366
Hukum dan Pembangllnan
Eksistensi Pembiayaan Modal Ventura Terhadap Kelompok Usaha Tani Di Sulawesi Tengah Sutarman Yudo
Pembiayaan Modal Ventura yang selama ini dikenal dalam berbagai peralllran dan literallir hllkllm ternyata menga/allli perkembangall, sehingga memblllllhkan penelaahall lebih jallh terhadap peraturall yang berlakll demi per/indlillgan dall kepastian huklllll, khusllsllya terhadap Kelompok Usaha Tani. Tulisan ini melihat eksistensi pembiayaall terhadap Kelompok Usaha Talli, pola pembiayaan, pengelolaan usaha dan pelaksanaan divestasi.
J. Pendahuluan Terjadinya krisis moneter. banyak pihak mengalihkan perhatian pad a argoindustri, seolah persepsi mereka berubah bahwa kehidupan des a lebih menjanjikan masa depan. Bidang argoindustri telah memperlihatkan hasil. Patta Tope dan Eko Jokolelono, mengungkapkan : "Daerah Sulawesi Tengah pada saat krisis sekarang ini masih menikrnati keuntungan dari naiknya nilai Dollar. Kelompok masyarakat petani perkebunan (Coklat dan Kopi) dan petambak udang masih sedang mengalami panen dengan keuntungan besar. Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah perlu berupaya mencermati dan mengambil langkah yang konkrit agar supaya kondisi ini dapat dipertahankan dan kalau perlu ditingkatkan baik dari hasil maupun kuantitas"'. t Patta Tope, Dkk. , Pokok-Pokok Pikiran Otonomi Dacrah Sulawe~i-Tengah. dalam Seminar Nasional "Pellgkajian Aspirasi Daerah Sulawesi TellMah Da/alll Rallgka Pellluli/ulII Kondisi Kehidupall Nasionol Dan Pengumpulan Mater; GBHN". yang t1iselenggarakan UNTAD, 31 Maret 1999, hal.6.
OklOber - Desember 1999
Eksistel1si Pelllbiayaall Modal Ventura
367
Masalah pembiayaan dan pengolahan usaha tani, sebe lumnya diatasi Pemerintah melalui pemberian Kredit Usaha Tani (KUT) di samping melakukan berbagai penyuluhan. Akan tetapi adanya beban pengembalian kredit yang harus dipenuhi walaupun tanpa bunga atau dengan bunga yang sangat rendah, petani masih tetap merasakan beban berat yang belul11 dapat dirurupi hasil usaha. Kegagalan panen, akibat keadaan cuaca yang tidak menguntungkan atau serangan hama dari berbagai jenis. Belum lagi jika komoditi yang dihasilkan tidak memiliki pangs a pasar, atau kualitas komoditi yang rendah sehingga tidak menarik minat pembeli dan pada g ilirannya harga menjadi jatuh. Apabila dicerna persoalan yang dihadapi petani, nampak hadirnya pembiayaan Ventura Capital Company dalam usaha tani sangat tepaL Di Sulawesi Tengah, saru-satunya Ventura Capital Company (VCC) yang telah berdiri adalah "PT Sarana Sulteng Ventura". Dalam usianya yang masih muda, PT Sarana Sulteng Ventura telah memiliki pasangan usaha sebanyak 11 (sebelas) perusahaan perorangan dan 6 (enam) Kelompok Usaha Tani yang beranggota 100 (seratus) orang petani'. Ini berani. saran Krisna Widjaya' . bahwa " perlunya pembiayaan modal ventura bagi usaha tani" sebenarnya sudah dipraktekkan. Dalam berbagai peraturan 4 , diketahui bahwa Ventura Capital Company adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam Sf/aIU perusahaall (III vestee COli/POllY) untuk jangka wakru tertentu. Oi sini Ventura Capital Company tidak saja II/ellyerrakan II/odal dalam pembiayaan usaha , tetapi juga ikut II/elib(({kall diri da/am pellge/o/aan yang lebih projesiolla/. Dua hal yang terakhir ini. menjadi daya tarik dalam mengatasi sumber persoalan pengembangan usaha tani . Terlepas dari itu , ciri lain pembiayaan/penyertaan Ventura Capital dilakukan "badan usaha rerhadap perusahaall". Bahkan lebih dari itu Sunaryati Hartono, mengatakan : "Tidak terdapat ketentuan, mengenai bentuk hukum PPU. Namun dem ikian, berdasarkan cir i-ciri modal ventura, maka tidak semua bentuk perusahaan dapa! menjadi PPU. Hal ini dikarenakan dalam 1 Sutarillan Yudo, Aspek Hl.lkulIl Pembiayaall Modal VeflfurG Dalcllll Pra/.:.tek PT SoraI/o Suffell/; Vel/rum di Wi/ayah Kotallladya Pa/u, Llpman Pcnelitian y,lIlg didasarkan pad a
Sunlt Tugas Ketua Leillbaga pene!irian UNTAD, Okloher 1999. Harian Media Indoncsia. tallggaJ 26 Juli 1999. hal. 3. " Lillat. ketemuan pasal I illIgk;] 11 Keppres No. 61 Tahull 1988. dan da1:Jm rasa I 1 huruf J
(h) Kepulusan Menteri Keui.lngan No. 125/KMK.0I3/1998. Lihat pula. Sur,1I Keputus
NOlllor 4 Tail/Ill XXIX
368
Hukw1'l dan Pemballgunan
teknis pelaksanaan modal ventura terdapat kegiatan penyertaan (investasi) dalam jangka waktu tertentu , kemudian penarikan modal (divestasi) dengan cara menjual investasi tersebut. Dengan demikian bentuk perusahaan yang paling memungkinkan menjadi PPU adalah Perseroan Terbatas, Tapi dalam hal ini tidak tertutup kemungkinan perusahaan lain untuk dapat menjadi bentuk Perusahaan Pasangan Usalla'. Mudah dimengerti , dengan bentuk hukum Perseroan Terbatas dari Investee Company, "penyertaan modal" dilakukan ll1elalui pemilikan saham, "pembagian pengelolaan usaha" dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan "divestasi" mudah dilaksanakan melalui penjualan saham yang memberikan Capital Gain sebagai salah satu tujuan pembiayaan Ventura Capital Company. Dengan demikian, walupun pembiayaan ventura capital terhadap Kelompok Usaha Tani sang at positif, tetapi secara hukum perlu dikaji eksistensi pembiayaan ventura capital PT Sarana Sulteng Ventura terhadap Kelompok Usaha Tani? Demikian pula pola pell1biayaan yang dilakukan dan pembagian pengelolaan usaha dalam mengatasi masalah yang dihadapi Kelompok Usaha Tani. Tidak kalah menariknya masalah divestasi PT Sarana Sulteng Ventura terhadap pasangan usahanya ini, karena jangan sampai dengan divestasi Kelompok Usaha Tani kembali menjadi lemah. Sebaliknya, ileut sertanya PT Sarana Sulteng Ventura untuk jangka waktu panjang menjadikan pembiayaan ventura capital dapat ll1enjadi sangat mahal bila sistim bagi hasil yang diterapkan"-
II, Tinjauan Pustaka, Dalam Kepurusan Menteri Keuangan, kegiatan ventura capital (I) pengembangan suatu penemuan baru; (2) pengembangan meliputi perusahaan yang pada tahap awal usahanya mengalami kesulitan dana; (3) membantu perusahaan yang berada pada tahap pengembangan; (4) membantu perusahaan yang berada dalall1 tahap kemunduran usaha; (5) pengell1bangan proyek penelitian dan rekayasa: (6) pengembangan pelbagai penggunaan teknologi baru, dan alih teknologi baik dalall1 maupun luar -~
Sunaryari Hanono , Alternatif Pembiayaan (, Lihat,Munir Fuady, Bakti, Bandung, 1995,
Laporan Akhir Tim Pengkajian tentang Modal Ventura Sehagai Usaha Kedl. BPHN Departemen Kehakimall. 1993/ 1994. hal. 73. Hukum tentGl1g Pemhiayaall Dalalll Teori dall Pmkrek.Citra Aditya hal. 157. OkroiJer - Desember 1999
EksisreJisi Pembiayaan Modal Ventura
369
negeri: dan (7) membantu pengalihan pemilikan perusahaan. Kunei utama menjadi dasar penilaian terhadap kegiatan ventura capital tersebut, adalah "potensi atau prospek usaha untuk berkembang", atas asumsi berkel11bangnya Investee Company (IC) identik berkembangnya capital ga in bagi Ventura Capital Company (VCC). Sri Indriastuti Hadiputranto', mengatakan dalal11 rangka mengikutsertakan dana, pihak IC harus mel11buat sel11acal11 "Bussines Proposal". yang berarti : I. ringkasan hal-ha l penting, seperti ; riwayat dan informasi jalannya usaha. kebutuhan dana dan rencana penggunaannya. 2. informasi temang susunan direksi dan staf dalam posisi penting. pel11egang saham, gaji dan lain-lain. 3. resiko dan dana yang digunakan. Aspek hukum penting disepakati dalam soal ini. meliputi kewenangan menjalankan usaha (pengelolaan) dan divesrasi. Pengaturan pembagian kewenangan menjalankan usaha haruslah menciptakan hubungan kelja sama yang lebih efisien. Sel11entara divestasi . diharapkan dapal dilakukan seeara mudah dan tidak l11enjadikan IC menjadi lemah. Dalam hal IC Perseroan Terbatas (PT). maka divestasi mudah dilakukan melalui penjualan saham kepada IC atau pihak ketiga. yang memberikan Capital Gain kepada VCe. Demikian pula tanggung jawab terbatas yang dimiliki PT dapat menghindari risiko yang lebi h besar. Tanpa semua ini. bentuk hukum perusahaan lain dengan konsekwensinya dapat menjadi IC mengingat peraturan perundang-undangan hanya menyebutkan istilan " perusahaan". Sunaryati Hartono. mengungkapkan : "Ciri khas modal ventura dapat terlillat dalam tiga hal: Pertama, modal ventura merupakan modal berisiko. (r isk capilal) yang d ised iakan bagi kepada seorang individu atau suaLU perusahaan (PK) ya ng mempunyai . gagasan tanpa jaminan pengembalian seperti halnya plllFman. Dasarnya terutama keyakinan akan kekualan gagasan seo rang wira usaha. Risiko inveslasi dipikul perusahaan modal ventura (PMV). Kedua. modal ventura bukan merupakan uang yang ditanamkan secara pasif. Pemasukan modal ke dalam perusahaan klien oleh PMV disertai dengan kelerlibatan. jika perlu dalam unsur kunci ya ng dapat turut menentukan sukses usaha manajemen keuangan. pemasaran dan 7
Majalah News/eifel". No.8 Tahun 111.1992. hal. 2.
NOli/or 4 Tahull XXIX
370
Hukum dan Pelllbanglll1GJl
pengawasan operasional. Ketiga, berbeda dengan penanaman modal biasa, modal vemura dimasukan ke dalam suatu badan usaha untuk jangka waktu scmentara. Tujuannya adalah menarik kembali modal tcrsebut setelah bisnis berjalan lancar dengan cara penjualan kembali saham pendirian tersebut. Keuntungan modal ventura diharapkan datang dari ap resiasi nilai saham atau Capital Gain, bukan dari bunga atau keumungan dari pengelolaan perusahaan. Tidak ada rcsiko beban di luar proporsi keumungan perusahaan. Hal inilah yang menjadi daya tarik modal vel1lura bagi wira usaha'Karena modal vemura merupakan risk capital, maka dalam menghindari kerugian, pihak VCC turut serta l11engelola IC yang juga merupakan kebutuhan lain karena kurangnya tenaga terampil yang dimiliki IC selain modal penyertaan. Disamping sebagai lumutan yang wajar mengingat untung ruginya VCC tergamung dari berhasil atau tidaknya Ie. Menjadi persoalan jika dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun penyertaan menurut peraturan, sudah hams dilakukan divestasi sememara IC belum mengalami kemajuan, IC jelas ditinggalkan dalam keadaan lemah, dan sebaliknya VCC tidak membawa capital gain, sehingga harus ada upaya lain untuk mengatasi.
III. Praktek Pembiayaan Terhadap KeIompol< Usaha Tani. Pembiayaan Kelompok Usaha Tani oleh PT Sarana Sulteng Vcmura didasarkan pada perjanjian pembiayaan . Dalam menuju penandatanganan perjanjian, sebelumnya PT Sarana Sulteng Ventura meneliti proposal yang diajukan Kelompok Usaha Tani yang menjadi calon mitra usaha. meliputi prospek usaha, integritas pemohon, pangsa pasar dari usaha yang dikelola. manajemen yang solid dan kontribusi terhadap perekonomian nasional dan daerah. Dalam hal layak mendapatkan pembiayaan/penyertaan, PT Sarana Sulteng Ventura mengirim konfirmasi kepada pemohon tentang kesediaan ikut serta di dalam pembiayaan usaha , dengan catatan pemohon menyetujui klausula-klausula yang dicantumkan dalam perjanjian . Salah satu klausul yang ada, mengatakan : "Jika ada hal-hal yang merugikan bagi perusahaan, maka PT Sarana Sulteng Ventura berhak membatalkan perjanjian dan mitra usaha II
SUllaryati Hanono. Op. Cit., hal. 35. Okrober - Deselllber 1999
Eksistensi Pembiayaall Modal Ventura
371
tidak berhak untuk menuntut lebih banyak dari apa yang disetor".' Pola penyertaan/pembiayaan yang berlaku amara Kelompok Usaha Tani dan PT Sarana Sulteng Ventura merupakan pola bag; hasil yang spesifikasi bagi perusahaan yang belum berbadan hukum Perseroan Terbatas. Dalam berbagai pola pembiayaan modal ventura PT Saran a Sulteng Ventura,' Udidapatkan : 1.
Penyenaan saham langsung. Syarat dari pembiayaan ini adalah lC sudah merupakan PT atau akan didirikan PT bersamaan dengan masuknya PT. Sarana Sulteng Ventura ke dalam Ie. VCC mendapatkan berupa deviden setiap tahun dari keumungan yang ditemukan bersama diamara para pelllegang sahalll Ie.
2. Obligasi Konversi. Jenis pembiayaan yang dapat dikonversikan ke dalam saham biasa yang dikeluarkan oleh ICe. 3.
Pola 8agi HasillParrisipasi Terbatas. Sebagai pola pelllbiayaan berdasarkan prosentase tenentu dari keuntungan perbulan (per iode tertentu) yang akan diberikan oleh TC kepada VCe.
Sebagai VCC. PT Sarana Sulteng Ventura terlibat dalall1 pengelolaan adll1inistrasi. sedangkan pelaksanaan divestasi setelah tenggang waktu 5 tahun, dan disepakati bila Kelolllpok Usaha Tani belull1 dapat hidup mandiri, perjanjian pembiayaan ventura capital diperbaharui kelllbali". Mell1perhatikan pola pelllbiayaan ventura capital PT Sarana Sulteng Ventura terhadap Keloll1pok Usaha Tani, nampak hubungan yang terjalin tidaklah sebagaimana yang kita ketahui dari teori-teori yang berkell1bang selall1a ini. Pertama-lama rentang eksistensi pell1biayaan ventura capital PT Sarana Sulteng Ventura terhadap Keloll1pok Usaha Tani . Suatu perusahaan didirikan bertujuan untuk ll1endapatkan keumungan yang dicatatkan dalam suatu pell1bukuan. di samping perbuatan dilakukan Sutarillan Yodo. Or. Cit.. hal. 51. I hid. hal. 42 I I II) I d.. hal. 54.
'1
III
NomoI' 4 Tahull XXIX
372
Hukum dan PembanguIlGll
secara terus menerus atau tidak terputus-putus". Sehubungan dengan hal ini yang kita ketahui, petani tradisional melakukan kegiatannya adalah untuk tujuan mendapatkan hasil, tetapi bukan dimaksudkan sebagai keuntungan. Dari sini dapat diketahui bahwa petani bukanlah pihak yang menjalankan perusahaan, melainkan pihak yang menjalankan pekerjaan sesuai kualitas pribadi dan sifat pekerjaan yang tidak secara terus-menerus menggeluti pekerjaan yang sama. Berbeda dengan Kelompok Usaha Tani, keuntungan menjadi tujuan yang dibagi sesuai modal masing-masing yang sebelumnya dicatat oleh Ketua Kelompok. Jadi ada pemasukan yang menjadi modal. Seorang petani yang terdapat dalam kelompok tidak mengikat petani lainnya yang berada dalam kelompok, sehingga bila terjadi kerugian (risiko), maka risiko tersebut manjadi tanggungan sendiri. Sebaliknya, jika perbuatan dilakukan atas kesepakatan dan kepentingan bersama maka seseorang yang melakukan perbuatan dianggap mewakili kepentingan kelompok yang risikonya ll1enjadi tanggung jawab bersama. Dengan berkeloll1pok, maka secara profesional usaha ini ditekuni dengan berbagai upaya untuk mengatasi kendala yang dapat mempengaruhi jalannya usaha secara terus menerus, seperti usaha mendapatkan modal pembiayaan dari pihak lain. Di sini Kelompok Usaha Tani dikualifikasi sebagai perbuatan menjalankan perusahaan, yang mempengaruhi kriteria IC sesuai peraturan yang berlaku . Seperti diketahui bentuk hukum suatu perusahaan meliputi PT, CY, Fa, Persekutuan Perdata (Maatschap), Perusahaan Perorangan dan sebagainya. Dari sekian banyak jenis perusahaan ini, nampak Kelompok Usaha Tani memiliki cirri sebagai suatu perusahaan yang berbentuk "maatschap" sebagaimana diatur dalam KUH Perdata. Dalam pasal 1618 KUH Perdata, menyebutkan Maatschap sebagai suatu persetujuan dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk memasukan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya. Maatschap merupakan bentuk dasar perusahaan yang diatur dalam KUHD. Pendiriannya cukup dilakukan secara lisan dan mulai berlaku sejak saat terjadinya persetujuan (pasal 1624 KUH Perdata). Masing-masing pihak berjanji akan menyerahkan uang atau barang atau kerajinan/keahlian. Jadi merupakan bentuk kerja sama yang paling sederhana oleh karena tidak ada penetapan suatu jumlah modal tertentu yang harus disetor. bahkan dapat memasukan tenaga kerja/kerajinan/keahlian saja. Lapangan kelja 12
R. Soekardono. Hukum Dagallg Indonesia, Jilid I (hagian pertama). Rineka Cipca.
Jakarta . 1981.
OklOber - Desemba 1999
Eksislellsi Pembiayaan Modal VenlUra
373
tidak dibatasi, sehingga dapat dipakai untuk melakukan perdagangan. Hubungan hukum di antara para pihak bersifat interen, sehingga walaupun sebagai perusahaan yang mencari keuntungan tetapi Maatschap bertindak tidak terang-terangan dan tidak ada peraturan penguruman untuk kepentingan pihak ketiga seperti yang terjadi dengan Persekutuan Firma (Fa) dan seterusnya. Hal ini menjadikan pertanggungan jawab dengan pihak ketiga yang dilakukan oleh anggota menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan dan tidak dapat mengikatkan kawan-kawannya keeuali jika ada kuasa k11usuS untuk bertindak atas nama mereka (pasal 1642 KUH Perdata). Menjadi masalah dengan bentuk hukum perusahaan ini. bahwa bagian keuntungan sekutu yang hanya memasukkan tenaga atau keahlian. ditetapkan sama dengan bag ian sekutu yang memasukkan uang atau barang yang terkeeil (pasal 1633 KUH Perdata). Materi ketentuan ini sudah sangat tidak coeak di era sekarang teristimewa memasuki pasar bebas, dimana sk ill seseorang sangat menentukan keberhasilan suatu perusahaan. Persekutuan Perdata (Maastchap) sebagai suatu perusahaan yang tidak berbadan hukum, maka tanggung jawab para sekutu dalam hal adanya tU11lutan gami rugi dari pihak ketiga meliputi tanggung jawab yang tidak terbata s hanya pada jumlah imbreng yang dimasukannya ke dalam persekutuan. Bila perbuatan yang merugikan itu dilakukan atas kuasa khusus dari semua sekutu yang ada maka para sekutu herta nggung jawab seeara tanggung renteng. Adan)'a klausul perjanjian PT Sarana Sulteng Ventura dengan Kelompok Usaha Tani yang dikemukakan di atas. nampak sangat raneu. Apabila perjanjian dibatalkan maka konsekwensi hukul1lnya menjadikan segala sesuatu yang diperjanjian kel1lbali seperti keadaan sel1lula , sehingga modal penyertaan yang sudah dimasukkan PT Sarana Sulteng Ve ntura juga harus kembali. Ini berarti sangat tidak singkron dengan anak kalimat dalam klausul tersebut , bahwa perusahaan tidak dapat menuntut lebih dari yang disetor. Oapat dimaklumi latar belakang adanya klausul sererri ini, adalah disebabkan karena Kelompok Usalla Tani sebagai Perseklltllan Perdata bukanlah sebagai suatu perusahaan yang berbadan hukum. sehingga untuk menghindari risiko penanggungjawaban yang leb ih besar, PT Sarana Sulteng Ventura berupaya membatasinya dengan kJausula. Kekhawatiran terjadinya kerugian perusahaan yang dimaksud juga berbarengan dengan tidak adanya keterlibatan PT Sarana Sulteng Ventura dalam pengelolaan usaha kecuali pad a pengelolaan administrasi. Nomor 4 Tahllll XXI X
374
Hukum dan PemballgllllGn
Klausul yang memberikan hak pembatalan perjanjian dan pembatasan tanggung jawab lebih dari yang sudah disetor dalam hal terjadinya suatu kerugian yang menuntut tanggung jawab Kelompok Usaha Tani yang lebih besar dari pihak ketiga, adalah bertentangan dengan makna pembiayaanlpenyertaan ventura capital yang bers ifat " risk capital". disamping tidak sesuai dengan sistim pertanggung jawaban Persekutuan Perdata, yang menuntut adanya tanggung renten di antara para sekutu. Dalam praktek, apabila Kelompok Usaha Tani menghendaki keterlibatan tenaga profesional, maka atas kesepakatan bersama dihadirkan tenaga ahli dari pihak ketiga yakni Fakultas Pertanian Universitas Tadulako 13 Cara ini membawa cost yang lebih besar te rhadap Kelompok Usaha Tani , yang seharusnya sudah dapat diatasi bila PT Sa rana Sulteng Ventura sudah lebih profess ional. Bagi Kelompok Usaha Tani, cukup lega dengan pengaturan yang memberikan kemungkinan pembaharuan perjanjian bi la pelaksanaan divestasi dikhawatirkan Kelompok Usaha Tani belum dapat hidup mandiri. Akan tetapi , sudah jelas hal ini berakibat pad a pembiayaan ventura capital menj ad i sangat mahal berhubung dengan sistim bagi hasil yang berlaku. sementara "return" yang diperoleh PT Sarana Sulteng Ventura bisa sangat besarl4. Walaupun praktek pembiayaan modal ventura PT Sarana Sulteng Ventura masih jauh dari pola pembiayaan modal ventura yang diharapkan. tetapi adanya pembiayaan ventura cap ital PT Sarana Su lteng Ventura sesungguhnya sangat positif mengantisipas i masalah yang dihadapi petani. Krisna Wijaya, mengatakan : "Lembaga pembiayaan pertanian tidak harus beroperasi seperti perbankan pada umumnya, tapi bisa berbentuk modal ventura yang mengkhususkan investasi pada produksi pertanian. Mengenai penentuan biaya kredit yang harus dibayar petani. dapat berupa bagi hasil ataupun sistim bu nga yang dikenakan berdasarkan masing-masing komoditas terte ntu . Hal ini untuk menjamin pengel1lbalian kredit dan tidak memberatkan kepada petani. Prinsip alokasi kredit lembaga pembiayaan ini harus l1lengutamakan petani kecil yang tidak mampu memenuhi persyaratan administrasi untuk memperoleh kredit pada bank konvensional. Guna memperlancar proyeksi usaha pertanian dan J3l1lman pengembalian kredit dari petani , lembaga ini juga dapat berfungsi l.1 14
Surannan Yodo , Op. Cit., hal. 53. Munir Fuady, Op. Cit. , hal. IS7.
Ok/aber - Desember 1999
Eksisrensi Pembiayaan Modal Vemura
375
sebagai technical officer, yaitu memberi penjelasan kepada petani tentang produk yang dibutuhkan di pasar dan perkembangan harganya".15 Dengan demikian, adanya pembiayaan modal ventura terhadap usaha tani sa ngatlah penting. 8agi penulis, walaupun pembiayaan modal ventura sebel umnya sudah beljalan di Sulawesi Tengah. tetapi saran tersebut sama sekali belum terlambat, karena dalam rangka penyempurnaan pembiayaan ventura capital terhadap usaha tani, kiranya sangat patut menjadi perhatian semua pihak, terutama pihak Pemerintah dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang lebih memberikan perlindungan dan kepastian hllkum.
IV. Penlltllp Walallpun eks istensi pembiayaan ventura capital PT Sarana SuiIeng Ventura terhadap Kelompok Usaha Tani adalah legal. setelah Ke\ompok Usaha Tani dapat dikualifikasi sebagai suaru perusahaan (Persekutuan Perdata). tetapi karena pengaturan Persekutuan Perdata dalam KUH Perdata mengandung kelemahan yang berupa kecilnya penghargaan lerhadap imbreng tenaga/keahlian seorang sekulU. maka disarankan kepada Pemerintah menyusun peraturan yang lebih memberikan perlindungan dan kepaslian hukum baik terhadap pelllbiayaan modal ventura pada Kelompok Usaha Tani itu sendiri maupun terhadap Petani sebagai salah sam sekutll. Pola pembiayaan dengan menggunakan sistim bagi hasil. PT Sarana SlIiIeng Ventura selain menyertakan modalnya juga terlibat pengelolaan administrasi. sementara pengelolaan usaha di tangall Kelompok Usaha Tani. Keterlibatan tenaga profesional bila dianggap perlu. para pihak sepakat melibatkan pihak ketiga yang berakibat pada pembiayaan menjadi lebih besar. Sesuai pembiayaan modal ventura yang bersifat "risk capitar· dan. kedudukan Kelompok Usaha Tani yang tidak berkedudukan sebagai perusahaan yang berbentuk hukum PT. maka seharusnya PT Sarana Sulteng Ventura lidak membatalkan perjanjian dan lidak membatasi tanggung jawabnya pada modal yang telah disetor bila terjacli sesuatu yang merllgikan Kelompok Usaha Tani. Pembaharllan perJalljian pembiayaan modal velllura dapat menghindari Kelompok Usaha Tani berada dalam keadaan lemah disaal I~
I-brian. Media/Ildolll!sia, Op. Cit. Hal. 3.
NOli/or 4 Tahull XXIX
376
Hukul1l dall Pemballgullall
dilakukan divestasi, tetapi karena pola pembiayaan menggunakan sistim bagi hasil, maka pembaharuan tersebut menjadikan pembiayaan melalui modal ventura menjadi sangat mahal dan sebaliknya memberikan keuntungan yang sangat besar kepada PT Sarana Sulteng Ventura.
DAFTAR PUSTAKA
Ali Ridho : Hukum Dagallg : Tentang Prinsip dan Fungsi Asuransi Dalalll Lembaga Keuangan, Pasar Modal, Lembaga Pell1biayaan, Modal Ventura dan Asuransi Haji, Alumni, Bandung, 1972. Harian Media Indonesia, Tanggal 26 Juli 1999. John W. Head, Pengantar Ilmu Hukum EkollOl1li, Proyek ELlPS, Jakarta, 1997. Majalah Hukum Newslelter, NO.6 Tahun 1Il/Maret 1993. Munir Fuady, Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995. Patta Tope, Dkk., Pokok-Pokok Pikiran'Otonbmi Daerah Sulawesi Tengah dalam Seminar Nasional "Pengkajian Aspirasi Daerah Sulawesi Tengah Dalalll Rangka Pemulihan Kondisi Kehidupan Nasiional Dan Pengul1lpulan Materi GEHN", yang diselengga rakan UNTAD. 31 Maret 1999, Palu. R. Soekardono, Hukum Dagang Indonesia, Jilid I (bagian pertama), Rineka Cipta, Jakarta, 1981. Sunaryati Hartono, Laporan Akhir Tim Pengkajian tentang Modal Ventura Sebagai Altematif Pembiayaan Usaha Kedl, BPHN, Jakarta, 1993/1994, Sutarman Yudo, Aspek Hukul1l Pembiayaan Modal Ventura Dalam Prakte!: PT Sarana Suiteng Ventura di Wilayah Kota Madya Patu, Sebuah Laporan Penelitian Berdasarkan Surat Tugas dari Lembaga Penelitian Universitas Tadulako No. 96IJ282/PG1I999, Tanggal II Maret 1999.
OklOber - Desember 1999
