamatan dan kesehatan kerja dibutuhkan peraturan perusahaan, syarat kerja dan perjanjian kerja yang mengutamakan kesejahteraan pekerja. Adapun Pusat Perencanaan Tenaga Kerja (10A) memiliki tugas “melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi, pemberian bimbingan teknis, penyusunan, pemantauan, evaluasi, analisis, dan pelaporan di bidang perencanaan tenaga kerja makro dan mikro” sama dengan Direktorat Pengembangan Pasar Kerja (2C) dari Ditjen Binapenta yang mempunyai tugas “melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang informasi pasar kerja, analisis pasar kerja, bursa kerja, dan analisis jabatan”, karena untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja diperlukan perencanaan tenaga kerja terlebih dahulu terutama terkait dengan analisis jabatan. Selain itu, antara Sekretariat Jendral dan Ditjen Binapenta memiliki kondisi tumpang tindih tugas pada Pusat Perencanaan Tenaga Kerja (10A) dengan Direktorat Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal (5C), dikarenakan unit kerja tersebut memiliki tugas berupa perencanaan tenaga kerja melalui pemberian bimbingan teknis serta pelatihan. Dan terdapat pula kondisi tumpang tindih tugas pada Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri (6A) dengan Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (4C) dan Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (6E), dikarenakan unit
18 kerja tersebut memiliki tugas yang berhubungan dengan kerjasama internasional (TKI yang bekerja di luar negeri dan TKA yang bekerja di dalam negeri). Adapun Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (6C) pada Ditjen Binapenta dengan Direktorat Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial (3D) pada Ditjen PHI JamSos mengalami kondisi tumpang tindih tugas, dikarenakan unit kerja tersebut memiliki tugas dalam melindungi tenaga kerja di sektor industri. Subdirektorat Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam Hubungan Kerja yang memiliki tugas “melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaankebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberianbimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengurusan, dan kepesertaan jaminansosial tenaga kerja dalam hubungan kerja” tidak jauh berbeda dengan Direktorat Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (2E) yang mempunyai tugas “melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan norma kerja, pengawasan norma hubungan kerja dan perlindungan berserikat, pengawasan norma penempaatan dan pelatihan tenaga kerja serta pengawasan norma jaminan sosial tenaga kerja”. PHI melakukan evaluasi jaminan sosial di perusahaan, begitu pun dengan Binwasnaker yang melakukan pengawasan jaminan sosial di perusahaan. Selain itu, terdapat tumpang tindih tugas unit kerja pada Direktorat Persyaratan Kerja, Kesejahteraan dan Analisis Diskriminasi (2D) dengan Direktorat Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (2E), dikarenakan unit kerja tersebut memiliki kesamaan tugas berupa pelaksanaan dan pengawasan akan jaminan sosial tenaga kerja. Tugas dari pusdatin dan puslitbang Balitfo yakni melaksanakan penelitian, pengembangan, dan informasi di bidang tenaga kerja dan transmigrasi turut dilaksanakan oleh unit kerja di Ditjen masing-masing, sehingga sebagian hasil dari Balitfo tidak digunakan sepenuhnya oleh Ditjen terkait. Ditjen tersebut telah melaksanakan kegiatan yang sama. Bila hal ini terus berlanjut, maka tumpangtindih kebijakan, program, dan alokasi dana yang terjadi akan menyebabkan kinerja organisasi tidak optimal. c. Analisis sebab akibat (Fishbone) Analisis ini bertujuan untuk melihat faktor-faktor yang menjadi salah satu alasan Kemenakertrans untuk melakukan perubahan struktur kelembagaan. Secara umum faktor tersebut di bagi menjadi 2 yakni, faktor internal dan eksternal. Faktor tersebut kemudian dibagi kembali hingga dapat digambarkan melalui Gambar 5.
19
Ket :
: Penyebab Langsung
Gambar 5 Analisis Fishbone, Penyebab Perubahan Struktur Kelembagaan Berdasarkan Gambar 5 faktor internal yang menjadi penyebab langsung mengapa harus dilakukan perubahan terhadap struktur kelembagaan Kemenakertran ialah struktur organisasi yang multibasis. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, struktur organisasi yang memiliki ketidaksamaan basis dalam satu level horizontal menyebabkan banyak hal. Tugas dan fungsi yang tumpang tindih, serta alur kerja yang tidak efektif dan efisien. Selain itu beberapa hal juga mempengaruhi seperti belum optimalnya bisnis proses yang telah ada. Beban kerja yang tidak seimbang antara satu bagian dan bagian yang lainnya. Ego sektoral dalam sebuah struktur yang sering kali menyebabkan overlapping tugas, serta beberapa faktor lainnya. Faktor eksternal juga ambil bagian sebagai alasan Kemenakertrans melakukan perubahan struktur kelembagaan. Indonesia sebentar lagi memasuki pasar bebas. Berbagai macam jenis seperti Asean Free Trade Area (AFTA) dan persaingan global lainnya diyakini sebagai salah satu alasan. Indonesia dalam hal ini memberikan kontribusi dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja secara nasional.
20 2. Identifikasi Situasi Masalah Problematis Checkland dan Poulter dalam Hardjosoekarto (2012) menyarankan dilakukannya tiga analisis yang dilakukan dalam rangka memahami situasi dunia nyata. Analisis pertama yakni penetapan 3 pihak yang berperan sangat penting kaitannya dengan situasi problematis. Ketiga pihak itu adalah: 1) Pihak yang berperan sebagai klien (clients) yaitu orang yang menyebabkan terjadinya intervensi terkait situasi problematis yang terjadi. Pada penelitian ini pihak yang berperan sebagai klien adalah lembaga (Kemenpan & RB). 2) Pihak yang berperan sebagai praktisi (practioners), yaitu orang yang melakukan kajian dengan menggunakan Soft System Method (SSM). Pada penelitian ini yang berperan sebagai praktisi adalah peneliti. 3) Pihak yang berperan sebagai pemilik isu (owners of the issues addressed), yaitu orang yang berkepentingan atau yang terkena dampak dari situasi atau dampak dari hasil upaya perbaikan atas situasi problematis. Pihak yang dimaksud adalah lembaga (Kemenakertrans) dan peneliti. Analisis kedua menitikberatkan pada analisis sosial. Dengan memahami situasi sosial secara umum maka dapat membuat gambaran yang semakin komprehensif. Gambaran mengenai kegiatan evaluasi dan desain struktur organisasi Kemenakertrans meliputi tiga elemen. Tiga elemen yang menjadi fokus analisis yakni: 1) Peran (roles), peran kementrian tenaga kerja dan transmigrasi sebagaimana telah disebutkan melalui visi dan misi kementrian 2009-2014. Namun pada periode 2014-2019, peran Kemenakertrans tercantum pada Nawa Cita Presiden Indonesia. Untuk mencapai visi tersebut maka diturunkan dalam 4 unit kerja. Pada penelitian ini hanya akan fokus pada Supporting Staff dan bagian ketenagakerjaan. 2) Norma (norms), perilaku yang diharapkan yang terkait dengan peran. Perilaku yang dimaksud diturunkan dalam tugas dan fungsi unit kerja. Hal ini dituangkan dalam Permenakertrans No. 5 tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja. Hal ini juga seiring dengan ekspektasi yang diharapkan dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) Hebat. Selain itu tertuang pula pada output Rencana Pemerintah Jangka Panjang (RPJP) & Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang sudah diterapkan. 3) Nilai (values), standar atau kriteria perilaku yang sesuai dengan peran. Untuk merumuskan struktur organisasi maka standar yang digunakan adalah prinsip penataan struktur dari Kemenpan & RB. Analisis ketiga dilakukan untuk mencari tahu situasi problematis yang sudah dibuat dengan memasukan situasi politik, dimana hal ini selalu kuat dalam menentukan keberhasilan organisasi. Situasi tersebut digambarkan dalam sebuah gambar yang disebut Rich Pictures. Rich pictures menurut Checkland dan Polter dalam Hardjosoekarto (2012) merupakan alat untuk menuangkan hubungan yang sangat penting dari sebuah kondisi ke dalam sebuah gambar, untuk membuktikan suatu permasalahan yang menjadi bahan dasar untuk diskusi. Rich picture untuk penelitian ini disajikan melalui Gambar 6.
21
Gambar 6 Rich Picture Evaluasi dan Desain Struktur Kelembagaan Berdasarkan Gambar 6, Fokus analisis ini adalah mengkaji isu mengenai power. Situasi politik pada penelitian ini berhubungan dengan pemegang kekuasaan tertinggi pada Kemenakertrans yakni Menteri tenaga kerja dan transmigrasi. Presiden RI, yang kini menetapkan Nawa Cita yang menjadi acuan seluruh kementrian/lembaga negara dalam menjalankan kegiatannya. Serta intervensi dari Kemenpan & RB sebagai wadah pelaksaan evaluasi dan reformasi birokrasi. Alasan perubahan, tantangan, dan seluruh elemen terkait akan menghasilkan usulan struktur organisasi Kementrian Tenaga Kerja. 3. Relevansi Sistem Aktivitas Utama & Situasi Problematis Tahap ini adalah tahap pemilihan dan penamaan root definition dari sistem yang relevan. Root definition adalah tentang sistem aktivitas manusia atau sistem aktivitas yang punya maksud relevan dengan situasi problematis yang sedang diteliti (Hardjosoekarto, 2012). Sistem aktivitas ini digunakan sebagai alat untuk membantu merumuskan langkah perbaikan. Sistem aktivitas yang relevan pada penelitian ini terdiri dari beberapa jenis. Berikut ini adalah masing-masing penjelasannya. a. Rumusan Bisnis Proses Kemenakertrans Pedoman Tatalaksana (Business Process) memiliki tujuan untuk memberikan dasar yang kuat bagi penyusunan Standard Operating System (SOP). Penyusunan prosedur mencakup standar pelayanan yang lebih sederhana, efektif, efisien, produktif dan akuntabel. Muara dari penataan bisnis proses diperuntukan
22 sebagai perbaikan struktur organisasi serta pembuatan atau perbaikan uraian pekerjaan (job description). Pedoman Tatalaksana memiliki dasar hukum atau aspek yuridis yang menjadi acuan dalam penyusunannya, antara lain; 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor: 33 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700); 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010-2014; 3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025; 4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional sebagaimana telah dirubah dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2010; 5) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014 6) Permenpan & RB Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana (Business Process). Bisnis Proses secara umum menjelaskan tata urutan bagaimana Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan bisnisnya. Angkatan kerja yang tersedia dikategorikan pula sebagai calon masyarakat transmigrasi. Angkatan kerja kemudian masuk ke dalam sistem pelatihan kerja. Fungsi sistem pelatihan kerja ini dipersiapkan untuk memberikan modal dasar berupa standar kerja, pelatihan kerja serta sertifikasi bagi para angkatan kerja. Bagi angkatan kerja yang sudah siap, maka akan ditempatkan pada beberapa sektor. Angkatan kerja dapat ditempatkan pada pasar kerja baik sektor formal maupun informal, serta penempatan berbasis geografis yakni dalam dan luar negeri. Penempatan ini akan disesuaikan dengan kemampuan dan kompetensi masing-masing angkatan kerja. Proses ini kemudian berlangsung hinggap tahapan pembinaan tenaga kerja yang pensiun dan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Selain itu terdapat bisnis proses yang dilakukan pada bagian ketransmigrasian. Proses ini ditunjukan melalui Gambar 7.
23
Ket :
: Bagian khusus Ketenagakerjaan
Gambar 7 Makro Model Integratif Ketenagakerjaan & Ketransmigrasian Berdasarkan Gambar 7, hasil integratif kedua sistem tersebut bermuara pada sebuah tujuan yaitu menciptakan tenaga kerja dan masyarakat transmigrasi yang inovatif, produktif, kompetitif, mandiri dan sejahtera. Bisnis proses Ketenagakerjaan di Kemenakertrans diawali dengan program Ditjen Binalattas berupa penyusunan standar kompetensi kerja. Standar kompetensi kerja ini kemudian menjadi sebuah acuan dan dasar bagi lembaga lain yang juga meningkatkan kompetensi SDM di tempatnya masing-masing. Direktorat ini kemudian menyiapkan SDM yang kompeten. Untuk tenaga kerja yang memutuskan untuk menjalin hubungan kerja dengan pelaku usaha, Ditjen Binapenta akan menempatkan tenaga kerja tersebut di sektor kerja yang sedang membutuhkan yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki tenaga kerja tersebut. Penempatan tenaga kerja ini dibagi ke dalam sektor formal & informal, serta pasar kerja dalam dan luar negeri. Kegiatan untuk memperluas pasar dimulai dari menganalisis informasi mengenai pasar kerja dalam dan luar negeri. Hasil dari analisis kemudian disampaikan melalui lowongan kerja yang bekerja sama dengan bursa-bursa kerja baik yang disiapkan oleh pemerintah maupun dikelola oleh pihak swasta. Tenaga kerja yang telah ditempatkan diharapkan dapat memperoleh upah dan jaminan sosial tenaga kerja yang layak bagi kemanusiaan. Perusahaan (pelaku usaha) telah membuat syarat dan peraturan kerja serta norma ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang/Peraturan Pemerintah/Keputusan Menteri/Peraturan Menteri bidang ketenagakerjaan yang berlaku. Apabila terjadi perselisihan industrial antara pekerja dan pelaku usaha, upaya menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dilalui dua tahap, yaitu tahap dini melalui perundingan secara
24 musyawarah untuk mencapai mufakat, jika upaya tersebut gagal maka dilakukan tahap selanjutnya, yaitu melalui konsiliasi, arbitrase atau Pengadilan Hubungan Industrial. Seluruh kegiatan tersebut merupakan tanggung jawab dari Ditjen PHI & Jamsos Tenaga Kerja. Ditjen Binwasnaker akan melakukan pengawasan, advokasi, serta penegakan hukum akan pelaksanaan proses ketenagakerjaan tersebut. Proses ketenagakerjaan tersebut memiliki tujuan utama, yaitu mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja. Terdapat sebuah ketentuan bahwa antara pembuat regulasi dan bagian yang melakukan fungsi pengawasan tidak bisa disatukan. Apabila itu terjadi, maka besar kemungkinan akan terjadi fraud atau bias kekacauan. Hal tersebut terjadi karena, apabila pembuat regulasi juga ikut mengawasi, maka cenderung pengawas akan lebih paham dan mudah untuk melakukan manipulasi dan kecurangan, Kegiatan tersebut didukung oleh struktur yang mengacu pada pengelompokan Mintzberg (1979) yakni supporting staff. Struktur ini memberikan dukungan berupa dukungan administrasi, fungsi pengawasan dan kebutuhan akan data, informasi dan penelitian sebagai referensi serta bahan pertimbangan pengambilan keputusan. Pada Sekretariat Jenderal tersusun dari Biro yang berfungsi sebagai perencanaan, kepegawaian dan umum, keuangan dan perlengkapan, humas dan kerjasama serta hukum, organisasi, dan tata laksana. Pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Informasi memiliki fungsi untuk melaksanakan Penelitian dan Pengembangan Ketenagakerjaan, melakukan Penelitian dan Pengembangan Ketransmigrasian, serta Pengembangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Pada Inspektorat Jenderal memiliki unit yang terdiri dari Inspektorat I, Inspektorat II, Inspektorat III, dan Inspektorat IV memiliki tugas yang sama yaitu melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri dan penyusunan laporan hasil pengawasan unit, serta secara fungsional kegiatan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Perbedaan antar Inspektorat terdapat pada tanggung jawabnya terhadap unit dan daerah pengawasan. Semua proses yang dikerjakan baik oleh bagian ketenagakerjaan maupun supporting staff ditunjukan dalam sebuah rangkaian bisnis proses kerangka kelembagaan. Kerangka kelembagan tersebut disajikan dalam Gambar 8.
25
Gambar 8 Kerangka Kelembagaan Ketenagakerjaan dan Supporting Staff Berdasarkan Gambar 8, telah diketahui bahwa urusan ketenagakerjaan memiliki rangkaian proses. Hal ini menggambarkan dan mengakomodir hampir seluruh urusan ketenagakerjaan dari hulu ke hilir lengkap dengan unsur pendukungnya. b. Indikator Kinerja Utama Hebat (IKU Hebat) Indikator Kinerja Utama adalah menjelaskan apa yang harus dilakukan agar pencapaian kinerja tersebut dapat berlangsung secara berkesinambungan dramatis dan spektakuler (Moeheriono, 2012). Menurut PERMEN PAN No. PER/20/MENPAN/11/2008 dalam Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama, IKU pada tingkat Kementerian Negara /Departemen/ LPND/ Pemprov/ Pemkab/ Pemkot sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (outcome). Pada unit kerja setingkat Eselon I adalah indikator hasil (outcome), serta pada unit organisasi setingkat Eselon II adalah indikator keluaran (output). Balanced Scorecard (Kaplan dan Norton,2000) harus menjelaskan strategi unit bisnis secara keseluruhan. Hal ini dilaksanakan dengan menggabungkan ukuran hasil atau Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan faktor pendorong kinerja melalui serangkaian hubungan sebab akibat. Penyusunan IKU Kemenakertrans berbasis balanced scorecard dimaksudkan agar Kemenakertrans RI dalam melakukan perencanaan, pengeksekusian, serta pengevaluasian program dan kegiatan dapat dilakukan secara lebih baik, akuntabel dan transparan sebagai bagian dari upaya pelayanan prima.
26 Reviu selanjutnya dilakukan melalui beberapa laporan baik internal maupun eksternal. Setiap laporan telah menyusun dan menetapkan IKU yang memiliki fungsi dan tujuan yang sama. Laporan atau sumber yang dimaksud antara lain dari; peraturan menteri Kemenakertran No. 5 tahun 2014, Rancangan Kerja Pemerintah 2015 yang disusun oleh pemerintah pusat melalui Bappenas, serta Rencana Strategis Kemenakertrans periode 2014-2015. Rangkuman dari setiap sumber, kemudian menghasilkan output berupa Indikator Kinerja Utama Hebat (IKU Hebat). Istilah ini diadopsi dari penyebutan Presiden Indonesia terpilih periode 2015-2019. Dari setiap laporan kemudian dilakukan pengelompokan sesuai dengan direktorat jenderal atau bagian yang ada di Kemenakertrans. Berdasarkan pengelompokan IKU Hebat serta bisnis proses yang sudah dimiliki baik secara umum maupun khusus per direktorat jenderal dan supporting staff maka, dapat di rumuskan alternatif struktur yang baru. Untuk melihat lebih jelas IKU Hebat dari setiap direktorat jenderal dan supporting staff, dapat dilihat melalui Tabel 6;
Tabel 6 Indikator Kinerja Utama Hebat SETJEN
ITJEN
BALITFO
BINALATTAS
BINAPENTA
PHI & JAMSOS Pengupahan & Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kelembagaan Hubungan Industrial
BINWASNAKER Pengawasan Norma Kerja & Jaminan Sosial TK
Perencanaan
Supervisi dan Koordinasi
Penelitian dan Pengembangan
Kompetensi & Program Pelatihan
Penempatan Tenaga Kerja
Keuangan
Keuangan
Data dan Informasi
Tenaga Pelatihan & Lembaga Pelatihan
Perlindungan Tenaga Kerja
Pemeriksaan
Pelayanan Administrasi, Teknis Lainnya, dan Sumber Daya Informatika
Pemagangan, Produktivitas, dan Kewirausahaan
Perluasan Kesempatan Kerja
Persyaratan Kerja
Pengawasan Norma Kerja Perempuan & Anak
Pengendalian TKA
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Sistem Manajemen Kesehatan & Keselamatan Kerja
Organisasi dan Kepegawaian
Hukum Umum Kesehatan dan Keselamatan Kerja Hubungan Masyarakat PAKLN PusDikLat Perencanaan Tenaga Kerja
Sumber : Permen No, 5 2014, Lakip, Renstra
Penegakan Hukum
28 Berdasarkan Tabel 6, telah diketahui IKU Hebat dari masing-masing direktorat Jenderal. Hal ini merupakan unsur penting dalam melakukan penyusunan usulan alternatif struktur organisasi. c. Output Rencana Pemerintah Jangka Panjang (RPJP) Menjawab tantangan isu dan permasalahan yang terjadi dalam konteks ketenagakerjaan, maka pemerintah juga telah menyiapkan target tertentu. Target ini merupakan turunan dari Indikator Kinerja Utama yang lebih terukur. Pemerintah telah menetapkan target sesuai dengan masing-masing bidang. Target tersebut kemudian dituangkan dalam sebuah Rencana Pemerintah Jangka Panjang (RPJP). Untuk melihat target bagian ketenagakerjaan yang tercantum pada RPJP dapat dilihat melalui Tabel 7; Tabel 7 Output RPJM 2015-2019 dan RPJP 2020-2025 Bidang
Bidang Ketenagakerjaan
Output RPJPM Kemenakertrans 2015-2019 Consolidation and Recovery Phase a. Seluruh Kabupaten/Kota dan seluruh Instansi Sektoral sudah menyusun Rencana Tenaga Kerja; b. Sebagian besar perusahaan sudah menyusun Rencana Tenaga Kerja Makro; c. Angkatan Kerja berpendidikan minimal SMTP sebanyak 45 – 55 %; d. Tingkat pengangguran terbuka 4 – 6 %;
Expansion and Development Phase a. Rencana Tenaga Kerja dipergunakan sebagai acuan dalam pembangunan ketenagakerjaan; b. Rencana Tenaga Kerja Mikro digunakan dalam pembinaan kepegawaian/pekerja; c. Angkatan kerja berpendidikan minimal SMTP sebanyak 55 – 65 %; d. Tingkat Pengangguran Terbuka 3 – 5 %;
e. Jumlah setengah penganggur 20 – 25 %;
e. Jumlah setengah penganggur 15 – 20 %;
f. Jumlah pekerja informal 55 – 60 %;
f. Jumlah pekerja informal 40 – 50 %;
g. Jumlah pengusaha 3,5 – 4 %;
g. Jumlah pengusaha 4 – 5 %;
h. Jumlah pekerja tak dibayar 12 – 14 %;
h. Jumlah pekerja tak dibayar 10 – 12 %;
i. Terbentuk budaya anti pungutan liar;
i. Investasi stabil;
j. Tidak ada lagi gangguan keamanan yang membahayakan investasi;
j. Program sektoral menciptakan kesempatan kerja;
Output RPJP Kemenakertrans 2020-2025
29 Lanjutan Tabel 7
Output RPJPM Output RPJP Kemenakertrans Kemenakertrans 2020-2025 2015-2019 Bidang Consolidation and Recovery Expansion and Development Phase Phase k. Program sektoral sudah merupakan k. Perluasan kesempatan kerja dan hubungan bagian utama dalam penciptaan industrial yang harmonis merupakan kesempatan kerja dan pemecahan kebijakan Pemerintah Daerah; masalah ketenagakerjaan; l. Perluasan kesempatan kerja dan l. Cakupan lembaga pendidikan formal hubungan industrial yang harmonis merata di seluruh Indonesia sudah merupakan tujuan utama kebijakan Pemerintah Daerah.
Sumber : Rencana Pemerintah Jangka Panjang Ketenagakerjaan 2010-2025, (2012) Berdasarkan Tabel 7, telah diketahui target bidang ketenagakerjaan secara umum. Pemerintah melalui RPJP & RPJMN, seperti yang dilampirkan pada lampiran 2, telah menyiapkan sekumpulan target yang harus dicapai hingga tahun 2025 Hal ini merupakan salah satu elemen penting dalam penyusunan usulan alternatif struktur organisasi Kementerian Tenaga Kerja. d. Analisis CATWOE Analisis CATWOE merupakan alat bantu pengingat agar root definiton yang dibuat benar-benar menggambarkan sebuah sistem aktivitas yang relevan (Hardjosoekarto, 2012). Adapun pendekatan analisis CATWOE sebagai berikut; 1) C (Customer) Customer merupakan orang yang langsung atau hampir langsung menjadi korban atau yang akan diuntungkan oleh proses transformasi di dalam bagian organisasi. 2) A (Actors) Actors merupakan orang yang melakukan kegiatan dalam rangka melaksanakan proses transformasi (T). Peran actors ditunjukan sebagai komponen proses transformasi struktur kelembagaan yang ideal, acceptable, dan implementable. 3) T (Transformation) Transformation adalah proses pengubahan input menjadi output. Input ini kemudian akan ditransformasikan menjadi sebuah output berupa rekomendasi usulan skenario struktur kelembagaan Kemenakertrans. 4) W (Worldview) Worldwide merupakan sudut pandang yang menjadikan root definition memiliki makna berarti dalam konteks. Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan salah satu pihak yang bertanggung jawab dalam memenuhi mandat dan tantangan pemerintah demi kepentingan masyarakat secara nasional. Namun pada praktiknya masih terdapat beberapa kekurangan. Oleh karena itu perlu dikaji sebagai sudut pandang yang perlu di evaluasi dan dikembangkan dalam merancang desain arsitektur kelembagaan Kemenakertrans. Desain yang berbasis kinerja demi menjawab mandat dan tantangan pemerintah.
30 5) O (Owners) Orang atau kelompok tertentu yang memeiliki wewenang dan kekuasaan atas sistem dan dapat menghentikan atau mengubah proses transformasi. Komponen ini memiliki peran besar yang menentukan terlaksana atau tidaknya proses transformasi ini. 6) E (Enviromental Constraints) Lingkungan yang menjadi kendala atas berlangsungnya proses transformasi seperti peraturan perundangan, anggaran dan peraturan lainnya. Pada penelitian ini, struktur multibasis, inefisiensi birokrasi, peraturan perundangan, politik anggaran, ego sektoral, kesiapan menghadapi globalisasi dan kebiasaan buruk pegawai masih berperan sebagai elemen penghambat proses transformasi. Komponen elemen CATWOE yang telah disebutkan merupakan hasil analisis dari kondisi selama penelitian berlangsung. Komponen tersebut disajikan pada Tabel 8. Tabel 8 Hasil Analisa CATWOE NO
1
2
3
4 5 6
ELEMEN CATWOE
KOMPONEN PENELITIAN TERKAIT Kementrian/Lembaga ; Bappenas, BNSP, Kementrian Agama, pendidikan, kesehatan, sosial, pemuda, olahraga, INFOKOM, kehutanan,kelautan, lingkungan hidup, ESDM, C (Customers ) maritim, pertanian, perikanan, pemberdayaan perempuan, peternakan, perkebunan. Menteri dan Sekretaris Jenderal Kemenakertrans, Biro A (Actors ) Organisasi dan Kepegawaian sebagai pelaksana teknis. Rumusan bisnis proses, rangkuman IKU Hebat, mandat pemerintah, Nawa Cita pemerintah, serta benchmarking dengan negara lain menjadi sekumpulan input. Menjadi output T (Transformation) berupa rekomendasi usulan skenario postur kelembagaan Kemenakertrans. Kementrian sebagai pihak yang bertanggung jawab perlu merancang desain arsitektur kelembagaan Kemenakertrans. W (Worldview ) Desain yang berbasis kinerja demi menjawab mandat dan tantangan pemerintah O (Owners ) Presiden dan Menteri Kemenakertrans Struktur multibasis, Peraturan perundangan, politik anggaran, E (Enviroment Constraints ) ego sektoral, inefisiensi birokrasi, kesiapan menghadapi globalisasi dan kebiasaan buruk pegawai
Berdasarkan Tabel 8, dapat diketahui hasil analisa CATWOE. Analisa ini dapat membantu mengingat agar root definition benar-benar memberi gambaran mengenai situasi permasalahan dan sistem aktivitas manusia yang relevan. 4. Pembuatan Model Konseptual Berdasarkan Root Definition Tahap ini adalah pembuatan model konseptual berdasarkan root definiton yang sudah dipilih dan diberi nama ada tahap sebelumnya. Model konseptual ini adalah model yang diturunkan dari proses berpikir serba sistem tentang situasi dunia nyata. Model ini dibuat berdasarkan sudut pandang (worldview) yang sudah disebutkan sebelumnya (Hardjosoekarto, 2012).
31 a. Desain Besar Arsitektur Ketenagakerjaan dan Supporting Staff 2015- 2019 Pembentukan usulan alternatif struktur kelembagaan yang baru memerlukan sebuah dasar yang kuat. Secara mendasar, penyusunan ini dapat dilakukan dengan melihat bagaimana bisnis proses sebuah struktur, gabungan IKU Hebat serta output RPJP yang telah ditetapkan pemerintah. Gabungan tersebut idelanya dapat melahirkan sebuah usulan bagian yang tepat untuk menjawab tantangan tersebut. Bagian yang dimaksud yakni sebuah kotak dalam struktur organisasi, yang nomenklaturnya harus merepresentasikan proses yang menjadi tanggung jawabnya. Pada penyusunan alternatif struktur kelembagaan yang baru, Kemenpan memberikan beberapa pedoman. Pedoman tersebut berupa poin penting yang sebaiknya memenuhi 3 aspek yakni; (1) ideal (efektif & efisien), (2) implementable, (3) acceptable. Terdapat 3 usulan besar, baik pada bagian ketenagakerjaan maupun supporting staff. Usulan ini akan dijelaskan lebih rinci pada pembahasan berikutnya. Secara umum desain arsitektur struktur organisasi kelembagaan dibagi menjadi 3 yakni; soft, moderate, radical. Struktur soft didesain dengan tujuan agar Kemenakertrans dapat segera mengimplementasikan alternatif ini. Alternatif struktur moderate dan radical dianggap memenuhi aspek ideal. Namun belum cukup memenuhi aspek implementable dan acceptable karena perlu sebuah proses untuk mencapainya. b. Usulan Struktur Supporting Staff Moeheriono (2012) menyebutkan bahwa satuan organisasi adalah bagian dari suatu organisasi yang menyelenggarakan kegiatan manajemen yang mengurusi manajemen kepegawaian, keuangan, umum, dan lain-lain. Unsur Mengacu pada teori Moeheriono, maka supporting staff dapat dikategorikan sebagai satuan organisasi. Selain itu supporting staff juga merujuk pada teori Mintzberg (1979) yang telah disebutkan pada bagian tinjauan pustaka. Satuan organisasi atau supporting staff pada kementrian ini juga mengalami penyesuaian. Penyesuaian dilakukan untuk memberikan dukungan kepada pengerjaan inti bisnis kementrian. Penyeseuaian dilakukan dengan mempertimbangkan IKU, output RPJP dan RPJMN serta benchmarking dari negara lain. Secara umum tidak terlalu banyak terjadi penyesuaian. Usulan skenario dari supporting staf dapat dilihat melalui Tabel 9.
32 Tabel 9 Skenario Supporting Staff NO.
1
SATKER
SOFT (SS1) Perencanaan Organisasi & Kepegawaian Keuangan Sekretariat Jenderal Hukum Umum
Pusdiklat 2
3
4
MODERATE (SS2) RADICAL (SS3) Perencanaan Perencanaan Organisasi & Hukum Kepegawaian Keuangan Organisasi & Kepegawaian Hukum Keuangan Humas & Administrasi Umum Kerjasama Luar Negeri Umum Humas & Administrasi Pusdiklat Kerjasama Luar Negeri
Pusat
Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri Pusat Hubungan Masyarakat Inspektorat Jenderal Wilayah 1,2,3,4 Pusat Data dan Informasi Pusat Penelitian & Pengembangan Barenbang Ketenagakerjaan
Pusdiklat Pusat K3 (Menjadi Unit Inti Bisnis) Wilayah 1,2,3,4 Pusat Data dan Informasi Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagakerjaan
Pusat K3 (Menjadi Unit Inti Bisnis) Wilayah 1,2,3,4 Pusat Data dan Informasi Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagakerjaan
Pusat Pengembangan Pusat Pengembangan Pusat Pengembangan Sistem Sistem Informasi Sistem Informasi Informasi
Berdasarkan Tabel 9, skenario diatas menunjukan prinsip yang sama. Bahwasanya usulan skenario yang paling ideal untuk diterapkan adalah skenario soft (SS1). Skenario ini tidak banyak mengalami perubahan. Namun tetap lebih mempertajam fungsi untuk menjawab mandat pemerintah. Skenario soft kemudian berangsur-angsur akan dapat diterapkan skenario moderate (SS2) dan tahapan yang paling ideal adalah skenario radical (SS3). c. Desain Besar Usulan Struktur Ketenagakerjaan Desain arsitektur kelembagaan bagian ketenagakerjaan telah melampaui berbagai dinamika proses. Kerangka penyusunan tersebut merupakan pertimbangan dari banyak aspek. Aspek yang dimaksud terdiri dari RPJP, arah kebijakan RPJMN 2015-2019, dokumen teknokratik Kemenakertrans, Indikator Kinerja Utama dari berbagai sumber, benchmarking struktur kelembagaan negara lain, basis desain struktur teori, bisnis proses serta arahan alur penyusunan struktur dari Kemenpan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, lahirlah beberapa usulan alternatif arsitektur kelembagaan bagian ketenagakerjaan. Secara garis besar, desain besar arsitektur kelembagaan terbagi ke dalam 3 kategori. Kategori tersebut menjadi dasar usulan penyebutan perubahan yang sebaiknya dilakukan oleh Kemenekartrans. Usulan pertama ialah perubahan secara soft atau incramental. Usulan perubahan ini, merupakan usulan yang paling memungkinkan dan ideal
33 untuk diterapkan langsung oleh Kemenakertrans. Usulan ini terdiri dari 3 opsi/pilihan. Pilihan pertama merupakan usulan murni dari peneliti, sedangkan usulan kedua dan ketiga merupakan gabungan dari pertimbangan peneliti dan satuan kerja terkait. Pada eselon 1 nomenklatur relatif sama. Namun terjadi penyesuaian pada eselon 2,3 dan 4. Penajaman fungsi dilakukan untuk mendapatkan usulan struktur yang ideal. Usulan alternatif arsitektur kelembagaan selanjutnya ialah usulan secara moderat dan radikal. Usulan ini merupakan langkah-langkah Kemenakertrans pada waktu yang akan datang. Usulan ini dianggap sebagai bentuk yang efektif dan efisien untuk melakukan bisnis utama Kementerian. Usulan ini berdasarkan benchmarking dengan struktur Kementerian sejenis pada negara lain. Selain itu dengan memperhatikan IKU Hebat dan tantangan pemerintah melalui RPJP & RPJMN yang harus di jawab. Semua usulan ditunjukan pada Tabel 10. Tabel 10 Grand Design Arsitektur Ketenagakerjaan (soft, moderate, radical) Moderate Radical Skenario 2 (NKR2) Skenario 3 Skenario 1 (NKM1) Skenario 2 (NKM2) Skenario 3 (NKM3) Skenario 1 (NKR1) Basis Proses 1 Fungsi 1 Fungsi 2 Fungsi 1 Fungsi 2 NK 3 Labour Standard, Pelatihan dan Pelatihan dan Pelatihan dan Employment Labour Standards, Labour Standard, skills, Peningkatan Peningkatan Peningkatan Skills, Training & Labour Standards Labour Standards Development and training and development 1 Kompetensi Kompetensi Kompetensi Development Placement Tenaga Kerja Tenaga Kerja Tenaga Kerja
Skenario 1 No NK 1
2
Soft Skenario 2 NK 2
Penempatan Penempatan Penempatan Tenaga Kerja Tenaga Kerja Tenaga Kerja
Pembinaan Hubungan 3 Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pembinaan & 4 Pengawasan Tenaga Kerja
Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kerja
Labour Market, Recruitment and Placement
Employment Skills, Training & Development and Development Placement
Pembinaan Hubungan Labour Market, Workplace, Safety & Industrial dan recruitment and Health Jaminan Sosial Placement Tenaga Kerja Pembinaan dan Workplace, Safety & Pengawasan Labour Inspection Health Tenaga Kerja
Employment Security & Worker's Compensation
Workplace, Safety & Health
Employment Development and Placement
Labour Inspection
Workplace, Safety & Health
Occupational Safety and Health
Berdasarkan Tabel 10, tentunya baik skenario soft, moderate dan radical memiliki pemenuhan kriteria yang berbeda-beda, dan yang paling memenuhi kriteria acceptable adalah skenario kondisi soft (karena perubahan bersifat incremental). Incramental dimaksudlan bahwa usulan ini dapat langsung diimplementasikan tanpa menunggu jeda waktu. Perubahan ini berangsur-angsur menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi di dunia nyata. Perubahan yang cukup terlihat adalah usulan perubahan nomenklatur pada direktorat jenderal. Perubahan ini sebagai bentuk penyesuaian dari penajaman fungsi. Pada Eselon 1 (direktorat jenderal) perubahan pada nomenklatur tidak terjadi secara signifikan. Namun terdapat usulan perubahan nomenklatur. Usulan ini menyesuaikan dengan inti bisnis yang dilakukan oleh masing-masing direktorat jenderal. Berikut ini ialah usulan perubahan nomenklatur untuk masingmasing direktorat jenderal;
34 1) Pembinaan dan Pelatihan Produktivitas menjadi Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Perubahan ini berdasarkan pertimbangan bahwa fungsi peningkatan produktivitas dianggap lebih baik untuk menjadi pusat tersendiri yang bertanggung jawab langsung kepada menteri. 2) Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja menjadi Pendayagunaan dan Perluasan Pasar Kerja Perubahan ini merupakan penyesuaian penempatan tenaga kerja serta penajaman fungsi perluasan pasar kerja 3) Pembinaan Hub. Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja menjadi (1) Pembinaan Hub. Kerja, Kelembagaan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja, (2) Pembinaan Hub. Kerja, Kelembagaan dan Keselamatan Kesehatan Kerja Pada direktorat ini terdapat usulan untuk menggabungkan fungsi pengujian keselamatan dan kesehatan kerja sebagai dasar pembuatan regulasi untuk pengawasan K3. Fungsi ini harus mendapatkan media yang sesuai dengan peruntukannya. Fungsi ini dianggap kurang sesuai apabila disatukan dalam fungsi pengawasan, karena kecenderungan untuk terjadi fraud lebih besar daripada semestinya. 4) Pembinaan Pengawasan Tenaga Kerja menjadi (1) Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Berdasarkan benchmarking dengan Kementerian sejenis pada negara lain, fungsi pengawasan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja merupakan fokus tersendiri. Pada penelitian ini, usulan difokuskan terhadap usulan soft atau incramental yang dianggap paling acceptable untuk dapat diterapkan dalam waktu dekat. Terdapat 3 jenis usulan soft yang direkomendasikan kepada Kemenakertrans. d. Usulan Struktur Ketenagakerjaan Soft Usulan struktur ini merupakan alternatif struktur yang memenuhi kriteria acceptable. Terdapat 3 alternatif struktur soft yang disusun bersama. Alternatif ini mengalami penajaman-penajaman fungsi dengan turut memperhatikan beban kerja dan mandat pemerintahan. Alternatif ini terdiri dari 4 direktorat jenderal yang berbasis fungsi. Fungsi pertama yakni untuk melakukan pelatihan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. Fungsi kedua yakni melakukan pembinaan dan penempatan tenaga kerja. Fungsi ketiga yakni menangani permasalahan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja. Fungsi terakhir adalah fungsi pengawasan ketenagakerjaan. Grand design untuk usulan skenario soft dapat dilihat melalui Tabel 11.
35 Tabel 11 Grand Design Arsitektur Ketenagakerjaan (NK) Skenario SOFT Soft No
1
Skenario 1 NK 1
Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja
2
Penempatan Tenaga Kerja
3
Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
4
Pembinaan & Pengawasan Tenaga Kerja
Ket. Fungsi standar kompetensi direkomendasikan langsung diturunkan melalui bina instruktur/pelatih dalam satu pintu serta fungsi pelatihan dan pemagangan digabung dalam satu pintu serta direktorat Produktivitas karena agregat kinerja keseluruhan perlu menjadi Pusat baru / dibawah Kemenko Berubah Nomenklatur menjadi Pendayagunaan Tenaga Kerja dan Perluasan Pasar Kerja Pusat K3 tergabung di di PHI menjadi Pembinaan Hubungan Kerja, Kelembagaan serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Skenario 2 NK 2
Ket.
Skenario 3 NK 3
Ket.
Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja
Fungsi standar kompetensi dan program pelatihan di gabung guna mendapatkan keselarasan dan dapat diimplementasikan oleh instruktur dan tenaga pelatih
Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja
Fungsi standar kompetensi dan program pelatihan di gabung guna mendapatkan keselarasan dan dapat diimplementasikan oleh instruktur dan tenaga pelatih
Penempatan Tenaga Kerja
Berubah Nomenklatur menjadi Penempatan Pendayagunaan Tenaga Kerja Tenaga Kerja dan Perluasan Pasar Kerja
Berubah Nomenklatur menjadi Pendayagunaan Tenaga Kerja dan Perluasan Pasar Kerja
Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Pusat K3 tergabung di di PHI menjadi Pembinaan Hubungan Kerja, Kelembagaan serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pusat K3 tergabung di Pusat K3 tergabung di di Binwasnaker Pembinaan dan di Binwasnaker menjadi Pembinaan Pengawasan menjadi Pembinaan Pengawasan Tenaga Tenaga Kerja Pengawasan Tenaga Kerja dan K3 Kerja dan K3
Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Pusat K3 tergabung di di PHI menjadi Pembinaan Hubungan Kerja, Kelembagaan serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pusat K3 tergabung di Pembinaan dan di Binwasnaker Pengawasan menjadi Pembinaan Tenaga Kerja Pengawasan Tenaga Kerja dan K3
Berdasarkan Tabel 11, pembahasan usulan alternatif struktur akan difokuskan kepada skenario 1 (NK 1) dan skenario 3 (NK 3). Berikut ini pembahasan untuk gabungan usulan struktur ketenagakerjaan yang terdiri dari 2 bagian. Gabungan Struktur Ketenagakerjaan (NK1) & Supporting staff (SS1) Hal yang paling membedakan antara usulan soft 1 (NK1) dan usulan lainnya terdapat pada fungsi pembinaan dan pelatihan produktivitas. Pada fungsi ini, hanya terdapat 4 fungsi (berkurang 1 dari struktur sebelumnya) yang terdiri dari: (1) Bina Pengembangan Standar Kompetensi, Instruktur dan Tenaga Pelatih; (2) Bina Kelembagaan Pelatihan; (3) Bina Pengembangan Pemagangan dan Pelatihan; serta (4) Bina Peningkatan Produktivitas. Untuk melihat lebih jelas hingga pada tingkatan eselon 3 dan 4 dapat dilihat pada lampiran 7-10. Berikut ini adalah Gambar 9 yang menunjukan usulan struktur besar organisasi atau grand design arsitektur bagian ketenagakerjaan (NK1) dan supporting staff soft 1 (SS1) untuk periode 2015-2019.
i.
Gambar 9 Usulan Strukrur SS1 & NK1 Kemenaker 2015-2019
37 ii.
Gabungan Struktur Ketenagakerjaan (NK3) & Supporting Staff (SS1) Kondisi yang terus berkembang menjadikan segenap proses evaluasi dan desain struktur organisasi Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjadi semakin dinamis. Kondisi terakhir menyebutkan bahwa kini, fungsi ketenagakerjaan tidak lagi bergabung dengan fungsi ketransmigrasian. Keadaan tersebut sudah seharusnya di respons dengan cepat oleh kementrian terkait. Respon tersebut sebagai bentuk tanggung jawab yang harus diemban demi kepentingan khalayak luas. Salah satu bentuk respons tersebut adalah melakukan adaptasi struktur organisasi sesuai dengan kondisi yang ada. Rancangan kerangka kelembagaan Kementrian Ketenagakerjaan (berpisah dengan ketransmigrasian) telah disiapkan. Rancangan tersebut mengalami beberapa penyesuaian dari struktur sebelumnya. Dengan melakukan penajaman fungsi dan menyesuaikan dengan dasar ideal acuan teoritis. Hal ini bertujuan untuk mencapai tata laksana organisasi yang efektif dan efisien. Usulan struktur soft 3 (NK 3) lebih disukai oleh actors karena secara kuantitas dan penggabungan fungsi, jumlah eselon 1-4 tidak banyak berubah. Hanya terjadi perubahan nomenklatur. Terdapat 4 fungsi teknis ketenagakerjaan seperti yang dijelaskan sebagai berikut; 1) Direktorat Jenderal Pembinaan dan Pelatihan Produktivitas Misi yang diusung oleh Ditjen. Binalattas ialah meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas. Ditjen. Binalattas dalam upayanya mencapai misi yang telah disebutkan memiliki sebuah program komprehensif berupa peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas. Rangkaian peta strategis yang dapat dilihat pada lampiran 19, kemudian diturunkan dalam sebuah struktur organisasi. Ditjen. Binalattas memiliki sejumlah fungsi untuk mencapai tujuan tersebut Ditjen. Binalattas memiliki fungsi sebagai berikut; (1) bina standarisasi kompetensi dan program pelatihan, (2) bina kelembagaan pelatihan, (3) bina instruktur dan tenaga pelatihan, (4) bina pemagangan, dan (5) bina produktivitas. Susunan eselon 3 & 4 tersaji pada lampiran 15. 2) Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Ditjen. Binapenta mengusung misi yakni meningkatkan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja. Seluruh rangkaian peta strategis sebagaimana terlampir pada lampiran 19, diimplikasikan dalam sebuah struktur organisasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, Ditjen. Binapenta memiliki beberapa fungsi teknis. Fungsi tersebut yakni; (1) informasi pasar kerja dan bimbingan kerja, (2) penyediaan dan pendayagunaan tenaga kerja, (3) penempatan tenaga kerja luar negeri, (4) pengembangan perluasan kesempatan kerja, dan (5) pengendalian penggunaan tenaga kerja asing. Susunan eselon 3 & 4 tersaji pada lampiran 16.
38 3) Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial & Jaminan Sosial Tenaga Kerja Direktorat Jenderal PHI & Jamsos Tenaga Kerja memiliki beberapa fungsi untuk membantu mewujudkan peta strategis tersebut. Fungsi yang dimaksud ialah; (1) persyaratan kerja; (2) pengupahan; (3) jaminan sosial tenaga kerja; (4) kelembagaan dan kerja sama hubungan industrial, serta (5) penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Susunan eselon 3 & 4 tersaji pada lampiran 17. 4) Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Direktorat Jenderal Binwasnaker memiliki misi untuk meningkatkan perlindungan ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja. Sebagaimana terlampir pada lampiran 18. Berdasarkan peta tersebut, Ditjen Binwasnaker mengalami pemekaran atau penamabahan fungsi. Fungsi ini merupakan fungsi pengujian seputar keselamatan dan kesehatan kerja. Sehingga direktorat ini mengalami usulan penambahan nomenklatur menjadi Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Bina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Adapun untuk mencapai misi dan tujuan strategis yang telah disebutkan, Ditjen Binwasnaker memiliki beberapa fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan yang dimaksud adalah; (1) norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja, (2) norma kerja perempuan dan anak, (3) pengembangan dan pengujian keselamatan dan kesehatan kerja, (4) norma keselamatan dan kesehatan kerja, (5) penegakan hukum norma ketenagakerjaan. Secara umum struktur besar gabungan struktur soft 3 ketenagakerjaan (NK3) dan supporting staff (SS1) ini dapat dilihat pada Gambar 10.
Gambar 10 Usulan Struktur SS1 & NK3 Kemenaker 2015-2019
40 5. Pembandingan Situasi Dunia Nyata Dengan Model Konseptual Tahap ini adalah pembandingan antara situasi dunia nyata dengan model konseptual. Dengan munculnya berbaga sudut pandang ini diharapkan akan muncul perumusan saran langkah tindakan untuk perbaikan, penyempurnaanm dan perubahan situasi dunia nyata. Prinsip yang digunakan adalah arahan Kemenpan RB yang mengharapkan terjadi perampingan struktur. Perampingan struktur dapat diperoleh dengan mengamati jumlah eselon 1-4. Membandingkan jumlah eselon 1-4 antara situasi dunia nyata dengan model konseptual (usulan struktur soft 1 dan 3) melalui rantai nilai efisiensi dan benchmarking. a. Rantai Nilai Efisiensi Rantai nilai efisiensi merupakan sebuah cara untuk melihat tingkat efisiensi dari sekian struktur dan skenario perubahan masing-masing bagian. Rantai nilai efisiensi merupakan sebuah rangkuman yang memudahkan pembaca untuk mendapatkan informasi mengenai perubahan struktur yang terjadi. Rantai nilai efisiensi juga membandingkan antara model konseptual yang telah disusun dengan situasi dunia nyata. Perbandingan jumlah eselon 1 sampai 4 pada dunia nyata dan model konseptual. Perbandingan ini dilihat dari persentase perampingan dan perubahan jumlah. Berikut ini adalah rantai nilai efisiensi dari usulan struktur ketenagakerjaan soft 1 (NK1) dan supporting staf (SS1) yang ditunjukan pada Tabel 12. Tabel 12 Rantai Nilai Efisiensi Soft 1 (NK1 & SS1) JUMLAH ESELON 2009JUMLAH ESELON 20152014 2019 TOTAL TOTAL
NO
SATKER
1
BINAPENTA
II 6
III 23
IV 53
82
II 6
III 23
IV 53
82
2
BINALATTAS
6
24
56
86
5
20
47
72
3
PHI & JAMSOS
5
18
42
65
6
19
45
70
4
BINWASNAKER
5
21
48
74
6
21
50
77
5
BALITFO
5
13
32
50
5
14
34
53
6
SETJEN
5
19
58
82
5
19
57
81
0.012195
Tetap hanya sedikit penggabungan di Biro Umum
7
PUSAT2
5
12
28
45
3
8
18
29
0.355556
PTK beralih ke binapenta dan Pusat K3 pindah ke Pengawasan
8
ITJEN TOTAL
5 42
4 134
12 329
21 505
5 41
4 128
12 316
21 485
0 0.039604
Ket :
NILAI
Keterangan
0
Penambahan dari PTK Dit Produktivitas tetap di Binalatas dan terjadi penggabungan proses magang 0.162791 dan pelatihan, serta standar kompetensi dan Bina Instruktur/tenaga pelatih Pemisahan Fungsi Pengupahan -0.07692 dan Fungsi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan -0.04054 Penambahan dari Pusat K3 Penambahan pada Eselon 3 -0.06 berupa Geospasial Naker
Tetap
: Jumlah Eselon 2009-2014 : Jumlah Eselon 2015-2019
Berdasarkan Tabel 12, terdapat pemekaran dari sejumlah bagian Kemenakertrans. Ditjen Binalattas mengalami penggabungan fungsi magang dan pelatihan dengan standar kompetensi dan bina instruktur/tenaga pelatih. Namun direktorat bina produktivitas tetap, hingga terjadi penyusutan sebanyak 16 %.
41 Direktorat Jenderal PHI & Jamsos mengalami pemekaran karena terdapat pemisahan fungsi pengupahan dan jaminan sosial ketenagakerjaan. Pemekaran terjadi sebanyak 7,6%. Ditjen Binwasnaker juga mengalami pemekaran. Pemekaran terjadi karena terdapat penambahan direktorat yakni pusat K3. Pemekaran terjadi sebanyak 4 %. Pada pusat-pusat mengalami pengurangan sebanyak 35 %, sedangkan balitfo mengalami pemekaran sebanyak 6 %. Apabila ditotal maka, terjadi penghematan sebanyak 3,8 %. Artinya, usulan struktur soft 1 (NK1 & SS1) akan lebih efektif dan efisien sebesar 3, 8 % apabila diterapkan. Rantai efisiensi untuk usulan struktur soft 3 juga dihitung untuk mendapatkan bahan perbandingan. Berikut ini rantai efisiensi yang ditunjukan pada Tabel 13. Tabel 13 Rantai Nilai Efisiensi Usulan Soft 3 (NK3 & SS1) JUMLAH ESELON 2009-2014 II III IV
TOTAL
JUMLAH ESELON 2015-2019 II III IV
NO
SATKER
TOTAL
NILAI
1
BINAPENTA
6
23
53
82
6
23
2
BINALATTAS
6
24
56
86
6
3
PHI & JAMSOS
5
18
42
65
4
BINWASNAKER
5
21
48
5
BALITFO
5
13
6
SETJEN
5
19
53
82
0
24
56
86
0
6
20
45
71
-0.0923
Pemisahan Fungsi Pengupahan dan Fungsi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
74
6
21
50
77
-0.0405
Penambahan dari Pusat K3
32
50
5
13
32
50
0
Penambahan Pusat Pengembangan Sistem dan Informatika
58
82
5
19
57
81
0.0122
Tetap hanya sedikit perubahan nomenklatur PTK Pindah Ke Binapenta dan Pusat K3 pindah ke Pengawasan
7
PUSAT
5
12
28
45
4
10
23
37
0.17778
8
ITJEN TOTAL
5 42
4 134
12 329
21 505
5 43
4 134
12 328
21 505
0 0
Ket :
Keterangan Penambahan 4 dari PTK Tetap
Tetap
: Jumlah Eselon 2009-2014 : Jumlah Eselon 2015-2019
Berdasarkan Tabel 13, maka bisa ditarik sebuah kesimpulan bahwasanya tidak terjadi perubahan yang berarti pada usulan soft 3 (NK3 & SS1). Pada tabel 11 terlihat bahwa secara total jumlah keseluruhan sama.Terdapat 1 satuan pengurangan jumlah pada tingkatan eselon IV, namun jumlah eselon 2 bertambah 1 satuan. Artinya usulan ini tidak memenuhi kriteria ideal untuk diterapkan. Untuk dapat melihat susunan jabatan eselon 3 dan 4 dapat dilihat pada lampiran 11-18. b. Benchmarking Struktur Kelembagaan dengan Negara Lain Benchmarking digunakan untuk membandingkan struktur yang dimiliki Kemenakertrans dengan negera lain. Perbandingan yang dilakukan ialah dengan negara yang memiliki karakteristik yang mendekati dengan Indonesia. Karakteristik yang dimaksud berupa; kepadatan penduduk, bentuk pemerintahan,
42 kondisi geografis, dan urusan kepemerintahan. Selain itu terdapat pula negara yang telah dikategorikan sebagai negara maju untuk mendapatkan bentuk yang ideal. Terdapat beberapa negara yang dianggap memenuhi karakter yang telah disebutkan. Benchmarking tersebut ditunjukan melalui Tabel 14; Tabel 14 Benchmarking Ketenagakerjaan NO
NEGARA
NAMA KEMENTERIAN
1
Hong Kong
Ministry of Labour
BISNIS UTAMA Labour Occupational Safety and Health Employment Practices Skills, Training & Development
2
Singapura
Ministry on Manpower
Foreign Manpower Workplace, Safety & Health Statistic & Publication
3
Brazil
Ministry of Labour & Employment
Labour Inspection Occupational Safety and Health Labour Standards Occupational Safety and Health
4
Jepang
Ministry of Health, Labour and Welfare
Worker's Compensation Employment Security Employment Development Equal Employment Childern and Family Social Security, Legal Matter
5
India
Ministry of Labour and Employment
Labour Welfare, Bonded Labour Labour, Employment and Training Mines Safety, Labour Welfare Wages Labour
6
Kanada
Ministry of Human Resources and Social Development
Meditation and Conciliation Service Workplace Skills Strategic Policy, Childern and family Employment Programs Policy & Design
Sumber : website masing-masing kementrian dari negara terkait, 2014 Berdasarkan Tabel 14 sturktur organisasi pada kementrian tenaga kerja di Indonesia lebih menyerupai struktur organisasi pada Ministry of Manpower dari Singapura. Hal ini dilihat dari kemiripan core bisnis yang dimiliki oleh Kementrian serupa di Singapura. Hal ini menjadi patok ukur untuk alternatif skenario struktur soft yang akan di desain. Kementrian sejenis pada negara lain kemudian dijadikan pertimbangan untuk merumuskan skenario alternatif struktur moderate dan radical. 6. Manajemen Perubahan Tahap ini adalah tahap perumusan saran tindak untuk perbaikan, penyempurnaan dan perubahan situasi dunia nyata. Terdapat dua pertimbangan penting untuk kemungkinan perubahan dunia nyata ini, yakni; (1) argumennya
43 dapat diterima, (2) secara kultural dapat dimungkinkan. Dari aspek yang disebutkan Checkland dan Poulter dalam Hardjosoekarto (2012) antara lain; Perubahan yang berkaitan dengan struktur, proses atau prosedur dan sikap. Semua ini dijawab oleh Nawa Cita Presiden Republik Indonesia Nawa Cita dari Presiden Republik Indonesia terpilih menjadi rujukan bagi penyusunan struktur kelembagaan kementrian. Nawa Cita yang digunakan mengacu kepada kumpulan dokumen yang diberikan Presiden terpilih kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada masa kampanye. Tepatnya pada bulan Mei 2014. Nawa Cita merupakan sebuah bagian dari visi, misi dan program aksi Presiden Terpilih. Hal ini merupakan model masa depan yang menjadi komitmen dan milik bersama (Moeheriono, 20120). Sembilan poin yang dipaparkan, mandat ketenagakerjaan termasuk pada poin nomer 5, 6 dan 7. Urusan yang meliputi jaminan sosial, pembangunan infrastruktur, peningkatan produktivitas masyarakat agar memiliki daya saing internasional, serta mewujudkan kemandirian ekonomi. Berdasarkan Nawa Cita, usulan transformasi struktur kelembagaan berupaya memenuhi dan menjawab tantangannya. Artinya usulan transformasi yang telah mengakomodir poin yang telah disebutkan, dapat dikatakan layak. Nawa cita memiliki 9 poin seperti yang tertera pada Tabel 15. Tabel 15 Nawa Cita Presiden Indonesia NAWA CITA PRESIDEN INDONESIA 2014-2019 NO
ISI
1
Menghadirkan Kembali Negara Untuk Melindungi Segenap Bagsa dan Rasa Aman Pada Seluruh Warga Negara
2
Membuat Pemerintah Tidak Absen Dengan Membangun Tata Kelola Pemerintah yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya
3
Membangun Indonesia Dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan
4
Menolak Negara Lemah Dengan Melakukan Reformasi Sistem dan Penegakan Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya
5
Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia
6
Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional
7
Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakan Sektor Strategis Ekonomi Domestik
8
Melakukan Revolusi Karakter Bangsa
9
Memperteguh ke-Bhineka-an dan Memperkuat Restorasi Sosial Indonesia
Sumber : Komisi Pemilihan Umum (KPU), 2014 Berdasarkan Tabel 15, nawa cita merupakan hal yang tidak dapat dipungkiri atau dihindari oleh Kementerian/Lembaga negara di Indonesia. Semua tujuan
44 harus merujuk dan menunjang tercapainya Nawa Cita. Maka argumen yang timbul harus dapat memenuhi aspek acceptable. Secara kultural, perubahan yang diusulkan dilakukan secara bertahap. Perubahan secara struktur dimulai dari usulan skenario soft, moderate dan ketika kementrian sudah siap, skenario radical dapat diimplementasikan. Perubahan yang berkaitan dengan proses dan sikap akan berubah seiring implementasi skenario dilakukan. 7. Tahapan Implementasi Perubahan Tahap dimana langkah tindakan untuk perbaikan, penyempurnaan dan perubahan dari situasi problematis. Berdasarkan arahan dari Kemenpan & RB 2014, dalam merumuskan struktur organisasi kementrian/lembaga negara perlu memperhatikan prinsip penataan struktur organisasi. Hal tersebut ditunjukan melalui Tabel 16. Tabel 16 Prinsip Penataan dari Kemenpan & RB NO.
PRINSIP
1 2 3
Berpedoman pada peraturan perundangan mandat Fokus kepada visi misi pemerintahan baru (Nawa Cita) Kemanfaatan bagi masyarakat (public value) Keterpaduan penanganan urusan, integritas/koherensi dan tidak terfragmentasi Sinergitas Ideal Berkesinambungan Implementable Acceptable Hindari Egosektoral Orientasi outcome (level eselon 1)
4 5 6 7 8 9 10
Perampingan Dukungan bisnis proses yang jelas
USULAN STRUKTUR SOFT 1 SOFT 3 (NK1 & (NK3 & SS1) SS1) v v v v v v v
x
v v v x v v v v
v x v v x v x v
Sumber : Kemenpan & RB, 2014 Berdasarkan Tabel 16, maka dapat diperoleh informasi mengenai perbandingan kedua usulan struktur. Dapat diketahui bahwa struktur soft 1 (NK1 & SS1) telah memenuhi sebagian besar prinsip penataan struktur organisasi dari Kemenpan & RB. Informasi ini dapat menjadi pertimbangan pengambilan keputusan bagi Kemenaker untuk merumuskan strategi dan membuat kebijakan. Pada prinsipnya setelah mencapai tahap ini, dapat dimulai kembali pada tahap pertama karena dunia nyata akan terus berubah.
45 Implikasi Manajerial Melalui bantuan soft system method penelitian ini kemudian bermuara kepada 2 rekomendasi alternatif struktur. Alternatif 1 yakni; usulan struktur soft ketenagakerjaan 1 (NK1) dan soft supporting staff (SS1). Alternatif 2 ialah; usulan struktur soft ketenagakerjaan 3 (NK3) dan soft supporting staff (SS1). Berdasarkan hasil perbandingan menggunakan prinsip penataan organisasi dari Kemenpan & RB, maka dapat diambil kesimpulan bahwa usulan struktur NK1 dan SS1 memiliki kecenderungan untuk dapat diterapkan. Usulan struktur NK 1 dan SS1 lebih efisien 3% dari struktur sebelumnya. Artinya usulan ini masuk ke dalam kategori ideal dan beberapa aspek lainnya sesuai dengan prinsip penataan organisasi dari Kemenpan & RB.
KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan 1. Situasi problematis ditetapkan berdasarkan hasil quick asessment yang telah dilakukan. Maka hasil evaluasi menyatakan bahwa struktur organisasi Kemenakertrans 2009-2014 masih multibasis. 2. Penyebab tumpang tindih yang terjadi dalam struktur organisasi baik bagian supporting staff maupun ketenagakerjaan diakibatkan oleh beberapa alasan. Sebagian besar pegawai yang tidak mengetahui apa yang sebenarnya menjadi tugas dan fungsi pokok mereka. Sebagian pegawai hanya melaksanakan apa yang diinstruksikan oleh atasannya. Ego yang timbul dari kelompok maupun individu juga menjadi dasar. Faktor-faktor eksternal seperti kepentingan politik, perjanjian-perjanjian dan konferensi yang di klaim mempengaruhi beban kerja menyebabkan hal ini terjadi. 3. Melalui Indikator Kinerja Utama Hebat (IKU Hebat), rancangan bisnis proses dan Output RPJP & RPJMN pemerintah, benchmarking, serta arahan dari Kemenpan maka diramulah sebuah model konseptual alternatif struktur. Terdapat 2 usulan struktur yang direkomendasikan. Usulan tersebut adalah struktur soft 1 (NK1 & SS1) dan usulan struktur soft 3 (NK3 & SS1). Usulan soft 1 mengalami perampingan sebesar 3 % dari struktur sebelumnya dan memenuhi aspek ideal dan implementable. Usulan ini juga memenuhi sebagian besar prinsip penataan organisasi dari Kemenpan & RB. Sedangkan usulan soft 3 tidak termasuk kategori ideal namun acceptable. Rancangan skenario berbasis kinerja ini harus mampu menjawab tantangan dan tanggung jawab yang dibebankan kepada pemerintah. Hal ini menjadi pertimbangan bagi pengambil keputusan untuk merumuskan strategi dan kebijakan.
46 Saran 1. Perlu dengan seksama memenuhi prinsip-prinsip utama penetapan struktur organisasi Kementerian (Kemenpan, 2014) yakni : (a) Berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan (Mandat); (b) Fokus kepada Visi Misi Pemerintahan Baru (Nawa Cita); (c) Kemanfaatan Bagi Masyarakat (public value); (d) Keterpaduan penanganan urusan Integrasi/koherensi; Tidak terfragmentasi; Sinergitas; Berkesinambungan; (e) Hindari Egosektoral; (f) Orientasi Outcome (Level Eselon I); (g) Perampingan; dan (h) Dukungan Business Process yang jelas. 2. Perlu dilanjutkan dengan penyusunan tugas pokok dan fungsi bagi setiap satuan kerja di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja yang disertai dengan terbitnya peraturan menteri.
DAFTAR PUSTAKA Basrowi dan Suwandi. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta (ID) : Rineka Cipta Daft, Richard L. 2008. Organization Theory and Design, tenth Edition. Mason, Ohio (USA) : South-Western Cengage Learning Hardjosoekarto, S. 2012. Soft System Methodology (Metode Serba Sistem Lunak. Jakarta (ID) : Universitas Indonesia (UI-Press) Kaplan RS dan Norton DP. 2000. The Balanced Scorecard : Menerapkan Strategi Menjadi Aksi (Terjemahan). Jakarta (ID) : Erlangga. Kementrian Tenaga Kerja & Transmigrasi. 2010. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI tentang Organisasi dan Tata Kerja. Jakarta (ID) : Kementrian Tenaga Kerja & Transmigrasi Republik Indonesia Kementrian Tenaga Kerja & Transmigrasi. 2013. Laporan Akhir Pengukuran Kinerja Berbasi Balanced Scorecard dan IKU. Jakarta (ID) : Kementrian Tenaga Kerja & Transmigrasi Republik Indonesia Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 2012. Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Jakarta (ID) : Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Kementrian Tenaga Kerja & Transmigrasi. 2014. Laporan Akhir Rencana Strategis Kementrian Tenaga Kerja & Transmigrasi RI. Jakarta (ID) : Kementrian Tenaga Kerja & Transmigrasi Republik Indonesia Kementrian Tenaga Kerja & Transmigrasi. 2012.Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2010-2025 Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian. Jakarta (ID) : Kementrian Tenaga Kerja & Transmigrasi Republik Indonesia Mahani, Uzman H. Strategi Peningkatan Daya Saing Petani Komoditas Kentang Melalui Analisis Beban Kinerja. Bogor. Institut Pertanian Bogor Maria, Yovita. 2013. Penyusunan Struktur Organisasi, Analisis Jabatan, Pengkajian Uraian Jabatan, dan Pengembangan Penilaian Kinerja Berbasis
47 Kompetensi Pada Departemen Produksi - PT, HJS Surabaya. Surabaya. Universitas Surabaya Meutia, I. Evaluasi Grand Strategy Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahap I "Trust Building" Periode 2005-2010. Depok. Universitas Indonesia Mintzberg, H. 1979. The Structuring of Organizations A Synthesis of the Research. Englewood Cliffs : Prentice-Hall Moeheriono. 2012. Perencanaan, Aplikasi, dan Pengembangan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bisnis dan Publik. Jakarta (ID) : Rajawali Pers. Murwani, S. 2002. Evaluasi Terhadap Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan (Perda Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2001). Semarang. Universitas Diponegoro Primasari, AN. 2011. Pengaruh Restrukturisasi Organisasi Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Tugas Pokok Fungsi Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan. Padang. Universitas Andalas Presiden Republik Indonesia. 2010. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementrian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon 1 Kementrian Negera. Jakarta (ID) : Sekretariat Negera Presiden Republik Indonesia. 2011. Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementrian Negara. Jakarta (ID) : Sekretariat Negara Presiden Republik Indonesia. 2011. Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementrian Negara. Jakarta (ID) : Sekretariat Negara Presiden Republik Indonesia. 2014. Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementrian Negara. Jakarta (ID) : Sekretariat Negara Robbins SP dan Judge TA. 2008. Perilaku Organisasi. Jakarta (ID) : Salemba Empat Rinawati, Herukmi Septa. 2013. Evaluasi Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) 5 (lima) Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Surabaya (ID) : Jurnal Cakrawala Shodiq AA dan Ghozali K. 2012. Evaluasi Kesesuaian Struktur Organisasi Pengelola Teknologi Informasi dengan Rencana Jangka Panjang Instansi (Studi Kasus pada Dinas XYZ).Surabaya (ID) : Jurnal Teknik ITS
48 Lampiran 1 Dokumentasi FGD 1.
FGD 1 ( 18 Agustus 2014)
2.
FGD 2 (16-17 September 2014)
49 Lanjutan Lampiran 1 3. FGD 3, (3 Oktober 2014)
4.
Dokumentasi Indepth Interview
50 Lampiran 2 RPJP dan RPJMN Bidang Ketenagakerjaan Bidang
Bidang Pelatihan Kerja
Output RJPM Kemenakertrans 2015-2019 Consolidation and Recovery Phase a) Lembaga pelatihan kerja sudah representatif bagi para angkatan kerja baru maupun korban PHK dalam mendapatkan pekerjaan yang layak dan remuneratif; b) Lembaga pelatihan kerja berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya; c) Terpenuhinya kebutuhan tenaga kerja fungsional ILK di seluruh pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota; d) Jenis pelatihan kerja berorientasi kepada kebutuhan pasar kerja; e) Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) mampu melayani permintaan sertifikasi berbagai profesi; f) Pelatihan kerja sesuai dengan standar, terakreditasi dan keluarannya tersertifikasi. a) Lembaga pasar kerja di setiap kabupaten/kota sudah berfungsi secara optimal;
Bidang Penempatan Tenaga Kerja
Bidang Pengembangan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
b) Terpenuhinya kebutuhan tenaga fungsional pengantar kerja di seluruh pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota; c) Tidak ada lagi penempatan TKA yang tidak sesuai dengan kebutuhan nyata; d) Program penempatan TKLN sudah berorientasi kepada jabatan formal; e) Program padat karya sudah berorientasi kepada padat karya produktif (pekerjaan berkelanjutan dan permanen). a) Serikat Pekerja telah berperan dalam menciptakan industrial harmony; b) Perusahaan menerima pembentukan Serikat Pekerja/Buruh; c) Tingginya kesadaran perusahaan untuk mengasuransikan para pekerjanya; d) Pekerja mandiri menyadari perlunya mengikuti program asuransi jamsostek; e) Perusahaan menghindari terjadinya PHK;
Output RPJP Kemenakertrans 2020-2025 Expansion and Development Phase a) Lembaga pelatihan kerja di seluruh Indonesia sudah mampu menyelenggarakan pelatihan berdasarkan standar kompetensi kerja; b) Tenaga fungsional ILK sudah profesional, tersertifikasi dan mencukupi; c) Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) mampu melayani permintaan sertifikasi seluruh profesi; d) Seluruh keluaran lembaga pelatihan kerja tersertifikasi;
a) Lembaga pasar kerja tersebar di seluruh tempat-tempat strategis dan termanfaatkan secara optimal oleh masyarakat; b) Tenaga fungsional pengantar kerja sudah profesional; c) Tercapainya persamaan antara TKA dan angkatan kerja Indonesia; d) Penempatan TKLN untuk jabatan formal; e) Program padat karya produktif semakin luas. a) Industrial Harmony tercipta di perusahaan; b) Serikat Pekerja/Buruh merupakan mitra perusahaan dalam pengembangan bisnis perusahaan; c) Seluruh pekerja sudah mendapatkan jaminan jamsostek; d) Pekerja mandiri mengikuti program asuransi jamsostek; e) PHK sudah tidak lagi menimbulkan masalah (sesuai kesepakatan kedua belah pihak);
51 Lanjutan Lampiran 2 Bidang
Output RJPM Kemenakertrans 2015-2019 Consolidation and Recovery Phase f) Perselisihan kerja dapat diselesaikan dengan baik; g) Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) sudah sama dengan h) Terpenuhinya kebutuhan tenaga fungsional Perantara di seluruh pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota; i) Perusahaan tidak melakukan relokasi ke luar negeri. a) Sistem dan manajemen K3 sudah diterapkan oleh perusahaan;
Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan
b) Kaidah-kaidah Higiene Perusahaan, Ergonomi, dan K3 sudah diterapkan dengan baik di tempat kerja; c) Pekerja anak semakin sedikit; d) Terpenuhinya kebutuhan tenaga fungsional Pengawas Ketenagakerjaan di seluruh pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota; e) Tindakan/perlakuan diskriminatif di dunia kerja semakin sedikit; f) Kasus pelecehan dalam hubungan kerja semakin sedikit; g) Penerapan outsourcing tidak menimbulkan masalah; h) Perusahaan mematuhi peraturan ketenagakerjaan.
Output RPJP Kemenakertrans 2020-2025 Expansion and Development Phase f) Perselisihan kerja dapat diselesaikan dalam perusahaan (secara bipartit); g) Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) lebih tinggi dari Kebutuhan Hidup Layak (KHL); h) Tenaga Fungsional Perantara sudah profesional; i) Perusahaan sudah melakukan ekspansi baik di dalam maupun luar negeri. a) Sistem dan manajemen K3 sudah menjadi budaya perusahaan; b) Kaidah-kaidah higiene Perusahaan, Ergonomi, dan K3 sudah menjadi budaya di tempat kerja; c) Tidak ada lagi Pekerja Anak; d) Tenaga fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sudah tercukupi dan profesional; e) Tidak ada tindakan/perlakuan diskriminatif di pasar kerja; f) Tidak ada kasus pelecehan dalam hubungan kerja; g) Penerapan outsourcing menguntungkan kedua belah pihak; h) Peraturan ketenagakerjaan merupakan kebutuhanperusahaan.
52 Lampiran 3 Struktur Sekretariat Jenderal Eselon 3 dan 4 Pada Usulan Soft 1 No
1
ESELON II
No
ESELON III
No 1 2 3
Subbagian Perencanaan Umum I Subbagian Perencanaan Umum II Subbagian Tata Usaha Biro
4
Subbagian Pelatihan dan Produktivitas
5
10 11
Subbagian Penempatan Tenaga Kerja Subbagian Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan Pengawasan Ketenagakerjaan Subbagian Pembangunan Kawasan Transmigrasi Subbagian Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi Subbagian Kesekretariatan, Penelitian, Pengembangan, dan Informasi dan Pengawasan Intern Subbagian Evaluasi dan Pelaporan I Subbagian Evaluasi dan Pelaporan II
12
Subbagian Evaluasi dan Pelaporan III
13
15
Subbagian Perbendaharaan Subbagian Tata Usaha Keuangan dan Ganti Rugi Subbagian Tata Usaha Biro
Bagian Pelaksanaan Anggaran, pengujian SPP dan penerbitan SPM
16
Subbagian Pelaksanaan Anggaran I
17
Subbagian Pelaksanaan Anggaran II
18
Subbagian Pelaksanaan Anggaran III
Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)
19
Subbagian Pengelolaan BMN I
20 21
Subbagian Pengelolaan BMN II Subbagian Pengelolaan BMN III
22
Subbagian Akuntansi dan Pelaporan I
23 24
Subbagian Akuntansi dan Pelaporan II Subbagian Akuntansi dan Pelaporan III
25
Subbagian Organisasi
1
Bagian Perencanaan Umum
2
Bagian Penyusunan Program dan Anggaran I
Biro Perencanaan
6 7
3
Bagian Penyusunan Program dan Anggaran II
8 9
4
5
6 2
Biro Keuangan 7
8
9
10 3
Biro Organisasi dan Kepegawaian 11
12
ESELON IV
Bagian Evaluasi dan Pelaporan. Bagian Perbendaharaan dan Tata Usaha Keuangan
Bagian Akuntansi dan Pelaporan Bagian Akuntansi dan Pelaporan Bagian Organisasi dan Tata Laksana Bagian Organisasi dan Tata Laksana Bagian Perencanaan Pegawai Bagian Perencanaan Pegawai Bagian Pengembangan Pegawai Bagian Pengembangan Pegawai Bagian Mutasi Kepegawaian Bagian Mutasi Kepegawaian Bagian Penelaahan Hukum dan Konvensi Internasional
14
26 27 28 29 30 31 32
Subbagian Ketatalaksanaan dan Reformasi Birokrasi Subbagian Analisis Jabatan Subbagian Perencanaan Pegawai Subbagian Formasi dan Pengadaan Subbagian Penilaian Kinerja Pegawai
35 36
Subbagian Pengembangan Karir Subbagian Jabatan Fungsional Subbagian Disiplin dan Peraturan Pegawai Subbagian Kepangkatan dan Pemberhentian Subbagian Data dan Informasi Pegawai Subbagian Tata Usaha Biro
37
Subbagian Penelaahan Hukum
33 34
53 Lanjutan Lampiran 3 No
4
ESELON II
Biro Hukum
No
13
14
15
16
17
5
Biro Umum
18
19
ESELON III Bagian Penelaahan Hukum dan Konvensi Internasional Bagian Perancangan Peraturan PerundangUndangan I Bagian Perancangan Peraturan PerundangUndangan I Bagian Perancangan Peraturan PerundangUndangan II Bagian Perancangan Peraturan PerundangUndangan II Bagian Penyuluhan dan Bantuan Hukum
No 38 39 40 41 42 43 44
ESELON IV Subbagian Evaluasi Konvensi Internasional Subbagian Tata Usaha Biro Subbagian Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Subbagian Pengawasan Ketenagakerjaan Subbagian Ketransmigrasian Subbagian Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
49
Subbagian Penempatan Tenaga Kerja Subbagian Kesekretariatan, Penelitian, Pengembangan, dan Informasi serta Pengawasan Intern Subbagian Penyuluhan dan Konsultasi Hukum Subbagian Pembelaan Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum Subbagian Urusan Dalam
50
Subbagian Telekomunikasi
51
Subbagian Keamanan
52
Subbagian Sekretariat ULP
53
Subbagian Kelompok Kerja Subbagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
45 46
Bagian Penyuluhan dan Bantuan Hukum Bagian Rumah Tangga dan Keamanan Bagian Rumah Tangga dan Keamanan Bagian Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Bagian Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Kearsipan
47
Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Kearsipan
56
48
54 55
57
Subbagian Tata Usaha Menteri dan Protokol Subbagian Tata Usaha Setjen, Staff Ahli dan Staff Khusus Menteri Subbagian Persuratan, Kearsipan dan Tata Usaha Biro
54 Lampiran 4 Struktur Inspektorat Jenderal Eselon 3 dan 4 Pada Usulan Soft 1 No
ESELON II
No
ESELON III
No 1
1
Bagian Perencanaan 2
2
1
Sekretariat Inspektorat Jenderal
3
Bagian Keuangan dan Perlengkapan Bagian Organisasi Kepegawaian, Hukum, dan Hubungan Masyarakat
3 4 5 6 7
4
Bagian Data dan Pemantauan Laporan Hasil Audit 8
2 3 4 5
Inspektorat I Inspektorat II Inspektorat III Inspektorat IV
9 10 11 12
ESELON IV Subbagian Program dan Anggaran Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Subbagian Keuangan dan Tata Usaha Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga Subbagian Organisasi dan Kepegawaian Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat Subbagian Data dan Pemantauan Laporan Hasil Audit I dan II Subbagian Data dan Pemantauan Laporan Hasil Audit III dan IV Subbagian Tata Usaha Subbagian Tata Usaha Subbagian Tata Usaha Subbagian Tata Usaha
55 Lampiran 5 Struktur Pusat Eselon 3 dan 4 Pada Usulan Soft 1 No
ESELON II
No 1
1
Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri
ESELON III Bidang Kerjasama Multilateral
No 1 2 3
2
Bidang Kerjasama Bilateral 4 5
3
Bidang Kerjasama Regional
6 7
4
2
Pusat Hubungan Masyarakat
5
Bidang Pendapat Umum dan Media Massa
8
Bidang Hubungan Antar Lembaga, Dokumentasi dan Perpustakaan
10
9
11 12
6
Bagian Tata Usaha
13 14
3
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
7
Bidang Program dan Evaluasi
15 16 17
8
Bidang Penyelenggaraan 18
9
4
Pusat Produktivitas Tenaga Kerja Nasional 10
Bidang Pengembangan Promosi dan Kerjasama Produktivitas dan Kewirausahaan
Bidang Pengembangan Sistem, pengukuran dan Kajian Peningkatan Produktivitas
19
20
21 22 23
ESELON IV Subiddang Kerjasama ILO Subbidang Kerjasama non-ILO Subbidang Kerjasama Bilateral I Subbidang Kerjasama Bilateral II Subbidang Kerjasama ASEAN Subbidang Kerjasama nonASEAN Subbagian Tata Usaha Subbidang Analisis Pendapat Umum dan Pemberitaan Subbidang Media Massa Subbidang Lembaga Tinggi Negara, Pemerintah dan Non Pemerintah Subbidang Publikasi, Dokumentasi dan Perpustakaan Subbagian Tata Usaha Subbagian Kepegawaian dan Keuangan Subbagian Umum Subbidang Perencanaan dan Program Subbidang Evaluasi dan Pelaporan Subbidang Kepemimpinan, Manajemen dan Teknis Subbidang Fungsional dan Kerjasama Subbidang Promosi Produktivitas dan Pelatihan Manajemen Kewirausahaan Subbidang Kerjasama Peningkatan Produktivitas dan Bimbingan Konsultasi Kewirausahaan Subbidang Sistem dan Metode pengukuran Produktivitas Subbidang Alat, Teknik dan kajian Peningkatan Produktivitas Subbagian Tata Usaha
56 Lampiran 6 Struktur Barenbang Eselon 3 dan 4 Pada Usulan Soft 1 No
ESELON II
No
1
1
Sekretariat Badan
2
4
5 2
Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan
Bagian Keuangan
No 1 2 3 4 5 6
3
Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagakerjaan
ESELON III
6
Bagian Kepegawaian dan Umum Bagian Publikasi, Humas dan Perpustakaan Bidang Pelatihan dan Produktivitas serta Penempatan Tenaga Kerja Bidang Hubungan Industrial & Jamsos TK serta Pengawasan Ketenagakerjaan
7 8 9 10 11 12 13 14 15
9
4
Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan
10
11
Bidan Pelatihan dan Produktivitas, dan Penempatan Tenaga Kerja Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan Pengawasan Ketenagakerjaan Bidang Geospasial
21 22 23 24
25
12 5
Bidang Pengembangan Sumberdaya Informatika
Pusat Pengembangan Sistem Informatika 13
Bidang Pengembangan Sistem Informasi
26 27 28 29 30
ESELON IV Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Subbagian Kerjasama dan Hukum Subbagian Pelaksanaan Anggaran Subbagian Perbendaharaan Subbagian Akuntansi dan Laporan Keuangan Subbagian Kepegawaian dan Organisasi Subbagian Umum Subbagian Publikasi dan Humas Subbagian Dokumentasi dan Perpustakaan Subbidang Pelatihan dan Produktivitas Subbidang Penempatan Tenaga Kerja Subbidang Hub. Industrial dan Jamsos TK Subbidang Pengawasan Ketenagakerjaan Subbagian Tata Usaha Subbidang Pelatihan dan Produktivitas Subbidang Penempatan Tenaga Kerja Subbidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Subbidang Pengawasan Ketenagakerjaan Subbagian Tata Usaha Subbidang Pengembangan Jaringan Komunikasi Data Subbidang Pembinaan Teknis Pranata Komputer Subbidang Pengembangan Aplikasi Subbidang Pengadaan Secara Elektronik Subbagian Tata Usaha
57 Lampiran 7 Struktur Diitjen Binalattas Eselon 3 dan 4 Pada Usulan Soft 1 No
ESELON II
No
ESELON III
No 1
1
Bagian Program dan Pelaporan
Evaluasi
2 3 4
1
Sekretariat Jenderal
Direktorat
2
2
5 6
3
Bagian Hukum Kerjasama Luar Negeri
4
Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum
5
Subdirektorat Pengembangan Standarisasi Kompetensi
6 Direktorat Bina Pengembangan Standar Kompetensi, instruktur dan tenaga pelatih
Bagian Keuangan
7
dan
Subdirektorat Perencanaan, Pengembangan Program dan Kerjasama Subdirektorat Pengembangan Kompetensi dan Karier
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
8
Subdirektorat Evaluasi 19 20
9
10 3
21
Subdirektorat Pengembangan Sistem Informasi dan Akreditasi
23
Subdirektorat Pengembangan Kapasitas Sarana dan Fasilitas
25
Subdirektorat Kerjasama dan Pendanaan
27
Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan 11
12
4
Subdirektorat Pengembangan Standar Mutu Lembaga Pelatihan
Direktorat Bina Pengembangan Pemagangan dan Pelatihan
13
Subdirektorat Fasilitasi Perizinan Pemagangan dan jejaring sistem informasi Dalam Negeri
22
24
26
28 29 30 31
ESELON IV Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran Subbagian Data, Informasi dan substansi kehumasan Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Subbagian Pelaksanaan Anggaran Subbagian Perbendaharaan Subbagian Akuntansi dan Laporan Keuangan Subbagian Hukum Subbagian Kerjasama Luar Negeri Subbagian Kepegawaian dan Organisasi Subbagian Umum Subbagian Perlengkapan Seksi Penyusunan Standar Kompetensi Seksi Penerapan Standar Kompetensi Seksi Perencanaan dan Pengembangan Program Seksi Pengembangan informasi dan Kerjasama Seksi Pengembangan Kualifikasi Kompetensi Seksi Pengembangan Karier Seksi Perencanaan Evaluasi Seksi Pengembangan Evaluasi Subbagian Tata Usaha Seksi Penyusunan Standar Mutu Seksi Penerapan Standar Mutu Seksi Pengembangan Sistem Informasi Kelembagaan Seksi Penerapan Sistem Akreditasi Seksi Pengembangan Standar Sarana dan Fasilitas Seksi Pengelolaan Sarana dan Fasilitas Seksi Kerjasama Kelembagaan Seksi Pendanaan Pelatihan Subbagian Tata Usaha Seksi Pengembangan Program, promosi dan jejaring Seksi Pengendalian, Perizinan dan Advokasi
58 Lanjutan Lampiran 7 No
ESELON II
No
ESELON III
14
Subdirektorat Fasilitasi Perizinan Pemagangan dan jejaring sistem informasi Luar Negeri
15
16
Subdirektorat Pengembangan Program, Sistem dan Metode Pelatihan
Subdirektorat Penyelenggara Pelatihan
No 32 33 34 35 36 37 38 39
17
Subdirektorat Produktivitas
Promosi 40
41 18
Subdirektorat Peningkatan Kapasitas SDM 42
5
Direktorat Bina Peningkatan Produktivitas 43 19
Subdirektorat Pengembangan Kerjasama dan Kelembagaan Produktivitas 44
20
Subdirektorat Pengukuran dan Evaluasi Produktivas
45 46 47
ESELON IV Seksi Pengembangan Program, promosi dan jejaring Seksi Pengendalian, Perizinan dan Advokasi Seksi Pengembangan Program dan Materi Pelatihan Seksi Pembaharuan Sistem dan Metode Pelatihan Seksi Perencanaan Pelatihan Seksi Penerapan dan Pengendalian Pelatihan Subbagian Tata Usaha Seksi Promosi Produktivitas Sektor Pemerintah Seksi Promosi Produktivitas Sektor Swasta Seksi Peningkatan Kapasitas SDM Produktivitas Sektor Pemerintahan Seksi Peningkatan Kapasitas SDM Produktivitas Sektor Swasta Seksi Pengembangan Kerjasama dan Kelembagaan Produktivitas Sektor Pemerintah Seksi Pengembangan Kerjasama dan Kelembagaan Produktivitas Sektor Swasta Seksi Pengukuran Seksi Evaluasi Produktivitas Subbagian Tata Usaha
59 Lampiran 8 Struktur Ditjen Binapenta Eselon 3 dan 4 Pada Usulan Soft 1 No
ESELON II
No
ESELON III
No
14 15
Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran Subbagian Data, Informasi dan substansi kehumasan Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Subbagian Pelaksanaan Anggaran Subbagian Perbendaharaan Subbagian Akuntansi dan Laporan Keuangan Subbagian Hukum Subbagian Kerjasama Luar Negeri Subbagian Kepegawaian dan Organisasi Subbagian Umum dan Perlengkapan Seksi Analisa Jabatan Seksi Bimbingan Jabatan Seksi Penyediaan Informasi Pasar Kerja Seksi Analisa Pasar Kerja Seksi PTK Nasional
16
Seksi PTK Daerah
17
Seksi PTK Perusahaan Swasta
18
Seksi PTK BUMN
19 20 21
28 29
Subbagian Tata Usaha Seksi Bursa Kerja Dalam Negeri Seksi Bursa Kerja Luar Negeri Seksi Penempatan Tenaga Kerja Wanita Seksi Penempatan Tenaga Kerja Pemuda Seksi Penempatan Tenaga Kerja Disabilitas Seksi Penempatan Tenaga Kerja Lansia Seksi Mekanisme Antar Kerja Seksi Pemberdayaan Pengantar Kerja Subbagian Tata Usaha Seksi Perizinan Kelembagaan
30
Seksi Evaluasi Kinerja
1 1
Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan
2 3 4
1
2
Sekretariat Direktorat Jenderal
Direktorat Perencanaan Tenaga Kerja dan Pengembangan Kerja
2
3
3
Bagian Hukum dan Kerjasama Luar Negeri
4
Kepala Kepegawaian Umum
8 9 10
Subdirektorat Analisa dan Bimbingan Jabatan
11 12
6
Subdirektorat Informasi Pasar Kerja
13
7
Subdirektorat Perencanaan Kerja Makro Subdirektorat Perencanaan Kerja Mikro
Tenaga
Tenaga
9
Subdirektorat Kerja
10
Subdirektorat Pempatan Tenaga Kerja Wanita dan Pemuda
11
13
14 Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri
Bagian dan
7
5
12
4
5 6
8
Direktorat Perencanaan Penempatan Tenaga Kerja dan Pembinaan Pengantar Kerja
Bagian Keuangan
15
16
Bursa
Subdirektorat Penempatan Tenaga Kerja Disabilitas dan Lansia Subdirektorat Kerja
Antar
Subdirektorat Kelembagaan Penempatan Subdirektorat Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Subdirektorat Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Subdirektorat Kerjasama Internasional
ESELON IV
22 23 24 25 26 27
32 33
Seksi Penyiapan & Dokumen Penempatan TKI Seksi Fasilitasi Penyediaan TKI Seksi Advokasi & Kepulangan
34
Seksi Sarana & Perlindungan
35
Seksi Kerjasama Bilateral Seksi Kerjasama Regional & Multilateral Subbagian Tata Usaha
31
36 37
60 Lanjutan Lampiran 8 No
ESELON II
No 17
18
5
Direktorat Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja
ESELON III
No
Subdirektorat Tenaga Kerja Mandiri & Sektor Informal Subdirektorat Pengembangan Padat Karya
38 39
20
Subdirektorat Terapan Teknologi Tepat Guna Subdirektorat Pemberdayaan Pendampingan & Kerjasama Antar Lembaga
Seksi Padat Karya Pedesaan
41
Seksi Padat Karya Perkotaan Seksi Pengembangan Teknologi Tepat Guna
43 44 45 46 47
21
Subdirektorat Analisis & Perizinan Sektor Industri 48
6
Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kerja Asing
49 22
Subdirektorat Analisis & Perizinan Sektor Jasa 50
23
Subdirektorat Kerjasama Kelembagaan
Seksi Tenaga Kerja Mandiri Seksi Tenaga Kerja Sektor Informal
40
42 19
ESELON IV
51 52 53
Seksi Penyebarluasan Teknologi Tepat Guna Seksi Pemberdayaan Pendampingan Seksi Kerjasama Antar Lembaga Subbagian Tata Usaha Seksi Rencana Penggunaan TKA Sektor Industri (Maritim & Pertanian) Seksi Izin Memperkerjakan TKA Sektor Industri (Maritim & Pertanian) Seksi Rencana Penggunaan TKA Sektor Jasa (Maritim & Pertanian) Seksi Izin Memperkerjakan TKA Sektor Jasa (Maritim & Pertanian) Seksi Kerjasama Internasional Seksi Kerjasama Antar Lembaga Subbagian Tata Usaha
61 Lampiran 9 Struktur Ditjen PHI & Jamsos Eselon 3 dan 4 Pada Usulan Soft 1 No
ESELON II
No
ESELON III
No
11
Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran Subbagian Data, Informasi dan substansi kehumasan Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Subbagian Pelaksanaan Anggaran Subbagian Perbendaharaan Subbagian Akuntansi dan Laporan Keuangan Subbagian Hukum Subbagian Kerjasama Luar Negeri Subbagian Kepegawaian dan Organisasi Subbagian Umum dan Perlengkapan Seksi Peraturan Perusahaan
12
Seksi Perjanjian Kerja Bersama
13
19 20
Seksi Fasilitasi Perjanjian Kerja Seksi Pengembangan Perjanjian kerja Seksi Fasilitasi Kesejahteraan Pekerja Seksi Pengembangan Kesejahteraan Pekerja dan Informasi Syarat Kerja Seksi Pencegahan Diskriminasi Syarat Kerja Seksi Pengembangan Syarat Kerja Non Diskriminasi Subbagian Tata Usaha Seksi Organisasi Pekerja
21
Seksi Organisasi Pengusaha
22
Seksi Lembaga Kerjasama Bipartit
23
Seksi Lembaga Kerjasama Tripartit
1 1
Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan
2 3 4
1
2
Sekretariat Direktorat Jenderal
Direktorat Persyaratan Kerja
2
5 6
3
Bagian Hukum dan Kerjasama Luar Negeri
4
Kepala Kepegawaian Umum
Bagian dan
7 8 9 10
5
Subdirektorat Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama
6
Subdirektorat Hubungan Kerja
15
7
Subdirektorat Kesejahteraan Pekerja dan Informasi Syarat Kerja Subdirektorat Kerja Diskriminasi
17
8
9
10 3
Bagian Keuangan
Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama Hubungan Industrial 11
14
Syarat Non
Subdirektorat Pemberdayaan Organisasi Pekerja dan Organisasi Pengusaha Subdirektorat Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Kerjasama Bipartit dan Lembaga Kerjasama Tripartit Subdirektorat Kerjasama dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial
16
18
24
25 26
12 4
Direktorat Pengupahan 13
Subdirektorat Pengembangan Sistem Pengupahan Subdirektorat Fasilitasi dan Konsultasi Pengupahan
ESELON IV
Seksi Kerjasama dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial Seksi Penyiapan Materi dan Penyelenggaraan Sidang Kelembagaan Hubungan Industrial Subbagian Tata Usaha
28 29
Seksi Pengembangan Sistem Pengupahan Seksi Analisis Pengupahan Seksi Fasilitasi Pengupahan
30
Seksi Kepengurusan Pengupahan
27
62 Lanjutan Lampiran 9 No
ESELON II
No 14
15 5
Direktorat Jaminan Sosial Tenaga Kerja 16
ESELON III Subdirektorat Standarisasi Pengupahan Subdirektorat Pengembangan Kepesertaan dan kerjasama lembaga Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Subdirektorat Standarisasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
No 31
Seksi Norma Pengupahan
32
Seksi Penerapan Pengupahan
33
Subbagian Tata Usaha Seksi Pengembangan Kepesertaan Dalam dan luar Hubungan Kerja Seksi Fasilitasi dan Kerjasama antar lembaga Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Seksi Pengelolaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Seksi Perhitungan Iuran dan Manfaat Subbagian Tata Usaha Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
34
35 36 37 38
17
6
Direktorat Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
18
Subdirektorat Perselisihan Hubungan Industrial
Subdirektorat Kelembagaan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
39 40
41
42 19
Subdirektorat Deteksi Dini dan Mogok Kerja
ESELON IV
43 44 45
Seksi Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Seksi Fungsionalisasi Perantara dan Legitimasi Mediator, Konsiliator, Arbiter Hubungan Industrial, dan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Industrial Seksi Kelembagaan dan Tenaga Penyelesaian Perselisihan di Luar Peradilan Seksi Deteksi Dini Seksi Mogok Kerja Subbagian Tata Usaha
63 Lampiran 10 Struktur Ditjen Binwasnaker Eselon 3 dan 4 Pada Usulan Soft 1 No
ESELON II
No
1
1
Sekretariat Direktorat Jenderal
2
4
5
2
Bagian Evaluasi Pelaporan
No Program dan
Bagian Keuangan
6
Bagian Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum Subdirektorat Pengawasan Norma Pengupahan Subdirektorat Pengawasan Norma Jaminan Sosial Tenaga Kerja
7 8
Subbagian Kerjasama Luar Negeri
2 3 4 5
9 10 11 12 13 14 15 16
7
8
3
Direktorat Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak
10
11
4
Subdirektorat Pengawasan Norma Kerja Anak
17 18
19
20
9
Direktorat Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Subdirektorat Pengawasan Norma Kerja Perempuan
12
Subdirektorat Pengawasan Norma Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja Subdirektorat Pengawasan Norma Kerja dan Perlindungan Berserikat Subdirektorat Pengawasan Norma Mekanik, Pesawat Uap dan Bejana Tekan Subdirektorat Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan, Listrik, dan Penanggulangan Kebakaran
ESELON IV Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran Subbagian Data, Informasi dan substansi kehumasan Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Subbagian Pelaksanaan Anggaran Subbagian Perbendaharaan Subbagian Akuntansi dan Laporan Keuangan Subbagian Hukum
1
6 3
Direktorat Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
ESELON III
21 22 23
Subbagian Kepegawaian dan Organisasi Subbagian Umum dan Perlengkapan Seksi Pengawasan Waktu Kerja & Istirahat Kerja Seksi Pengawasan Pengurusan Seksi Tenaga Kerja Dalam & Luar Hubungan Kerja Seksi Pengawasan Pelayanan & Pengelolaan Infrastruktur Seksi Pengawasan Kepesertaan Tenaga Kerja Subbagian Tata Usaha Seksi Pengawasan Norma Penghapusan Diskriminasi Seksi Pengawasan Norma Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan Seksi Pengawasan Norma Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA) Seksi Pengawasan Norma Perlindungan Tenaga Kerja Anak Seksi Pengawasan Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja Dalam Negeri Seksi Pengawasan Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja Luar Negeri Seksi Pengawasan Norma dan Hubungan Kerja
24
Seksi Pengawasan Perlindungan Berserikat
25 26
Subbagian Tata Usaha Seksi Pengawasan Kerja Mekanik
27
Seksi Pengawasan Norma Pesawat Uap dan Bejana Tekan
28
Seksi Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan
29
Seksi Pengawasan Norma Listrik dan Penanggulangan Kebakaran
64 Lanjutan Lampiran 10 No
ESELON II
No
ESELON III
13
Subdirektorat Pengawasan Norma Kesehatan Kerja
14
15
16 5
Direktorat Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
17
18
6
Direktorat Penegakan Hukum Norma Ketenagakerjaan
19
20
21
Subdirektorat Pengawasan Norma Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya Subdirektorat Pengawasan Norma Kelembagaan, Keahlian dan SMK3 Subdirektorat Pengkajian dan Bimbingan Teknis Pelayanan K3 Subdirektorat Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kompetensi K3
No 30 31 32 33 34 35 36 37
ESELON IV Seksi Pengawasan Norma Pelayanan Kesehatan Kerja Seksi Pengawasan Norma Pemeliharaan Kesehatan Tenaga Kerja Seksi Pengawasan Norma Lingkungan Kerja Seksi Pengawasan Norma Bahan Berbahaya Seksi Pengawasan Norma Kelembagaan dan Keahlian K3 Seksi Pengawasan Norma Sistem Manajamen K3 Subbagian Tata Usaha Seksi Pengkajian K3
38
Seksi Bimbingan Teknis Pelayanan K3
39
Seksi Sumber Daya Manusia K3
40
Seksi Kompetensi K3
41 Subdirektorat Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan
42
Subdirektorat Pengembangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Subdirektorat Advokasi & Penyidik Ketenagakerjaan Subdirektorat Kerjasama Lintas Sektoral
44
Subbagian Tata Usaha Seksi Pemeriksaan Teknis Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Seksi Penindakan Norma Ketenagakerjaan Seksi Pemberdayaan PPNS
45
Seksi Sarana & Prasarana PPNS
43
47 48
Seksi Advokasi Tenaga Kerja Perempuan & anak Seksi Penyidikan Ketenagakerjaan Seksi Penyelesaian Hukum Pidana
49
Seksi Penyelesaian Hukum Perdata
50
Subbagian Tata Usaha
46
65 Lampiran 11 Struktur Sekretariat Jenderal Eselon 3 dan 4 Pada Usulan Soft 3 No
1
ESELON II
No
ESELON III
1
Bagian Perencanaan Umum
2
Bagian Penyusunan Program dan Anggaran I
Biro Perencanaan
No
ESELON IV
1 2 3 4 5
15 16 17
Subbagian Perencanaan Umum I Subbagian Perencanaan Umum II Subbagian Tata Usaha Biro Subbagian Pelatihan dan Produktivitas Subbagian Penempatan Tenaga Kerja Subbagian Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan Pengawasan Ketenagakerjaan Subbagian Pembangunan Kawasan Transmigrasi Subbagian Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi Subbagian Kesekretariatan, Penelitian, Pengembangan, dan Informasi dan Pengawasan Intern Subbagian Evaluasi dan Pelaporan I Subbagian Evaluasi dan Pelaporan II Subbagian Evaluasi dan Pelaporan III Subbagian Perbendaharaan Subbagian Tata Usaha Keuangan dan Ganti Rugi Subbagian Tata Usaha Biro Subbagian Pelaksanaan Anggaran I Subbagian Pelaksanaan Anggaran II
18
Subbagian Pelaksanaan Anggaran III
19 20 21 22 23 24 25
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Subbagian Pengelolaan BMN I Subbagian Pengelolaan BMN II Subbagian Pengelolaan BMN III Subbagian Akuntansi dan Pelaporan I Subbagian Akuntansi dan Pelaporan II Subbagian Akuntansi dan Pelaporan III Subbagian Organisasi Subbagian Ketatalaksanaan dan Reformasi Birokrasi Subbagian Analisis Jabatan Subbagian Perencanaan Pegawai Subbagian Formasi dan Pengadaan Subbagian Penilaian Kinerja Pegawai Subbagian Pengembangan Karir Subbagian Jabatan Fungsional Subbagian Disiplin dan Peraturan Pegawai Subbagian Kepangkatan dan Pemberhentian Subbagian Data dan Informasi Pegawai Subbagian Tata Usaha Biro Subbagian Penelaahan Hukum Subbagian Evaluasi Konvensi Internasional
39
Subbagian Tata Usaha Biro
6 7
3
Bagian Penyusunan Program dan Anggaran II
8 9
4
5
6 2
Biro Keuangan 7
3
Biro Organisasi dan Kepegawaian
Bagian Akuntansi dan Pelaporan
9
Bagian Organisasi dan Tata Laksana
10
12
13
Biro Hukum
Bagian Perbendaharaan dan Tata Usaha Keuangan Bagian Pelaksanaan Anggaran, pengujian SPP dan penerbitan SPM Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)
8
11
4
Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
14
15
Bagian Perencanaan Pegawai Bagian Pengembangan Pegawai Bagian Mutasi Kepegawaian Bagian Penelaahan Hukum dan Konvensi Internasional Bagian Perancangan Peraturan PerundangUndangan I Bagian Perancangan Peraturan PerundangUndangan II
10 11 12 13 14
26
41
Subbagian Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Subbagian Pengawasan Ketenagakerjaan
42
Subbagian Ketransmigrasian
43
Subbagian Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
44
Subbagian Penempatan Tenaga Kerja
40
66 Lanjutan Lampiran 11 No
ESELON II
No
ESELON III
No 45
16
17
18 5
Biro Umum
Bagian Penyuluhan dan Bantuan Hukum Bagian Rumah Tangga dan Keamanan Bagian Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
19
Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Kearsipan
56 57
ESELON IV Subbagian Kesekretariatan, Penelitian, Pengembangan, dan Informasi serta Pengawasan Intern Subbagian Penyuluhan dan Konsultasi Hukum Subbagian Pembelaan Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum Subbagian Urusan Dalam Subbagian Telekomunikasi Subbagian Keamanan Subbagian Sekretariat ULP Subbagian Kelompok Kerja Subbagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Subbagian Tata Usaha Menteri dan Protokol Subbagian Tata Usaha Setjen, Staff Ahli dan Staff Khusus Menteri Subbagian Persuratan, Kearsipan dan Tata Usaha Biro
67 Lampiran 12 Struktur Pusat Eselon 3 dan 4 Pada Usulan Soft 3 No
ESELON II
No
ESELON III
1
Bidang Multilateral
Kerjasama
2
Bidang Kerjasama Bilateral
No
ESELON IV
1 2
Subiddang Kerjasama ILO Subbidang Kerjasama non-ILO Subbidang Kerjasama Bilateral I Subbidang Kerjasama Bilateral II Subbidang Kerjasama ASEAN Subbidang Kerjasama nonASEAN Subbagian Tata Usaha Subbidang Analisis Pendapat Umum dan Pemberitaan Subbidang Media Massa Subbidang Lembaga Tinggi Negara, Pemerintah dan Non Pemerintah Subbidang Publikasi, Dokumentasi dan Perpustakaan Subbagian Tata Usaha Subbagian Kepegawaian dan Keuangan Subbagian Umum Subbidang Perencanaan dan Program Subbidang Evaluasi dan Pelaporan Subbidang Kepemimpinan, Manajemen dan Teknis Subbidang Fungsional dan Kerjasama
3 1
Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri
4 5 3
Bidang Kerjasama Regional
6 7
4
2
Pusat Hubungan Masyarakat
5
Bidang Pendapat dan Media Massa
Umum
8 9
Bidang Hubungan Antar Lembaga, Dokumentasi dan Perpustakaan
10 11 12
6
13
Bagian Tata Usaha
14
3
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
7
Bidang Evaluasi
Program
dan
15 16 17
8
Bidang Penyelenggaraan 18
68 Lampiran 13 Struktur Inspektorat Jenderal Eselon 3 dan 4 Pada Usulan Soft 3 No
1
ESELON II
Sekretariat Inspektorat Jenderal
No 1
Bagian Perencanaan
2
Bagian Keuangan dan Perlengkapan
3
4 2 3 4 5
Inspektorat I Inspektorat II Inspektorat III Inspektorat IV
ESELON III
Bagian Organisasi Kepegawaian, Hukum, dan Hubungan Masyarakat Bagian Data dan Pemantauan Laporan Hasil Audit
No
ESELON IV
1 2
Subbagian Program dan Anggaran Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Subbagian Keuangan dan Tata Usaha Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga Subbagian Organisasi dan Kepegawaian Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat Subbagian Data dan Pemantauan Laporan Hasil Audit I dan II Subbagian Data dan Pemantauan Laporan Hasil Audit III dan IV Subbagian Tata Usaha Subbagian Tata Usaha Subbagian Tata Usaha Subbagian Tata Usaha
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
69 Lampiran 14 Struktur Barenbang Eselon 3 dan 4 Pada Usulan Soft 3 No
ESELON II
No
ESELON III
No 1
1
Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan
2 3 4
1
2
Sekretariat Badan
Bagian Keuangan
5 6
3
4
5 2
Pusat Penelitian Pengembangan Ketenagakerjaan
dan 6
Bagian Kepegawaian dan Umum Bagian Publikasi, Humas dan Perpustakaan Bidang Pelatihan dan Produktivitas serta Penempatan Tenaga Kerja Bidang Hubungan Industrial & Jamsos TK serta Pengawasan Ketenagakerjaan
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
3
Pusat Perencanaan Tenaga Kerja
7
Bidang Pembangunan Kawasan Transmigrasi
17 18
8
4
Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan
9
10
Bidan Pelatihan dan Produktivitas, dan Penempatan Tenaga Kerja Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan Pengawasan Ketenagakerjaan Bidang Geospasial
19 20 21 22 23 24 25
11 5
Pusat Pengembangan Sistem Informatika 12
Bidang Pengembangan Sumberdaya Informatika
Bidang Pengembangan Sistem Informasi
26 27 28 29 30
ESELON IV Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Subbagian Kerjasama dan Hukum Subbagian Pelaksanaan Anggaran Subbagian Perbendaharaan Subbagian Akuntansi dan Laporan Keuangan Subbagian Kepegawaian dan Organisasi Subbagian Umum Subbagian Publikasi dan Humas Subbagian Dokumentasi dan Perpustakaan Subbidang Pelatihan dan Produktivitas Subbidang Penempatan Tenaga Kerja Subbidang Hub. Industrial dan Jamsos TK Subbidang Pengawasan Ketenagakerjaan Subbagian Tata Usaha Subbidang Pembangunan Pemukiman & Kawasan Transmigrasi Subbidang Penempatan Transmigrasi Subbagian Tata Usaha Subbidang Pelatihan dan Produktivitas Subbidang Penempatan Tenaga Kerja Subbidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Subbidang Pengawasan Ketenagakerjaan Subbidang Geospasial Ketenagakerjaan Subbidang Geospasial Subbagian Tata Usaha Subbidang Pengembangan Jaringan Komunikasi Data Subbidang Pembinaan Teknis Pranata Komputer Subbidang Pengembangan Aplikasi Subbidang Pengadaan Secara Elektronik Subbagian Tata Usaha
70
Lampiran 15 Struktur Ditjen Binalattas Eselon 3 dan 4 Pada Usulan Soft 3 No
ESELON II
No
ESELON III
No 1
1
Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan
2 3 4
1
Sekretariat Jenderal
Direktorat
2
Direktorat Bina Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan
5 6 7
3
Bagian Hukum dan Kerjasama Luar Negeri
4
Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum Subdirektorat Pengembangan Standarisasi Kompetensi
12
5
Subdirektorat Pengembangan Pelatihan
14
6
2
Bagian Keuangan
7
8
8 9 10 11
13
Program 15
Subdirektorat Kemitraan dan Promosi Standar Kompetensi dan Program Pelatihan
Subdirektorat Penyelenggaraan Pelatihan Kerja
16 17
18
19 20
9
3
Direktorat Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan
10
11 12
4
Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan
13
Subdirektorat Peningkatan Kompetensi Instruktur, PSM, dan Tenaga Pelatihan Subdirektorat Pengembangan Fungsional
Jabatan
Subdirektorat Perencanaan dan Evaluasi Subdirektorat Kerjasama dan Informasi
Subdirektorat Mutu Lembaga
Standar
21
22
23 24 25 26 27 28 29 30 31
ESELON IV Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran Subbagian Data dan Informasi Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Subbagian Pelaksanaan Anggaran Subbagian Perbendaharaan Subbagian Akuntansi dan Laporan Keuangan Subbagian Hukum Subbagian Kerjasama Luar Negeri Subbagian Kepegawaian dan Organisasi Subbagian Umum Subbagian Perlengkapan Seksi Pengembangan Standar Kompetensi Seksi Harmonisasi Standar Kompetensi Seksi Penyusunan Program Pelatihan Seksi Evaluasi Program Pelatihan Seksi Kemitraan Standar Kompetensi dan Program Seksi Promosi Standar Kompetensi dan Program Seksi Perencanaan Penyelenggaraan Pelatihan Kerja Seksi Pengendalian Penyelenggaraan Pelatihan Kerja Subbagian Tata Usaha Seksi Peningkatan Kompetensi Instruktur dan PSM Seksi Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelatihan Seksi Bimbingan Jabatan Fungsional Seksi Penilaian Kinerja Seksi Perencanaan Seksi Evaluasi Seksi Kerjasama Seksi Informasi Subbagian Tata Usaha Seksi Penyusunan Standar Mutu Lembaga Seksi Penjaminan Mutu Lembaga
71 Lanjutan Lampiran 15 No
ESELON II
No
ESELON III
14
Subdirektorat Perizinan dan Akreditasi Lembaga
15
16
Subdirektorat Pengembangan dan Pengelolaan Sarana & Prasarana Lembaga Subdirektorat Kerjasama dan Sistem Informasi Lembaga
No 32
Seksi Perizinan Lembaga
33
Seksi Akreditasi Lembaga
36
Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Lembaga Seksi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Lembaga Seksi Kerjasama Lembaga
37
Seksi Informasi Lembaga
38
Subbagian Tata Usaha Seksi Sistem Pemagangan Dalam Negeri Seksi Penerapan dan Pengendalian Pemagangan Dalam Negeri Seksi Sistem Pemagangan Luar Negeri Seksi Penerapan dan Pengendalian Pemagangan Luar Negeri
34 35
39 17
Subdirektorat Pemagangan Dalam Negeri
40 41
18
5
Subdirektorat Pemagangan Luar Negeri
Direktorat Bina Pemagangan 19
20
Subdirektorat dan Advokasi
42
43
Seksi Perizinan Penyelenggaraan Program Pemagangan
44
Seksi Advokasi dan Perlindungan Penyelenggaraan Pemagangan
45
Seksi Promosi Program Pemagangan
Perizinan
Subdirektorat Promosi dan Pengembangan Jejaring
46
21
22 6
Direktorat Bina Produktivitas 23
24
Subdirektorat Promosi dan Kerjasama Produktivitas Subdirektorat Pengembangan dan Penerapan Sistem & Metode Subdirektorat Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Lembaga Produktivitas Subdirektorat Pengukuran dan Analisis Produktivas
ESELON IV
47 48 49 50 51 52
Seksi Jejaring Program Pemagangan Subbagian Tata Usaha Seksi Promosi Seksi Kerjasama Seksi Pengembangan Sistem & Metode Seksi Penerapan Sistem & Metode Seksi Pengembangan SDM
53
Seksi Pemberdayaan Lembaga
54 55 56
Seksi Pengukuran Seksi Analisis Subbagian Tata Usaha
72 Lampiran 16 Struktur Ditjen Binapenta Eselon 3 dan 4 Pada Usulan Soft 3 No
ESELON II
No
ESELON III
No
33 34
Seksi Sarana & Perlindungan
35
Seksi Kerjasama Bilateral Seksi Kerjasama Regional & Multilateral Subbagian Tata Usaha Seksi Tenaga Kerja Mandiri Seksi Tenaga Kerja Sektor Informal
1 1
Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan
2 3 4
1
2
Sekretariat Direktorat Jenderal
Direktorat Perencanaan Tenaga Kerja dan Pengembangan Kerja
2
Bagian Keuangan
5 6
3
Bagian Hukum dan Kerjasama Luar Negeri
4
Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum
7 8 9 10
5
Subdirektorat Analisa dan Bimbingan Jabatan
11 12
6
Subdirektorat Pasar Kerja
Informasi
13
Subdirektorat Perencanaan Tenaga Kerja Makro Subdirektorat Perencanaan Tenaga Kerja Mikro
14 15 16 17 18 19
7 8
9
Subdirektorat Bursa Kerja
20 21
10 3
Direktorat Perencanaan Penempatan Tenaga Kerja dan Pembinaan Pengantar Kerja
11
Subdirektorat Pempatan Tenaga Kerja Wanita dan Pemuda
22
Subdirektorat Penempatan Tenaga Kerja Disabilitas dan Lansia
24
23
25 26
4
5
Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri
Direktorat Pengembangan Perluasan Kesempatan
12
Subdirektorat Antar Kerja
13
Subdirektorat Kelembagaan Penempatan
14
Subdirektorat Penempatan Tenaga Kerja Indonesia
15
Subdirektorat Perlindungan Kerja Indonesia
16
Subdirektorat Internasional
17
Subdirektorat Tenaga Kerja Mandiri & Sektor Informal
Tenaga Kerjasama
ESELON IV Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran Subbagian Data, Informasi dan substansi kehumasan Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Subbagian Pelaksanaan Anggaran Subbagian Perbendaharaan Subbagian Akuntansi dan Laporan Keuangan Subbagian Hukum Subbagian Kerjasama Luar Negeri Subbagian Kepegawaian dan Organisasi Subbagian Umum dan Perlengkapan Seksi Analisa Jabatan Seksi Bimbingan Jabatan Seksi Penyediaan Informasi Pasar Kerja Seksi Analisa Pasar Kerja Seksi PTK Nasional Seksi PTK Daerah Seksi PTK Perusahaan Swasta Seksi PTK BUMN Subbagian Tata Usaha Seksi Bursa Kerja Dalam Negeri Seksi Bursa Kerja Luar Negeri Seksi Penempatan Tenaga Kerja Wanita Seksi Penempatan Tenaga Kerja Pemuda Seksi Penempatan Tenaga Kerja Disabilitas Seksi Penempatan Tenaga Kerja Lansia Seksi Mekanisme Antar Kerja Seksi Pemberdayaan Pengantar Kerja Subbagian Tata Usaha Seksi Perizinan Kelembagaan Seksi Evaluasi Kinerja Seksi Penyiapan & Dokumen Penempatan TKI Seksi Fasilitasi Penyediaan TKI Seksi Advokasi & Kepulangan
27 28 29 30 31 32
36 37 38 39
73 No
ESELON II
No
ESELON III
No
ESELON IV
No
ESELON III
No
ESELON IV
Kerja
Lanjutan Lampiran 16 No
ESELON II
18
Subdirektorat Pengembangan Karya
19
Subdirektorat Terapan Teknologi Tepat Guna
20
Padat
Subdirektorat Pemberdayaan Pendampingan & Kerjasama Antar Lembaga
40
Seksi Padat Karya Pedesaan
41
Seksi Padat Karya Perkotaan
42 43 44 45 46 47
21
Subdirektorat Analisis & Perizinan Sektor Industri 48
6
Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kerja Asing
49 22
Subdirektorat Analisis & Perizinan Sektor Jasa 50
23
Subdirektorat Kelembagaan
Kerjasama
51 52 53
Seksi Pengembangan Teknologi Tepat Guna Seksi Penyebarluasan Teknologi Tepat Guna Seksi Pemberdayaan Pendampingan Seksi Kerjasama Lembaga
Antar
Subbagian Tata Usaha Seksi Rencana Penggunaan TKA Sektor Industri (Maritim & Pertanian) Seksi Izin Memperkerjakan TKA Sektor Industri (Maritim & Pertanian) Seksi Rencana Penggunaan TKA Sektor Jasa (Maritim & Pertanian) Seksi Izin Memperkerjakan TKA Sektor Jasa (Maritim & Pertanian) Seksi Kerjasama Internasional Seksi Kerjasama Antar Lembaga Subbagian Tata Usaha
74
Lampiran 17 Struktur Ditjen PHI JAMSOS Eselon 3 dan 4 Pada Usulan Soft 3 No
ESELON II
No
ESELON III
No 1
1
Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan
2 3 4
1
2
Sekretariat Direktorat Jenderal
Direktorat Persyaratan Kerja
2
Bagian Keuangan
5 6
3
Bagian Hukum dan Kerjasama Luar Negeri
4
Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum
5
Subdirektorat Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama
6
Subdirektorat Hubungan Kerja
7
Subdirektorat Kesejahteraan Pekerja dan Informasi Syarat Kerja
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8
9
10 3
Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama Hubungan Industrial
Subdirektorat Syarat Kerja Non Diskriminasi
Subdirektorat Pemberdayaan Organisasi Pekerja dan Organisasi Pengusaha Subdirektorat Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Kerjasama Bipartit dan Lembaga Kerjasama Tripartit
18
Seksi Pengembangan Syarat Kerja Non Diskriminasi
19 20
Subbagian Tata Usaha Seksi Organisasi Pekerja
21
Seksi Organisasi Pengusaha
22
Seksi Lembaga Kerjasama Bipartit
23
Seksi Lembaga Kerjasama Tripartit
24 11
Subdirektorat Kerjasama dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial
25 26
4
Direktorat Pengupahan
13
Subdirektorat Pengembangan Sistem Pengupahan
ESELON IV Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran Subbagian Data, Informasi dan substansi kehumasan Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Subbagian Pelaksanaan Anggaran Subbagian Perbendaharaan Subbagian Akuntansi dan Laporan Keuangan Subbagian Hukum Subbagian Kerjasama Luar Negeri Subbagian Kepegawaian dan Organisasi Subbagian Umum dan Perlengkapan Seksi Peraturan Perusahaan Seksi Perjanjian Kerja Bersama Seksi Fasilitasi Perjanjian Kerja Seksi Pengembangan Perjanjian kerja Seksi Fasilitasi Kesejahteraan Pekerja Seksi Pengembangan Kesejahteraan Pekerja dan Informasi Syarat Kerja Seksi Pencegahan Diskriminasi Syarat Kerja
27 28
Seksi Kerjasama dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial Seksi Penyiapan Materi dan Penyelenggaraan Sidang Kelembagaan Hubungan Industrial Subbagian Tata Usaha Seksi Pengembangan Sistem Pengupahan Seksi Analisis Pengupahan
75 14
Lanjutan Lampiran 17 No
ESELON II
No
Subdirektorat Fasilitasi dan Konsultasi Pengupahan ESELON III
29
No 30
5
15
Subdirektorat Standarisasi Pengupahan
16
Subdirektorat Pengembangan Kepesertaan dan kerjasama lembaga Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Direktorat Jaminan Sosial Tenaga Kerja 17
Subdirektorat Standarisasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
31 32 33 34
35
36 37 38 39
18
Subdirektorat Perselisihan Hubungan Industrial 40
6
Direktorat Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
19
Subdirektorat Kelembagaan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
41
42 20
Subdirektorat Deteksi Dini dan Mogok Kerja
43 44 45
Seksi Fasilitasi Pengupahan
ESELON IV Seksi Kepengurusan Pengupahan Seksi Norma Pengupahan Seksi Penerapan Pengupahan Subbagian Tata Usaha Seksi Pengembangan Kepesertaan Dalam dan luar Hubungan Kerja Seksi Fasilitasi dan Kerjasama antar lembaga Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Seksi Pengelolaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Seksi Perhitungan Iuran dan Manfaat Subbagian Tata Usaha Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Seksi Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Seksi Fungsionalisasi Perantara dan Legitimasi Mediator, Konsiliator, Arbiter Hubungan Industrial, dan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Industrial Seksi Kelembagaan dan Tenaga Penyelesaian Perselisihan di Luar Peradilan Seksi Deteksi Dini Seksi Mogok Kerja Subbagian Tata Usaha
76 Lampiran 18 Struktur Ditjen Binwasnaker Eselon 3 dan 4 Pada Usulan Soft 3 No
ESELON II
No
ESELON III
No 1
1
Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan
2 3 4
1
Sekretariat Direktorat Jenderal
2
2
5 6
3
Bagian Hukum dan Kerjasama Luar Negeri
4
Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum
5 Direktorat Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Bagian Keuangan
Subdirektorat Pengawasan Norma Pengupahan
7 8 9 10 11 12 13
6
Subdirektorat Pengawasan Norma Jaminan Sosial Tenaga Kerja
14 15 16 17
7
Subdirektorat Pengawasan Norma Kerja Perempuan
18
19 8
3
Subdirektorat Pengawasan Norma Kerja Anak 20
Direktorat Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak 9
10
Subdirektorat Pengawasan Norma Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja
Subdirektorat Pengawasan Norma Kerja dan Perlindungan Berserikat
21
22 23 24 25
4
Direktorat Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
11
Subdirektorat Pengawasan Norma Mekanik, Pesawat Uap dan Bejana Tekan
26 27
ESELON IV Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran Subbagian Data, Informasi dan substansi kehumasan Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Subbagian Pelaksanaan Anggaran Subbagian Perbendaharaan Subbagian Akuntansi dan Laporan Keuangan Subbagian Hukum Subbagian Kerjasama Luar Negeri Subbagian Kepegawaian dan Organisasi Subbagian Umum dan Perlengkapan Seksi Pengawasan Waktu Kerja & Istirahat Kerja Seksi Pengawasan Pengurusan Seksi Tenaga Kerja Dalam & Luar Hubungan Kerja Seksi Pengawasan Pelayanan & Pengelolaan Infrastruktur Seksi Pengawasan Kepesertaan Tenaga Kerja Subbagian Tata Usaha Seksi Pengawasan Norma Penghapusan Diskriminasi Seksi Pengawasan Norma Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan Seksi Pengawasan Norma Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA) Seksi Pengawasan Norma Perlindungan Tenaga Kerja Anak Seksi Pengawasan Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja Dalam Negeri Seksi Pengawasan Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja Luar Negeri Seksi Pengawasan Norma dan Hubungan Kerja Seksi Pengawasan Perlindungan Berserikat Subbagian Tata Usaha Seksi Pengawasan Kerja Mekanik Seksi Pengawasan Norma Pesawat Uap dan Bejana Tekan
77 Lanjutan Lampiran 18 No
ESELON II
No
ESELON III
12
Subdirektorat Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan, Listrik, dan Penanggulangan Kebakaran
No 28 29 30
13
14
15
16 5
Direktorat Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
17
18
Subdirektorat Pengawasan Norma Kesehatan Kerja
31
Subdirektorat Pengawasan Norma Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya
32
Subdirektorat Pengawasan Norma Kelembagaan, Keahlian dan SMK3
34
Subdirektorat Pengkajian dan Bimbingan Teknis Pelayanan K3 Subdirektorat Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kompetensi K3
Subdirektorat Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan
33
35 36 37 38 39
6
Direktorat Penegakan Hukum Norma Ketenagakerjaan
Subdirektorat Pengembangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
20
Subdirektorat Advokasi & Penyidik Ketenagakerjaan
21
Subdirektorat Kerjasama Lintas Sektoral
Seksi Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan Seksi Pengawasan Norma Listrik dan Penanggulangan Kebakaran Seksi Pengawasan Norma Pelayanan Kesehatan Kerja Seksi Pengawasan Norma Pemeliharaan Kesehatan Tenaga Kerja Seksi Pengawasan Norma Lingkungan Kerja Seksi Pengawasan Norma Bahan Berbahaya Seksi Pengawasan Norma Kelembagaan dan Keahlian K3 Seksi Pengawasan Norma Sistem Manajamen K3 Subbagian Tata Usaha Seksi Pengkajian K3 Seksi Bimbingan Teknis Pelayanan K3 Seksi Sumber Daya Manusia K3
40
Seksi Kompetensi K3
41
Subbagian Tata Usaha Seksi Pemeriksaan Teknis Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Seksi Penindakan Norma Ketenagakerjaan Seksi Pemberdayaan PPNS Seksi Sarana & Prasarana PPNS Seksi Advokasi Tenaga Kerja Perempuan & anak Seksi Penyidikan Ketenagakerjaan Seksi Penyelesaian Hukum Pidana Seksi Penyelesaian Hukum Perdata Subbagian Tata Usaha
42 43
19
ESELON IV
44 45 46 47 48 49 50
78 Lampiran 19 Rancangan Visi, Misi dan Program Kementrian Tenaga Kerja Tahun 2015-2019 MISI DIREKTORAT JENDERAL
VISI PRESIDEN 1.
2
TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG
SASARAN STRATEGIS
Meningkatkan kompetensi 1.1. Peningkatan Lulusan Tenaga Kerja dan Pelatihan yang Produktivitas Kompeten 1.2. Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja
Meningkatkan 2.1. Peningkatan efektifitas penempatan tenaga kerja sistem manajemen dan perluasan penempatan tenaga kesempatan kerja kerja dalam dan luar negeri 2.2. Peningkatan perluasan kesempatan kerja sektoral
2.3. Peningkatan Pengendalian penggunaan tenaga kerja asing
3
Peningkatan pembinaan hubungan industrial dan perlindungan sosial tenaga kerja
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS) 1.1.1 Meningkatnya Lulusan Pelatihan yang Kompeten 1.2.1 Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja
2.1.1. Peningkatan kualitas dan pemberdayaan penempatan tenaga kerja
PROGRAM
UNIT KERJA ESELON I YANG BERTANG GUNG JAWAB
1 Peningkatan 1 Peningkatan Lulusan Pelatihan Ditjen Pembinaan Kompetensi Tenaga yang Kompeten Pelatihan dan Kerja dan Produktivitas Produktivitas (Ditjen 2 Peningkatan Jumlah Tenaga Kerja Bina Lattas) yang Tersertifikasi 3 Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja 4 Peningkatan jumlah standar kompetensi yang dikembangkan 2 Penempatan dan 1 Persentase peningkatan Ditjen Pembinaan perluasan kesempatan pelayanan informasi pasar kerja Penempatan Tenaga kerja Kerja (Ditjen Bina Penta)
2.2.1. Menurunnya jumlah pengganguran 2.2.2. Jumlah lembaga yang menerapkan model dan sistem perluasan kesempatan kerja 2.3.1. Jumlah pengendalian jabatan yang diduduki oleh tenaga kerja asing
3.1. Peningkatan efektivitas 3.1.1. Meningkatnya pembinaan dan penerapan syarat kerja pengembangan HI untuk non diskriminasi kesejahteraan pekerja
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)
2 Persentase peningkatan penempatan tenaga kerja 3 Persentase perluasan kesempatan kerja mandiri
4 Persentase penempatan tenaga kerja luar negeri formal
3 Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
3.1.2. Meningkatnya pemasyarakatan hubungan industrial
5 Persentase pengendalian tenaga kerja asing 1 Persentase Peningkatan Perusahaan yang membentuk PKB
Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminana Sosial (Ditjen PHI & Jamsos)
2 Persentase peningkatan pelaku hubungan industrial yang mendapatkan pemahaman teknik bernegosiasi
3.1.3. Meningkatnya tindakan pencegahan dan penyelesaiaan perselisihan hubungan industrial 3.2 Peningkatan penerapan 3.2.1. Meningkatnya standar pengupahan perusahaan yang dan pengupahan menerapkan standar berbasis produktivitas pengupahan dan perusahaan yang 3.3. Peningkatan efektivitas 3.3.1. Meningkatnya menerapkan system kualitas tata kelola kelembagaan kelembagaan dalam dalam hubungan membangun hubungan industrial industrial
3 Persentase penyelesaian Perselisihan HI di luar Pengadilan HI
4 persentase peningkatan perusahaan yang telah menyusun struktur dan skala upah
5 persentase peningkatan perusahaan yang menerapkan merit pay system
6 Persentase LKS Bipartit yang berfungsi 4
Meningkatkan perlindungan ketenagakerjaan dan K3
4.1. Peningkatan kualitas 4.1.1. Persentase penurunan teknis pemeriksaan dan jumlah pekerja anak penyidikan norma nasional ketenagakerjaan 4.2. Peningkatan efektifittas pengawasan norma ketenagakerjaan
4.3. Meningkatnya penerapan standar K3 didunia usaha
4.2.1. Persentase penurunan pelanggaran hukum norma ketenagakerjaan
4 Peningkatan 1 Persentase kontribusi penurunan Perlindungan Tenaga jumlah pekerja anak nasional Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan Serta 2 Persentase penurunan Pembinaan K3 pelanggaran hukum norma ketenagakerjaan
4.2.2. Persentase peningkatan perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan 4.3.1. Jumlah pengelolaan K3 di tempat kerja
3 Persentase peningkatan penerapan norma ketenagakerjaan 4 Jumlah perusahaan atau lembaga yang melakukan pengujian bidang K3 5 Persentase peningkatan kapasitas SDM masyarakat Industri Berbasis kompetensi
5 Meningkatkan kualitas 5.1. Pengembangan model 5.1.1. Jumlah lembaga yang kebijakan ketenagakerjaan perencanan tenaga kerja menyusun dan dan lapangan kerja yang ramah menerapkan berdasarkan perencanaan pendayagunaan tenaga perencanaan tenaga tenaga kerja, yang berbasis kerja; kerja 5.2. Peningkatan 5.2.1. Persentase (%) riset, data dan informasi. pemanfaatan pemanfaatan rekomendasi riset, data rekomendasi riset, data dan informasi dalam dan informasi dalam perumusan kebijakan perumusan kebijakan ketenagakerjaan ketenagakerjaan
5 Perencanaan dan pengembangan Ketenagakerjaan.
6
6.1.1. Rating Audit BPK
6 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
6.1.2 Akuntabilitas
7 Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur
Penerapan organisasi 6.1. Mendukung penerapan yang efisien, tatalaksana good governance yang efektif dan terpadu dengan prinsip kepemerintahan yang baik (good govermance ),
Ditjen Binwasnaker dan Bina K3 (Ditjen Binwasnaker & K3)
1 Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan
Badan Perencanaan dan Pengambangan (Barenbang)
2 Persentase pemanfaatan rekomendasi hasil riset, pengelolaan data dan informasi oleh pengguna
1 Meningkatnya Dukungan Sekretariat Jenderal Manajemen dan Pelaksanaan (Setjen) Tugas Teknis Lainnya Dalam Rangka Mendukung Penerapan Good Governance bidang Ketenagakerjaan 1 Persentase satker yang berkinerja Inspektorat Jenderal baik sesuai pengukuran sistem (Itjen) manajemen kinerja
79
RIWAYAT HIDUP Penulis dilahirkan di Jakarta pada tanggal 20 September 1990 dari pasangan Bapak M. Agung Iryandono dan Ibu Retno Setyowati. Penulis merupakan anak sulung dari 3 bersaudara. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SDN Pengadilan 2 pada tahun 2002 dan pendidikan menengah di SMPN 12 Bogor pada tahun 2005. Pada tahun 2008, penulis lulus dari SMAN 2 Bogor. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan studi pada program keahlian komunikasi Diploma IPB dan selesai pada tahun 2011.
