|EU[nB-IIilE
lffil \3/ LEMBARANDAERAH KABUPATENSUMBAWA Nomor18 Tahun2005 PERATURANDAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR18 TAHUN 2OO5 TENTANG RETRIBUSIJASA TRANSPORTASILAUT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUMBAWA, Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu upaya untuk mewujudkanotonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, pembiayaan pemerintahandan pembangunan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, khususnya yang bersunnberdari retribusi daerah perlu ditingkatkan sehingga kernandirian Daerahdalam hal pembiayaanpenyelenggaraanpemerintahan di Daerahdapatterwujud; b " bahwa untuk menutup pembiayaan penyele'nggaraan pelayananpengukuran,pendaftarandan pemberiansurat tanda kebangsaankapal perlu dipungutretribusinya; c . bahwa berdasarkanpertimbangansebagaimanatersebuthuruf a dan b di atas, perlu dibentuk Peraturan Daeralr tentang RetribusiJasa TransportasiLaut ; M e n g i n g a t:
Nomor 69 Tahun 1958 tentangPenlbentukan 1 . Undang-Undang Daerah-Daerah Tingkat ll dalam Wilayah Daerah-Daerah TingkatI Bali, Nusa TenggaraBaratdan Nusa TenggaraTimur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
LembaranNegaraNomor1665); 2. Undang-Undang Nomor8 Tahun1981tentangHukumAcara NegaraTahun1981Nomor76. Tambahan Pidana(Lembaran LembaranNegaraNomor3209);
3. Undang-undangNomor 21 Tahun 1992, tentang Pelayaran (LembaranNegaraTahun 1992nomor98, tambahanLembaran NegaraNomor3a93); 4. Undang-Undang Nomor 1B Tahun 1997 tentangPajak Daerah dan RetribusiDaerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, TambahanLembaranNegara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undangNomor 34 Tahun 2000 (Lembaian Negara Tahun 2000 Nomor 946, Tambahan LembaranNegaraNomora048); 5. Undang-UndangNomor 10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Perundangungangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor4389); 6. Undang-UndangNomor 32 Tahun 2OA4tentang Pemerintahan Daerah(LembaranNegaraTahun 2004 Nomor 125, Tambahan LembaranNegaraNomorA$7); 7. PeraturanPemerintahNomor 82 Tahun 1999 tentangAngkutan di Perairan (Lembaran Negara Tahun 19gg Nomor 137, TambahanLembaranNegaraNomor 3907); 8. PeraturanPemerintahNomor 14 Tahun 2000 tentangTarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Tahun 2000 ' Nomor2T,TambahanLembaranNegara Nomor 39a0); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25
Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintahdan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, TambahanLembaranNegara3952); l0.PeraturanPemerintahNomor66 Tahun 2001 tentangRetribusi Daerah(LembaranNegaraTahun 2001 Nomor 119,Tambahan LembaranNegaraNomor4139); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 69
Tahun 2001 tentang
Kepelabuhanan(LembaranNegara Tahun 2001 Nomor 127, TambahanLembaranNegaraNomor 4145).
DenganPersetujuanBersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENSUMBAWA dan BUPATISUMBAWA MEMUTUSKAN: MenEtApKAN: PERATURANDAERAH KABUPATENSUMBAWA TENTANG LAUT. JASA TRANSPORTASI RETRIBUSI BAB I KETENTUANUMUM Pasal1 Dalam PeraturanDaerahini yang dimaksuddengan : 1. DaerahadalahKabupatenSumbawa. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggarapemerintahandaerah. 3. Bupatiadalah BupatiSumbawa. 4. Pejabatadalah Pegawai yang diberi tugas tertentudi Bidang RetribusiDaerah yang berlaku. sesuaidenganperaturanperundang-undangan 5. Badan adalah sekumpulanorang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang rnelakukanusaha maupun yang tidak melakukanusaha yang meliputi perseroanterbatas,perseroankomanditer,perseroanlainnya,Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, Koperasi, dana pensiun, persekutuan,yayasan, organisasi masa, organisasi sosial atau organisasiyang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badanlainnya. 6. Kapal adalah kendaraanair dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakan dengan tenaga mekanik,angin atau ditunda,termasukkendaraanyang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunanterapungyang tidakberpindah-pindah.
persyaratan ;. Kelaiklautan Kapal adalah keadaan kapal yang rnemnuht pengawakan' keselamatankapal, penceEahanpencemaranperairandart kapal' dan penruatan,lcesehatandan kesejahteraanawak kapal, serta penumpang statushrikunrkapaluntukbetlayarandiperairantertentu' 14 Lark laul. adalah suatu konrdisikapal dimana badari kapal, awak akapal, jum lah p e r l e n g ka p a ka l p a l ,d a p d o ku m enkapal telah dinyatakanbaik dengan yang cukup serta masa sertiflkatnrasihberlaku 'l
yang harus L,aik layar ;ldalalr ketentuanteknis rnuatan datarn arii stabilitas bahan dipenuhroleh suatu l,.apalberupakondisifisik kapalnyahaEus,kecukupan makanan,air tawarsaat menujupelabuhantujuan' bakar,pelunlas,suku carJang,
Kapaladalahsurat (dokumen;kapal yang rnerupakan Tanrla Keklangsaan 1 0 Sr-rrat dengan bukti kebartgsaanyang mernberikanizin kepada kapal untuk berlayar benderaIndonesiasebagaibenderakebangsaanwajlb dimilikidan mengibankan beradarii atas kaPal. disingkatGT adalah tonnasekotor kapal yang 1 1 Gross l onage yang selan.iutnya ukurandan kemampuandaya angkutkapal' merupakanhasilg:erhiturrgan Daerah 1 2 . Jasa umulniadalahjasa yarrgdisediakanatau diberlkanoleh Femerintah oleh untuk turjuankepentingandan kemanfaatanumun'lserta dapat dinikmati orangpnbadiatau badan-
r 3 Watib Retrrbusiadalal-ioranE pribadi atau badan yang menurut peraturan RetribusiDaerahdiwajibkanuntuk rnelakukanpembayaran perundang-undangan RetribusiD;rerah waktu bagi t 4 lVlasaRetrr!:usiadalah nangkawaktu tertentuyallg nxerripakanbatas laut' perizinandibidangpertrubungan untukmeinanfaatkan wajibretribr-rst adalahsurat atau yang oleh Walib Retribusi digunakan untuk nrelakukan pernbayaran penyetclranr RetribusiyanE terutanEke Kas Daerahatatl tempat pernbayaranlain yang drtetapkanoleh KepalaDaerah.
1-l-r Surat $etoran RetribusiDaerah,yang selanjutnyadisingkatSSR'D,
jutnya disingkalSKRD, adal ah ran, yYang selanj l 6 S u r a t K e te ta P a nRetrihusiDaerah, Retribusiyang menentukanbesarnyapokokRetribusi' SuratF.etetapan 17. Surat Keletapan RetrrbusnlJaerah l-ebih Bayar, yarrg selaniutnyadisingkat jumlah kelebihan SKRDI-g,;adalahsurat ketetapanRetribusiyang n-renentukan pada pennbayaranRetribusikar"enajumlah kredit Retribusi lebih besar dari Retribusiyang terutangatau tidakseharusnyaterutang.
'tts Sr-rrat disrnukatSTRD, adalahsurat TaErhanRetribllsrDaerah,yang selan.iutnya ber upabunga u n t u k m el a ku ka nta g i h a nR e l ri busidan atau sanksiadr nintstr ast atau denda 1 9 . P e m e r i h sa a na d a l a h se ra n g kaiankegiatan untuk mencar i, mengum pulkan, mengolah data dan ataur keterangan lainnya untr.rk rnenguji kepatuhan pentenuharikewajibanRetribusiDaerah dan untuk tuluan lain dalam rangka peraturanperLrndang-undangarr RetribusiDaerah. rnelaksanalcan ketente-ran tindakan 2A Penyrdrkan [indakpidanacirudang RetribusiDaerahadalahsenangkain yang dilakurkanoleh Penyidik Pegawai F{egeriSiprl yang selanjutnyadisebut Penyrdrh r,lntukmencari serta rnengumpulkanbukti yang dengan bukti itu rnernbuatterang tindak pidana dr bidang RetribusiDaerah serta menemukan . t e r s a n g ka na,r,
MAffiI{ ruAflWAOffiJffiKMAN SUBJEK RHTRIBLJSO ltrasal2 .Jasa TransportasiLaut dipungut Dengan nama FRetribusi
retribusi sebagat
Daerah" pemhrayaran oleh $)emerintah atas pelayananpernberiansunaUsertifikat Pasal3 Cbjek Retnkiusiadaiah setiap pelayananr.iasa yanE rJiberikanoleh Pemerintah jasa. laut kepadapenggLina Daerahberupapelayananjasa transportasi Fasal4 Sublek Retnkrusradalah c,ranE pribadr atau badan yang menerima atau pelayanafljasa transportasi Daerah. lautdari Penrerintah memanfaatk"an EAE ' [[ GffiI'CINGANRETRIEUS{ Pasal5 Reirrl,iusi Jasa f"ransportasi Laui digolongkansebagarRetribusiJasa Umum
I
MAB fiV JASA *AffiA M![:NGUK[-]R TnNGKATPHNGGUNAIhIS Pasal6 j a sa d i u ku r ber dasar kanjenis dan lunr lahpelayananyang Ii r r g k a tp e n E g u n a a ri dibenkari. ffiAB W trMINSIP MAN $ASARAB{ MALANfiPffiNffiT-APAIU STRU&{IUR MAN MESARNYA TARflF,
Fasal7 Prinsrp dan sasaran dalann p€inetapan besarnya tarif RetnLiusi didasarkan pada tuluan
untuh
inenutup
penyelenggaraan
htaya
pelayanan
dengan
kemarnpuannrasyarakatdan aspek keadilan rnemperlirrrbanqkan
EAffi VI S"T-R{JKI'LJFT Df\N ffiHSARIUYA TARBF
Fasal B r 1 ) S t r u k t u rt a n i ' d i g o l o n g k a nb e l d a s a r k a nl e n i s j a s a y a n g d i b e n k a n . : t'2)Strurkturdarr besarnryatanf ditetapkansebagai Lrerikr'lt I
SA [I.-,'AN
BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Fler GT/Th
Rp 5 0 c 0 -
I
i{o
"lENlS FFt,A'{Af.JAf{
I
iI
I SertifikaiK.esernpurnaan Kapal - SertifrkatKesernpurnaan K.apal/G"I /Taliun a
Pendaftaran,Fengukuran fuapal - KapaNliayu - K a p a l [ ] e s i ,F r b e r G l a s s " :3uratKeieranganKecakapen - Nahknda ( l''t) - M a s r n r s( M )
II I
Per Gl PerGT
Fer $Lrrat Per Surat
, R p 4000Rp 5 000.-
R p 1 50 0 0 R p 1 00 0 0 -
Pa;-Gait;Pa-sK;CitKapAF;nangtapit
- -[
- KapalMotor ( KM ) GT 1 s/d GT 3 | - KapalMotor( KM ) GT 4 s/d GT 6 I - Kapal Layar Motor ( KLM ), Bagang dari sejenisnyaGT 1 s/d GT 3 | - Kapal Layar Motor ( KLM ), Bagang drr'{ sejenrsnyaGT 4 s/d GT 6 |I
Perkapal/Th Perkapal/Th
Rp.35.000.Rp.50.000.-
Perkapal/Th
Rp. 30.000.-
PerkapaliTh
I
i
tsukuCatatanKedatangan/ Keberangkatankapal I
Per buku
Ij
L
BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 9 Retribusiyang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan pemberian surat/sertifikat kapal.
BAB VIII MASA RETRIBUSIDAN SAAT RETRIBUSITERUTANG Pasal10 Masa Retribusiterutang adalahjangkawaktuyang lamanyasatu tahun. Pasal1 1 Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannyaSKRD atau pada saat diterimasurat /sertifikatoleh penggunajasa
BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal12 (1) PemungutanRetribusitidakdapatdiborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakanSKRD atau dokumen lain yang dipersamakan"
BAB X TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal13 yangterutangharusdilunasisekaligus. (1) Pembayaran Retribusi 15 ( lima belas) hari sejak (2) Retribusiyangterutangdilunasi$elambat-lambatnya SKRDataudokumenlainyangdipersamakan. diterbitkannya penyetoran, retribusidiaturdengan tempatpembayaran (3)Tata cara Pembayaran, Keputusan KepalaDaerah.
BAB XI TATA CARA PENAGIHAN Pasal14 (1)Setelah 7 ( tujuh ) hari sejak jatuh tempo pembayaran, pejabat dapat mengeluarkansurat teguran / peringatanlain / surat lain yang sejenis sebagai awaltindakanpelaksanaanpenagihanRetribusi; (2) Dalam jangka waktu 7 ( tujuh ) hari setelahtanggal surat teguran / peringatan/ surat lain yang sejenis sebagaimanadimaksud ayat (1) Wajib Retribusi harus melunasiretribusinyayang terutang;
BAB XII SANKSI ADMINISTRASI Pasal15 Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasiberupa denda sebesar Rp. 10.000,( sepuluh ribu rupiah ) atau sejumlah kewajiban tiap bulan dari Retribusi yang terutangatau kurangdibayarakan ditagihdenganmenggunakanSTRD;
BAB XIII PENGURANGAN,KERINGANANDAN PEMBEBASANRETRIBUSI Pasal16 (1) Kepala Daerah dapat memberikanpengurangan,keringanandan pembebasan Retribusi; (2) pemberianpengurangan,keringananRetribusisebagaimanadimaksudpada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat / Wajib Retribusi dengan memperhatikankemampuanWajib Retribusiantaralain untuk mengangsur; (3) pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikankepada masyarakat/ Wajib Retribusiyang ditimpa bencana alam dan atau kerusuhan: (4) Tata cara pengurangan,keringanandan pembebasanditetapkan oleh Kepala Daerah:
BAB XIV KADALUWARSA PENAGIHAN Pasal17 (1) Hak untuk nnelakukanpenagihan retribusi,kadaluwarsasetelah melampaui jangka waktu 3 ( tiga ) tahun terhitungsejak saat terutangnyaRetribusi,kecuali apabilaWajib Retribusimelakukantindakpidanadi bidang Retribusi; (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguhapabila: a. diterbitkanSuratTegurandan atau Surat Paksa; b. ada pengakuanhutang Retribusidari Wajib Retribusibaik langsungmaupun tidaklangsung;
BAB XV .
KETENTUANPIDANA Pasal18
(1)Wajib Retribusiyang tidak rnelaksanakankewajibannyasehingga merugikan keuanganDaerahdiancampidanakurunganpalinglama 6 ( enam ) bulan atau dendapalingbanyak4 ( empat) kalijumlahRetribusiyang terutang;
(2) TindakPidanayang dimaksudpadaayat (1) adalahpelanggaran;
BAB XVI PENYIDIKAN Pasal19 ( 1 ) Pejabat Pegawai Negeri Sipii tertentu di lingkunganPemerintahDaerah diberi wewenangkhusussebagaipenyidikuntuk melakukanpenyidikantindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimanadimaksud dalam Undang-undang Nomor8 T'ahun1981tentangHukumAcara Pidana:
(2) WewenangPenyidiksebagaimanadimaksudpada ayat (1) adalah. a. menerima,mencari, mengumpilkandan meneliti ketranganatau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Reteribusi Daerah agar keteranganatau laporantersebutmenjadilengkapdan jelas; b. meneliti, n'lencaridan mengumpulkanketerangan mengenai orang orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan serhubungandengantindak pidanaRetribusiDaerahtersebut; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehungandengantindakpidanadi bidangRetribusiDaerah; d. memerlksa buku-buku. catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaandengantindakpidanadi bidangRetribusiDaerah; e. melakukanpenggeledahanuntuk mendapatkanbahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadapbahan buktitersebut; t" meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaantugas penyidikan tindakpidanadi bidangRetribusiDaerah; g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkanruangan atau tempat pada saat pemeriksaansedang berlangsungdan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud hurufe; h. memotretsesorangyang berkaitandengantindak pidana RetribusiDaerah; i. memanggilorang untukdidenganketerangannya dan diperiksasebagaimana tersangkaatau saksi; j menghentikanpenyidikan; k. melakukantindakanlain yang perlu untuk kelancaranpenyidikantindakpida di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan; 10
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikandan penyampaianhasil penyidikankepadaPenuntutUmum melalui PenyidikPejabatPolisiNegaraIndonesiasesuaiUndang-undang HukumAcara P i d a n a:
BAB XVII KETENTUANPENUTUP
Pasal20 Peraturanini mulaiberlakupadatanggaldiundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkanpengundanganPeraturanDaerah ini denganpenempatannyadalam LembaranDaerahKabupatenSumbawa.
Ditetapkandi SumbawaBesar padatanggal14 Nopember2005 BUPATISUMBAWA. ttd JAMALUDDIN MALIK Diundangkan di SumbawaBesar padatanggal14 Nopember2005 PIt.SEKRETARISDAERAH KABUPATENSUMBAWA. ttd CHAERUDDINKARIM
LEMBARANDAERAHKABUPATENSUMBAWATAHUN 2OO5NOMOR 18
ll
PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAH KABUPATENSUMBAWA NOMOR18 TAHUN 2OO5 TENTANG RETRIBUSIJASA TRANSPORTASILAUT
A. PENJELASANUMUM Dalam rangkalebih rnemantapkanpendapatanasli daerah khususnyayang bersumberdari retribusidaerah,maka dipandangperlu PemerintahDaerahuntuk mencariatau rnenciptakanpendapatanyang bersumberdari daerahsendiri. Kemandiriandaerah dalam hal pembiayaanpenyelenggaraanPemerintahandi daerah dapat terlaksanaapabilaupaya untuk mewujudkanotonomidaerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab dapat dilaksanakansesuai dengan cita-cita otonomidaerah. Disarnpingitu dengan semakin meningkatnyapelaksanaanpembangunan, kegiatan jasa pelayanan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kemanfaatanumum diarahkanagar tidak menghambatbahkan sebaliknyadapat menunjangusaha peningkatanpertumbuhanperekonomiandaerah. Langkahlangkah ini diharapkanakan rneningkatkanefektifitasdan efesiensipemungutan retribusi daerah serta meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat, sehingga Wajib Pajak dapat dengan mudah memahami dan memenuhi kewajibanperpajakannya. Untuk lebih meningkatkan operasional dalam rangka menutupi pembiayaan belanja daerah maka perlu ditingkatkan pemungutan retribusi terhadap jasa trasportasi laut, karena hal tersebut sangat membantu dalam proses pembangunan dareah khususnya berkaitan dengan pendapatan asli derah. Peraturan Pemerintahtentang Retribusi Daerah ini ditetapkan untuk mengatur lebih lanjut beberapa hal yang diperlukan,dalam rangka PelaksanaanUndangundang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahanUndang-undangNomor 18 Tahun 1997tentanrgPajak Daerahdan RetribusiDaerah.
t2
B, PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukupjelas Pasal2 C u ku pj e l a s Pasal3 Cukupjelas Pasal4 Cukupjelas Pasal5 Cukupjelas Pasal6 Cukupjelas Pasal7 Cukupjelas PasalB Cukupjelas Pasal9 Cukupjelas Pa s a l1 0 Cukupjelas P a s a l1 1 C u k upj e l a s P a s a l1 2 Cukupjelas P a s a l1 3 Cukupjelas P a s a l1 4 Cukupjelas P a s a l1 5 Cukupjelas Pa s a l1 6 Cukupjelas
l3
P a s a l1 7 Cukupjelas Pa s a l1 8 Cukupjelas Pa s a l1 9 C uku pj e l a s Pasal20 Cukupjelas
TAMBAHANLEMBARANDAERAHKABUPATENSUMBAWANOMOR466
t4
