Analisis Yuridis Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/Pmk.010/2012 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Terkait Kewajiban Pendaftaran Fidusia Ernawati, Bambang Winarno, Siti Noer Endah. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
[email protected] Abstrak Jaminan Fidusia lahir karena perkembangan sosial ekonomi masyarakat atas kebutuhan modal dan menjadi salah satu solusi jaminan pinjaman bergerak yang dianggap mampu memacu pertumbuhan ekonomi kecil. Untuk menjamin kepastian hukum pemerintah mengatur dalam Undang-undang Jaminan Fidusia dan pelaksanaanya diatur didalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010.2012 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015. Terkait Dengan Kewajiban Pendaftaran Jaminan Fidusia. Latar belakang lahirnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 karena banyaknya perusahaan pembiayaan yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia tepat waktu melainkan saat pembiayaan mulai dianggap macet, Padahal lahirnya kreditor yang memiliki hak preferen juga hak eksekutorial yaitu pada saat jaminan fidusia itu didaftarkan. karena ulah perusahaan pembiayaan itu negara juga kehilangan Pendapatan dari Penerimaan Negera Bukan Pajak (PNBP). Sehingga Muncullah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 untuk menunjang pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2015 serta aturan pelaksana undang-undang jaminan fidusia. Kata Kunci : Kepastian Hukum, Fidusia, Pendaftaran Fidusia dari hak yang diakui yaitu hak orang
Pendahuluan Indonesia
adalah
lain2.
Negara
hukum, hal ini sejalan dengan prinsip
Hukum berwujud perintah dan
yang dijelaskan pada UUD NRI 1945
larangan sehingga sifatnya setiap
pasal 1 ayat 3. Dalam hukum, ada subjek yang
penerapan
2
Hal ini dijelaskan pada pasal 28 J UUD NRI 1945 yaitu dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan UU dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis
1
terlibat .
Namun, disisi lain ada pembatasan 1
Pada pasal 28 D ayat 1 UUD NRI 1945 menyebutkan, bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum
50
51
Rechtidee, Vol. 12, No. 1, Juni 2017
orang harus menjalankan perintah
kegiatan yang beresiko bagi bank
dan
hukum.
dan badan pembiayaan non bank
menjadi
oleh karena itu perlu diimbangi
menggariskan
dengan adanya ketentuan hukum
aturan main (rule of game) bagi
jaminan yang jelas dan lengkap,
setiap masyarakat tanpa kecuali, agar
mengingat setiap penyaluran kredit
perilaku
memerlukan jaminan yang kuat.
mentaati
Eksistensi
larangan
hukum
rambu-rambu
akan
yang
dan
konstruksi
sosial,
politik, ekonomi, keagamaan, budaya
Dengan
dibuatnya
Undang-
dan aspek-aspek kehidupan lainnya
Undang No. 42 Tahun 1999 tentang
berjalan di jalur yang benar. Aturan
Jaminan Fidusia ini dimaksudkan
hukum
agar
untuk membantu kegiatan usaha dan
dalam
untuk memberikan kepastian hukum
harus
masing-masing
ditegakkan pihak
kehidupan
bermasyarakat
bernegara
dapat
dan
menikmati
kepada
para
pihak
yang
berkepentingan,
terutama
dalam
kehidupan damai, aman dan tertib,
dunia perbankan. Fidusia menjadi
tidak
salah satu solusi jaminan pinjaman,
saling
mengganggu
dan
merugikan antara satu dan lainnya. Perkembangan sosial ekonomi
dimana
lahirnya
membantu
fidusia
sangat
kebutuhan
masyarakat
mempermudah
pengajuan
masyarakat atas kebutuhan modal
dalam
usaha serta jaminan kepastian dan
pinjaman, bagi calon debitor yang
perlindungan
tidak
lembaga
mendorong mengeluarkan
keuangan, pemerintah
regulasi
yang
mempunyai
jaminan
yang
bernilai besar seperti halnya aset utama contohnya
rumah (jaminan
mengatur tentang pinjaman yang
tidak bergerak). Karena jika calon
secara pelaksanaannya memudahkan
debitor butuh modal sedangkan asset
geliatnya perekonomian mikro kecil
yang
dengan nilai penjaminan yang tidak
bergerak contoh kendaraan, mesin-
begitu besar dan kebendaan jaminan
mesin sedangkan asset seperti halnya
yang
halnya
rumah masih mengkontrak maka
kendaraan atau mesin-mesin usaha.
lahirnya Fidusia sangat membantu
mudah
Penyaluran
seperti
kredit
merupakan
dimiliki
hanya
kebendaan
52
Rechtidee, Vol. 12, No. 1, Juni 2017
keterbatasan
masyarakat
dalam
kebutuhan kredit.
utang adalah benda bergerak, maka
Dengan meningkatnya ekonomi masyarakat, berkembang untuk
jika yang menjadi objek jaminan
maka
fidusia
dalam
pembelian
jaminannya diikat dalam bentuk
selain
gadai dimana objek jaminan tersebut
pembiayaan
harus diserahkan kepada pihak yang
barang-barang
menerima
gadai
(kreditor).
modal seperti mesin-mesin, fidusia
Sebaliknya, jika yang menjadi objek
juga berkembang untuk pembiayaan
jaminan utang adalah benda tak
konsumtif,
pembiayaan
bergerak, maka jaminan tersebut
pembelian kendaraan bermotor, baik
haruslah berbentuk hipotik (sekarang
mobil maupun sepeda motor.
ada hak tanggungan) yang mana
seperti
Fidusia tidak ada diatur dalam Kitab
Undang-undang
Hukum
Perdata, dan lahir dari pelaksanaan
objek
jaminan
tidak
diserahkan
kepada kreditor , tetapi tetap dalam kekuasaan debitor.
asas kebebasan berkontrak yang
Jaminan fidusia adalah “ hak
diatur dalam Pasal 1338 Kitab
jaminan atas benda bergerak baik
Undang-Undang Hukum Perdata.3
yang berwujud maupun yang tidak
Latar belakang lahirnya lembaga fidusia
khususnya bangunan
yang tidak
kebutuhan dalam praktek. Kebutuhan
dapat
tanggungan
tersebut didasarkan atas fakta-fakta
sebagaimana yang dimaksud dalam
bahwa menurut sistem hukum kita
UU No 4 tahun 19964 tentang hak
3
adalah
karena
adanya
berwujud dan benda tidak bergerak
yang menyatakan bahwa segala sesuatu perjanjian yang dibuat adalah sah bagi para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”. Artinya setiap orang diperbolehkan membuat perjanjian apa saja baik yang sudah diatur dalam undangundang maupun belum diatur dalam undangundang, sehingga banyak muncul perjanjianperjanjian dalam bentuk baru yang menggambarkan maksud dan kehendak masyarakat yang selalu dinamis. Nurwidiatmo, 2011, Kompilasi Bidang Hukum Tentang Leasing, BPHN, Jakarta, hal 2
dibebani
hak
tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan tertentu,
bagi
pelunasan
yang
hutang
memberikan
kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor
4
Untuk selanjutnya disebut UUJF
53
Rechtidee, Vol. 12, No. 1, Juni 2017
lainnya”.5
pengertian
menunjukkan kurangnya penegakan
adalah
“
hukum dalam pelaksanaan Undang-
Pengalihan hak kepemilikan suatu
Undang tersebut di atas. Kajian
benda atas dasar kepercayaan dengan
terhadap
ketentuan bahwa benda yang hak
menyimpulkan hal-hal yang positif
kepemilikannya dialihkan tersebut
dan negatif. Hal yang bersifat positif
tetap dalam penguasaan pemilik
dapat
fidusia
benda”.
Sedangkan itu
sendiri
6
jaminan
fidusia
hukum
merupakan
konstruktif
Setelah dikeluarkannya UUJF, dunia
aturan
ini
masukan
untuk pembaharuan
hukum (law reform) di masa datang
semakin
(ius constituendum). Yang bersifat
menarik perhatian para pelaku bisnis
negatif berupa penyimpangan hukum
pembiayaan dan kalangan perbankan.
(legal deviation) yang tidak dapat
Karena semula hanya berdasarkan
dipertanggung
yurisprudensi
banyak
yang
tidak
memberikan perlindungan
hukum
jawabkan.
mengandung
UUJF
kelemahan-
kelemahan antara lain :
bagi para pihak dan diharapkan pada
1) Rawan terjadi fidusia ulang, dan
saat dikeluarkannya UU tersebut
berpotensi konflik karena tidak
lebih
ada jangka waktu pendaftaran.
memberikan
perlindungan
hukum para pihak dan kepastian
2) Tidak ada sanksi yang tegas
hukum. Namun di sisi lain, masih
terhadap
terdapat beberapa kelemahan dari
fidusia yang tidak dilakukan
UUJF
secara Notariil.
dimana
kurang
memberikan perlindungan
hukum
dan
tersebut,
kepastian
hukum.
Sehingga
dirasakan
belum
sepenuhnya
terwujud
sebagaimana
yang
diharapkan dalam UUJF. Kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan UUJF selama ini 5
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia 6 Ibid
3) Tidak
pengikatan
ada
larangan
menjaminkan. maraknya
jaminan
kuasa
Menyebabkan
pengunaan
kuasa
menjaminkan secara di bawah tangan pendaftaran
untuk jaminan
menunda fidusia,
sehingga berpotensi konflik juga mengingat
terkait
dengan
keabsahan tanda tangan dalam
54
Rechtidee, Vol. 12, No. 1, Juni 2017
kuasa
tersebut,
kecuali
“perlu”
didaftarkan
di
dilegalisasi oleh Notaris atau
Pendaftaran
dibuat kuasa notarial.
Penggunaan kata-kata “perlu,wajib”
4) Tidak ada sanksi yang tegas terhadap
penggunaan
jual”
yang
Jaminan
Kantor Fidusia.
mengandung
sifat
“kuasa
ambigu/kemenduaan (ambiguity) dan
jelas-jelas
multitafsir yang jauh dari prinsip
bertentangan dengan cara-cara
kepastian hukum (legal certainty,lex
eksekusi
certa).
sesuai
UU
No.42
Tahun 1999 sehingga berpotensi
Keragu-raguan
tentang
wajib
tidak memberikan rasa keadilan
atau tidaknya pendaftaran tersebut
bagi debitor. Adapun larangan
diperkuat
membuat kuasa menjual yang
adanya
dibarengi
pendaftaran
dengan
Kredit
adalah
putusan
Perjanjian berdasarkan
Mahkamah
dengan batasan
kendala jangka
jaminan
tidak waktu
fidusia
di
Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia.
Agung
Pada akhirnya akibat dari keragu-
tanggal 29 Juli 1987 Nomor
raguan dan kurang jelasnya peraturan
Reg.3309k/PDT/1985
yang
Putusan
Mahkamah
dan Agung
mengatur
membuat
secara
banyak
detail
perusahaan
tanggal 31 Mei 1990 Nomor
pembiayaan yang tidak mendaftarkan
1726k/PDT/1986.
Pelanggaran
jaminan fidusia. Hal tersebut akan
Mahkamah
mengurangi kepercayaan para pelaku
menjadikan
bisnis khususnya kreditor sebab sifat
kuasa menjual tersebut batal
spesialitas dan publisitas serta hak
demi hukum.
preferent (droit de preference) atau
Dalam Konsiderans UUJF antara
hak untuk didahulukan terhadap
terhadap
Putusan
Agung
tersebut
lain dirumuskan bahwa keberadaan
kreditor
lain
UU
kendala
dan
tentang
Jaminan
Fidusia
pasti
mengalami
apabila
debitor
diharapkan memberikan kepastian
wanprestasi serta berpotensi “fidusia
hukum
ulang”.
perlindungan
dan hukum
memberikan bagi
yang
berkepentingan dan jaminan tersebut
Setelah banyaknya ambiguitas atas
UUJF
maka
muncullah
55
Rechtidee, Vol. 12, No. 1, Juni 2017
Permenkeu No.130/PMK.010/20127.
ayat
Pada dasarnya Peraturan Menteri
peringatan,
tersebut
mengenai
usaha atau pencabutan izin usaha.
jaminan
Pada dasarnya pengaturan kewajiban
fidusia dalam jangka waktu tertentu.
pendaftaran ini baik untuk menjamin
Kewajiban
hanya
hak preferen kreditor dan menjamin
perusahaan
kepastian hukum bagi pihak ketiga.
mengatur
kewajiban
pendaftaran
tersebut
dibebankan
kepada
pembiayaan
konsumen
yang
(1)
antara
lain
berupa:
pembekuan
kegiatan
Namun larangan ini hanya berlaku
melakukan pembiayaan kendaraan
bagi
bermotor8 . Berdasarkan ketentuan
Padahal
Pasal 2. Bunyinya “ Perusahaan
hanya dijalankan oleh perusahaan
Pembiayaan
pembiayaan tetapi juga oleh lembaga
jaminan
wajib
fidusia
mendaftarkan pada
Kantor
perusahaan praktik
pembiayaan. demikian
tidak
perbankan.
Pendaftaran Fidusia paling lama 30
Keberadaan Permenkeu setidak-
(tiga puluh) hari kalender terhitung
tidaknya telah membawa angin segar
sejak tanggal perjanjian pembiayaan
juga dalam dunia jaminan fidusia
konsumen”9.
dengan diaturnya hal-hal sebagai
Selain
mengatur
kewajiban
tersebut, Permenkeu tersebut juga
berikut ; 1) Menekankan
ketentuan
wajib
mengatur sejumlah sanksi terhadap
mendaftarkan jaminan fidusia di
perusahaan pembiayaan yang tidak
Kantor Pendaftaran Fidusia.
melaksanakan
kewajiban
tersebut
sebagaimana diatur dalam Pasal 5
2) Menegaskan
jangka
waktu
pendaftaran merupakan langkah untuk
menjamin
kepastian
7
Untuk selanjutnya disebut Permenkeu 8 sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1. Bunyinya “ Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada kantor pendaftaran fidusia, sesuai undang-undang yang mengatur mengenai jaminan fidusia” Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.130/PMK.010/2012 9 Ibid
hukum. 3) Menekan
tindakan
bertentangan keadilan
yang
dengan
dengan
rasa
mengatur
masalah tata cara penarikan benda jaminan fidusia.
56
Rechtidee, Vol. 12, No. 1, Juni 2017
4) Penerapan sanksi yang tegas
3) Kantor
Pendaftaran
Jaminan
terhadap pelanggaran ketentuan
Fidusia yang belum sampai ke
tersebut
pelosok-pelosok daerah.
sangat
diperlukan
sebagai upaya paksa juga untuk
4) Penggunaan kuasa menjaminkan
pelaksanaan pendaftaran obyek
secara di bawah tangan rawan
jaminan fidusia.
akan keabsahan tanda tangannya,
5) Lebih memberikan rasa keadilan karena
dengan
Pendaftaran
dilaksanakan
obyek
jaminan
dan tidak semua Notaris bersedia untuk menuangkan dalam Akta Notariil.
fidusia, maka apabila debitor
5) Berpengaruh
terhadap
omzet
wanprestasi akan ditempuh cara-
penjualan
karena
ada
beban
cara eksekusi sesuai UU No.42
tambahan
biaya
dan
teknis
Tahun 1999.” 10
penandatanganan
akta
secara
Notariil. Namun
disisi
lain,
Peraturan
Menteri
Republik
Indonesia
Keuangan
130/PMK.010/2012 menimbulkan
adanya
beberapa
Kebijakan keluarnya Permenkeu berbuntut
kepada
lonjakan
Nomor
pendaftaran fidusia sampai tiga kali
masih
lipat pada kantor-kantor pendaftaran
kendala
fidusia.Terjadi
Tunggakan
antara lain :
pendaftaran fidusia luar biasa pada
1) Debitur akan terbebani dengan
kantor-kantor pendaftaran fidusia
tambahan biaya pembuatan akta
sepanjang
akhir
tahun
jaminan fidusia secara Notariil
selanjutnya Kemenhumham terus
berikut biaya pendaftarannya.
melakukan penyempurnaan. Kuartal
2) Debitur Perusahaan Pembiayaan
pertama tahun 2015 pemerintah
yang terletak di pelosok-pelosok
telah
akan
Pemerintah Nomor 21 tahun 2015
sulit
melaksanakan
mengeluarkan
2012,
penandatangan dihadapan Notaris
tentang
karena letaknya jauh dari tempat
Jaminan
tinggal debitur.
Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
10
Ibid
Tata
Cara
Peraturan
Fidusia
Pendaftaran Dan
Biaya
Bedasarkan latar belakang diatas
57
Rechtidee, Vol. 12, No. 1, Juni 2017
dapat dirumuskan suatu masalah
menemukan
yaitu Bagaimana Implikasi Yuridis
mengatur
dengan
perwujudan
Peraturan
mengikat secara umum dan dibentuk
Menteri
Keuangan
Nomor
atau ditetapkan oleh lembaga atau
130/PMK.010/2012 dan Peraturan
pejabat yang berwenang melalui
Pemerintah
Indonesia
prosedur
yang ditetapkan dalam
Nomor 21 Tahun 2015 terkait
peraturan
perundang-undangan,
dengan
khususnya yang berkenaan dengan
Republik
kewajiban
pendaftaran
fidusia.
asas
hukum,
yang
norma
hukum
yang
norma yang mengatur mengenai pendaftaran fidusia.
Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian ini adalah
:
Untuk
Implikasi
mengetahui
Yuridis
perwujudan
Pembahasan
Peraturan
Menurut
UUJF,
Perjanjian
dengan
Jaminan Fidusia dilakukan melalui
Menteri
dua tahap yaitu tahap pembebanan
Keuangan
Nomor
dan
tahap pendaftaran
jaminan
130/PMK.010/2012 dan Peraturan
fidusia. Serta yang dapat menjadi
Pemerintah
Republik
objek jaminan fidusia adalah benda
Nomor
Tahun
21
dengan
Indonesia
2015
kewajiban
terkait
pendaftaran
Fidusia.
bergerak yang
Penelitian
ini
merupakan
penelitian hukum (Legal Research), yang
merupakan
tindakan menemukan terjadinya
atau
serangkaian
tidak
proses
hukum
untuk
disebabkan
kekosongan
hukum
(vacuum norm), kekaburan norm (obscuur norm) maupun konflik (conflict
of
norm)
atau
tidak
dapat dibebani hak
Berdasarkan
Pasal
Undang-Undang disebutkan
yang
dan benda-benda
jaminan
Metode
norm
bergerak maupun
oleh
tanggungan. 5
ayat
Jaminan
bahwa
lain
(1)
Fidusia
pembebanan
benda dalam Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia Jaminan
dan
merupakan
Fidusia.
1868 KUHPerdata suatu akta
otentik
Dalam
akta Pasal
menyebutkan adalah
suatu
akta yang dibuat dalam bentuk yang
58
Rechtidee, Vol. 12, No. 1, Juni 2017
ditentukan oleh
Undang-undang,
e) BPKB
dari
Barang
dibuat oleh dan dihadapan Pejabat
akan
Umum yang berkuasa untuk itu
untuk alat-alat berat.
yang
difidusiakan Invoice
dimana akta tersebut dibuat. Maka dari
itu
akta notaris merupakan
salah satu bentuk akta otentik. Adapun
syarat-syarat
Setelah
semua
persyaratan
terpenuhi, maka dituangkan dalam untuk
bentuk
akta
dan
ditandatangani
membuat akta Fidusia adalah :
oleh para penghadap yaitu kreditor
1) Apabila debitornya perorangan :
dan debitor.
Apabila
tahapan
a) Identitas debitor
pembebanan telah
b) Identitas kreditor
maka akta jaminan fidusia tersebut
c) NPWP debitor dan kreditor
wajib didaftarkan11 .
d) Surat
Perjanjian
Kredit
dari bank e) BPKB
Jaminan
Fidusia
akan melahirkan hak kebendaan,
dan
Barang
Pendaftaran
dilaksanakan
STNK yang
dari
sehingga
akan
menjadi
kreditor preferen dengan
segala
hak
difidusiakan
diberikan 2) Apabila debitornya perusahaan : a) Akta Perusahaan; b) Identitas
Oleh
kedudukan
oleh
kreditor
istimewa
yang
undang-undang.
karena pendaftaran
tersebut
secara tidak langsung memberikan pengurus
manfaat bagi pihak kreditor, maka
perusahaan yaitu kalau CV
kewajiban pendaftaran berlaku pada
adalah Persero Pengurus dan
pihak penerima
Persero Komanditer, apabila
sedangkan debitor tidak memiliki
berbentuk PT adalah direksi
kepentingan atas didaftarkan atau
dan komisaris.
tidaknya jaminan tersebut, bahkan
c) NPWP pengurus perusahaan
debitor
akan
fidusia
lebih
(kreditor)
diuntungkan
dan perusahaan d) Surat Perjanjian Kredit dari bank
11
hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan
59
Rechtidee, Vol. 12, No. 1, Juni 2017
seandainya benda yang diserahkan
dengan
munculnya
Peraturan
sebagai
Menteri
Keuangan
Nomor
jaminan
fidusia
tidak
didaftarkan oleh pihak kreditor. Selain
oleh
pihak
130/PMK.010/2012
penerima
Tentang
Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi
fidusia sendiri, pendaftaran dapat
Perusahaan
diwakilkan kepada
atau
Melakukan Pembiayaan Konsumen
wakilnya yang ditunjuk secara sah
Untuk Kendaraan Bermotor dengan
kuasa 12
oleh
penerima fidusia .
Namun
Pembiayaan
Pembebanan
Jaminan
Yang
Fidusia,
Pendaftaran Jaminan Fidusia ini
yaitu pada Pasal 2 menyebutkan
terdapat kelemahan dalam praktek
bahwa Perusahaan
pelaksanaannya
wajib mendaftarkan jaminan fidusia
yang
kurang praktis
dan
memakan waktu sehingga peraturan
dinilai prosesnya
yang
berakibat
lama
mengabaikan
bahwa objek jaminan
pada Kantor
Pembiayaan
Pendaftaran
Fidusia
paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung
sejak
perjanjian pembiayaan
tanggal
konsumen,
fidusia harus di daftarkan di Kantor
maka tentunya hal ini membuat
Pendaftaran Fidusia.
para pelaku perusahaan pembiayaan
Menyangkut pendaftaran
tata
jaminan
telah mengalami
cara
fidusia
perubahan
melakukan
pendaftaran
jaminan
ini
fidusia yang jumlahnya tentu tidak
alur
sedikit diseluruh Indonesia kepada
proses yaitu dari manual proses
notaris.
menjadi online proses pada tahap
menanggulangi hal tersebut melalui
pendaftaran
Surat Edaran Dirjen AHU, nomor
hingga
pembayarannya dilakukan
tahap secara
elektronik (online). Hal ini diawali 12
Tata cara pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan oleh penerima fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia diatur pada Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 serta tata cara pendaftaran fidusia ini juga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia.
Sehingga
AHU-06.OT.03.01 tentang
guna
tahun
2013
Pemberlakuan
Administrasi
Pendaftran
Sistem Jaminan
Fidusia secara Elektronik (Online System) tanggal
maka 5
Pendaftaran menerima
Maret
terhitung 2013,
Fidusia
Kantor
tidak
pendaftaran
sejak
lagi
jaminan
60
Rechtidee, Vol. 12, No. 1, Juni 2017
fidusia secara manual dikarenakan
apabila
telah diterbitkannya sistem online
didaftarkan.
dalam
pendaftaran
Kebijakan ini telah berakibat kepada
jaminan fidusia yang dapat diakses
lonjakan jumlah pendaftaran Fidusia
melalui
di
sampai tiga kali lipat pada Kantor-
telah
kantor pendaftaran Fidusia. Terjadi
terdaftar dan memiliki username dan
tunggakan pendaftaran Fidusia luar
password yang bersifat rahasia.
biasa pada kantor-kantor pendaftaran
melakukan
kantor-kantor
seluruh
Indonesia
Dengan Menteri
notaris yang
keluarnya
Peraturan
Keuangan
nomor
jaminan
fidusia
tidak
Fidusia sepanjang kuartal akhir tahun 2012.
Karena
perusahaan
130/PMK.010/2012
pembiayaan
tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia
mengabaikan kewajiban pendaftaran
bersifat
dipaksa
“wajib” Bagi
Perusahaan
Pembiayaan
Yang
yang
selama
untuk
ini
melakukan
pendaftaran. Situasi ini berlangsung
melakukan Pembiayaan Konsumen
sampai
untuk kendaraan bermotor dengan
Kementerian
pembebanan jaminan fidusia. Pada
akhirnya meluncurkan pendaftaran
intinya
Fidusia
mewajibkan
semua
Perusahaan Pembiayaan Non Bank dalam
pembiayaan
bermotor
untuk
2013,
Hukum
secara
dan
online
ketika HAM
sebagai
pengganti sistem manual.
kendaraan mendaftarkan
Februari
Melalui Permenkumham 8/2013 tentang
Pendelegasian
jaminan Fidusia yang telah mereka
Penandatanganan Sertifikat Jaminan
pungut biayanya ke KPF paling lama
Fidusia
30 hari sejak perjanjian Pembiayaan
Permenkumham 9/2013
dengan konsekuensi larangan untuk
Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan
melakukan
Fidusia
eksekusi
dalam
hal
Secara
Secara
kegagalan bayar (default), apabila
Permenkumham 10/2013
belum
Tata
terbit
sertipikat
jaminan
Cara
Elektronik, tentang
Elektronik,
Pendaftaran
tentang Jaminan
fidusia dan pencabutan izin usaha
Fidusia Secara Elektronik dan SE
perusahaan
Dirjen AHU No AHU-06.OT.03.01
pembiayaan
tersebut
Tahun 2013 tentang Operasionalisasi
61
Rechtidee, Vol. 12, No. 1, Juni 2017
Sistem
Pendaftaran
Elektronik
(online)
Fidusia pendaftaran
Fidusia Online baru yang memuat informasi
lebih
komprehensif
Fidusia telah sepenuhnya dilakukan
diluncurkan
secara online, dan menutup lembaran
Kemenkumham.
pendaftaran Fidusia manual ke dalam
Online yang dimutakhirkan tersebut
khazanah sejarah. Pasca Fidusia
memuat lebih banyak informasi dan
Online, waktu yang diperlukan untuk
memungkinkan
melakukan
penelusuran
pendaftaran
Fidusia
dipotong menjadi hanya 7 menit. Selanjutnya, Kemenkumham terus
oleh
Ditjen
AHU
Sistem
Fidusia
dilakukannya
informasi
sederhana
terhadap database Fidusia. Melalui cara baru ini, pelayanan
melakukan penyempurnaan. Kuartal
jasa hukum
pertama
diharapkan lebih cepat, akurat dan
2015
pemerintah
telah
di
bidang
mengesahkan Peraturan Pemerintah
bebas
Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata
mengurus
Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia
fidusia serta bertujuan agar seluruh
Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan
pendaftaran jaminan fidusia dapat
Fidusia yang merubah PP 86 Tahun
terdata
2000.
database Ditjen AHU sehingga asas
Pemerintah
juga
telah
kembali
Tarif
PNBP
mengatur Fidusia
melalui Peraturan
pungutan
fidusia
publisitas
liar
dalam
pendaftaran
secara
jaminan
nasional
meningkat.
dalam
Berkenaan
dengan
tata
cara pendaftaran
jaminan
fidusia
online kemudian
2015 yang antara lain menghapuskan
pada
tanggal
6
PNBP bagi pencabutan pendaftaran,
diundangkan Peraturan Pemerintah
yang
mendorong
Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata
kepatuhan pemberi Fidusia untuk
Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia
melakukan pencabutan.
Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan
Pemerintah
Nomor
10
diharapkan
Selain Online
itu,
sendiri
fasilitas
Fidusia
Fidusia
yang
April
2015
menggantikan
menjalani
Peraturan Pemerintah Nomor 86
setidaknya satu kali penyempurnaan.
Tahun 2000 Tentang Tata Cara
Pada
Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan
September
kerangka
AHU
telah
Tahun
2014
dalam
online,
sistem
62
Rechtidee, Vol. 12, No. 1, Juni 2017
Biaya Pembuatan Akta Jaminan
waktu paling
Fidusia.
terhitung
Dalam
peraturan
lama 30 sejak
hari
tanggal
pemerintah
pembuatan akta jaminan fidusia.
yang baru ini juga adanya Penetapan
2) Adanya kewajiban bagi para
Resmi Standard biaya pembuatan
Penerima Fidusia, kuasa atau
akta jaminan fidusia. Pembuatan akta
wakilnya untuk memberitahukan
Jaminan Fidusia dikenakan biaya
penghapusan Jaminan Fidusia
yang
ditentukan
serta pemberitahuan ini juga
penjaminan13.
diatur jangka waktunya yaitu
Pada Peraturan Pemerintah Nomor
wajib memberitahukan kepada
21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara
Menteri dalam jangka waktu
Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan
paling lama 14 (empat belas)
Biaya Pembuatan Akta Jaminan
hari
Fidusia terdapat beberapa aturan baru
hapusnya
yang
Pemberitahuan
besarnya
berdasarkan
telah
nilai
disesuaikan
dengan
perkembangan, antara lain : 1) Adanya
ketentuan
jangka
terhitung
sejak
tanggal
Jaminan
fidusia
ini
biaya,
maka
Fidusia.
penghapusan tidak
dikenakan
dengan
tidak
waktu pendaftaran
jaminan
adanya biaya yang dikenakan
fidusia yaitu
jaminan
diharapkan
akta
para
Penerima
fidusia harus segera didaftarkan
Fidusia, kuasa atau wakilnya
secara
dapat
13
online dalam
jangka
Ketentuan tercantum pada Pasal 18 dengan ketentuan sebagai berikut : 1) nilai penjaminan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), biaya pembuatan akta paling banyak 2,5% (dua koma lima perseratus), 2) nilai penjaminan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00, (satu miliar rupiah), biaya pembuatan akta paling banyak 1,5% (satu koma lima perseratus); dan nilai penjaminan di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), biaya pembuatan akta berdasarkan kesepakatan antara notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1% (satu perseratus) dari objek yang dibuatkan aktanya.
segera
pemberitahuan
melakukan penghapusan
Jaminan Fidusia tersebut. 3) Besarnya akta
biaya
pembuatan
Jaminan
Fidusia
ditentukan berdasarkan penjaminan
yang
nilai
mengacu
pada besarnya biaya pembuatan akta yang diatur dalam Pasal 36
ayat
(3) Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2004 tentang
63
Rechtidee, Vol. 12, No. 1, Juni 2017
Jabatan Notaris yang saat ini
penggunaan istilah dalam peraturan
undang-undang tersebut telah
perundang-undangan
diubah dengan Undang-Undang
jaminan fidusia yang pada intinya
Nomor 2 Tahun 2014 tentang
mempunyai
Perubahan atas Undang-Undang
sama, yaitu agar jaminan fidusia
Nomor 30 Tahun 2004 tentang
yang
Jabatan Notaris.
dari buku daftar fidusia.
4) Adanya
ketentuan
yaitu
satu
tentang
maksud
terdaftar dapat
Pengaturan
yang
dihilangkan
penghapusan
seluruh data yang diisi dalam
jaminan fidusia dapat ditemukan
Permohonan
dalam
Pendaftaran
Undang-Undang Jaminan
Jaminan Fidusia, Permohonan
Fidusia Nomor 42 tahun 1999
Perbaikan
Peraturan Pemerintah Nomor 21
Sertifikat
Fidusia,
Jaminan
Permohonan
Perubahan Sertifikat Fidusia,
Tahun
2015,
namun
Jaminan
peraturan
tersebut
serta Pemberitahuan
beberapa
perbedaan.
dan
dalam memiliki Dalam
Penghapusan Sertifikat Jaminan
Undang-Undang
Fidusia secara elektronik
Nomor 42 tahun 1999
yang
penyimpanan dokumen fisiknya
disebutkan
yang
menjadi
melaksanakan penghapusan adalah
tanggung
dan
jawab
Jaminan
Fidusia
subjek
Penerima Fidusia, kuasa atau
penerima
wakilnya.
disebutkan dalam pasal 25 ayat ( 3 )
Disisi lain berkenaan dengan
penerima fidusia memberitahukan
hapusnya jaminan fidusia adalah
kepada Kantor Pendaftaran Fidusia
tidak
mengenai hapusnya jaminan fidusia.
berlakunya
fidusia tersebut.
lagi Hal
jaminan
ini
sesuai
fidusia
Sedangkan
dalam
sebagaimana
Peraturan
dengan arti kata hapus menurut
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015
KBBI bahwa penghapusan berasal
diatur lain, dalam Pasal 16 ayat
dari kata hapus yang berarti tidak
(2) kewajiban tersebut tidak hanya
terdapat atau tidak terlihat lagi,
dapat dilaksanakan oleh penerima
hilang, musnah,
fidusia
diampuni.
lenyap
Terdapat
atau
beberapa
saja namun
juga
dapat
64
Rechtidee, Vol. 12, No. 1, Juni 2017
dilaksanakan
oleh
kuasa
atau
wakil dari penerima fidusia.
Nomor
tahun 2015 menentukan
21
adanya
sanksi
yang
menyebabkan
penghapusan
kuasa
memiliki
wakilnya
untuk
memberitahukan
kepada
tentang
jaminan
adanya
Menteri
yang hapus.
memberikan
yang
kewajiban
untuk
penerima
fidusia
fidusia,
tidak
akan
konsekuensi sekalipun
Menurut pendapat M. Bahsan, “ bahwa
Ketentuan Peraturan Pemerintah
mengancam
tidak dilakukan.
fidusia
Nomor 21 Tahun 2015
Kantor
kuasa atau wakilnya merasa bahwa
kewajiban kepada penerima fidusia, atau
kepada
Pendaftaran Fidusia. Tidak adanya
Ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah
memberitahukan
penghapusan
harus
dilakukan terutama terhadap objek dari
lembaga
jaminan
sewaktu
yang
pembebanannya
melakukan pemberitahuan memang
disyaratkan
untuk
telah memberikan perumusan yang
kewajiban
pendaftaran.
lebih baik dibandingkan dengan
seperti lembaga jaminan
hipotek,
perumusan dalam Undang-Undang
hak
jaminan
Jaminan Fidusia yang dinilai tidak
fidusia”.14
memberikan hukum
adanya untuk
kepastian melakukan
tanggungan,
Proses
melakukan Misalnya
atau
penghapusan
paling banyak
diketahui
masyarakat
seolah-olah hanya bersifat sebagai
tanggungan,
anjuran
untuk
lunas maka hak tanggungan hapus
kepada
KPF tentang
hapusnya
dan
perlu
“
setelah
untuk
pada
oleh
penghapusan jaminan fidusia dan
memberitahukan
adalah
yang
hak
hutangnya
dilakukan
jaminan fidusia dan bukan sebagai
penghapusan ( roya atau pencoretan
suatu
) agar tanah yang semula dibebani
keharusan.
Meskipun
demikian ternyata dalam Peraturan
dengan
hak
tanggungan menjadi
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tidak memberikan sanksi apapun apabila penerima atau
fidusia,
wakilnya
kuasa tidak
14
M. Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 147.
65
Rechtidee, Vol. 12, No. 1, Juni 2017
bersih
dari
jaminan”
Pada fidusia
statusnya
sebagai
15
elektronik membutuhkan
kenyataannya banyak
penerima
yang
tidak
menit
saja,
memang
hanya
waktu
beberapa
namun
seringkali
pemberi fidusia tidak mendapatkan
melaksanakan penghapusan jaminan
edukasi
fidusia, karena adanya anggapan
adanya keharusan untuk melakukan
apabila
penghapusan
utang
tersebut telah
dilunasi maka akan menjadi hapus
sehingga
demi
fidusia
hukum
dan
tidak
perlu
yang
cukup
tentang
jaminan meskipun
telah
fidusia penerima
memberikan
surat
melakukan perbuatan apapun. Pihak
kuasa tetapi debitor atau pemberi
dealer
fidusia
juga
tidak
menyatakan
mengetahui
bahwa
apabila
penghapusan,
bahwa
adanya sanksi
belum maka
benda
objek jaminan
tersebut
tidak
dapat
tidak mengetahui
terdapat
kewajiban
dilakukan
melakukan
akibatnya
fidusia.
PP
mengatur
jangka
fidusia
bahwa untuk
penghapusan
jaminan
Fidusia
hanya
waktu
tanpa
didaftarkan
memberikan sanksi apapun apabila
kembali. Berdasarkan pelaksanan di
penghapusan jaminan fidusia tidak
lapangan, selama ini pendaftaran
dilaksanakan
jaminan fidusia untuk objek yang
belas) hari, sanksi yang paling
belum dilaksanakan
mungkin
penghapusan
setelah
adalah
14
bahwa
(empat
benda
masih dapat dilakukan dan tidak
yang masih terdaftar dan belum
pernah
dilakukan
terjadi penolakan
dari
sistem fidusia elektronik tersebut. Pemberian selama
14
memang
jangka
(empat
dinilai
waktu
belas)
sangat
hari
singkat
penghapusan
tersebut
dapat
didaftarkan
kembali
sebagaimana
dimaksud
dalam
tidak
ketentuan Pasal 17 ayat (2) PP Nomor 21 Tahun 2015
sehingga
dibandingkan dengan jangka waktu
akibatnya adalah pemberi fidusia
pendaftaran, yaitu 30 (tiga puluh)
sebagai pihak yang dirugikan.
hari.
Pelaksanaan
jaminan 15
fidusia
Ibid hlm. 148.
penghapusan dengan
cara
Ketentuan dalam PP Nomore 21
Tahun
2015
memang
menyatakan bahwa apabila belum
66
Rechtidee, Vol. 12, No. 1, Juni 2017
dilakukan
penghapusan,
maka
pemberi fidusia. Kedudukan benda
benda objek jaminan tersebut tidak
memang akan langsung kembali
dapat
kepada pemberi fidusia, akan tetapi
didaftarkan
(sekalipun
utangnya telah lunas).
status dari benda objek jaminan
Menurut Fred B.G. Tumbuan, sebagaimana Gunawan
yang
Widjaja
Yani menyatakan hapusnya
jaminan
dikutip
oleh
tersebut masih tetap terus melekat dan terdaftar dalam buku daftar
dan
Ahmad
fidusia
bahwa
dengan
fidusia sampai ada perbuatan untuk
tidak
melakukan penghapusan. Termasuk
fidusia,
perlu dilakukan pengalihan kembali
apabila
(retro-overdracht)
yang
atas
hak
atau
sistem
pendaftaran
dikemudian pernah
hari,
benda
digunakan
sebagai
kepemilikan yang sebelumnya telah
objek jaminan tersebut dialihkan
beralih
kepada pihak lain maka jaminan
dari
pemberi
fidusia
kepada penerima fidusia. Hal ini
fidusia
dianggap
sesuai
berlaku,
karena
dengan sifat
perjanjian
masih
tetap
masih berstatus
tambahan dan perjanjian jaminan
terdaftar. Hal ini sesuai dengan
fidusia yang mengandung adanya
sifat dari jaminan kebendaan yang
syarat batal di dalamnya.16
selalu mengikuti
Syarat
batal
ketentuan
Pasal
adalah
“syarat
:
berdasarkan 1265
KUHPer
yang
apabila
dapat
bendanya
dipertahankan
siapapun,
namun
pengecualian
dalam
dan
terhadap terdapat hal
benda
dipenuhi, menghentikan perikatan,
objek jaminan fidusia yang berupa
dan membawa kembali,
pada
segala
sesuatu
benda persediaan.
Sebagaimana
keadaan
semula,
ketentuan
21
Pasal
seolah-olah tidak pernah ada suatu
menentukan
perikatan”. Dengan demikian, jika
persediaan yang dijadikan objek
utang telah dilunasi oleh debitor
jaminan
maka dengan
asalkan dengan cara dan prosedur
sendirinya
hak
kepemilikan akan kembali kepada
yang
fidusia
lazim
perdagangan. 16
Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, op.cit., hlm. 155.
bahwa
UUJF
dapat
dalam
benda
dialihkan
bidang
67
Rechtidee, Vol. 12, No. 1, Juni 2017
Sesuai dengan ketentuan dalam 17
saja namun juga dapat dilaksanakan
Pasal 4 UUJF , perjanjian jaminan
oleh kuasa atau wakil dari penerima
fidusia merupakan bentuk perjanjian
fidusia.
tambahan atau perjanjian ikutan yang
penghapusan maka harus dilakukan
memiliki
pemberitahuan kepada KPF.
perjanjian
sifat
bergantung
pokoknya.
pada
Perjanjian
setelah
Dalam
dilakukan
praktenya
Meskipun
tambahan tidak pernah ada apabila
demikian ternyata dalam Peraturan
perjanjian
Pemerintah
pokoknya
tidak
ada.
Fidusia
tidak
Dalam hal perjanjian pokoknya telah
memberikan sanksi apapun apabila
hapus maka perjanjian tambahan
penerima
fidusia,
akan ikut hapus, tetapi tidak berlaku
wakilnya
tidak
yang
kepada KPF. Tidak adanya sanksi
sebaliknya
perjanjian
yaitu
jaminan
hapusnya
tidak
berarti
perjanjian pokok menjadi ikut hapus. Pengaturan
penghapusan
yang
penerima
dalam
memiliki
Peraturan
kuasa
atau
merasa
penghapusan
dan
menyebabkan
fidusia,
wakilnya
atau
memberitahukan
mengancam
jaminan fidusia dapat ditemukan UUJF
kuasa
fidusia
bahwa tidak
konsekuensi
akan
sekalipun
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015,
tidak dilakukan. Pada kenyataannya
namun dalam peraturan tersebut
penerima fidusia banyak yang tidak
memiliki beberapa perbedaan. Dalam
melaksanakan penghapusan jaminan
UUJF yang disebutkan subjek yang
fidusia, karena adanya anggapan
melaksanakan penghapusan adalah
apabila utang tersebut telah dilunasi
penerima fidusia, sedangkan dalam
maka akan menjadi hapus demi
Peraturan Pemerintah Fidusia diatur
hukum dan tidak perlu melakukan
lain, dalam Pasal 16 ayat (2)
perbuatan apapun.
kewajiban tersebut tidak hanya dapat dilaksanakan oleh penerima fidusia
Meskipun biaya penghapusan telah
digratiskan,
pemberi 17
Pasal 4 UUJF : jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.
tetapi
apabila
fidusia meminta tolong
kepada notaris untuk melakukan penghapusan maka tentulah harus mengeluarkan
biaya
untuk
jasa
68
Rechtidee, Vol. 12, No. 1, Juni 2017
notaris.
Penghapusan
fidusia
Pencabutan izin usaha, sehingga
seharusnya wajib dilakukan sesegera
diharapkan memberi efek jera kepada
mungkin setelah utangnya lunas dan
perusahaan pembiayaan.
sebelum objek benda jaminan fidusia
Muncullah Peraturan Pemerintah
tersebut dibebani dengan utang yang
Nomor
lain
utang
sistem Fidusia online, ini merupakan
kembali). Bahkan dalam ketentuan
penyempurnaan pengaturan sistem-
pasal yang sama, yaitu Pasal 16 ayat
sistem
(2) PP Nomor 21 Tahun 2015
pelaksana
disebutkan bahwa jangka
fidusia secara sistem online, dari
(dijadikan
jaminan
waktu
21 Tahun 2015 tentang
atau
sebagai peraturan
pendaftaran
jaminan
paling lama adalah 14 (empat belas)
sistem pendaftaran terdahulu
hari sejak tanggal hapusnya jaminan
sistem manual. Dimana pendaftaran
fidusia. Pengaturan jangka waktu
jaminan
terkait
penghapusan
online
ini memudahkan
jaminan fidusia juga merupakan hal
dalam
melakukan
baru yang tidak diatur sebelumnya
jaminan
dalam UUJF.
memakan waktu cukup lama yang
pelaksanaan
fidusia
fidusia
yaitu
dengan sistem notaris
pendaftaran serta
tidak
mana pendaftaran dapat diselesaikan dalam waktu beberapa menit. Untuk
Simpulan Peraturan
Menteri
Keuangan
menjamin kepastian hukum kreditor,
130/PMK/010.2012
maka PP Nomor 21 tahun 2015
menyatakan Perusahaan pembiayaan
mengatur jangka waktu pendaftaran
wajib mendaftarkan jaminan fidusia
jaminan fidusia secara online
pada Kantor Pendaftaran Fidusia
(tiga
paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja
ditandatanganinya
sejak tanggal perjanjian pembiayaan
fidusia.
Nomor
konsumen”. Apabila dilanggar maka sanksinya
Penghapusan
hari
sejak
akta jaminan
jaminan
fidusia
perusahaan
disebabkan karena adanya : (1)
pembiayaan adalah :
Peringatan,
Hapusnya
Pembekuan
usaha
dan
dengan Fidusia (2) Pelepasan hak
berupa
atas Jaminan Fidusia oleh Penerima
sanksi
bagi
puluh)
30
kegiatan
paling
berat
utang
yang
dijamin
69
Rechtidee, Vol. 12, No. 1, Juni 2017
Fidusia, atau(3) Musnahnya benda yang
menjadi
obyek
Jaminan
Fidusia. Seluruh data atas pendaftaran
Indonesia Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia
jaminan fidusia, perbaikan sertipikat jaminan fidusia, perubahan sertipikat jaminan
fidusia,
penghapusan
sertipikat
jaminan
fidusia
penyimpanan
dokumen
dan
fisiknya
menjadi tanggung jawab penerima fidusia, kuasa atau wakilnya.
Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 /PMK.010/Tahun 2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia
Daftar Pustaka Nurwidiatmo, 2011, Kompilasi Bidang Hukum Tentang Leasing, Jakarta BPHN. M. Bahsan, 2008 Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Jakarta : Raja Grafindo Persada. Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani. 2001 Jaminan Fidusia, Bandung : Raja Grafindo Persada.
Undang-Undang Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Republik Indonesia, Pemerintah
Peraturan Republik
Republik Indonesia Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik. Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
