EFEKTIVITAS PELAYANAN PEMBUATAN PASPOR DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEIMIGRASIAN (SIMKIM) DI KANTOR IMIGRASI KELAS I KOTA TANGERANG

EFEKTIVITAS PELAYANAN PEMBUATAN PASPOR DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEIMIGRASIAN (SIMKIM) DI KANTOR IMIGRASI KELAS I KOTA TANGERANG SKRIPSI Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sosial pada Konsentrasi Manajemen Publik Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Oleh : CAHYO TRI WIBOWO NIM. 6661100686

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA SERANG, 2014

ABSTRAK Cahyo Tri Wibowo. 6661100686. Efektivitas Pelayanan Pembuatan Paspor Dengan Manggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) di Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pembimbing I, Dr. Ayuning Budiati., S.IP., MPPM., Pembimbing 2, Anis Fuad, S.Sos., M.Si. Latar belakang penelitian ini adalah lambatnya pelayanan pembuatan paspor yang ada di Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang karena masih banyaknya keluhan dari masyarakat pengguna jasa keimigrasian khususnya pelayanan paspor. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar efektivitas pelayanan pembuatan paspor dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) di Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang. Teori yang digunakan adalah teori efektivitas menurut Gibson dengan indikator efektivitas yaitu produktivitas, efisiensi, fleksibilitas, keunggulan, pengembangan dan kepuasan. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif. Sampel yang diambil sebanyak 203 orang dengan taraf kesalahan 7% dan menggunakan teknik accidental sampling. Teknik pengumpulan data yaitu kuesioner, studi dokumentasi, studi kepustakaan dan observasi. Dari hasil penelitian diperoleh efektivitas pelayanan pembuatan paspor dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) di Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang adalah 71,14% dari yang diharapkan atau dapat dikatakan baik karena mencapai angka diatas 70%. Saran dari peneliti adalah melakukan pengukuran kinerja pelayanan dan memberlakukan sistem target kerja, meningkatkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan pelayanan, meningkatkan sosialisasi prosedur pembuatan paspor, menambah dan memelihara sarana dan prasarana, pengadaan diklat kepada sumber daya manusia, dan memberikan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Kata Kunci : Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian, Efektivitas Pelayanan Publlik

ABSTRACT Cahyo Tri Wibowo. 6661100686. Effectiveness of passport service using Immigration Information System (SIMKIM) in the Immigration Office Class I Tangerang City. Public Administration Department, Social and Political Sciences Faculty, Sultan Ageng Tirtayasa University. 1st Advisor, Dr. Ayuning Budiati., S.IP., MPPM., 2nd Advisor, Anis Fuad, S.Sos., M.Si. The background of this research is badly services of the passport in the Immigration Office Class I Tangerang City because it still many complaints from the users related to the immigration service especially passport service. The aim of this research is to find out how big the effectiveness of passport service using Immigration Information System in the Immigrattion Office Class I Tangerang City. This research used effectiveness theory from Gibson’s theory contained indicator effectiveness namely productivity, efficiency, flexibility, excellence, development, and satisfaction. A method of the research is quantitative descriptive method. The samples of this research is 203 person with 7% standart of error and using accidental of sampling techniques. A technique used in collecting data namely by questionnaire, the study of documentation, literature study and observation. From this research obtained the effectiveness of passport service using Immigration Information System in the Immigrattion Office Class I Tangerang City is 71,44%. And it categorized good as it can reach the level of 70%. Advice of researchers is taking measurements of service performance and applying working target, improving planning, organizing, implementation and supervision service, improving socialization passport procedure, adding and maintenance equipment and infrastructure, procuring education and training to human resources, and provide services according to the Standard Operational Procedure (SOP) applied. Keywords : Immigration Information System, Public Service Effectiveness

Alhamdulillahi Robbil’alamin . . .

“ Motivation Gets You Going And Habits Gets You There “

“ A Busy Life Makes Prayer Harder But Prayer Makes A Busy Life Easier ”

Skripsi ini kupersembahkan untuk : Kedua Orang Tuaku Tercinta Kakak-kakaku Andhita, (Alm) Andhika, dan Sigit Keponakanku Tersayang Hayyu Saudara-saudaraku serta sahabat-sahabat terbaikku...

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaannirrohiim Assalamu’alaikum wr. wb. Alhamdulillahirabbil’alamin. Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Penyusunan skripsi yang berjudul “Efektivitas Pelayanan Pembuatan Paspor Dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) Di Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang” ini penulis susun sebagai syarat dalam menempuh mata kuliah skripsi dan untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dengan segala keterbatasan, penulisan skripsi ini tersusun atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik dukungan moril maupun materiil. Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, pengarahan serta kerendahan hati. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesarbesarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini terutama kepada :

i

1. Bapak Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd., Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 2. Bapak Dr. Agus Sjafari, M.Si., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 3. Bapak Kandung Sapto Nugroho, S.Sos., M.Si., Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 4. Ibu Mia Dwiana, S.Sos., M.Ikom., Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 5. Bapak Gandung Ismanto, S.Sos., MM., Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 6. Ibu Rahmawati, S.Sos., M.Si., Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 7. Ibu Ipah Ema Jumiati S.IP., M.Si., Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 8. Ibu Dr. Ayuning Budiati, S.IP., MPPM., pembimbing I penulis. Terima kasih telah meluangkan waktu, pikiran, nasihat, arahan, dan bimbingan Ibu yang sangat bermanfaat bagi penulis. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan lindungan Allah SWT. 9. Bapak Anis Fuad, S.Sos., M.Si., pembimbing II penulis. Terima kasih telah meluangkan waktu, pikiran, nasihat, arahan, dan bimbingan Bapak yang sangat bermanfaat bagi penulis. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan lindungan Allah SWT.

ii

10. Bapak Deden M. Haris., M.Si., dosen pembimbing akademik yang senantiasa memberikan motivasi, bimbingan dan arahan kepada peneliti selama menjalani perkuliahan. 11. Semua Dosen dan Staf Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang membekali penulis dengan ilmu pengetahuan yang tak terhingga selama perkuliahan. 12. Bapak Apit Priyatna., SH., MH., Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis. 13. Ibu Siswiyanti Susilawati, SH., Kepala Urusan Kepegawaian yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis. 14. Bapak Ridha Sah Putra, Amd.Im., SH., MH., Kepala Sub Seksi Komunikasi yang telah memberikan data dan informasi pada skipsi ini. 15. Bapak Ricky Rachmawan, Amd.Im., SH., Kepala Seksi LANTASKIM Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang yang telah memberikan data dan informasi pada skripsi ini. 16. Seluruh Pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang atas semua bantuan, dukungan, arahan dan yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan data dan informasi kepada peneliti. 17. Untuk Bapak dan Mamah tercinta yang selalu memberikan dukungan moril dan materil, serta doa yang tak pernah terputus, senantiasa memberi semangat dan kasih sayang yang tak terukur nilainya. Terima kasih banyak dan mohon maaf apabila selama ini penulis belum bisa menjadi anak yang terbaik untuk kalian dan belum bisa membalas kebaikan kalian selama ini.

iii

Juga untuk kakak-kakak dan keponakanku tercinta, yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi untuk penulis. 18. Untuk sahabat-sahabatku tercinta Ajrina Sari Rohmadani, Tri Sugih Utami, Vierta Aprilliany, Anin Guswati Eka Putri, Tiana Putri Pratami, Abdul Yusuf, Pratoro Andi, Rezza Dwi Brammadita, Herly Fajar Hardiyanto, Agung Tanjung Pribady, Ahmad Suseno, Dwi Ikhwal Fathoni, Zulhilmi Hutagalung dan Adam Riyadi yang selalu memberikan motivasi dan canda tawa yang tak terlupakan sampai kapanpun. 19. Untuk kawan-kawan Jurusan Administrasi Negara FISIP UNTIRTA Reguler angkatan 2010. 20. Untuk kawan-kawan Jurusan Administrasi Negara FISIP UNTIRTA Non Reguler angkatan 2010. 21. Serta semua pihak-pihak terkait lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas segala bantuan serta dukungannnya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini tidak lepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Segala saran dan kritik yang bersifat membangun penulis harapkan dengan senang hati, sehingga dapat bermanfaat dan berguna untuk perbaikan dan penyempurnaan di masa yang akan datang.

iv

Akhir kata, kesempurnaan hanya milik ALLAH SWT. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Wassalamu’alaikum wr. wb.

Serang, Desember 2014

Cahyo Tri Wibowo

v

DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL ABSTRAK ABSTRACT LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS LEMBAR PERSETUJUAN LEMBAR PENGESAHAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN KATA PENGANTAR ........................................................................................... i DAFTAR ISI ........................................................................................................ vi DAFTAR TABEL .................................................................................................x DAFTAR GAMBAR ........................................................................................... xi DAFTAR DIAGRAM ........................................................................................ xii DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................................... xvi

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah ..........................................................................1 1.2 Identifikasi Masalah ..............................................................................17 1.3 Pembatasan Masalah ..............................................................................18 1.4 Rumusan Masalah ..................................................................................18 1.5 Tujuan Penelitian ...................................................................................18

vi

1.6 Manfaat Penelitian .................................................................................19 1.7 Sistematika Penulisan ............................................................................19

BAB II KAJIAN TEORI DAN HIPOTESIS PENELITIAN 2.1 Deskripsi Teori .......................................................................................25 2.1.1 Pengertian Sistem ........................................................................25 2.1.2 Pengertian Informasi ...................................................................30 2.1.3 Pengertian Sistem Informasi Manajemen ....................................35 2.1.4 Pengertian Efektivitas ...................................................................38 2.1.5 Indikator Efektivitas .....................................................................43 2.1.6 Pengertian Pelayanan Publik .......................................................46 2.1.7 Dimensi Kualitas Pelayanan Publik ............................................50 2.1.8 Faktor Pendukung Pelayanan Publik ...........................................53 2.1.9 Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) .............58 2.2 Penelitian Terdahulu ..............................................................................63 2.3 Kerangka Berfikir ..................................................................................65 2.4 Hipotesis Penelitian ...............................................................................69

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Metode Penelitian .................................................................................70 3.2 Ruang Lingkup/Fokus Penelitian .........................................................71 3.3 Lokasi Penelitian ...................................................................................71

vii

3.4 Variabel Penelitian ...............................................................................71 3.4.1 Definisi Konsep ...........................................................................71 3.4.2 Definisi Operasional ....................................................................72 3.5 Instrumen Penelitian .............................................................................73 3.6 Populasi dan Sampel Penelitian ............................................................78 3.7 Teknik Pengolahan dan Analisis Data ..................................................79 3.7.1 Uji Validitas .................................................................................81 3.7.2 Uji Reliabilitas .............................................................................82 3.7.3 Uji T-test ......................................................................................83 3.8 Jadwal Penelitian ..................................................................................85

BAB IV PEMBAHASAN 4.1 Deskripsi Obyek Penelitian ..................................................................86 4.1.1 Sejarah Singkat Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang ..........86 4.1.2 Visi dan Misi Kantor Imigrasi Kelas Kota Tangerang ................86 4.1.3 Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang ............88 4.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Imigrasi Kelas I Kota Tangerang ........90 4.1.5 Lokasi Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang .........................94 4.1.6 Sumber Daya Manusia .................................................................94 4.1.7 Direktorat Jenderal Imigrasi ........................................................95 4.2 Pengujian Persyaratan Statistik ............................................................96 4.2.1 Uji Validitas .................................................................................96 4.2.2 Uji Reliabilitas .............................................................................98

viii

4.3 Deskripsi Data ......................................................................................99 4.3.1 Identitas Responden .....................................................................99 4.3.2 Analisis Data .............................................................................101 4.3.2.1 Produktivitas .................................................................102 4.3.2.2 Efisiensi .........................................................................109 4.3.2.3 Fleksibilitas ...................................................................115 4.3.2.4 Keunggulan ...................................................................121 4.3.2.5 Pengembangan ..............................................................130 4.3.2.6 Kepuasan .......................................................................137 4.4 Pengujian Hipotesis ............................................................................146 4.5 Interpretasi Hasil Penelitian.................................................................149 4.6 Pembahasan ........................................................................................151

BAB V PENUTUP 5.1 Kesimpulan ..........................................................................................158 5.2 Saran ....................................................................................................160

DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................... xvii LAMPIRAN

ix

DAFTAR TABEL

Halaman Tabel 1.1 Statistik Pelayanan Keimigrasian Tahun 2013 .......................................9 Tabel 1.2 Statistik Pelayanan Keimigrasian Tahun 2010-2013 ..............................9 Tabel 1.3 Statistik Pelayanan Keimigrasian Tahun 2007 .....................................11 Tabel 1.4 Tingkat Pendidikan Pegawai Imigrasi Tangerang ................................15 Tabel 3.1 Operasional Variabel .............................................................................72 Tabel 3.2 Skor dalam Penelitian ...........................................................................74 Tabel 3.3 Instrumen Penelitian .............................................................................75 Tabel 3.4 Jadwal Penelititan .................................................................................85 Tabel 4.1 Data Pegawai Imigrasi Kelas I Kota Tangerang ..................................94 Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas (Uji Butir Pertanyaan) ............................................97 Tabel 4.3 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen ............................................................98 Tabel 4.4 Karekteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin ..........................99 Tabel 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia ........................................100 Tabel 4.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan ................100 Tabel 4.7 Indikator Skor Hasil Penelitian ...........................................................151

x

DAFTAR GAMBAR

Halaman Gambar 1.1 Alur Permohonan Paspor ..................................................................14 Gambar 2.1 Hubungan efektivitas..........................................................................40 Gambar 2.2 Ruang Lingkup SIMKIM ..................................................................61 Gambar 2.2 Kerangka Berfikir ...............................................................................68 Gambar 4.1 Gedung Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang .............................88 Gambar 4.2 Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang ...................89 Gambar 4.3 Kurva Penolakan dan Penerimaan Hipotesis ...................................149

xi

DAFTAR DIAGRAM Halaman Daigram 4.1 Jawaban Responden Mengenai Pegawai Imigrasi Bekerja Secara Cepat dalam Memberikan Pelayanan .................................103 Diagram 4.2 Jawaban Responden Mengenai Pegawai Imigrasi Yang Bekerja Saat Ini Sudah Sesuai Dengan Keahlian Bidangnya Masing-Masing ..............................................................................104 Diagram 4.3 Jawaban Responden Mengenai Jumlah Pegawai Yang Ada Saat Ini Sudah Mampu Melayani Permintaan Pelayanan Keimigrasian Yang Ada .................................................................105 Diagram 4.4 Jawaban Responden Mengenai Kerjasama Pegawai Dalam Memberikan Pelayanan ..................................................................107 Diagram 4.5 Jawaban Responden Mengenai Pegawai Bekerja Secara Cekatan Dalam Memberikan Pelayanan ........................................108 Daigram 4.6 Jawaban Responden Mengenai Penyelesaian atau Penerbitan Paspor Tepat Waktu .......................................................................109 Diagram 4.7 Jawaban Responden Mengenai Waktu Proses Pengurusan Paspor Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku ...........................111 Diagram 4.8 Jawaban Responden Mengenai Pemanfaatan Teknologi Oleh Pegawai Memberikan Keakuratan Dalam Pelayanan Paspor ........112 Diagram 4.9 Jawaban Responden Mengenai Pemanfaatan Teknologi Oleh Pegawai Memberikan Kecepatan Dalam Pelayanan Paspor ..........113

xii

Diagram 4.10 Jawaban Responden Mengenai Pemanfaatan Fasilitas Kerja Oleh Pegawai Memberikan Kemudahan Dalam Pelayanan Paspor ..........................................................................................114 Daigram 4.11 Jawaban Responden Mengenai Pegawai Selalu Menyampaikan Informasi Kepada Masyarakat Setiap Mekanisme Pelayanan Paspor ..........................................................................................116 Diagram 4.12 Jawaban Responden Mengenai Informasi Yang Diberikan Kepada Masyarakat Mudah Dimengerti Oleh Masyarakat .........117 Diagram 4.13 Jawaban Responden Mengenai Pegawai Membantu Masyarakat Apabila Merasa Kesulitan Terkait Mekanisme Pembuatan Paspor .......................................................................118 Diagram 4.14 Jawaban Responden Mengenai Pegawai Selalu Menjawab Dengan Baik Setiap Masalah Atau Komplain Dari Masyarakat ..................................................................................120 Diagram 4.15 Jawaban Responden Mengenai Paspor Yang Dihasilkan Sesuai Dengan Identitas Permohonan Paspor (Tidak Ganda) .....121 Daigram 4.16 Jawaban Responden Mengenai Pemberian Ganti Rugi Apabila Pelayanan Yang Diberikan Tidak Sesuai .......................123 Diagram 4.17 Jawaban Responden Mengenai Paspor Yang Dihasilkan Tidak Mudah Rusak ....................................................................124 Diagram 4.18 Jawaban Responden Mengenai Kinerja Pegawai Yang Professional Dalam Memberikan Pelayanan ...............................125

xiii

Diagram 4.19 Jawaban Responden Mengenai Pegawai Yang Memberikan Pelayanan Dapat Diandalkan .......................................................126 Diagram 4.20 Jawaban Responden Mengenai Kegiatan Pelayanan Paspor Di Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang Sesuai Dengan SOP Yang Berlaku ......................................................................128 Diagram 4.21 Jawaban Responden Mengenai Kegiatan Pelayanan Pembuatan Paspor Mudah Dipahami oleh Masyarakat ...............129 Diagram 4.22 Jawaban Responden Mengenai Pegawai Menindaklanjuti Keluhan dari Masyarakat .............................................................131 Diagram 4.23 Jawaban Responden Mengenai Pegawai Mampu Memperbaiki Kesalahan Yang Terjadi Apabila Dalam Kegiatan Pelayanan Paspor Terjadi Suatu Kesalahan ..................................................132 Diagram 4.24 Jawaban Responden Mengenai Adanya Fasilitas Pengaduan Terhadap Keluhan Atau Komplain ..............................................133 Diagram 4.25 Jawaban Responden Mengenai Kemudahan Dalam Menyampaikan Keluhan Atau Komplain ....................................134 Daigram 4.26 Jawaban Responden Mengenai Adanya Kelengkapan Fasilitas Seperti Ruang Tunggu, Toilet, Tempat Ibadah dan Area Parkir Yang Memadai ..................................................................136 Diagram 4.27 Jawaban Responden Mengenai Pegawai Bersikap Ramah Ketika Memberikan Pelayanan ....................................................137 Diagram 4.28 Jawaban Responden Mengenai Pegawai Bersikap Sopan Ketika Memberikan Pelayanan ....................................................139

xiv

Diagram 4.29 Jawaban Responden Mengenai Pegawai Tidak Pernah Memandang Bulu/Pilih Kasih dalam Memberikan Pelayanan ....140 Diagram 4.30 Jawaban Responden Mengenai Pegawai Tidak Pernah Menunda-nunda Dalam Memberikan Pelayanan Paspor ............142 Diagram 4.31 Jawaban Responden Mengenai Pegawai Mengerti Kebutuhan Masyarakat Dalam Kegiatan Pelayanan Paspor ..........................143 Diagram 4.32 Jawaban Responden Mengenai Pegawai Mengedepankan Kepentingan Masyarakat Yang Hendak Melakukan Kegiatan Pelayanan Paspor Dibandingkan Kepentingan Pribadinya .........145

xv

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Penelitian Lampiran 2 Statistik Pelayanan Keimigrasian Tahun 2010-2013 Lampiran 3 Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang Lampiran 4 Angket Penelitian Lampiran 5 Tabel Jawaban Responden Lampiran 6 Hasil Uji Validitas Lampiran 7 Peraturan Perundang-undangan Lampiran 8 Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Paspor Baru Lampiran 9 Dokumentasi Foto Penelitian Lampiran 10 Daftar Bimbingan Skripsi Lampiran 11 Curriculum Vitae

xvi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke-empat terdapat 2 dari 4 tujuan negara yaitu “melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan memajukan kesejahteraan umum”. Dua tujuan negara tersebut mengandung arti bahwa negara wajib melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka meningkatan kesejahteraan masyarakat. Seluruh kepentingan publik harus dilaksanakan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara yaitu dalam berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut pemenuhan hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat. Dengan kata lain seluruh kepentingan yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu harus atau perlu adanya suatu pelayanan. Seiring dengan perkembangan, fungsi pemerintahan ikut berkembang, dahulu fungsi pemerintah hanya membuat dan mempertahankan hukum, akan tetapi pemerintah tidak hanya melaksanakan undang-undang tetapi berfungsi juga untuk merealisasikan kehendak negara dan menyelenggarakan kepentingan umum (public service). Perubahan paradigma pemerintahan dari penguasa menjadi

1

2

pelayan masyarakat, pada dasarnya pemerintah berkeinginan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Hingga saat ini dalam praktek pelayanan publik masih ditemukan adanya pelayanan yang diwarnai oleh pelayanan yang sulit untuk diakses, prosedur yang berbelit-belit ketika harus melakukan perizinan tertentu, biaya yang tidak jelas serta terjadinya praktek pungutan liar (pungli), merupakan indikator rendahnya kualitas pelayanan publik oleh aparatur pemerintah di Indonesia, dimana hal ini juga sebagai akibat dari berbagai permasalahan publik yang belum dirasakan oleh masyarakat. Dengan adanya praktek-praktek oknum aparat yang melakukan penyalahgunaan wewenang dan panjangnya birokrasi pelayanan di indonesia, maka dapat berdampak pada turunnya kepercayaan publik (trust) masyarakat dan citra pemerintahan dimata masyarakat. Birokrasi yang tidak efisien dan efektif pada pemerintahan sebagai penyelenggara pelayanan publik sering atau selalu menjadi permasalahan dan dianggap tidak mampu melakukan hal-hal yang sesuai dan tepat serta sangat merugikan masyarakat sebagai konsumennya. Hal tersebut tentunya sangat memerlukan perhatian yang besar dari pemerintah. Seharusnya birokrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik itu bukan mempersulit, tetapi memudahkan bagi setiap masyarakat. Pemerintahan yang baik cenderung menciptakan terselenggaranya fungsi pelayanan publik dengan baik pula. Sebaliknya pemerintahan yang buruk mengakibatkan fungsi pelayanan publik tidak dapat terselenggara dengan baik.

3

Terwujudnya pelayanan yang dapat memberikan kepuasan masyarakat dalam arti pelayanan yang cepat, tepat, adil dan akuntabel, merupakan harapan bagi setiap institusi/lembaga/organisasi pelayanan publik. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Imigrasi menganggap perlu melakukan penyempurnaan sistem pelayanan peblik yang menyangkut perbaikan metode dan prosedur pelayanan publik. Penerapan dan pemgembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dapat membantu memfasilitasi terhadap harapan tersebut di atas. Kemajuan di bidang teknologi informasi telah memungkinkan instansiinstansi pemerintahan maupun perkantoran melakukan interaksi dengan konsumen melalui komputer dan jaringan internet. Seiring dengan kemajuan teknologi, perkembangan dunia informasi saat ini sudah berkembang semakin cepat dan semakin pesat, sehingga banyak instansi yang meningkatkan kualitas pelayanannya dalam berbagai hal. Salah satu perkembangan yang penting adalah semakin dibutuhkannya penggunaan sistem yang berfungsi untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan secara efisien, cepat dan valid, selain itu juga mudah dalam pengolahan data dan juga mudah dalam pencarian data saat diperlukan. Penerapan teknologi informasi dalam kegiatan suatu organisasi merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan untuk mendukung tujuan dan meningkatkan produktivitas organisasi tersebut. Salah satu faktor yang menuntut penerapan teknologi informasi adalah adanya kebutuhan akan informasi yang cepat, akurat, terkini dan terintegrasi. Sebuah instansi yang ingin berkembang dan mencapai sukses harus mengikuti era informasi dengan menggunakan alat pendukung pengolah data berbasis internet.

4

Teknologi

informasi,

termasuk

sistem

informasi

berbasis

internet,

memainkan peranan penting dan makin luas dalam bisnis. Sistem informasi manajemen dapat membantu segala jenis bisnis meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses dalam berbisnis, pengambilan keputusan manajerial, dan kerja sama kelompok kerja sehingga dapat memperkuat posisi kompetitif dalam pasar yang cepat sekali berubah. Sistem informasi manajemen memberikan informasi dalam bentuk laporan dan tampilan bagi pihak manajemen, manajemen dapat menggunakan jaringan komputer untuk mendapatkan laporan dan informasi yang diinginkan sehingga manajemen dapat lebih efisien dalam pengambilan keputusan yang tentunya menguntungkan perusahaan secara jangka panjang. Pengaplikasian teknologi informasi yang tepat akan mempengaruhi strategi baru dalam suatu organisasi. Perkembangan dunia informasi yang semakin meningkat seiring dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi komputer yang mampu menunjang berbagai kebutuhan dan permintaan informasi dari pengguna membuat informasi telah menjadi suatu kebutuhan utama dalam organisasi publik. Oleh karena itu, sarana yang cepat dan tepat untuk mengakses, mengolah dan menyimpan sumber informasi telah menjadi bagian yang tak terpisahkan. Berangkat dari pemikiran tersebut, untuk mengatasi kondisi tersebut perlu dilakukan suatu upaya memperbaiki kualitas penyelengaraan publik yang berkesinambungan demi mewujudkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, responsif, terhadap keluhan masyarakat sehingga pada akhirnya dapat

5

memberikan kepuasan masyarakat dan menjadi prinsip yang harus dikedepankan pada penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan sesuai dengan Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government maka Direktorat Jenderal

Imigrasi

Republik

Indonesia

dalam

mengembangkan

sistem

penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah melalui upaya pembenahan sistem pelayanan keimigrasian yang lebih responsif dan diterima oleh masyarakat melalui dukungan implementasi teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan fungsi keimigrasian. Salah satu bentuknya yaitu dengan membangun Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) yang tujuannya adalah untuk mencapai optimalisasi kinerja keimigrasian. Implementasi awal yang telah dikembangkangkan sejak dekade 1990-an terus dikembangkan dengan basis teknologi informasi dan komunikasi pada dekade 2000-an, dan dikenal dengan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM), yang sasaran dan tujuan kerjanya adalah untuk mencapai optimalisasi kinerja secara efektif, efisien dan profesional. Melalui SIMKIM pelaksanaan fungsi keimigrasian akan menjadi efektif, efisien dan profesional karena sistem ini mampu mengintegrasikan seluruh fungsi keimigrasian baik di dalam negeri maupun di luar negeri, terbangunnya sistem online dan termutakhir dalam data dengan pengamanan optimal dalam Pusat Data Keimigrasian dan terjaga keamanan datanya dengan terbangunnya Disaster

6

Recovery Center (DRC), serta dapat diakses dengan mengintegrasikan sistem pada instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait. Direktorat Jenderal Imigrasi saat ini telah memasuki era baru dalam memberikan pelayanan keimigrasian. Peluncuran sistem E-office dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi pada tanggal 2 Juni 2008 di Direktorat Jenderal Imigrasi Jakarta. Hal ini ditandai dengan dimulainya penerapan secara serentak sistem E-office yang digelar melalui interkoneksi di 103 kanim dan 33 Divisi Imigrasi di 33 propinsi diseluruh Indonesia, 1 Unit Khusus, 1 AIM dan 1 Ditjenim. Aplikasi sistem E-office dapat dipergunakan untuk melayani, memantau, serta mengidentifikasi setiap perpanjangan dan alih status Ijin Tinggal; permohonan baru, perpanjangan, konversi, duplikat, alih jabatan, alih sponsor bagi pemegang KITAS/KITAP; Kewarganegaran Ganda Terbatas; ERP/ MERP/ EPO; sampai pada perubahan nama, alamat, status sipil dan kewarganegaraan orang asing. Dari segi sarana dan prasarana dengan hadirnya Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) yang semakin baik mendorong agar tercapainya proses pelayanan paspor yang semakin cepat tanpa mengabaikan aspek keamanannya. Hal ini menghindari terjadinya kepemilikan paspor ganda, paspor dengan data yang tidak benar ataupun ketidaklengkapan persyaratan. Dengan SIMKIM pemohon paspor juga dapat mengajukan aplikasi secara online. Tujuan utama SIMKIM ialah memudahkan dalam proses pengumpulan dan pengolahan data, mencegah penggandaan paspor dan banyak lainnya.

7

Dalam hukum keimigrasian setiap orang yang melakukan perjalanan antar negara diharuskan memiliki dokumen perjalanan yang diterbitkan oleh negara. Dokumen perjalanan tersebut harus dapat ditunjukkannya untuk bisa memasuki atau meninggalkan suatu negara. Ketentuan ini tentunya juga berlaku bagi setiap Warga Negara Indonesia (WNI) yang akan melakukan perjalanan antar negara. Dokumen perjalanan yang lazimnya disebut juga paspor yang diterbitkan oleh negara kepada warganya juga berfungsi sebagai identitas diri dan identitas kebangsaannya ketika berada di luar negeri. Berada langsung di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi, salah satu lembaga pemerintahan yang menerapkan e-government di wilayah Provinsi Banten adalah di Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Banten. Wujud penerapan serta pengembangan e-government di Kementrian Hukum dan HAM Provinsi Banten yaitu penerapan dan perkembangan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM). Dalam penerapan dan pengembangan SIMKIM di wilayah Provinsi Banten dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi yang berada dibawah naungan Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Banten. Wujud penerapan dan pelaksanaan SIMKIM yaitu dengan menggunakan aplikasi E-office. Dengan diterapkannya sistem E-office ini menjadi kebutuhan mutlak dan dapat memberikan keunggulan kompetitif. Selain itu, penerapan E-office digunakan untuk menyusun sistem komunikasi elektronik yang memungkinkan teraksesnya pusat database Provinsi dengan Kabupaten dan Kota yang terpisah untuk keperluan pengendalian, pemanfaatan dan pembaharuan data, dan media informasi keimigrasian.

8

Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang adalah salah satu UPT Keimigrasian di Tangerang dengan jelas memiliki suatu peran yang penting. Tugas pokok dan fungsi kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang adalah untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten di bidang keimigrasian di wilayah Kabupaten dan Kota Tangerang. Terlebih lagi dalam hal pelayanan kepada masyarakat atau publik dalam hal pengurusan hal-hal seperti dokumen perjalanan, visa dan fasilitas, izin tinggal dan status, intelijen, penyidikan, penindakan, lintas batas, dan kerjasama luar negeri serta sistem informasi keimigrasian. Dalam hal ini penulis akan melihat dan lebih fokus membahas tentang pelayanan dalam pengurusan paspor atau Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI). Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) atau paspor merupakan dokumen yang wajib harus dimiliki oleh setiap warga negara yang ingin berpergian antar negara. Di dalam paspor harus memuat data diri, foto pemegang paspor, lembar-lembar untuk pencatatan/peneraan visa dan tanda keberangkatan atau kedatangan oleh petugas keimigrasian dari negara asal keberangkatan dan negara yang dikunjungi. Seiring perkembangan dan kemajuan teknologi, transportasi dan perekonomian, permintaan penerbitan SPRI atau paspor semakin meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut :

9

Tabel 1.1 Statistik Pelayanan Keimigrasian (Paspor) Tahun 2013 Jenis Paspor 48 Hal Paspor 24 Hal

Jan.

feb.

Mar.

Apr.

Mei

Juni

Juli

Ags.

Sept.

Okt.

Nov.

Des.

6410

5920

6168

7833

7382

7006

6675

4090

5008

5609

6014

5886

0

84

53

102

84

48

40

7

79

36

36

138

Sumber: (Seksi Infokim Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang, 2013) Berdasarkan tabel 1.1 di atas permohonan permintaan paspor cenderung stabil yaitu permintaan permohonan paspor dari masyarakat ditiap bulannya yang mencapai ribuan permohonan paspor. Jumlah permohonan yang ada sekarang ini terus mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari gambar berikut ini : Tabel 1.2 Statistik Pelayanan Keimigrasian (Paspor) Tahun 2010-2013 Statistik Pelayanan Keimigrasian (Paspor) Tahun 2010-2013 80000 70000

74001

60000 50000 40000 30000

56131 43428 46454

Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013

20000 10000 0

Sumber: (Seksi Infokim Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang, 2013)

10

Berdasarkan tabel 1.2 di atas, terlihat bahwa tingginya jumlah permohonan pembuatan Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) atau paspor terus meningkat dari tahun ke tahun. Jumlah data tersebut menandakan bahwa mobilitas masyarakat yang tinggi maka akan berpengaruh pada kebutuhan masyarakat akan SPRI atau paspor dan diharapkan pelayanan yang diberikan semakin baik. Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang didirikan pada tahun 1998, pada awalnya bertugas untuk melayani pemberian paspor bagi masyarakat yang berdomisili di wilayah Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang. Namun sejak tahun 2006 dengan adanya kebijakan pemerintah yang mencabut asas domisili dalam penerbitan paspor maka kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang harus siap untuk melayani setiap Warga Negara Indonesia yang mengajukan permohonan paspor RI di kantor tersebut. Hal demikian merupakan salah satu permasalahan yang ada di Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang. Jumlah permintaan permohonan pembuatan paspor tersebut otomatis akan berdampak pada konsentrasi pekerjaan yang berlebihan sehingga dapat memicu munculnya potensi pengelolaan pelayanan pembuatan paspor yang kurang optimal. Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang telah melakukan beberapa perubahan-perubahan mengikuti perubahan yang dibuat secara nasional. Diantaranya pelayanan perizinan bagi orang asing dengan aplikasi E-office dioperasikan secara online sejak 2 Juni 2008. Pelayanan paspor RI dengan aplikasi Sistem Photo Terpadu Berbasis Biometrik (SPTBB) sejak tahun 2006, yang kemudian digantikan dengan Sistem Penerbitan Paspor Republik Indonesia,

11

dioperasikan sejak tanggal 27 Juli 2008 dengan jaringan online di seluruh Indonesia. Walapun sudah dilakukan beberapa perbaikan sarana dan prasarana pelayanan pembuatan paspor seperti di atas, data dari hasil laporan bulanan Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang yang telah diolah oleh peneliti menunjukkan bahwa kuantitas pelayanan paspor tahun 2007 konstan dan cenderung menurun dari bulan ke bulan. Seperti yang terlihat dalam tabel berikut ini : Tabel 1.3 Statistik Pelayanan Keimigrasian (Paspor) Tahun 2007 Bulan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember

Jumlah Pemberian Paspor RI 1754 1410 2010 1630 2084 1906 1822 1849 1349 1001 1546 975

Sumber: (Seksi Infokim Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang, 2013) Sistem dalam pelayanan pemberian dan pengurusan paspor yang ada pada saat ini belum memenuhi syarat pelayanan prima seperti yang diharapkan oleh banyak pihak. Pelaksanaan tugas keimigrasian hingga saat ini di kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang masih relatif kurang dan masih menemui berbagai macam

12

masalah, terlebih menyangkut pelayanan dan pengurusan paspor. Hal ini dapat dilihat dari berbagai indikasi, diantaranya : Pertama, sarana dan prasarana yang masih kurang memadai. Dimulai dari sarana pendukung pelayanan permohonan paspor berbasis IT yang masih terbatas yaitu seperti alat scan dokumen (scanner), alat scan sidik jari (data biometrik) serta kamera yang masih kurang yang masing-masing hanya terdapat empat buah. Kemudian, loket pelayanan yang hanya berjumlah tiga loket dan ketiga loket tersebut setiap harinya belum berfungsi optimal dikarenakan adanya gangguan sistem (error) pada komputer yanga ada. Dan juga jumlah loket tersebut tidak sebanding dengan permohonan paspor yang setiap harinya bisa mencapai ± 250 orang sehingga menyebabkan pelayanan kurang tepat waktu. Selanjutnya, fasilitas lainnya seperti ruang tunggu yang terlihat sempit ± 100 m2 menyebabkan penumpukan orang yang membuat kenyamanan menjadi terganggu. Berdasarkan hasil pantauan peneliti di lapangan bahwa pada jam-jam tertentu khususnya pukul 08.00 sampai 11.00 ruangan tunggu yang disediakan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang terasa pada dan penuh sesak oleh pemohon paspor serta warga negara yang mengurus dokumen keimigrasian lainnya dan berakibat pada suasana ruangan menjadi panas serta tidak nyaman. Sebagian pengunjung bahkan tidak mendapatkan tempat duduk sehingga harus berdiri sedangkan sebagian lainnya terpaksa duduk-duduk di halaman luar. Dan terakhir yaitu lahan parkir yang terbatas yaitu hanya sekitar ± 800 m 2 tidak sebanding dengan volume kendaraan yang datang setiap harinya yaitu sekitar ± 150 kendaraan termasuk roda dua dan roda empat yang silih berganti datang

13

sehingga terlihat penuh dan membuat kemacetan arus lalu lintas dikarenakan bahu jalan umum yang digunakan sebagai lahan parkir (gambar terlampir). Kekurangan sarana dan prasarana yang ada saat ini kurang sesuai dengan kelengkapan fasilitas yang seharusnya dimilki oleh Kantor Imigrasi Kelas I. Padahal menurut standar yang telah ditetapkan oleh Kementrian Hukum dan HAM diketahui bahwa luas tanah sebuah kantor Imigrasi adalah 6000 m 2 sedangkan luas tanah Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang adalah 1000 m2. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kelengkapan sarana dan prasarana yang ada menentukan keberlangsungan pelayanan paspor yang ada saat ini. Kedua, prosedur yang berbelit-belit serta alur pelayanan yang kurang jelas. Prosedur tersebut masih belum atau kurang dimengerti oleh masyarakat umum yang baru pertama kali mengurus paspor, karena prosedur dirasa kurang jelas, kurang informatif sehingga menimbulkan kebingungan. Kebingungan pelanggan sebagian besar adalah ketidaktahuan akan prosedur lanjutan dari tiap-tiap tahap atau proses yang harus dilalui dalam pengurusan paspor. Adapun alur rosedur permohonan pelayanan paspor adalah sebagai berikut :

14

Gambar 1.1 Alur Permohonan Paspor 1. Isi formulir permohonan dokumen dan lengkapi persyaratan. 2. Ajukan permohonan melalui loket pelayanan.

3. Membayar biaya keimigrasian melalui Bank BNI 46 dan pembayaran berlaku selama 7 hari kerja.

4. Sertakan bukti pembayaran yang berlaku dan tanda terima permohonan paspor.

OUTPUT Setelah 3 atau 4 hari kerja paspor baru diterbitkan dan siap diserahkan kepada pemohon paspor.

5. Membawa dokumen permohonan asli untuk foto atau wawancara.

Sumber: (Seksi Infokim Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang, 2013) Berdasarkan hasil wawancara terhadap para pemohon paspor, untuk tahap awal pengurusan seperti pengambilan permohonan, pengisian formulir dan pengajuan permohonan melalui loket mereka sudah memahami tetapi untuk tahap selanjutnya masih banyak yang tidak mengetahui tahap-tahap apa saja yang harus dilalui. Gambar proses pengurusan paspor yang sudah ada (ditempel) belum bisa dipahami betul oleh masyarakat pengurus paspor, karena hanya berupa gambar dan singkatnya kalimat penjelasan mengenai pada gambar tersebut dan tidak ada penjelasan secara langsung oleh pegawai Kantor Imigrasi (gambar terlampir). Kurangnya media informasi dari kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang menjadi indikator para masyarakat pengguna jasa keimigrasian merasa kebingungan sehingga hal tersebut menyebabkan para pemohon paspor harus datang berulangulang.

15

Ketiga, masih terdapat kompetensi sumber daya manusia yang kurang memadai. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini : Tabel 1.4 Tingkat Pendidikan Pegawai Imigrasi Tangerang No 1 2 3 4

Tingkat Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Diploma S1 S2/S3 Jumlah

Jumlah 30 42 78 12 203

Sumber: (Seksi Infokim Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang, 2013) Berdasarkan tabel 1.4 di atas dapat dijelaskan bahwa masih adanya pegawai kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang dengan latar belakang pendidikan sekolah menengah atas (SMA) yaitu sebanyak 30 orang. Kebanyakan dari mereka belum bisa secara maksimal memanfaatkan serta menggunakan teknologi informasi yang berkaitan dengan pelayanan keimigrasian. Berdasarkan hasil pengamatan hal ini terlihat dari tidak semua dari para pegawai yang bekerja di Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang kurang bisa menggunakan dan memanfaatkan kemudahan dalam hal yang berkaitan dengan teknologi informasi yaitu dalam hal ini penguasaan jaringan komputer, internet dan pengoperasian komputer. Selain itu, semakin lambatnya kinerja pegawai disebabkan karena makin tingginya permintaan paspor yang ada. Hal ini berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia yang dimiliki oleh Kantor Kelas I Imigrasi Kota Tangerang yang masih terbatas, sedangkan permintaan yang sangat tinggi tiap harinya. Tentunya kedua hal tersebut menyebabkan pelayanan menjadi tidak efektif dan efisien.

16

Keempat,

ketidakpastian

waktu penyelesaian

paspor.

Informasi

ini

berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa pemohon paspor. Mereka menyatakan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan paspor mereka rata-rata baru bisa mereka dapatkan setelah waktu lebih dari empat hari kerja dan mereka juga menyatakan bahwa tiap-tiap proses yang dilalui membutuhkan waktu tunggu yang lama sehingga menyebabkan mereka tidak bisa melakukan aktivitas lainnya karena khawatir nomor panggilannya terlewat. Seiring dengan keterangan tersebut, terhitung sejak diterapkan Standar Operasional Pelayanan (SOP) baru dalam Juklak Dirjenim Nomor : IMI-GR.01.01-1102 yang efektif pada 1 April 2013. Di dalam ketentuan tersebut bahwa pelayanan Paspor RI paling lambat hanya sekitar 120 menit atau sekitar 2 jam. Tentunya hal ini tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. SOP baru dalam pemberian Paspor RI tersebut tidak sepenuhnya dapat memberikan kepastian waktu penyelesaian kepada pemohon paspor. Seperti yang telah dijelaskan tersebut, maka upaya untuk meningkatkan pelayanan dalam pengurusan paspor dapat tercapai dengan baik dan optimal, diperlukan suatu cara yang tepat dan bijaksana sehingga disatu sisi langsung berdampak positif kepada pelanggan dan disisi lain dapat mengurangi rutinitas kejenuhan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang membebani waktu dan juga tenaga para pegawai di kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang. Upaya tersebut bertumpu pada dasarnya kepada peningkatan sistem pelayanan dan pengurusan paspor yang dilakukan dengan berbagai cara, seperti pelayanan dan pengurusan paspor agar lebih efisien, cepat dan akurat atau dapat juga dikatakan untuk

17

meningkatkan kecepatan pelayanan, menghindari terjadinya penerbitan ganda dan pemalsuan Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) sehingga dapat memberikan jaminan pengamanan terhadap dokumen negara serta kenyamanan bagi pemegangnya dengan mengubah sistem pelayanan dan pengurusan paspor yang bersifat manual kearah penerapan sistem berbasis internet yang bersifat “online” diseluruh wilayah Republik Indonesia. Mengingat pentingnya penerapan sistem informasi manajemen keimigrasian (SIMKIM), penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menyusun karya ilmiah skripsi dengan judul “Efektivitas Pelayanan Pembuatan Paspor dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) di Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang”.

1.2. Identifikasi Masalah Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapatlah dibuat identifikasi masalah sebagai berikut : 1. Sarana dan prasarana yang masih kurang memadai dalam menunjang pelayanan penerbitan paspor. 2. Prosedur yang berbelit-belit serta alur pelayanan yang kurang jelas yang tidak di ketahui masyarakat. 3. Masih terdapat kompetensi sumber daya manusia yang kurang memadai. 4. Ketidakpastian waktu penyelesaian permohonan paspor.

18

1.3 Batasan Masalah Batasan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai efektivitas penerapan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) dalam menunjang pelayanan pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang.

1.4 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dalam penulisan ini adalah : Seberapa

besar

efektivitas

pelayanan

pembuatan

paspor

dengan

menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) di Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang ?

1.5 Tujuan Penelitian Setiap penelitian yang terencana tentunya sudah mempunyai tujuan tertentu, demikian pula halnya dengan penelitian yang penulis lakukan ini. Berdasarkan perumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini diharapkan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diuraikan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pelayanan pembuatan paspor dengan menggunakan sistem informasi manajemen keimigrasian (SIMKIM) di Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang.

19

1.6 Manfaat Penelitian Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : a. Manfaat Praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperoleh cakrawala dan wawasan pengetahuan yang lebih mendalam tentang efektivitas pelayanan pembuatan paspor dengan menggunakan sistem informasi manajemen keimigrasian (SIMKIM) di kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang sehingga dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan teori ilmu-ilmu sosial khususnya Ilmu Administrasi Negara. b. Manfaat Teoritis 1. Penelitian ini di harapkan dapat memberi masukan bagi instansi terkait dalam hal pelayanan masyarakat dan membantu

dalam

menerapkan dan memperkenalkan sebuah sistem kepada seluruh masyarakat. Dengan dikenalnya sistem ini oleh masyarakat, pihak kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang sangat terbantu dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat. 2. Dapat mempermudah masyarakat dalam proses pengurusan paspor Republik Indonesia.

1.7 Sistematika Penulisan Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, setip bab merupakan bagian-bagian yang saling berkesinambungan secara sistematis. Sistematika ini disusun untuk

20

memberikan gambaran umum tentang penelitian yang dilakukan, sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Latar belakang masalah menggambarkan ruang lingkup dn kedudukan permasalahan yang akan diteliti dalam bentuk uraian secara deduktif, dari luang lingkup yang paling umum hingga menukik ke masalah yang lebih spesifik, yang relevan dengan judul skripsi. 1.2 Identifikasi Masalah Identifikasi masalah akan memperjelas aspek permasalahan yang muncul dan berkaitan dengan variabel yang akan diteliti. Identifikasi masalah dapat diajukan dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan. 1.3 Batasan Masalah Batasan masalah akan lebih mempersempit masalah yang akan diteliti, sehingga objek penelitian, subjek penelitian, lokus penelitian, hingga periode penelitian secara jelas termuat. 1.4 Rumusan Masalah Bagian ini, peneliti mengidentifikasi masalah secara implisit secara tepat atas aspek yang akan diteliti seperti terpapar dalam latar belakang masalah dan pembatasan masalah.

21

1.5 Tujuan Penelitian Tujuan penelitian akan mengungkapkan tentang sasaran yang ingin dicapai dengan dilaksanakannya penelitian terhadap permasalahan yang sudah dirumuskan sebelumnya. 1.6 Manfaat Penelitian Manfaat penelitian akan menjelaskan teoritis dan praktis dari diadakannya penelitian ini. 1.7 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan menjelaskan tentang isi bab per bab secara singkat dan jelas.

BAB II DESKRIPSI TEORI DAN HIPOTESIS PENELITIAN 2.1 Deskripsi Teori Mengkaji berbagai teori yang relevan dengan permasalahan dan variabel penelitian, kemudian menyusunnya secara teratur dan rapi yang digunakan untuk merumuskan hipotesis. 2.2 Penelitian Terdahulu Penelitian terdahulu merupakan kajian penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya yang berasal dari berbagai sumber ilmiah, baik Skripsi, Tesis, Disertasi atau Jurnal Penelitian.

22

2.3 Kerangka Pemikiran Kerangka berfikir menggambarkan alur pikiran penelitian sebagai kelanjutan dari kajian teori untuk memberikan penjelasan kepada pembaca terkait anggapan peneliti dalam pernyataan hipotesisnya. 2.4 Hipotesis Penelitian Hipotesis merupakan jawaban sementara atas permasalahan yang ada, yang diteliti, dan diuji kebenarannya. Hipotesis dirumuskan berdasarkan kajian teori dan kerangka berfikir.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian Pendekatan dan metode penelitian menjelaskan tentang tipe atau pendekatan apa yang digunakan dalam penelitian. 3.2 Fokus Penelitian Bagian ini membatasi dan menjelaskan substansi materi kajian penelitian yang dilakukan. 3.3 Lokasi Penelitian Menjelaskan tempat (locus) penelitian dilaksanakan. Menjelaskan tempat penelitian, serta alasan memilihnya. 3.4 Variabel Penelitian Variabel penelitian menerangkan tentang variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

23

3.5 Instrumen Penelitian Instrumen penelitan menjelaskan tentang proses penyusunan dan jenis alat pengumpulan data yang digunakan. 3.6 Populasi dan Sampel penelitian Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dan sampel merupakan bagian dari populasi yang menjadi objek penelitian. 3.7 Teknik Pengolahan dan Analisis data Menjelaskan teknik analisis beserta rasionalisasinya yang sesuai dengan sifat data yang diteliti. 3.8 Jadwal Penelitian Menjelaskan waktu penelitian yang dilaksanakan.

BAB IV HASIL PENELITIAN 4.1 Deskripsi Objek Penelitian Menjelaskan mengenai objek penelitian meliputi lokasi penelitian, struktur organisasi dan sampel/populasi yang telah ditentukan. 4.2 Pengujian Persyaratan Statistik Melakukan pengujian terhadap persyaratan statistik dengan menggunakan uji statistik tertentu.

24

4.3 Deskripsi Data Meupakan penjelasan mengenai hasil penelitian yang telah diolah dari data mentah dengan menggunakan teknik analisis data. 4.4 Pengujian Hipotesis Melakukan pengujian terhadap hipotesis dengan menggunakan teknik analisis statistik yang sudah ditentukan. 4.5 Interpretasi Hasil Penelitian Melakukan penafsiran terhadap hasil akhir pengujian hipotesis. 4.6 Pembahasan Pada Sub bab ini dilakukan pembahasan secara lebih terperinci terhadap hasil analisis data.

BAB V PENUTUP 5.1 Kesimpulan Merupakan kesimpulan dari hasil penelitian yang dijelaskan secara singkat, jelas dan mudah dipahami. 5.2 Saran Menjelaskan mengenai tindaklanjut dari sumbangan peneliti terhadap bidang yang diteliti baik secara teoritis maupu praktis.

BAB II KAJIAN TEORI DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1 Deskripsi Teori Deskripsi teori dalam suatu penelitian merupakan uraian sistematis tentang teori dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti. Beberapa jumlah kelompok teori yang perlu dikemukakan/dideskripsikan, akan tergantung pada luasnya permasalahan dan secara teknis tergantung pada jumlah variabel yang diteliti. Deskripsi teori paling tidak berisi tentang penjelasan terhadap variabelvariabel yang diteliti, melalui pendefinisian, dan uraian yang lengkap dan mendalam dari berbagai referensi, sehingga ruang lingkup, kedudukan dan prediksi terhadap hubungan antar variabel yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan terarah. 2.1.1 Pengertian Sistem Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu rujuan tertentu. Sistem adalah kumpulan dari komponen apapun baik fisik ataupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan. Menurut Sedarmayanti (2008:18) sistem adalah setiap kesatuan secara konseptual atau fisik, yang terdiri dari bagian dalam keadaan saling tergantung

25

26

satu sama lain. Sebuah sistem terdiri dari bagian saling berkaitan yang beroperasi bersama untuk mencapai sasaran dan maksud tertentu. Sebuah sistem bukanlah seperangkat unsur yang tersusun secara tak teratur, tetapi terdiri dari unsur yang dapat dikenal sebagai saling melengkapi karena satu maksud, tujuan dan sasaran. Menurut pendapat Susanto (2004:18), sistem adalah kumpulan/grup dari sub sistem/bagian/komponen apapun baik fisik ataupun nonfisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut Sutabri (2004:3) dalam bukunya Analisa Sistem Informasi, mengatakan bahwa suatu sistem secara sederhana dapat diartikan sebagai “suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen atau variabelvariabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling bergantung satu sama lain dan terpadu”. Sistem menurut Kristanto (2008:1) yaitu “kumpulan elemen-elemen yang saling terkait dan bekerja sama untuk memproses masukan (input) yang ditujukan kepada sistem tersebut dan mengolah masukan tersebut sampai menghasilkan keluaran (output) yang diinginkan”. Menurut Davis (2002:73) bahwa sistem diklasifikasikan menjadi beberapa kriteria : 1. Sistem deterministik dan probabilistik Sebuah sistem deterministik beroperasi dalam cara yang dapat diramalkan secara tepat. Interaksi bagian-bagian diketahui dengan pasti.

27

Sebagai contoh adalah program komputer yang melaksanakan secara tepat sesuai dengan rangkaian instruksinya. Sedangkan sistem probabilistik dapat diuraikan dalam istilah perilaku yang mungkin, tetapi selalu ada sedikit kesalahan atas ramalan terhadap jalannya sistem. Sistem persediaan barang adalah sebuah sistem probabilistik. Kebutuhan rata-rata, waktu rata-rata untuk memulihkan dan sebagainya dapat didefinisikan, tetapi nilai tepat sesaat tidak dapat diketahui. 2. Sistem Tertutup dan Terbuka Sebuah sistem tertutup dalam fisika di definisikan sebagai sebuah sistem yang mandiri (self-contained). Sistem ini tidak bertukar materi, informasi atau energi dengan lingkungannya. Dalam organisasi dan pengolahan informasi, ada sistem yang relatif terisolasi dari lingkungannya tetapi tidak sama sekali tertutup dalam arti fisik. Ini akan disebut sistem tertutup atau sistem yang secara relatif tertutup. Sistem terbuka mengadakan

pertukaran

informasi,

materi

atau

energi

dengan

lingkungannya. Pertukaran dapat meliputi masukan yang acak dan tak tentu. Sistem terbuka cenderung memiliki sifat adaptasi, berarti sistem dapat

menyesuaikan

terhadap

perubahan

dalam

lingkungannya

sedemikian hingga dapat meneruskan eksistensinya. Adapun karakteristik yang dimiliki oleh sistem menurut Sutanta (2003:3) dijelaskan sebagai berikut :

28

1. Mempunyai komponen Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berintegrasi yang artinya bekerja sama membentuk suatu kesatuan. Komponen sistem dapat berupa subsistem-subsitem yang dapat mempunyai sistem yang lebih besar (supra system). 2. Mempunyai batas (boundary) Batas sistem diperlukan untuk membedakan satu sistem dengan sistem yang lain. Tanpa adanya batas sistem, maka sangat sulit untuk menjelaskan suatu sistem. Batas sistem akan memberikan batasan scope tinjauan terhadap sistem. 3. Mempunyai lingkungan (environments) Lingkungan sistem adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem. Lingkungan

sistem

dapat

menguntungkan

ataupun

merugikan.

Umumnya, lingkungan yang menguntungkan akan selalu dipertahankan untuk menjaga keberlangsungan sistem. Sedangkan lingkungan sistem yang merugikan akan diupayakan agar mempunyai pengaruh seminimal mungkin, bahkan jika mungkin ditiadakan. 4. Mempunyai penghubung atau antar muka (interface) antar komponen Penghubung/antar muka merupakan komponen sistem, yaitu segala sesuatu yang bertugas menjembatani hubungan antar komponen dalam sistem. Penghubung/antar muka merupakan sarana yang memungkinkan setiap komponen saling berinteraksi, dan berkomunikasi dalam rangka menjalankan fungsi masing-masing komponen. Dalam dunia komputer,

29

penghubung/antar muka dapat berupa berbagai macam tampilan dialog layar monitor yang memungkinkan seseorang dapat dengan mudah mengoperasikan sistem aplikasi komputer yang digunakannya. 5. Mempunyai masukan (input) Masukan merupakan komponen sistem, yaitu segala sesuatu yang perlu dimasukkan ke dalam sistem sebagai bahan yang akan diolah lebih lanjut untuk menghasilkan keluaran yang berguna. 6. Mempunyai pengolah (processing) Pengolah merupakan komponen sistem yang mempunyai peran utama mengolah masukkan agar menghasilkan keluaran yang berguna bagi para pemakainya. Pengolahan adalah berupa program aplikasi komputer yang dikembangkan untuk keperluan khusus. Program aplikasi tersebut mampu menerima masukkan, mengolah masukkan, dan menampilkan hasil olahan sesuai dengan kebutuhan pemakai. 7. Mempunyai keluaran (output) Keluaran merupakan komponen sistem yang berupa berbagai macam bentuk keluaran yang dihasilkan oleh komponen pengolahan. Keluaran adalah informasi yang dihasilkan oleh program aplikasi yang akan digunakan oleh para pemakai sebagai bahan pengambil keputusan. 8. Mempunyai sasaran (objectives) dan tujuan (goal) Setiap komponen dalam sistem perlu dijaga agar saling bekerja sama dengan harapan agar mampu mencapai sasaran dan tujuan sistem. Sasaran berbeda dengan tujuan. Sasaran sistem adalah apa yang ingin

30

dicapai oleh sistem untuk jangka waktu relatif pendek. Sedangkan tujuan merupakan kondisi/hasil akhir yang ingin dicapai oleh sistem untuk jangka waktu yang panjang. Dalam hal ini, sasaran merupakan hasil pada setiap tahapan tertentu yang mendukung upaya pencapaian tujuan. 9. Mempunyai kendali (control) Setiap komponen dalam sistem perlu selalu dijaga agar tetap bekerja sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing. 10. Mempunyai umpan balik (feed back) Umpan balik diperlukan oleh bagian kendali sistem untuk mengecek terjadinya penyimpangan proses dalam sistem dan mengembalikannya ke dalam kondisi normal. Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa sistem merupakan kumpulan dari beberapa komponen atau bagian-bagian yang saling berinteraksi, saling bekerja sama dan saling menutupi antara satu sama lainnya dalam berbagai hal untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Apabila dalam sebuah sistem tidak ada elemen-elemen atau bagian-bagian dan sub-sub bagian yang saling berinteraksi, maka sistem tersebut tidak akan berjalan dengan lancar dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, secara otomatis sistem tersebut tidak mencapai suatu tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. 2.1.2 Pengertian Informasi Informasi adalah sesuatu yang sangat berharga bagi organisasi, baik itu organisasi swasta maupun organisasi pemerintahan. Informasi merupakan salah

31

satu hal yang penting dalam sebuah manajemen. Sebuah informasi dapat mengalir lancar dengan syarat utamanya adalah seorang manajer harus mendapatkan informasi dalam suatu kerangka sistem, oleh karena itu agar dapat mencapai suatu tujuan yang ditetapkan. Informasi merupakan data atau fakta yang telah diproses sedemikian rupa, sehingga berubah bentuknya menjadi informasi. Disamping itu informasi dapat mengurangi ketidakpastian serta mempunyai nilai dalam keputusan karena dengan adanya informasi kita dapat memilih tindakan-tindakan dengan resiko yang paling kecil. Untuk menghasilkan kebijaksanaan dan keputusan yang baik diperlukan pengolahan data menjadi informasi yang relevan dengan masalah perusahaan yang sedang dihadapi. Dengan demikian data itu merupakan bahan mentah yang harus diproses lebih dahulu baru kemudian dapat digunakan. Data tidak akan dapat bercerita tentang suatu persoalan apabila tidak diolah terlebih dahulu. Sedangkan informasi itu sendiri adalah data yang telah diproses dan berperan untuk mengurangi sifat ketidakpastian tentang situasi yang dihadapi yang berguna bagi pengambilan keputusan yang tepat. Dalam pemakaian sehari-hari, informasi sering diartikan data. Dalam ruang lingkup sistem informasi manajemen kedua hal tersebut berbeda walaupun hubungan keduanya sangat erat. Apabila dianalogikan dengan proses produksi, data adalah bahan baku yang setelah mengalami proses keluar menjadi bahan baru, yaitu informasi. Informasi merupakan data atau fakta yang

32

telah diproses sedemikian rupa, sehingga berubah bentuknya menjadi informasi. Menurut Davis (2002:28) informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang nantinya berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam mengambil keputusan saat ini atau mendatang. Menurut Kristanto dalam bukunya Perencanaan Sistem Informasi dan Aplikasinya, mengatakan bahwa : “Informasi dapat diibaratkan sebagai darah yang mengalir di dalam tubuh manusia, seperti halnya informasi di dalam sebuah perusahaan yang sangat penting untuk mendukung kelangsungan perkembangannya, sehingga terdapat alasan bahwa informasi sangat dibutuhkan bagi setiap perusahaan.” (Kristanto, 2008:7) Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa informasi merupakan kumpulan data yang diolah menjadi sebuah bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerima. Sistem tanpa suatu informasi tidak akan berjalan dan akhirnya bisa mati. Kurang mendapat informasi dalam waktu tertentu, perusahaan atau instansi pemerintah akan mengalami ketidakmampuan dalam mengontrol sumber daya, sehingga dalam mengambil keputusan-keputusan strategis sangat terganggu. Adapun pengertian informasi menurut Sutanta (2003:10) yaitu “Informasi merupakan hasil pengolahan data sehingga menjadi bentuk yang penting bagi penerimanya dan mempunyai kegunaan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang dapat dirasakan akibatnya secara langsung saat itu juga atau secara tidak langsung pada saat mendatang”.

33

Dimensi informasi menurut Mc.Leod (2004:115) mengandung dimensidimensi sebagai berikut : 1. Relevansi informasi memiliki relevansi jika berkaitan dengan masalah yang ada. Manajer harus mampu memilih informasi yang diperlukan tanpa membaca seluruh informasi yang tidak ada hubungannya dengan permasalahan. Pada dasarnya yang seharusnya dinamakan informasi adalah hanya data yang relevan dengan keputusan yang akan dibuat. 2. Akurasi idealnya, semua informasi harus akurat tetapi peningkatan ketelitian sistem memerlukan biaya tambahan, karena alasan tersebut pengguna harus menerima informasi yang tidak sepenuhnya akurat. 3. Ketepatan waktu untuk memecahkan masalah seharusnya telah tersedia sebelum terjadi situasi kritis. Bila hal ini tidak tercapai maka satu kesempatan akan hilang, pengguna harus mampu memberikan informasi mengenai apa yang sedang terjadi saat ini ditambah apa yang telah terjadi sebelumnya. Informasi yang datang setelah keputusan dibuat tidak ada nilainya. 4. Kelengkapan pengguna harus mampu memberikan informasi yang menggambarkan masalah atau solusi secara lengkap. Namun, sistem yang menyebabkan pengguna terjebak dalam lautan informasi tidak seharusnya diciptakan. Kualitas informasi tergantung dari tiga hak yang sangat dominan yaitu keakuratan informasi, ketepatan waktu, dan relevan. Menurut Kristanta (2008:11) penjelasan tiga hal tersebut sebagai berikut :

34

1. Akurat Informasi yang dihasilkan harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan bagi orang yang menerima informasi tersebut. 2. Tepat waktu Informasi yang diterima harus tepat pada waktunya, sebab kalau informasi yang diterima terlambat maka informasi tersebut sudah tidak berguna lagi. Informasi yang dihasilkan atau dibutuhkan tidak boleh terlambat (usang). Informasi yang usang tidak mempunyai nilai yang baik. 3. Relevan Informasi harus mempunyai manfaat bagi si penerima, sebab informasi akan digunakan untuk pengambilan suatu keputusan dalam pemecahan suatu permasalahan. Relevansi informasi untuk tiap-tiap orang satu dengan yang lainnya berbeda. Dari beberapa definisi informasi menurut para ahli tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa informasi merupakan suatu data yang sudah diolah, dibentuk, atau dimanipulasi dengan cara tertentu yang telah memiliki arti sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh pihak-pihak yang membutuhkan dalam mengambil suatu kebijaksanaan. Data adalah elemen dari informasi, dimana data belum memberikan tambahan pengetahuan atau suatu temuan tertentu.

35

2.1.3 Pengertian Sistem Informasi Manajemen Dalam suatu organisasi tidak akan terlepas dari berbagai macam masalah yang ada didalam organisasi, dan didalam suatu organisasi perubahan sering sekali timbul, sehingga perubahan ini sering sekali menjadi hambatan bagi manajer, maka akibatnya dari perubahan ini menimbulkan masalah. Oleh karena itu diperlukan suatu sistem informasi manajemen untuk mendukung manajer dalam mengatasi masalah-masalah tersebut. Sistem informasi tidak hanya memproses data menjadi informasi tetapi juga menyalurkan informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Istilah Sistem Informasi Manajemen atau lebih dikenal dengan SIM terdiri dari atas tiga kata kunci yaitu: sistem, informasi dan manajemen. Tiga kata kunci tersebut merupakan suatu sistem yang biasanya diterapkan dalam suatu organisasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan informasi yang dihasilkan dan dibutuhkan oleh semua tingkatan manajemen atau dengan kata lain pengolahan informasi dalam suatu organisasi (Kristanto, 2008:29). Sistem Informasi Manajemen, disingkat SIM, adalah sebuah sistem informasi yang berfungsi mengelola informasi bagi manajemen organisasi. Dalam organisasi banyak kita lihat manfaat suatu sistem informasi bila digunakan sebaik mungkin. Peranan manajemenlah yang menuntut penyebaran dan penggunaan sumber-sumber yang efisien untuk mencapai suatu tujuan, dengan demikian akan membantu fungsi manajemen dengan diterimanya suatu informasi dengan cepat dan tepat. Maka diperlukan sistem informasi manajemen yang baik untuk mendukung tujuan organisasi.

36

Menurut Davis (2002:3) Sistem Informasi Manajemen (SIM) adalah sebuah sistem manusia/mesin yang terpadu (integrated), untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Sistem ini menggunakan perangkat keras, dan perangkat lunak komputer, prosedur pedoman, model manajemen dan keputusan dan sebuah "database". Menurut

Scott

(2002:100)

Sistem

informasi

manajemen

adalah

serangkaian sub sistem informasi yang menyeluruh dan terkoordinasi dan secara rasional terpadu yang mampu mentransformasi data sehingga menjadi informasi lewat serangkaian cara guna meningkatkan produktivitas yang sesuai dengan gaya dan sifat manajer atas dasar kriteria mutu yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Sutanta (2003:10) SIM adalah merupakan kumpulan subsistem yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama dan membentuk satu kesatuan, saling berinteraksi dan bekerjasama antara bagian satu dengan yang lainnya dengan cara tertentu untuk melakukan fungsi pengolahan data, menerima masukan input berupa data-data, kemudian mengolahnya, dan menghasilkan keluaran berupa informasi sebagai dasar bagi pengambilan keputusan yang berguna dan mempunyai nilai nyata yang dapat dirasakan akibatnya baik pada saat itu juga maupun masa mendatang, mendukung kegiatan

operasional,

manajerial,

dan

strategis

organisasi

dengan

memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada dan tersedia bagi fungsi tersebut guna mencapai tujuan.

37

Tujuan dari sistem informasi manajemen yaitu menyediakan informasi seluruh kejadian atau kegiatan yang diperlukan untuk mengendalikan operasi organisasi. Jadi dapat dilihat bahwa sistem informasi manajemen sangat membantu manajemen di dalam suatu organisasi, fungsi-fungsi manajemen, pengambilan keputusan, yang berarti bahwa semua orang di dalam organisasi yang berhubungan dengan manajemen bertanggungjawab atas kegiatan dan hasil perusahaan, terutama sekali bagi seorang manajer dalam mencapai suatu tujuan perusahaan. Adapun sebuah sistem informasi manajemen mengandung elemen-elemen fisik menurut Davis (2002:15) adalah sebagai berikut : 1. Perangkat keras komputer, adalah suatu sarana pengoperasian yang terdiri dari alat-alat berwujud fisik. 2. Perangkat lunak, adalah sistem pengoperasian yang digunakan dalam sistem informasi. Perangkat lunak terdiri dari beberapa subsistem, yaitu : a. Perangkat lunak sistem umum, adalah program untuk melaksanakan pengolahan komputer. b. Perangkat lunak terapan umum, adalah untuk membuat terapan menjadi operasional (formulir, petunjuk untuk operator, petunjuk untuk pemakai, dan seterusnya). c. Program aplikasi, adalah subsistem yang mendukung pengolahan data. 3. Database adalah data yang tersimpan dalam media penyimpanan komputer.

38

4. Prosedur adalah mekanisme yang harus dilalui untuk menjalankan operasi sistem. 5. Petugas

pengoperasian,

adalah

operator

yang

bertugas

untuk

mengoperasikan jalannya sistem. Berdasarkan beberapa definisi teoritik di atas mengenai sistem informasi manajemen dapat diartikan bahwa suatu sistem informasi manajemen merupakan unsur-unsur atau elemen-elemen yang membentuk satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan, kemudian dirancang untuk menyajikan informasi yang berorientasi kepada

keputusan

yang dibutuhkan

manajemen

untuk

merencanakan,

mengawasi serta menilai aktivitas organisasi dengan tujuan tertentu yang telah disepakati bersama. 2.1.4 Pengertian Efektivitas Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang telah dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang (view point) dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi. Efektivitas mengacu pada dua kepentingan yaitu baik secara teoritis maupun secara praktis, artinya adanya ketelitian yang bersifat komprehensif dan mendalam dari efisiensi serta kebaikan-kebaikan untuk memperoleh masukan tentang produktivitas. Efektivitas merupakan keadaan yang

39

berpengaruh terhadap suatu hal yang berkesan, kemanjuran, keberhasilan usaha, tindakan ataupun hal yang berlaku. Hal

tersebut

juga

sejalan

dengan pendapat yang dikemukakan

Sedarmayanti dalam bukunya yang berjudul Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja mengenai pengertian efektivitas yaitu: “Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat dicapai. Pengertian efektivitas ini lebih berorientasi kepada keluaran sedangkan masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama. Apabila efisiensi dikaitkan dengan efektivitas maka walaupun terjadi peningkatan efektivitas belum tentu efisiensi meningkat” (Sedarmayanti, 2009: 59). Berdasarkan pengertian diatas, bahwa sesuatu dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dengan tepat dan berhasil, maka sesuatu itu sudah berjalan dengan efektif dan efisien, artinya informasi harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tujuan pemerintahan dapat tercapai apabila setiap badan dan instansi pemerintahan perlu melakukan aktivitasnya secara lebih efektif dan efisien agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Menurut pendapat Mahmudi dalam bukunya Manajemen Kinerja Sektor Publik mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: “Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan” (Mahmudi, 2005:92). Efektivitas berfokus pada outcome (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan spending wisely. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada mengenai hubungan arti efektivitas di bawah ini :

40

Gambar 2.1 Hubungan Efektivitas

Efektivitas =

OUTCOME OUTPUT

Sumber: Mahmudi, 2005:92. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka efektivitas adalah menggambarkan seluruh siklus input, proses dan output yang mengacu pada hasil guna daripada suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauhmana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya dan mencapai targettargetnya. Hal ini berarti, bahwa pengertian efektivitas yang dipentingkan adalah semata-mata hasil atau tujuan yang dikehendaki. Pandangan yang sama menurut pendapat Peter F. Drucker yang dikutip H.A.S. Moenir dalam bukunya Manajemen Umum di Indonesia yang mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut : “Effectivennes, on the other hand, is the ability to choose appropriate objectives. An effective manager is one who selects the right things to get done”. (Efektivitas, pada sisi lain, menjadi kemampuan untuk memilih sasaran hasil sesuai. Seorang manajer efektif adalah satu yang memilih kebenaran untuk melaksanakan) (dalam Moenir, 2010:166). Memperhatikan pendapat para ahli di atas, bahwa konsep efektivitas merupakan suatu konsep yang bersifat multidimensional, artinya dalam mendefinisikan efektivitas berbeda-beda sesuai dengan dasar ilmu yang dimiliki walaupun tujuan akhir dari efektivitas adalah pencapaian tujuan. Kata

41

efektif sering disamakan dengan kata efisien walaupun artinya tidak sama, sesuatu yang dilakukan secara efisien belum tentu efektif. Pengertian efektivitas menurut Supriyono dalam bukunya yang berjudul Sistem Pengendalian Manajemen mengatakan bahwa : “Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut.” (Supriyono, 2000:29) Dilihat dari pengertian di atas, bahwa efektivitas merupakan suatu tindakan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki dan menekankan pada hasil atau efeknya dalam pencapaian tujuan. Efektivitas dapat diartikan sebagai pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas juga dapat diartikan sebagai tindakan dan kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah, serta sangat penting peranannya di dalam setiap badan pemerintahan dan berguna untuk melihat perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh suatu badan atau instansi pemerintahan itu sendiri. Selanjutnya menurut Kurniawan dalam bukunya Transformasi Pelayanan Publik mendefinisikan efektivitas sebagai berikut : “Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau tegangan diantara pelaksanaanya.” (Kurniawan, 2005:19)

42

Mengacu pada penjelasan di atas, maka untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif perlu adanya harmonisasi kemampuan sumber daya dengan menggunakan sarana yang lain sehingga sasaran yang akan dacapai menjadi jelas.Pencapaian sasaran tersebut dapat dikatakan efektif apabila adanya keharmonisan. Setiap pekerjaan pegawai dalam organisasi sangat sangat menentukan bagi pencapaian hasil kegiatan seperti yang telah direncanakan terlebih dahulu. Untuk itu faktor keefektifannya banyak mempengaruhi kepada kemampuan aparatur dan organisasi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Tingkat pencapaian tujuan aparatur dalam suatu organisasi dikatakan efektif apabila pencapaian itu sesuai dengan tujuan organisasi dan memberikan hasil yang bermanfaat. Pengertian efektivitas informasi menurut Mc. Leod yang dikutip oleh Susanto dalam bukunya yang berjudul Sistem Informasi Manajemen mengatakan bahwa : “Efektivitas artinya informasi harus sesuai dengan kebutuhan pemakai dalam mendukung suatu proses bisnis, termasuk di dalamnya informasi tersebut harus disajikan dalam waktu yang tepat, format yang tepat sehingga dapat dipahami, konsisten dengan format sebelumnya, isinya sesuai dengan kebutuhan saat ini dan lengkap atau sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan” (Mc Leod dalam Susanto, 2007:41). Dilihat dari pengertian di atas, bahwa efektivitas merupakan suatu tindakan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki dan menekankan pada hasil atau efeknya dalam pencapaian tujuan. Efektivitas dapat diartikan sebagai pengukuran dalam arti

43

tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Efektivitas juga dapat diartikan sebagai tindakan dan kegiatan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah, serta sangat penting peranannya di dalam setiap badan pemerintahan dan berguna untuk melihat perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh suatu badan atau intansi pemerintahan itu sendiri. 2.1.5 Indikator Efektivitas Efektivitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat dapat diwujudkan apabila ada beberapa indikator sebagai ukuran efektivitas. Efektivitas juga merupakan pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Oleh karena itu, dalam mengukur efektivitas suatu organisasi, akan dilihat sejauh mana atau seberapa besar kemampuan organisasi dalam melakukan inovasi, kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan, kemampuan organisasi dalam mengambil pelajaran, baik dari kegagalan maupun keberhasilan, dan kapasitas organisasi itu untuk mengatur perubahanperubahan yang terjadi. Steers dalam Tangkilisan (2005:140-141) mengemukakan lima kriteria dalam pengukuran efektivitas yaitu : 1. Produktivitas 2. Kemampuan adaptasi atau fleksibilitas

44

3. Kepuasan kerja 4. Kemampuan berlaba 5. Pencarian sumber daya Sedangkan kriterian atau indikator dari pada efektivitas (Tangkilisan, 2005:141) yaitu diantaranya sebagai berikut : 1. Pencapaian target : maksud pencapaian target disini diartikan sejauh mana target dapat ditetapkan organisasi dapat terealisasikan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari sejauh mana pelaksanaan tujuan organisasi dalam mencapai target sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 2. Kemampuan adaptasi (fleksibelitas) : keberhasilan suatu organisasi dilihat dari sejauh mana organisasi dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi baik dari dalam organisasi dan luar organisasi. 3. Kepuasan kerja : suatu kondisi yang dirasakan oleh seluruh anggota organisasi yang mampu memberikan kenyamanan dan motivasi bagi peningkatan kinerja organisasi. 4. Tanggung jawab : organisasi dapat melaksanakan mandat yang telah diembannya sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat sebelumnya, dan bisa menghadapi serta menyelesaikan masalah yang terjadi dengan pekerjaanya. Efektivitas organisasi pada dasarnya adalah efektivitas individu para anggotanya di dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kedudukan dan peran

45

mereka masing-masing dalam organisasi tersebut. Pendapat Gibson dalam Makmur (2008:125) indikator efektivitas adalah sebagai berikut : 1. Produktivitas Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan. 2. Efisiensi Pemakaian sedikit mungkin sumber daya atau unit untuk menghasilkan sebanyak mungkin output. Efisiensi dalam menggunakan masukan (input) akan menghasilkan prduktivitas yang tinggi, yang merupakan tujuan daripada setiap organisasi apapun bidang kegiatannya. 3. Fleksibilitas Kemampuan

dalam

menjawab

perubahan

lingkungan

eksternal,

kemampuan individu, dan kelompok dalam organisasi yang sama dan kemampuan organisasi dalam mengadaptasikan praktik perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian serta kebijakan dalam menjawab perubahan yang ada. 4. Keunggulan Kemampuan bersaing terhadap perubahan-perubahan yang ada. 5. Pengembangan Pengembangan timbul untuk menanggapi kebutuhan. Tujuan umum pengembangan adalah untuk membuat lebih tanggap secara manusiawai, lebih efektif, dan lebih memperbarui diri sendiri.

46

6. Kepuasan Kepuasan pelanggan mencakup perbedaan antara tingkat kepentingan dan kinerja atau hasil yang dirasakan. 2.1.6 Pengertian Pelayanan Publik Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari para birokrat, meskipun tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan harapan karena secara empiris pelayanan publik yang terjadi selama ini masih bercirikan berblit-belit, lambat, mahal, dan melelahkan. Oleh karena itu pelayanan yang diberikan Pemerintah kepada publik haruslah sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan publiknya, karena pelayanan merupakan penyediaan kepuasan untuk masyarakat atau publik. Pelayanan adalah kunci keberhasilan dalam berbagai usaha atau kegiatan yang bersifat jasa. Peranan pelayanan di bidang pemerintahan menyangkut pada lingkup kepentingan umum, bahkan dalam arti yang luas mencakup kepentingan rakyat secara keseluruhan, karena pelayanan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah melibatkan seluruh aparat pegawai negeri, maka pelayanan telah meningkat kedudukannya di mata masyarakat menjadi suatu hak, yaitu hak atas pelayanan. Menelusuri arti pelayanan umum tidak terlepas dari masalah kepentingan umum, yang menjadi asal-usul timbulnya istilah pelayanan umum. Oleh karena itu antara kepentingan umum dengan pelayanan umum adanya hubungan yang

47

saling berkaitan. Meskipun dalam perkembangan yang lebih lanjut pelayanan umum dapat juga timbul karena adanya kewajiban sebagai suatu proses penyelenggaraan kegiatan organisasi. Pelayanan hakekatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu pelayanan merupakan proses. Sebagai proses, pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat. Pelaksanaan pelayanan dapat diukur, oleh karena itu dapat ditetapkan standar baik dalam waktu yang diperlukan atau hasilnya. Dengan adanya standar, manajemen dapat merencanakan agar hasil akhir memuaskan semua pihak yang memperoleh pelayanan. Pelaksanaan pelayanan dapat diukur, oleh karena itu dapat ditetapkan standar baik dalam waktu yang diperlukan atau hasilnya. Di Indonesia, konsepsi mengenai pelayanan administrasi pemerintahan seringkali dipergunakan secara bersama-sama atau dipakai sinonom dari konsepsi pelayanan perijinan, pelayanan umum, serta pelayanan publik. Keempat istilah tersebut dipakai sebagai terjemahan dari public service. Hal ini dapat dilihat dalam dokumen-dokumen pemerintah sebagaimana dipakai oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 mendefinisikan pelayanan umum sebagai berikut : “Segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan usaha Milik Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

48

Mengikuti definisi tersebut di atas, pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelayanan Publik, pelayanan publik dapat dibagi menjadi 3 jenis kelompok, antara lain : 1. Kelompok Pelayanan Administrasi Pelayanan yang menghasilkan berbagai dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. 2. Kelompok Pelayanan Barang Pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik. 3. Kelompok Pelayanan Jasa Pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik. Pelayanan publik merupakan segala kegiatan guna memenuhi kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak seluruh warga negara dan penduduk atas pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik.

49

Pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai aktivitas seorang, kelompok dan atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. Menurut Moenir dalam bukunya Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia bahwa pelayanan adalah “proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang langsung” (Moenir, 2010:17). Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan merupakan kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan yang menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada produk tersebut. Pelayanan juga bisa dikatakan suatu proses pemenuhan kebutuhan yang langsung diberikan kepada yang memerlukan pelayanan secara langsung. Pelayanan publik menurut Sinambela dalam bukunya Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan, dan Implementasi adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara pemerintah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, Negara didirikan oleh publik (masyarakat) tentu saja dengan

tujuan

agar

dapat

meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat”.

(Sinambela, 2006:5) Sementara menurut Kurniawan (2005:4) pelayanan publik adalah pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditetapkan. Keseluruhan pelayanan yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintahan kepada publik di dalam suatu organisasi atau instansi untuk memenuhi kebutuhan penerima layanan atau masyarakat. Atau pada

50

hakekatnya pelayanan publik merupakan pemberian layanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Melengkapi uraian tersebut, ada beberapa pengertian pelayanan publik menurut Dwiyanto bahwa “Pelayanan publik dapat didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat” (Dwiyanto, 2005:141). Oleh karena itu, pelayanan publik merupakan serangkaian aktifitas yang diberikan oleh suatu organisasi atau birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat. Pelayanan publik menurut beberapa uraian di atas, maka pelayanan publik dapat disimpulkan sebagai pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara pemerintah. Pelayanan publik juga merupakan serangkaian atau sejumlah aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah atau birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat, karena pemerintah dan negara didirikan oleh masyarakat atau publik dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 2.1.7 Dimensi Kualitas Pelayanan Publik Dalam menentukan kualitas pelayanan sebuah organisasi, maka perlu dibentuk dimensi-dimensi kualitas pelayanan. Hal tersebut dapat dijadikan sebuah alat ukur untuk menilai kualitas sebuah pelayanan yang diberikan oleh sebuah instansi atau organisasi.

51

Secara teoritis, tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat, untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari : 1. Transparansi, yaitu pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. 2. Akuntabilitas, yaitu pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Kondisional, yaitu pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas. 4. Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. 5. Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apa pun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan lain-lain. 6. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu merupakan pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik. (Sinambela, 2006:6) Sedangkan menurut Fitzsimmons dalam Budiman dalam Sinambela (2006:7) terdapat lima indikator pelayanan publik, yaitu : 1. Realibility, yaitu pemberian pelayanan dengan tepat dan benar 2. Tangibles, yaitu penyediaan yang memadai sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. 3. Responsiveness, yaitu keinginan melayani konsumen dengan cepat. 4. Assurance, yaitu tingkat perhatian terhadap etika dan moral dalam memberikan pelayanan. 5. Empathy, yaitu tingkat kemauan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan bersama. Terdapat tiga dimensi kualitas menurut Gronroos dalam Tjiptono (2012:173) yaitu : 1. Kualitas teknik 2. Kualitas funsional 3. Citra

52

Sedangkan terdapat delapan dimensi kualitas menurut King dalam Tjiptono (2012: 173), yaitu : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Daya tanggap Kompetensi Akses Keramahan Komunikasi Kredibilitas Keamanan Understanding Sedangkan Gummesson dalam Tjiptono (2012:173) membagi dimensi

kualitas menjadi empat, yaitu : 1. 2. 3. 4.

Kualitas desain Kualitas produksi jasa Kualitas proses Kualitas hasil Parasuraman,

Zeithaml

dan

Berry

dalam

Tjiptono

(2012:173)

mengemukakan sepuluh dimensi kualitas pelayanan, yaitu : 1. Bukti fisik 2. Reliabilitas 3. Daya tanggap 4. Kompetensi 5. Kesopanan 6. Kredibilitas 7. Keamanan 8. Akses 9. Komunikasi 10. Kemampuan memahami pelanggan Dari sepuluh dimensi tersebut, Parasuraman, Zeithaml dan Berry dalam Tjiptono (2012:174) menyederhanakan menjadi lima dimensi pokok, yaitu : 1. Realibilitas (reliability), yaitu berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk menyampaikan layanan yang dijanjikan secara akurat sejak pertama kali.

53

2. Daya tanggap (responsiveness), yaitu berkenaan dengan kesediaan dan kemampuan penyedia layanan untuk membantu para pelanggan dan merespon permintaan mereka dengan segera. 3. Jaminan (assurance), yaitu berkenaan dengan pengetahuan dan kesopanan karyawan serta kemampuan mereka dalam menumbuhkan rasa percaya (trust) dan keyakinan pelanggan (confidence). 4. Empati (empathy), yaitu berarti bahwa perusahaan memahami masalah para pelanggannya dan bertindak demi kepentingan pelanggan, serta memberikan perhatian personal kepada para pelanggan dan memiliki jam operasi yang nyaman. 5. Bukti fisik (tangibles), yaitu berkenaan dengan penampilan fisik fasilitas layanan, peralatan/perlengkapan, sumber daya manusia, dan materi komunikasi perusahaan. 2.1.8 Faktor Pendukung Pelayanan Publik Pelayanan publik pada dasarnya memuaskan kebutuhan masyarakat yang diberikan oleh pemerintah, oleh karena itu Moenir berpendapat bahwa pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada publik, dapat dilakukan dengan cara: 1. 2. 3. 4.

Kemudahan dalam pengurusan kepentingan. Mendapatkan pelayanan secara wajar. Mendapatkan perlakuan yang sama tanpa pilih-kasih. Mendapatkan perlakuan yang jujur dan terus terang. (Moenir, 2010:47) Menjelaskan mengenai uraian tentang pelayanan yang baik dan

memuaskan yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap masyarakatnya, bahwa pelayanan yang terbaik harus dilakukan dengan cara-cara seperti yang dikutip oleh Moenir di atas yaitu dengan cara : Pertama, harus memberikan kemudahan dalam pengurusan berbagai urusan agar pelayanan yang dilakukan bisa berjalan dengan cepat. Kedua, harus memberikan pelayanan yang wajar dan tidak berlebihan sesuai dengan keperluannya masing-masing. Memperoleh pelayanan secara

54

wajar tanpa gerutu, sindiran atau untaian kata lain semacam itu yang nadanya mengarah pada permintaan sesuatu, baik alasan untuk dinas (pembelian kertas, ganti ongkos foto copy/cetak), atau alasan untuk kesejahteraan. Misalnya apabila ingin mendapatkan pelayanan yang cepat maka petugas diberikan sesuatu sebagai imbalannya agar mendapatkan pelayanan yang sewajarnya, hal demikian sebenarnya ikut membantu penyimpangan secara tidak langsung. Ketiga, harus memberikan perlakuan yang sama tanpa pilih kasih dan tidak membeda-bedakan masyarakat dari segi ekonomi maupun dari segi apapun, jadi masyarakat mendapatkan perlakuan yang adil dalam mengurus berbagai urusan tanpa membedakan status apapun. Mendapatkan perlakuan yang sama dalam pelayanan terhadap kepentingan yang sama, tertib dan tidak pandang status, artinya kalau memang untuk pengurusan permohonan itu harus antri secara tertib, hendaknya semuanya diwajibkan antri sebagaimana yang lain, baik antri secara fisik maupun secara apapun. Keempat, masyarakat harus mendapatkan perlakuan yang jujur dan terus terang tanpa membohongi masyarakat yang akan mengurus urusannya. Pelayanan yang jujur dan terus terang, artinya apabila ada hambatan karena suatu masalah yang tidak dapat dielakan hendaknya diberitahukan, sehingga orang tidak menunggu sesuatu yang tidak menentu. Cara tersebut menjadikan orang lebih mengerti dan akan menyesuaikan diri secara ikhlas tanpa emosi. Melalui pelayanan yang memuaskan tersebut, maka dapat memberikan dampak yang positif untuk masyarakat, sesuai dengan pendapat Moenir bahwa dampak positif tersebut adalah :

55

1. 2. 3. 4. 5.

Masyarakat menghargai kepada korps pegawai Masyarakat patuh terhadap aturan-aturan layanan Masyarakat akan merasa bangga kepada korps pegawai Adanya kegairahan usaha dalam masyarakat Adanya peningkatan dan pengembangan dalam masyarakat menuju segera tercapainya masyarakat yang adil dan makmur berlandaskan Pancasila (Moenir, 2010:47). Dampak positif untuk masyarakat menurut Moenir di atas terdapat lima

indikator : Pertama, masyarakat menghargai korps pegawai sehingga pegawai tersebut dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Kedua, masyarakat akan patuh terhadap aturan yang telah dibuat sehingga tercipta suasana yang tertib, aman, dan nyaman. Ketiga, masyarakat akan bangga terhadap pegawai sehingga masyarakat mengagumi pegawai tersebut dan ditunjukan dengan saling menghormati dan menghargai antara masyarakat dengan pegawai maupun pegawai dengan pegawai. Keempat, adanya kegairahan usaha dalam masyarakat.

Kelima,

adanya

peningkatan

dan

pengembangan

dalam

masyarakat. Oleh karena itu, jika kelima dampak positif terlaksana maka akan mewujudkan kepuasan terhadap masyarakat. Menjelaskan uraian di atas bahwa pelayanan yang baik juga dapat memberikan kepuasan masyarakat, maka menurut Moenir dampak kepuasan masyarakat dapat terlihat pada: 1. Masyarakat sangat menghargai kepada korps pegawai yang bertugas di bidang pelayanan umum. Mereka tidak memandang remeh dan mencemooh korps itu dan tidak pula berlaku sembarang. 2. Masyarakat terdorong mematuhi aturan dengan penuh kesadaran tanpa prasangka buruk, sehingga lambat laun dapat terbentuk sistem pengendalian diri yang akan sangat efektif dalam ketertiban berpemerintahan dan bernegara.

56

3. Ada rasa bangga pada masyarakat atas karya korps pegawai di bidang layanan umum, meskipun di lain pihak ada yang merasa ruang geraknya dipersempit karena tidak dapat lagi mempermainkan masyarakat 4. Kelambatan-kelambatan yang biasa ditemui, dapat dihindarkan dan ditiadakan. Sebaliknya akan dapat ditumbuhkan percepatan kegiatan di masyarakat di semua bidang kegiatan baik ekonomi, sosial maupun budaya 5. Adanya kelancaran di bidang pelayanan umum, usaha dan inisiatif masyarakat mengalami peningkatan, yang berdampak meningkatnya pula usaha pengembangan ideologi, politik, sosial dan budaya (ipoleksosbud) masyarakat ke arah tercapainya masyarakat adil dan makmur berlandaskan pancasila (Moenir, 2010:45) Menjelaskan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat akan sangat menghargai kepada pegawai karena pelayanan yang mereka dapatkan sangat memuaskan dengan begitu masyarakat dapat mematuhi peraturan yang ada dengan penuh kesadaran dan pada akhirnya adanya kelancaran dalam pelayanan umum yang diberikan kepada masyarakat Kualitas pelayanan prima dapat tercermin dengan adanya transparansi atau keterbukaan dan mudah diakses oleh semua masyarakat, jadi masyarakat dapat merasakan akses pelayanan yang memadai dan mudah dimengerti. Pelayanan yang prima juga pelayanan yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku, peraturan tersebut dapat melindungi masyarakat sebagai nilai kepercayaan yang didapat oleh masyarakat. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, pelayanan yang sesuai dengan kemampuan yang memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan tersebut. Selanjutnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat harus sesuai dengan keinginan atau aspirasi masyarakat dan sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh masyarakat. Pelayanan juga diberikan kepada semua

57

lapisan masyarakat, tanpa membedakan status atau jenis kelamin, sehingga akan tercipta pelayanan yang adil yang dirasakan oleh penerima pelayanan. Pelayanan sebagai proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung, merupakan konsep yang senantiasa aktual dalam berbagai aspek kelembagaan. Pelayanan publik harus responsif terhadap berbagai kepentingan dan nilai-nilai publik yang ada. Hal ini mengandung makna bahwa karakter dan nilai yang terkandung di dalam pelayanan publik tersebut harus berisi preferensi nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Secara konseptual, menurut Moenir (2010:88) dalam bukunya Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia mengidentifikasikan adanya faktor yang dianggap mempunyai bobot pengaruh relatif yang sangat besar untuk mendukung pelayanan sebagai berikut : 1. Faktor kesadaran merupakan kesadaran para pegawai pada segala tindakan terhadap tugas yang menjadi tanggung jawabnya dapat membawa dampak yang sangat positif terhadap organisasi. Ini akan menjadi kesungguhan dan disiplin dalam melaksanakan tugas sehingga hasilnya dapat diharapkan memenuhi standar yang telah ditetapkan. 2. Faktor aturan dalam arti ketaatan dan penggunaan kewenangan bagi pelaksanaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Adanya pengetahuan dan pengalaman yang memadai serta kemampuan berbahasa yang baik dengan pemahaman pelaksanaan tugas yang cukup. Adanya kedisiplinan (disiplin waktu dan disiplin kerja).

58

3. Faktor organisasi merupakan alat atau sistem yang memungkinkan berjalannya mekanisme kegiatan pelayanan dalam usaha pencapaian tujuan. 4. Faktor pendapatan yaitu pendapatan pegawai berfungsi sebagai pendukung pelayanan, pendapatan yang cukup akan memotivasi pegawai dalam melaksanakan pekerjaan dengan baik. 5. Faktor keterampilan tugas dalam arti kemampuan dan keterampilan petugas dalam melaksanakan pekerjaan. 6. Faktor sarana

yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pekerjaan

layanan. Sarana ini meliputi peralatan, perlengkapan, alat bantu dan fasilitas yang melengkapi seperti fasilitas komunikasi. 2.1.9 Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) Suatu data dan informasi keimigrasian sangat penting bagi penyusunan kebijakan, strategi dan program keimigrasian dalam rangka pembangunan dan pemecahan masalah keimigrasian saat ini dan masa datang. Untuk dapat menyediakan data dan informasi keimigrasian yang akurat dan benar tersebut ditentukan oleh dukungan sistem informasi keimigrasian yang baik dan handal. Sistem informasi keimigrasian yang dimaksud adalah menyangkut arus data dan informasi dari sumber data ke tempat pengolahan dan seterusnya ke pengguna data dan informasi keimigrasian khususnya para pengambil dan penyusun kebijakan, strategi dan program keimigrasian. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dijelaskan bahwa Sistem informasi Manajemen Keimigrasian adalah sistem

59

teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah

dan

menyajikan

informasi

guna

mendukung

operasional,

manajemen, pengambilan keputusan dalam melaksanakan fungsi keimigrasian. Implementasi SIMKIM secara normatif telah diatur dalam UndangUndang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang dapat dilihat dalam pasal (7) berikut ini : (1) Direktur Jenderal bertanggung jawab menyusun dan mengelola Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian sebagai sarana pelaksanaan Fungsi Keimigrasian di dalam atau di luar Wilayah Indonesia. (2) Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian dapat diakses oleh instansi dan/atau lembaga pemerintah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) itu sendiri merupakan suatu kumpulan sub sistem (module) kegiatan sejenis yang berhubungan satu sama lain sebagai sebuah sistem untuk mencapai sasaran pelaksanaan tugas pokok keimigrasian dengan baik dan benar. Saat ini Direktorat Jenderal Imigrasi telah memiliki sistem-sistem berbasis teknologi informasi dalam rangka mendukung pelayanan keimigrasian antara lain : 1. Sistem E-office yang membantu dalam pelayanan di bidang pelayanan warga negara asing dan fasilitatif keimigrasian (kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan tata perusahaan).

60

2. Sistem Penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang membantu dalam pelayanan keimigrasian kepada warga negara Indonesia dalam hal penerbitan paspor RI. 3. Sistem Cekal atau Enhanced Cekal System (ECS) yang membantu dalam proses pencegahan dan penangkalan keimigrasian. 4. Sistem Perlintasan Keimigrasian atau Border Control System yang membantu dalam pelayanan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi baik di bandar udara dan di pelabuhan laut internasional. 5. Sistem Autogate Keimigrasian, yang membantu dalam peningkatan kenyamanan dan kecepatan dalam proses pemeriksaan imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi baik di bandar udara maupun di pelabuhan laut internasional. Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) memiliki ruang lingkup yang mencakup kesisteman substantif (sistem penerbitan SPRI atau paspor, penerbitan visa dan izin tinggal, sistem perlintasan keimigrasian atau Border Control System (BCS), sistem cekal atau Enhanced Cekal System (ECS), penyidikan dan penindakan, serta penanganan detensi). Mencakup kesisteman fasilitatif (sistem manajemen dokumen keimigrasian, keuangan PNBP, kepegawaian, dan persuratan) serta penunjang kesisteman (jaringan komunikasi keimigrasian, Disaster Recovery Center (DRC), aplikasi akses pegawai, portal dan website, helpdesk, dan ruang kendali atau control room. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam gambar berikut ini :

61

Gambar 2.2 Ruang lingkup SIMKIM

SIMKIM

Sistem Substantif

Sistem Fasilitatif

Penunjang Kesisteman

Penggunaan atau penerapan sistem informasi manajemen keimigrasian berbasis komputer dalam pekerjaan kantor merupakan tuntutan dan kewajaran yang dibutuhkan oleh instansi atau organisasi tanpa menghilangkan sistem manual yang ada. SIMKIM adalah salah satu instrumen dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja keimigrasian dalam bentuk sistem keimigrasian berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang memenuhi aspek keakurasian, kecepatan, kesederhanaan, keterbukaan, dan efisien guna memberikan jaminan kepastian dan kemudahan pelayanan keimigrasian sehingga diharapkan pelayanan keimigrasian yang diberikan kepada masyarakat agar dapat memeuhi asas-asas pelayanan publik yaitu transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, dan keseimbangan hak dan kewajiban.

62

Berikut ini akan dijelaskan mengenai bagian-bagian atau komponen-komponen yang terdapat dalam sistem informasi manajemen keimigrasian yaitu : 1. Perangkat keras (hardware), mencakup piranti-piranti fisik seperti monitor, CPU, printer, scanner dan lainnya. 2. Perangkat lunak (software) atau program yaitu sekumpulan instruksi yang memungkinkan perangkat keras untuk dapat memproses data atau input. 3. Prosedur yaitu sekumpulan aturan atau instruksi yang dipakai untuk mewujudkan pemrosesan data dan untuk menghasilkan keluaran yang dikehendaki. 4. Pengguna adalah semua pihak yang bertanggung jawab dalam pengembangan sistem informasi, pemrosesan, dan pengunaan keluaran sistem informasi. 5. Database adalah diantaranya data, user dan sistem. Jadi dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) merupakan satu kesatuan dari berbagai proses pengelolaan data dan informasi, aplikasi, serta perangkat berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dibangun untuk menyatukan dan menghubungkan sistem informasi pada seluruh pelaksana fungsi keimigrasian secara terpadu.

63

2.2 Penelitian Terdahulu Penelitian-penelitian mengenai sistem informasi manajemen (SIM) serta kaitannya terhadap berbagai hal dilakukan oleh peneliti-peneliti dari kalangan akademisi. Firman Alandari (2013) meneliti dengan judul “Peran Sistem Informasi Manajemen Berbasis Komputer Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Lingkungan Kantor Bupati Kabupaten Berau”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini membahas tentang implementasi sistem informasi manajemen dalam memberikan pelayanan publik di lingkungan Kantor Bupati Kabupaten Berau, dengan fokus mengenai peranan sistem informasi manajemen berbasis komputer. Artikel ini beragumen bahwa faktor utama yang menghambat implementasi SIM berbasis komputer di lingkungan Kantor Bupati Kabupaten Berau adalah masih minimnya kemampuan dan keterampilan para pegawai dalam mengoperasikan sistem-sistem komputer serta terbatasnya pengetahuan masyarakat dalam memanfaatkan dunia internet dalam proses penyampaian sebuah informasi yang dilakukan pihak Pemerintah Kabupaten Berau. Edy Suwito (2013) meneliti dengan judul “Pengaruh Sistem Informasi Manajemen Pegawai Terhadap Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian Di Badan

Kepegawaian Daerah (BKD)

Kota

Bojonegoro”. Penelitian ini

menggunakan metode kuantitatif. Untuk menganalisis data dan pengujian, dipergunakan analisis produt moment dan regresi linier sederhana. Dari hasil pengujian diperoleh regresi Y = 23,077 + 0,547X yang berarti bahwa nilai

64

kostanta 23,077 Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bojonegoro akan naik, bila Sistem Informasi Manajemen Pegawai (SIMPEG) ditingkatkan. Sedangkan koefisien sebesar 0,547 menunjukkan bahwa sistem informasi manajemen pegawai diperhatikan atau terjadi peningkatan nilai sistem informasi manajemen pegawai maka kualitas pelayanan administrasi kepegawaian akan mengalami perubahan atau peningkatan nilai sebesar 0,547 dalam ukuran kualitatif. Dengan demikian analisis ini menunjukkann bahwa variabel sistem informasi manajemen pegawai (X) berpengaruh terhadap variabel kualitas pelayanan administrasi kepegawaian (Y). Adapun penelitian-penelitian dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti tidak jauh berbeda dengan penelitian sebelumnya, yaitu untuk mengetahui efektivitas pelayanan dengan sitem informasi manajemen khususnya efektivitas pelayanan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar efektivitas pelayanan pembuatan

paspor

dengan

menggunakan

Sistem

Informasi

Manajemen

Keimigrasian (SIMKIM) di Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang. Pada penelitian ini digunakan dengan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, dengan memfokuskan pada pembahasan efektivitas pelayanan

paspor

dengan

menggunakan

Sistem

Informasi

Manajemen

Keimigrasian (SIMKIM). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data berupa kuesioner, studi dokumentasi, studi kepustakaan dan observasi.

65

2.3 Kerangka Berfikir Kerangka berpikir ini dibangun berdasarkan dari beberapa teori yang di kemukakan oleh para ahli yang tentunya berkaitan dengan judul ini. Menurut Sugiyono (2007:65) kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Pada era teknologi informasi seperti sekarang ini, semua organisasi dituntut untuk siap menghadapi berbagai dampaknya dalam sektor

kehidupan.

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah mendorong setiap organisasi untuk mengolah dan mengelola segala informasi dengan tepat dan cepat guna mencapai tujuan organisasi yang telah di tetapkan. Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang sebagai salah satu instansi pemerintah penyedia layanan publik, guna mewujudkan pelayanan yang baik dalam pelayanan keimigrasian menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM). Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) merupakan suatu gagasan yang menghasilkan manfaat bagi pelaksanaan pelayanan operasional dan manajemen organisasi. Dengan adanya Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) ini akan berdampak pada terciptanya efektivitas pelayanan keimigrasian menjadi lebih cepat, tepat dan akurat. Dari hasil pengamatan awal peneliti menunjukkan bahwa pelayanan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) belum efektif. Hal ini di

66

lihat dari sarana dan prasarana yang kurang memadai, prosedur yang berbelitbelit, masih terdapat kompetensi sumber daya manusia yang kurang memadai, dan ketidakpastian waktu penyelesaian permohonan paspor. Selanjutnya sebagai teori analisisnya dengan menggunakan teori efektivitas pelayanan menurut Gibson dalam Makmur (2008:125) dengan indikator-indikatornyanya yaitu : 1. Produktivitas Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan. 2. Efisiensi Pemakaian sedikit mungkin sumber daya atau unit untuk menghasilkan sebanyak mungkin output. Efisiensi dalam menggunakan masukan (input) akan menghasilkan prduktivitas yang tinggi, yang merupakan tujuan daripada setiap organisasi apapun bidang kegiatannya. 3. Fleksibilitas Kemampuan

dalam

menjawab

perubahan

lingkungan

eksternal,

kemampuan individu, dan kelompok dalam organisasi yang sama dan kemampuan organisasi dalam mengadaptasikan praktik perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian serta kebijakan dalam menjawab perubahan yang ada. 4. Keunggulan Kemampuan bersaing terhadap perubahan-perubahan yang ada.

67

5. Pengembangan Pengembangan timbul untuk menanggapi kebutuhan. Tujuan umum pengembangan adalah untuk membuat lebih tanggap secara manusiawai, lebih efektif, dan lebih memperbarui diri sendiri. 6. Kepuasan Kepuasan pelanggan mencakup perbedaan antara tingkat kepentingan dan kinerja atau hasil yang dirasakan. Adapun untuk lebih jelasnya paradigma kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan seperti berikut ini :

68

Gambar 2.2 Kerangka Berfikir Masalah : 1. Sarana dan prasarana yang masih kurang memadai dalam pelayanan paspor. 2. Prosedur yang berbelit-belit serta pelayanan yang kurang jelas yang tidak diketahui masyarakat. 3. Masih terdapat sumber daya manusia yang kurang memadai. 4. Ketidakpastian waktu penyelesaian paspor.

Indikator Efektivitas Pelayanan menurut Gibson dalam Makmur (2008:125) : 1. Produktivitas 2. Efisiensi 3. Fleksibilitas 4. Keunggulan 5. Pengembangan 6. Kepuasan

Pelayanan Paspor dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) berjalan dengan efektif.

69

2.4 Hipotesis Penelitian Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang akan diteliti dan akan dibuktikan kebenarannya. Hipotesis merupakan hasil dari refleksi peneliti berdasarkan kajian pustaka dan landasan teori yang digunakannya sebagai dasar argumentasi. Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan di atas, peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut : “Efektivitas pelayanan Pembuatan Paspor dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) di Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang Tidak Berjalan dengan Efektif atau ≤ 70%.” Adapun pernyataan hipotesis dalam penelitian ini secara lebih jelas dapat dirumuskan sebagai berikut : 1. Hipotesis Nol (Ho) : Efektivitas Pelayanan Pembuatan Paspor dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) di Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang Tidak Berjalan dengan efektif atau ≤ 70%. 2. Hipotesis Alternatif (Ha) : Efektivitas Pelayanan Pembuatan Paspor dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) di Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang Berjalan dengan efektif atau > 70%.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian Metode penelitian merupakan unsur yang mutlak yang harus ada dalam suatu penelitian. Metode penelitian adalah cara mengenai bagaimana suatu penelitian dilakukan, baik tata cara pengumpulan data serta penulisan laporan penelitian yang sesuai dengan obyek penelitian yang ada di lokasi. Untuk menyelesaikan permasalahan di dalam penelitian ini terhadap fokus permasalahan yang telah dibuat, maka peneliti menggunakan desain penelitian untuk mengkaji lebih dalam penelitian yang dilakukan. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian yang berjudul ― Efektivitas Pelayanan Pembuatan Paspor dengan menggunakan Ssitem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) di Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang‖ ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independent) tanpa membuat suatu perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lainnya. (Sugiyono, 2007:35)

70

71

3.2 Ruang Lingkup/Fokus Penelitian Dalam penelitian ini, penentuan fokus penelitian berdasarkan hasil studi pendahuluan, pengalaman, dan referensi. Untuk memudahkan penelitian, peneliti akan membatasi ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini. Dalam penelitian tentang Efektivitas Pelayanan Pembuatan Paspor dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) di Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang ini, maka peneliti akan memfokuskan pada seberapa besar efektivitas pelayanan pembuatan paspor dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) di Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang.

3.3 Lokasi Penelitian Adapun dalam penelitian ini yang akan menjadi lokasi penelitian peneliti adalah di Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang yang berlokasi di Jalan Taman Makam Pahlawan Taruna No.10 Tangerang. Lokasi ini dipilih karena sudah menerapkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan pada masyarakat dan internal organisasinya dan juga banyaknya jumlah pemohon paspor setiap harinya.

3.4 Variabel Penelitian 3.4.1 Definisi Konsep Konsep yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kajian yang menganalisis indikator-indikator dari efektivitas pelayanan yang

72

dikemukakan oleh Gibson dalam Makmur (2008:125), indikatorindikator tersebut ialah : 1. Produktivitas 2. Efisiensi 3. Fleksibilitas 4. Keunggulan 5. Pengembangan 6. Kepuasan 3.4.2 Definisi Operasional Dalam setiap indikator yang akan diteliti, tentunya memiliki sub indikator atau variabel yang menjelaskan secara lebih detail konsep dari setiap indikator yang akan diteliti. Adapun penjelasannya dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 3.1 Operasional Variabel No.

Indikator

1

Produktivitas

2

Efisiensi

Sub Indikator 1. Kualitas dan kuantitas pegawai pemberi pelayanan. 2. Kinerja pegawai dalam proses pembuatan paspor. 1. Ketepatan waktu proses pelayanan paspor. 2. Kemampuan fasilitas kerja dalam menunjang pelayanan paspor.

73

3

4

5

6

Fleksibilitas

1. Komunikasi dan interaksi yang jelas. 2. Kemampuan menghadapi perubahan atau masalah yang terjadi.

Keunggulan

1. Kualitas paspor yang di hasilkan dan jaminan pelayanan yang diberikan. 2. Kinerja pegawai dalam pelayanan. 3. Pemberian pelayanan sesuai dengan standar aturan yang berlaku.

Pengembangan

Kepuasan

1. Kemampuan pegawai dalam menangani kesalahan. 2. Kelengkapan sarana dan prasarana penunjang pelayanan paspor. 1. Sikap pegawai dalam memberikan pelayanan keimigrasian. 2. Kualitas pegawai dalam memberikan pelayanan keimigrasian.

Sumber : Peneliti 2014

3.5 Instrumen Penelitian Pada prinsipnya meneliti adalah serangkaian bentuk kegiatan untuk mengukur sebuah fenomena sosial maupun alam yang tentunya harus ada dan menggunakan alat ukur yang baik. Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang diteliti dan diukur dari indikator-indikator variabel yang diberikan oleh peneliti. Menurut Sugiyono (2007:119), instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang diteliti dan

74

diukur dari indikator-indikator variabel yang diberikan oleh peneliti. Instrumen yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah alat bantu kuesioner. Instrumen penelitian digunakan untuk melakukan pengukuran dengan tujuan untuk menghasilkan data kuantitatif yang akurat. Oleh karena itu, setiap instrumen harus mempunyai skala pengukuran. Skala pengukuran yang digunakan oleh peneliti yaitu skala Likert. Skor dalam skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok tentang fenomena sosial. Dengan skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan yang perlu dijawab responden. Kemudian diberikan jawaban setiap item instrumennya secara gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif. Jawaban setiap item diberi skor, seperti berikut ini (Sugiyono, 2007:107) : Tabel 3.2 Skor dalam Penelitian Jawaban

Skor

Sangat Setuju

5

Setuju

4

Kurang Setuju

3

Tidak Setuju

2

Sangat Tidak Setuju

1

75

Berikut ini adalah indikator dari efektivitas pelayanan. Adapun kisi-kisi yang dapat digunakan sebagai indikator-indikator pada instrumen penelitian ini antara lain : Tabel 3.3 Instrumen Penelitian No.

1

2

3

4

Dimensi

Produktivitas

Efisiensi

Fleksibilitas

Keunggulan

Indikator

No. Item Instrumen

1. Kualitas dan kuantitas pegawai pemberi pelayanan. 2. Kinerja pegawai dalam proses pembuatan paspor.

1,2,3

1. Ketepatan waktu proses pelayanan paspor. 2. Kemampuan fasilitas kerja dalam menunjang pelayanan paspor.

6,7,

1. Komunikasi dan interaksi yang jelas. 2. Kemampuan menghadapi perubahan atau masalah yang terjadi. 1. Kualitas paspor yang di hasilkan dan jaminan pelayanan yang diberikan. 2. Kinerja pegawai dalam pelayanan. 3. Pemberian pelayanan sesuai dengan standar aturan yang berlaku.

4,5

8,9,10

11,12 13,14

15,16,17 18,19 20,21

76

5

6

Pengembangan

Kepuasan

1. Kemampuan pegawai dalam menangani kesalahan. 2. Kelengkapan sarana dan prasarana penunjang pelayanan paspor. 1. Sikap pegawai dalam memberikan pelayanan keimigrasian. 2. Kualitas pegawai dalam memberikan pelayanan keimigrasian.

22,23 24,25,26

27,28,29 30,31,32

Sumber : Peneliti 2014 Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data lapangan yang berasal dari lokus penelitian yakni Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang yang merupakan penyedia data-data tentang pelayanan keimigrasian. Adapun beberapa sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut (Sugiyono, 2007:156) : 1. Data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya (sampel atau responden) dengan menggunakan teknik pengumpulan data tertentu. 2. Data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari sumber kedua, yang dapat berbentuk buku-buku ilmiah, dokumentasi adminstrasi, atau bahan lain yang sudah merupakan data hasil olahan yang digunakan sebagai data awal maupun data pendukung dalam penelitian. Selanjutnya, dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumentasi, studi literatur dan kuesioner. Hal ini dilakukan agar hasil dari penelitian ini lebih baik dan dapat

77

dijadikan bahan referensi oleh peneliti lain. Pengertian-pengertian dari kelima teknik pengumpulan data tersebut adalah sebagai berikut : 1. Observasi Observasi adalah sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi di Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang untuk mengetahui pengaruh Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian

(SIMKIM)

yang

diterapkan

terhadap

Efektivitas

Pelayanan Pembuatan Paspor yang kemudian dijadikan sebagai bahan dalam mendukung penulisan penelitian ini. 2. Studi Dokumentasi Studi dokumentasi adalah mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan serta pembuktian suatu kejadian. 3. Penelitian Kepustakaan Penelitian kepustakaan yaitu dengan mempelajari sejumlah buku, tulisan, dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. 4. Kuesioner/Angket Kuesioner atau angket adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Terdapat beberapa pernyataan

78

tentang seputar objek penelitian yang nantinya akan disebarkan kepada responden yang telah ditentukan sebelumnya.

3.6 Populasi dan Sampel Penelitian Untuk mengukur dan mengetahui hasil dari sebuah penelitian salah satu faktor yang dapat diuji yaitu menggunakan populasi dan sampel. Menurut Sugiyono (2007:90) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti kemudian ditarik kesimpulan. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2007:91). Populasi pada penelitian ini adalah seluruh jumlah pemohon paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang pada tahun 2013. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari Kantor Imigrasi Kota Tangerang terdapat 74.001 pemohon. Pada penelitian ini tidak semua populasi dijadikan sampel karena keterbatasan waktu, tenaga dan lain-lain. Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu teknik Accidental Sampling. Accidental Sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau incidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (Nanang, 2010:70). Dalam penelitian ini, penarikan jumlah sampel yang digunakan untuk populasi pemohon paspor Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang adalah dengan menggunakan rumus Taro Yamane jadi

79

populasi target (N) sebanyak 74.001 orang dan menetapkan taraf kesalahan (e) sebesar 7% (Riduwan, 2007:65). Adapun lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut : N n = ——— N.d² + 1 n=

n=

74.001 74.001.(0,7)² + 1 74.001 74.001 (0,49) + 1

74.001 n = ———— 362,6049 + 1 74.001 n = ———— 364 n = 203,29 n = 203 Jadi, jumlah sampel pemohon paspor di kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang adalah sebanyak 203 orang. Dengan jumlah sampel tersebut dapat mewakili anggota populasi yang ada.

3.7 Teknik Pengolahan dan Analisis Data Pengolahan data merupakan awal dari proses analisis data. Teknik pengolahan data merupakan tahapan dimana data dipersiapkan, diklasifikasikan, dan diformat menurut aturan tertentu untuk keperluan proses berikutnya yaitu

80

analisis data. Data yang telah terkumpul diolah dengan melalui beberapa proses berikut ini : 1. Memeriksa (editing), yaitu proses pemeriksaan kembali yang dilakukan secara berulang-ulang dan cermat terhadap catatan, berkas-berkas, dan informasi yang dikumpulkan oleh peneliti dan yang dilakukan terhadap angket/kuesioner agar dapat meningkatkan kehandalan data. 2. Memberi Tanda Kode (Coding), yaitu mengklasifikasikan jawaban responden berdasarkan macamnya dengan memberikan kode terhadap jawaban responden sesuai dengan kategori masing-masing. 3. Tabulasi data (Tabulating), yaitu tahap penyusunan data berdasarkan jenis-jenis data serta perhitungan data yang disajikan dalam bentuk-bentuk tabel. Pada tahap ini, data sudah selesai diproses dan sudah dapat dibaca. Setelah data selesai diolah, kemudian dilakukan analisis data terhadap data yang sudah dikumpulkan. Analisis data merupakan upaya peneliti untuk menyederhanakan dan menyajikan data dengan mengelompokkan dalam suatu bentuk yang berarti sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan oleh pembaca. Menurut Sugiyono (2007:169) analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dari jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kuantitatif, dimana diperlukan perhitungan matematis atau teknik statistik sebagai alat bantu analisis.

81

Untuk menguji hipotesis deskriptif ini menggunakan teknik pengolahan dan analisis data sebagai berikut : 3.7.1 Uji Validitas Uji validitas digunakan untuk mengetahui seberapa tepat suatu alat ukur untuk mampu melakukan fungsinya. Alat ukur yang dapat digunakan dalam pengujian validitas suatu kuesioner adalah angka hasil skor pertanyaan ataupun skor pernyataan keseluruhan responden terhadap informasi dalam kuesioner. Sebuah instrumen dapat dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang hendak diukur atau diinginkan. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti (Riduwan, dkk.,2011:194). Pengujian validitas dalam instrumen dalam penelitian ini dengan menggunakan rumus Korelasi Pearson Product Moment. Untuk mengetahui apakah setiap butir dalam instrumen yang telah dibuat itu valid atau tidak dapat diketahui dengan cara membandingkan dengan nilai r tabel. Jika koefisien korelasi Pearson (r) setiap item pernyataan positif dan ≥ dari r tabel maka item pertanyaan tersebt dinyatakan valid. Adapun rumus Korelasi Pearson Product Moment (Sugiyono, 2008:183) sebagai berikut :

rxy

n {n

X2

XY (

(

X )(

X ) 2 }{n

Y) Y2

(

Y )2}

82

Keterangan : r

= koefisien korelasi product moment

∑x = jumlah skor dalam selebaran X ∑y = jumlah skor dalam selebaran Y ∑xy = jumlah hasil kali skor X dan Y yang berpasangan ∑x2 = jumlah skor yang dikuadratkan dalam selebaran X ∑y2 = jumlah skor yang akan dikuadratkan dalam selebaran Y N

= jumlah sampel

3.7.2 Uji Reliabilitas Reliabilitas berasal dari kata bahasa inggris rely, yang berarti percaya, dan reliabel yang berarti sebagai keterpercayaan. Dengan demikian reliabilitas dapat diartikan sebagai keterpercayaan. Relibilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi atau keteraturan hasil pengukuran suatu instrumen apabila instrumen tersebut digunakan lagi sebagai alat ukur obyek atau responden. Pengujian reliabilitas instrumen dilakukan dengan internal konsistensi dengan menggunakan teknik Alpha Cronbach yakni perhitungan yang dilakukan dengan menghitung rata-rata interkorelasi diantara butir-butir pertanyaan dalam kuesioner. Dengan dilakukan uji reliabilitas maka akan menghasilkan suatu instrumen yang benar-benar tepat atau akurat. Sebagai pedoman reliabilitas instrumen, peneliti mengacu pada siegel yang menyatakan bahwa apabila koefisien reliabilitas instrumen yang dihasilkan lebih besar dari 0,3 berarti

83

instrumen tersebut memiliki reliabilitas yang baik. Uji reliabilitas dengan menggunakan rumus Alpha Cronbach. Pengujian reliabilitas instrumen pada penelitian ini menggunakan bantuan piranti lunak Statistic Program Social Science (SPSS) versi 16. Adapun rumus Alpha Cronbach (Arikunto, 2010:240) sebagai berikut :

k

r11

k 1

1

2 b 2 t

Keterangan : r11 = reliabilitas instrument k

= banyak butir pertanyaan 2 t

= varians total 2 b

= jumlah varians butir

3.7.3 Uji T-test Pengujian hipotesis dalam penelitian akan menggunakan uji T karena variabel penelitian dalam penelitian ini bersifat tunggal. Uji Ttest digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif satu atau lebih variabel yang datanya berbentuk interval maka digunakan uji T-test sampel, dan menggunakan uji pihak kanan, karena t tabel berada disebelah kanan t hitung. Data sampel akan diberlakukan untuk populasi ini dinyatakan dalam bentuk persentase dengan tingkat kesalahan 5%. Untuk menganalisis Efektivitas Pelayanan Pembuatan

84

Paspor

dengan

Menggunakan

Sistem

Informasi

Manajemen

Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang, maka dalam menguji hipotesis deskriptif ini akan menggunakan uji T-test (Sugiyono, 2008:178) sampel dengan rumus sebagai berikut :

Keterangan : t

= nilai t yang di hitung = nilai rata-rata

µ

= nilai yang di hipotesiskan

s

= simpangan baku

n

= jumlah anggota sampel Hipotesis dalam penelitian ini adalah Hipotesis Nol (Ho) lebih

kecil atau sama dengan (≤) dan Hipotesis Alternatifnya (Ha) lebih besar (>) sehingga yang digunakan adalah uji pihak kanan dengan taraf kesalahan 5%. Dengan demikian berlaku ketentuan : 1. Bila t hitung ≤ t tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak. 2. Bila t hitung > t tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima.

85

3.8 Jadwal Penelitian Tempat

: Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang Jalan Taman Makam Pahlawan Taruna No.10 Tangerang

Lama Penelitian : Januari – Desember 2014 Adapun perincian waktu penelitian ini adalah sebagai berikut : Tabel 3.4 Jadwal Penelitian No.

Kegiatan

1

Observasi Awal

2

Pengumpulan Data

3

Penyusunan Proposal

4

Seminar Proposal

5

Proses Bimbingan

6

Pengolahan Data

7

Analisis Data

8

Sidang Skripsi

9

Revisi Akhir

Jan.

Feb.

Mar. Apr.

Tahun 2014 Mei. Juni Juli

Ags. Sep. Okt. Nov. Des.

BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Obyek Penelitian 4.1.1 Sejarah Singkat Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang dibentuk pada tahun 1998 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.03.PR.07.04 Tahun 1998 tanggal 03 Agustus 1998 dengan struktur organisasi atau klasifikasi Kantor Imigrasi Kelas II. Setelah berdirinya Provinsi Banten pada tanggal 17 Oktober 2000 dengan pusat pemerintahan yang berada di Serang, dimana wilayah ini juga di dirikan Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Provinsi Banten pada tanggal 21 Maret 2003 maka Kantor Imigrasi Kelas II Tangerang beralih dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Jawa Barat menjadi UPT dibawah naungan Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Provinsi Banten. Pada perkembangan selanjutnya menjadi Kantor Imigrasi Kelas I sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-12.PR.07.04 Tahun 2001 tanggal 30 Juli 2007. 4.1.2 Visi dan Misi Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang memiliki visi dan misi sebagai berikut :

86

87

1. Visi Memberikan pelayanan berkualitas, cepat, tepat dan responsif terhadap masyarakat pemohon jasa keimigrasian. 2. Misi i. Mewujudkan pelayanan prima dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan berbasiskan Teknologi Informasi. ii. Melakukan pengamanan dalam penerbitan dokumen keimigrasian dan perizinan keimigrasian. iii. Melakukan penegakan hukum dan pengawasan terhadap kegiatan dan keberadaan orang asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Tangerang. iv. Mewujudkan clean governance dalam menunjang pembangunan nasional. v. Mewujudkan pegawai Imigrasi Tangerang memiliki wawasan ke depan (strategic vision) dan pandangan ke depan (visioner) dan memiliki daya tanggap (responsiveness) akan perubahan dan tuntutan.

88

Gambar 4.1 Gedung Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang

Sumber : (Hasil Penelitian Lapangan, 2014) 4.1.3 Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang Berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M. 03. PR. 07. 04 Tahun 1998 tanggal 03 Agustus 1998 wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang adalah sebagai berikut : 1. Kota Tangerang Dengan luas 164,54 km2, dengan jumlah kecamatan sebanyak 13 (tiga belas) kecamatan antara lain Batuceper, Benda, Cibodas, Ciledug, Cipondoh, Jatiuwung, Karang Tengah, Karawaci, Larangan, Neglasari Periuk, Pinang dan Tangerang.

89

2. Kabupaten Tangerang Dengan luas 1.110 km2, dengan jumlah kecamatan sebanyak 21 (dua puluh satu) kecamatan antara lain Cisoka, Tigaraksa, Jambe, Cikupa, Panangon, Curug, Legok, Pagedangan, Pasar Kemis, Balaraja, Jayanti, Kresek, Kronjo, Mauk, Kemiri, Sukadiri, Rajeg, Sepatan, Pakuaji, Teluk Naga, dan Kosambi. 3. Kota Tangerang Selatan Kota Tangerang Selatan merupakan pemekaran dari Kabupaten Tangerang resmi berdiri pada tanggal 24 Januari 2009, dengan luas wilayah 147,19 km2 dan dengan jumlah kecamatan sebanyak 8 (delapan) kecamatan antara lain Ciputat, Pamulang, Pondok Aren, Cisauk, Setu Serpong Utara, Ciputat Timur. Gambar 4.2 Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang

Sumber : (Seksi Infokim Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang, 2013)

90

4.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Imigrasi Kelas I Kota Tangerang Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang terdiri dari : 1. Bidang Tata Usaha Bidang Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan urusan rumah tangga Kantor Imigrasi. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, bidang tata usaha mempunyai tugas : 1. Melakukan urusan kepegawaian. 2. Melakukan urusan keuangan. 3. Melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga. Bagian Tata Usaha terdiri dari : 1. Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan Kantor Imigrasi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Sub. Bagian Keuangan Sub bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan Kantor Imigrasi berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. 2. Bidang Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian Bagian Informasi dan Sarana Komunikasi keimigrasian mempunyai tugas yaitu melakukan penyebaran dan pemanfaatan informasi serta

91

pengelolaan sarana komunikasi keimigrasian di lingkungan Kantor Imigrasi yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, bidang Informasi dan Sarana komunikasi Keimigrasian mempunyai fungsi : 1. Melakukan pengumpulan, penelaahan, analisis data, evaluasi, penyajian

informasi

dan

penyebaran

untuk

penyelidikan

keimigrasian. 2. Melakukan pemeliharaan, pengamanan dokumentasi keimigrasian dan penggunaan serta pemeliharaan sarana komunikasi. Bidang Informasi dan Sarana komunikasi terdiri dari : 1. Seksi Informasi Keimigrasian Seksi Informasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyebaran dan pemanfaatan informasi mengenai warga negara Indonesia dan orang asing dalam rangka kerja sama tukar menukar informasi untuk pengamanan teknik operasional keimigrasian. 2. Seksi Sarana Komunikasi Keimigrasian Seksi

Sarana

melakukan

Komunikasi

pemeliharaan

Keimigrasian dan

mempunyai

pengamanan

tugas

dokumentasi

keimigrasian serta melakukan penggunaan pemeliharaan sarana komunikasi. 3. Bidang Lalu Lintas dan Status Keimigrasian Bidang Lalu Lintas dan Status Keimigrasian mempunyai tugas melakukan kegiatan keimigrasian di lingkungan kantor Imigrasi yang

92

bersangkutan berdasarkan di bidang lalu lintas dan status perundangundangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, bidang Lalu Lintas dan Status Keimigrasian mempunyai fungsi : 1. Melakukan pemberian dokumen perjalanan, izin berangkat dan izin kembali. 2. Melakukan penentuan status keimigrasian bagi orang asing yang berada di Indonesia. 3. Melakukan suatu penelitian terhadap kebenaran bukti-bukti kewarganegaraan seseorang mengenai status kewarganegaraan. Bidang Lalu Lintas dan Status Keimigrasian terdiri dari : 1. Seksi Keimigrasian Seksi Perizinan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan urusan perizinan pemberian Surat Perjalanan RI, izin masuk/keluar berdasarkan ketentuan yang berlaku. 2. Seksi Status Keimigrasian Seksi Status Keimigrasian mempunyai tugas melakukan urusan penyaringan, penelitian, penyelesaian permohonan izin tinggal, alih status izin keimigrasian dan penelitian terhadap kebenaran buktibukti kewarganegaraan seseorang dan memberikan surat keterangan keimigrasian dalam rangka kelengkapan permohonan sebuah pewarganegaraan.

93

4. Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing di lingkungan Kantor Imigrasi yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian mempunyai sifat : 1. Melakukan

pemantauan

terhadap

pelanggaran

perizinan

keimigrasian dan mengadakan kerjasama antar instansi di bidang pengawasan orang asing. 2. Melakukan penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran keimigrasian. Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian terdiri dari : 1. Seksi Pengawasan Keimigrasian Seksi Pengawasan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan pemantauan terhadap pelanggaran perizinan keimigrasian dan mengadakan kerjasama antar instansi di bidang pengawasan orang asing. 2. Seksi Penindakan Keimigrasian Seksi Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyidikan

dan

penindakan,

pencegahan

dan

penangkalan,

penampungan sementara dan perawatan orang asing yang belum dapat

dipulangkan,

pemulangan

dan

pengusiran

terhadap

94

pelanggaran

keimigrasian

berdasarkan

peraturan

perundang-

undangan yang berlaku. 4.1.5 Lokasi Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang Berdasarkan letaknya, kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang berada di pusat Kota Tangerang tepatnya berada di Jalan Taman Makam Pahlawan Taruna Nomor 10 Tangerang, dengan letak yang strategis dan berdekatan dengan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang hal ini membuat Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang mudah diakses oleh seluruh masyarakat. 4.1.6 Sumber Daya Manusia Jumlah pegawai Imigrasi Kelas I Kota Tangerang sebanyak 107 orang. Jumlah pegawai ini merupakan unsur penunjang utama dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Imigrasi Kelas I Kota Tangerang. Adapun kondisi pegawai Imigrasi Kelas I Kota Tangerang adalah sebagai berikut : Tabel 4.1 Data Pegawai Imigrasi Kelas I Kota Tangerang Jenis

Gol IV

Kelamin

a b c d

a

b

c d

a

b

Laki-laki

1

-

-

-

6

21 6 3

9

2 12 2

-

-

-

-

62

Perempuan -

-

-

-

10 23 1 2

1

1

1

-

-

-

-

45

-

-

-

16 44 7 5 10 3 18 3

-

-

-

-

107

Jumlah

1

Gol III

Gol II c

6

Gol I d a b c d Jumlah

Sumber : (Seksi Infokim Imigrasi Kelas I Kota Tangerang, 2013) Berdasarkan tabel di atas, kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang memiliki jumlah pegawai yang cukup banyak mulai dari pimpinan sampai

95

pegawai staf atau pelaksana yakni keseluruhannya berjumlah 107 orang. Dari jumlah pegawai tersebut didominasi oleh pegawai berjenis kelamin laki-laki yang berjumlah 62 orang dan pegawai perempuan hanya berjumlah 45 orang . Dari segi tingkat golongan, pegawai Imigrasi Kelas I Kota Tangerang didominasi oleh pegawai dengan tingkat golongan III/b yaitu berjumlah 44 orang dan yang paling sedikit yaitu golongan IV/a yaitu berjumlah 1 orang. 4.1.7 Direktorat Jenderal Imigrasi Adapun kedudukan, tugas dan fungsi dari Direktorat Jenderal Imigrasi adalah sebagai berikut : 1. Kedudukan Direktorat Jenderal Imigrasi adalah unsur pelaksana yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Direkorat Jenderal Imigrasi dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal. 2. Tugas Direktorat Jenderal Imigrasi mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang imigrasi. 3. Fungsi Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud di atas. Direktorat Jenderal Imigrasi menyelenggarakan fungsi : 1. Penyiapan keimigrasian.

perumusan

kebijakan

Departemen

di

bidang

96

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Penyusunan norma, standar, pedoman, prosedur dan kriteria di bidang keimigrasian. 4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang imigrasi. 5. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Jenderal Imigrasi. 6. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengamanan teknis operasional di bidang keimigrasian. 7. Pengawasan teknis atas pelaksanaan tugas di bidang keimigrasian. 8. Pembinaan dan pengelolaan sumber daya

manusia, keuangan,

perlengkapan, sistem dan metode di bidang keimigrasian. 9. Pelayanan teknis di bidang keimigrasian.

4.2 Pengujian Persyaratan Statistik 4.2.1 Uji Validitas Pengujian validitas dengan menggunakan alat bantu piranti lunak Statistic Program Social Science (SPSS) versi 16 dengan hasil sebagai berikut :

97

Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas (Uji Butir Pertanyaan) Nomor Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Koefisien Korelasi (r Hitung) 0,471 0,366 0,368 0,365 0,325 0,363 0,358 0,362 0,424 0,444 0,255 0,510 0,277 0,421 0,503 0,472 0,228 0,403 0,428 0,390 0,400 0,322 0,476 0,293 0,427 0,445 0,506 0,427 0,450 0,414 0,429 0,451

r Tabel

Keterangan

0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138

Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid

Sumber : Hasil Olahan Data Penelitian Lapangan, 2014 Adapun kriteria item atau butir instrumen yang digunakan adalah apabila r hitung > r tabel, berarti item atau butir instrumen dinyatakan valid, dan jika r

98

hitung < r tabel, berarti item atau butir instrumen dinyatakan tidak valid. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa semua instrumen adalah valid dibuktikan dari nilai r hitung, r tabel pada taraf signifikasi 5 persen. 4.2.2 Uji Reliabilitas Dalam menjaga kehandalan dari sebuah instrumen atau alat ukur maka peneliti melakukan uji reliabilitas, dimana instrumen yang dilakukan uji reliabilitas adalah instrumen yang dinyatakan valid, sedangkan instrumen yang dinyatakan tidak valid maka tidak bisa dilakukan uji reliabilitas. Pengukuran reliabilitas menggunakan rumus Alpha Cronbach dengan bantuan SPSS 16. Adapun hasil dari uji reliabilitas yang telah dilakukan dalam penelitian ini adalah nilai Alpha Cronbach sebesar 0,826. Jika mengacu pada Siegel yang menggunakan pedoman reliability instrumen adalah sebesar 0,3 maka artinya 0,826 > 0,3 sehingga instrumen yang diuji dapat reliabel. Tabel 4.3 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Reliability Statistics Cronbach's Alpha

N of Items

.826

32

Sumber : Hasil Olahan Data Penelitian Lapangan, 2014

99

4.3 Deskripsi Data 4.3.1 Identitas Responden Dalam penelitian yang berjudul yang berjudul “Efektivitas Pelayanan Pembuatan Paspor dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) di Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang” yakni yang menjadi responden dalam peneltian ini adalah para pemohon paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang dengan Jumlah responden sebanyak 203 orang. Teknik sampling yang digunakan adalah teknik Accidental Sampling yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan yang dianggap cocok sebagai sumber data. Dalam rangka memudahkan penelitian ini, peneliti mengelompokkan dan mengolah data hasil penelitian dengan membagi pernyataan-pernyataan dalam angket sesuai dengan indikator-indikator yang akan diukur berdasarkan teori yang peneliti anggap sesuai dengan tujuan penelitian ini. Dalam mengisi angket, responden diminta untuk memberikan identitas diri sebagai penunjang data, dimana identitas diri meliputi nama, jenis kelamin, usia dan tingkat pendidikan. Berikut ini pemaparan data identitas diri responden yang terdapat dalam angket. Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin No. 1 2

Jenis Kelamin Perempuan Laki-Laki Jumlah

Jumlah 105 98 203

Sumber : Hasil Olahan Data Penelitian Lapangan, 2014

100

Berdasarkan tabel 4.4 di atas maka dapat diketahui jumlah responden sebanyak 203 orang. Jumlah diatas menjelaskan bahwa yang menjadi responden penelitian di Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang yaitu para pemohon paspor, dimana lebih banyak didominasi oleh pemohon perempuan yaitu sebanyak 105 orang dibandingkan dengan pemohon laki-laki yaitu sebanyak 98 orang. Tabel 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia No 1 2 3 4

Usia < 20 Tahun 21-30 Tahun 31-40 Tahun 41-50 Tahun Jumlah

Jumlah 9 81 92 21 203

Sumber : Hasil Olahan Data Penelitian Lapangan, 2014 Berdasarkan tabel diatas 4.5 diatas maka dapat diketahui bahwa para pemohon paspor (responden) dalam penelitian ini berdasarkan tingkat usianya didominasi oleh tingkat usia antara 31-40 tahun yaitu sebanyak 92 orang. Selanjutnya, tingkat usia 21-30 tahun sebanyak 81 orang. Tingkat usia 41-50 tahun sebanyak 21 orang dan tingkat usia < 20 tahun sebanyak 9 orang. Tabel 4.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan No 1 2 3 4

Tingkat Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Diploma S1 S2/S3 Jumlah

Jumlah 30 42 78 12 203

Sumber : Hasil Olahan Data Penelitian Lapangan, 2014

101

Berdasarkan tabel 4.6 di atas maka dapat diketahui bahwa karakteristik para pemohon paspor (responden) dalam penelitian ini berdasarkan tingkat pendidikannya didominasi oleh responden yang memiliki latar belakang pendidikan S1 yaitu sebanyak 78 orang. Selanjutnya, pada tingkat Diploma sebanyak 42 orang dan pada tingkat SMA sebanyak 30 orang. Yang terakhir yaitu pada tingkat pendidikan S2 sebanyak 12 orang. 4.3.2 Analisis Data Dalam penelitian ini jenis dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif, maka data yang diperoleh tidak hanya berbentuk kalimat dari hasil wawancara dan pernyataan dari hasil penyebaran angket, melainkan dari hasil penelitian yang berbentuk angka yang kemudian diolah. Skala yang dipakai dalam angket ini adalah skala Likert, dimana pemilihan jawaban terdiri atas 5 item skoring, antara lain skor 5 untuk penilaian sangat setuju, skor 4 untuk penilaian setuju, skor 3 untuk penilaian kurang setuju, skor 2 untuk penilaian tidak setuju dan skor 1 untuk penilaian sangat tidak setuju. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 6 (enam) indikator-indikator efektivitas menurut Gibson dalam Makmur (2008:125) yakni produktivitas, efisiensi, fleksibilitas, keunggulan, pengembangan dan kepuasan. Untuk mengetahui dan menjelaskan lebih dalam mengenai efektivitas pelayanan pembuatan paspor dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) di Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang terkait dengan 6 indikator dari teori yang telah dirumuskan sesuai

102

dengan apa yang ditemukan di lapangan, adapun lebih lengkapnya peneliti menguraikannya dalam bentuk diagram disertai penjelasan dan kesimpulan hasil jawaban dari pernyataan yang diajukan kepada para responden melalui penyebaran angket yaitu sebagai berikut : 4.3.2.1 Produktivitas Terdapat 5 (lima) butir pernyataan yang berhubungan dengan indikator produktivitas, antara lain : Pertama, pernyataan yang berkaitan dengan pegawai Imigrasi Kelas I Kota Tangerang bekerja secara cepat dalam memberikan pelayanan. Didapatkan data hasil penelitian bahwa 18 responden menjawab sangat setuju, 102 responden menjawab setuju, 49 responden menjawab kurang setuju, 25 responden menjawab tidak setuju dan 9 responden menjawab sangat tidak setuju. Untuk lebih jelasnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

103

Diagram 4.1 Jawaban Responden Mengenai Pegawai Imigrasi Bekerja Secara Cepat dalam Memberikan Pelayanan

120

102

SANGAT SETUJU

100

SETUJU

80 60 40

KURANG SETUJU

49 18

20

TIDAK SETUJU

25 9

SANGAT TIDAK SETUJU

0

Sumber : Hasil Olahan Data Penelitian Lapangan, 2014 Berdasarkan diagram 4.1 di atas maka dapat dijelaskan bahwa 9 persen responden menjawab sangat setuju, 50 persen responden menjawab setuju, 24 persen menjawab kurang setuju, 12 persen menjawab tidak setuju, dan 5 persen sangat tidak setuju. Mayoritas responden 9 persen menjawab sangat setuju dan 50 persen menjawab setuju, hal ini dapat diartikan bahwa para pegawai di Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang sudah bekerja secara cepat guna memberikan pelayanan secara maksimal dalam pelayanan paspor. Tetapi terdapat 24 persen menjawab kurang setuju dan 12 persen menjawab tidak setuju hal dikarenakan tidak semua dari pegawai tersebut bekerja secara cepat dalam memberikan pelayanan. Kedua, pernyataan yang berkaitan dengan pegawai Imigrasi Kelas I Kota Tangerang yang bekerja saat ini sudah sesuai dengan keahlian bidangnya

104

masing-masing. Data hasil penelitian menunjukkan bahwa 17 responden menjawab sangat setuju, 109 responden menjawab setuju, 43 responden menjawab kurang setuju, 27 responden menjawab tidak setuju dan 7 responden menjawab sangat tidak setuju. Untuk lebih jelasnya dapat dijelaskan sebagai berikut : Diagram 4.2 Jawaban Responden Mengenai Pegawai Imigrasi Yang Bekerja Saat Ini Sudah Sesuai Dengan Keahlian Bidangnya Masing-Masing

109

120

SANGAT SETUJU

100

SETUJU

80

KURANG SETUJU

43

60 40 20

17

TIDAK SETUJU

27 7

SANGAT TIDAK SETUJU

0

Sumber : Hasil Olahan Data Penelitian Lapangan, 2014 Berdasarkan diagram 4.2 di atas dapat dijelaskan bahwa 8 persen responden menjawab sangat setuju, 54 persen responden menjawab setuju, 21 persen responden menjawab kurang setuju, 13 persen responden menjawab tidak setuju, dan 4 persen responden menjawab sangat tidak setuju. Mayoritas dari para responden menjawab setuju, dengan demikian dapat diartikan bahwa para pegawai yang bekerja di Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang sudah sesuai dengan keahlian bidangnya masing-masing sehingga para pegawai yang

105

bekerja sudah menguasai bidang pekerjaanya masing-masing sesuai dengan latar belakang pendidikannya masing-masing. Ketiga, pernyataan yang berkaitan dengan jumlah pegawai yang bekerja di Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang saat ini sudah mampu melayani permintaan pelayanan keimigrasian yang ada.

Data hasil penelitian

menunjukkan bahwa 18 responden menjawab sangat setuju, 118 responden menjawab setuju, 47 responden menjawab kurang setuju, 17 responden menjawab tidak setuju dan 3 responden menjawab sangat tidak setuju. Untuk lebih jelasnya dapat dijelaskan sebagai berikut : Diagram 4.3 Jawaban Responden Mengenai Jumlah Pegawai yang Ada Saat Ini Sudah Mampu Melayani Permintaan Pelayanan Keimigrasian Yang ada 118 120

SANGAT SETUJU

100

SETUJU

80 60 40 20

KURANG SETUJU

47

TIDAK SETUJU

18

17 3

SANGAT TIDAK SETUJU

0

Sumber : Hasil Olahan Data Penelitian Lapangan, 2014 Berdasarkan diagram 4.3 di atas dapat dijelaskan bahwa 9 persen responden menjawab sangat setuju, 58 persen responden menjawab setuju, 23 persen menjawab kurang setuju, 8 persen responden menjawab tidak setuju dan

106

2 persen responden menjawab sangat tidak setuju. Berdasarkan data tersebut kita dapat ketahui bahwa sebagian dari masyarakat pengguna jasa pelayanan keimigrasian menilai setuju bahwa jumlah pegawai yang ada saat ini sudah mampu menangani permintaan paspor yang. Akan tetapi ada responden yang menilai kurang setuju. Hal ini juga membuktikan bahwa ada beberapa bagian dari masyarakat yang merasa masih kurang puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh Imigrasi Kelas I Kota Tangerang dikarenakan jumlah pegawai yang ada belum mampu menangani permintaan masyarakat. Keempat, pernyataan yang berkaitan dengan kerjasama pegawai dalam memberikan pelayanan paspor. Data hasil penelitian menunjukkan bahwa 24 responden menjawab sangat setuju, 109 responden menjawab setuju, 52 responden menjawab kurang setuju, 16 responden menjawab tidak setuju dan 2 responden menjawab sangat tidak setuju. Untuk lebih jelasnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

107

Diagram 4.4 Jawaban Responden Mengenai Kerjasama Pegawai Dalam Memberikan Pelayanan

109

120

SANGAT SETUJU

100

SETUJU

80 60 40 20

KURANG SETUJU

52

TIDAK SETUJU

24

16

2

SANGAT TIDAK SETUJU

0

Sumber : Hasil Olahan Data Penelitian Lapangan, 2014 Berdasarkan diagram 4.4 di atas dapat dijelaskan bahwa 12 persen responden menjwab sangat setuju, 54 persen responden menjawab setuju, 24 persen responden menjawab kurang setuju, 8 persen responden menjawab tidak setuju dan 1 persen responden menjawab sangat tidak setuju. Berdasarkan data tersebut kita dapat ketahui bahwa antara pegawai di Kantor Imigrasi Kota Tangerang dalam melakukan atau mengerjakan pekerjaanya saling membantu ataupun kerjasama sehingga kualitas pekerjaan yang dihasilkan baik serta pelayanan yang diberikan kepada masyarakat lebih maksimal. Kelima, pernyataan yang berkaitan dengan pegawai bekerja secara cekatan dalam memberikan pelayanan paspor. Data hasil penelitian menunjukkan bahwa 25 responden menjawab sangat setuju, 106 responden menjawab setuju, 49 responden menjawan kurang setuju, 14 responden menjawab tidak setuju,

108

dan 9 responden menjawan sangat tidak setuju. Untuk lebih jelasnya dapat dijelaskan sebagai berikut : Diagram 4.5 Jawaban Responden Mengenai Pegawai Bekerja Secara Cekatan Dalam Memberikan Pelayanan

106

120

SANGAT SETUJU

100

SETUJU

80 60 40 20

KURANG SETUJU

49 25

TIDAK SETUJU

14

9

SANGAT TIDAK SETUJU

0

Sumber : Hasil Olahan Data Penelitian Lapangan, 2014 Berdasarkan diagram 4.5 di atas dapat dijelaskan bahwa 12 persen responden menjawab sangat setuju, 52 persen responden setuju, 24 persen responden menjawab kurang setuju, 7 persen responden menjawab tidak setuju dan 5 persen responden menjawab sangat tidak setuju. Berdasarkan data tersebut kita dapat ketahui bahwa pegawai yang bekerja di Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang dalam mengerjakan pekerjaanya dilakukan secara cekatan sehingga pelayanan yang dihasilkan dinilai baik. Tetapi sebanyak 24 persen dari responden menjawab kurang setuju, hal ini berarti ada sebagian kecil pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang tidak bekerja secara cekatan sehingga pelayanannya menjadi tidak maksimal.

109

4.3.2.2 Efisiensi Terdapat 5 (lima) butir pernyataan yang berhubungan dengan indikator efisiensi, antara lain : Pertama, pernyataan yang berkaitan dengan penyelesaian atau penerbitan paspor tepat waktu. Hasil data penelitian yang ada dilapangan menunjukkan bahwa 26 responden menjawab sangat setuju, 112 responden menjawab sangat setuju, 38 responden menjawab kurang setuju, 19 responden menjawab tidak setuju dan hanya 8 responden yang menjawab sangat tidak setuju. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut : Diagram 4.6 Jawaban Responden Mengenai Penyelesaian atau Penerbitan Paspor Tepat Waktu 112

120

SANGAT SETUJU

100

SETUJU

80

KURANG SETUJU

60 40 20

38 26

TIDAK SETUJU

19

8

SANGAT TIDAK SETUJU

0

Sumber : Hasil Olahan Data Penelitian Lapangan, 2014 Berdasarkan diagram 4.6 di atas dapat dijelaskan bahwa 13 persen responden menjawab sangat setuju, 55 persen responden menjawab setuju, 19 persen responden menjawab kurang setuju, 9 persen menjawab tidak setuju dan

110

4 persen responden menjawab sangat tidak setuju. Berdasarkan data tersebut kita dapat ketahui bahwa pelayanan paspor yang dilakukan di Imigrasi Kelas I Kota Tangerang pada saat proses penerbitan atau penyelesaian paspor sudah cukup tepat pada waktu. Hal ini dibuktikan dengan 13 persen menjawab sangat setuju dan 55 persen responden menjawab setuju terkait hal tersebut. Tetapi ada 19 persen menjawab kurang setuju dan 9 persen responden menjawab tidak setuju. Dengan demikian menunjukkan bahwa dalam proses penerbitan atau penyelesaian paspor di Imigrasi Kelas I Kota Tangerang belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat. Kedua, pernyataan yang berkaitan dengan waktu proeses pengurusan paspor sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan data yang diperoleh dari penyebaran angket di lokasi penelitian didapatkan hasil yaitu 16 responden menjawab sangat setuju, 119 responden menjawab setuju, 44 responden menjawab kurang setuju, 19 responden menjawab tidak setuju dan 5 responden menjawab sangat tidak setuju. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut :

111

Diagram 4.7 Jawaban Responden Mengenai Waktu Proses Pengurusan Paspor Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku

119 120

SANGAT SETUJU

100

SETUJU

80 60 40 20

KURANG SETUJU

44

TIDAK SETUJU

16

19 5

SANGAT TIDAK SETUJU

0

Sumber : Hasil Olahan Data Penelitian Lapangan, 2014 Berdasarkan diagram 4.7 di atas dapat dijelaskan bahwa 8 persen responden menjawab sangat setuju, 59 persen responden menjawab setuju, 21 persen responden menjawab kurang setuju, 9 persen menjawab tidak setuju dan 3 persen responden menjawab sangat tidak setuju. Dapat disimpulkan bahwa mayoritas dari responden 8 persen responden menjawab sangat setuju dan 59 persen menjawab setuju. Hal ini menunjukkan bahwa waktu proses pengurusan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang sudah sesuai dengan apa yang di tentukan dalam aturan yang ada. Tetapi ada 21 persen masyarakat menjawab kurang setuju, hal ini berarti tidak semua masyarakat dilayanai secara tepat waktu sesuai dengan aturan yang ada. Ketiga, pernyataan yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi oleh pegawai memberikan keakuratan dalam pelayanan paspor. Dari hasil

112

penyebaran angket dilapangan diperoleh hasil 26 responden menjawab sangat setuju, 113 responden menjawab sangat setuju, 31 responden menjawab kurang setuju, 25 responden menjawab tidak setuju dan 8 responden yang menjawab sangat tidak setuju. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut : Diagram 4.8 Jawaban Responden Mengenai Pemanfaatan Teknologi Oleh Pegawai Memberikan Keakuratan Dalam Pelayanan Paspor 113

120

SANGAT SETUJU

100

SETUJU

80

KURANG SETUJU

60 40 20

26

31

TIDAK SETUJU

25 8

SANGAT TIDAK SETUJU

0

Sumber : Hasil Olahan Data Penelitian Lapangan, 2014 Berdasarkan diagram 4.8 di atas dapat dijelaskan bahwa pemanfaatan teknologi oleh pegawai dalam pelayanan paspor sudah memberikan keakuratan terhadap kualitas pekerjaan yang dihasilkan. Hal tersebut terlihat dari 13 persen responden menjawab sangat setuju, 56 persen responden menjawab setuju, 15 persen responden menjawab kurang setuju, 12 persen responden menjawab tidak setuju dan 4 persen menjawab sangat tidak setuju. Mayoritas dari para responden menjawab setuju, dengan demikian bahwa teknologi yang dimanfaatkan oleh pegawai seperti komputer, scanner dan peralatan lainnya

113

dapat meningkatkan keakuratan yang tinggi sehingga meminimalisasi kesalahan pekerjaan para pegawai. Keempat, pernyataan yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi oleh pegawai memberikan kecepatan dalam pelayanan paspor. Data hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa 26 responden menjawab sangat setuju, 117 responden menjawab setuju, 39 responden menjawab kurang setuju, 15 responden menjawab tidak setuju dan 6 responden menjawab sangat tidak setuju. Untuk lebih jelasnya dapat dijelaskan sebagai berikut : Diagram 4.9 Jawaban Responden Mengenai Pemanfaatan Teknologi Oleh Pegawai Memberikan Kecepatan Dalam Pelayanan Paspor

117 120

SANGAT SETUJU

100

SETUJU

80

KURANG SETUJU

60 40 20

39 26

TIDAK SETUJU

15

6

SANGAT TIDAK SETUJU

0

Sumber : Hasil Olahan Data Penelitian Lapangan, 2014 Berdasarkan diagram 4.9 di atas dapat dijelaskan bahwa 13 persen responden menjawab sangat setuju, 58 persen responden menjawab setuju, 19 persen responden menjawab kurang setuju, 7 persen responden menjawab tidak setuju dan 3 persen responden menjawab sangat tidak setuju. Mayoritas dari

114

para responden 13 persen responden menjawab sangat setuju dan 58 persen menjawab setuju, hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi seperti internet, aplikasi software dan lainnya oleh para pegawai Imigrasi Kelas I Kota Tangerang

memberikan

kecepatan

pekerjaan

sehingga

meningkatkan

produktivitas dan mengefisiensikan waktu kerja para pegawai Kelima, pernyataan yang berkaitan dengan pemanfaatan fasilitas kerja oleh pegawai memberikan kemudahan dalam pelayanan paspor. Dari hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa 24 responden menjawab sangat setuju, 121 responden menjawab setuju, 38 responden menjawab kurang setuju, 13 responden menjawab tidak setuju, dan 7 responden menjawab sangat tidak setuju. Untuk lebih jelasnya dapat dijelaskan sebagai berikut : Diagram 4.10 Jawaban Responden Mengenai Pemanfaatan Fasilitas Kerja Oleh Pegawai Memberikan Kemudahan Dalam Pelayanan Paspor

121

140

SANGAT SETUJU

120

SETUJU

100

KURANG SETUJU

80 60 40 20

TIDAK SETUJU

38 24

13

7

SANGAT TIDAK SETUJU

0

Sumber : Hasil Olahan Data Penelitian Lapangan, 2014

115

Berdasarkan diagram 4.10 di atas dapat dijelaskan bahwa 12 persen responden menjawab sangat setuju, 60 persen responden menjawab setuju, 19 persen responden menjawab kurang setuju, 6 persen responden menjawab tidak setuju dan 3 persen menjawab sangat tidak setuju. Mayoritas dari responden 12 persen menjawab sangat setuju dan 60 persen menjawab setuju, hal ini dapat diartikan bahwa pemanfaatan fasilitas kerja seperti komputer, printer dan peralatan kantor lainnya bagi para pegawai memberikan kemudahan pekerjaan bagi para pegawai guna menunjang pelayanan kepada masyarakat secara maksimal. 4.3.2.3 Fleksibilitas Terdapat 4 (empat) butir pernyataan yang berhubungan dengan indikator fleksibilitas, antara lain : Pertama, pernyataan yang berkaitan dengan pegawai Imigrasi Kelas I Kota Tangerang selalu menyampaikan informasi kepada masyarakat setiap mekanisme pelayanan paspor. Dari hasil penyebaran angket didapatkan hasil yaitu 12 responden menjawab sangat setuju, 116 responden menjawab setuju, 50 responden menjawab kurang setuju, 22 responden menjawab tidak setuju dan 3 responden yang menjawab sangat tidak setuju. Untuk lebih jelasnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

116

Diagram 4.11 Jawaban Responden Mengenai Pegawai Selalu Menyampaikan Informasi Kepada Masyarakat Setiap Mekanisme Pelayanan Paspor 116 120

SANGAT SETUJU

100

SETUJU

80 60

TIDAK SETUJU

40 20

KURANG SETUJU

50

12

22 3

SANGAT TIDAK SETUJU

0

Sumber : Hasil Olahan Data Penelitian Lapangan, 2014 Berdasarkan diagram 4.11 di atas dapat dijelaskan bahwa 6 persen responden menjawab sangat setuju, 57 persen responden menjawab setuju, 24 persen responden menjawab kurang setuju, 11 persen responden menjawab tidak setuju dan 2 persen responden menjawab sangat tidak setuju. Mayoritas dari responden 57 persen menjawab setuju, hal ini menunjukkan bahwa para pegawai di Imigrasi Kelas I Kota Tangerang selalu menyampaikan informasi terkait mekanisme pelayanan paspor secara secara berkesinambungan (continue) dan jelas kepada para masyarakat sehingga masyarakat merasa tidak kekurangan informasi terkait permohonan paspor. Akan tetapi terdapat 24 persen responden menjawab kurang setuju dan 11 persen responden menjawab tidak setuju, hal ini membuktikan bahwa ada sebagian dari masyarakat merasa

117

kurang puas mengenai informasi yang disampaikan oleh pegawai Imigrasi Kelas I Kota Tangerang yang dinilai masih kurang informatif bagi masyarakat. Kedua, pernyataan yang berkaitan dengan informasi yang diberikan kepada masyarakat mudah dimengerti oleh masyarakat. Dari hasil penelitian didapatkan hasil yaitu 30 responden menjawab sangat setuju, 113 responden menjawab setuju, 36 responden menjawab kurang setuju, 15 responden menjawab tidak setuju dan 9 responden menjawab sangat tidak setuju. Untuk lebih jelasnya dapat dijelaskan sebagai berikut : Diagram 4.12 Jawaban Responden Mengenai Informasi Yang Diberikan Kepada Masyarakat Mudah Dimengerti Oleh Masyarakat 113

120

SANGAT SETUJU

100

SETUJU

80

KURANG SETUJU

60 40 20

30

36

TIDAK SETUJU

15

9

SANGAT TIDAK SETUJU

0

Sumber : Hasil Olahan Data Penelitian Lapangan, 2014 Berdasarkan diagram 4.12 di atas dapat dijelaskan bahwa 15 persen responden menjawab sangat setuju, 56 persen responden menjawab setuju, 18 persen responden menjawab kurang setuju, 7 persen responden menjawab tidak setuju dan 4 persen responden menjawab sangat tidak setuju. Mayoritas dari

118

responden 15 persen menjawab sangat setuju dan 56 persen menjawab setuju, hal ini menunjukkan bahwa informasi yang diberikan oleh para pegawai Imigrasi Kelas I Kota Tangerang mudah dipahami dan dimengerti sehingga masyarakat tahu akan cara-cara ataupun syarat-syarat yang dibutuhkan dalam mengajukan permohonan paspor. Ketiga, pernyataan yang berkaitan dengan pegawai membantu masyarakat apabila merasa kesulitan terkait mekanisme pembuatan paspor. Dari penyebaran angket dilapangan didapatkan hasil 19 responden menjawab sangat setuju, 120 responden menjawab setuju, 35 responden menjawab kurang setuju, 25 responden menjawab tidak setuju dan 4 responden menjawab sangat tidak setuju. Untuk lebih jelasnya dapat dijelaskan sebagai berikut : Diagram 4.13 Jawaban Responden Mengenai Pegawai Membantu Masyarakat Apabila Merasa Kesulitan Terkait Mekanisme Pembuatan Paspor 120 120

SANGAT SETUJU

100

SETUJU

80

KURANG SETUJU

60 40

20

35 19

TIDAK SETUJU

25 4

SANGAT TIDAK SETUJU

0

Sumber : Hasil Olahan Data Penelitian Lapangan, 2014

119

Berdasarkan diagram 4.13 di atas dapat dijelaskan bahwa 9 persen responden menjawab sangat setuju, 59 persen responden menjawab setuju, 17 persen responden menjawab kurang setuju, 12 persen responden menjawab tidak setuju, dan 3 persen responden menjawab sangat tidak setuju. Mayoritas dari responden sebanyak 59 persen menjawab setuju, hal ini membuktikan bahwa para pegawai Imigrasi Kelas I Kota Tangerang selalu membantu serta menolong para masyarakat yang merasa kesulitan akan mekanisme pembuatan paspor di Imigrasi Kelas I Tangerang. Keempat, pernyataan yang berkaitan dengan pegawai selalu menjawab dengan baik setiap masalah atau komplain dari masyarakat. Dari hasil penyebaran angket kepada 203 responden didapatkan hasil yaitu 14 responden menjawab sangat setuju, 102 responden menjawab setuju, 54 responden menjawab kurang setuju, 22 responden menjawab tidak setuju, dan 9 responden menjawab sangat tidak setuju. Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan pada diagram berikut ini :

120

Diagram 4.14 Jawaban Responden Mengenai Pegawai Selalu Menjawab Dengan Baik Setiap Masalah Atau Komplain Dari Masyarakat

120

102

SANGAT SETUJU

100

SETUJU

80

54

KURANG SETUJU

60 40 20

TIDAK SETUJU

14

22 9

SANGAT TIDAK SETUJU

0

Sumber : Hasil Olahan Data Penelitian Lapangan, 2014 Berdasarkan diagram 4.14 di atas dapat dijelaskan bahwa 7 persen responden menjawab sangat setuju, 51 persen responden menjawab setuju, 26 persen responden menjawab kurang setuju, 11 persen menjawab tidak setuju dan 5 persen menjawab sangat tidak setuju. Mayoritas dari responden 7 persen menjawab sangat setuju dan 51 persen menjawab setuju, hal ini membuktikan bahwa apabila dalam pelaksanaan pelayanan pembuatan paspor terjadi suatu masalah atau komplain, para pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang dengan segera bertanggungjawab dan menyelesaikan dengan baik atas masalah yang diadukan tersebut. Akan tetapi masih belum secara keseluruhan pegawai di Imigrasi Kelas I Kota Tangerang menjawab dengan baik masalah atau komplain dari masyarakat sehingga 26 persen responden masih menjawab kurang setuju dan 11 persen menjawab tidak setuju terkait hal tersebut.

121

4.3.2.4 Keunggulan Terdapat 7 (tujuh) butir pernyataan yang berhubungan dengan indikator keunggulan, antara lain : Pertama, pernyataan yang berkaitan dengan paspor yang dihasilkan sesuai dengan identitas permohonan paspor. Dari hasil penyebaran angket didapatkan 24 responden menjawab sangat setuju, 101 responden menjawab setuju, 53 responden menjawab kurang setuju, 15 responden menjawab tidak setuju dan 10 responden menjawab sangat tidak setuju. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram berikut ini : Diagram 4.15 Jawaban Responden Mengenai Paspor Yang Dihasilkan Sesuai Dengan Identitas Permohonan Paspor (Tidak Ganda)

120

101

SANGAT SETUJU

100

SETUJU

80

53

60 40 20

24

KURANG SETUJU TIDAK SETUJU

15

10

SANGAT TIDAK SETUJU

0

Sumber : Hasil Olahan Data Penelitian Lapangan, 2014 Berdasarkan diagram 4.15 di atas dapat dijelaskan bahwa 12 persen responden menjawab sangat setuju, 50 persen responden menjawab setuju, 26 persen responden menjawab kurang setuju, 7 persen responden menjawab tidak

122

setuju dan 5 persen menjawab sangat tidak setuju. Mayoritas dari responden 12 persen responden menjawab sangat setuju dan 50 persen menjawab setuju, hal ini menunjukkan bahwa paspor yang dihasilkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang sudah dengan kualitas baik karena paspor yang dihasilkan sesuai dengan identitas pemohon masing-masing dan jarang terjadi kesalahan atau paspor ganda. Kedua, pernyataan yang berkaitan dengan pemberian ganti rugi apabila paspor yang diberikan tidak sesuai standar yang berlaku. Dari hasil penyebaran angket lapangan didapatkan hasil yaitu 28 responden menjawab sangat setuju, 91 responden menjawab setuju, 65 responden menjawab kurang setuju, 19 responden menjawab tidak setuju dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram di bawah ini :

123

Diagram 4.16 Jawaban Responden Mengenai Pemberian Ganti Rugi Apabila Paspor Yang Diberikan Tidak Sesuai Standar Yang Berlaku 100 100

SANGAT SETUJU

90 80

SETUJU

59

70 60

KURANG SETUJU

50 40 30

19

20

TIDAK SETUJU

16

9

SANGAT TIDAK SETUJU

10 0

Sumber : Hasil Olahan Data Penelitian Lapangan, 2014 Berdasarkan diagram 4.16 di atas dapat dijelaskan bahwa 9 persen responden menjawab sangat setuju, 50 persen responden menjawab setuju, 29 persen responden menjawab kurang setuju, 8 persen responden menjawab tidak setuju dan 4 persen menjawab sangat tidak setuju atau tidak ada yang menjawab. Mayoritas dari responden 9 persen menjawab sangat setuju dan 50 persen menjawab setuju hal ini menunjukkan bahwa apabila ada kesalahan pada saat paspor pihak Imigrasi Kelas I Kota Tangerang memberikan ganti rugi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kesalahan yang terjadi. Tetapi sebanyak 29 persen menjawab kurang setuju, hal ini berarti tidak semua kesalahan yang terjadi tidak mendapatkan ganti rugi dari pihak Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang.

124

Ketiga, pernyataan yang berkaitan dengan paspor yang dihasilkan tidak mudah rusak. Data hasil penyebaran angket menunjukkan bahwa 22 responden menjawab sangat setuju, 117 responden menjawab setuju, 38 responden menjawab kurang setuju, 19 responden menjawab tidak setuju dan 7 responden menjawab sangat tidak setuju. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram berikut ini : Diagram 4.17 Jawaban Responden Mengenai Paspor Yang Dihasilkan Tidak Mudah Rusak 117 120

SANGAT SETUJU

100

SETUJU

80

KURANG SETUJU

60 40 20

38 22

TIDAK SETUJU

19 7

SANGAT TIDAK SETUJU

0

Sumber : Hasil Olahan Data Penelitian Lapangan, 2014 Berdasarkan diagram 4.17 di atas dapat dijelaskan bahwa 11 persen responden menjawab sangat setuju, 58 persen responden menjawab setuju, 19 persen responden menjawab kurang setuju, 9 persen responden menjawab tidak setuju dan 3 persen responden menjawab sangat tidak setuju. Mayoritas responden 11 persen menjawab sangat setuju dan 58 persen menjawab setuju, hal ini menunjukkan bahwa paspor yang dihasilkan oleh Kantor Imigrasi Kelas

125

I Kota Tangerang tidak mudah rusak atau dengan kata lain memilki kualitas baik secara keseluruhan. Keempat, pernyataan yang berkaitan dengan kinerja pegawai yang professional dalam memberikan pelayanan. Dari hasil penyebaran angket dapat diketahui 20 responden menjawab sangat setuju, 102 responden menjawab setuju, 48 responden menjawab kurang setuju, 25 responden menjawab tidak setuju dan 8 responden menjawab sangat tidak setuju. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram di bawah ini : Diagram 4.18 Jawaban Responden Mengenai Kinerja Pegawai Yang Professional Dalam Memberikan Pelayanan

120

102

SANGAT SETUJU

100

SETUJU

80

60 40 20

KURANG SETUJU

48 20

TIDAK SETUJU

25 8

SANGAT TIDAK SETUJU

0

Sumber : Hasil Olahan Data Penelitian Lapangan, 2014 Berdasarkan diagram 4.18 di atas dapat dijelaskan bahwa 11 persen responden menjawab sangat setuju, 50 persen responden menjawab setuju, 23 persen responden menjawab kurang setuju, 12 persen responden menjawab tidak setuju dan 4 persen responden menjawab sangat tidak setuju. Mayoritas

126

responden 11 persen menjawab sangat setuju dan 50 persen menjawab setuju, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mempercayai sepenuhnya kinerja para pegawai Imigrasi Kelas I Kota dalam setiap melakukan kegiatan pelayanan keimigrasian. Tetapi ada 23 persen responden menjawab kurang setuju dan 12 responden menjawab tidak setuju, hal ini berarti ada sebagian kecil pegawai yang tidak bekerja secara professional dalm memberikan pelayanan. Kelima, pernyataan yang berkaitan dengan pegawai yang memberikan pelayanan dapat diandalkan. Dari hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa 22 responden menjawab sangat setuju, 102 responden menjawab setuju, 54 responden menjawab kurang setuju, 16 responden menjawab tidak setuju dan 9 responden menjawab sangat tidak setuju. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram di bawah ini : Diagram 4.19 Jawaban Responden Mengenai Pegawai Yang Memberikan Pelayanan Dapat Diandalkan

120

102

SANGAT SETUJU

100

SETUJU

80

54

KURANG SETUJU

60 40 20

TIDAK SETUJU

22

16

9

SANGAT TIDAK SETUJU

0

Sumber : Hasil Olahan Data Penelitian Lapangan, 2014

127

Berdasarkan diagram 4.19 di atas maka dapat dijelaskan bahwa 11 persen responden menjawab sangat setuju, 50 persen responden menjawab setuju, 26 persen responden menjawab kurang setuju, 8 persen responden menjawab tidak setuju dan 5 persen responden menjawab sangat tidak setuju atau tidak ada yang menjawab. Mayoritas responden 11 persen menjawab sangat setuju dan 50 persen menjawab setuju, hal ini menunjukkan bahwa para pegawai yang ada di Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang dapat diandalkan dalam bekerja memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tetapi ada sebagian masyarakat sebanyak 26 persen responden menjawab kurang setuju dan 8 persen responden menjawab tidak setuju, hal ini berarti ada sebagian kecil pegawai di Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang yang kurang bisa diandalkan menurut para masyarakat dalam memberikan pelayanan sehingga pelayanan yang terjadi menjadi kurang baik. Keenam, pernyataan yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang sesuai dengan SOP yang berlaku. Dari hasil penelitian lapangan diketahui 15 responden menjawab sangat setuju, 112 responden menjawab setuju, 38 responden menjawab kurang setuju, 28 responden menjawab tidak setuju dan 10 responden menjawab sangat tidak setuju. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram di bawah ini :

128

Diagram 4.20 Jawaban Responden Mengenai Kegiatan Pelayanan Paspor Di Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang Sesuai Dengan SOP Yang Berlaku 112

120

SANGAT SETUJU

100

SETUJU

80

KURANG SETUJU

60 40 20

38 15

TIDAK SETUJU

28 10

SANGAT TIDAK SETUJU

0

Sumber : Hasil Olahan Data Penelitian Lapangan, 2014 Berdasarkan diagram 4.20 di atas dapat dijelaskan bahwa 7 persen responden menjawab sangat setuju, 55 persen responden menjawab setuju, 19 persen responden menjawab kurang setuju, 14 persen responden menjawab tidak setuju dan 5 persen responden menjawab sangat tidak setuju. Mayoritas responden 7 persen menjawab sangat setuju dan 55 persen menjawab setuju, hal ini berarti pelayanan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang sudah berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya seperti yang terdapat didalam SOP Pelayanan Pembuatan Paspor yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Tetapi sebanyak 19 persen responden menjawab kurang setuju dan 14 persen responden menjawab tidak setuju, hal ini menunjukkan bahwa tidak semua pelayanan paspor yang dilakukan tidak sesuai dengan SOP yang berlaku

129

terutama apabila para pemohon paspor mempunyai rekan atau teman yang bekerja di Kantor Imigrasi Tangerang sehingga pelayanannya menjadi lebih cepat dan tidak sesuai dengan SOP yang berlaku. Ketujuh, pernyataan yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan pembuatan paspor mudah dipahami oleh masyarakat. Dari hasil penyebaran angket menunjukkan 13 responden menjawab sangat setuju, 107 responden menjawab setuju, 51 responden menjawab kurang setuju, 28 responden menjawab tidak setuju dan 4 responden menjawab sangat tidak setuju. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram berikut ini : Diagram 4.21 Jawaban Responden Mengenai Kegiatan Pelayanan Pembuatan Paspor Mudah Dipahami oleh Masyarakat

107

120

SANGAT SETUJU

100

SETUJU

80 60

TIDAK SETUJU

28

40 20

KURANG SETUJU

51

13

4

SANGAT TIDAK SETUJU

0

Sumber : Hasil Olahan Data Penelitian Lapangan, 2014 Berdasarkan diagram 4.21 di atas dapat dijelaskan bahwa 6 persen responden menjawab sangat setuju, 53 persen responden menjawab setuju, 25 responden menjawab kurang setuju, 14 persen responden menjawan tidak

130

setuju dan 2 persen responden menjawab sangat tidak setuju. Mayoritas responden menjawab 6 persen sangat setuju dan 53 persen menjawab setuju, hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi terhadap pelayanan pembuatan paspor yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang berjalan dengan cukup baik. Akan tetapi ada 25 persen responden menjawab kurang setuju dan 14 persen menjawab tidak setuju, hal ini membuktikan soialisasi pelayanan pembuatan paspor yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang sekarang ini masih kurang efektif sehingga perlu ditingkatkan lagi. 4.3.2.5 Pengembangan Terdapat 5 (lima) butir pernyataan yang berhubungan dengan indikator pengembangan, antara lain : Pertama, pernyataan yang berkaitan dengan pegawai menindaklanjuti keluhan dari masyarakat. Dari hasil penyebaran angket menunjukkan bahwa 23 responden menjawab sangat setuju, 126 responden menjawab setuju, 25 responden menjawab kurang setuju, 24 responden menjawab tidak setuju dan 5 responden menjawab sangat tidak setuju. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram di bawah ini :

131

Diagram 4.22 Jawaban Responden Mengenai Pegawai Menindaklanjuti Keluhan dari Masyarakat

126

140

SANGAT SETUJU

120

SETUJU

100 80

KURANG SETUJU

60

TIDAK SETUJU

40

20

23

25

24

5

SANGAT TIDAK SETUJU

0

Sumber : Hasil Olahan Data Penelitian Lapangan, 2014 Berdasrkan diagram 4.22 di atas dapat dijelaskan bahwa 11 persen responden menjawab sangat setuju, 62 persen responden menjawab setuju, 12 persen responden menjawab kurang setuju, 12 persen responden menjawab tidak setuju dan 3 persen responden menjawab sangat tidak setuju. Mayoritas dari responden menjawab sangat setuju dan setuju yakni masing-masing sebanyak 11 persen dan 62 persen, hal ini membuktikan bahwa para pegawai selalu menindaklanjuti setiap keluhan dari masyarakat secara cepat. Kedua, pernyataan yang berkaitan dengan pegawai mampu memperbaiki kesalahan yang terjadi apabila dalam kegiatan pelayanan paspor terjadi suatu kesalahan. Dari hasil penyebaran angket menunjukkan 7 respoden menjawab sangat setuju, 101 responden menjawab setuju, 59 responden menjawab kurang

132

setuju, 28 responden menjawab tidak setuju dan 8 responden menjawab sangat tidak setuju. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram di bawah ini : Diagram 4.23 Jawaban Responden Mengenai Pegawai Mampu Memperbaiki Kesalahan Yang Terjadi Apabila Dalam Kegiatan Pelayanan Paspor Terjadi Suatu Kesalahan

120

101

SANGAT SETUJU

100

SETUJU

80

59

KURANG SETUJU

60 40 20

TIDAK SETUJU

28 7

8

SANGAT TIDAK SETUJU

0

Sumber : Hasil Olahan Data Penelitian Lapangan, 2014 Berdasarkan diagram 4.23 di atas dapat dijelaskan bahwa 3 persen responden menjawab sangat setuju, 50 persen responden menjawab setuju, 29 persen responden menjawab kurang setuju, 14 persen responden menjawab tidak setuju dan 4 persen responden menjawab sangat tidak setuju. Mayoritas dari responden menjawab sangat setuju dan setuju, dapat disimpulkan bahwa apabila terjadi suatu kesalahan dalam proses pelayanan paspor para pegawai dengan segera memperbaiki kesalahan tersebut. Akan tetapi masih terdapat 29 persen dari responden yang menilai kurang setuju terkati hal tersebut

133

dikarenakan masih adanya pegawai yang tidak mampu memperbaiki kesalahan yang terjadi. Ketiga, pernyataan yang berkaitan dengan adanya fasilitas pengaduan terhadap keluhan atau komplain. Dari hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa 26 responden menjawab sangat setuju, 119 responden menjawab setuju, 29 responden menjawab kurang setuju, 24 responden menjawab tidak setuju dan 5 responden menjawab sangat tidak setuju. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram berikut ini : Diagram 4.24 Jawaban Responden Mengenai Adanya Fasilitas Pengaduan Terhadap Keluhan Atau Komplain 119 120

SANGAT SETUJU

100

SETUJU

80

KURANG SETUJU

60 40 20

26

29

TIDAK SETUJU

24 5

SANGAT TIDAK SETUJU

0

Sumber : Hasil Olahan Data Penelitian Lapangan, 2014 Berdasarkan diagram 4.24 di atas dapat dijelaskan bahwa 13 persen responden menjawab sangat setuju, 59 persen responden menjawab setuju, 14 persen responden menjawab kurang setuju, 12 persen responden menjawab tidak setuju dan 2 persen responden menjawab sangat tidak setuju. Dapat

134

disimpulkan bahwa 13 persen responden menjawab sangat setuju dan 59 persen responden setuju bahwa tersedianya fasilitas pengaduan atau komplain seperti costumer service, call center, twitter di Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang

dan

hal

ini

tentunya

mempermudah

masyarakat

dalam

kemudahan

dalam

menyampaikan keluhan dalam pelayanan paspor. Keempat,

pernyataan

yang berkaitan

dengan

menyampaikan keluhan atau komplain. Dari hasil penyebaran angket kepada 203 responden menunjukkan bahwa 12 responden menjawab sangat setuju, 101 responden menjawab setuju, 50 responden menjawab kurang setuju, 32 responden menjawab tidak setuju dan 8 responden menjawab sangat tidak setuju. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram di bawah ini : Diagram 4.25 Jawaban Rsponden Mengenai Kemudahan Dalam Menyampaikan Keluhan Atau Komplain

120

101

SANGAT SETUJU

100

SETUJU

80 60

TIDAK SETUJU

32

40

20

KURANG SETUJU

50

12

8

SANGAT TIDAK SETUJU

0

Sumber : Hasil Olahan Data Penelitian Lapangan, 2014

135

Berdasarkan diagram 4.25 di atas dapat dijelaskan bahwa 6 persen responden menjawab sangat setuju, 50 persen responden menjawab setuju, 25 persen responden menjawab kurang setuju, 16 persen responden menjawab tidak setuju, dan 3 persen responden menjawab sangat tidak setuju. Mayoritas dari responden menjawab sangat setuju dan setuju, hal ini membuktikan bahwa masyarakat tidak merasakan kesulitan dalam menyampaikan komplain dikarenakan adanya fasilitas pengaduan yang telah disediakan oleh pihak Imigrasi Kelas I Kota Tangerang. Akan tetapi sebanyak 25 persen dan 16 persen menjawab sangat setuju dan setuju, dapat disimpulkan tidak semua masyarakat merasakan kemudahan dalam menyampaikan komplain walaupun sudah ada fasilitas pengaduan komplain atau keluhan seperti costumer service, call center dan twitter yang masih belum bisa berfungsi secara efektif dan efisien sehingga masyarakat merasakan masih kesulitan dalam menyampaikan komplain atau keluhan. Kelima, pernyataan yang berkaitan dengan adanya kelengkapan fasilitas seperti ruang tunggu, toilet, tempat ibadah dan area parkir yang memadai. Dari hasil penyebaran angket didapatkan 26 responden menjawab sangat setuju, 110 responden menjawab setuju, 28 responden menjawab kurang setuju, 33 responden menjawab tidak setuju dan 6 responden menjawab sangat tidak setuju. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam diagram di bawah ini :

136

Diagram 4.26 Jawaban Responden Mengenai Adanya Kelengkapan Fasilitas Seperti Ruang Tunggu, Toilet, Tempat Ibadah dan Area Parkir Yang Memadai

110

120

SANGAT SETUJU

100

SETUJU

80

KURANG SETUJU

60 40 20

26

28

33

TIDAK SETUJU

6

SANGAT TIDAK SETUJU

0

Sumber : Hasil Olahan Data Penelitian Lapangan, 2014 Berdasarkan diagram 4.26 di atas dapat dijelaskan bahwa 13 persen responden menjawab sangat setuju, 54 persen responden menjawab setuju, 14 persen responden menjawab kurang setuju, 16 persen responden menjawab tidak setuju dan 3 persen responden menjawab sangat tidak setuju. Mayoritas dari responden menjawab sangat setuju dan setuju. Mayoritas dari responden menjawab sangat setuju dan setuju, hal tersebut membuktikan bahwa kelengkapan fasilitas seperti ruang tunggu, toilet, tempat ibadah serta area parkir yang disediakan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang saat ini sudah memadai. Akan tetapi masih ada responden sebesar 14 persen menjawab kurang setuju dan 16 persen responden menjawab tidak setuju, ini berarti bahwa masyarakat menilai masih ada fasilitas seperi ruang tunggu, toilet, tempat ibadah serta area parkir tidak memadai apabila masyarakat pemohon

137

paspor lebih banyak diwaktu yang tidak bisa diperkirakan sehingga kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang terlihat sesak dan ramai. 4.3.2.6 Kepuasan Terdapat 6 (enam) butir pernyataan yang berhubungan dengan indikator kepuasan, antara lain : Pertama, pernyataan yang berkaitan dengan pegawai bersikap ramah ketika memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dari penyebaran angket kepada 203 responden menunjukkan 14 responden menjawab sangat setuju, 112 responden menjawab setuju, 33 responden menjawab kurang setuju, 37 responden menjawab tidak setuju dan 7 responden menjawab sangat tidak setuju. Untuk lebih jelasnya dapat dilhat pada diagram di bawah ini : Diagram 4.27 Jawaban Responden Mengenai Pegawai Bersikap Ramah Ketika Memberikan Pelayanan 112

120

SANGAT SETUJU

100

SETUJU

80

KURANG SETUJU

60 40

20

33

14

37

TIDAK SETUJU

7

SANGAT TIDAK SETUJU

0

Sumber : Hasil Olahan Data Penelitian Lapangan, 2014

138

Berdasarkan diagram 4.27 di atas dapat dijelaskan bahwa 7 persen responden menjawab sangat setuju, 55 persen responden menjawab setuju, 16 persen responden menjawab kurang setuju, 18 persen responden menjawab tidak setuju dan 4 persen responden menjawab sangat tidak setuju. Mayoritas dari responden 7 persen menjawab sangat setuju dan 55 persen menjawab setuju, hal tersebut membuktikan bahwa para pegawai kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang dalam melaksanakan kegaiatan pelayanan paspor dapat bersikap ramah kepada masyarakat. Akan tetapi masih ada 16 persen menjawab kurang setuju dan 18 persen menjawab tidak setuju, hal ini membuktikan bahwa tidak semua dari pegawai Imigrasi Kelas I Kota Tangerang dapat bersikap ramah ketika memberikan pelayanan paspor kepada masyarakat. Kedua, pernyataan yang berkaitan dengan pegawai bersikap sopan ketika memberikan pelayanan. Dari penyebaran angket kepada 203 responden menunjukkan bahwa 16 responden menjawab sangat setuju, 119 responden menjawab setuju, 26 responden menjawab kurang setuju, 37 responden menjawab tidak setuju dan 5 responden menjawab sangat tidak setuju. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram berikut ini :

139

Diagram 4.28 Jawaban Responden Mengenai Pegawai Bersikap Sopan Ketika Memberikan Pelayanan 119 120

SANGAT SETUJU

100

SETUJU

80

KURANG SETUJU

60 40 20

37 16

TIDAK SETUJU

26 5

SANGAT TIDAK SETUJU

0

Sumber : Hasil Olahan Data Penelitian Lapangan, 2014 Berdasarkan diagram 4.28 di atas dapat dijelaskan bahwa 8 persen responden menjawab sangat setuju, 59 persen responden menjawab setuju, 13 persen responden menjawab kurang setuju, 18 persen responden menjawab tidak setuju, dan 2 persen responden menjawab sangat tidak setuju. Mayoritas dari responden menjawab sangat setuju dan setuju, hal tersebut membuktikan bahwa para pegawai di kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang dalam melaksanakan kegiatan pelayanan paspor dapat bersikap sopan kepada para masyarakat pengguna jasa keimigrasian. Akan tetapi masih terdapat 13 persen responden menjawab kurang setuju dan 18 persen responden menjawab tidak setuju hal ini membuktikan bahwa para masih terdapat sebagian kecil pegawai yang tidak bersikap sopan ketika memberikan pelayanan.

140

Ketiga, pernyataan yang berkaitan dengan pegawai tidak pernah memandang bulu atau pilih kasih dalam memberikan pelayanan. Dari hasil penyebaran angket menunjukkan bahwa 18 responden menjawab sangat setuju, 104 responden menjawab setuju, 38 responden menjawab kurang setuju, 34 responden menjawab tidak setuju dan 9 responden menjawab sangat tidak setuju. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram berikut ini : Diagram 4.29 Jawaban Responden Mengenai Pegawai Tidak Pernah Memandang Bulu Atau Pilih Kasih dalam Memberikan Pelayanan

104

120

SANGAT SETUJU

100

SETUJU

80

KURANG SETUJU

60 40 20

38 18

34

TIDAK SETUJU

9

SANGAT TIDAK SETUJU

0

Sumber : Hasil Olahan Data Penelitian Lapangan, 2014 Berdasarkan diagram 4.29 di atas dapat dijelaskan bahwa 9 persen responden menjawab sangat setuju, 51 persen responden menjawab setuju, 19 persen responden menjawab kurang setuju, 17 persen responden menjawab tidak setuju dan 4 persen responden menjawab sangat tidak setuju. Mayoritas dari responden menjawab sangat setuju dan setuju, maka dapat disimpulkan bahwa pegawai Imigrasi Kelas I Kota Tangerang memang tidak pernah

141

memandang bulu atau membeda-bedakan siapa orang yang sedang diberikan pelayanan karena pada prinsipnya bahwa semua masyarakat haruslah diperlakukan sama dan adil tanpa melihat status dari masyarakat itu sendiri. Karena pada dasarnya semua masyarakat memiliki hak yang sama untuk diperlakukan dengan yang lainnya. Tetapi sebagian responden sebanyak 19 persen menjawab kurang setuju, 17 persen menjawab tidak setuju dan 4 persen responden menjawab sangat tidak setuju hal ini membuktikan bahwa masih ada beberapa pegawai yang memberikan pegawai secara pandang bulu. Keempat, pernyataan yang berkaitan dengan pegawai tidak pernah menunda-nunda dalam memberikan pelayanan. Dari hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa 15 responden menjawab sangat setuju, 112 responden menjawab setuju, 33 responden menjawab kurang setuju, 36 responden menjawab tidak setuju dan 7 responden menjawab sangat tidak setuju. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram berikut ini :

142

Diagram 4.30 Jawaban Responden Mengenai Pegawai Tidak Pernah Menunda-nunda Dalam Memberikan Pelayanan Paspor 112

120

SANGAT SETUJU

100

SETUJU

80

KURANG SETUJU

60 40

33 15

20

36

TIDAK SETUJU

7

SANGAT TIDAK SETUJU

0

Sumber : Hasil Olahan Data Penelitian Lapangan, 2014 Berdasarkan diagram 4.30 di atas dapat dijelaskan bahwa 7 persen responden menjawab sangat setuju, 55 persen responden menjawab setuju, 16 persen responden menjawab kurang setuju, 18 persen responden menjawab tidak setuju dan 4 persen responden menjawab sangat tidak setuju. Mayoritas dari responden menjawab sangat setuju dan setuju yang masing-masing persentasenya 7 persen dan 55 persen, hal tersebut menunjukkan bahwa para pegawai tidak pernah menunda-nunda dalam memberikan pelayanan agar sehingga tidak menyebabkan pekerjaan menumpuk. Akan tetapi masih terdapat 16 persen responden menjawab kurang setuju dan 18 persen responden menjawab tidak setuju dikarenakan masih terdapat pegawai yang bekerja tidak efektif sehingga menyebabkan pelayanannya menjadi lebih lama dari waktu yang telah ditentukan.

143

Kelima, pernyataan yang berkaitan dengan pegawai mengerti kebutuhan masyarakat dalam kegiatan pelayanan paspor. Dari hasil penyebaran angket kepada 203 responden hasilnya menunjukkan 23 responden menjawab sangat setuju, 112 responden menjawab setuju, 33 responden menjawab kurang setuju, 26 responden menjawab tidak setuju dan 9 responden menjawab sangat tidak setuju. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram di bawah ini : Diagram 4.31 Jawaban Responden Mengenai Pegawai Mengerti Kebutuhan Masyarakat Dalam Kegiatan Pelayanan Paspor 112

120

SANGAT SETUJU

100

SETUJU

80

KURANG SETUJU

60 40 20

23

33

TIDAK SETUJU

26 9

SANGAT TIDAK SETUJU

0

Sumber : Hasil Olahan Data Penelitian Lapangan, 2014 Berdasarkan diagram 4.31 di atas dapat dijelaskan bahwa 11 persen responden menjawab sangat setuju, 55 persen responden menjawab setuju, 16 persen responden menjawab kurang setuju, 13 persen responden menjawab tidak setuju dan 5 persen responden menjawab sangat tidak setuju. Mayoritas responden 11 persen menjawab sangat setuju dan 55 persen menjawab setuju, hal ini membuktikan bahwa para pegawai Imigrasi Kelas I Kota Tangerang

144

sudah mengerti kebutuhan masyarakat dalam pelayanan pembuatan paspor. Akan tetapi masih terdapat sebagian kecil dari para pegawai yang belum bisa mengerti kebutuhan masyarakat sehingga masih terdapat 16 persen yang masih kurang setuju, 13 persen tidak setuju dan 5 persen sangat tidak setuju terkait pelayanan pembuatan paspor. Keenam, pernyataan yang berkaitan dengan pegawai mengedepankan kepentingan masyarakat yang hendak melakukan kegiatan pelayanan paspor dibandingkan

kepentingan

pribadinya.

Dari

hasil

penyebaran

angket

menunjukkan bahwa 21 responden menjawab sangat setuju, 116 responden menjawab setuju, 43 responden menjawab kurang setuju, 10 responden menjawab tidak setuju dan 4 responden menjawab sangat tidak setuju. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram di bawah ini :

145

Diagram 4.32 Jawaban Responden Mengenai Pegawai Mengedepankan Kepentingan Masyarakat Yang Hendak Melakukan Kegiatan Pelayanan Paspor Dibandingkan Kepentingan Pribadinya 116 120

SANGAT SETUJU

100

SSETUJU

80

40 20

KURANG SETUJU

43

60

21

TIDAK SETUJU

19 4

SANGAT TIDAK SETUJU

0

Sumber : Hasil Olahan Data Penelitian Lapangan, 2014 Berdasarkan diagram 4.32 di atas dapat dijelaskan bahwa 10 persen responden menjawab sangat setuju, 57 persen responden menjawab setuju, 21 persen responden menjawab kurang setuju, 9 persen responden menjawab tidak setuju dan 3 persen responden menjawab sangat tidak setuju. Mayoritas dari responden 10 persen menjawab sangat setuju dan 57 persen menjawab setuju, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat percaya atas kinerja para pegawai Imigrasi Kelas I Kota Tangerang yang lebih mengedepankan kepentingan para masyarakat dibandingkan kepentingan pribadinya. Akan tetapi terdapat 21 persen responden menjawab kurang setuju, hal ini juga membuktikan bahwa tidak seluruhnya pegawai Imigrasi Kelas I Kota Tangerang mengedepankan kepentingan para masyarakat dibandingkan dengan kepentingan pribadinya.

146

4.4 Pengujian Hipotesis Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka dijawab melalui hipotesis yang dihitung dari data yang terkumpul. Pengujian statistik disini dimaksudkan untuk melakukan pengujian yang telah diduga, dalam pengujian hipotesis ini peneliti menggunakan rumus t-test satu sampel. Pengujian hipotesis dimaksudkan untuk mengetahui tingkat signifikasi dari hipotesis yang diajukan. Hipotesis yang diajukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : “Efektivitas Pelayanan Pembuatan Paspor dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) di Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang Tidak Berjalan dengan Efektif atau ≤ 70%.” Sebagai langkah awal dalam pengujian hipotesis tersebut, maka peneliti terlebih dahulu menentukan skor ideal dalam jawaban-jawaban dari pernyataan yang diajukan dalam bentuk angket. Berdasarkan data yang diperoleh, skor ideal yang diperoleh adalah 5 × 32 × 203 = 32.480 sehingga skor ideal yang didapat adalah 32.480. Keterangannya adalah 5 merupakan nilai tertinggi dan 1 merupakan nilai terendah dari setiap pilihan jawaban pernyataan yang diajukan pada responden, 32 merupakan jumlah item instrumen pernyataan yang diajukan kepada responden dalam bentuk angket, dan 203 merupakan jumlah seluruh sampel dalam penelitian ini. Sedangkan jumlah skor yang diperoleh berdasarkan melalui pengumpulan data adalah 23.109 (tabel pada daftar lampiran). Dengan

demikian

efektivitas

pelayanan

pembuatan

paspor

dengan

menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) di Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang adalah jumlah data yang terkumpul dibagi skor

147

ideal yaitu 23.109 : 32.480 = 0,7114 atau 71,14% dari yang diharapkan. Dari skor tersebut, maka rata-ratanya adalah 32.480 : 203 = 160 maka pengujian ini didasarkan pada uji pihak kanan. Efektivitas pelayanan pembuatan paspor dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) di Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang nilai yang dihipotesiskan adalah paling tinggi 70% dari nilai ideal. Ini berarti bahwa 0,7 × 32.480 = 22.736 dibagi 203 = 112. Hipotesis statistiknya dapat dirumuskan sebagai berikut : Ho untuk memprediksi µ lebih kecil atau sama dengan (≤70%) dari skor ideal paling tinggi. Sedangkan Ha lebih besar dari 70% (>70%). Atau dapat dituliskan dengan rumus : Ho = µ ≤ 70% ≤ 0,7 × 112 = 78,4 Ha = µ > 70% > 0.7 × 112 = 78,4 Diketahui : χ = 23.109 : 203 = 113,83 µ = 78,4 s = 11,791 n = 203

148

Harga t hitung tersebut selanjutnya dibandingkan dengan harga t tabel dengan derajat kebebasan (dk) = n – 1 = 203 – 1 = 202 dan taraf kesalahan ∞ = 5% untuk uji satu pihak (one tail test) uji pihak kanan karena harga t hitung lebih besar dari pada harga t tabel atau (43,20 > -1,65), maka Ha diterima dan Ho ditolak. Berdasarkan perhitungan populasi ditemukan bahwa Efektivitas Pelayanan Pembuatan Paspor Dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) Di Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang adalah sebagai berikut : Efektivitas Pelayanan Paspor =

23.109 32.480

× 100 % = 71,14 %

Jadi, telah diketahui bahwa Efektivitas Pelayanan Pembuatan Paspor Dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) Di Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang adalah sebesar 71,14 %.

149

Gambar 4.3 Kurva Penolakan dan Penerimaan Hipotesis

Daerah yang diterima Ha

Daerah Penerimaan Ho

-1,65

0

70%

43,20 71,14%

4.5 Interpretasi Hasil Penelititan Pengertian dari interpretasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemberian kesan, pendapat, atau pandangan teoritis terhadap sesuatu. Hipotesis dalam penelitian ini adalah efektivitas pelayanan pembuatan paspor dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) di Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang kurang dari atau sama dengan 70% dari nilai ideal. Kemudian peneliti menyebarkan angket kepada masyarakat yang sudah atau sedang melakukan kegiatan permohonan atau pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang yang diambil responden sebanyak 203 orang. Peneliti mencoba menginterpretasikan data hasil temuan lapangan mengenai efektivitas pelayanan pembuatan paspor dengan menggunakan Sistem Informasi

150

Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) di Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang. Berdasarkan latar belakang yang dibahas pada bab satu, maka perumusuan masalah yang dibuat oleh peneliti adalah seberapa besar efektivitas pelayanan pembuatan

paspor

dengan

menggunakan

Sistem

Informasi

Manajemen

Keimigrasian (SIMKIM) di Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang. Dalam penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah ini, kita dapat melihat dari perhitungan dengan menggunakan rumus t-test satu sampel dengan menguji pihak kanan. Karena harga t hitung lebih besar dari pada harga t tabel atau (43,20 > -1,65), maka Ha diterima dan Ho ditolak. Kemudian berdasarkan data yang diperoleh, skor ideal instrumen adalah 5 × 32 × 203 = 32.480 (5 = nilai ideal dari setiap jawaban pernyataan yang diajukan pada responden, 32 = jumlah item pernyataan yang diajukan kepada responden, 203 = jumlah sampel yang dijadikan responden). Sedangkan nilai skor dari hasil penelitian adalah sebesar 23.109. Dengan demikian nilai efektivitas pelayanan pembuatan

paspor

dengan

menggunakan

Sistem

Informasi

Manajemen

Keimigrasian (SIMKIM) di Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang adalah 23.109 : 32.480 = 0,7114 atau 71,14 persen. Adapun persentase indikator skor hasil penelitian dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut :

151

Tabel 4.7 Inikator Skor Hasil Penelitian No. 1 2 3 4 5

Nilai

1% - 20% 21% - 40% 41% - 60% 61% - 80% 81% - 100%

Keterangan Tidak Baik Kurang Baik Cukup Baik Sangat Baik

Sumber : Skala Likert, Pengolahan data 2014 Berdasarkan tabel 4.7 di atas, indikator hasil penelitian dengan nilai 1% 20% merupakan kategori tidak baik, 21% - 40% merupakan kategori kurang baik, 41% - 60% merupakan kategori cukup, 61% - 80% merupakan kategori baik dan 81% - 100% merupakan kategori sangat baik. Dengan demikian interpretasi yang tepat untuk menjawab rumusan masalah adalah efektivitas pelayanan pembuatan paspor dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) di Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang berjalan dengan baik.

4.6 Pembahasan Hasil penelitian dapat dilhat kembali pada teori yang digunakan peneliti dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan teori efektivitas menurut Gibson dalam Makmur (2008:125). Dalam teori ini menyebutkan enam indikator untuk mengukur efektivitas, yaitu produktivitas, efisiensi, fleksibilitas, keunggulan, pengembangan dan kepuasan. Berdasarkan hasil penelitian tentang pengujian hipotesis bahwa Ha diterima dan Ho ditolak. Dari data tersebut dijelaskan bahwa efektivitas pelayanan pembuatan

paspor

dengan

menggunakan

Sistem

Informasi

Manajemen

152

Keimigrasian (SIMKIM) sudah mencapai angka 71,14%, yang artinya dalam menjawab rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya tentang seberapa besar efektivitas pelayanan pembuatan paspor dengan menggunakan (SIMKIM) di Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang sudah terjawab bahwa efektivitas pelayanan pembuatan paspor dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) di Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang sudah mencapai angka 71,14% yang artinya sudah berjalan dengan baik. Secara keseluruhan pelayanan pembuatan paspor yang diberikan di Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang sudah termasuk kedalam kategori baik yaitu mencapai 71,14% dari angka minimal 70%. Sebagaimana dari hasil penelitian bahwa keberhasilan pelayanan keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang dalam memberikan pelayanan pembuatan paspor sudah berjalan dengan baik sesuai dengan aturan dan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku dengan penyebaran angket yang dilakukan peneliti dalam bentuk pernyataan dari berbagai sub indikator yang telah dipaparkan sebelumnya kepada masyarakat yang telah atau sedang melakukan pembuatan paspor. Keberhasilan tersebut dipengaruhi karena pada saat ini Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang telah terbentuk suatu sistem yang terpadu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya sistem tersebut diharapkan dapat memberikan pelayanan secara cepat dan maksimal kepada pemohon jasa keimigrasian sesuai dengan visi dari Imigrasi Kelas I Kota Tangerang itu sendiri yaitu memberikan pelayanan berkualitas, cepat, tepat dan responsif terhadap masyarakat pemohon jasa keimigrasian. Dibalik adanya sistem tersebut, yang

153

masih menjadi perhatian adalah masih seringnya terjadi gangguan jaringan sehingga menyebabkan pelayanan menjadi terhambat prosesnya. Tingginya efektivitas pelayanan yang ada saat ini tidak terlepas dari faktor sumber daya manusia di Imigrasi Tangerang saat ini. Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang dalam memberikan kepuasan terhadap pelayanan dapat terpenuhi secara maksimal dengan tetap memperhatikan sumber daya manusia yang ada. Secara kualitas sumber daya manusia yang ada saat ini dirasakan cukup memadai karena sudah hampir seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang handal dan kompeten. Namun dari sisi kuantitas sumber daya manusia, jumlah pegawai yang ada saat ini yakni berjumlah 107 orang pegawai dirasakan belum mampu mennghadapi permintaan jasa pelayanan keimigrasian yang banyak setiap harinya khususnya permohonan pelayanan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang. Selain itu, faktor sarana dan prasarana juga menjadi perhatian yang harus juga dibenahi. Adanya fasilitas penunjang seperti komputer, scanner, printer, loket-loket permohonan paspor yang cukup dan berada di tempat yang strategis, ruang tunggu yang cukup memadai, lahan parkir yang cukup luas, kantin, toilet serta musholla sudah cukup memadai. Namun, sarana dan prasarana yang ada saat ini dirasakan belum bisa menunjang permintaan pelayanan paspor yang ada. Pemohon paspor yang datang setiap harinya tidak sebanding dengan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang ada saat ini. Sehingga akibatnya pelayanan terasa lambat dan buruk. Sehingga perlu dilakukan penambahan maupun perbaikan dari sarana dan prasarana yang ada sekarang ini. Secara keseluruhan

154

sarana dan prasarana yang ada saat ini dirasakan cukup untuk mendukung keberlangsungan dan penunjang pelayanan keimigrasian. Berdasarkan hasil penelitian dalam efektivitas pelayanan pembuatan paspor dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) di Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang terdapat 6 indikator yang peneliti jadikan tolak ukur dan kemudian peneliti kembangkan menjadi item-item pernyataan untuk peneliti sebarkan kepada responden atau masyarakat pengguna jasa keimigrasian dalam hal ini pelayanan pembuatan paspor. Indikator pertama yang digunakan sebagai kriteria dalam mengukur efektivitas pelayanan pembuatan paspor dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) di Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang dengan adalah produktivitas. Pada indikator produktivitas terbagi kedalam 2 sub indikator dengan jumlah pernyataan sebanyak 5 (lima) item yaitu pernyataan nomor 1 sampai dengan pernyataan nomor 5. Jumlah jawaban dari 5 (lima) pernyataan tersebut yaitu 704 + 711 + 740 + 746 + 733 = 3634 (lihat pada lampiran tabel distribusi data). Nilai ideal untuk indikator produktivitas adalah 5 × 5 × 203 = 5075 (5 = jumlah pernyataan yang valid, 5 = nilai ideal dari setiap jawaban responden, 203 = jumlah sampel yang dijadikan responden). Jadi, nilai persentase untuk indikator produktivitas yang hendak dicapai adalah 3634 : 5075 × 100% = 71%. Indikator kedua yang digunakan sebagai kriteria dalam mengukur efektivitas pelayanan pembuatan paspor dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) di Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang dengan

155

adalah efisiensi. Pada indikator efisiensi terbagi kedalam 2 sub indikator dengan jumlah pernyataan sebanyak 5 (lima) item yaitu pernyataan nomor 6 sampai dengan pernyataan nomor 10. Jumlah jawaban dari 5 (lima) pernyataan tersebut yaitu 738 + 731 + 733 +751 + 751 = 3704 (lihat pada lampiran tabel distribusi data). Nilai ideal untuk indikator efisiensi adalah 5 × 5 × 203 = 5075 (5 = jumlah pernyataan yang valid, 5 = nilai ideal dari setiap jawaban responden, 203 = jumlah sampel yang dijadikan responden). Jadi, nilai untuk indikator efisiensi yang hendak dicapai adalah 3704 : 5075 × 100% = 72%. Indikator ketiga yang digunakan sebagai kriteria dalam mengukur efektivitas pelayanan pembuatan paspor dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) di Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang dengan adalah fleksibilitas. Pada indikator fleksibilitas terbagi kedalam 2 sub indikator dengan jumlah pernyataan sebanyak 4 (empat) item yaitu pernyataan nomor 11 sampai dengan pernyataan nomor 14. Jumlah jawaban dari 4 (empat) pernyataan tersebut yaitu 721 + 749 + 734 + 697 = 2901 (lihat pada lampiran tabel distribusi data). Nilai ideal untuk indikator fleksibilitas adalah 4 × 5 × 203 = 4060 (4 = jumlah pernyataan yang valid, 5 = nilai ideal dari setiap jawaban responden, 203 = jumlah sampel yang dijadikan responden). Jadi, nilai untuk indikator fleksibilitas yang hendak dicapai adalah 2901 : 4060 × 100% = 71%. Indikator keempat yang digunakan sebagai kriteria dalam mengukur efektivitas pelayanan pembuatan paspor dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) di Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang dengan adalah keunggulan. Pada indikator keunggulan terbagi kedalam 3 sub

156

indikator dengan jumlah pernyataan sebanyak 7 (tujuh) item yaitu pernyataan nomor 15 sampai dengan pernyataan nomor 21. Jumlah jawaban dari 7 (tujuh) pernyataan tersebut yaitu 723 + 713 + 737 + 710 + 721 + 703 + 706 = 5013 (lihat pada lampiran tabel distribusi data). Nilai ideal untuk indikator keunggulan adalah 7 × 5 × 203 = 7105 (7 = jumlah pernyataan yang valid, 5 = nilai ideal dari setiap jawaban responden, 203 = jumlah sampel yang dijadikan responden). Jadi, nilai untuk indikator keunggulan yang hendak dicapai adalah 5013 : 7105 × 100% = 70%. Indikator kelima yang digunakan sebagai kriteria dalam mengukur efektivitas pelayanan pembuatan paspor dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) di Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang dengan adalah pengembangan. Pada indikator keunggulan terbagi kedalam 2 sub indikator dengan jumlah pernyataan sebanyak 5 (lima) item yaitu pernyataan nomor 22 sampai dengan pernyataan nomor 26. Jumlah jawaban dari 5 (lima) pernyataan tersebut yaitu 747 + 680 + 746 + 686 + 726 = 3585 (lihat pada lampiran tabel distribusi data). Nilai ideal untuk indikator pengembangan adalah 5 × 5 × 203 = 5075 (5 = jumlah pernyataan yang valid, 5 = nilai ideal dari setiap jawaban responden, 203 = jumlah sampel yang dijadikan responden). Jadi, nilai untuk indikator pengembangan yang hendak dicapai adalah 3585 : 5075 × 100% = 71%. Indikator keenam yang digunakan sebagai kriteria dalam mengukur efektivitas pelayanan pembuatan paspor dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) di Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang dengan adalah kepuasan. Pada indikator kepuasan terbagi kedalam 2 sub indikator

157

dengan jumlah pernyataan sebanyak 6 (enam) item yaitu pernyataan nomor 27 sampai dengan pernyataan nomor 32. Jumlah jawaban dari 6 (enam) pernyataan tersebut yaitu 698 + 713 + 697 + 701 + 723 + 740 = 4272 (lihat pada lampiran tabel distribusi data). Nilai ideal untuk indikator kepuasan adalah 6 × 5 × 203 = 6090 (6 = jumlah pernyataan yang valid, 5 = nilai ideal dari setiap jawaban responden, 203 = jumlah sampel yang dijadikan responden). Jadi, nilai untuk indikator kepuasan yang hendak dicapai adalah 4272 : 6090 × 100% = 70%. Berdasarkan uraian diatas, pada intinya pembahasan ini menyatakan bahwa efektivitas pelayanan pembuatan paspor dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) di Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang terbilang baik.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari proses pengumpulan data dan analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti dari aspek dimensi produktivitas, efisiensi, fleksibilitas, keunggulan, pengembangan dan kepuasan maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas pelayanan pembuatan paspor dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) di Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang mencapai 71,14% dari angka yang dihipotesiskan yakni 70% yang berarti bahwa efektivitas pelayanan paspor dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) di Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang berjalan dengan baik. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa efektivitas pelayanan pembuatan paspor dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) di Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang lebih dari atau sama dengan 70% diterima atau dengan kata lain hipotesis alternatif (Ha) diterima. Hal tersebut dapat terlihat dari skor hasil perhitungan tiap indikator. Dilihat dari aspek produktivitas memiliki tingkat persentase sebesar 71% dan termasuk kedalam kategori baik. Hal tersebut dilihat dari hasil penelitian lapangan dan perhitungan yang menunjukkan bahwa kantor Imigrasi Kelas I Kota

158

159

Tangerang sudah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan keimigrasian. Dilihat dari aspek efisiensi memiliki tingkat persentase sebesar 72% dan termasuk kedalam kategori baik. Hal tersebut dilihat dari hasil penelitian lapangan dan perhitungan yang menunjukkan bahwa kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang sudah memberikan pelayanan yang cepat sehingga bisa memberikan pelayanan yang banyak dalam satu harinya. Dilihat dari aspek fleksibilitas memiliki tingkat persentase sebesar 71% dan termasuk kedalam kategori baik. Hal tersebut dilihat dari hasil penelitian lapangan dan perhitungan yang menunjukkan bahwa kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang mampu menanggapi dan menyelesaiakan masalah yang terjadi dalam proses pelayanan maupun internal organisasi. Dilihat dari aspek keunggulan memiliki tingkat persentase sebesar 70% dan termasuk kedalam kategori baik. Hal tersebut dilihat dari hasil penelitian lapangan dan perhitungan yang menunjukkan bahwa kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang memiliki aspek-aspek pendukung pelayanan yang lengkap kepada masyarakat. Dilihat dari aspek pengembangan memiliki tingkat persentase sebesar 71% dan termasuk kedalam kategori baik. Hal tersebut dilihat dari hasil penelitian lapangan dan perhitungan yang menunjukkan bahwa kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang selalu melakukan pembaharuan dan pengembangan terhadap apa yang di anggap kurang optimal.

160

Dilihat dari aspek kepuasan memiliki tingkat persentase sebesar 70% dan termasuk kedalam kategori baik. Hal tersebut dilihat dari hasil penelitian lapangan dan perhitungan yang menunjukkan bahwa kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang telah memberikan pelayanan seperti yang diharapkan oleh para masyarakat.

5.2 Saran Dari kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, peneliti mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat berguna untuk peningkatan pelayanan yang diberikan pihak Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang kepada masyarakat pengguna pelayanan keimigrasian. Saran tersebut adalah sebagai berikut : 1. Melakukan pengukuran terhadap kinerja pelayanan secara berkala dan memberlakukan sistem target kerja guna meningkatkan jumlah pelayanan yang bisa diberikan kepada masyarakat. Selain itu, meningkatkan kualitas dan kuantitas aspek-aspek pendukung dan pemberi pelayanan yang masih dianggap kurang. 2. Meningkatkan

perencanaan,

pengorganisasian,

pelaksanaan

dan

pengawasan secara berkala terhadap pemberian pelayanan untuk menciptakan pelayanan yang efektif dan optimal. 3. Lebih meningkatkan sosialisasi mengenai prosedur ataupun tata cara dalam mengajukan permohonan paspor melalui berbagai macam media sosialisasi seperti media cetak dan media elektronik agar para masyarakat

161

paham serta mengerti akan tata cara dalam mengajukan permohonan paspor tersebut. 4. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas serta kuantitas sarana dan prasarana yang ada. Untuk bisa meningkatkan kuantitas pihak Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang melakukan perbaikan dan penambahan terhadap sarana dan prasarana yang masih dianggap kurang dan belum maksimal. Selain itu, untuk menjaga kualitas dari sarana dan prasarana tersebut pihak Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang diharapkan untuk selalu melakukan perawatan, pemeliharaan dan pengecekan yang dilakukan secara rutin dan berkelanjutan setiap beberapa periode waktu tertentu agar dapat berfungsi secara maksimal. 5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada saat ini. Untuk hal tersebut, pihak Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang bisa mengadakan pendidikan dan pelatihan (diklat) secara rutin maupun berkala kepada para pegawainya agar tercipta kualitas sumber daya manusia yang handal, berkualitas professional, berkompeten di bidangnya, terampil, serta ramah dalam memberikan pelayanan jasa keimigrasian. 6. Sebaiknya pihak Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang dalam memberikan pelayanan paspor kepada masyarakat dengan mengacu atau berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku sehingga akan memberikan kepastian pelayanan kepada para masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta. Davis, Gordon B. 2002. Kerangka Dasar sistem Informasi Manajemen Bagian I. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo. Dwiyanto, Agus. 2005. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Kristanto, Andi. 2008. Perancangan Sistem Informasi dan Apilkasinya. Yogyakarta: Gava Media. Kurniawan, Agung. 2005. Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta: Pembaruan. Mahmudi. 2005. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN. Makmur, Syarief. 2008. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Efektivitas Organisasi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Martono, Nanang. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada McLeod, Raymond, Jr. 2004. Sistem Informasi Manajemen. Jakarta: PT. Indeks. Moenir, H.A.S. 2010. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara. Riduwan. 2007. Metode Penelitian untuk Tesis. Bandung: Alfabeta. Riduwan, dkk. 2011. Cara Mudah Belajar SPSS 17.0 Dan Aplikasi Statistik Penelitian. Bandung: CV.Alfabeta. Scoot, George M. 2002. Prinsip-Prinsip Sistem Informasi Manajemen. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Sedarmayanti. 2008. Tata Kerasipan Dengan Memanfaatkan Teknologi Modern. Jakarta: CV. Mandar Maju.

xvii

Sedarmayanti. 2009. Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Bandung: CV. Mandar Maju. Sinambela, Lijan Poltak. 2006. Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi. Jakarta: PT. Bumi Aksara. Sugiyono, 2007. Metode Peneliitan Administrasi. Bandung: CV.Alfabeta. Sugiyono, 2008. Metode Peneliitan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: CV.Alfabeta. Supriyono, R.A., 2000. Sistem Pengendalian Manajemen. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE. Susanto, Azhar. 2004. Sistem Informasi Manajemen Pengembangannya. Bandung: Lingga Jaya.

Konsep

dan

Sutabri, Tata. 2004. Analisa Sistem Informasi. Yogyakarta: Andi Publisher. Sutanta, Edhy. 2003. Sistem Informasi Manajemen. Yogyakarta: Graha Ilmu. Tangkilisan, Hessel Nogi, S. 2005. Manajemen Publik. Jakarta: PT.Grasindo. Tjiptono, Fandy. 2012. Service Management Mewujudkan Layanan Prima. Yogyakarta: Andi. Sumber Dokumen dan Peraturan Perundang-Undangan : Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelayanan Publik Sumber lain : http://tangerang.imigrasi.go.id/ http;//repository.fisip-untirta.ac.id/35/ (diakses pada tanggal 11 Januari 2014 pukul 20.30 WIB)

xviii

http://ejournal.ip.fisipunmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2013/02/Firman_Alanda ri_SIM_Berau_(02-20-13-02-59-57).pdf (diakses tanggal 20 Februrari 2014 pukul 13.00 WIB) http://library.stmikdb.ac.id/files/disk1/1/--edysuwitos-43-1---edysuw-i.pdf (di akses 20 Februari 2014 pukul 13.10 WIB)

xix

Struktur Organisasi Tahun 2014 Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang

KEPALA KANTOR IMIGRASI APIT PRIATNA, SH,.MM

KASUBAG TATA USAHA RITA KUSUMA ASTUTI. SE,.M.Si

KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN

KEPALA URUSAN KEUANGAN

KEPALA URUSAN UMUM

SISWIYANTI PURWANINGSIH, SH

TRI WAHYUNI AGUSTINA, SH

SUJITO, SH

KEPALA SEKSI LANTASKIM

KEPALA SEKSI STATUSKIM

KEPALA SEKSI INFOKIM

KEPALA SEKSI WASDAKIM

RICKY R., Amd.Im,. SH

SUSIYANI, SH

IDA AYU KT PUSPAWATI, SH

SAID ISMAIL, SH

KASUBSI LINTAS BATAS

KASUBSI PENTUSKIM

KASUBSI INFORMASI

KASUBSI WASKIM

ANITA HERLINA,. Amd.Im,.SH

IMAM BAHRI, SH

RENY ELISABETH M. Amd.Im,. SH

KASUBSI PERIZINAN

KASUBSI LAHTUSKIM

KASUBSI KOMUNIKASI

OKE YOVIANA N., SE,.MM

YULIANTONI, SH

RIDHA SAH PUTRA, Amd.Im,.SH,.MH

YOGA ARIA PRAKOSO W., SE

KASUBSI DAKIM ARI FEBRIANTO, SS

ANGKET PENELITIAN Kepada Yth. Para pemohon Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) atau Paspor. Dengan Hormat, Berkenaan dengan penelitian yang saya lakukan untuk penyusunan skripsi sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), maka saya memohon kesediaan bapak/ibu/saudara/saudari untuk mengisi angket yang saya ajukan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar efektivitas pelayanan pembuatan paspor dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) di Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang. Jawaban yang anda berikan akan sangat berarti dan merupakan bantuan yang sangat berharga bagi saya, serta apapun jawaban yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan tidak akan mempengaruhi kredibilitas anda sebagai masyarakat pengguna pelayanan paspor. Atas perhatian dan bantuan anda, saya mengucapkan banyak terima kasih.

Hormat Saya

Cahyo Tri Wibowo

ANGKET PENELITIAN “Efektivitas Pelayanan Pembuatan Paspor Dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) di Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang” 1. Petunjuk a. Mohon bapak/ibu/saudara/i membaca pertanyaan dengan seksama. b. Pilih salah satu jawaban yang paling sesuai dengan memberikan tanda ( √ ) c. Kejujuran atau objektivitas jawaban bapak/ibu/saudara/i sangat saya harapkan dan saya ucapkan terima kasih atas waktu dan partisipasinya. d. Alternatif jawaban yang tersedia terdiri dari : SS

: Sangat Setuju

S

: Setuju

KS

: Kurang Setuju

TS

: Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju 2. Identitas Responden Nama

: ............................................... (boleh tidak diisi)

Jenis Kelamin

: 1. Perempuan

2. Laki-laki

Usia

: 1. < 20 Tahun

2. 21-30 Tahun

3. 31-40 Tahun Tingkat Pendidikan

: 1. SMA 3. SI

4. 41-50 Tahun 2. Diploma 4. S2/S3

3. Pernyataan ( berilah tanda √ pada jawaban yang anda pilih ) Pernyataan yang berkaitan dengan Produktivitas No.

Pernyataan

1

Pegawai bekerja secara cepat dalam memberikan pelayanan.

2

Pegawai yang bekerja saat ini sudah sesuai dengan keahlian bidangnya masing-masing.

3

Jumlah pegawai yang ada saat ini sudah mampu melayani permintaan pelayanan keimigrasian yang ada.

4

Kerjasama pegawai dalam memberikan pelayanan.

5

Pegawai bekerja secara cekatan dalam memberikan pelayanan.

Jawaban SS

S

KS

TS

STS

Pernyataan yang berkaitan dengan Efisiensi No.

Pernyataan

6

Penyelesaian atau penerbitan paspor tepat waktu.

7

Waktu proses pengurusan paspor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

8

Pemanfaatan teknologi oleh pegawai memberikan keakuratan dalam pelayanan paspor.

9

Pemanfaatan teknologi oleh pegawai memberikan kecepatan dalam pelayanan paspor.

10

Pemanfaatan fasilitas kerja oleh pegawai memberikan kemudahan dalam pelayanan paspor.

Jawaban SS

S

KS

TS

STS

Pernyataan yang berkaitan dengan Fleksibilitas No.

Pernyataan

11

Pegawai selalu menyampaikan informasi kepada masyarakat setiap mekanisme pelayanan paspor.

12

Informasi yang diberikan kepada masyarakat mudah dimengerti oleh masyarakat.

13

Pegawai membantu masyarakat apabila merasa kesulitan terkait mekanisme pembuatan paspor.

14

Pegawai selalu menjawab dengan baik setiap masalah atau komplain dari masyarakat.

Jawaban SS

S

KS

TS

STS

Pernyataan yang berkaitan dengan Keunggulan No.

Pernyataan

15

Paspor yang dihasilkan sesuai dengan identitas permohonan paspor (tidak ganda).

16

Pemberian ganti rugi apabila paspor yang diberikan tidak sesuai standar yang berlaku.

17

Paspor yang dihasilkan tidak mudah rusak.

18

Kinerja pegawai yang professional dalam memberikan pelayanan.

19

Pegawai yang memberikan pelayanan dapat diandalkan.

20

Kegiatan pelayanan paspor di kantor Imigrasi Tangerang sesuai dengan SOP yang berlaku.

21

Kegiatan pelayanan pembuatan paspor mudah dipahami oleh masyarakat.

Jawaban SS

S

KS

TS

STS

Pernyataaan yang berkaitan dengan Pengembangan No.

Pernyataan

22

Pegawai menindaklanjuti keluhan dari masyarakat.

23

Pegawai mampu memperbaiki kesalahan yang terjadi apabila dalam kegiatan pelayanan paspor terjadi suatu kesalahan.

24

Adanya fasilitas pengaduan terhadap keluhan masyarakat.

25

Kemudahan dalam menyampaikan keluahan atau komplain.

26

Adanya kelengkapan fasilitas seperti ruang tunggu, toliet, tempat ibadah dan area parkir yang memadai.

Jawaban SS

S

KS

TS

STS

Pernyataan yang berkaitan dengan Kepuasan No.

Pernyataan

27

Pegawai ramah ketika memberikan pelayanan.

28

Pegawai sopan ketika memberikan pelayanan.

29

Pegawai tidak pernah memandang bulu atau pilih kasih dalam memberikan pelayanan,

30

Pegawai tidak pernah menunda-nunda dalam memberikan pelayanan

31

Pegawai mengerti kebutuhan masyarakat dalam kegiatan pelayanan paspor.

32

Pegawai mengedepankan kepentingan masyarakat yang hendak melakukan kegiatan pelayanan paspor dibandingkan kepentingan pribadinya.

Jawaban SS

S

KS

TS

STS

NOMOR SOP

IMI-GR.01.01-1102

TGL. PEMBUATAN

28 Maret 2013

TGL. REVISI TGL. EFEKTIF

1 April 2013

DISAHKAN OLEH

Direktur Jenderal Imigrasi,

Bambang Irawan NIP. 19540928 197903 1 002

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

DIREKTORAT DOKUMEN PERJALANAN, VISA DAN FASILITAS KEIMIGRASIAN NAMA SOP

DASAR HUKUM 1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1994 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.01 Thun 2008 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-01.IZ.03.10 Tahun 1995 tentang Paspor Biasa, Paspor Untuk Orang Asing, Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02-IZ.03.10 Tahun 2006 tentang Penerapan Sistem Photo Terpadu Berbasis Biometrik pada Surat Perjalanan Republik Indonesia; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penerbitan Paspor Biasa Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia; Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-960.IZ.03.02 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-458.IZ.03.02 Tahun 1997 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia.

PROSES PENERBITAN PASPOR BARU

KUALIFIKASI PELAKSANA 1. 2. 3. 4.

Memiliki kemampuan pengolahan data penerbitan paspor; Mengetahui prosedur penerbitan paspor; Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan; Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan.

KETERKAITAN

PERALATAN PERLENGKAPAN

1. 2. 3. 4.

1. Komputer/Printer/Scanner; 2. Jaringan internet dan e-office; 3. Kamera, mesin finger print.

SOP Cekal; SOP Paspor Hilang, Rusak, atau Ganda (Duplikasi); SOP Penanganan Ketidaksesuaian; SOP Penyimpanan Berkas Permohonan Selesai

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses penerbitan paspor akan terhambat dan menyebabkan ketidaksesuaian hasil, ketepatan waktu dan akurasi data.

Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual

Pelaksana Alur

Mutu Baku

Kegiatan Darinsuk

1

Menerima permohonan, memeriksam kelengkapan persyaratan dan memberikan tanda terima permohonan

loket

2

Memasukkan data pemohon ke aplikasi SPRI

entry

3

Memeriksa data pemohon pada daftar cekal

4

Menerima tanda terima permohonan dan pembayaran blangko paspor dan foto

Bendahara

Tata Usaha

cekal

bayar

Wasdakim

Insarkom

Kelengkapan

Waktu

Mengeluarkan pembayaran

blangko

paspor

sesuai

6

Melakukan pengambilan foto dan sidik jari pemohon

7

Melakukan wawancara, keabsahan data pemohon

verifikasi

tanda

kelengkapan

Distribusi blangko paspor

bukti

biometrik

dan sesuai

Tidak

Keterangan Persyaratan permohonan sesuai peraturan yang berlaku

Berkas permohonan

10 menit

Berkas permohonan

5 menit

Data pemohon di komputer

Berkas permohonan

5 menit

Verifikasi data cekal pemohon

Apabila masuk dalam daftar cekal ditindaklanjuti pada alur SOP cekal

Slip tanda bukti pembayaran

5 menit

Hasil pembayaran blangko paspor dan foto

Tanda bukti bayar digunakan untuk pengambilan paspor

Slip tanda bukti pembayaran

5 menit

Blangko paspor yang belum disahkan

Slip tanda bukti pembayaran

10 menit

Foto biometrik dan sisik jari pemohon

Lembar biodata pemohon berkas permohonan

10 menit

Hasil wawancara dan verifikasi petugas

Apabila ada ketidaksesuaian dilanjutkan pada alur SOP ketidaksesuaian

Data biometrik pemohon

10 menit

Hasil verifikasi Pusdakim

Apabila ada ketidaksesuaian dilanjutkan pada alur SOP ketidaksesuaian

Blangko paspor

10 menit

Paspor yang telah terisi data biometrik pemohon

Apabila ada ketidaksesuaian dilanjutkan pada alur SOP ketidaksesuaian

Tanda bukti pengeluaran blangko

5 menit

Blangko paspor yang belum disahkan

Petugas menerima penggantian paspor setelah dilakukan BA pengguntingan

Blangko paspor

2 menit

Paraf penelitian oleh pejabat

Tidak

5

Output

Ya

8

Memeriksa hasil verifikasi data pusdakim (adjudikasi)

sesuai

Tidak

9

10

11

Mencetak biodata dan alamat pada paspor, melakukan uji kualitas, dan melakukan laminasi

sesuai

Menerima perintah penggantian blangko paspor dan mengeluarkan tanda bukti

Melakukan pengecekan dan penelitian ulang paspor yang telah selesai di proses oleh Kepala Kantor atau pejabat yang ditunjuk

Tidak

Distribusi blangko paspor

P/2

Pelaksana Alur

Mutu Baku

Kegiatan Darinsuk

Kelengkapan

Waktu

Output

Keterangan

Blangko paspor

2 menit

Paspor yang telah disahkan

Pengesahan Kepala Kantor atau pejabat yang ditunjuk melalui sistem

Memberikan pengesahan oleh Kepala Kantor atau pejabat yang ditunjuk

Blangko paspor

2 menit

Tanda tangan pada dokim dan paspor

14

Memindai fotokopi halaman paspor yang terdapat peneraan Izin Tinggal Tetap sebagai arsip

loket

Blangko paspor bukti pengambilan paspor

5 menit

Data hasil pindai dokumen

15

Menyerahkan dokumen keimigrasian yang telah selesai

Selesai

Ekspedisi insarkom

5 menit

Paspor yang telah diterakan cap ITAP

12

13

Memberikan nomor register, mencetak kartu Izin Tinggal Tetap dan menerakan Izin Tinggal Tetap pada paspor pemohon

P/1

Bendahara

Tata Usaha

Wasdakim

Insarkom

Pemohon menunjukkan tanda bukti bayar dan KTP atau KK sebagai syarat pengambilan paspor

Dokumentasi Gambar 1 Sarana dan Prasarana Kantor Imigrasi Tangerang

Area Parkir Motor

Area Parkir Mobil

Ruang Tunggu

Kantin

Tempat Pengambilan Formulir

Lokasi toilet di sebelah kiri gedung

Gambar 2 Banner Informasi

Alur Pembuatan Paspor

Gambar 3 Wawancara Dengan Kepala Sub Seksi Informasi Keimigrasian

Gambar 4 Penyebaran Angket

CURRICULUM VITAE

DATA PRIBADI Nama

: Cahyo Tri Wibowo

Tempat dan Tanggal Lahir

: Tangerang, 26 Mei 1992

Jenis Kelamin

: Laki-laki

Agama

: Islam

Status Perkawinan

: Belum Menikah.

Tinggi / Berat Badan

: 175 cm / 72 kg

Alamat Sekarang

: Komplek Angkasa Pura II Jalan Selaparang Blok C IV No.3 Rt.006 Rw.07 Karanganyar Neglasari Tangerang Banten 15121

Telepon

: 08561533612

Email

: [email protected]

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN Formal : A. Perguruan Tinggi

: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Negara Tahun : 2010 – 2014

B. Sekolah Menengah Atas

: SMA Negeri 7 Tangerang Tahun : 2007 – 2010

C. Sekolah Menengah Pertama : SMP Negeri 2 Tangerang Tahun : 2004 – 2007 D. Sekolah Dasar

: SD Kartini Tangerang Tahun : 1998 – 2004

Non Formal 2008 – 2009

: Kursus Bahasa Inggris di LBPP LIA Tangerang Program English For Adult (EA) (Bersertifikat)

Januari 2014

: Pusat Bahasa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Score TOEFL : 473 (Bersertifikat)

Januari – Maret 2014

: Kursus Bahasa Inggris di LBPP LIA Tangerang Program Preparation Course For TOEFL

PENGALAMAN ORGANISASI 1. PMR SMP NEGERI 2 TANGERANG 2. BEM FISIP UNTIRTA TAHUN 2013 KABINET KREATIF KUALIFIKASI 1. Microsoft Office 2007 (Word, Power Point, Excel) 2. Bahasa Indonesia : Lisan dan Tulisan 3. Bahasa Inggris : Lisan dan Tulisan 4. Internet