Ekonomi Aceh 2018 Harus Lebih Baik. Penas Petani-Nelayan Harus Sukses. Pembangunan Aceh Harus Sinergi dengan Nasional

03 EDISI 63

Mengurangi

APRIL 2017

06

Penas Petani-Nelayan Harus Sukses

Pada tanggal 6-11 Mei 2017 mendatang, Aceh akan menjadi tuan rumah tempat penyelenggaraan even nasional Pekan Nasional (Penas) Ke-15 Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA). Ajang yang akan digelar di Stadion Lhoong Raya ini direncanakan dibuka oleh Presiden Joko Widodo.

04

Pembangunan Aceh Harus Sinergi dengan Nasional

RENCANA Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) 2018 merupakan salah satu mata rantai tahunan pembangunan yang bermuara pada pencapaian visi jangka menengah Aceh. Dalam RKPA 2018, Aceh menetapkan 10 program prioritas pembangunan yang disinergiskan dengan isu-isu strategis nasional.

10

KPM Inovatif Berdayakan Masyarakat Miskin di Aceh Barat

UIN Ar-Raniry pada 2016 memperkenalkan program Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM, dulu disebut KKN) pola baru yang sangat inovatif dengan target pemberdayaan ekonomi kelompok masyarakat marginal. Untuk pilot project dipilih Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat.

Ekonomi Aceh 2018 Harus Lebih Baik

2

OPINI

TABLOID TABANGUN ACEH - EDISI 63 | APRIL 2017

Tantangan dan Peluang Agroindustri pada Fase ke-3 RPJPA Oleh : Elli Sufriadi Kita berharap Aceh mampu menjadi sebuah kawasan pertumbuhan ekonomi baru menjelang berakhirnya periode RPJPA dan pada saat yang bersamaan berakhirnya Otsus di Tahun 2027

M

ASA Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA) yang telah dimulai pada tahun 2005 hingga 2025, telah memasuki fase ketiga (2018-2022), yaitu tahap pendewasaan (maturasi) dan pengembangan industri pengolahan dan manufaktur. Pada fase ketiga ini tentu perhatian pembangunan Pemerintah Aceh harus dititikberatkan kepada semangat untuk melihat segala potensi daerah sebagai modal dasar lahirnya gagasan kreatif dalam setiap rencana pembangunan Aceh khususnya di sektor Industri Agro. Seharusnya rintisan agroindustri telah dimulai pada periode kedua RPJPA. Namun karena berbagai kendala, sehingga agroindustry baru mulai menjadi titik perhatian pada penghujung periode kedua. Sebagai daerah yang memiliki keunggulan komparatif pada beberapa komoditi tertentu seperti atsiri, komoditi makanan pokok, sawit, karet, atau HHBK

seperti aren dan jernang, tentunya agroindustri menjadi objek yang sangat penting untuk dikembangkan secara bertahap. Agroindustri mulai dikembangkan sejak pertengahan tahun 1970-an. Dalam periode 1985-2000, peranan agroindustri dalam penciptaan PDB meningkat dari 3,7 persen menjadi 12,73 persen. Sementara itu, peranan agroindustri dalam penyerapan tenaga kerja meningkat dari 0,2 persen pada tahun 1985 menjadi 8,53 persen. Namun demikian, peningkatan peranan dalam penciptaan nilai tambah tidak diikuti oleh peningkatan penyerapan tenaga kerja. Peranan dalam penciptaan nilai tambah, sebagian besar berasal dari industri skala besar, dan tidak terjadi pergeseran yang signifikan dalam periode tahun 1974-2003. Sementara itu, industri rumah tangga yang jumlahnya sekitar 90 persen hanya mampu menciptakan nilai tambah sekitar 6 persen. Hal ini menunjukkan adanya

Salam Redaksi

ketimpangan yang sangat besar antara industri skala besar dan skala rumah tangga. Peluang pengembangan agroindustri masih terbuka, baik ditinjau dari ketersediaan bahan baku maupun dari sisi permintaan produk olahan. Disamping itu, agroindustri mempunyai keterkaitan ke belakang dan ke depan yang kuat dengan sektor lainnya. Kendala-kendala dalam pengem bangan agroindustri, antara lain: (1) kualitas dan kontinyuitas produk pertanian kurang terjamin; (2) kemampuan SDM masih terbatas; (3) teknologi yang digunakan sebagian besar masih bersifat sederhana, sehingga menghasilkan produk yang berkualitas rendah; dan (4) belum berkembang secara luas kemitraan antara agroindustri skala besar/sedang dengan agroindustri skala kecil/rumah tangga. Guna menjawab permasalahan tentang tantangan pengembangan agroindustri tersebut, Pemerintah Aceh pada tahap awal periode ketiga RPJPA ini perlu melakukan

re-desain rencana pembangunan kawasan berbasis kepada 5 (lima) subsistem agribisnis, yaitu: subsistem penyediaan sarana produksi dan peralatan, usaha tani, pengolahan hasil, pemasaran dan sarana pembinaan. Agroindustri dengan demikian mencakup industri pengolahan hasil pertanian (IPHP), Industri Peralatan dan Mesin (IPMO) serta Industri Jasa Sektor Pertanian (IJSP). Peraturan Presiden No. 28 tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional menegaskan bahwa agroindustri merupakan salah satu industri andalan masa depan. Regulasi ini membagi klaster agroindustri, yang terdiri dari komoditas kakao, kelapa, buah, tembakau, kopi, gula, kelapa sawit, karet, hasil laut, pulp kertas dan susu. Tentunya untuk Aceh diperlukan penyesuaian komoditas yang dikembangkan sesuai dengan potensi daerah. Dalam konteks peningkatan daya saing perlu dilakukan upaya hilirisasi dan

diversifikasi produk sehingga dalam jangka panjang diperlukan penelitian dan pengembangan serta peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia disamping pengembangan mesin pengolahan. Selain itu kran yang telah dibuka Pemerintah Pusat seperti adanya kawasan ekonomi khusus (KEK) Lhokseumawe melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2017 sudah selayaknya diposisikan sebagai energi tersendiri untuk mempercepat proses pengembangan agroindustri Aceh. Karena kehadiran KEK Lhokseumawe memiliki potensi keunggulan secara geoekonomi dan geostrategis. Dengan gambaran ini kita berharap Aceh mampu menjadi sebuah kawasan pertumbuhan ekonomi baru menjelang berakhirnya periode RPJPA, dan pada saat yang bersamaan berakhirnya Otsus di Tahun 2027. n Penulis adalah Staf pengajar FMIPA Unsyiah

Redaksi menerima kiriman berita kegiatan pembangunan Aceh dan opini dari masyarakat luas. Tulisan diketik dengan spasi ganda dan disertai identitas dan foto penulis, dapat pula dikirim melalui pos atau e-mail

Musrenbang dan Isu Strategis 2018

Dalam rangka menyiapkan rencana program tahun 2018 Bappeda Aceh telah menyelesaikan agenda penting yakni pra-musrenbang yang dilaksanakan pada tanggal 3-10 April lalu. Selama tiga hari (3-6 April) forum membahas program kabupaten/kota yang bersumber dari dana otonomi khusus (DOKA), sedangkan tanggal 6-10 adalah forum SKPA untuk membahas membahas Renja SKPA dan usulan program kabupaten/kota yang bersumber dari Otsus, PAA, DAU, Migas dan lain-lain atau reguler APBA. Selanjutnya, sebagai tahapan final, pada 17 April 2017 dilaksanakan musrenbang puncak untuk menetapkan hasil-hasil kesepakatan dalam forum pra-musrenbang serta menerima masukan akhir untuk penetapan RKPA 2018. Pemerintah Aceh menetapkan 10 program prioritas untuk tahun 2018, yaitu: Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, pembangunan kedaulatan pangan, memperkecil disparitas antar wilayah, pembangunan industri dan

pariwisata, peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan pelayanan kesehatan, pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, penguatan Dinul Islam, dan penataan reformasi birokrasi, serta penguatan perdamaian. Kesepuluh program prioritas ini menjadi acuan bagi usulan dan perencanaan program tahun 2018. Turunan dari program-program strategis tersebut, seperti untuk penurunan kemiskinan dan pengangguran terdiri dari program pengurangan beban penduduk miskin dan rentan, program perhatian khusus pada UMKM, perluasan pelayanan dasar, pengembangan kewirausahaan, penguatan basis ekonomi pedesaan, perbaikan kontektivitas untuk inflasi yang rendah dan penciptaan lapangan kerja. Untuk program ketahanan pangan turunannya mencakup program peningkatan produksi pangan, pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, ekstenfikasi lahan pertanian, dan pembangunan sarana dan prasarana.

Program peningkatan kualitas pendidikan menekankan pada peningkatan mutu, akses pendidikan dan pengembangan pendidikan vocasional (kejuruan). Sementara program peningkatan layanan kesehatan mencakup turunan program pencegahan dan pengendalian penyakit, preventif dan promotif (gerakan masyarakat hidup sehat), peningkatan kesehatan ibu dan anak, dan pemenuhan layanan kesehatan berkualitas seperti program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Mengingat musrebang ini dilaksanakan pada tahun transisi, pergantian kepemimpinan dari pemerintahan lama ke pemerintanan baru yang secara resmi berlaku pada bulan Juni mendatang, maka tentu perencanaan program yang dibahas dalam forum musrenbang ini akan disesuaikan dengan visi-misi dan program unggulan pemerintahan baru, dalam bingkai keberlanjutan pembangunan Aceh. Insya Allah. Azhari

Redaksi PELINDUNG Gubernur Aceh, Wakil Gubernur Aceh, SEKRETARIS Daerah Aceh | PENGARAH Kepala Bappeda Aceh | PENANGGUNG JAWAB Kapala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, Sekretaris Bappeda Aceh| PEMIMPIN UMUM Kasubbag Umum Bappeda Aceh | PEMIMPIN REDAKSI Aswar Liam | REDAKTUR PELAKSANA Hasan Basri M. Nur | DEWAN REDAKSI M. Iskandar, Bulman, Fenny Yumiati | SEKRETARIAT Redaksi Mohd. Meidiansyah, Firman, Khairul Ridha, Farid Khalikul Reza | EDITOR Zamnur Usman | REPORTER Heri Hamzah, D Zamzami, Riyadi | REPORTASI DAN NOTULENSI Fauzi Umar| LAY OUT & EDITOR FOTO Irvan | ILUSTRASI KARTUN DAN GRAFIS Jalaluddin Ismail | FOTOGRAFER T. Andri Arbiansyah | IT Taufik Army | STAF LOGISTIK DAN LAYANAN UMUM Syamsul Bahari, Khairul Amar, Cut Indah Susilawati, Misbahul Munir

Alamat Redaksi

Bappeda Aceh Jl.Tgk. H. Muhammad Daud Beureueh No. 26 Banda Aceh

Telp.

(0651) 21440

Fax.

(0651) 33654 |

Web:

bappeda.acehprov.go.id

email:

[email protected]

Tabloid ini diterbitkan oleh Pemerintah Aceh melalui kerjasama Bappeda Aceh dengan Biro Humas Setda Pemerintah Aceh

CERMIN


OLEH:

Hasan Basri M. Nur Dosen, UIN Ar Raniry

Tanggung Jawab Pembangunan ISLAM menempatkan setiap manusia sebagai pemimpin. Dalam sebuah hadits disebutkan: Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Aparatur pemerintah memiliki tingkat tanggung jawab yang berbeda dengan warga biasa. Jika warga biasa hanya mempunyai tanggung jawab terhadap keluarganya, maka aparatur harus bertanggungjawab dalam bidang yang diamanahkan kepadanya. Ketika seseorang diangkat dalam jabatan publik, maka yang bersangkutan tidak dibenarkan lagi untuk berpikir dan bertindak untuk kepentingan diri, keluarga dan kelompoknya. Sebaiknya dia wajib berpikir dan bertindak untuk kepentingan umat sesuai mandate yang telah diberikan. Karena itu, yang bersangkutan harus membuat perencanaan penggunaan anggaran secara matang, tidak mainmain apalagi sambil menghayal. Perencanaan sangat penting dalam sebuah pembangunan agar targetnya tercapai dengan hasil maksimal sesuai dengan anggaran yang dihabiskan. Itulah sebabnya pemerintah melalui Bappenas/Bappeda sejak awal merancang rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) dan jangka panjang (RPJP). Dalam menjalankan tanggung jawab sebagai pemimpin, pejabat eksekutif perlu merancang perencanaan pembangunan dengan mengacu pada dokumen RPJM dan RPJP. Penyusunan kegiatan tahunan harus dilakukan oleh pemimpin sejak sebelum dimulainya tahun anggaran. Selain itu, pejabat harus mampu membebaskan diri dari kepentingan pribadi, keluarga dan kelompok. Konsekuensi dari perencanaan kegiatan pasti disusul oleh penganggaran. Anggaran ini adalah milik rakyat. Pejabat publik harus berdiri di atas kepentingan umat sesuai amanah jabatan. Harus disadari bahwa jika menyusun rencana kegiatan yang tidak berpihak pada kepentingan umum, maka yang bersangkutan telah mengkhianati rakyat melalui jabatannya. Pengkhianatan rakyat termasuk dalam golongan dosa besar. Jika seorang pejabat melakukan pelanggaran ini, maka dia mesti meminta maaf kepada rakyat secara luas, baru kemudian memohon ampun kepada Allah. Kesalahan/kejahatan individu terhadap publik berbeda dengan kejahatan individu terhadap Allah, yang dapat dimohonkan pengampunan langsung kepada-Nya. Semoga!

Mengurangi

PEMBANGUNAN jalan layang (fly over) Simpang Surabaya, merupakan salah satu titik penting dalam sistem jaringan jalan Kota Banda Aceh. Proyek jalan layang ini bertujuan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas yang keluar masuk Kota Banda Aceh, terutama dari dan ke jalur lintas timur Provinsi Aceh. Berdasarkan jadwal kerja, proyek pembangunan fly over ini diharapkan akan selesai pada November 2017. Dalam perjalanannya, pembangunan fly over Simpang Surabaya banyak menuai pro dan kontra. Karena ada sebagian masyarakat beranggapan bahwa dengan adanya fly over, maka mereka tidak bisa lagi mencari rezeki dengan berjualan seperti biasanya. Menurut saya, pembangunan fly over Simpang Surabaya sangat bermanfaat untuk mengurangi kemacetan, terutama pada jam-jam sibuk. Seperti pada waktu pagi dan sore hari, di mana pada jam tersebut semua orang pergi ke tempat kerja dan sekolah, serta pulang dari tempat kerja ke rumah.

Fadhila Rahmatika Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

3

4

LAPORAN UTAMA


Proyek yang akan Dilelang 1.875 Paket n Nilainya Mencapai Rp 2,8 triliun “Bantu mereka (kontraktor) cairkan uang muka kerja untuk segera melaksanakan pekerjaannya. Jangan setelah bulan Juni atau usai lebaran Idul Fitri baru dilaksanakan borongan proyeknya.” -- dr. H. Zaini Abdullah -Gubernur Aceh

P

EMERINTAH Aceh melalui LPSE akan melelang sebanyak 1.875 paket proyek APBA 2017. Proyek dengan total nilai Rp 2,8 triliun akan dilelang secara terbuka kepada rekanan dalam dua tahap. Tahap pertama telah diumumkan sebanyak 873 paket dengan nilai Rp 1,74 triliun, pada tanggal 17 Maret 2017 lalu, di media cetak lokal maupun LPSE Pemerintah Aceh. Demikian dikatakan Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah kepada Tabangun Aceh belum lama ini. Dalam rapat pimpinan (rapim) SKPA, Gubernur Zaini Abdullah menyatakan, belajar dari pelaksanaan proyek tahun 2016 lalu, pak-

et-paket proyek APBA 2017 tahap I yang lelangnya telah diumumkan, 17 Maret 2017 lalu, harus sudah dilakukan penandatanganan kontrak bersama sebelum pada tanggal, 15 Mei 2017. Hal ini dimaksudkan supaya pelaksanaan proyek-proyek tersebut sudah mulai berjalan sebelum bulan Ramadhan, sehingga berdampak pada meningkatnya perekonomian masyarakat Aceh. Dengan adanya penandatanganan kontrak kerja, akan ada pembelian berbagai bahan material dari kontraktor yang akan memulai pelaksanaan pekerjaan fisik proyeknya di lapangan. Misalnya beli pasir, batu gunung, batu bata,

besi, pipa, dan jasa angkutan bahan material, serta terbuka pekerjaan bagi buruh bangunan. Gubernur juga mengingatkan, setelah penandatanganan kontrak dilakukan, Kepala SKPA, selaku Pengguna Anggaran (PA) dan kepala bidang selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan kasi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), harus mengawasi kontraktor yang sudah menandatangani kontrak. “Bantu mereka cairkan uang muka kerja untuk segera melaksanakan pekerjaannya. Jangan setelah bulan Juni atau usai lebaran Idul Fitri baru dilaksanakan borongan proyeknya,” ungkap Gubernur.

Pembangunan Aceh Harus Sinergi dengan Nasional “Harapan kita adalah program atau kegiatan yang nantinya disepakati bersama, benar-benar dapat terverifikasi sesuai dengan skala pembangunan Aceh dan kabupaten/kota tahun 2018.” -- Azhari Hasan, SE, M.Si -Kepala Bappeda Aceh

K

EPALA Bappeda Aceh Azhari Hasan mengimbau kepada seluruh pemerintahan kabupaten/kota agar dapat menyelesaikan isu-isu strategis pembangunan selaras dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Azhari menyebut, dalam konteks pembangunan berkelanjutan, Aceh masih menghadapi sejumlah kendala yang harus dituntaskan. Meliputi masih tingginya angka kesmikinan, pengangguran, ketimpangan wilayah antar kabupaten/kota, rendahnya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang masih bersifat sektoral. Demikian juga persoalan yang menyangkut kesehatan, kualitas SDM, dan kesejahteraan masyarakat. “Nah, isu dan permasalahanpermasalahan tersebut dapat dituntaskan melalui langkah-langkah yang terpadu dan intensif, salah satunya dengan Musrenbang,” ungkap Azhari Hasan, dalam pembukaan Musrenbang Penyusunan Program Dana Otsus dan TDBH Migas 2018 di Aula Bappeda Aceh, Banda Aceh, Senin (3/4/2017). Kegiatan yang dirangkai den-

gan Forum Gabungan SKPA atau pra-Musrenbang Aceh Tahun 2017 ini dimaksudkan untuk menyusun RKPA 2018. Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) 2018 merupakan salah satu mata rantai tahunan pembangunan yang bermuara pada pencapaian visi jangka menengah Aceh. Dalam RKPA 2018, Aceh menetapkan 10 program prioritas pembangunan yang disinergiskan dengan isu-isu strategis nasional. Pemerintah Aceh, sebut Azhari, akan memproyeksi anggaran untuk sepuluh isu strategis, sebagai kelanjutan RPJMA. Azhari menyebutkan, 10 program prioritas tersebut yakni penurunan kemiskinan dan pengangguran, kedaulatan pangan, memperkecil disparasi antar wilayah, pembangunan industi dan pariwisata. Isu strategis lainnya adalah peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan pelayanan kesehatan, pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, penguatan dinul Islam, penataan reformasi birokrasi, dan penguatan perdamaian Aceh. Sementara terkait penggunaan

anggaran yang dibiayai melalui dana Otsus, agar dapat benar-benar memperhatikan aspek keadilan, pemerataan, berkelanjutan, dan kesepakatan kebersamaan dengan stakeholder untuk menentukan kegiatan yang menjadi kebutuhan masyarakat. Berkaitan dengan penyelesaian pekerjaan yang terbengkalai, mantan Asisten II Sekretariat Daerah Aceh ini, meminta pemerintah kabupaten/kota agar turut berkomitmen untuk dapat menyelesaikannya, sehingga diharapkan di wilayah Aceh tidak lagi terlihat infrastruktur yang telah dibangun, namun tidak fungsional. Sedangkan pihak provinsi telah berkomitmen untuk menuntaskan seluruh kegiatan dimaksud yang merupakan kewenangan provinsi dalam waktu secepatnya, sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia. “Penyelesaian maupun pengoperasian seluruh proyek-proyek terbengkalai ini adalah untuk menyelamatkan uang milik rakyat Aceh. Selain itu, agar manfaat dari pembangunan ini juga benar-benar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkasnya. [ridha]

Kenapa SKPA perlu membantu mereka mencairkan uang muka kerjanya? Alasan pertama supaya daya serap keuangan APBA bisa segera meningkat. Untuk diketahui, hingga bulan Maret ini daya serap anggaran masih sebesar 3,1 persen dari pagu APBA 2017 Rp 14,733 triliun. Jika ada penarikan uang muka kerja dilakukan pada bulan Mei, maka realisasi keuangan APBA bisa naik di atas 10 persen. Alasan kedua, peredaran uang di tengah-tengah masyarakat dan pasar semakin banyak pada bulan Ramadhan dan lebaran mendatang. Karena kegiatan ekonomi masyarakat di Aceh sangat bergantung dengan pelaksanaan proyek APBA, APBK dan APBN. Kalau pelaksanaan proyek pemerintah telah berjalan, baru kelihatan ada aktivitas transaksi yang besar di pasar. Pasar pun kelihatan jadi ramai, karena ada transaksi pengadaan bahan material pembangunan fisik proyek, yang berimbas langsung kepada meningkatnya daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok dan lainnya. Sisa proyek APBA 2017 yang mau dilelang, kata Gubernur, secepatnya diumumkan agar cepat

ada pemenang dan bisa secepatnya dilaksanakan pekerjaannya di lapangan oleh kontraktor pemenang proyek. Gubernur menyerukan kepada Kepala SKPA untuk mempersiapkan dokumen pendukung lelangnya dengan segera dan benar. Misalnya proyek fisik yang akan dilelang harus ada dokumen DED, lahannya jelas atau sudah dibebaskan. Kalau proyek pengadaan buat HPS dulu bersama speknya, kemudian manfaat dan penerima atau benefeceris barang yang akan dibantu. “Pengalaman buruk yang terjadi pada bangunan fisik, seperti atap bocor, lantai turun, pintu, dan jendela sulit dibuka, serta belum serah terima, jangan lagi terjadi setelah proyeknya selesai,” ujar Gubernur. Karena itu, lanjut Gubernur, waktu pelaksanaan lelangnya disegerakan, agar masa kerja dan masa pengadaan barang dan jasanya cukup waktu dan menghasilkan pekerjaan yang berkualitas, serta memberikan manfaat dan kepuasan bagi rakyat. “Ini menjadi misi utama dari tujuan dan cita-cita kami menjadi gubernur dalam membangun Aceh,” tegas Doto Zaini.(heri hamzah)

Pembahasan Pola Trilateral Desk “Melalui Pola Trilateral Desk ini, forum menggunakan pendekatan pembangunan yang bersifat holistik, integratif dan spasial.” -- Farid Wajidi -Kabid Program dan Pendanaan Bappeda Aceh Musrenbang Penyusunan Program Dana Otsus dan TDBH Migas 2018 serta Pembahasan Forum Gabungan SKPA, merupakan rangkaian pelaksanaan Musrenbang Aceh tahun 2017, dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) 2018. Kepala Bidang Program dan Pendanaan Bappeda Aceh, Farid Wajidi, Aks, M.Si, menjelaskan bahwa tahapan atau rangkaian Musrenbang Aceh 2017 secara detail adalah sebagai berikut: Membahas usulan program/ kegiatan yang didanai melalui dana Otsus dan TDBH Migas Kab/Kota Tahun 2018. Kegiatan ini berlangsung selama 4 hari, yaitu tanggal 3 hingga 6 April 2017, di Aula Bappeda Aceh. Pembahasan Usulan Program Prioritas dari SKPA atau Forum Gabungan SKPA tahun 2018. Kegiatan ini juga berlangsung selama 4 hari, mulai tanggal 7 hingga 10 April 2017, di Aula Bappeda Aceh. Rangkaian kegiatan Musrenbang Aceh tahun 2017 diakhiri dengan pelaksanaan Musrenbang RKPA Tahun 2018. Kegiatan yang digelar Senin, 17 April 2017, di Gedung DPR Aceh, dimaksudkan untuk mendapatkan masukan dari berbagai stakeholder dalam rangka penyempurnaan RKPA tahun 2018. Lebih lanjut Farid Wajidi menuturkan, bahwa tahun pada 2018 mendatang, ada sedikit

perubahan terkait pola pembahasan usulan program atau kegiatan yang bersumber dari Dana Otsus kabupaten/kota. Mekanisme yang diterapkan adalah menggunakan Pola Trilateral Desk. Yaitu tiga bidang perencanaan di Bappeda Aceh, bersama dengan Tim Pembahas (verifikasi) provinsi, secara bersamasama akan membahas usulan dari masing-masing kab/kota, sesuai jadwal yang telah ditentukan. “Melalui Pola Trilateral Desk ini, forum menggunakan pendekatan pembangunan yang bersifat holistik, integratif dan spasial,” tuturnya. Hal ini dilaksanakan agar usulan program/kegiatan yang akan disepakati bersama, benar-benar tersusun sesuai dengan skala prioritas pembangunan Aceh dan kabupaten/kota tahun 2018. Farid juga menegaskan, pihaknya dan seluruh tim pembahas/ verifikasi berkomitmen untuk fokus melakukan pembahasan usulan program/kegiatan 2018, dengan mengedepankan prinsip profesionalisme. “Tentunya, juga menerapkan konsep pembangunan money follow program prioritas. Harapan kita adalah program atau kegiatan yang nantinya disepakati bersama, benar-benar dapat terverifikasi sesuai dengan skala pembangunan Aceh dan kabupaten/ kota tahun 2018,” papar Farid Wajidi. [cekwat]

LAPORAN UTAMA


5

Ekonomi Aceh 2018 Harus Lebih Baik "Kebijakan pembangunan ekonomi dalam rangka pengurangan angka kemiskinan sebagai contoh diprioritaskan pada programprogram yang dapat memberikan peningkatan produktifitas sektor pertanian terutama di perdesaan," -- Marthunis, ST DEA -Kabid Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan (P2EK)

K

EPALA Bappeda Aceh melalui Kabid Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan (P2EK) Marthunis, ST DEA mengungkapkan bahwa sasaran pembangunan ekonomi Aceh pada tahun 2018 adalah memacu pertumbuhan ekonomi Aceh yang lebih berkualitas. Menurut Marthunis, untuk meraih ekonomi yang lebih berkualitas maka sasaran pembangunan ekonomi Aceh pada tahun 2018 seperti yang tertuang dalam RKPA 2018 adalah sebagai berikut: pertumbuhan ekonomi (non migas) diharapkan mencapai 6 persen dengan inflasi berkisar pada angka 5 persen. Tingkat kemiskinan dan pengangguran turun masing-masing hingga 14.50 persen dan 7 pers-

en. Selain itu, target rasio Gini dan Indeks Williamson masing-masing sebesar 0,31 dan 0,38. “Namun upaya untuk mewujudkan target beberapa indikator pembangunan ekonomi Aceh pada tahun 2018 seperti tersebut diatas tidaklah mudah. Ada beberapa permasalahan penting yang menjadi tantangan,” ujarnya. Marthunis memberi contoh, pertumbuhan ekonomi Aceh selama beberapa tahun terakhir lebih rendah dibanding nasional seperti pada tahun 2015 dan 2016 masingmasing mencapai 4.27 persen dan 4.31 persen (non migas). Sementara pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2015 dan 2016 masing-masing sebesar 4.88 persen dan 5.02 persen. Demikian juga persentase

Upaya Memajukan Pendidikan Tak Pernah Henti “Persaingan semakin kompetitif dan tentunya kita perlu menyiapkan kebijakan strategis untuk terciptanya SDM yang handal” -- Muzafar SE, MM -Kasubbid Pengembangan SDM dan Keistimewaan Aceh Bappeda Aceh

P

ENINGKATAN kualitas pendidikan merupakan salah satu dari sepuluh program prioritas yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) 2018. Upaya peningkatan mutu pendidikan di Tanah Rencong tidak pernah berhenti. Kasubbid Pengembangan SDM dan Keistimewaan Aceh Bappeda Aceh, Muzafar SE, MM mengatakan, dengan dukungan dana sebesar 20% yang dialokasi lewat APBA setiap tahunnya, Pemerintah Aceh terus melakukan berbagai terobosan. “Apalagi kini persaingannya semakin kompetitif dan tentunya kita perlu menyiapkan kebijakan strategis untuk terciptanya SDM yang handal,” ujarnya.

Menurut Muzafar, pemerataan kualitas pendidikan menjadi poin penting dalam memajukan sektor pendidikan Aceh, mulai dari peningkatan kualitas guru, perlengkapan, infrastruktur, hingga akses pendidikan. Selain itu, Pemerintah Aceh juga akan terus berupaya untuk meningkatkan pendidikan vikasional. Sistem pendidikan ini akan difokuskan menjadi alternatif pembelajaran sehingga nantinya mampu menjadi solusi dalam mengurangi jumlah pengangguran di Aceh. “Sebab konsep pendidikan vokalisasi ini lebih menitikberatkan skill dan kemandirian sehingga lulusannya lebih siap memasuki dunia kerja,” jelas Muzafar.[]

penduduk miskin dan pengangguran di Aceh. Marthunis memaparkan bahwa tahun 2016 masing-masing sebesar 16. 43 persen dan 7.57 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional, dimana kemiskinan dan pengangguran masing-masing sebesar 11 persen dan 5.5 persen. Kebijakan dan Prioritas Untuk menjawab beberapa permasalahan penting tersebut, ungkap Marthunis, diperlukan kebijakan untuk memacu pertumbuhan ekonomi Aceh di tahun 2018 mendatang. “Perlu kebijakan yang tepat, misalnya memberikan prioritas kepada program-program pembangunan yang berkontribusi kepada peningkatan laju dan nilai PDRB terutama sektor pertanian

dan perdagangan, pengurangan defisit perdagangan terutama defisit perdagangan antar daerah, peningkatan kontribusi industri pengolahan melalui penumbuhan industri dan fasilitasi investasi melalui pendekatan kawasan (sentra IKM, kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus),” jelas Marthunis. Begitu juga dengan program pembangunan infrastruktur strategis, seperti waduk, irigasi, jalan, pelabuhan dan pembangkit tenaga listrik. Kemudian, kebijakan pembangunan ekonomi dalam rangka pengurangan angka kemiskinan sebagai contoh diprioritaskan pada program-program yang dapat memberikan peningkatan produktifitas sektor pertanian terutama di perdesaan yang menyumbang jumlah penduduk miskin paling banyak. Selain itu peningkatan produktifitas ekonomi pedesaan melalui penguatan konnektifitas dan pengembangan industri berbasis gampong/OVOP. “Program pengurangan beban penduduk miskin seperti perlindungan kesehatan (JKRA), rumah duafa, subsidi dan pasar murah juga menjadi prioritas yang diambil,” kata Marthunis, menjelaskan. Selanjutnya, kebijakan untuk mengurangi angka pengangguran, maka prioritas program-program

yang diambil, misalnya peningkatan keterampilan angkatan kerja muda sesuai dengan kebutuhan industri, penumbuhan kewirausahaan untuk angkatan kerja muda berbasis potensi unggulan lokal dan berorientasi pasar, peningkatan relevansi lembaga pendidikan dan pelatihan dengan permintaan tenaga kerja (link and match) dan penumbuhan kewirausahaan kreatif berbasis teknologi. Kebijakan yang diambil untuk menekan peningkatan disparitas antar wilayah di Aceh pada tahun 2018 sebagai contoh diprioritaskan pada program-program pengembangan ekonomi lokal seperti penyediaan bahan baku dan sarana produksi, bantuan modal, penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas petani/nelayan/pelaku UMKM. Kemudian, program peningkatan aksesibilitas dan konektifitas seperti pembangunan jalan dan jembatan, pelabuhan dan dermaga, akses telekomunikasi dan pengadaan moda transportasi. “Program pemenuhan pelayanan dasar publik juga menjadi prioritas untuk dilaksanakan seperti pembangunan sarana kesehatan dan pendidikan, penyediaan air bersih dan sanitasi, dan pemenuhan pemukiman dan perumahan layak huni,” tukas Marthunis. [ska]

Infrastruktur 2018 untuk Pertumbuhan Ekonomi “Program kegiatan yang mendukung sektor infrastruktur memang lebih dominan untuk mendukung isu strategis Pemerintah Aceh tentang pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.” -- Teuku Bustamam ST MT -Kabid Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Bappeda Aceh

P

ROGRAM pembangunan infrastruktur Aceh pada tahun 2018 diarahkan untuk mendukung pelaksanaan agenda pembangunan yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) teknokratik 2017-2022. Oleh karena itu, arah pembangunan infrastruktur 2018 mengacu pada isu strategis yang dimuat dalam dokumen tersebut. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Bappeda Aceh, Teuku Bustamam, ST, MT, Kamis (30/3/2017). Mengacu pada 7 (tujuh) isu strategis RPJMA 2017-2022 (Teknokratik), Pemerintah Aceh kemudian merumuskan 10 (sepuluh) isu strategis yang akan menjadi fokus penanganan pada tahun 2018. Dari 10 isu strategis tersebut, ada beberapa isu yang langsung berafiliasi dengan sektor infrastruktur. “Kita akan arahkan program kegiatan infrastruktur di tahun 2018 nanti untuk mendukung penyelesaian isu strategis yang telah disepakati bersama,” ujar pria yang

hobi bermain tenis ini. Salah satu isu strategis yang dimaksud adalah pembangunan infrastruktur yang terintegrasi. Kegiatan sektor infrastruktur 2018 akan menekankan pada penyelesaian masalah strategis tersebut. “Misalnya saja dalam rangka menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran, kita masuk di pemenuhan pelayanan dasar dan perbaikan konektivitas untuk inflasi yang rendah,” urainya. Selain itu, untuk mendukung kedaulatan pangan, program kegiatan sektor infrastruktur diarahkan ke pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, pengelolaan waduk, embung, Situ, dan bangunan penampungan. “Kita perkuat sarana prasarana yang mendukung jaringan irigasi sehingga target mewujudkan kedaulatan pangan dapat terwujud,” jelas Teuku Bustamam. Dalam rangka mendukung program pembangunan untuk memperkecil disparitas antarwilayah, maka pemenuhan pelayanan dasar publik dan peningkatan aksessibilitas atau konektivitas akan menjadi

program prioritas. Sementara isu strategis terakhir yang terkait dengan sektor infrastruktur adalah pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Di antara program kegiatan yang selaras dengan sektor infrastruktur adalah sarana dan prasarana kebencanaan, penguatan kapasitas SDM penanggulangan bencana, pelayanan dasar kebencanaan, serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. “Program kegiatan yang mendukung sektor infrastruktur memang lebih dominan untuk mendukung isu strategis Pemerintah Aceh tentang pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan,” tambahnya. Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana (P2SP) Bappeda Aceh akan berupaya maksimal untuk mengarahkan program kegiatan dinas-dinas atau badan yang terkait dengan sektor infrastruktur. “Tentunya kita siap untuk mengawal program kegiatan terkait sektor infrastruktur untuk mendukung isu-isu strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Aceh,” tutupnya. (med)

6

WAWANCARA


Penas Petani-Nelayan Harus Sukses Pada tanggal 6-11 Mei 2017 mendatang, Aceh akan menjadi tuan rumah tempat penyelenggaraan even nasional Pekan Nasional (Penas) Ke-15 Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA). Ajang yang akan digelar di Stadion Lhoong Raya ini direncanakan dibuka oleh Presiden Joko Widodo. Butuh kerja keras untuk menyukseskan event nasional yang bakal diikuti oleh sekitar 45.000 peserta dari 34 provinsi di Indonesia ini. Guna mengetahui sejauh mana persiapannya, belum lama ini Tabangun Aceh mewawancarai Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah. Berikut petikannya: Pak Gubernur, sejauhmana persiapan yang sudah dilakukan untuk penyelenggaraan Penas KTNA? Persiapan tempat acara dan kegiatan Penas Ke-15 KTNA yang akan digelar 6-11 Mei 2017 mendatang, telah dimulai sejak akhir tahun 2016 lalu. Tapi menjelang pelaksanaan Pilkada serentak di Aceh, 15 Februari 2017 lalu, sedikit kendor. Namun setelah saya masuk kembali menjabat gubernur, habis cuti ikut pilkada, 12 Februari 2017 lalu, persiapannya kembali dipacu. Strategi apa saja yang Pak Gubernur lakukan untuk mengejar ketertinggalan persiapan pelaksanaan agenda Penas KTNA? Pertama mengumpulkan dan mengadakan rapat panitia penyelenggara lokal dan pusat. Masingmasing bidang penyelenggara kegiatan dimintai laporannya dan yang dinilai kerja progres persiapannya masih lamban, ditanya di mana kendalanya, kemudian kita pecahkan bersama. Ini telah dilakukan. Ada tujuh bidang penyelenggara Penas KTNA. Pertama, bidang acara dan resepsi. Kedua, bidang kepemimpinan dan kemandirian kontak tani nelayan. Ketiga, bidang kemitraan usaha dan jaringan informasi agribisnis. Keempat, bidang pengembangan teknologi dan kualitas produksi. Kelima, bidang pengembangan wirausaha petani nelayan. Keenam, bidang sinkronisasi pembangunan pertanian pusat, dan ketujuh kesekretariatan. Apakah masing-masing bidang itu sudah punya agenda kegiatan? Masing-masing bidang sudah punya agenda kegiatan yang akan dilakukan selama satu pekan masa Penas KTNA, dari tanggal 6-11 Mei 2017. Misalnya, bidang kemitraan usaha dan jaringan informasi bis-

nis, agenda kegiatannya antara lain pameran pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan nasional. Kemudian expo aquaculture, agro industri, kontes peternakan nasional, kontes hortikultura, pengembangan pasar lelang hasil pertanian, perikanan, dan kehutanan. Kecuali itu, ada kegiatan temu usaha agribisnis. Agenda kegiatannya antara lain temu usaha kopi, karet, kakao, tebu, kelapa sawit, kelapa. Temu bisnis tanaman pangan dan hortikultura, agenda kegiatannya temu usaha jagung, hortikultura, perberasan. Temu bidang pertenakan,agenda kegiatannya antara lain, temu usaha ayam broiler, layer, buras, sapi potong, kambing dan domba. Temu bisnis kelautan dan perikanan, agenda kegiatannya, temu usaha udang, patin,nila, gurami, lele, mas dan lainnya. Temu bidang usaha Agribisnis kehutanan, agenda kegiatannya, temu usaha tanaman gaharu (KTNA Lampung), kemitraan hutan rakyat (KTNA Jatim). Berikutnya untuk bidang pengembangan usaha petani nelayan, agenda kegiatannya antaralain penandatangan karya agroforestry lestari yang akan dilakukan Presiden RI yang dilanjutkan dengan penanaman secara simbolis berbagai jenis tanaman, pelestarian hutan bakau, tabur benih ikan. Ada juga kegiatan permaian rakyat, antara lain tarik tambang, lari karung, jugling, ice breaking, terompah panjang, sideweb, chocolate river dan festival kesenian daerah. Selanjutnya untuk bidang singkronisasi pembangunan pertanian Pusat. Agenda kegiatannya antara lain, temu kelembagaan penyuluh pertanian, perikanan, kehutanan. Temu tehnis Direktorat Jenderal Lingkup Kementerian Pertanian , rapat pimpinan Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan

Perikanan, dan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Bidang kepemimpinan dan kemandirian kontak tani nelayan. Agenda kegiatannya antara lain, temu profesi Komisi Penyuluh Pertanian Nasional (KPPN), temu profesi Ikatan Keluarga Alumni Magang Jepang, temu profesi Himpunan Kerukunan tani Indonesia (HKTI), temu profesi perhimpunan penyuluh pertanian Indonesia (Perhiptani). Temu profesi Himpunan Pendidikan Pemuda Tani Nelayan Indonesia (HIPPNI), temu profesi Induk Koperasi Tani, temu profesi Asosiasi Benih Indonesia, temu profesi Asosiasi Penangkaran Benih Aceh, temu profesi Masyarakat Pembibitan dan Perbenihan Indonesia, temu profesi Petani Cengkih Indonesia, loka karya, diklat pertanian gratis, temu petani ASEAN, temu sukses petani dan nelayan serta penyuluh dan lainnya. Dari tujuh bidang yang ada dalam agenda kegiatan tersebut, bidang mana saja yang persiapannya masih lemah sampai saat ini? Semua bidang memang sudah bergerak, tapi ada beberapa bidang yang masih lamban. Antara lain bidang acara mengenai tempat lokasi pembukaan Penas KTNA ke 15 yang dipusatkan di Stadion Lhong Raya. Persiapannya belum maksimal. Makanya pejabat yang bertanggung jawab terhadap masalah itu yakni Kadispora, pekan lalu sudah kita ganti, bersamaan dengan pemberhentian 20 orang pejabat eselon II lama dan pelantikan 33 orang pejabat eselon II baru, pada hari Jumat (10/3) malam. Apakah pergantian pejabat tersebut tidak malah membuat persiapan menjadi lebih lamban? Kalau kita pertahankan yang

bekerja lambat, hasilnya nanti tambah kacau, sementara hari pelaksanaan Penas KTNA sudah dekat. Solusi dari masalah itu, mereka harus diganti dan pejabat yang baru diharapkan bisa bekerja lebih kencang lagi dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta tanggung jawabnya dalam mensukseskan Penas Ke-15 KTNA di Aceh. Perintah apa yang Pak Gubernur sampaikan kepada pejabat yang baru untuk mengejar ketertinggalan persiapan pelaksanaan Penas KTNA ini? Setiap minggu, mereka wajib melaporkan hasil kerjanya dan harus ada kemajuan. Jika terjadi kendala, dilakukan rapat koordinasi antaranggota panitia bidang penyelenggara lokal dan lakukan secara intensif koordinasi dengan panitia pusat penyelenggara Penas KTNA Jakarta yang berada di Aceh. Jika ada masalah dipecahkan bersama. Rasanya, kalau untuk persiapan tempat dan lokasi demo teknologi pertanian yang lahannya telah disewa seluas 10 hektare di belakang Stadion Lhong Raya, tidak begitu susah untuk mengatasinya. Misalnya, kalau tidak hujan, bisa dengan penyemprotan air. Stok air di Aceh cukup banyak, bisa diambil pakai mobil tangki di PDAM, dari sumber airnya di Mata Ie atau sungai Krueng Aceh. Mengenai anggaran, masing-masing SKPA sudah mengalokasikannya dalam APBA 2017 untuk pelaksanaan program dan kegitan yang telah direncanakannya untuk mensukseskan penas KTNA. Masing-masing Kementerian juga sudah mengalokasikan anggarannya dalam APBN 2017 ini. Jadi, untuk kesuksesan Penas KTNA di Aceh, pertama niat yang ikhlas, bekerja jujur serta siap bekerja 24 jam, tanpa pamrih. Kalau niat

itu sudah ada di setiap pejabat yang mendapat perintah dari gubernur, maka apapun masalah yang dihadapi bisa diatasi secepatnya. Bagaimana dengan pemondokan dan transportasi peserta yang mencapai 45.000 orang? Untuk pemondokan, awalnya memang sedikit jadi masalah, tapi setelah panitia pemondokan lokal melakukan pendekatan dengan kepala desa dan penduduk sekitar lokasi acara, mereka mau menerimanya. Bahkan ada beberapa penduduk, merasa malu jika rumahnya tidak ditunjuk sebagai tempat pemondokan peserta Penas KTNA yang datang dari 33 provinsi di Indonesia. Adat Aceh itu, sangat menjunjung tinggi tamu yang datanag ke daerahnya. Makanya warisan adat pemulia jamee atau memuliakan tamu masih tetap dipegang tinggi oleh masyarakat Aceh. Penduduk sekitar lokasi acara Penas KTNA membuka diri untuk menerima tamu Penas KNTA dari luar Aceh di rumahnya secara swadaya. Mengenai pengaturan transportasi peserta Penas KTNA, sudah dibahas oleh bidang transportasi yang menjadi leading sektornya adalah Dinas Perhubungan Aceh, Kota Banda Aceh dan Aceh Besar, dibantu dinas teknis terkait lainnya, yakni polisi lalu lintas, Organda, dan lainnya. Pengelolaannya harus rapi dan bagus, agar tidak menimbulkan kekecewaan bagi tamu Penas KTNA yang mau mengikuti acaranya di berbagai tempat yang tersebar di luar dalam dan luar Kota Banda Aceh. Tak ada pilihan lain, Penas KTNA ke 15 di Aceh, harus sukses dan diharapkan bisa menjadi contoh bagi daerah lain.(heri hamzah)

LAPORAN KHUSUS


7

Bersiap Menyongsong Pesta Petani 2017 “Sejak awal kita berkomitmen menjadi tuan rumah yang baik. Saat ini persiapannya sudah mendekati 90 persen dan sebelum Mei diharapkan sudah tuntas semua.” -- Drs Zakaria Affan -Ketua Panitia Pelaksana Penas KTNA 2017

K

EPERCAYAAN menjadi penyelenggara Pekan Nasional (Penas) XV Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) tahun 2017 merupakan tantangan, harapan, sekaligus anugerah bagi masyarakat di Bumi Serambi Mekkah. Sebagai tuan rumah, Aceh siap menggelar hajatan besar tiga tahunan ini. Ketua Panitia Pelaksana yang juga Ketua KTNA Aceh, Drs. Zakaria Affan menegaskan kesiapan Aceh menyongsong even berskala nasional tersebut. Arena utama sudah dirampungkan. Baliho telah terpancang, berbagai fasilitas pendukungnya juga telah dibenahi, termasuk lokasi dan areal gelar teknologi. “Sejak awal kita sangat berkomitmen menjadi tuan rumah yang baik, saat ini persiapannya sudah mendekati 90 persen dan sebelum Mei diharapkan sudah tuntas semua. Insya Allah Aceh siap menyukseskan even nasional, Penas KTNA ke-15 tahun 2017 ini,” kata Zakaria Affan, di Banda Aceh. Zakaria Affan menyebut, areal gelar teknologi berada di belakang

Stadion Harapan Bangsa, Lhong Raya. Pihaknya sudah menyewa lahan masyarakat sepuluh hektare di lokasi tersebut untuk pameran alat teknologi pertanian, perikanan, peternakan, dan lainnya. Sebelumnya, Gubernur Aceh dr H Zaini Abdullah sudah mengingatkan SKPA terkait untuk mempersiapkan program dan memperkuat koordinasi dengan panitia Penas. Mantan Menlu GAM itu juga menyeru masyarakat tanah rencong untuk mengharumkan nama Aceh di pentas nasional. Penas Ke-15 KTNA akan digelar pada 6 hingga 11 Mei 2017 mendatang. Even besar yang dipusatkan di Stadion Harapan Bangsa ini diperkirakan bakal diikuti hingga 50.000 peserta, yang berasal dari 33 provinsi atau 500 kabupaten/kota di Indonesia. Selain peserta, juga hadir penyuluh, pendamping petani, perwakilan daerah, organisasi profesi, lembaga-lembaga kajian dan pelaku agribisnis. 6.820 Rumah Lebih lanjut Zakaria menjelaskan bahwa pihaknya sudah menyediakan penginapan di rumah-

rumah penduduk, yang lokasinya berdekatan dengan pusat berlangsungnya acara utama. Skema transportasi juga sudah final. “Untuk transportasinya mereka bayar sendiri, kita hanya memfasilitasi kemudahan,” papar Zakaria Affan. Terkait akomodasi untuk peserta, selain hotel, guest house, wisma dan mess, juga telah disediakan pemondokan (rumah penduduk). Para peserta yang bakal tinggal di rumah-rumah penduduk nanti, akan mendapat konsumsi dua kali makan/hari, dengan kompensasi biaya Rp 100 ribu per hari/orang. Penginapan Peserta Pihaknya, ungkap Zakaria, telah melakukan sosialisasi hingga ke tingkat gampong dengan melibatkan perangkat gampong, tokoh masyarakat dan para ulama setempat untuk persiapan pemondokan kontingen. “Validasi peserta sudah selesai dilakukan,” tukas Zakaria. Dirincikan, lokasi pemukiman peserta Penas tersebar di dua daerah. Pertama, di Kota Banda Aceh mencakup 4 kecamatan sebanyak 2.150 rumah, dengan 4.670 kamar dan bisa menampung 16.950

Gubernur Aceh, dr H Zaini Abdullah meninjau salah satu lokasi di arena penyelenggaraan Penas KTNA, Selasa (732017). | FOTO: HUMASACEH

peserta. Kedua, di Kabupaten Aceh Besar meliputi 1 kecamatan sebanyak 4.994 rumah, dengan 10.756 kamar dan mampu menampung 29.779 peserta. Jarak terjauh dari rumah penduduk yang dijadikan penginapan peserta adalah sekitar 5 Km, dan ada pula penginapan yang hanya berjarak 200 meter ke lokasi pusat kegiatan Penas XV Aceh, yakni Stadion Harapan Bangsa, Lhoong Raya. “Insya Allah penginapan peserta Penas sudah ready, sekarang tinggal menunggu kedatangan peserta,” tutup Zakaria Affan, optimis. Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pangan Aceh, Ir Masnun M.Si, mengatakan tema yang diangkat dalam Penas XV 2017 adalah “Memantapkan Kelembagaan Tani Nelayan sebagai Mitra Kerja Pemerintah dalam rangka Kemandirian,

Ketahanan dan Kedaulatan Pangan Menuju Kesejahteraan Petani Nelayan Indonesia”. Salah satu lokasi yang akan menjadi destinasi utama kegiatan Penas, kata Masnun, adalah kompleks Balai Diklat Pertanian Aceh dan kawasan pertanian Saree, yang berada dikaki Gunung Seulawah, Aceh Besar. Selain tersedia fasilitas pengolahan biogas, di sana juga sudah dipersiapkan instalasi hidroponik, demplot pengembangan talas jepang dan yang paling fenomenal adalah pembangunan Farmer’s Agro Market. “Pihak panitia juga telah menyiapkan lokasi peternakan terpadu di kawasan Sibreh, Aceh Besar,” pungkas pria murah senyum ini, sembari mengajak pihak swasta dan seluruh rakyat Aceh ikut berperan aktif menyukseskan penyelenggaraan agenda nasional tersebut. (ridha yuadi)

Akan Dibuka oleh Presiden Jokowi “Kegiatannya nanti sangat banyak dan harapan kita pelaksanaan Penas kali ini lebih semarak dari pelaksanaan Penas sebelumnya.” -- Winarno Tohir -Ketua Umum Penyelenggara Penas KTNA 2017

P

ENAS KTNA 2017 dijadwalkan akan dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Ir Joko Widodo. Menurut agenda, Presiden juga turut menyerahkan penghargaan satya lencana wirakarya dan satya lencana pembangunan. “Sedangkan kami para tokoh petani nelayan nasional akan memberikan 4 kategori penghargaan yaitu lencana emas adibakti tani nelayan pratama, madya utama, dan maha utama,” ungkap Ketua Umum Penyelenggara Penas KTNA, Ir. Winarno Tohir. Hal ini diungkapkan Winarno usai Rapat Koordinasi Panitia di Aula Serbaguna Sekretariat Daerah Aceh, Banda Aceh, Rabu

(8/3/2017) lalu. Turut hadir Sekda Aceh Drs Dermawan MM dan sejumlah Kepala SKPA terkait di lingkup Pemerintah Aceh. Rakor yang juga dihadiri para Ketua KTNA dari seluruh Indonesia ini, digelar dalam rangka konsolidasi terkait penyiapan instrumen program dan harmonisasi masingmasing penanggung jawab. Rangkaian kegiatan Penas KTNA 2017, kata Winarno, tidak jauh berbeda seperti tahun-tahun sebelumnya. Hanya saja ada perbedaan di bagian teknis, seperti pemanfaatan lahan tidur untuk tempat gelar teknologi. Kegiatan gelar teknologi, papar Winarno, akan memberikan gambaran terkait kemajuan teknologi inovasi sektor pertanian Indonesia.

GUBERNUR Zaini Abdullah memberi arahan disela-sela meninjau arena utama Penas KTNA di Stadion Harapan Bangsa, Lhong Raya, Banda Aceh, Selasa (732017). | FOTO: HUMAS ACEH

Sasarannya adalah mengubah image pertanian yang kumuh menjadi pertanian (petani) modern. Perubahan tersebut, terang Winarno, diawali dengan adanya perubahan pola pikir petani yang awalnya sebatas sub sistem menjadi agribisnis, mulai dari budidaya hingga pascapanen.

Menurut agenda, rangkaian Penas KTNA 2017 diawali dengan temu wicara dengan Presiden dan pejabat negara. “Ada 34 kegiatan pada tujuh bidang. Kegiatannya nanti sangat banyak dan harapan kita pelaksanaan Penas kali ini lebih semarak dari pelaksanaan Penas

sebelumnya,” tutup Ketua Umum KTNA Pusat Ir Winarno, sembari mengingatkan ketua-ketua delegasi dari masing-masing provinsi untuk memantau langsung lokasi pemukiman yang akan ditempati selama berada di Aceh nantinya.(ridha yuadi)

8

LAPORAN KHUSUS


Gubernur Ingatkan PLN:

Listrik Jangan Padam! “Listrik adalah persoalan serius, saya ingatkan jangan sampai padam. Untuk antisipasi, kita minta disediakan genset,” -- dr H Zaini Abdullah -Gubernur Aceh

G

UBERNUR Aceh, dr H Zaini Abdullah menyatakan puas dengan perkembangan kesiapan Stadion Harapan Bangsa sebagai pusat pergelaran Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan 2017. “Alhamdulillah sudah lebih baik dari sebelumnya, sudah lebih indah karena saya lihat tadi rumput-rumput juga sudah selesai ditanam. Sudah lebih bagus,” ujar Zaini Abdullah, disela-sela meninjau Stadion Harapan Bangsa Lhoong Raya, Banda Aceh. Stadion kebanggaan rakyat Aceh itu merupakan lokasi berlangsungnya acara pembukaan dan penutupan Penas KTNA XV tahun 2017. “Harapan saya seluruh sarana dan prasarana dapat terus dipacu proses penyelesaiannya. Dengan demikian kita akan benar-

benar siap menyambut kedatangan saudara-saudara kita dari seluruh nusantara, yaitu para kontingen KTNA dari seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia serta sejumlah asia,” ujar Doto Zaini Gubernur Zaini Abdullah, yang selama ini kerap melakukan inspeksi mendadak ke lokasi Penas, kembali meminta panitia agar memastikan kelancaran suplai arus listrik di lokasi acara. Doto Zaini juga secara tegas meminta PT PLN (Persero) Wilayah Aceh agar tidak melakukan pemadaman listrik selama berlangsungnya temu nusantara tersebut. “Listrik adalah persoalan serius, saya ingatkan jangan sampai padam. Untuk antisipasi kita minta disediakan genset,” pungkas mantan Menteri Luar Negeri Gerakan Aceh Merdeka itu.(ridha)

Ini Dia Arti Logo Penas KTNA 2017 Aceh

GUBERNUR Zaini Abdullah memberikan arahan kepada ketua pelaksana Penas KTNA Zakaria Affan disela-sela meninjau arena utama Stadion Harapan Bangsa, Lhong Raya, Banda Aceh, Selasa (732017). | FOTO: SAIFUL AZMI

T

Sekilas Penas KTNA

ERPILIHNYA Aceh sebagai tuan rumah Pekan Nasional (Penas) Ke-15 Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) merupakan hasil perjuangan alot melalui musyawarah utama atau rembug nasional KTNA yang berlangsung di Pendopo Agung Malang, Jawa Timur, Juni 2015 lalu. Aceh ditetapkan setelah dalam voting berhasil unggul suara dari kandidat lain yaitu Provinsi Sumatera Barat. Tanah

Rencong memperoleh 21 dukungan, sedangkan Padang hanya mengantongi 13 suara. Penas KTNA merupakan pertemuan nasional yang digagas oleh para tokoh tani nelayan sejak Tahun 1971. Ajang ini merupakan forum pertemuan petani nelayan dan petani hutan sebagai wadah kegiatan, peneliti, penyuluh, pelaku usaha, dan pemerintah. Melalui ajang ini diharapkan

dapat membangkitkan semangat, tanggung jawab, serta kemandirian petani sebagai pelaku utama pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan. Adapun tujuan Penas KTNA antara lain untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kemandirian kontak tani nelayan, serta meningkatkan pengetahuan, keterampilan, penguasaan teknologi dan pemasaran. (ridha yuadi)

Rangkaian Kegiatan Penas KTNA 2017 UPACARA DAN APRESIASI Pembukaan dan Penutupan Temu Wicara dengan Presiden dan Pejabat Tinggi/Pejabat Negara Pemberian Penghargaan dan Lomba

KEPEMIMPINAN & KEMANDIRIAN KONTAK TANI NELAYAN Rembug Madya dan Utama KTNA Nasional Temu Profesi Temu Petani ASEAN dan Mitra ASEAN Temu Sukses Petani Nelayan dan Penyuluh

KEMITRAAN USAHA & JARINGAN INFORMASI AGRIBISNIS Expo Aquaculture Expo Agroforestry Pengembangan Pasar Lelang Hasil Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Expo dan Kontes Peternakan Nasional KTNA Expo/Pameran Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Temu Usaha Agribisnis Lomba Stand Pengembangan Jaringan Informasi Agribisnis Expo dan Kontes Hortikultura Nasional

Logo Pekan Nasional Ke-15 Kontak Tani Nelayan Andalan Tahun 2017 – Aceh menyimpan beberapa makna yang menggugah potensi wilayah, petani, dan kemakmuran. Ada lima makna yang bisa diambil dari logo Penas yang akan diselenggarakan pada 6-11 Mei 2017. Pertama, Kubah Masjid, melambangkan masyarakat Aceh yang cinta damai, toleransi, kerukunan, persaudaraan dengan melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya. Kedua, Padi berwarna kuning, menggambarkan kemakmuran dan memberikan harapan kepada peningkatan kesejahteraan bagi petani-nelayan. Ketiga, Ikan berwarna biru, melambangkan potensi perikanan dan kelautan untuk kesejahteraan masyarakat. Keempat, Lingkaran bulat, menggambarkan masyarakat Aceh bertekad bulat menyukseskan Penas Petani Nelayan XV Tahun 2017. Kelima, keterangan warna, warna hitam, biru, hijau, kuning dan merah melambangkan kesuburan dan kelestarian lahan pertanian berkelanjutan, karakteristik masyarakat Aceh yang agamis, produktif dan inovatif.(*)

PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KUALITAS PRODUKSI AGRIBISNIS Gelar dan Temu Teknologi Temu Karya Studi Banding dan Widyawisata Peragaan, Unjuk Tangkas dan Asah Terampil Petani Nelayan Indonesia.

PENGEMBANGAN WIRA USAHA PETANI NELAYAN DAN KESADARAN LINGKUNGAN Karya Wirausaha Petani-Nelayan Karya Agroforestry Lestari Out Bond Kesadaran Lingkungan dan Keakraban Festival Kesenian Daerah

SINKRONISASI PROGRAM PEMBANGUNAN PERTANIAN, PERIKANAN, KEHUTANAN PUSAT DAN DAERAH Temu Teknis Direktorat Jenderal/Badan Lingkup Kementerian Pertanian Rapat Pimpinan Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kehutanan Temu Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Rakor Bupati se-Indonesia mewujudkan Kedaulatan Pangan Nasional

LAPORAN KHUSUS


9

KATA MEREKA Penas KTNA di Mata warga

SYIHAMUSYAMSI

Ketua kelompok Tani Al Falah Desa Luthu Lamweu, Kecamatan Suka Makmur, Aceh Besar Even Penas KTNA ini, pastinya ajang yang baik untuk para petani dan nelayan dalam mengembangkan informasi seputar dunia pertanian dan perikanan. Ini juga menjadi ajang para petani dan nelayan untuk bisa berinteraksi antar sesama petani dan nelayan dari berbagai daerah, sehingga bisa lebih mengetahui perkembangan pertanian dari satu daerah ke daerah lain. Dengan demikian bisa terus menumbuhkan semangat mandiri di kalangan para petani. Dengan kemandirian ini, ke depannya sangat diharapkan petani tidak lagi bergantung pada pemerintah. Kegiatan ini juga diharapkan bisa memberi solusi satu sama lain terhadap permasalahan-permasalahan pertanian yang dihadapi petani selama ini. Dalam ajang ini warga yang bukan petani, pun nantinya bisa lebih mengetahui bagaimana suatu produk tani itu dihasilkan secara detil.

HERWANI, SP

Penyuluh Pertanian WKPP Sibreh I, BPP Kecamatan Suka Makmur, Aceh Besar. Even ini harus kita sambut dengan meriah, apalagi daerah kami yakni Sibreh menjadi salah satu tuan rumah bagi para peserta, di mana nantinya banyak peserta yang akan tinggal dan berbaur bersama masyarakat. Pastinya ini akan memberi pengalaman yang berbeda, di mana nanti kita bisa banyak mengetahui pengalaman-pengalaman petani dari luar. Lagi pula ini kesempatan juga bagi warga Sibreh untuk mengenalkan sistem pertanian mereka, dan juga memperkenalkan adat-adat di Aceh, karena Pemulia Jamee Adat Geutanyoe. Dalam kegiatan Penas ini nantinya bisa kita manfaatkan untuk bertukar pikiran tentang teknologi pertanian, terutama untuk tanaman hortikultura. Dengan bisa memanfaatkan teknologi pertanian kita bisa meningkatkan kesejahteraan petani.

Pusat Kegiatan dan Pemukiman Peserta PANITIA Penas XV KTNA tahun 2017-Aceh sudah menetapkan lokasi untuk kegiatan utama dan pemukiman delegasi dari 33 provinsi di Indonesia. Lokasi pelaksanaan Penas berada di Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Penataannya, dirancang sebagai berikut: Pertama, lokasi pemukiman peserta, disediakan pemondokan rumah penduduk di 5 Kecamatan, diwilayah Kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Kedua, lokasi utama kegiatan Penas dipusatkan di Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh, Desa Lhong Raya, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh. Ketiga, kegiatan pameran dan promosi serta expo berada di sekitar Stadion

Harapan Bangsa yang akan didesain menjadi 2 (dua) Zona yaitu Zona Pembangunan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Zona Expo. Keempat, lokasi upacara pembukaan dan penutupan Penas akan dilaksanakan di Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh, Lhong Raya, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, yang mempunyai daya tampung sekitar 50.000 orang. Kelima, lokasi pelaksanaan kegiatan rembug, seminar, lokakarya, lomba dan pertemuan lainnya akan disediakan oleh Panitia Pelaksana yang berada di sekitar pusat kegiatan Penas KTNA 2017. Keenam, lokasi pelaksanaan kegiatan yang bersifat pengembangan dan peragaan teknologi produksi

GUBERNUR Aceh, dr H Zaini Abdullah meninjau arena penyelenggaraan Penas KTNA, Selasa (732017).|

FOTO: HUMASACEH

dan pasca panen akan digelar di areal milik petani yang berada di sekitar lokasi pusat kegiatan. Sedangkan lokasi kegiatan Studi Banding,

Widyawisata dan Outbond ditentukan oleh Panitia Pelaksana. Ketujuh, lokasi kegiatan Gerakan Pengembangan

Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Aceh, akan ditentukan oleh Panitia Pelaksana. (ridha yuadi)

DPR Aceh:

Publikasi Harus Massif

JAKFAR

Petani Desa Luthu Lamweu, Aceh Besar Selama ini, saya tidak pernah pergi ke daerah lain, jadi tidak banyak tahu tentang suasana pertanian di daerah lain di luar Aceh. Dengan banyaknya tamu yang hadir ke Aceh pada acara Penas, pastinya bisa menambah wawasan saya dan saya senang sekali, ini bagus sekali. Diharapkan kegiatan ini bisa berkelanjutan.

“Pola ekspose harus dikemas secara integral dan intensitasnya perlu ditingkatkan,” -- H. Abdurrahman Ahmad -Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh

SUNIAH

Petani Desa Dilib Bukti, Aceh Besar Jadi tuan rumah dalam acara Penas KTNA nantinya tentu merupakan pengalaman berharga bagi saya. Dan pastinya senang sekali menerima banyak tamu dari luar karena bisa tukar pengalaman, bisa menjalin silaturahmi. Nantinya juga bisa mempromosikan souvenirsouvenir dari Aceh seperti rencong, pinto aceh, dan makanan-makanannya seperti kue bhoi, seupet, timphan, dan banyak lagi lainnya. Sebagian besar kue-kue itu bahan bakunya kan dari hasil pertanian kita juga.

P

EMBUKAAN Pekan Nasional KTNA atau yang di luar negeri dikenal dengan The Farmers Day, tinggal menghitung hari. Panitia penyelenggara diminta untuk fokus melakukan tahapan persiapannya sekaligus evaluasi dengan memperkuat koordinasi antar lintas sektoral. “Ada pengalaman pahit saat Aceh menjadi tuan rumah Pekan Inovasi Perkembangan (PIN) Desa

dan Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional Tahun 2015 lalu. Ini tidak boleh terulang lagi dan kita berharap panitia Penas KTNA lebih fokus, apalagi sisa waktu tinggal sedikit lagi. Perkuat juga koordinasi lintas sektoral yang beriringan dengan evaluasi periodik harian misalnya, sehingga seluruh rangkaian acara berjalan lancar dan sukses,” kata anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh, Drs. H. Ab-

durrahman Ahmad. Agar kegiatan Penas KTNA XV Aceh bergema ke seluruh pelosok tanah air, Abdurrahman meminta panitia agar sosialisasi dan publikasi terus dilakukan secara massif (menyeluruh) sampai menjelang hari H. “Pola ekspos harus dikemas secara integral dan intensitasnya perlu ditingkatkan sehingga rakyat Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke bisa mengetahui bahwa tanggal 6-11 Mei 2017 ada even besar di bumi Tanah Rencong, Aceh,” pinta Abdurrahman Ahmad. Lebih lanjut, Politisi Partai Gerindra yang juga Ketua Fraksi PKSGerindra DPR Aceh ini menyebut Penas KTNA sebagai peluang dalam memajukan sektor pertanian dan perikanan di Aceh. Peluang dan momentum ini, sambungnya, harus dimanfaatkan dengan baik termasuk dalam meramu konsep agrowisata dan penguatan kelem-

bagaan profesi. “Nah, peluang yang baik ini harus direbut sehingga berdampak secara simultan (berkelanjutan) terutama dalam mengangkat potensi daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan,” sebut Abdurrahman. Pria berpembawaan ramah ini juga berharap para pihak dan masyarakat Aceh bersatu padu menyambut para delegasi Penas dengan sikap ramah, yang tentunya dengan menyajikan pelayanan ala local wisdom (kearifan lokal). “Mari kita sambut dan sajikan yang terbaik sehingga sang tamu terkesan dengan budaya dan keramahtamahan orang Aceh. Harapan kita usai acara nanti mereka kembali dengan membawa pulang senyuman yang indah untuk keluarganya sekaligus menenteng bungoeng jaroe hasil produksi home industri masyarakat Aceh,” demikian harapan Abdurrahman Ahmad.(ridha yuadi)

10

LAPORAN KHUSUS


Masyarakat Sudah Siap Menyambut Tamu “Warga harus benar-benar memanfaatkan even ini untuk saling bertukar informasi, berbagai ilmu pengetahuan dan sekaligus juga bisa mempromosikan daerah.”

“Sebanyak 1.500 rumah di kecamatan ini sudah disiapkan untuk pemondokan para peserta Penas XV KTNA.” -- Saiful Azhar -Camat Jaya Baru

J

ELANG pelaksanaan Pekan Nasional (Penas) Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA), bukan hanya pemerintah saja yang disibukkan dengan aneka persiapan untuk menggelar hajatan akbar tersebut, tapi masyarakat juga tak kalah sibuknya, terutama warga di Kota Banda Aceh. Banda Aceh diketahui sebagai lokasi utama bagi penyelenggaraan Penas XV KTNA pada Mei 2017 mendatang. Tidak hanya sebagai pusat kegiatan, tapi juga sebagai tempat tinggal peserta selama kegiatan berlangsung. Kesibukan mempersiapkan lokasi-lokasi pemondokan ini terlihat jelas. Hal ini dijelaskan oleh Camat Jaya Baru, Saiful Azhar. Menurut Saiful, sebanyak 1.500 rumah di kecamatan ini sudah disiapkan untuk pemondokan para peserta Penas XV KTNA. “Jumlah itu juga

sebelumnya lebih ya, namun kemudian dikurangi, karena adanya pengurangan peserta yang akan hadir nantinya,” ujar Saiful. Sebanyak 5 gampong di Kecamatan Jaya Baru, sebut Saiful akan menjadi lokasi pemondokan bagi peserta Penas KTNA XV nanti. Masing-masing Gampong Emperom, Lamteumen Timur, Lamteumen Barat, Lampoh Daya dan Geuceu Meunara. Ungkapan senada juga disampaikan oleh Keuchik Gampong Emperom, Ridwan. Menurut Ridwan, masyarakat sangat antusias menyambut kedatangan tamu yang merupakan peserta Penas KTNA XV. “Kesiapan rumah-rumah untuk pemondokan terus kita intensifkan, misalnya melakukan pertemuan dengan pemilik rumah, membahas banyak hal, etika, kebersihan,

-- Ridwan -Keuchik Gampong Emperom kenyamanan, Gampong Emperom sendiri, akan menerima tamu sebanyak 280 personil yang berasal dari Propinsi Lampung. “Yang sudah pasti dan sudah mendaftar ada 115 peserta,” sebut Keuchik Ridwan. Sepuluh rumah disiapkan di Gampong Emperom, masyarakat sangat antusias untuk menerima peserta Penas KTNA XV. “Bahkan sampai saat ini masih ada warga yang menawarkan rumahnya sebagai lokasi pemondokan,” jelas Ridwan. Gampong Emperom sendiri, sebut Keuchik Ridwan sangat terbuka untuk menerima setiap tamu, dan diharap dengan adanya even ini wara juga bisa berinteraksi lebih baik dengan masyarakat dari luar Kota Banda Aceh. “Warga harus benar-benar memanfaatkan even ini untuk saling bertukar informasi,

berbagai ilmu pengetahuan dan sekaligus juga bisa mempromosikan daerah,” katanya. Penas yang dalam bahasa Inggris biasa disebut farmer day ini sudah berlangsung sejak tahun 1971. Agenda ini bukan hanya merupakan perhelatan terbesar dalam sejarah Aceh, tapi juga terbesar di dunia. Sekitar 50 ribu orang--mulai dari pejabat dan petani nelayan dari seluruh Indonesia hingga pejabat dan petani nelayan dari negara ASEAN, Asia Pasifik, dan negara-negara OKI--akan hadir ke Aceh untuk mengikuti acara yang dipusatkan di Stadion Harapan Bangsa, Banda Aceh. Bagi petani nelayan Aceh, Penas ini memiliki arti yang sangat spesifik. Pasalnya, di ajang itu mereka bisa memperkenalkan dan mempromosikan berbagai potensi sumber daya alamnya kepada stake-

holder terkait dari seluruh Indonesia dan mancanegara. Karena itu, tak salah jika petani nelayan Bumi Serambi Mekkah menatap Penas dengan optimisme tinggi. Sebab, cukup banyak manfaat yang akan diterima dari even nasional tersebut. Manfaat tersebut, antara lain menjadi wadah konsolidasi, pengembangan diri dan tukar menukar informasi, apresiasi, kemitraan, serta promosi hasil pertanian, perikanan, perkebunan, dan kehutanan. Karena itu, masyarakat, petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) dapat memanfaatkan even tersebut untuk mendongkrak pertumbuhan perekonomian mereka sendiri dan juga perekonomian daerah.(yayan zamzami)

Sabang Siap Sukseskan Even Nasional “Kita harapkan ke depan Pelabuhan Sabang menjadi destinasi cruise dan yacht, untuk kebangkitan ekonomi Aceh.” -- Nazaruddin -Wakil Wali Kota Sabang

K

EPULAUAN Sabang yang dikelilingi oleh Samudera Hindia dan Selat Malaka, dua jalur lalu lintas laut tersibuk di dunia, merupakan aset besar yang dimiliki Indonesia, khususnya Aceh. Dengan letaknya yang sangat strategis itu, Sabang memiliki potensi cukup besar untuk dikembangkan menjadi lokomotif ekonomi Aceh dan Indonesia di masa akan datang. Pernyataan itu disampaikan Wakil Wali Kota Sabang Nazaruddin ketika menerima kunjungan Tim Percepatan Pengembangan Wisata Bahari Kementerian Pariwisata RI, di ruang pertemuan Kepala Bappeda Kota Sabang, Sabtu (18/03/2017). Nazaruddin yang juga Wali Kota Sabang terpilih untuk periode 2017-2022 mengharapkan kepada

pemerintah, melalui Tim Percepatan Pengembangan Wisata Bahari Kementerian Pariwisata RI, agar serius membangun Sabang, terutama di sektor pariwisata bahari. Ia menyebutkan, dua event nasional yang akan digelat dalam waktu dekat di Aceh, yaitu Pekan Nasional Kontak Tani dan Nelayan Andalan (Penas KTNA) dan Sail Sabang 2017, merupakan momentum kebangkitan pariwisata bahari Indonesia. Khusus untuk Sail Sabang, diharapkan dapat menangkap pangsa pasar dari negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand. “Ke depan para pencinta selam (diving) dari negara tetangga tidak perlu harus terbang jauh ke Bali atau ke Kinabalu yang tiketnya sangat mahal. Mereka bisa memilih

Sabang yang lokasinya sangat dekat dan murah,” ujarnya. Karena itu Nazaruddin mengharapkan keseriusan Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh bersama BPKS dan Pemerintah Kota Sabang untuk sama-sama dapat fokus membangun Sabang secara sinergi dan berkesinambungan. Apabila ini dapat dilakukan, Nazarudddin yakin Sabang dapat menjadi salah satu penggerak ekonomi Aceh di masa akan datang, terutama setelah berakhirnya dana otsus dan migas pada tahun 2027.

Keyakinan Nazaruddin itu didasarkan pada letak Sabang yang sangat strategis di selat Malaka yang saban hari dilintasi ratusan kapal kontainer dan kapal pesiar (cruise) dunia dari Eropa menuju Asia atau sebaliknya. Selain itu, puluhan kapal wisata yacht juga melewati perairan Sabang setiap harinya. “Melalui momentum Sail Sabang 2017, kita harapkan ke depan Pelabuhan Sabang menjadi destinasi cruise dan yacht, untuk kebangkitan ekonomi Aceh,” ujarnya. Selain koneksi laut, kata Naza-

ruddin, yang tak kalah penting juga adalah koneksi udara Sabang harus terhubung dengan negara tetangga. Apalagi Bandara Maimun Saleh yang berstatus internasional belum bisa melayani pesawat komersial dari negara tetangga, baik reguler maupun charter. Kondisi ini menjadi salah satu penyebab kenapa Sabang sangat sulit berkembang pesat. Karena itu, Nazaruddin mengharapkan konektivitas udara ini dapat segara dibuka terutama menyambut Penas KTNA dan Sail Sabang 2017.(fzu)

HABA MUSRENBANG


Suasana Pembahasan

Program Kegiatan 2018 SEJAK tanggal 3 April lalu, jajaran Bappeda di seluruh Aceh melaksanakan serangkaian kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang akan dilaksanakan pada tahun 2018. Rangkaian kegiatan ini dimulai dengan pembahasan usulan program/kegiatan yang didanai melalui dana Otsus dan TDBH Migas Kab/Kota Tahun 2018. Kegiatan ini berlangsung selama 4 hari, yaitu tanggal 3 hingga 6 April 2017, di Aula Bappeda Aceh. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan Usulan Program Prioritas dari SKPA atau Forum Gabungan SKPA tahun 2018. Kegiatan ini juga berlangsung selama 4 hari, mulai tanggal 7 hingga 10 April 2017, di Aula Bappeda Aceh. Rangkaian kegiatan Musrenbang Aceh tahun 2017 diakhiri dengan pelaksanaan Musrenbang RKPA Tahun 2018 pada hari Senin, 17 April 2017, di Gedung DPR Aceh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendapatkan masukan dari berbagai stakeholder dalam rangka penyempurnaan RKPA tahun 2018.(*)

11

12

HABA MUSRENBANG


2018 Fokus Atasi Pengangguran dan Kemiskinan “Saya mengharapkan Bupati/Walikota sebagai pengambil kebijakan di Kabupaten/Kota agar program yang didanai dari Dana Otsus, berdaya ungkit besar terhadap pengentasan kemiskinan dan pengangguran,” -- dr H Zaini Abdullah -Gubernur Aceh

G

UBERNUR Aceh dr H Zaini Abdullah menyebut permasalahan kemiskinan dan pengangguran masih menjadi isu utama dalam pembangunan nasional dan daerah. Selama periode 2012-2017, kata Gubernur, Pemerintah Aceh telah berusaha menurunkan angka kemiskinan dari 18.58 persen di tahun 2012 menjadi 16.43 persen di tahun 2016. Artinya, mengalami penurunan sebesar 2.15 persen. Sementara, tingkat pengangguran dari 9.10 persen pada tahun 2012 menjadi 7.57 persen di tahun 2016, atau turun sekitar 1.53 persen. Begitu pula dalam hal tata kelola Pemerintahan. Zaini Abdullah mengatakan dimasa kepemimpinannya Aceh berhasil memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI atas laporan

keuangan tahun 2015. “Penghargaan ini pertama kalinya dalam sejarah Pemerintah Aceh dan menjadi bukti bahwa Pemerintah Aceh telah melakukan pengelolaan keuangan dengan transparan dan akuntabel,” kata Zaini Abdullah, dalam pembukaan Musrenbang RKPA 2018 di Banda Aceh. Musyawaran Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Aceh 2017 merupakan Pelaksanaan Musrenbang terakhir masa kepemimpinan Pemerintahan Zikir. Untuk itu, Gubernur berharap output yang dihasilkan mampu menuntaskan visi misi Pemerintah Aceh, sebagaimana tercantum dalam RPJM Aceh 2012-2017. Zaini Abdullah mengungkapkan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, pada rapat kabinet paripurna yang digelar di Istana Neg-

ara, 4 April 2017 lalu, Presiden mengharapkan belanja 2018 agar fokus diarahkan untuk mencapai target-target pembangunan, terutama dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan menjadi single digit, serta berdampak pada pengurangan kesenjangan antar daerah. “Karena itu, dalam merancang, menyusun dan merumuskan RKPA 2018 kita harus memperhatikan integrasi program dan sinergitas sasaran kebijakan yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019,” tukasnya. Cacatan penting lainnya yang ditekankan Gubernur Zaini terkait penyusunan RKPA 2018 adalah, isu strategis harus menjadi acuan utama, sehingga program skala prioritas bisa diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh.

Gubernur juga mengatakan, untuk 2018 terjadi perubahan dalam pengelolaan dana Otsus. Jika sebelumnya melalui sistem transfer ke kabupaten/kota maka pada 2018 pengelolaannya dikembalikan ke provinsi. Artinya, Pemerintah kab/ kota mengusulkan program yang bersumber dari dana Otsus sesuai dengan prioritas pembangunan kab/kota dan mengacu pada prioritas pembangunan Aceh. Hal ini merujuk qanun Aceh nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas qanun Aceh nomor 2 tahun 2008 tentang tata cara pengalokasian Dana Otsus dan

Tambahan Dana Bagi Hasil Migas. Dengan perubahan tersebut, sambung Gubernur, pengelolaan dana Otsus diharapkan lebih efisien, tetap sasaran dan mampu mempercepat pencapaian kesejahteraan rakyat, termasuk memprioritaskan penyelesaian kegiatan yang terbengkalai atau belum fungsional. “Saya mengharapkan Bupati/Walikota sebagai pengambil kebijakan di kabupaten/kota agar program yang bersumber dari Dana Otsus berdaya ungkit besar terhadap pengentasan kemiskinan dan pengangguran,” pungkas Gubernur Aceh, Zaini Abdullah. [ridha]

Sekda:

Perhatikan Aspek Pemerataan dan Berkelanjutan “Penggunaan Dana Otsus dan Dana Bagi Hasil Migas harus bersifat produktif dan bermanfaat untuk jangka panjang,” -- Drs. Dermawan MM -Sekretaris Daerah Aceh

U

NSUR pemerintahan dari 23 Kabupaten/Kota bersama pimpinan dan anggota DPRK-nya, Senin (3/4) sampai hari ini, Senin (17/4) mengikuti Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Penyusunan Program Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Tambahan Dana Bagi

Hasil (TDBH) Migas tahun 2018. Kegiatan yang dirangkaikan dengan Forum Gabungan Satuan Kerja Perangkat Aceh atau pra Musrenbang Aceh Tahun 2017 untuk menyusun RKPA 2018 itu, dipusatkan di Aula Bappeda Aceh, Banda Aceh. Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh,

Drs Dermawan MM mengingatkan bahwa dana otonomi khusus yang diterima Pemerintah Aceh akan berakhir pada 2027 mendatang. Dikatakan, sejak 2008 hingga 2017 Pemerintah Aceh dan kabupaten/ kota sudah menerima alokasi dana Otonomi Khusus (Otsus) sebesar Rp 56,67 triliun, selanjutnya untuk tahun 2018 nanti besaran dana Otsus Aceh mencapai Rp 8,022 triliun. Sekda mengimbau para pemangku kebijakan di seluruh Aceh agar merumuskan dan mengawasi penggunaan Dana Otsus dan Tambahan Dana Bagi Hasil Migas, sehingga tepat sasaran dan dapat dinikmati langsung oleh masyarakat. “Ini harus bersifat produktif dan bermanfaat untuk jangka panjang,” sebut Dermawan. Ditegaskan, penggunaan dana Otsus hanya dialokasikan untuk tiga kategori kegiatan, yaitu pembiayaan program/kegiatan bersama, yakni program yang dilaksanakan Pemerintah Aceh secara menyeluruh, antara lain jaminan

kesehatan bagi rakyat, beasiswa, bantuan dana untuk anak yatim, pem bangunan rumah layak huni serta kegiatan lainnya yang bersifat penting. Selain itu, dana Otsus juga digunakan untuk pembiayaan program atau kegiatan pembangunan, anggarannya paling sedikit 60 persen setelah dikurangi program/ kegiatan bersama. “Berdasarkan perhitungan yang telah kami lakukan, alokasi dana Otsus 2018 yang akan didistribusikan sebesar Rp 992 miliar untuk kegiatan bersama, Rp 4,21 triliun kegiatan pembangunan Aceh (alokasi provinsi), dan Rp 2,81 triliun alokasi kabupaten/ kota,” jelas Sekda Dermawan. Besaran pengalokasian dana tersebut tercantum dalam Keputusan Gubernur Aceh Nomor 050/188/2017 tanggal 14 Maret Tahun 2017 tentang Penetapan Pagu Indikatif Program/Kegiatan Pembangunan yang bersumber dari TDBH Migas serta Dana Otsus 2018. “Semoga kebijakan ini dapat kita jalankan secara efektif, sehingga semua kegiatan benar-benar bermanfaat untuk kepentingan rakyat. Hal ini penting kami ingatkan, sebab berdasarkan monitoring dan evaluasi Bappeda Aceh di 23 kabupaten/kota, masih ditemukan sejumlah proyek infrastruktur yang didanai APBA dan dana Otsus saat ini dalam kondisi terbengkalai,” ungkap mantan Kepala LAN Aceh itu. Lebih lanjut Sekda Dermawan menjelaskan bahwa besaran Dana

Otsus yang diterima Aceh setara dengan 2 persen dari plafon Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional untuk 15 tahun pertama, sedangkan untuk tahun ke-16 hingga tahun ke-20 besarnya 1 persen dari plafon DAU nasional. Khusus untuk besaran TDBH Migas porsinya 55 persen dari pertambangan minyak dan 40 persen dari pertambangan gas bumi. Dalam pemanfaatan dana ini, Pemerintah Aceh telah menyusun rambu-rambu sebagaimana tertuang dalam Qanun No.10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penga lokasian TDBH Migas dan Peng gunaan Dana Otsus. Aturan tersebut diperjelas dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh No. 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan TDBH Migas dan Dana Otsus. Sedangkan untuk pengusulan program/kegiatan yang akan dilaksanakan, tetap berpedoman pada Pergub Aceh No. 78 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pemanfaatan Dana Otsus 2008-2027. Sekda juga mengingatkan tim pembahas untuk melakukan proses verifikasi secara teliti terhadap semua kegiatan yang diusulkan, agar sesuai kriteria yang telah ditetapkan. “Kita harus memastikan usulan penggunaan Dana Otsus ini telah memenuhi syarat alokasi pagu minimal, yaitu 20 persen untuk sektor pendidikan, 10 persen kesehatan dan 10 persen rumah layak huni,” pungkasnya. [ridha]

HABA BAPPEDA


13

LIPI Bangun Stasiun Penelitian Kelautan di Pulau Weh “Kita berharap, hadirnya Stasiun Penelitian Oceanografi di Sabang menjadi stimulus kebangkitan sektor maritim Aceh,” -- Dr Ema Alemina, MP -Kabid Litbang Bappeda Aceh

L

EMBAGA Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melalui Pusat Penelitian Osanografi berencana membangun Stasiun Penelitian Laut di Pulau Weh, Sabang. Stasiun Penelitian Lapangan Kelautan yang bakal dibangun di gampong Krueng Raya Kecamatan Sukakarya itu merupakan program pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan Indonesia yang diawali dari poros maritim. Demikian diungkapkan Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Aceh, Dr Ema Alemina, MP kepada Tabangun Aceh, di Banda Aceh, Senin (10/4). “Stasiun yang akan dibangun ini merupakan stasiun yang berada paling Barat wilayah Indonesia yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia, sehingga sangat strategis dimana sebelumnya telah dibangun stasiun lain di wilayah Timur Indonesia,” ungkap Ema. Langkah awal pendirian stasiun penelitian ini adalah serah terima

lahan dari Pemerintah Aceh seluas 1,7 hektar dan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) seluas 3,7 hektar kepada LIPI. Serah terima ini dilakukan bersamaan dengan kegiatan Seminar Ekspedisi Indonesia Initiative on Maritime Observation and Analysis (PRIMA) 2017 dan penandatanganan Nota Kesepahaman antara LIPI dengan Pemerintah Aceh yang berlangsung pada 9-10 Maret 2017 di Sabang. Turut hadir dalam kesempatan itu, Staf Ahli Gubernur Aceh Bidang Ekonomi dan Pembangunan Drs. Muhammad, MM, Kepala BPKS Ir. Fauzi Husein, Walikota Sabang Zulkifli Adam dan Wakil Kepala LIPI Prof. DR. Ir. Bambang Subiyanto, M.Sc. Ema menuturkan, selain serah terima aset tanah untuk stasiun penelitian, LIPI juga menjalin kerja sama dengan Pemerintah Aceh melalui penandatanganan Nota Kesepahaman tentang penelitian, pengembangan, pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan pembinaan

ilmu pengetahuan dan teknologi. “Kita berharap, hadirnya SPL Oceanografi di Sabang menjadi stimulus kebangkitan sektor maritim Aceh dan peningkatan daya saing nelayan serta pelayaran laut Aceh,” tuturnya. Lebih lanjut Dr Ema Alemina menjelaskan bahwa tim peneliti LIPI telah melakukan survey lapangan terhadap lima calon stasiun penelitian lapangan di Kawasan Barat Indonesia. Dari hasil kajian dan survei yang dilakukan sejak Oktober hingga Nopember 2014 itu, tim memilih kawasan pesisir Sabang, sebagai lokasi pembangunannya. “Sabang menjadi prioritas pertama untuk dibangun stadion penelitian lapangan, setelah tim LIPI mengkaji dan menganalisis data lapangan,” ungkapnya. Kota Sabang dipilih dari sejumlah kandidat lokasi lainnya seperti kawasan pesisir Teluk Nauli, Tapanuli Tengah Sumatera Utara, Kabupaten Kaur Bengkulu, kawasan pesisir Cilacap, Jawa Tengah dan

kawasan pesisir Pacitan Jawa Timur. Sejarah bagi Aceh Menurut Ema, kehadiran Stasiun Penelitian Lapangan Kelautan di Pulau Weh Sabang, merupakan sejarah baru bagi perkembangan kelautan Aceh dan Nusantara, mengingat Sabang diapit Selat Malaka dan Samudra Hindia berbatasan langsung dengan India, Malaysia, dan Thailand. Ema menjelaskan, Pusat Penelitian Oseanografi merupakan satuan kerja di bawah Lembaga Ilmu Pengetahun Indonesia (LIPI) yang memiliki tugas melakukan penelitian-penelitian di bidang kelautan, sebagai rujukan nasional di bidang kelautan. “Pusat Penelitian Oseanografi LIPI dituntut untuk menghasilkan hasil-hasil kajian di bidang kelautan yang bermanfaat, tidak hanya bagi sesama instansi kelautan, tetapi juga bermanfaat bagi perguruan tinggi, pemerintah pusat dan daerah, serta para pemangku kepentingan lainnya,” terang Ema. SPL Oceanografi LIPI akan dibangun diatas lahan seluas 5 Ha, di gampong Krueng Raya, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang. Ema merincikan, lahan milik masyarakat seluas 17.868 m2 telah dilakukan pembebasan melalui Dinas Kelautan Perikanan Aceh. “Sisanya adalah lahan hasil reklamasi oleh Badan Pengembangan Kawasan Sabang (BPKS) seluas lebih kurang 17.218 m2 dan tanah negara (hutan bakau) seluas 14.900 m2,” pungkas

Kabid Litbang Bappeda Aceh, Ema Alemina. Sementara itu, Wakil Kepala LIPI Prof Bambang Subiyanto mengatakan, pembangunan stasiun penelitian di Sabang merupakan sejarah bagi LIPI dan masyarakat Aceh. “Pemilihan pembangunan stasiun di Sabang telah melalui studi kelayakan sejak 2015, yang saat itu ada tiga pilihan daerah untuk dibangun stasiun yakni di Sabang, Bengkulu, dan Pacitan. Akhirnya, keputusannya adalah akan membangun stasiun penelitian di Sabang,” papar Bambang. Prof Bambang mengharapkan, pembangunan stasiun baru ini akan lebih memperkuat jejaring riset kelautan di seluruh Indonesia. Sebelumnya, sebagian besar stasiun penelitian LIPI tersebar di wilayah timur Indonesia dan juga pusat penelitian tersebar di wilayah Jawa. Dengan pembangunan stasiun penelitian di Sabang, diharapkan melengkapi keberadaan stasiun LIPI di setiap kawasan Indonesia. “Stasiun ini akan difokuskan bagi penelitian terkait proses-proses oseanografi. Selain itu, kita coba akan mengembangkan penelitian terkait kesehatan ekosistem laut dan pembenihan invertebrate laut. Tentunya LIPI memerlukan dukungan dari Pemerintah Aceh dan kabupaten/ kota untuk kesuksesan pembangunan stasiun penelitian di Sabang tersebut,” tutup Bambang Subiyanto. [Farid Reza]

Peluang Kerja Sama Sister Provinces Aceh-Jepang “Setiap tahunnya kita memberikan empat bantuan hibah yang masing-masingnya mencapai 700 sampai 800 juta untuk skema hibah grassroots dan kemanusiaan ini.”

“Kerja sama yang telah terbangun hendaknya dapat dipertahankan dan kita berupaya untuk menjajaki peluang kerja sama lain yang lebih luas.” -- Azhari -Kepala Bappeda Aceh

-- Yokoyama Daiki -Konsul Muda pada Konjen Jepang di Medan Pertemuan Konjen Jepang dengan Bappeda Aceh di Bappeda Aceh.|

K

EPALA Bappeda Aceh, Azhari, SE, M.Si, pada hari Rabu (29/3/2017) menerima kunjungan kerja Konsul Muda pada Konsulat Jenderal Jepang di Medan, Mr. Yokoyama Daiki. Pertemuan yang diselenggarakan di Ruang Rapat IIA Bappeda Aceh mengusung agenda penjajakan kerja sama sister provinces antara Pemerintah Aceh dan Jepang. Pertemuan ini diinisiasi oleh Konsulat Jenderal Jepang yang berlokasi di Medan, Sumatera Utara. Dalam sambutannya, Kepala Bappeda Aceh Azhari mengapresiasi kedatangan Konsul Muda Yokoyama Daiki sebagai upaya yang baik dalam menjajaki kerja sama yang lebih jauh antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Jepang. “Kerja sama yang telah terbangun hendaknya dapat dipertahankan dan kita berupaya untuk menjajaki peluang kerja sama lain yang lebih

luas,” ungkapnya. Pada kesempatan tersebut, Kepala Bappeda Aceh berkesempatan memaparkan peluang kerja sama yang berpotensi untuk ditindaklanjuti lebih jauh. “Kita berharap terwujud kerja sama di sektor agroindustry, khususnya penjajakan pasar ekspor untuk komoditi sereh wangi yang tersebar di wilayah tengahtenggara Aceh dan nilam yang berada di wilayah yang sama, ditambah dari pesisir barat,” jelas Azhari. Azhari juga berharap konsep kerja sama ‘sister provinces’ ini nantinya dapat merambah ke sektor infrastruktur pelayanan dasar, seperti sanitasi dan mitigasi bencana. “Terkait dengan akses air bersih dan persampahan masih menjadi ‘concern’ Pemerintah Aceh ke depan. Begitu juga dengan pengurangan resiko bencana, kita berharap ada ‘transfer knowledge’ dari Pemerintah Jepang,” jelasnya.

Langkah nyata Yokoyama Daiki yang mewakili Konjen Jepang di Medan menyampaikan bahwa kunjungan kerja ini merupakan langkah nyata Pemerintah Jepang dalam membangun kemitraan ‘sister provinces’ dengan pemerintah provinsi khususnya di Sumatera Bagian Utara. “Wilayah kerja Konjen Jepang Medan meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Riau, dan Jambi,” ujar pria yang fasih berbahasa Indonesia ini. Yokoyama juga menambahkan bahwa pihaknya setiap tahun memiliki program bantuan hibah untuk proyek grassroots dan kemanusiaan yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah lokal di Indonesia. Namun skema ini tidak berlaku untuk pribadi dan lembaga profit. “Setiap tahunnya kita memberikan empat bantuan hibah yang masing-masingnya mencapai 700

FOTO: BAPEEDA ACEH

sampai 800 juta untuk skema hibah grassroots dan kemanusiaan ini. Kami mengundang otoritas lokal untuk memanfaatkan kesempatan ini,” urainya. Cakupan bidang yang menjadi fokus kerja sama melalui skema ’sister provinces’ ini cukup beragam dan multi sektor. Namun demikian ada juga proyek yang sifatnya tidak menjadi target. “Kami menargetkan sektor pelayanan kesehatan dasar, pendidikan dasar, pengentasan kemiskinan, kesejahteraan masyarakat, dan banyak lainnya. Namun kami tidak dapat membantu untuk capacity building lembaga, bisnis perdagangan, politik dan agama, dan lain sebagainya,” ujarnya. Yokoyama menyampaikan bahwa jika Pemerintah Aceh atau pemerintah kabupaten/kota di Aceh sendiri tertarik untuk tindak lanjutnya maka informasi utuh dapat mengakses situs ‘www.med-

an.id.emb-japan.go.jp’. “Silahkan kunjungi situs kami atau langsung datang ke kantor kami yang beralamat di Gedung Wisma BII lantai 5 di Jalan Diponegoro No. 18 Medan,” tutupnya. Selain dihadiri oleh segenap pejabat eselon III dan IV di lingkungan Bappeda Aceh, pertemuan ini juga dihadiri oleh tenaga ahli Bappeda Aceh, Dr. Hairul Basri. Dalam kesempatan yang sama, Hairul meminta Konsul Muda Yokoyama Daiki agar mengkaji provinsi mana yang tepat dan sesuai untuk skema ‘sister provinces’ dengan Aceh. “Kesesuaian geografis dan politik antara Aceh dan salah satu provinsi atau prefektur di Jepang akan menjadi dasar bagi kita menindaklanjuti skema kerja sama ini, misalnya saja Prefektur Niigata atau Wakayama,” ujar pria yang menempuh studi S3 di Jepang ini. (med)

14

WISATA


Pemda Komit Terus Dampingi KUP “Dulu saya harus membeli di Yogya souvenir yang terbuat dari eceng gondok. Sekarang tidak usah jauh-jauh, dapat dibeli di Arongan,”

“Kami salut kepada bupati, wakil bupati dan kepala Bappeda Aceh Barat yang telah memberi dukungan penuh kepada mahasiswa KPM”,

-- Drs. H. Rahmad Fitri, M.PA -Wabup Aceh Barat

-- Prof Farid Wajdi Ibrahim -Rektor UIN Ar-Raniry

P

EMKAB Aceh Barat menyatakan komitmen akan terus mendampingi lima Koperasi Usaha Produktif (KUP) yang dibentuk mahasiswa KPM UIN ArRaniry di Arongan Lambalek. “Kita akan terus dampingi sampai kaum perempuan Ar-Lamba (Arongan Lambalek, red) benar-benar mandiri secara ekonomi. Kita dukung penuh karena Kreativitas adalah salah satu indikator kemajuan daerah,” ujar Wakil Bupati Aceh Barat, Drs. H. Rahmad Fitri, M.PA, saat meluncurkan produk KUP di Arongan Lambalek, Jumat (31/3). “Ini adalah kegiatan yang dahsyat. Dulu saya harus membeli di Yogya souvenir yang terbuat dari eceng gondok. Sekarang tidak usah jauh-jauh, dapat dibeli di Arongan,” sambungnya seraya menyerahkan kembali mahasiswa KPM kepada Rektor UIN Ar-Raniry.

Sementara Rektor UIN ArRaniry, Prof. Dr. Farid Wajdi Ibrahim, menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Aceh Barat yang telah memberi dukungan maksimal untuk kesuksesan KPM Inovatif. “Kami salut kepada bupati, wakil bupati dan Bappeda Aceh Barat yang telah memberi dukungan penuh kepada mahasiswa KPM. Kami berharap agar kegiatan yang sudah menunjukkan hasil ini tidak mati setelah mahasiswa pulang,” kata Farid. Rekor menambahkan dalam waktu dekat UIN akan mengirimkan 900 mahasiswa KPM reguler ke Aceh Selatan. “Tapi kami akan berupaya untuk menyisihkan sebagiannya guna ditempatkan di Arongan Lambalek untuk melanjutkan KPM Inovatif disini,” katanya. Dijanjikan Magang ke Jogya Ditemui terpisah di lokasi acara, Cut Titi Herawati, Kabid Perin-

dustrian Dinas Perdagangan Aceh Barat, menyatakan pihak akan melanjutkan pembinaan terhadap 5 KUP yang telah terbentuk. “Dalam waktu dekat, kami akan membekali mereka dengan pelatihan meubel dari eceng gondok. Sesuai anggaran yang tersedia, kami hanya dapat melatih dua orang per desa. Selain itu, kami juga memiliki program magang ke Yogyakarta. Kami upayakan ada anggota KUP ini yang diberangkatkan,” kata Cut Titi. Bantu pelatatan kerja Sementara itu, Konsultan KPM Inovatif dari UIN, Dr. Lukman Ibrahim, mengatakan pihak Disnakermobduk Aceh, Baitul Mal serta Disperindag juga telah menyatakan komitmen untuk membantu pengembangan lima KUP di Arongan Lambalek. eceng gondok pada 2017, Baitul perindag Aceh berkomitmen untuk “Disnaker berkomitmen me- Mal Aceh berkomitmen membeli mengadakan pelatihan lanjutan”, nyumbang lima mesin pengering mesin press bahan baku dan Dis- kata Lukman. (hasan basri m.nur)

“Sail Sabang 2017” Digelar Akhir November ”Insya Allah kita siap melaksanakan tugas ini, segala sesuatunya sudah kami kondisikan untuk menyukseskan even Sail Sabang 2017. ” -- Drs. Reza Fahlevi, M. Si -Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Aceh

P

ERHELATAN even nasional “Sail Sabang 2017” akan berlangsung pada 28 November hingga 5 Desember 2017 mendatang di Pulau Weh Sabang. Gubernur Aceh, dr H Zaini Abdullah mengatakan ditunjuknya Sabang sebagai tuan rumah merupakan sebuah kehormatan bagi Pemerintah dan masyarakat Aceh. Gubernur yang kerap disapa Doto Zaini ini berharap, pelaksanaan Even Tahunan Sail tahun 2017 mampu memperkenalkan pesona Sabang dengan berbagai keunggulan wisata bahari dan destinasi wisata halal terbaik dunia. “Penyelenggaraan Sail Sabang 2017 dimaksudkan untuk meningkatkan wisata bahari dan menjadikan Sabang sebagai ikon destinasi wisata bahari kelas dunia,” terangnya. Menurut Doto Zaini, keberhasilan penyelenggaraan Sail Sabang 2017 akan mewujudkan harapan semua pihak, yaitu “Sabang as Hub Port for International Marine Tourism” atau “Sabang sebagai Pelabu-

han Hub Wisata Bahari Internasional” khususnya untuk Indonesia bagian Barat. Sail Sabang 2017 yang mengangkat tema “Sabang sebagai Pelabuhan Hub Wisata Bahari Internasional” berlangsung di empat lokasi yakni; Teluk Sabang, Sabang Fair, Gapang Resort, dan Titik 0 Km. Puncak acara akan dipusatkan di Pasiran, Teluk Sabang, yang rencananya dihadiri Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo. Sekadar informasi, Sail Indonesia sebelumnya diadakan di Morotai, Maluku Utara tahun 2012, Komodo, Nusa Tenggara Timut tahun 2013, Raja Ampat, Papua Barat tahun 2014, dan Sail Tomini, Sulawesi Tengah, Oktober 2015. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Reza Fahlevi mengaku bersyukur karena lintas kementerian akan berkontribusi penuh untuk mengakselerasi persiapan Sail Sabang 2017. Reza mengungkapkan, usai digelar Rapar Koordinasi (Rakor) Penyeleng-

garaan Sail Sabang 2017 di Jakarta, Rabu (29/3/2017), pihaknya selaku leading sektor Pemerintah Aceh langsung bekerja menginventarisi semua kebutuhan, termasuk pembangunan infrastruktur dan rangkaian persiapan atraksi wisata. ”Insya Allah kita siap melaksanakan tugas ini, segala sesuatunya sudah kami kondisikan untuk menyukseskan even Sail Sabang 2017. Kami juga terus berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, Gubernur dan semua stakeholder di Aceh,” kata Reza Fahlevi. Reza menambahkan, pihaknya akan perkuat koordinasi dan kerjasama dengan semua elemen yang berkepentingan, seperti Bappeda Aceh, Bappeda Sabang, BPKS, Badan Investasi dan Promosi Aceh, Disbudpar Sabang, Dinas Perhubungan Aceh, Bina Marga, Cipta Karya dan beberapa instansi terkait

lainnya. ”Kami dan instansi terkait harus bergerak cepat dan pro aktif berkoordinasi dengan pusat agar semua berjalan dengan lancar,” pungkas Reza Fahlevi. Rencananya lokasi Sail Sabang akan dilaksanakan di Teluk Sabang untuk acara Puncak Sail Sabang 2017, Arena Sabang FAIR yang akan disiapkan sebagai penyelenggaran Sabang Wonderful Expo dan Marine Expo, Gapag Resort dan Lokasi Kilometer Nol Indonesia. “Kalau domainnya pariwisata, maka targetnya adalah kunjungan wisman. Karena ini diperkirakan ribuan wisatawan asing dan domestik akan hadir pada Sail Indonesia di Sabang dan kita harus benarbenar siap menyambut lonjakan kunjungan wisatawan tersebut,” sebut Reza. Pelaksanaan Sail Sabang 2017 diwacanakan digelar sejumlah atrak-

si, diantaranya Yacht Rally, Seminar dan Pameran Iptek memperingati 20 tahun Jambore Iptek Sabang, Kapal Pemuda Nusantara, Aceh Cullinary and Coffee Festival, Marine Expo dan Sabang Wonderful Expo. Selain itu, untuk memeriahkan puncak acara juga akan ditampilkan tarian kolosal Laksamana Malahayati, “Tall ship parade” (melayarkan KRI Bima Suci dari Spanyol dan mengundang “Tall Ship” negaranegara yang dilewatl India, Malaysia, Thailand, dan Singapura), diikuti Kapal Pemuda Nusantara, kapal riset Baruna Jaya IV dan Baruna Jaya Vlll, konvoi 100 kapal yacht peserta sail dari Langkawi, Phuket, Singapura, Australia, Eropa, dan parade kapal nelayan tradisional. Kegiatan lain yang kalah menarik adalah Pentas Pesona Indonesia, lomba mancing, lomba video dan foto melalui drone. [ridha yuadi]

Edisi 62

Nama

:

........................................................................

Alamat Rumah

:

........................................................................

Sekolah / Alamat

:

........................................................................

Kelas

........................................................................

:

........................................................................

MENDATAR : 1.Mencontoh sesuatu 3.Jenis reptil 6.Garam (Bhs Inggris) 8.Seluruh, sekalian 10.Nama lain tanaman coklat 12.Nama buah 15.Negara di Eropa 17.Tempat duduk di atas kuda 19.Beras, nasi (Bhs. Inggris) 21.Monyet 23.Agar 25.Senantiasa 28.Baju tanpa lengan 29.Tingkah laku yang berkenaan dengan sifat dan kebiasaan seseorang 32.Tidak nanti, saat ini 35.Jika, misal 38.Memotong kecil-kecil dan tipis-tipis 40.Nama sungai di Sumatera Selatan 42.Makna, maksud 44.Wakil, utusan 45.Daya tahan tubuh 47.Jaminan 50.Orang yang bekerja mencari ikan di laut 54.Saya (Bhs. Arab) 56.Satuan banyaknya kertas 500 lembar 57.Nama burung 58.Pesanteren, Madrasah 60.Lembaga tertinggi Negara 61.Sisa pembakaran 62.Salah satu kata tanya 63.Uni Emirat Arab (singkat) 64.Nama bulan 65.Rajin dan telaten 66.Organ tubuh untuk makan 67.Nama radio Jepang. MENURUN : 1.Seni gerak 2.Suka mengganggu 3.Akhiran 4.Kata sambung 5.Lembar Kerja Siswa (singkat) 6.Pertanyaan, masalah 7.Datang, sampai 9.Kuala, tempat pertemuan sungai dan laut 11.Salah satu bahan dasar pembuat pakaian 13.Mata (Bhs. Inggris) 14.Anak Buah Kapal (singkat) 16.Akademi Keperawatan (singkat) 18.Aceh Tenggara (singkat) 20.Gembira ria 22.Nomor cetakan koran, buku, dll 23.Lengan (Bhs. Aceh) 24.Mata uang Jepang 26.Membaca huruf demi huruf 27.Pindah ke tempat yang lebih aman 30.Huruf 31.Rajin 33.Ribut (Bhs. Aceh) 34.Masa usia muda 36.Pulau 37.Tidak palsu 39.Tubuh 41.Tegur 43.Yang ada di dalam 44.Kata sambung 46.Madrasah Aliyah Negeri (singkat) 47.Asin rasanya 48.Banyak orang 49.Diulang: perbuatan yang tidak ada gunanya 51.Sifat Tuhan 52.Salah satu negara di Timur Tengah 53.Kampungan 54.Tenteram, tidak ada gangguan 55.Manusia pertama 57.Tetapi (Bhs. Inggris) 59.Hari Ulang Tahun (singkat). Jawaban TTS Tabloid Tabangun Aceh Edisi 61: MENDATAR : 1.Kata 3.Atap 5.Pangkas 9.Andalusia 12.Informasi 13.Edisi 15.Kan 17.Ganteng 21.Timbang 24.Ikhtiar 27.Diam 29.Imla 31.Umbi 33.Siat 36.Hujan 38.Ttd 39.Pagi 40.Asli 42.Ain 43.Turun 44.Kenang 47.Perahu 49.Asma 51.Rice 52.Ladang 54.Kampus 57.Gitar 60.Pulau 61.Renta 62.Rupa 63.Nilai 64.Tepi MENURUN : 1.Kijang 2.Anda 3.Alim 4.Piring 5.Pas 6.Nyak 7.Koin 8.Saf 10.Danr 11.UAN 13.Oli 14.Ana 16.Ant 18.Asam 19.Tadi 20.Gim 21.Tri 22.Buas 23.Nama 25.Hulu 26.Isya 28.Anta 30.Mual 31.Untuk 32.Badan 34.Irama 35.Tentu 36.Hitam 37.Nanti 39.PON 41.Ide 45.Eja 46.Gagal 47.Pekan 48.Hiu 50.Api 51.Ria 52.Liar 53.Alpa 55.Muat 56.Sapi 57.Gun 58.Tol 59.RRI

NAMA – NAMA PEMENANG TTS TABLOID TABANGUN ACEH EDISI 62 1.DHAIVANI AMALIA, SD 7 JL. Selawah Inong Bukit Meurasa Kota Jantho – Kls 1, 2.IRMA YANTI, SDN 1 Jaya Lamno Aceh Jaya – Kls V, 3.GHINA LANAHDIYANNA, SD Kemala Bhayangkari JL. Cut Nyak Dhien Lamteumen – KLS III/A, 4.AHMAD MUHAMMAD RASYADA, SDN Unggul Lampeunurut Darul Imarah Aceh Besar–Kls II/C, 5.M. ADIB ELHARDY, SD IT Al-Azhar Lamgugop – Kls III, 6.M.HAFIZD ADYA, SDN 50 JL. Rasiden Danubroto Lamlagang – Kls V/C, 7.ANANDA AFDHAL NAUFAL, SDN 16 Banda Aceh JL. T. Nyak Arief Darussalam – Kls 1/B, 8.NADIA RAISA FEBRIYATI, MIN Jeunib JL. Gedung Serba Guna – KLS II/B, 9.FARHAN VAHLEVY, SD Swasta Pertiwi Sabang JL. O Surapati Kuta Ateh Sabang – Kls III, 10.M. HARIST AULIA, MIN Kota Sigli Kramat Luar – KLS IV/A.

00- ini diperuntukkan bagi siswa-siswi SD/MI. Kirimkan jawaban ke alamat redaksi, d/a Bappeda Aceh, Jl.Muhammad Daud Beureueh Banda Aceh, dengan menyertai potongan TTS dan menulis identitas diri (Nama, TTL, Alamat Sekolah). Di sudut kiri amplop ditulis TTS Anak. Redaksi menyediakan bingkisan sekolah dan akan dikirim ke alamat sekolah masing-masing.

................................................................

: Kelas

................................................................

: Alamat Sekolah

................................................................

: Nama Sekolah

Nama Siswa

:

................................................................

Edisi 62

NAMA – NAMA PEMENANG MEWARNAI TABLOID TABANGUN ACEH EDISI 62 1.ADAM SILTAN, SDN 1 Jeunib – Kls 1-B, 2.AIZZATUL FITRI, TK Pertiwi JL. Krueng Tripa Geuceu Komplek – Kls B/3, 3.SYAIKHAH FADHILLAH, SDN 5 Bireuen JL. TGK Malem Diwa – Kls 1, 4.GHINA SALSABILA PUTRI, MIN Miruk Lambaro Angan – Kls III/A, 5.SYARIAL ARHAM, TK Negeri 4 Adidarma JL. Tgk Diblang LR. Permata KP. Mulia B.Aceh – Kls B, 6.SITI HUMAIRAH, SDN 58 Awe Naga – Kls II/B, 7.DZAKY AS SHADIQ, SDN Unggul Tunas Abdya JL. Ujung Padang KEC. Susoh Abdya – Kls III, 8.QURRATA AYUN, SDN 7, GP Rayek Paya Itek JL. Irigasi KEC. Meurah Mulia Aceh Utara – Kls III, 9.KAMILATUN NUHA, SDN Limo JL. Indrapuri Montasik – Kls IV, 10.M. AUFA RAFIKI, SDN Lamlheu JL. Pasar Sibreh Biluy – Kls IV

Gambar mewarnai di atas diperuntukkan bagi siswa-siswi TK/SD/MI. Warnailah, lebih baik menggunakan PASTEL/KRAYON. Gunting (boleh difoto copy) dan kirimkan ke alamat redaksi d/a Bappeda Aceh Jl.Muhammad Daud Beureueh Banda Aceh, dengan mengisi identitas diri. Di sudut kiri amplop ditulis “MEWARNAI”. Redaksi menyediakan bingkisan sekolah kepada masing-masing karya terbaik. Hadiah akan dikirim ke alamat sekolah masing-masing.

16

SPIRIT


KPM Inovatif

Berdayakan Masyarakat Miskin di Aceh Barat

“Pemilihan Arongan Lambalek beranjak dari hasil penelitian etnografi kemiskinan yang disupport oleh Bappeda Aceh pada 2016. Jadi, rancangan KPM Inovatif ini merupakan kesinambungan dari hasil penelitian,” -- Prof. Dr. Eka Srimulyani -Penggagas KPM Inovatif UIN Ar-Raniry

U

IN Ar-Raniry pada 2016 memperkenalkan program Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM, dulu disebut KKN) pola baru yang sangat inovatif dengan target pemberdayaan ekonomi kelompok masyarakat marginal. Untuk pilot project dipilih Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat. “Pemilihan Arongan Lambalek beranjak dari hasil penelitian etnografi kemiskinan yang disupport oleh Bappeda Aceh pada 2016. Jadi, rancangan KPM Inovatif ini merupakan kesinambungan dari hasil penelitian,” kata Prof. Dr. Eka Srimulyani, MA, saat menyampaikan sambutan pada acara launching expo kerajinan tangan lima Kelompok Usaha Produktif (KUP) milik perempuan Arongan Lambalek, di Kantor Camat setempat, Jumat (31/3/2017). Eka Srimulyani adalah penggagas program KPM Inovatif dari UIN Ar-Raniry. Pada 2016 dia menjabat sebagai Kepala Pusat Penelitian di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

(LP2M) UIN. Dia gencar berkampanye tentang perlunya kebijakan berbasis penelitian atau sebaliknya. “Hasil penelitian yang didanai Bappeda Aceh ini selanjutnya kami rancang dalam proposal KPM Inovatif dan kami ajukan ke KoMPAK yang didanai pemerintah Australia. Dari 28 universitas dari seluruh Indonesia hanya diterima empat saja. Alhamdulillah proposal dari UIN Aceh disetujui bersama Universitas Jember, UIN Makassar dan Universitas Katolik Parahyangan Bandung”, kata alumnus Jurusan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah ini. “Arongan Lambalek merupakan kecamatan termiskin di Aceh Barat. Penyebab kemiskinan karena kawasan ini sering dilanda banjir. Dalam setahun mencapai lima bulan banjir, sehingga masyarakat tidak dapat bertani di sawah. Banjir juga oleh eceng gondok di sepanjang sungai. Nah, dengan dukungan Pemda kami hadir di sini untuk membantu menyelesaikan problema masyarakat,” sambung peraih gelar profesor termuda di Aceh itu. Berharap Berkesinambungan

UIN memilih tiga desa yang mewakili secara geografis. Desa Kubu adalah yang terluar, di bibir pantai, Desa Cot Jurumudi (tengah) dan Desa Peulanteu (pedalaman). Di tiga desa inilah ditempatkan mahasiswa KPM secara bertahap dalam tiga gelombang sejak akhir 2016 hingga Maret 2017. Pengiriman mahasiswa secara bergelombang adalah untuk menyiasati agar target program KPM Inovastif tercapai, yaitu terciptanya kelompok perempuan miskin yang memiliki keterampilan sehingga mandiri secara ekonomi. Mahasiswa KPM setiap gelombang memiliki waktu salama dua bulan dengan misi yang berbeda tapi berkesinambungan. Mahasiswa gelombang pertama mengemban tugas membentuk KUP dan menguatkannya. Mahasiswa gelombang kedua memfasilitasi pelatihan kerajinan tangan dengan bahan dasar eceng gondok. Mahasiswa mendatangkan pelatih dari daerah lain, termasuk dari Yogyakarta. Terakhir, mahasiswa gelombang ketiga melakukan peningkatan skill,

Produk-produk yang dihasilkan oleh lima KUP dengan bahan dasar eceng gondok meliputi: tas, dompet, sandal, kotak tisu, bantal mobil, kipas, taplak meja dan lain-lain. Berikut adalah kesaksian dari pelaku langsung di lapangan. Khatijah:

Tak Ada Lagi Waktu Ngrumpi KHATIJAH, Ketua KUP Tunas Baru, Desa Kubu, menyatakan perasaan bahagia tak terhingga atas Program KPM Inovatif di kampungnya. KUP Tunas Baru memiliki 36 anggota, semuanya perempuan. Saya sebagai ketuanya. Kami adalah petani yang turun ke sawah setahun sekali. Kalau banjir kami tidak ke sawah, menganggur. Terjadi perubahan besar sejak hadir KPM Inovatif. Seluruh perempuan miskin di desa kami dilatih pengolahan eceng gondok secara bertahap; mulai pembentukan KUP, pelatihan keterampilan ayaman hingga expo. Program ini sungguh luar biasa. Kami semua sibuk dalam aktivitas yang sangat produktif, tidak sempat lagi ngrumpi. Dampak lain yang saya rasakan adalah tumbuhnya rasa percaya diri. Saya tadinya tidak berani ngomong dengan orang asing, apalagi dengan pejabat. Tapi kini mulai berani bicara di forum. Terima kasih UIN, bupati dan Bappeda yang

telah melatih kami. Kami berharap ada pelatihan lanjutan ke depan. Rina Silvia:

Menjadi Momen Pengembangan Diri RINA SILVIA adalah mahasiswa KPM dari Fakultas Adab dan Humaniora gelombang tiga. Baginya menjadi pendamping masyarakat adalah hal baru yang sangat mengesankan. Rina mau berbagi pengalaman dengan mahasiswa lain melalui WA: 082277908893. Ini adalah pengalaman paling mengesankan. Kami terlibat langsung dalam pemberdayaan masyarakat miskin. Sebelumnya kami hanya membaca teori dalam buku-buku tentang kemiskinan dan penanggulangannya. Sekarang kami betul-betul terlibat dalam membantu menyelesaikan masalah kemiskinan. Kami juga mendapat pengalaman dalam menjalin relasi dan interaksi dengan masyarakat. Saya beruntung lulus dalam seleksi mahasiswa KPM ini. Padahal yang mendaftar mencapai 200 orang, se-

“Tugas mahasiswa KPM saling terkait antar gelombang sampai masyarakat terampil dan menghasilkan produk. Kini, masyarakat sudah memiliki keterampilan mengolah eceng gondok dari wabah menjadi souvenir,” -- Dr. Inayatillah AR Ishaq, M.Ag -Menager Program KPM Inovatif pelatihan dasar pemasaran hingga launching produk. “Tugas mahasiswa KPM saling terkait antar gelombang sampai masyarakat terampil dan menghasilkan produk. Kini, masyarakat sudah memiliki keterampilan mengolah eceng gondok dari wabah menjadi

KoMPAK: Kami Mendukung Pencapaian RPJMN “Kami mendukung kegiatan KPM berikutnya di lokasi pilot project ini,”

mentara kapasitas hanya 30 orang. Terima kepada KoMPAK dan Pemda yang telah menyediakan berbagai fasilitas kepada kami dalam menjalankan program ini. Malahayati:

-- Abdul Haris -Perwakilan KoMPAK

Ini Program Luar Biasa MALAHAYATI adalah anggota KUP Beudoh Beusare Desa Peulanteu. KUP ini beranggotakan 33 orang, semuanya perempuan. Tidak dapat saya gambarkan dengan kata-kata. Saya sangat bersyukur mendapat kesempatan ikut dalam pelatihan pengolahan eceng gondok. Ternyata tanaman yang selama ini dianggap hama dapat diubah menjadi benda berharga. Pada KPM gelombang satu kami belum merasakan perubahan. Tapi saat memasuki gelombang kedua perubahan mulai kami rasakan. Puncaknya adalah pada gelombang ketiga, kami sudah memiliki produk, memamerkan dan memasarkannya. Untuk pemesanan produk dapat menghubungi di nomor: 082365706466. (hasan basri m.nur)

souvenir. Kami berharap agar pihak terkait melanjutkan pembinaan terhadap lima KUP yang sudah terbentuk dan memulai aksi ini,” ujar Dr. Inayatillah AR Ishaq, M.Ag selaku Mager Program KPM Inovatif di Arongan Lambalek. (hasan basri m.mur)

K

OLABORASI Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KoMPAK) adalah program kerjasama Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia yang didanai oleh DFAT untuk periode 7 tahun (Tahap 1: 2015-2018; Tahap 2: 2018-2022). Tujuannya adalah mendukung pemerintah dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, khususnya dalam penanggulangan kemiskinan terutama pengembangan ekonomi produktif bagi masyarakat miskin dan rentan serta berbasis non-pertanian. Kegiatan kemitraan ini dilaksanakan

di tingkat pemerintah pusat dan daerah. “Dalam pelaksanaan program di Aceh kami support UIN ArRaniry untuk menciptakan peluang ekonomi baru bagi kelompok masyarakat miskin melalui Universitas Masuk Desa (UMD),” kata Abdul Haris dalam sambutan mewakili KoMPAK. “Mahasiswa KPM Inovatif mengemban misi pemberdaryaan ekonomi melalui pengolahan eceng gondok menjadi barang bernilai ekonomis. Kami mendukung kegiatan KPM berikutnya di lokasi pilot project ini,” sambung Haris. (hasan basri m. nur)

Ekonomi Aceh 2018 Harus Lebih Baik. Penas Petani-Nelayan Harus Sukses. Pembangunan Aceh Harus Sinergi dengan Nasional

Recommend Documents